Kategori: Lampung Tengah

Lampung Tengah (SL)- Dua jabatan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lampung Tengah atau kepala dinas (kadis) diserahterimakan Senin (30/7). Keduanya yakni Plt. Kepala Dinas Kesehatan kini dijabat dr. Lindawaty dan Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dijabat Drs. Isbet Peko, M.M.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lampung Tengah Candra Puasati membenarkan ada dua Aparatur Negara Sipil (ASN) yang diberikan penugasan sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. “Untuk Plt. Kepala Dinas Kesehatan ditempati dr. Lindawaty dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pak Isbet,” kata Candra, Selasa (31/7).

Sementara Wakil Bupati Lampung Tengah (Wabup Lamteng) Loekman Djoyosoemarto menegaskan, Plt. Kepala Dinas harus mampu bekerja maksimal dalam upaya ikut serta untuk membangun dan memajukan Kabupaten Lampung Tengah. Disamping itu, semua kepala OPD diminta membuat inovasi dan program unggulan di masing-masing satuan kerja.

Loekman juga menyinggung tentang disiplin ASN. Menurut Loekman, disiplin pegawai sangat penting. Karena hal itu sebagai tolak ukur keberhasilan, terutama di bidang pelayanan publik.

Terpisah, Lindawaty yang sempat dihubungi mengaku berusaha melaksanakan tugas yang diamanahkan kepadanya sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan. Lindawaty meminta dukungan dan kerjasama yang baik dengan semua pihak demi terwujudnya program kerja terbaik di Dinas Kesehatan.

Sedangkan Isbet Peko bergerak lebih cepat. Isbet Peko justru telah mewacanakan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Anak. Satgas yang akan dibentuk itu melibatkan unsur dari kecamatan dan tokoh masyarakat. Tujuannya, mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Kemudian memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang mendapat perlakuan tidak baik.

“Saya memang mewacanakan untuk membentuk Satgas Perlindungan Anak. Nantinya akan mengumpulkan unsur dari 28 kecamatan untuk menjadi satgas ini. Mudah-mudahan ini menjadi program unggulan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Wacana ini sudah saya komunikasikan dengan Sekretaris Bu Meri,” kata Isbet Peko .(Ersyan)

Lampung Tengah (SL)-Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Terbanggi Besar diduga melakukan mar-up data jumlah peserta didik, untuk menyerap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal itu diketahui dari jumlah Daftar Pokok Pendidikan (Dapodik), yang berbeda dengan data realnya.

Data yang himpun sinarlampung,com laman Dapodik Pusat menyebutkan jumlah murid SMK Negri 3 Terbanggi Besar pada tahun 2016, untuk kelas 10 berjumlah 148 orang, kelas 11 berjumlah 120 orang, dan murid kelas 12 berjumlah 139. Dan saat kenaikan kelas di tahun 2017 jumlah murid kelas 10 menjadi berjumlah 171 orang, kelas 11 menjadi 113 orang, dan kelas 12 menjadi 115 orang.

Dan saat kenaikan pada tahun 2018 kelas 10 berjumlah 137 orang, kelas 11 menjadi 153 orang, dan kelas 12 menjadi 131 orang.  Sementara pernyataan lulus di tahun 2017 adalah 187 murid sedangkan jumlah murid kelas 12 di tahun yang sama adalah 115 murid.

Faktanya data diatas berbeda dengan yang ada di SMK Negeri 3 Terbanggi Besar, sehingga terlihat jelas dalam pengelolaan siswa/murid dari tahun ke tahun sangat janggal karena setiap tahun terjadi selisih jumlah murid, tiap kenaikan kelas dan kelulusan murid selisihnya cukup signifikan. Kuat dugaan ada laporan fiktif setiap tahun, untuk digunakan laporan dana BOS, dan bantuan lainnya.

Karena Dapodik, adalah data juga terpusat untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari sumber APBN, Bantuan Operasional Sekolah dari sumber APBD (BOSDA/BOSP), Rehabilitasi ruang belajar (ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dls), Dana Alokasi Khusus (DAK), Ruang Kelas Baru, Subsidi bagi siswa kurang mampu secara ekonomi, Subsidi/tunjangan bagi guru, Dan lain sebagainya

Jika anggaran persiswa Rp1,4 juta untuk BOS saja, di kalikah jumlah yang di mar-up, sehingga dikalikan empat kali setahun dalam persemester, maka anggaknya mencapai puluhan juta. Indikasi lain, hal itu dilakukan hamper diseluruh sekolah mulai SD, SMP, hingga SMA dan SMK di Lampung Tengah, bahkan daerah lain.

Terkait temuan data itu, Kepala SMKN 3 Terbanggi Besar, Nur Hasanah belum bisa memberikan penjelasan, karena sedang tidak ada di tempat. Sinarlampung.com sempat mendatangi SMK N 3 Terbanggi besar, dan hanya bertemu Wakil Kepala SMK Negeri 3 Terbanggi Besar, Lampung Tengah, , Yuli Hartati.

Kepada wartawan Yuli Hartati, enggan memberikan keterangan terkait data tersebut. Yuli Hartati, justru balik bertanya tentang SIM, karena bagi dia setiap wartawan yang datang kepadanya harus memiliki SIM yaitu surat ijin mewawancarai, dari Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Lampung Tengah, Hi Yos Devera.

“Kami harus hati-hati, apalagi terkait tentang rumah tangga kami di sekolah. Karena saya berfikir saudara-saudara, ini tidak berkompeten mendapatkan informasi, terkait murid sekolah kami, karena kami sudah mempunyai wartawan sendiri, silahkan saja meminta SIM kepada Ketua MKKS Hi. Yos Devera yang juga kepala sekolah SMKN 2 Terbanggi Besar,” kata Yuli Hartati, dengan nada tinggi.

Yuli mempersilahkan wartawan memuat apa yang diketahui, dan jika ingin wawancara harus ada SIM. Jika sudah ada SIM dari MKKS akan layani, “Kami tidak bisa memberikan informasi terkait rumah tangga kami, karena di samping anda tidak memiliki SIM dan saya juga baru mengenal bapak-bapak dan saya kurang yakin dengan identitas saudara. Saya punya koran berlangganan sendiri, silakan saja di record, silahkan di beritakan apa saja karena sekolah kami tidak memiliki koreng,” ucap Yuli Hartati, tetap dengan nada tinggi, Selasa (06/02/2018).

Wartawan kemudian menemui Ketua MKKS Hi. Yos Devera di ruang kerjanya, Kamis, (08/02/2018), untuk meminta SIM, seperti yang diungkapkan Yuli Hartati. Namun pernyataan Yuli Hartati justru bertolak belakang dengan pernyataan Ketua MKKS, Hi Yos Davera yang justru menyesalkan sikap arogan Wakil Kesiswaan SMK 3 Terbanggi Besar itu.

Ketua MKKS menyatakan tidak pernah menyarankan tentang harus mengeluarkan SIM. Karena jika semua yang akan konfirmasi harus ada SIM akan merepotkan dirinya dan data jumlah siswa kata Yos Davera bukan rahasia, siapa saja boleh mengetahui. “Kalau wartawan mau konfirmasi harus minta izin ke MKKS kan jadi repot, lagi pula yang namanya jumlah murid, saya rasa bukan rahasia, siapa pun boleh tau,” kata Hi. Yos Devera. (ersyan/jun)

Lampung Tengah (SL)-Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darusy Syafa’ah Kota Gajah Kota Gajah diduga juga melakukan mar-up data jumlah peserta didik, untuk menyerap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal itu diketahui dari jumlah Daftar Pokok Pendidikan (Dapodik), yang berbeda dengan data realnya.

Data yang himpun sinarlampung,com laman Dapodik Pusat menyebutkan jumlah murid SMK Darusy Syafa’ah Kota Gajah berbeda jauh dengan data jumlah murid dari tahun 2016 sampai 2018, yang setiap kenaikan kelas berkurang hingga puluhan murid dari kelas sebelumnya serta jumlah murid kelas 12 tahun 2017 yaitu 75 murid sedangkan keterangan yang lulus hanya 41 murid.

Faktanya data diatas berbeda dengan yang ada di SMK Darusy Syafa’ah Kota Gajah, sehingga terlihat jelas dalam pengelolaan siswa/murid dari tahun ke tahun sangat janggal karena setiap tahun terjadi selisih jumlah murid, tiap kenaikan kelas dan kelulusan murid selisihnya cukup signifikan. Kuat dugaan ada laporan fiktif setiap tahun, untuk digunakan laporan dana BOS, dan bantuan lainnya.

Karena Dapodik, adalah data juga terpusat untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari sumber APBN, Bantuan Operasional Sekolah dari sumber APBD (BOSDA/BOSP), Rehabilitasi ruang belajar (ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dls), Dana Alokasi Khusus (DAK), Ruang Kelas Baru, Subsidi bagi siswa kurang mampu secara ekonomi, Subsidi/tunjangan bagi guru, Dan lain sebagainya

Jika anggaran persiswa Rp1,4 juta untuk BOS saja, di kalikah jumlah yang di mar-up, sehingga dikalikan empat kali setahun dalam persemester, maka anggaknya mencapai puluhan juta. Indikasi lain, hal itu dilakukan hamper diseluruh sekolah mulai SD, SMP, hingga SMA dan SMK di Lampung Tengah, bahkan daerah lain.

Sementara diketahui pemerintah telah mengeluarkan juknis dan membentuk tim pengawasan agar jumlah murid dan dan bantuan operasional (BOS) dapat dikelola dengan benar. Ini menjadi bukti bahwa disinyalir masih ada saja modus kepala sekolah untuk  mendapatkan keuntungan memperkaya diri dengan menggelembungkan jumlah murid, dan mengurangi murid setiap kenaikan kelas dan saat kelulusan hingga puluhan murid  tiap tahunnya.

Pada saat wartawan sinarlampung.com dan wartawan lainya mencoba mendatangi SMK Darusy Syafa’ah Kec. Kota Gajah.  Kepala SMK Darusy Syafa’ah tidak ada di tempat termasuk waka kesiswaan serta waka waka yang lain, karena sedang tidak masuk sekolah. Disekolah itu hanya terdapat beberapa guru yang tidak bersedia memberikan data tentang jumlah murid dari tahun 2016 sampai tahun 2018 untuk cocokan dengan jumlah murid, yang ada pada data pokok pendidikan sekolah. Mereka hanya meminta wartawan kembali lagi pada hari, Senin (22-07-2018) untuk bisa bertemu kepala sekolah dan waka kesiswaan.

Pada hari yang di janjikan oleh para guru guru SMK Darusy Syafa’ah kembali berkunjung ke sekolah tersebut, Namun Kepala sekolah dan guru yang memberikan janji tidak ada sekolah, Mereka berdalih Kepala sekolah sedang rapat MKKS, yang ternyata saat dikonfirmasi di MKKS bahwa hari ini tidak ada rapat.

Kepada sinarlampung.com, Kepala SMK Darusy Syafa’ah, Laili Masitoh mengatakan terkait jumlah murid dari tahun 2016 sampai 2018 setiap kenaikan kelas berkurang hingga puluhan murid dari kelas sebelumnya serta jumlah murid kelas 12 tahun 2017 yaitu 75 murid sedangkan keterangan yang lulus hanya 41 murid.

Tapi sayang Laili Masitoh tidak bersedia memberikan keterangan terkait murid yang di maksud dengan alasan keterangan keluar masuk atau murid yang lulus hanya Dirjen, Dinas dan MKKS yang boleh tau. Menurut Laili Masitoh, Media, LSM, dan masyarakat tidak boleh tau data itu.

“Karena ini rahasia sekolah kami, media, LSM, dan masyarakat tidak boleh tau keterangan keluar masuknya siswa. Saya selaku kepala SMK Darusy Syafa’ah  keberatan dan tidak akan memberikan keterangan murid kami. Hanya atasan saya dari Dirjen, Dinas dan MKKS saya akan memberikan keterangan,” kata Laili Masitoh.

Sementara saat ditanya soal Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public, dan sekolahnya yang tidak memasang bendera merah putih, Laili tidak menjawab. “Kalo bendera soal bendera khawatir hujan,” katanya. (Ersyan/Jun).