Kategori: Lampung Selatan

  • Hampir Setahun Warga Banjarsari Lamsel Dipersulit Beli Pupuk

    Hampir Setahun Warga Banjarsari Lamsel Dipersulit Beli Pupuk

    Lampung Selatan, sinarlampung.co Sebagian petani di Desa Banjarsari, Kecamatan Way Sulan, Kabupaten Lampung Selatan sudah hampir setahun sulit mendapatkan pupuk bersubsidi di desanya.

    Salah satu petani tampak putus asa dengan keadaan ini. Bahkan dia berencana menjual sawahnya jika pupuk selalu susah didapat.

    “Mending jual aja sawah saya, daripada susah buat beli pupuk atau uangnya saya belikan beras saja jadi ga harus beli pupuk lagi,” kata warga yang kesehariannya mengurus ladang dan sawah ini, Kamis, 6 Juni 2024.

    Dia mengatakan, hampir setahun ini petani di desa setempat mengalami kesulitan untuk membeli pupuk. Kondisi ini bukan berarti pupuk langka, melainkan kios-kios yang ada di desa setempat belum memperbolehkan pembelian.

    “Katanya belum boleh dibeli. Harus di foto dulu buat sempel dan mau dikirim ke pusat,” tambahnya.

    Padahal, pupuk saat ini sedang dibutuhkan para petani untuk menutrisi tanamannya. Para petani pun mengaku tak masalah jika harganya mahal asalkan bisa beli pupuk.

    Alih-alih dipermudah untuk pembelian pupuk, para petani di Desa Banjarsari sebelumnya pernah menyerahkan KTP ke ke kelompok tani desa setempat. Namun, faktanya hingga saat ini, jangankan pupuk yang harganya murah, harga mahal pun tak bisa dibeli.

    Sumali, pemilik kios, saat ditemui sinarlampung.co mengaku belum bisa menjual stok pupuk di kiosnya. Dia beralasan stok pupuk harus didokumentasikan terlebih dahulu, baru kemudian bisa dijual ke petani.

    “Pupuk ada, tapi belum bisa dijual, karena itu untuk sempel dulu mau di poto dulu karena mau dikirimkan ke pusat,” kata Sumali.

    Selanjutnya, Sumali merinci harga pupuk yang tersedia di kiosnya. Dia menyebut, untuk pupuk putih jenis urea dijual Rp140 ribu, pupuk merah jenis Phonska Rp150 ribu. Soal harga ini, Sumali mengatakan yang menentukan adalah Kepala Distributor bernama Puying. Puying merupakan Kepala Distributor pupuk di tiga desa, yakni Sukamaju, Purwodadi, dan Banjarsari.

    “Itu (harga jual) yang minta bapak Puying sebagai kepala distributor di sini, saya cuma menyewakan kios saya saja,” ujar Sumali.

    Sementara itu, Ketua Kelompok tani Desa Banjarsari, Tohar mengaku tidak tahu masalah harga pupuk di kios-kios. Dia hanya bertugas mendokumentasikan pupuk saja.

    “Tidak tau menau tentang harga, saya di sana cuma bertugas memoto saja. Untuk harga Bapak Puying yang menentukan saya pun udah 5 hari ga ikut moto lagi saya sementara keluar dulu dari (gapoktan),’” katanya.

    Di lain sisi, tim wartawan mendatangi Kepala Distributor, Puying, di kiosnya untuk mempertanyakan soal keluhan para petani. Bukannya mendapat jawaban, salah satu wartawan justru dimarahi Puying. Puying merasa tak terima didatangi wartawan dan LSM.

    “Kenapa kalo mau masuk harus bawa LSM atau wartawan (lain). Kenapa ga kamu aja sendiri harusnya kamu ijin dulu kalo mau masuk bawa wartawan untuk menanyakan tentang pupuk kepada saya,” kata Puying dengan nada jengkel.

    “Kalau pupuk itu memang masih ada tapi belum bisa dijual. Itu (pupuk) untuk bukti dulu kalo di kios itu masih ada pupuk kalau udah di poto itu baru bisa dijual pupuknya,” sambung puying setelah memarahi wartawan.

    Puying pun tak menampik bahwa harga pupuk di kios-kios memang dirinya yang merekomendasikan. Dia mengatakan ketetapan harga sudah menjadi kesepakatan dalam musyawarah

    “Itu sudah hasil musyawarah kelompok tani di Desa Banjar Sari, saya menjual ke gapoktan seharga 120 ribu. Dari gapoktan seharga 140 ribu untuk Urea, untuk merah Phonska 150 ribu, Itu hasil kesepakatan gapoktan,” kata Puying. (Waluyo/Tim)

  • Kantor Desa Sinar Karya Bak Kuburan

    Kantor Desa Sinar Karya Bak Kuburan

    Lampung Selatan, sinarlampung.co Kantor Kepala Desa Sinar Karya, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, sepi bak kuburan meski di jam kerja, Senin, 3 Juni 2024.

    Terpantau sejak pukul 13.00 WIB tidak ada satupun pegawai di kantor. Bahkan hingga pukul 15.30 WIB kantor tetap kosong dan pegawai yang bertugas pun entah kemana rimbanya.

    Selain tanpa pegawai di jam kerja, bendera merah putih yang biasa berkibar di depan kantor juga tak terpasang.

    Tim media ini mencoba menghubungi kepala desa dan sekretarisnya, namun sayang tidak direspon.

    Hingga berita ini diterbitkan, aparatur desa setempat belum juga menjawab konfirmasi wartawan terkait kekosongan kantor kepala desa tersebut. (Waluyo/*)

  • Marak Parkir Liar di Pasar Natar Gunakan SK Dishub Bodong Uangnya Masuk Kantong Pribadi Oknum Pegawai Dishub Lampung Selatan?

    Marak Parkir Liar di Pasar Natar Gunakan SK Dishub Bodong Uangnya Masuk Kantong Pribadi Oknum Pegawai Dishub Lampung Selatan?

    Lampung Selatan, sinarlampung.co-Kritik Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Selatan (Lamsel) yang mempertanyakan soal Pendapatan Asli Daerah (PAD) parkir yang dikelola Dinas Perhubungan (Dishub) Lampung Selatan yang hingga kini minim, diduga karena banyak kebocoran. Ironisnya penarikan parkir juga menyasar para pedagang kaki lima.

    Para pedagang pun dipungut retribusi Parkir

    Parkir terutama di daerah pasar di Lampung Selatan termasuk di Pasar Natar, banyak dikelola oleh pemungut liar. Para petugas parkir liar itu mengantongi SK Dinas Perhubungan tahun 2023 alias sudah tidak berlaku. Namun mereka menarik parkir tidak hanya kepada pengendara yang memarkir kendaraan, tetapi juga kepada pedagang kaki lima, menggunakan tiket Parkir. Penarik di bawah Kordinator bernama Anggun, salah satu Kabid di Dishub Lampung Selatan.

    “Kami sudah mendata, dan melakukan investigasi. Petugas-petugas parkir liar itu banyak juga dari preman dan aparat desa, termasuk kadus-kadus. Bekalnya SK Dinas Perhubungan tapi bodong. SK sudah mati sejak 2023 lalu. Bahkan mereka juga manarik parkir kepada para pedagang. Ada tiketnya, para pedagang mengeluh tapi tak bisa berbuat banyak,” kata Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Abdul Azis, kepada sinarlampung.co, Senin 2 Juni 2024.

    SK KOrdinator Parkir yang sudah kadaluarsa berlakunya tahun 2023

    Menurut Abdul Azis kebocorang PAD dari sektor parkir yang dikeluhkan dan dipertanyakan DPRD Lampung Selatan itu rasional dan masuk akal. Karena fakta-fakta yang ditemukan di lapangan harus justru melebih target, bukan devisit. “Ini bayak bocornya dan yang masuk ke kas daerah kecil. Katanya sepi sehari-hari petugas yang pungut tidak ada surat perintah tugas sah. Ini Pungli,” katanya.

    Abdul Azis menjelaskan, pihaknya melihat para pedagang ditarik parkir, dan menunjukkan bukti pembayaran parkir. Ada petugas yang menarik Pungli parkir di wilayah pasar Natar bernama Dedi, Kadus Serikaton, Desa Merak Batin dan  Rustam yang juga bekerja di peroyek renopasai pasar Natar ikut jadi petugas pungli parkir.

    “Bagian pengumpulan dana parkir yang ada di pasar Natar lama dan yang baru bernama Sah, yang di tunjuk oleh anggota pengolah parkir yang ada di wilayah pasar Natar bernama Baheram yang di beri mandat oleh kordinator parkir  bernama Anggun,” katanya.

    Sebelumnya, DPRD Lampung Selatan mempertanyakan realisasi PAD dari Parkir. “Mengapa realisasinya tidak tercapai. Padahal, targetnya kecil sekali hanya Rp240 juta,” kata Anggota Pansus DPRD Lampung Selatan, Imam Subkhi, Jumat, 19 April 2024 lalu.

    Ketua Pansus DPRD Lampung Selatan, Akyas menyebut PAD parkir di Dinas Perhubungan Lampun Selatan kecil sekali. Kalah dengan Kabupaten Pesawaran. Selain itu, pendapatan dari lampu penerangan jalan dari tahun ke tahun tidak ada realisasinya.

    “Kalau memang pihak ketiga tidak sanggup, ganti saja. Sedangkan, lampu penerangan jalan di wilayah Lampung Selatan, terutama di Kecamatan Natar, kalau malam gelap gulita. Begitu juga dengan jalan lintas pun gelap kalau di malam hari,” katanya.

    Anggota Pansus DPRD Lampung Selatan lainya, Hamdani, mengaku bahwa di wilayah Kecamatan Tanjungsari pun gelap. Tidak ada lampu penerangan jalan. Padahal, Kecamatan Tanjungsari rawan begal dan kecelakaan.

    Menanggapi itu, Kepala Dinas Perhubungan Lampun Selatan, Harrizon, menyatakan lokasi parkir yang di bawah pengelolaan dinasnya hanya yang di pasar dan bahu jalan. Selebihnya, dikelola Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD).

    Sedangkan perbaikan lampu penerangan jalan yang banyak rusak saat dirinya menjabat, dan sudah habis anggarannya. Untuk lokasi parkir hanya ada tujuh titik meliputi Kecamatan Bakauheni, Kalianda, Way Panji, Sidomulyo, Katibung, Jatiagung, dan Natar.

    “Untuk perbaikan lampu jalan di Jalan Lintas Sumatra (Jalinsum) terkendala kendaraan hanya mampu pada ketinggian 8 meter. Sedangkan, tiang lampu jalan mencapai 12 meter,” ujarnya.

    Dia menambahkan untuk target PAD dari pengelolaan parkir Rp240 juta dan terealisasi Rp224 juta. Hal itu karena PAD parkir di Pasar Natar tidak dapat terealisasi dengan baik. “PAD parkir di Pasar Natar tidak terealisasi dengan baik. Sebab, kini pasar tersebut tengah dalam perbaikan,” ujar Harrizon. (Red)

  • Diskes Lamsel Jenguk Adnan Balita Penderita Lumpuh Otak

    Diskes Lamsel Jenguk Adnan Balita Penderita Lumpuh Otak

    Lampung Selatan, sinarlampung.co Dinas Kesehatan (Diskes) Lampung Selatan menjenguk sekaligus menyerahkan bantuan berupa sembako, vitamin, dan sejumlah dana kepada Adnan Juliananda balita 10 bulan penderita lumpuh otak di Dusun Sakal, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Merbau Mataram, Lampung Selatan, Minggu, 2 Juni 2024.

    Bantuan yang diberikan tersebut dari Bupati Lampung Selatan, Hi Nanang Ermanto kepada Adnan Juliananda.

    Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Lampung Selatan, Nessi Yunita mengatakan, Adnan Juliananda menderita lumpuh otak atau cerebral palsy, sehingga menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan.

    “Mudah-mudahan nanti bisa ditangani secara terpadu oleh dokter tumbuh kembang anak, dokter syaraf, dan dokter rehabilitasi medis untuk physiotherapy. Untuk alat bantu, sepatu dan back slap masih dalam proses, jadi sementara dengan obat dan vitamin dulu,” ucapnya.

    Berita Terkait: Sejak Lahir Adnan Menderita Lumpuh Otak Berharap Bantuan Para Dermawan 

    Nessi menjelaskan dari laporan tim kesehatan di Puskesmas Merbau Mataram, jika riwayat kehamilan balita Adnan Juliananda Balita Umur 10 bulan normal, ANC rutin setiap bulan di bidan, TT bumil lengkap, Asfol, fe, LC. Pola makan sehat. Hamil cukup bulan.

    Riwayat partus normal dan partus di bidan swasta LK bbl kecil 32 cm. Dimana saat Usia 2 bulan Adnan Juliananda tidak ada respon cahaya pada mata.

    “Saat Usia tiga bulan , orang tua Adnan Juliananda konsul ke puskesmas Merbau Mataram. Oleh dokter di puskesmas di rujuk ke RS Budi Medika bandar Lampung,” ujarnya.

    Masih kata Kadiskes, dari rumah sakit Budi Medika di rujuk ke Rumah sakit Imanuel untuk Konsul dokter spesialis syaraf anak. Di rumah sakit Imanuel hanya diberikan obat saja. Pihak keluarga minta rujukan lagi ke puskesmas Merbau Mataram ke RS Hermina untuk Konsul ke dokter spesialis syaraf anak.

    Setelah mendapatkan pemeriksaan di RS Hermina, pihak RS merujuk balita Adnan Juliananda ke RSUD Abdul Moeloek untuk di lakukan pemeriksaan MRI.

    ” Hasil pemeriksaan MRI , Andan Juliananda diagnosa Cerebral Palsy (kelumpuhan otak). Di RS Abdul Moloek di berikan terapi oral dan fisioterapi seminggu 2x (Rabu dan Jumat). Sejak usia 7 bulan sampai dengan sekarang,’ jelasnya.

    Selama ini pengobatan sudah menggunakan BPJS PBI dari pemerintah baik untuk balita Adnan Juliananda dan untuk seluruh anggota keluarga lainnya. Keluarga juga sudah mendapatkan bantuan PKH 1 bulan ini.

    “Kita akan memfasilitasi Adnan Juliananda, mudah-mudahan upaya ini ada hasilnya, walaupun tidak bisa dalam waktu dekat.Yang penting jangan putus asa, dan tetap berupaya yang terbaik untuk ananda Adnan Juliananda ” pesan Kadinkes.

    Sementara, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lampung Selatan, Puji Sukanto mengatakan, Dinsos Lamsel telah membuat rekom BPJS PBI APBD untuk Adnan Juliananda.

    “Bila nanti dari pihak Rumah Sakit akan merujuk untuk layanan kesehatan lanjutan, kita akan bantu fasilitasi rumah singgah dan bantuan sosial selama klien (Adnan Juliananda) menjalani perawatan,” ujarnya. (Waluyo/tim)

  • Sejak Lahir Adnan Menderita Lumpuh Otak Berharap Bantuan Para Dermawan 

    Sejak Lahir Adnan Menderita Lumpuh Otak Berharap Bantuan Para Dermawan 

    Lampung Selatan, sinarlampung.co Penderita lumpuh otak, Adnan Juliananda (10) warga Dusun Sakal, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Merbau Mataram, Lampung Selatan membutuhkan uluran tangan dari para dermawan. Ekonomi yang terbatas, membuat orang tuanya tak mampu memberikan pengobatan untuk Adnan.

    Apalah daya, Ayah Adnan Mashudi hanyalah pekerja buruh, sementara Marcelina ibunya hanya ibu rumah tangga biasa. Adnan tinggal bersama kedua orangnya di rumah geribik berukuran sekitar 5 kali 9.

    Kondisi rumah yang ditinggali Adnan bersama kedua orang tuanya. (Foto: Tim/Ist)

    Adnan menderita penyakit ini sejak lahir. Kondisi ini memaksa Adnan hanya bisa beraktivitas dan digendong ibunya di rumah.

    Ibu Adnan, Mercelina mengatakan, buah hatinya itu didiagnosa Cerebral Palsy dan Mikrosefali atau lumpuh otak dari usia 7 bulan. Awalnya Marcelina dan suaminya mencurigai ada masalah pada mata Adnan di saat usainya 2 bulan. Sebab, mata Adnan tidak merespon benda maupun cahaya.

    Kemudian Marcelina dan suaminya berinisiatif memeriksakan kondisi Adnan dengan meminta bantuan kepala desa setempat untuk dibuatkan BPJS. Setelah BPJS aktif, Adnan yang berusia 5 bulan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat.

    Qadarullah Adnan tervonis pupil atrofi saat itu.Tetap kami belum puas dengan jawaban di RS kemarin. Kami kembali membawa Adnan ke RS lain. Ternyata di RS ini Adnan terdiagnosa Mikrosefali dan Cerebral palsy di usianya yang baru 7 bulan,” kata Marcelina kepada wartawan di Kantor media nusantara-online.co.id, Sabtu, 1 Juni 2024.

    Setelah terdiagnosa Mikrosefali dan Cerebal Palsy, orang tua Adnan melakukan Magnetic Resonance Imaging (MRI) sesuai rekomendasi dokter. Hasil MRI menunjukkan, otak Adnan tidak berkembang dan saraf otaknya rusak. Dengan kondisi ini, Adnan, kemungkinan besar tidak bisa jalan. Orang tuanya yang tidak mampu melakukan pengobatan lebih lanjut, memutuskan Adnan di-fisioterapi.

    “Kami hanya bisa melakukan fisioterapi sesuai anjuran dokter walau tidak tahu ke depannya apakah Adnan bisa seperti anak lainnya,” ucap Marcelina sedih.

    Menurut Mercelina, buah hatinya itu hanya bisa terbaring di kasur. Adnan belum bisa duduk apalagi merangkak. Keadaan ini membuat perasaan Marcelina dan suami semakin berat.

    “Keadaan semakin terasa berat untuk keluarga, apalagi kami harus bolak balik ke rumah sakit setiap minggu untuk fisioterapi adnan dengan biaya di luar BPJS,” keluhnya.

    Marcelina mengatakan, adapun biaya yang dibutuhkan untuk pembelian vitamin, transportasi, dan alat bantu terapi yang akan dipakai Adnan di rumah yakni sekitar Rp20 juta.

    “Setiap seminggu sekali tebus obat 500 ribu sampai 600 ribu. Baru bulan Mei ini tidak ketebus obat. Untuk kebutuhan makan sehari-hari saja sulit ditambah ujian cobaan ini sangat berat,” ucap Ibu Adnan seraya meneteskan air mata.

    Saat ini, kata Marcelina, Adnan sangat membutuhkan alat bantu terapi di rumah untuk memaksimalkan stimulasi di rumah setiap harinya agar Adnan bisa mengejar segala ketertinggalannya. Orang tua dan keluarga Adnan sudah berupaya mencari biaya pinjaman. Namun sayang, upaya itu tetap nihil.

    “Kami sekeluarga berharap terus berupaya agar adnan bisa seperti anak lainnya, bisa bermain berjalan bahkan berlari,” kata Marcelina lagi.

    Saat ditanya apakah sudah ada pihak pemerintah yang datang atau menjenguk. “Belum-belum ada yang datang atau menjenguk,” ujar Marcelina Ibu Andan. (Tim)

  • Nanang Jalani Fit And Proper Tes di DPD PDIP Lampung

    Nanang Jalani Fit And Proper Tes di DPD PDIP Lampung

    Lampung Selatan, sinarlampung.co Bakal calon Bupati (balonbup) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) Nanang Ermanto mengikuti fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan di Sekretariat DPD PDIP Provinsi Lampung, Rabu, 29 Mei 2024.

    Pantauan media ini, Ketua DPC PDIP Lamsel ini hadir memenuhi undangan dari DPD PDIP Lampung yang dijadwalkan pada hari ini. Dia mengatakan, uji kepatutan dan kelayakan ini merupakan wujud keseriusannya maju di Pilkada Lamsel pada 27 November mendatang.

    “Tadi di dalam agenda kegiatan itu yang dibahas baru yang normatif belum sampai detail. Ya kita juga membahas visi misi sebagai balonbup Lamsel,” kata Nanang usai mengikuti fit and proper test.

    Dia menegaskan, dirinya masih terus melakukan komunikasi politik dengan semua parpol. Tetapi dia belum bisa banyak bicara soal sosok wakil yang akan mendampinginya nanti.

    “Wakil belum, belum sampai pembahasan itu. Yang jelas kalau kriteria kita ya sederhana, yang penting punya elektoral, bisa kerjasama yang baik. Karena kita mau melanjutkan pembangunan,” tegasnya.

    Lebih lanjut dia mengatakan, fit and proper test merupakan syarat wajib dari partai berlambang banteng moncong putih untuk menjadi kepala daerah. “Kita ikuti semua aturan partai. Apalagi memang kita adalah kader PDIP,” pungkasnya. (Waluyo/*)

  • Nanang Ermanto Terima Surat Tugas Konsolidasi Partai Demokrat

    Nanang Ermanto Terima Surat Tugas Konsolidasi Partai Demokrat

    Lampung Selatan, sinarlampung.coKetua DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung Edy Irawan Arief menyerahkan surat tugas konsolidasi dari DPP Partai Demokrat kepada Petahana Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto. Penyerahan dilakukan di kantor DPC Partai Demokrat Lampung Selatan, Selasa pagi, 28 Mei 2024, sekira pukul 09.30 WIB.

    Kedatangan Nanang Ermanto dikawal seratusan kader dan pengurus PDI Perjuangan, disambut langsung Ketua DPC Muhammad Junaidi, Sekretaris Suhendra, Bendahara Vera Lie Dyaningsih, Ketua Tim Penjaringan Balonka Jenggis Khan Haikal, Kepala Bakomstra Ferry Susanto, Direk Sosy Junaidi, para anggota fraksi dan segenap jajaran pengurus DPC PD Lamsel.

    Pada sambutannya, Ketua DPD PD Lampung Edy Irawan Arief sempat memberikan nasehat untuk Nanang Ermanto yang menurutnya sudah dianggap adik sendiri. “Adinda Nanang ini adik saya, sebelum saya menyerahkan surat tugas ini saya ingin sampaikan bahwa apa yang akan hendak kita lakukan ini haruslah mendapat ridho Allah SWT,” ujarnya.

    “Ridho itu akan datang kalau adinda Nanang dapat restu orang tua, dan restu dari istri tercinta. Karena orang tua sudah wafat maka saya sarankan dalam waktu dekat ini adinda ziarah ke makam ke dua orang tua. Karena surat tugas ini awal kita berjuang,” tambah Edy.

    Edy Irawan berkeyakinan jika nantinya PDIP dan Partai Demokrat berkoalisi, maka InsyaAllah tidak ada halangan untuk memimpin kembali Lampung Selatan.

    Edy meminta Nanang jika nanti terpilih kembali agar jadi pemimpin yang baik semata-mata bekerja untuk memajukan Lamsel agar lebih baik lagi. “Jaga etika, saya minta jangan narkoba, jangan berjudi, jangan selingkuh-selingkuh. Sehingga adinda Nanang ini jadi pemimpin yang diteladani masyarakat,” sambungnya.

    Edy juga sempat bertanya kepada kader PDI Perjuangan dan Kader Partai Demokrat yang hadir apakah siap berkolaborasi untuk memenangkan Nanang Ermanto di pilkada serentak 27 November 2024 mendatang.

    “Saya mau tanya dulu ke kader PDIP dan Demokrat di Lamsel ini, apakah saudara sekalian sepakat atau tidak Pak Nanang ini kita calonkan Bupati Lamsel ?,” tanya Edy, semua kompak teriak “sepakat”.

    “Kalau kita sepakat, modal utama kita soliditas, jaga kekompakan, jangan termakan fitnah-fitnah yang akan menghancurkan kita. Apakah kita siap mewujudkan soliditas?,” tanyanya lagi, “Siap!” teriak seluruh kader yang hadir.

    Dia kembali menambahkan, setiap kompetisi termasuk pilkada ini, hanya ada dua hal yang akan digapai sesuai takdir Allah yakni berhasil atau tidak berhasil. “Kalau berhasil jangan sombong kalau tidak berhasil jangan kecewa. Kalau kalah kita harus berlapang dada. Dan yang terpenting persaudaraan antara PDIP dan Demokrat tetap kekal dan abadi,” katanya.

    “Kalau bersaudara antar PDIP dan Demokrat, cirinya ada dua dintara kita jangan saling menzolimi dan harus saling bantu,” lanjut Edy.

    Edy menegaskan isi surat tugas yang akan diserahkannya tersebut adalah memerintahkan agar Nanang Ermanto mencari parpol koalisi, melakukan konsolidasi dan mencari pasangan bakal calon wakilnya. “Untuk wakil kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Nanang, untuk mencari yang terbaik. Kalau koalisi, PDIP punya 8 kursi, Demokrat 5 kursi, berarti aman kita bisa berlayar,” ujarnya.

    Sementara, Nanang Ermanto dalam sambutannya mengatakan, siap menjalankan amanah tersebut untuk berkonsolidasi hingga ke akar rumput. “Sesuai perintah surat tugas yang diberikan, saya siap menjalankan amanah untuk melakukan konsolidasi hingga ke bawah dan memenangkan pilkada bersama Partai Demokrat,” ujarnya.

    Ketua DPC PDIP Lamsel itu juga mengapresiasi dukungan Partai Demokrat dan mengucapkan terimakasih atas kepercayaan kepada dirinya. “Hari ini adalah sebuah sejarah dan kebanggaan saya sebagai kader PDIP mendapat surat tugas dari Demokrat. Itu artinya keseriusan saya untuk memajukan Lamsel ini sudah didukung oleh Partai Demokrat,” ungkapnya.

    Nanang juga mendoakan semoga Ketua DPD PD Lampung Edy Irawan Arief juga bisa diusung menjadi calon Wakil Gubernur dari PDIP. “Semoga cita-cita beliau bisa terkabul, dan kami di selatan ini siap membantu pemenangannya,” ujar dia. (Waluyo/*)

  • Kepala UPT Pasar Natar Bantah Tuduhan Pungli Restribusi Ditarik Sesuai Peraturan Bupati

    Kepala UPT Pasar Natar Bantah Tuduhan Pungli Restribusi Ditarik Sesuai Peraturan Bupati

    Lampung Selatan, sinarlampung.co-Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pasar Natar, Lampung Selatan, Yusna Liana SE, membatah tuduhan pihaknya melakukan pungutan liar dan KKN dalam mengendalikan pasar Natar. Sebagai Kepala UPT Dinas Pasar Natar, di bawah naungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Lampung Selatan, Pemda Lampung Selatan bertugas atas dasar SK Bupati tahun 2023 lalu.

    Baca: Miliaran PAD Retribusi Pasar di Lampung Selatan Selama Ini Diduga Dikorupsi Mengalir Sampai Pemda?

    “UPT Pasar adalah lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan pasar di daerah Natar. Tugas UPTD Pasar meliputi pengelolaan, pemeliharaan, dan pengawasan pasar, serta pengaturan ketersediaan barang dagangan di pasar. Dan dalam melaksanakan tugas, ada bagian bagian yang menangani, mulai dari penarik restribusi, bendahara, petugas setor bank, dan yang lain sesuai tupoksinya,” kata Yusna, kepada sinarlampung.co, Selasa 28 Mei 2024.

    Menurut Yusna, tidak benar jiga pihaknya melakukan pungutan liar. Karena terkait Retribusi Pasar, baik untuk Ruko, Toko, Kios dan Hamparan, dilakukan sesuai Peraturan Bupati No 22 Tahun 2017 Tentang Retrebusi Pasar di Lampung Selatan. “Tuduhan korupsi dan pungli yang dituduhkan dalam media itu adalah tidak mendasar dan tidak mengedepankan azas praduga tak bersalah. Tuduhan melakukan memperkaya diri dalam tugas adalah tuduhan yang kami anggap serius,” kata Yusna, didampingi kerabatnya.

    Yusna menjelaskan penarikan Retribusi di menjadi bagian dari sumber Pendapat Asli daerah (PAD) yang setiap bulan rutin dilakukan evaluasi. “Agar Optimalisasi penarikan retribusi tetap harus berjalan maksimal. Penarikan retribusi berasal sewa kios atau petak pedagang. Tarif disesuaikan dengan tipe kios ataupun petak yang disewa masing-masing pedagang. Karcis dibagikan setiap pedagang. Untuk parkir pasar natar tidak masuk kewenang UPT,” katanya.

    Yusna mengaku akan mempertimbangan untuk menempuh jalur hukum epada pihak pihak yang telah menebarkan fitnah kepada dirinya dan keluarga. Karena beberapa pekan ini, banyak upaya-upaya fitnah dan mencemarkan nama baik kami, dan keluarga besar,” katanya. (Red)

  • Belanja Kantor Dinas Kesehatan Lampung Selatan Tahun 2023 Rp5,7 Miliar Sarat Dikorupsi

    Belanja Kantor Dinas Kesehatan Lampung Selatan Tahun 2023 Rp5,7 Miliar Sarat Dikorupsi

    Lampung Selatan, sinarlampung.co-Berdasarkan temuan dokumen yang menunjukkan bahwa realisasi anggaran 86 paket Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (ATK) Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan tahun 2023 sebesar Rp 5,7 miliar dianggap tidak wajar.

    Baca: Oknum Petugas Dinas Kesehatan Lampung Selatan Halangi dan Intimidasi Wartawan Liputan Pemeriksaan Kesehatan di Pelabuhan Bakauheni

    Pemerhati Anggaran Lampung Firmansyah DT menduga, perihal penggunaan anggaran Belanja ATK Dinkes Lampung Selatan senilai Rp 5.748.361.100 itu terindikasi mark-up atau penggelembungan harga.

    “Penggelembungan atau mark-up anggaran belanja ATK Dinkes Lamsel ini telah terjadi dan dilakukan dengan biaya yang jauh dari peraturan yang telah ditetapkan,” Katanya kepada Siger link, Jumat (10/5/2024).

    Firman menjelaskan, berdasarkan Satuan Biaya Masukan (SBM) 2023, Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran terdiri atas: alat tulis kantor (ATK), barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/ berita/ majalah, dan air minum pegawai di Provinsi Lampung bagi Satker memiliki sampai dengan 40 pegawai ditetapkan sebesar Rp59.170.000 Satker/ tahun dan Satker yang memiliki lebih dari 40 orang Rp1.480.000 OT.

    Sementara, berdasarkan dokumen profil kesehatan Kabupaten Lampung Selatan tahun 2022, SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan adalah sebanyak 101 orang yang terdiri dari 72 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 39 orang non ASN.

    “Belanja alat/ bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor tersebut tidak Sesuai SBM 2023, seharusnya Satker yang memiliki lebih dari 40 orang pegawai ditetapkan untuk belanja kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran Rp1.480.000 OT. Sehingga belanja ATK Dinkes Lamsel harusnya hanya menghabiskan anggaran sekitar Rp149 juta,” jelasnya.

    Lebih lanjut, pihaknya meyakini anggaran janggal seperti ini bakal selalu ada setiap tahun dan potensi kerugiannya mencapai miliaran rupiah. Selain itu, temuan ini juga menunjukkan adanya cacat di sistem dan proses penyusunan anggaran di Dinkes Lampung Selatan, sehingga sudah sepatutnya didalami pihak Aparat Penegak Hukum (APH).

    “Polisi dan Jaksa sepatutnya sudah melakukan pengusutan terhadap indikasi mark up dan korupsi belanja ATK di Dinas Kesehatan Lamsel ini yang diduga merugikan negara hingga miliaran rupiah,” katanya. (Red)

  • Selain Sebut Berita Wartawan Basi, Oknum Pekerja PT San Xiong Steel Tuding Bupati Nanang Datang ke Perusahaan Hanya Politik

    Selain Sebut Berita Wartawan Basi, Oknum Pekerja PT San Xiong Steel Tuding Bupati Nanang Datang ke Perusahaan Hanya Politik

    Lampung Selatan, sinarlampung.co Salah seorang pekerja yang bertugas di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT San Xiong Steel berinisial MD menyebut pemberitaan salah satu media online “basi”. Selain itu, MD juga menuding kunjungan Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto dalam rangka penghentian operasional PT San Xiong Steel pada Selasa, 21 Mei 2024 lalu, disebutnya hanya kepentingan politik.

    “Basi” balas MD saat dihubungi wartawan nusantara-online.co.id via whatsapp, Kamis malam, 23 Mei 2024. Tanggapan ini ia lontarkan saat tim media online men-share pemberitaan berjudul “PT San Xiong Steel Ditutup Sementara Pasca Insiden Ledakan, Bupati Nanang: Jangan Ada Produksi Dulu”.

    Ketika ditanya alasannya menyebut berita tersebut basi, MD lalu membalas dengan pesan suara (voice note) via whatsapp.

    “Bupati (Nanang) dateng itu kan ya lo tau sendirilah politik. Kan itu penutupan sementara di surat edaran itukan 13 (tanggal). Tanggal 13 memang kesalahan itu ada pada karyawan itu gua punya rekamannya,” ujar MD dalam pesan suara whatsapp, Kamis malam, 23 Mei 2024.

    MD juga sempat menyinggung masalah Alat Pelindung Diri (APD) yang diduga menjadi akar masalah yang juga menjadi poin tuntutan aksi unjuk rasa serikat buruh di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Lampung belakangan sebelum PT San Xiong Steel ditutup sementara.

    “Terkait Alat Pelindung Diri (APD) segala macem lo taulah gua sendiri. Lo kan bisa ngukur juga ya kan gimana gua kerja di perusahaan,” ucap MD ke wartawan.

    Saat kembali ditanya alasannya menyebut pemberitaan terkait kunjungan Bupati Nanang Ermanto yang dimuat media online nusantara-online.co.id basi, MD menjawab jika berita kurang update. MD justru mempersoalkan tanggal insiden ledakan tungku peleburan besi dan waktu PT San Xiong Steel ditutup sementara oleh pemerintahan setempat.

    “Ya lo kirimnya sekarang. Berita itukan terjadinya tanggal 8 ya udah basilah. Telat lo update-nya ya basilah. Itukan kejadiannya tanggal 8, inikan udah tanggal berapa ditutup sama dinas provinsi tanggal 13 ditutup sementara, yang lo kirim itu karena serikatnya dateng ke kantor bupati gitu looh. jadi kurang update,” ketusnya.

    Kemudian pesan dan audio rekaman yang ia kirim ke redaksi media online nusantara mendadak dihapus seketika.

    Diketahui sebelumnya, Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto mengunjungi PT San Xiong Steel untuk menindaklanjuti keresahan pekerja pasca insiden ledakan tungku peleburan besi hingga menewaskan salah satu pekerja dan dua pekerja lainnya luka-luka.

    Dalam kunjungannya tersebut, Bupati Nanang meminta pihak perusahaan menghentikan aktivitas atau operasional sebelum persoalan benar-benar selesai.(Red/Tim)