Kategori: Lampung Tengah

Bandar Lampung, sinarlampung.co-Wira Hadi Jaya Kusuma (45) warga Kampung Negerijaya, Kecamatan Selagailingga, Kabupaten Lampung Tengah, kritis akibat ditikam seorang pria, Indra Wahyudi alias En, yang ternyata mantan suami calon istrinya. Duda yang akan melangsungkan pernikahan Desember 2023 mendatang itu cidera tiga luka tusukan diperut, luka dilengan, Minggu 18 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB. Hingga Rabu 22 November 2023, korban masih kritis di Ruang ICU, RSUD Abdul Moeloek, Kota Bandar Lampung

Informasi dilokasi kejadian menyebutkan, Wira menjalin hubungan dengan janda bernama Susi yang telah bercerai dengan suaminya, Indra Wahyudi alias En, sejak lima tahun lalu. Sementara Wira Hadi Jaya Kusuma, sudah menduda sejak tujuh tahun lalu, dan berniat merajut rumah tanggan dengan jadwal menikah bulan depan.

Malam itu, tiba tiba pelaku Indra Wahyudi, yang diketahui juga buron kasus penusukan warga lain media satu tahun lalu mendatangi rumah mantan istrinya Susi, di Kampung Negeri Jaya. Indra langsung berteriak meminta Wira keluar rumah itu, dan menemui Indra di depan rumah. Wira yang mendengan suara teriakan itu lalu keluar rumah. Saat bertemu tanpa basa basi pelaku langsung menarik kerah baju Wira lalu menikam perut korban sebanyak tiga kali, dan menyayat lengan korban. “

“Indra Wahyudi ke rumah Susi. Indra berteriak meminta Wira keluar menemuinya di depan rumah. Sampai di luar, pelaku menggenggam kerah pakaian Wira dan langsung menusuk perut hingga tiga kali dan merobek tangan korban. Waktu peristiwa, warga banyak yang melihat tapi tak bisa menolang mungkin karena pelaku menggenggam pisau,” kata Ekki, kerabatnya yang mngantarkan korban ke rumah sakit.

Setelah itu, pelaku langsung kabur meninggalkan korban. Susi lalu meminta pertolongan RT yang berada di sebelah rumahnya. Mereka kemudian membawa korban ke Klinik Pratama Panti Rahayu Nyukang Harjo di kecamatan setempat. “Sempat ditangani semampu paramedis untuk menahan luka. Wira lalu dievakuasi ke RSU AZ Zahra Kalirejo, kemudian ke RS Mitra Husada Pringsewu. Tak sanggup, korban kemudian diantar ke RSUD Abdul Moeloek pada pukul 23.00 WIB,” kata Ekki.,

Informasinya warga sekitar menyebutkan Indra merupakan pelaku penusukan warga pada setahu lalu. Dan masuk DPO Polisi. Pelaku selama ini bersembunyi di Tangerang Banten, dan sudah menikah dengan wanita lain di Tangerang.

Kapolsek Selagailingga Iptu Akmal membenarkan adanya peristiwa tersebut. Tekab 308 Satreskrim Polres Lampung Tengah telah menyelidiki peristiwa berdarah tersebut. “Benar ada peristiwa itu. Dan kami masih tangani kasusnya,” ujar Akmal kepada wartawan, Rabu 22 November 2023. (Red)

Peristiwa itu terjadi di rumah salah seorang rekan Trimo, di daerah Bandar Mataram, Lampung Tengah, yang juga mengenal Martin. “Saya dihubungi MR, teman saya, yang juga mengenal oknum Brimob bernama Martin itu. Saya diundang MR katanya ada yang ingin dibicarakan,” katanya.

Saat Trimo tiba dirumah MR, lalu MR menghubungi Martin, yang ternyata anak dari Taty Khasanah, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Bandar Mataram, Lampung Tengah, yang juga mantan Ketua K3S Bandar Mataram.

“Saat Martin datang dia langsung mengamuk seperti kesetanan, mencekik, memiting, dan membanting saya kekursi. Sambil mengancam dan minta menghapus berita itunya, soal dugaan pungli di sekolah SD itu,” kata Trimo.

Trimo mengingatkan MR bahwa dia datang atas undangan MR, kenapa jadi begini. “Baru MR ikutan memisah dan menghalangi Martin. Saya diam saja tidak melawan, karena dia aparat,” katanya.

Martin masih terus memaki maki Trimo, dan memaksa Trimo menghapus berita tersebut dan mengganti dengan berita yang bagus. “Saya tidak bisa memutuskan karena itu kebijakan redaksi,” ujar Trimo.

Trimo kemudian menghubungi wartawan lainnya, yang juga menulis berita tentang SD Negeri 1 Sriwijaya, Bandar Mataram itu. Trimo dan KA kemudian menyarankan Kepala Sekolah dan Komite menggunakan Hak Jawab.

Taty Khasanah mengatakan bahwa pihaknya tidak melakukan pungutan liar.  Yang ada adalah sumbangan berdasarkan rapat komite sekolah.

“Kami pihak sekolah tidak melakukan pungutan. Namun yang ada  sumbangan yang sudah dirapatkan oleh komite dan wali murid menyetujuinya. Jadi sekali lagi kami pihak sekolah tidak melakukan pungutan namun yang ada sumbangan,” kata Taty Khasanah.

Sebelumnya, tintainformasi.com menulis berita tentang dugaan pungli berkedok sumbangan komite sekolah kepada para murid. Dalam edaran komite sekolah SD N 1 itu, setiap murid diwajibkan membayar Rp153 ribu untuk setiap murid, dengan batas waktu hingga tanggal 15 Desember 2023.

Atas insiden itu, Pimred tintainformasi.com Amuri Alfa, akan melaporkan oknum anggota Brimob Batalyon Lampung Tengah itu ke Propam Polda Lampung. “Wartawan menjalankan tugas dilindungi UU Pokok Pers,” kata Amuri.

Menurut Amuri, Wartawannya menjalankan tugas meliput dugaan pungutan liar di sekolah dasar, yang tidak ada hubungannya dengan korp brimob, atau pun oknum Brimob itu. “Ini soal kerja wartawan dan kerja kepala sekolah, bukan urusan rumah tangga. Harusnya profesional, jika tidak benar ada hak jawab, hak koreksi, bukan dimaki Maki, apalagi penganiayaan,” katanya.

Diatur dalam pasal 18 ayat (1) undang undang nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers  bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3)  dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dia)  tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah).

“Kami minta pelaku ditindak tegas. Kami segera Dan akan kami teruskan ke propam Polda Lampung. Sekaligus sebagai pelajar, jangan sampai karena ulah oknum yang tidak profesional, merusak citra Polri, dan menghambat kemerdekaan pers,” katanya. (Red)

Lampung Tengah, sinarlampung.co-Seorang pelajar wanita, sebut saja Melati (16), melaporkan AG (18), tak lain pacarnya sendiri, karena menyebarkan vidio persetubuhan mereka tersebar kepada teman-teman sekolah hingga orang tua. Apalagi sebelumnya AG mengancam melati akan menyebarkaa vidio Porno mereka saat dilakukan Pasar Wates, Kecamatan Bumiratu Nuban, Lampung Tengah.

Melati mengaku dipermalukan oleh AG, meski mereka sudah berpacaran sejak Desember 2022, dan kerap berulang melakukan hubungan terlarang itu. Usut punya usut, rupanya AG marah kepada Melati yang menolak untuk diajak berhubungan badan. AG Marah dan mengancam menyebarkan vidio mereka. Namun Melati mengabaikan ancaman itu.

Tanpa diduga, Oktober 2023 korban kaget bukan kepalang saat videonya bersama sang pacar tersebar kepada teman-teman sekolah, hingga sampai kepada guru dan orang tuanya. “Alasan korban melaporkan AG ke polisi karena malu, video asusila mereka tersebar ke teman sekolah hingga ke orangtua,” kata Kapolsek Gunungsugih, AKP Wawan Budiharto.

Menurut Kapolsek, AG kemudian diamankan pada Jum’at 3 Nobember 2023. “Pelaku diamankan pada Jumat kemarin dan sekarang sedang diproses pemeriksaan di Polsek Gunungsugih. Petugas juga mengamankan barang bukti 1 unit HP merk Oppo A16 warna biru dongker milik pelaku yang berisi video asusila tersebut,” kata Wawan Budiharto.

Kapolsek menjelaskan, korban dan pelaku pertama kali melakukan hal terlarang itu saat keduanya janjian untuk ketemu pada Desember 2022 silam. Keduanya janji ketemuan di rumah nenek korban. Dan disanalah keduanya melakukan tindakan tercela itu. “Keduanya melakukan tindak asusila pertama kali di rumah nenek korban,” katanya.

Pelaku, kata Kapolsek yang lebih dulu mengajak, dan korban terang-terangan mengiyakan keinginan pelaku. Karena mereka saling suka. Setelah kejadian itu, pelaku kembali mengajak korban untuk melakukan perbuatan serupa, namun lebih nekat. Pelaku mengajak korban berbuat asusila di pasar Wates, Kecamatan Bumi Ratu Nuban.

“Korban mengiyakan ajakan itu. Dan pelaku merekam aksi mereka. Remaja-remaja ini kurang edukasi, dan ada pembiaran dari orangtua, padahal keduanya masih pelajar. Pelaku ini dijerat Pasal 81 dan Pasal 82 UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang tentang Perlindungan Anak,” kata Kapolsek.

Atas kasus itu, Kapolsek mengimbau kepada para orangtua agar lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap anak-anak, terutama anak wanita, agar dapat menghindari pergaulan bebas tidak akan membuahkan hasil positif. “Kita berharap para orangtua dapat menjadikan kasus ini sebagai pelajaran. Kita wajib membimbing anak supaya mendapatkan perhatian dan pendidikan yang benar,” katanya. (Red)

Lampung Tengah, sinarlampung.co-Tim Satgas Mafia Tanah Polda Lampung dan Kejati Lampung bersama BPN Lampung memeriksa puluhan Kepala Kampung (Kades,red) dan kelompok masyarakat (Pokmas) se Lampung Tengah terkait dugaan pungutan liar (Pungli,red) program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Para kepala kampung dan dan Pokmas itu dimintai keterangan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Tengah, Jumat 13 Oktober 2023.

Data di lokasi pemeriksaan menyebutkan, para Kepala kampung dan Pokmas menarik uang berkisar Rp200 sampai dengan Rp800 ribu perwarga yang mengikuti program Presiden Jokowi melalui PTSL. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri yang mengatur biaya untuk PTSL, diwilayah zona tiga Provinsi Lampung adalah Rp200 ribu rupiah.

Kepala Kampung Muji Rahayu, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah, Subandi, mengaku masyarakatnya dipungut biaya PTSL senilai Rp800 ribu. Pungutan itu berdasarkan Peraturan Kampung, Peraturan Kepala Kampung, dan ada komunikasi antara masyarakat dan Pokmas

“Di desa kami ada yang dipungut Rp200 bidang yang ikut program PTSL, ditariki Rp800 ribu, saat ini masih proses. Penarikan itukan ada Perkam, Perkakam, ada komunikasi antara masyarakat dan Pokmas sebagai pelaksana di lapangan, ternyata tidak bisa bekerja tanpa adanya biaya,” kata Kakam Subandi.

Subandi berdalih biaya pemberkasan menelan anggaran yang cukup besar. Selain itu untuk materai harganya yang naik, dan harus membuat patok tanah. Kesepakatan biaya Rp800 ribu juga sudah ada kesepakatan antaran Pokmas dan Masyarakat yang ikut program PTSL.

“Buat beli materai, buat patok dan sebagainya, disepakati antara masyarakat yang membuat sertifikat dan Pomkmas Rp800 ribu, waktu itu musyawarah di balai kampung. Anggaran itu untuk proses pembuatan, kita penarikan juga belum semua kok, baru beberapa persen untuk proses ini,” ujarnya.

Menurutnya, terdapat tahapan pada PTSL terdapat kesalahan, sehingga memerlukan biaya tinggi,seperti pemberkasan,sehingga berkas harus diulang kembali. “Proses sekarang susah, tidak seperti tahun 2010 lalu, saya juga pernah menangani sekarang harus pake IT, salah sedikit harus dikembalikan, ngulang lagi. Ya kayak gitu, yang bikin kesel, bikim banyak biaya,” jelasnya.

Soal ada nya SKB 3 Menteri yang berlaku dalam program PTSL, menurut Subandi biaya Rp200 ribu itu tidak dapat menyelesaikan proses pembuatan setifikat, lantaran biaya materai tinggi. “Sedikit saya tahu aturan itu, ternyata untuk pelaksanaan tidak bisa untuk jalan, Rp200 ribu tidak bisa selesai. Kebutuhan materai, satu berkas ada yang 7 sampai 8 materai,” paparnya.

Kepala Kampung Sukobinangun, Kecamatan Way Seputih, Prayitno mengaku bahwa pemanggilan dirinya dan puluhan Kepala Kampung dan Pokmas itu terkait PTSL. Karena harus ditinjau karena disinyalir banyak terjadi pungli. “Hari ini ada pemeriksaan kepala kampung tidak semuanya. Kaitanya dengan PTSL karena harus ditinjau lebih lanjut, karena disitu banyaklah bahasa-bahasa punglinya. Jadi ditinjau seperti apa, untuk kebenaranya seperti apa. Untuk yang memeriksa dari kejaksaan dan Polda Lampung,” kata Prayitno.

Prayitno mengaku PTSL dikampungya terdapat kuota 150 bidang dengan biaya Rp400 ribu. Namun masyarakat dimintai biaya setelah sertifikatnya jadi. Pemberkasan bagi masyarakat yang ikut dalam PTSL ini tengah dalam proses. “Untuk dikampung kami ada 150 bidang, eatimasi biaya Rp400 ribu, jikalau ada kelebihan nanti di kembalikan kepada masyarakat, untuk administrasinya nanti setelah sertifikat jadi,” katanya.

“Biaya itu hasil dari kesepakatan bersama. Kalau arahan dari BPN, biaya dibebankan kepada masyarakat, berapa nominalnya yang penting sesuai aturan, karena mereka hanya petugas pengukur dan pencetak, Rp400 ribu untuk biaya ukur, beli materai dan beli patok, untuk biaya makan minum bagi pekerja,” jelasnya.

Lain haknya dengan Lurah Adipuro Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, Febri Eka Yanti yang mengaku bahwa ditempatnya terdapat 320 bidang di kelurahanya yang ikut program PTSL 2023. “Klarifikasi PTSL, bersama Polda Lampung dan Kejaksaan. Kalau untuk biaya PTSL kami sesuai SKB 3 mentri Rp200 ribu perbidang ada 320 bidang. Kalau yang lain itu urusan mereka, cukup lah Rp200 ribu, memang aturanya kan begitu. Apa yang tidak cukup, semua kembali kemanusianya kan,” katanya.

Dewan Segera Hearing  Pungli Biaya PTSL

Ketua Komisi 1 DPRD Lampung Tengah, Baroji sangat menyayangkan adanya penarikan biaya Program PTSL dengan biaya tinggi. Bahkan bervariatif dan melebihi SKB tiga menteri. “Saya menyayangkan kepada setiap Kepala kampung atau Kampung melalui Pokmasnya yang membebankan biaya kepada masyarakat. Dengan adanya perbedaan-perbedaan itu tentu di sini pasti ada pihak-pihak yang bermain tidak mengacu kepada SKP 3 menteri,” kata Baroji.

Baroji mendukung proses yang dilakukan aparat penegak hukum, untuk mengusut pungli PTSL di Lampung Tengah itu. “Karena masih akan banyak program-program PTSL yang akan di programkan oleh Badan Pertanahan Nasional khususnya di Kabupaten Lampung Tengah, saya mendukung  permasalahan yang hari ini timbul dapat segera diselesaikan dan diketemukan mana pihak-pihak yang bermain,” katanya.

Baroji berharap penegak hukum menindak tegas para pelaku pungli yang diluar SKB tiga menteri itu. Karena sangat jelas menyengsarakan masyarakat. “Siapapun itu untuk dapat ditindak dengan tegas. Program PTSL ini di programkan oleh pemerintah tentu dalam rangka meringankan masyarakat secara umum. Serta mengurangi potensi-potensi konflik masalah pertanahan yang ada di provinsi Lampung, khususnya Lampung Tengah,” harapnya.

Selain itu, katanya Komisi 1 DPRD Lampung Tengah, yang membidang hal ini juga akan segera memanggil pihak terkait untuk memberikan klarifikasi terkait ada penarikan biaya PTSL yang cukup tinggi tidak sesuai SKP 3 Menteri. “Secepatnya kita agenda pemanggilan pihak-pihak terkait untuk bisa memberikan klarifikasinya kepada DPRD Lampung Tengah khususnya komisi 1,” katanya. (Red)