Kategori: Lampung Tengah

Lapung Tengah (SL)– Terkait  dugaan pungli di Sekolah Dasar (SD) Negeri 1  Kusumajaya, yang rajin menarik pungutan kepada wali murid dengan dalih untuk uang bangunan, mendapat tanggapan dari Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Lampung Tengah, Sahroni.

Baca : http://SD N 1 Kusumajaya Rutin Pungli Wali Murid Untuk Bangunan Yang Tak Semuanya Ada

Saat dikonfirmasi oleh sinarlampung.com, terkait dugaan pungli di SDN 1 Kusumajaya, Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik)  Drs Sariman.M.pd mengatakan sedang ada keperluan di DPRD dan mengarahkan wartawan untuk konfirmasi masalah tersebut ke bagian seksi pembinaan sekolah dasar, Sahroni.

Sahroni mengatakan, baik di SDN 1 Kusumajaya atau SD manapun tidak berhak dan tidak diperbolehkan menarik pungutan dalam bentuk apapun walau sudah disepakati melalui komite sekolah.

“Pihak sekolah dengan persetujuan komite sekolah boleh memberlakukan iuran, namun  jumlah nominalnya tidak boleh ditentukan. Dan jangka waktunya pun tidak boleh ditentukan, seperti menarik iuran tiap bulan misalnya,” jelasnya.

Dalam waktu dekat, lanjutnya, pihaknya akan menyusun agenda untuk turun ke lapangan guna menindaklanjuti masalah tersebut. “Terimakasih kepada wartawan sinarlampung.com karena telah memantau masalah tersebut di lapangan,” ujarnya. (Akhmad)

Lampung Tengah (SL)-Pemilik karaoke Kampung Ono Harjo, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah Wawan (36), digerebek oleh istri dan keluarganya tengah berduaan dengan wanita selingkuhannya, kasirnya sendiri, di salah satu kamar kontrakan di Seputih Mataram, medio Jumat (10/1/2020) sekira pukul 15.00 WIB.

Wawan tak berkutik saat sang istri ditemani sejumlah anggota keluarganya menggedor dan melabrak wawan yang saat itu tengah berduaan dengan BG (21), wanita selingkuhannya, di kamar kontrakan BG. WW kaget dan nyaris menjadi bulan-bulanan massa. Dan kemudian di amankan di Polsek Seputih Mataram

Wawan juga mengaku awal kenal dengan bunga gara gara salah telepon berlanjut what’sapp dan mereka sepakat ketemuan diluar dan berlanjut disalah satu hotel di Bandar Jaya. “Hubungan kami semakin dekat sampai bunga saya jadikan kasir di karoke saya. Bahkan sampai saya kontrakan di Seputih Mataram, dan dia saat ini juga lagi hamil 3 bulan “pungkasnya.

Kapolsek Seputih Mataram Iptu Arief Warianto membenarkan anggotanya telah mengamankan pasangan mesum ini di Wilayah hukumnya, ”Ya anggota telah mengamankan Wawan dan bunga kami amankan ke Mapolsek saat ketangkap basah sedang berduaan dikontrakkan digrebek istri sahnya bersama keluarga,” kata Kapolsek.

Menurut Kapolsek, sempet terjadi keributan, tetapi diredam anggota, dan mengamankan pasangan selingkuh ini, ke Polsek, dilakukan intrograsi dan menahan keduanya 1 x 24 jam. “Apabila istri dan keluarga nya melaporkan tindakan zina yang dilakukan kedua pasangan tersebut. Kami akan menindak lanjuti, Pasangan ini bakal kita jerat dengan pasal 284 KUHP dengan ancaman 9 bulan kurungan penjara,” katanya.

Dihadapan Polisi, Wawan mengakui jika dirinya dan BG memang mempunyai hubungan khusus sejak beberapa bulan terakhir. “Saya memang di dalam kamar kos sama BG. Tiba-tiba dari luar ada yang teriak-teriak dan menggedor pintu nyuruh saya keluar,” kata Wawan di hadapan penyidik Polsek Seputih Mataram, Minggu (12/1/2020).

Wawan hanya bisa berdiam di dalam kamar, setelah tahu bahwa yang menggedor pintu tersebut adalah sang istri sahnya. “Saya mau keluar takut. Akhirnya pintu dibuka istri dan keluarganya sudah mengamuk, bahkan sempat terjadi cekcok mulut besar, saya malu karena banyak warga yang melihat kejadian itu,” terang Wawan.

Sementara BG, wanita simpanan bos karaoke itu mengaku tengah hamil tiga bulan. BG memastikan, kehamilannya merupakan hasil hubungan gelapnya dengan WW, yang berprofesi sebagai pemilik karaoke di Kampung Ono Harjo.

BG mengakui awal kali bertemu dengan WW melalui pesan WhatsApp (WA), sekitar enam bulan lalu. “Kemudian berlanjut untuk saling ketemu. Pertama kali ketemu Wawan di salah satu hotel di Bandar Jaya,” ujar BG di Mapolsek Seputih Mataram, Minggu (11/1/2020).

Setelah itu, lanjut BG, hubungannya dan Wawan berlanjut. Bahkan setelah sekian bulan berhubungan dengan Wawan, BG yang merupakan warga Seputih Mataram itu, akhirnya hamil 3 bulan. Menurut BG, agar hubungannya semakin intens, Wawan kemudian mempekerjakan dirinya di tempat karaoke miliknya, sebagai kasir. “Sekarang saya pasrah istri dan keluarga Wawan tahu hubungan mereka. Sekarang ini saya sudah terlanjur sayang dengan dia,” ujar BG. (trb/red)

Lampung Tengah (SL)-Perusahaan Great Giant Pineapple (GGP) diduga sedang bermasalah terkait persoalan pajak air tanah. Perusahaan ekspor pengalengan nanas terbesar ketiga di dunia ini dikabarkan menunggak pembayaran pajak kepada Pemkab Lampung Tengah (Lamteng), mencapai Rp32.105.207.918.

Informasinya, Pemkab Lamteng sudah mengirimkan surat teguran dan surat tagihan pajak daerah pada 24 Oktober 2019 dengan Nomor: 973/1744/X/2019 perihal tagihan kekurangan pembayaran pajak air tanah tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, triwulan 1 tahun 20019, dan denda.

Surat itu ditandatangani langsung Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto.  Dalam surat tagihan pajak daerah itu tertulis, dasar penagihan pajak itu berdasarkan Perda Lamteng No.3/2011 tentang Pajak Air Tanah sebagaimana telah diubah dengan Perda Lamteng No.3/2019 serta Peraturan Bupati Lamteng No.01.A Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Lamteng Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah.

Hasil pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak Air Tanah kepada wajib pajak PT GGP yang berlokasi di Terbanggi Besar dengan nama usaha pabrik nanas, tapioka, power plant, livestock, serta mess dan perkebunan. Di surat itu juga, tertulis rincian pajak air tanah yang harus dibayar PT GGP sejak 2012 hingga 2019 yang jumlahnya lebih dari Rp32 miliar.

Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono membenarkan perihal adanya tunggakan pajak air tanah oleh PT GGP tersebut. DPRD juga akan menempuh langkah-langkah untuk menagih pajak tersebut. Di antaranya dengan berencana menggandeng Kejaksaan Tinggi (Kejati) bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ”Kami (DPRD) juga akan bentuk panitia khusus (Pansus) terkait persoalan penunggakan pajak PT GGP ini,” katanya kepada wartawana dilangsir Rilisid Lampung melalui sambungan telepon, Sabtu (4/2/2020).

Menurut Sumarsosno, KPK juga pernah menyoal terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lamteng yang dinilai sangat kecil. Padahal banyak perusahaan yang berlokasi di wilayah Lampung Tengah. ”Karenanya persoalan penunggakan pajak ini akan kami komunikasikan juga kepada KPK. Mungkin ini salah satu penyebabnya PAD Lamteng kecil,” ucapnya.

Terkait persoalan pajak air tanah di PT GGP ini, Lanjut Sumarsono, pihaknya sempat membentuk tim bersama Pemkab Lamteng. Dan pada tahun lalu, tim yang dibentuk menemukan ratusan sumur di lokasi PT GGP. Karenanya, Sumarsono berharap kepada PT GGP untuk melunasi tunggakan pajaknya sesuai dengan surat tagihan yang dilayangkan Pemkab Lamteng.”Uang pajak itu juga digunakan untuk membangun kabupaten ini,” katanya.

PT GGP Bantah

PT Great Giant Pineapple (GGP) membantah tudingan Pemkab Lampung Tengah (Lamteng) yang menyebutkan perusahaan tersebut menunggak pajak hingga Rp32 miliar lebih. (Baca: PT GGP Tunggak Pajak Rp32 Miliar)

Bantahan itu disampaikan melalui surat bernomor 205/GGP-Dir/XI/2019 yang ditujukan kepada Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto tertanggal 11 November 2019. Surat itu ditandatangani I Wayan Ardana selaku direktur perusahaan pengalengan nanas terbesar ketiga di dunia tersebut.

Namun, dalam surat dengan perihal Peringatan I dan Tagihan Kekurangan Pembayaran Pajak ABT Tahun 2012-2019, Triwulan I, II dan Denda itu, PT GGP merasa apa yang dituliskan pada Surat Peringatan 1 Nomor 1743/D.aVI.06/X/2019 yang dikirimkan Pemkab Lamteng tidak benar.

PT GGP menyatakan tidak melakukan pelanggaran sebagaimana yang disebutkan dalam surat yang dikirimkan Pemkab Lamteng kepada perusahaan tersebut. Kemudian, dijelaskan juga, PT GGP merasa keberatan terhadap surat Pemkab Lamteng No.973/1744/X/2019.

Perusahaan ini mengaku setiap laporan pemakaian air bawah tanah telah dikirimkan ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau BPPRD Lamteng per triwulan sebagai laporan pembayaran pajak pemakaian air bawah tanah. Hal itu juga telah diverifikasi oleh BPPRD Lamteng serta pajak yang dibayarkan berdasarkan SKPD yang diterbitkan oleh instansi tersebut.

Dalam suratnya itu, Direktur PT GGP Wayan Ardana juga menegaskan, perusahaannya adalah salah satu wajib pajak yang selalu taat membayar pajak dan selama ini perusahaannya tidak pernah bermasalah dalam hal pembayaran pajak. Surat dengan lampiran dua lembar itu ditembuskan juga oleh manajemen PT GGP kepada Sekretaris Kabupaten dan Inspektur Lamteng.

Sustainability Senior Manager PT GGP Arief Fatullah belum mendapat tanggapan. Ia tidak mengangkat telepon saat dihubungi meski dalam kondisi aktif. Pesan singkat yang dikirimkan melalui WhatsApp juga tak dibalas.  (rid/red)

Lampung Tengah (SL)-Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Tengah menyoroti program Bupati Loekman Djoyosoemarto terkait pengadaan 95 unit kendaraan bermotor bagi penerima program Pendamping Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial, Satpol PP Kecamatan dan Gapoktan, dengan anggaran Rp1 miliar bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019.

Anggota Komisi IV DPRD Lamteng Yunisa Putra menilai dana sebesar Rp1 miliar itu tidak tepat peruntukannya. Pasalnya masih banyak sekolah yang rusak justru tidak tersentuh. “Masih banyak yang perlu diperhatikan, baik dari kesehatan ataupun pendidikan, ini justru dana sebesar itu hanya untuk membeli sepeda motor,” kata Yunisa Putra, Jumat, 3 Januari 2019.

Sekretaris NasDem Lamteng ini sanksi ihwal komitmen Bupati Loekman yang ingin memajukan dunia pendidikan di Lampung Tengah. Tetapi faktanya menghamburkan uang rakyat. “Banyak banyak gedung sekolahan yang hancur, tapi tak tersentuh, katanya ingin majukan pendidikan,” kata Yunisa.

“Coba uang sebanyak itu Bupati pakai untuk memperbaiki gedung sekolah SD N 1 Terbanggi Besar yang waktu lalu komisi II lakukan kunjungan, pasti sekolah tersebut sudah sangat bagus dan layak untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dan sangat sangat bermanfaat untuk kemajuan pendidikan kita,” tambahnya.

Sebagai wakil rakyat lanjutnya, wajib hukumnya untuk menyuarakan suara rakyat dan tidak tinggal diam jika pemerintah daerah tersebut menghambur hamburkan uang rakyat yang tidak jelas manfaatnya. “Saya sebagai wakil rakyat harus menyuarakan suara rakyat dan saya akan terus kritisi kebijakan kebijakan pemerintah daerah yang tidak bermanfaat karna ini uang dari rakyat dan harus benar-benar untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan sesaat,” ujarnya.

Terkait tudingan itu, Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto mengatakan terkait pengadaan 95 unit kendaraan bermotor yang diperuntukkan bagi penerima program Pendamping Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial, Satpol PP kecamatan dan Gapoktan senilai Rp1 miliar, adalah sesuai program, dan sudah disetujui Badan Anggaran DPRD Lampung Tengah 2014-2019.

“Kacamata kita melihat sesuatu itu kan beda beda. Kita menentukan program itu sudah dengan pertimbangan yang banyak dan itu pun sudah dikoreksi oleh badan anggaran. Jangan sudah disetujui dan ketok palu baru sekarang ribut ributnya,” jawab Loekman, Jumat, 3 Januari 2020.

Mantan Kadisnaker Bandar Lampung ini menegaskan, pemerintah daerah Lampung Tengah tetap komit terhadap kemajuan pendidikan. “Kita tetap komit dan nanti saya akan lakukan roadshow di Jakarta untuk mencari bantuan bantuan untuk memperbaiki gedung sekolah yang tidak layak itu,” katanya.

Kepala Sub Bagian (Kasubag) pengadaan, Lukman Nur Hakim mennambahkan bahwa memang bagian perlengkapan membeli sebanyak 95 unit sepada motor Merek Yamaha dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp1 miliar lebih. “Pengadaan pada perubahan kemarin sebanyak 95 unit motor dengan anggaran Rp1 miliar lebih mas,” katanya.

Sedangkan peruntukan sepeda motor tersebut, Lukman mengatakan diperuntukan untuk PKH Dinas Sosial, Satpol PP Kecamatan dan Gapoktan. “Kalo tidak salah untuk PKH, Polpp sama Gapoktan mas motor itu,” katanya. (sbi/nt/red)

Lampung Tengah (SL)-Kantor Kelurahan Adipuro, Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah kerap kosong, sehingga warga kesulitan melakukan pelayanan administrasi keluarahan. Selain Lurah jarang ditempat, tidak satupun staf yang ada di kantor. Jumat 3 Januari 2019.

“Saya mau minta tanda tangan pak lurah, tapi sudah dua kali ke sini lurahnya tidak ada. Bahkan stafnya juga tidak ada. Iki piye gene carane,” kata seorang ibu, yang kesal datang ke Kantor Kelurahan yang kosong melompok, padahal masih jam kerja.

Hal itu juga membuat geram salah seorang warga lainya, yang datang ke kantor kelurahan tapi kosong dan kantor kelurahan di gembok. “Bupati meminta pejabat yang mau kerja, untuk melayani rakyat. Tapi ini malah kosong. Kalo alasan jumatan, apa iya tidak ada staf Kelurahan yang wanita,” kata Ayip, yang juga memastikan kebenaran tentang pelayanan Kantor Kelurahan Adipura.

“Saya sudah hubungi bu Camat soal ini, katanya hari ini dan kemarin Lurah banyak kegiatan ke Kabupaten. Lah kalo Lurah tidak ada lalu pelayanan kelurahan ke siapa, langsung ke Camat, atau ke Pemda Lampung tengah. Saya berharap Pak Loeman bisa mengevaluasi kerja lurah ini,” kata Ayib.

Karena, menurut Ayip, Lurah-lurah sebelumnya tidak ada yang begini, aktifitas kantor Kelurahan setiap hari kerja, baru tutup jam 16.00, ada tidak Lurah, aktifitas kantor ada orangnya. “Ini kosong melompong, kantor sudah di gembok. Masa iya kerja jam 10 jam 11 sudah pulang. Kalo istirahat, berarti minmal jam 13.00, ada dikantor lagi. Ini sudah sering terjadi,” katanya di kantor kelurahan. (red)

Lampung Tengah (SL)-Sekolah Dasar (SD) Nenegri 1, Kusumajaya, rajin menarik pungutan kepada wali murid dengan berbagai alasan. Total penarikan untuk uang bangunan meningkat setiap tahun, dengan berbagai dalih untuk pasilitas sekolah yang tidak semua terwujud. Total pungutan mencapai puluhan juta selama tiga tahun terakhir, namun tidak semua sarana dibangun oleh sekolah. Bahkan WC sekolah-pun tidak ada.

Penyusuran sinarlampung.com, SD Negeri 1 Kusumajaya, kini berjumlah sekitar 115 murid, dari kelas I sampai kelasa VI, dan dipimpin kepala sekolah bernama Mulyana Spd, dan ketua Komite Sekolah dipimpin Jumiran. Mereka berkolaborasi, setiap tahun menarik uang wali murid dengan berbagai alasan.

Pada tahun 2017, tanggal 14 Novemver 2017 sekolah mewajibkan wali murid membayar Rp70 ribu persiswa/i untuk membangun pagar sekolah. Namun pagar itu dibangun seadanya. Sekolah beralasan uangnya tidak cukup. Lalu tanggal 05 Desember 2018 sekolah itu kembali menarik uang wali murid, Rp115 Ribu permurid untuk pembuatan logo sekolah SDN 1 Kusumajaya dan berikut tamanya.

Dan hingga kini, taman itu tak juga dibuat juga dengan alasan tidak cukup uangnya. kemudian ditahun ketiga 2019, sekolah kembali manarik  sebesar Rp190 ribu yang katanya untuk gerbang tembok sekolah. Dan hingga kini gerbang itu pun tidak ada. “Ya Kepala sekolah dan komite sekolah memang pernah mengundang kami untuk rapat disekolah tanggal tahunya kami lupa. Kami dikumpulkan kemudian membahas tentang iuran. Nnamun beberapa wali murid usul, tapi usulan kami selalu diabaikan begitu saja,” kata salah seorang wali murid.

Padahal, katanya, mereka diundang untuk musyawarah.  “Katanya ngajak musyawarah tapi usulan kami tidak didengar. Yang pada akhirnya kami diharuskan membayar iuaran tersebut,” katanya.

Kepada sinarlampung.com, Kepala Sekolah Mulyana, membenarkan bahwa setiap tahun sekolahan menggalang dana tapi tidak dipaksakan. “Benar tiap tahun ada penggalangan dana dari wali murid, tapi tidak aada unsur paksaan,” kata kepala sekolah.

Namun, hal itu dibantak para wali murid. Karena mereka diharuskan membayar iuran tersebut, bahkan jika yang belum membayar, buku rapotnya ditahan. Selain itu, hampir rutin ada penarikan uang buku untuk kelas III dan VI. “Aanak kami pernah membeli buku pelajaran agama seharga Rp25000 dan setiap hari kadang diharuskan membayar infak Rp2000,” katanya.

“Anak kami bayar infak kurang lebih sudah 3 tahun yang katanya nanti uangnya untuk kurban. Namun tidak ada kabar akhirnya ada wali murid yang memberanikan diri bertanya kepada guru agama soal uang infak itu sebetulnya kemana. Tidak lama akhirnya dibelikan kambing 2 atau 3 ekor dimakan bersama di sekolahan itu,” katanya.

Bahkan jika ada murid yang tidak mengerjakan Pr didenda Rp2500 – 5000 persiswa. “Kami bingung sebenernya tujuan sekolahan itu apa visi misinya belajar mengajar tidak disiplin. WC aja belum punya bagaimana anak kami kalo cuci tangan ataupun buang air besar. Tapi malah sok bikin pagar sekolah. Kalo ditanya komit ebilang yang penting luarnya bagus jangan dipikir dalamnya,” kata wali murid kesal. (epol)