Kategori: Lampung Tengah

Lampung Tengah (SL)-Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Terbanggi Besar diduga melakukan mar-up data jumlah peserta didik, untuk menyerap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal itu diketahui dari jumlah Daftar Pokok Pendidikan (Dapodik), yang berbeda dengan data realnya.

Data yang himpun sinarlampung,com laman Dapodik Pusat menyebutkan jumlah murid SMK Negri 3 Terbanggi Besar pada tahun 2016, untuk kelas 10 berjumlah 148 orang, kelas 11 berjumlah 120 orang, dan murid kelas 12 berjumlah 139. Dan saat kenaikan kelas di tahun 2017 jumlah murid kelas 10 menjadi berjumlah 171 orang, kelas 11 menjadi 113 orang, dan kelas 12 menjadi 115 orang.

Dan saat kenaikan pada tahun 2018 kelas 10 berjumlah 137 orang, kelas 11 menjadi 153 orang, dan kelas 12 menjadi 131 orang.  Sementara pernyataan lulus di tahun 2017 adalah 187 murid sedangkan jumlah murid kelas 12 di tahun yang sama adalah 115 murid.

Faktanya data diatas berbeda dengan yang ada di SMK Negeri 3 Terbanggi Besar, sehingga terlihat jelas dalam pengelolaan siswa/murid dari tahun ke tahun sangat janggal karena setiap tahun terjadi selisih jumlah murid, tiap kenaikan kelas dan kelulusan murid selisihnya cukup signifikan. Kuat dugaan ada laporan fiktif setiap tahun, untuk digunakan laporan dana BOS, dan bantuan lainnya.

Karena Dapodik, adalah data juga terpusat untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari sumber APBN, Bantuan Operasional Sekolah dari sumber APBD (BOSDA/BOSP), Rehabilitasi ruang belajar (ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dls), Dana Alokasi Khusus (DAK), Ruang Kelas Baru, Subsidi bagi siswa kurang mampu secara ekonomi, Subsidi/tunjangan bagi guru, Dan lain sebagainya

Jika anggaran persiswa Rp1,4 juta untuk BOS saja, di kalikah jumlah yang di mar-up, sehingga dikalikan empat kali setahun dalam persemester, maka anggaknya mencapai puluhan juta. Indikasi lain, hal itu dilakukan hamper diseluruh sekolah mulai SD, SMP, hingga SMA dan SMK di Lampung Tengah, bahkan daerah lain.

Terkait temuan data itu, Kepala SMKN 3 Terbanggi Besar, Nur Hasanah belum bisa memberikan penjelasan, karena sedang tidak ada di tempat. Sinarlampung.com sempat mendatangi SMK N 3 Terbanggi besar, dan hanya bertemu Wakil Kepala SMK Negeri 3 Terbanggi Besar, Lampung Tengah, , Yuli Hartati.

Kepada wartawan Yuli Hartati, enggan memberikan keterangan terkait data tersebut. Yuli Hartati, justru balik bertanya tentang SIM, karena bagi dia setiap wartawan yang datang kepadanya harus memiliki SIM yaitu surat ijin mewawancarai, dari Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Lampung Tengah, Hi Yos Devera.

“Kami harus hati-hati, apalagi terkait tentang rumah tangga kami di sekolah. Karena saya berfikir saudara-saudara, ini tidak berkompeten mendapatkan informasi, terkait murid sekolah kami, karena kami sudah mempunyai wartawan sendiri, silahkan saja meminta SIM kepada Ketua MKKS Hi. Yos Devera yang juga kepala sekolah SMKN 2 Terbanggi Besar,” kata Yuli Hartati, dengan nada tinggi.

Yuli mempersilahkan wartawan memuat apa yang diketahui, dan jika ingin wawancara harus ada SIM. Jika sudah ada SIM dari MKKS akan layani, “Kami tidak bisa memberikan informasi terkait rumah tangga kami, karena di samping anda tidak memiliki SIM dan saya juga baru mengenal bapak-bapak dan saya kurang yakin dengan identitas saudara. Saya punya koran berlangganan sendiri, silakan saja di record, silahkan di beritakan apa saja karena sekolah kami tidak memiliki koreng,” ucap Yuli Hartati, tetap dengan nada tinggi, Selasa (06/02/2018).

Wartawan kemudian menemui Ketua MKKS Hi. Yos Devera di ruang kerjanya, Kamis, (08/02/2018), untuk meminta SIM, seperti yang diungkapkan Yuli Hartati. Namun pernyataan Yuli Hartati justru bertolak belakang dengan pernyataan Ketua MKKS, Hi Yos Davera yang justru menyesalkan sikap arogan Wakil Kesiswaan SMK 3 Terbanggi Besar itu.

Ketua MKKS menyatakan tidak pernah menyarankan tentang harus mengeluarkan SIM. Karena jika semua yang akan konfirmasi harus ada SIM akan merepotkan dirinya dan data jumlah siswa kata Yos Davera bukan rahasia, siapa saja boleh mengetahui. “Kalau wartawan mau konfirmasi harus minta izin ke MKKS kan jadi repot, lagi pula yang namanya jumlah murid, saya rasa bukan rahasia, siapa pun boleh tau,” kata Hi. Yos Devera. (ersyan/jun)

Lampung Tengah (SL)-Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darusy Syafa’ah Kota Gajah Kota Gajah diduga juga melakukan mar-up data jumlah peserta didik, untuk menyerap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal itu diketahui dari jumlah Daftar Pokok Pendidikan (Dapodik), yang berbeda dengan data realnya.

Data yang himpun sinarlampung,com laman Dapodik Pusat menyebutkan jumlah murid SMK Darusy Syafa’ah Kota Gajah berbeda jauh dengan data jumlah murid dari tahun 2016 sampai 2018, yang setiap kenaikan kelas berkurang hingga puluhan murid dari kelas sebelumnya serta jumlah murid kelas 12 tahun 2017 yaitu 75 murid sedangkan keterangan yang lulus hanya 41 murid.

Faktanya data diatas berbeda dengan yang ada di SMK Darusy Syafa’ah Kota Gajah, sehingga terlihat jelas dalam pengelolaan siswa/murid dari tahun ke tahun sangat janggal karena setiap tahun terjadi selisih jumlah murid, tiap kenaikan kelas dan kelulusan murid selisihnya cukup signifikan. Kuat dugaan ada laporan fiktif setiap tahun, untuk digunakan laporan dana BOS, dan bantuan lainnya.

Karena Dapodik, adalah data juga terpusat untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari sumber APBN, Bantuan Operasional Sekolah dari sumber APBD (BOSDA/BOSP), Rehabilitasi ruang belajar (ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dls), Dana Alokasi Khusus (DAK), Ruang Kelas Baru, Subsidi bagi siswa kurang mampu secara ekonomi, Subsidi/tunjangan bagi guru, Dan lain sebagainya

Jika anggaran persiswa Rp1,4 juta untuk BOS saja, di kalikah jumlah yang di mar-up, sehingga dikalikan empat kali setahun dalam persemester, maka anggaknya mencapai puluhan juta. Indikasi lain, hal itu dilakukan hamper diseluruh sekolah mulai SD, SMP, hingga SMA dan SMK di Lampung Tengah, bahkan daerah lain.

Sementara diketahui pemerintah telah mengeluarkan juknis dan membentuk tim pengawasan agar jumlah murid dan dan bantuan operasional (BOS) dapat dikelola dengan benar. Ini menjadi bukti bahwa disinyalir masih ada saja modus kepala sekolah untuk  mendapatkan keuntungan memperkaya diri dengan menggelembungkan jumlah murid, dan mengurangi murid setiap kenaikan kelas dan saat kelulusan hingga puluhan murid  tiap tahunnya.

Pada saat wartawan sinarlampung.com dan wartawan lainya mencoba mendatangi SMK Darusy Syafa’ah Kec. Kota Gajah.  Kepala SMK Darusy Syafa’ah tidak ada di tempat termasuk waka kesiswaan serta waka waka yang lain, karena sedang tidak masuk sekolah. Disekolah itu hanya terdapat beberapa guru yang tidak bersedia memberikan data tentang jumlah murid dari tahun 2016 sampai tahun 2018 untuk cocokan dengan jumlah murid, yang ada pada data pokok pendidikan sekolah. Mereka hanya meminta wartawan kembali lagi pada hari, Senin (22-07-2018) untuk bisa bertemu kepala sekolah dan waka kesiswaan.

Pada hari yang di janjikan oleh para guru guru SMK Darusy Syafa’ah kembali berkunjung ke sekolah tersebut, Namun Kepala sekolah dan guru yang memberikan janji tidak ada sekolah, Mereka berdalih Kepala sekolah sedang rapat MKKS, yang ternyata saat dikonfirmasi di MKKS bahwa hari ini tidak ada rapat.

Kepada sinarlampung.com, Kepala SMK Darusy Syafa’ah, Laili Masitoh mengatakan terkait jumlah murid dari tahun 2016 sampai 2018 setiap kenaikan kelas berkurang hingga puluhan murid dari kelas sebelumnya serta jumlah murid kelas 12 tahun 2017 yaitu 75 murid sedangkan keterangan yang lulus hanya 41 murid.

Tapi sayang Laili Masitoh tidak bersedia memberikan keterangan terkait murid yang di maksud dengan alasan keterangan keluar masuk atau murid yang lulus hanya Dirjen, Dinas dan MKKS yang boleh tau. Menurut Laili Masitoh, Media, LSM, dan masyarakat tidak boleh tau data itu.

“Karena ini rahasia sekolah kami, media, LSM, dan masyarakat tidak boleh tau keterangan keluar masuknya siswa. Saya selaku kepala SMK Darusy Syafa’ah  keberatan dan tidak akan memberikan keterangan murid kami. Hanya atasan saya dari Dirjen, Dinas dan MKKS saya akan memberikan keterangan,” kata Laili Masitoh.

Sementara saat ditanya soal Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public, dan sekolahnya yang tidak memasang bendera merah putih, Laili tidak menjawab. “Kalo bendera soal bendera khawatir hujan,” katanya. (Ersyan/Jun).

Lampung Tengah (SL)-Produk beras singkong dan beras jagung yang dipamerkan pada ajang Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo 2018 di Jakarta pada Jum’at (6/7) mendapat respon positif dari pengunjung. Bahkan, produk tersebut mampu menarik minat pengusaha untuk memasarkan ke seluruh Indonesia dan luar negeri.

Wakil Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto yang hadir pada kegiatan APKASI Otonomi Expo 2018, mengatakan, banyak potensi yang ditampilkan Lampung Tengah. Melalui pameran tersebut produk unggulan dari Lampung Tengah diharapkan mampu menembus pangsa pasar nasional.

“APKASI Otonomi Expo tahun ini menjadi ajang promosi investasi dan potensi unggulan yang ada. Salah satunya adalah beras singkong dan beras jagung. Kita berharap kedepannya, produk unggulan yang kita pamerkan bisa diterima luas di kalangan masyarakat, baik dalam dan luar negeri,” ujar Loekman Djoyosoemarto, Minggu (8/7).

Senada disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lampung Tengah A. Helmi mengatakan, bahwa banyak pengunjung yang datang ke stan Lampung Tengah pada APKASI Otonomi Expo. Tak hanya itu, pada businnes meeting yang diikuti seluruh kabupaten se-Indonesia, produk Lampung Tengah dilirik oleh pengusaha.

“Produk beras singkong dan beras jagung kita dilirik pengusaha pada businnes meeting. Memang harga beras singkong dan beras jagung lebih mahal dari beras padi. Tapi dari sisi manfaat bagi seseorang yang tidak bisa mengonsumsi beras padi, ini lebih baik. Mudah-mudahan beras singkong dan beras jagung bisa dipasarkan lebih luas bukan hanya di Lampung saja tapi hingga seluruh Indonesia. Kita tinggal menunggu untuk penandatanganan MoU saja,” beber Helmi.

Rapat Kerja Nasional XI APKASI di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Banten, Jumat (6/7), dibuka Presiden Joko Widodo. Dari Lampung Tengah, selain Wabup Loekman hadir pada kegiatan itu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu A. Helmi, Kepala Dinas Perindustrian Nuliana, Kepala Dinas Pertanian Rusmadi, dan Kepala Badan Litbang I Gusti Nyoman Suryana (Ersyan)

Lampung Tengah (SL)-Sejak dibukanya pengumuman pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) tanggal 4 Juli 2018 lalu, hingga Minggu (8/7), belum ada satupun yang mendaftar ke KPU Lampung Tengah.

Ketua KPU Lampung Tengah Budi Hadi Yunanto mengaku belum menerima pendaftaran bacaleg hingga Minggu (8/7) pagi. Namun demikian, KPU masih membuka pendaftaran hingga 17 Juli mendatang. “Biasanya koordinasi melalui  LO Parpol, Mas. Sampai hari ini (Minggu, Red) belum ada informasi masuk ke saya (tentang pendaftaran bacaleg, Red),” kata Budi Hadi Yunanto.

Mengenai Daerah Pemilihan (Dapil) sebelumnya telah ditetapkan melalui Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 271/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Lampung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 telah menetapkan Jumlah Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah adalah 5 Dapil.

Lima Dapil itu masing-masing Dapil 1 (10 kursi) meliputi Kecamatan Gunungsugih, Kotagajah, Punggur, Seputihbanyak, Seputihraman, dan Wayseputih (10 kursi). Kemudian Dapil 2 (10) meliputi Kecamatan Bandarmataram, Bandarsurabaya, Buminabung, Rumbia, Seputihsurabaya, dan Putrarumbia. Lalu Dapil 3 (8 kursi) meliputi Kecamatan Bangunrejo, Bekri, Bumiratunuban, Kalirejo, Trimurjo, dan Sendangagung.

Selanjutnya Dapil 4 (10 kursi) meliputi Kecamatan Anaktuha, Padangratu, Pubian, Selagailingga, dan Anakratuaji. Terakhir Dapil 5 (12 kursi) meliputi Kecamatan Seputihagung, Seputihmataram, Terusannunyai, Terbanggibesar, dan Waypengubuan.

Sememtara sesuai Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, untuk syarat pencalonan yang wajib dipenuhi partai politik yaitu, diajukan oleh pimpinan parpol sesuai tingkatan, calon maksimal 100 persen dari kursi yang diperebutkan perdapil, keterwakilan perempuan 30 persen. Kemudian calon harus menyetujui pakta integritas untuk tidak mencalonkan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual, terhadap anak dan/atau korupsi. (Ersyan)