Lampung Tengah (SL)-Kepala Dinas Perdagangan Lampung Tengah Edrin Indra Putra, diduga tarik fee proyek pembangunan Pasar Rakyat di Kabupaten Lampung Tengah. Paket tersebut adalah bagian dari program pembangunan 5000 pasar rakyat, Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo, melalui Kementrian Perdagangan (Kemendag) RI. Yang setiap tahun ada pembangunan pasar rakyat yang tersebar dipuluhan titik secara bergiliran di Kabupaten Lampung Tengah.
Fee proyek di patong hingga 20 persen dari total proyek senilai Rp1,3 miliar. Masing masing paket diminta fee Rp250 juta setiap rekanan pemenang tender. Oknum kadis itu bertemu langsung dengan rekanan, di wilayah Bandar Lampung. Setelah menerima fee, rekanan lalu berhubungan dengan orang dekatnya bernama Edi. Hal tersebut diungkapkan salah satu narasumber yang enggan disebutkan namanya.
“Pada awal bulan Januari tahun 2019 ini, oknum Kadis itu meminta secara langsung sejumlah uang hingga Rp250 juga rupiah, sebagai maskawin untuk mendapatkan salah satu paket proyek tersebut. Kemudian nantinya telah ditentukan besaran nilai proyek dan lokasi proyek tersebut akan dibagun,” katanya.
Sumber, dihubungi oleh Edrin, Kepala Dinas juga selaku Kuasa Penguna Anggaran (KPA) Dinas Perdagangan. Lalu mereka sepakan bertemu di Printing, salah satu kawasan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Rekanan itu kemudian memberikan uang dengan istilah sebagai maskawin. Lalu rekanan disarankan untuk berkomunikasi dengan seseorang yang bernama Edi, yang diduga asisten dan sekaligus keluarga dekat Edrin.
Kemudian komunikasi berlanjut melalui sang orang kepercayaan kadis tersebut, hingga dari nilai setoran proyek tersebut, dirinya mendapatkan paket proyek senilai Rp1,3 Milyar, yang terletak di Kecamatan Seputih Mataram Lamteng. Akan tetapi kini proyek tersebut tinggalah tahapan terahir atau yang biasa disebut dengan finising.
Ketua Forum Masyarakat Peduli Lampung Tengah (FMPLT) Cik Rustam sangat menyayangkan dengan kabar yang tersiar hingga ditelinganya itu. Karena jika melihat situasi dan kondisi Lampung Tengah saat ini yang sangat memperihatinkan dalam segala hal.
“Sangat tak layak sekali seorang oknum kepala dinas perdagangan Lampung Tengah yang melakukan komunikasi tentang setoran kepada calon pemenang tender sebuah paket proyek. Jika hal ini selalu dibiarkan, maka lelang terbuka hanya selogan biasa saja serta alih- alih tipu daya oknum kadis yang ingin meraup keuntungan pribadi,” katanya.
Menurut Cik Rustam hal itu tentu saja bertentangan dengan Udangan- undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serti yang tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 berbunyi:
“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun penjara” lalu ayat 2 yang berbunyi ” Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.
Sedangkan belum terhapus oleh ingatan publik, bahwa Lamteng sangatlah terkenal dari Sabang hingga Marauke pada Februari tahun lalu dengan pengungkapan beberapa kasus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diantaranya salah satu kasus tersebut adalah Fee proyek yang juga hampir melibatkan seluruh pejabat Lampung Tengah, “Apa lagi beberapa hari terahir KPK kembali melakukan OTT di kabupaten lampung utara (Lampura) terkait Fee proyek Dinas Perdagangan dan PUPR Lampura,” Ujarnya.
Selain melanggar Undang- undang “Meminta setoran” kepada calon pemenang tender proyek, pasti akan menimbulkan dampak negative lainnya, antara lain, kwalitas proyek tersebut sudah jelas akan berkurang hingga 20 persen, sesuai dengan dana yang telah oleh oknum kadis yang bermoral korup tersebut dan yang keduanya.
“Calon rekanan sudah pasti tidak akan memikirkan kwalitas dan kwantitas proyek itu sendiri. Namun dalam temuan dugaan tersebut, dirinya tidak akan tinggal diam dan akan melakukan koordinasi dengan pihak penegak hukum,” tambahnya.
Lalu lanjut Cik Rustam, meminta kepada Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto untuk menindak tegas bawahannya “Itupun kalau bukan printah pimpinan” yang melakukan dugaan praktik- praktik korupsi, yang diduga dapat merusak citra Kabupaten Lampung Tengah yang memang saat ini yang mulai bangkit dari keterpurukan.
“Kalau memang semua itu bukan atas printah Bupati, maka Bupati harus menindak tegas bawahannya sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Tengah (Perbup) Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegritas Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam BAB 2 Pasal 2 ayat 1 dan 2,” tutupnya.
Menanggapi tuduhan tersebut, Kepala Dinas Perdagangan Lamteng Edrin Indra Putra SE, enggan memberikan keterangan. Edrin hanya menyatakan mempersilahkan wartawan memberitakan hal itu, dirinya tidak taakut. “Saya tidak takut diberitakan, silahkan saja,” jawab singkat Edrin. (red)
Menurut Ikhsan, pertandingan sepakbola ini bertujuan menjalin silaturahmi antar warga, tidak hanya di lingkungan Bangunrejo, Terbanggi Besar, Bandar Jaya, Terusan Nunyai termasuk wilayah Wates juga ikut menurunkan timnya untuk bertanding. Selain itu, lanjut dia, kegiatan ini juga untuk memotivasi masyarakat dan kususnya remaja berolahraga sehingga dapat tumbuh sehat, saling berkerjasama dan berkompetitif yang baik.
Tim verifikasi pelayanan publik berbasis HAM dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Hj. Fatmawati didampingi Kasubid Pemajuan HAM, Elvi Suryaningsih. Sebelum melakukan penilaian, Tim didampingi Kepala Lapas, Syarpani melihat langsung berbagai fasilitas pelayanan publik berbasis HAM yang ada dilapas. Dimulai dari tempat pendaftaran dan ruang tunggu kunjungan, serta berbagai aksesibiltas dan fasilitas lain baik didalam maupun diluar lapas terkait pelayanan HAM.
