Kategori: Lampung Tengah

  • Anggaran Dana Bos dan PIP SMKS Bintara Rumbia Sarat Korupsi, Warga Minta Polisi Bertindak

    Anggaran Dana Bos dan PIP SMKS Bintara Rumbia Sarat Korupsi, Warga Minta Polisi Bertindak

    Lampung Tengah (SL)-Dugaan “Korupsi” anggaran sekolah di SMKS Bintang Nusantara (Bintara) Rumbia tidak hanya soal bantuan dan Program Indonesia Pintar (PIP), tetapi juga terindikasi terjadi pada Bantuan Opersaional Sekolah (BOS). Kepala Sekolah disinyalir main mata dengan bendahara dan waka Kesisiwaan, dengan modus mar-up anggaran dalam laporan kegiatan. Polres Lampung Tengah diminta mengusut kasus tersebut.

    Sumber sinarlampung.com, di sekolah tersebut menyebutkan. Kepala Sekolah SMKS Bintara Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, Sns, bersama bendahara dan waka kesiswaan, kongkalikong sejak tahun 2015-2019, dengan memperbesar (Mark up) mata anggaran biaya disetiap laporan kegiatan sekolah dari dana BOS.

    “Laporan pertanggung jawaban dana BOS tahun 2016 dan 2017 di SMKS Bintang Nusantara Rumbia, itu banyak fiktif. Dan tidak diyakini kebenarannya. Boleh dicek langsung ke sekolah itu untuk disesuaikan, apakah setiap pengeluaran dana untuk keperluan kegiatan sekolah itu benar ada atau mengada-ada,” kata sumber yang terlihat kesal.

    Menurut sumber, Sns, sebagai kepala sekolah, telah melaporkan jumlah siswa tidak sesuai dengan keadaan pada saat pengajuan dana BOS. Pada tahun 2015 sampai dengan 2019, ketiga oknum pejabat SMKS Bintang Nusantara menggelembungkan jumlah siswa sebanyak 91 siswa. “Sehingga kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah,” katanya.

    Ratusan juta dari dana BOS itu dinikmati oleh ketiga oknum tersebut. “Dalam komponen pembiayaan triwulan banyak sekali nilainya yang sama dari triwulan satu sampai triwulan tiga tidak ada selisihnya, seperti bayar keridit mobil saja. Harusnya aparat penegak hukum, Polres Lampung Tengah, atau Jaksa bisa menindak lanjuti dugaan ini,”  katanya.

    Rabu 09 Januari 2019, sinarlampung.com mencoba melakukkan kroscek dan konfirmasi kepada pihak SMKS Bintang Nusantara Rumbia itu. Konfirmasi terkait penggunaan dan dugaan adanya korupsi dana BOS tersebut, namun Kepala sekolah selalu tidak aadaa ditempat. Sinarlampung.com bertemu Waka Humas SMKS, Heri,  dan Andika, operator sekolah.

    Heri mengatakan bahwa dirinya tidak tahu menahu soal pengelolaan dana BOS disekolahnya. Karena yang tahu hanya kepala sekolah. Dan terkait papan pengumuman informasi dana Bos, memang tidak pernah ada di sekolah mereka.  “Saya tidak tau mas, kerena saya bagian Waka humas. Kalau mau jelas temuin kepala sekolah aja, terkait dana bos saya jugak tidak tau sama sekali. Papan pengumuman Dana BOS selama saya disini dari tahun 2013 sampai sekarang tidak pernah ada mas.” katanya.

    Gelapkan Dana PIP

    suasan sekolah SMKS Bintang Nusantara Rumbia, Lampung Tengah

    Sebelumnya, diberitakan oknum Kepsek SMKS Bintang Nusantara (Bintara) Rumbia, SS, diduga gelapkan dana Program Indonesia Pintar (PIP). Modusnya,, dana PIP di tabung di koperasi sekolah. Padahl seharusnya dana PIP dari pemerintah itu digunakan untuk membeli peralatan dan kebutuhan murid di Sekolah.

    Penyusuran sinarlampung.com, di SMKS Bintara Rumbia, menyebutkan bahwa para murid tidak pernah tahu soal dana PIP. Dan selama ini mereka memembeli peralatan sekolah sendiri. “Kami wali murid saja tidak tahu apa itu PIP. Wah kalo ada jelas ini kepala sekolah memperkaya diri sendiri,” kata salah seorang wali Murid, yang berada di depan sekolah, diamini para siswa.

    Catatan sinarlampung.com, pada tanggal 27 Juli 2017, pihak sekolah mengantarkan murid yang mendapatkan (PIP) dengan mencater dua mobil bus ke BANK BNI Bandar Jaya, guna untuk mencairkan uang (PIP) tahun 2016, setelah selesai pencairan mereka pulang. Namun diperjalanan guru berinisial Hr dan De, mengumpulkan uang, dan mengambil dari murid dengan alasan takut di rampok di jalan dan dan takut hilang.

    Murid semuanya yang mendapatkan dana PIP itupun menyerahkan uang mereka yang baru saja diambil dari BANK BNI Bandar Jaya Kabupaten Lamteng (Dana PIP) kepada para guru, dan mengikuti apa kata-kata guru didik mereka di sekolah SMKS Bintara Rumbia.

    Keesokan harinya, uang para murid-murid dari dana bantuan dari pemerintah pusat, bantuan langsung dari program Presiden RI Ir. Joko Widodo, untuk para siswa siswi sekolah yang tidak mampu ini yaitu dana (PIP), tidak juga diserahkan.

    Guru yang mengambil uang mereka menyatakan bahwa nanti murid murid akan menerima uang sudah dalam bentuk buku tabungan koperasi sekolah. Dan uang dari dana (PIP) tersebut di tabung di koprasi sekolah.

    Pada Rabu, 09 Januari 2019, sinarlampung.com, mencoba kembali mengunjungi SMKS Bintang Nusantar untuk melakukan komfirmasi dan mengklarifikasi hal itu kepada pihak sekolah. Namun sinarlampung.com, tidak berhasil bertemua kepala sekolah, dan hanya bertemu dengan salah satu guru, Waka Bagian Humas Sekolah.

    Waka bagian humas SMKS Bintara Rumbia membenarkan terkait adanya bantuan PIP bagi siswa/i, SMKS Bintara Rumbia, dan dirinya langsung yang ikut mendampingi murid mencairkan uang tersebut. ”Benar mas saya yang antar langsung murid pada saat itu, dan atas perintah Kepala Sekolah saya kumpulkan uang murid itu. Dan setibanya di sekolah uang tersebut saya serahkan kepada beliau (kepsek), kalau nominal saya lupa mas tapi jumlah murid pada saat itu sekitar lima puluh murid, 50 murid,” katanya.

    Sementara Kepala Sekolah SMKS Bintara Rumbia, Sns tidak ada disekolah. Pihak sekolah menyatakan bahwa Kepala Sekolah sedang berada ke wilayah Bandar Lampung, dan tidak tau ada urusan apa kepala sekolah ke Provinsi. “Maaf ya mas, kalau mau bicarakan tentang terkait masalah dana bantuan PI) ini, saya sebagai Waka Humas di sekolah SMKS Bintang Nusantara ini tidak bisa memberikan jawaban kepada mas, karena saat tidak mau berkomentar tentang terkait adanya masalah dana PIP,” kata Hr. (Ersyan)

  •  Kepala Sekolah SDN 3 Nambah Rejo Diduga “Pungli” Wali Murid

     Kepala Sekolah SDN 3 Nambah Rejo Diduga “Pungli” Wali Murid

    Lampung Tengah (SL)-Oknum Kepala SDN 3 Nambah Rejo, Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah, MSF,  diduga melakukan pungutan liar (Pungli) kepada wali murid dengan dalih untuk kepentingan rehab ruang kelas belajar. Nilai penarikan uang Rp100 ribu perwali murid. Ironis Kepala Sekolah mengaku tidak tahu, karena itu urusan komite sekolah.

    Informasi kepada sinarlampung.com, Jum’at 11/01/2019. para wali murid mengaku keberatan dengan penarikan uang dengan dalih rehab ruang kelas tersebut. Pasalnya, SD Negeri 3 Nambah REjo itu telah mendapatkan bantuan rehabilitasi ruang kelas, untuk dua lokal dengan nilai sekitar Rp110 juta pada tahun 2018.

    “Kepala menarik Rp100 perwali murid. katanya untuk uang bangunan kelas SDN 3 Nambah Rejo, padahal sekolah mendapatkan bantuan Rehabilitasi ruang kelas sebanyak 2 lokal dengan nilai nominal kurang lebih Rp110 juta tahun 2018. Kami selaku para wali murid SDN 3 Nambah Rejo ini sangat menyayangkan adanya pungutan sebesar 100 000 ribu rupiah per murid,” kata wali murid yang tidak mau disebut namanya.

    Menurutnya, wali murid juga merasa tertekan dengan adanya pungutan di sekolah tersebut, pada tahun 2017 pihak sekolah miminta wali murid membayar sebesar Rp60 ribu per siswa guna untuk membuat wc. “Kami tanya di sekolah dasar yang lain tidak ada yang bayar seperti sekolah kami ini,” katanya.

    Kami, lanjutnya, merasa sangat kecewa dengan adanya pungutan sekolah itu, “Karena kami juga saat ini baru selesai musim tanam padi, kami sudah meminta tempo bahwa kami akan bayar setelah panen padi, akan tetapi pihak sekolah dan komite sekolah yaitu bapak Kosasih mengharuskan pembayarannya dengan segera wajib lunas. Kata pihak sekolah harus segera di bayar karena pelaksanaan pembangunan akan segera di laksanakan, karena kalau mau pakek dana bos tidak tercukupi,” Ujarnya.

    Saat wartawan mendatangi SDN 3 Nambah Rejo, untuk mealkukan konpirmasi terkait adanya pungli yang dilaporkan wali murid itu, pihak sekolah sudah tidak ditempat.

    Kepala Sekolah SDN 3 Nambah Rejo MSF, menyatakan bahwa terkait dengan adanya pungutan sekolah terhadap para wali murid justru mengaku tidak tahu menahu. “Maaf ya Mas, saya tidak tahu menahu. Adanya pungutan sekolah, itu adalah urusan dari komite,” katanya. (Ersyan)

  • PKS Dukung Neno Warisman Canangkan Gerakkan Jihad Kawal TPS

    PKS Dukung Neno Warisman Canangkan Gerakkan Jihad Kawal TPS

    Lampung Tengah (SL) – Neno Warisman, ketua presidium Tagar 2019 Relawan Ganti Presiden (RGP), mencanangkan “Gerakkan Jihad Kawal TPS” pada pengukuhan 3000-an RGP di Kabupaten Lampung Tengah, Jumat (11/1). Dia mengajak semua relawan Prabowo-Sandiaga mengawal setiap TPS.

    Hal itu merupakan wujud amal saleh agar pilpres berlangsung jujur dan adil, katanya di Lapangan Kampung Poncowati, Kecamatan Terbanggi Besar.  Neno Warisman yakin para relawan memiliki visi dan misi untuk kejayaan negaranya. Aktivis RGP adalah relawan yang tidak bisa dibayar dengan apapun untuk memenangkan Prabowo-Sandi,” ujarnya.

    Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lampung mendukung “Gerakan Jihad Kawal TPS”. Ketua DPW PKS Lampung Achmad Mufti Salim mengatakan sangat mengapresiasi pencanangan gerakkan tersebut.  “Saya ingin ikut terlibat dalam gerakan tersebut,” ujarnya usai acara pengukuhan relawan. Menurut dia, untuk di Lampung, pihaknya telah menyiapkan 26 ribu saksi dari partai.

  • AKBP I Made Rasma Jemy Resmi Kapolres Lampung Tengah

    AKBP I Made Rasma Jemy Resmi Kapolres Lampung Tengah

    Lampung Tengah (SL)-AKBP I Made Rasma Jemy resmi menjabat Kapolres Lampung Tengah. Kedatangannya di Polres disambut Wakapolres Lamteng Kompol Harto Agung Cahyono saat tiba di pintu gerbang. Saat menuju kantor, Made disambut AKBP Slamet Wahyudi, dalam tradisi Welcome and Farewell.

    Kapolres Lampung Tengah Yang baru disambut di depan Polres

    Kapolres lama, AKBP Slamet Wahyudi dimutasi menjadi Pamen Yanma Mabes Polri. Dia berpesan kepada seluruh jajaran Polres Lamteng mendukung Kapolres yang baru. “Saya pesan dukung Kapolres yang baru. Jangan ada blok-blokan lagi. Tak usah iri-irian. Nggak usah sikut-menyikut,” pesannya

    Kepada Wakapolres, Slamet juga berpesan agar yang bekerja dengan baik diberi reward. “Kalau kerjanya baik beri reward naikkan pangkatnya. Kalau hanya penjilat jangan dinaikkan. Biar semuanya kerja dengan baik,” tegasnya.

    Slamet juga meminta maaf jika selama bertugas di Lamteng banyak kesalahan dan kekhilafan. “Jika ada kesalahan maupun kekhilafan, baik sengaja atau tidak sengaja, suka atau tidak suka, saya minta maaf. Sekali lagi saya minta kebijakan Kapolres harus didukung. Selama saya di sini, matahari hanya satu. Kalau dua kiamat. Ibaratnya kapal kalau ada dua nahkoda pecah. Karena itu, jalankan tupoksi dengan baik,” ungkapnya.

    Sedangkan I Made Rasma Jemy menyatakan, terima kasih kepada rekan yang telah menunggu acara ini. “Saya dengar acara ini sudah ditunggu dari pagi. Tapi, karena baru berakhir sertijab siang di Mapolda Lampung baru ke sini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua,” katanya.

    Mantan Kapolres Tanggamus ini juga menyatakan Slamet merupakan satu angkatan dengan dirinya. “Pak Slamet ini satu angkatan dengan saya 98. Sespim 2014 sama-sama. Tapi, Pak Slamet jadi Kapolres duluan. Saya ucapkan terima kasih telah memimpin Polres Lamteng. Menjalankan tugas di Lamteng,” ungkapnya.

    Made meminta seluruh jajaran menjaga soliditas dan kekompakan. “Jaga soliditas. Kita akan bentuk timwork yang kuat. Ini agar pelayanan dan pengayoman masyarakat terwujud. Tanggalkan ego sektoral. Bangun kekompakan dan soliditas,” katanya. (Ersyan)

  • Bupati Lamteng Resmikan IPAL Komunal Yang Akan Ada di Tiap Kecamatan

    Bupati Lamteng Resmikan IPAL Komunal Yang Akan Ada di Tiap Kecamatan

    Lampung Tengah (SL)-Dengan hadirnya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Lampung Tengah (Lamteng), dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekitar. IPAL Komunal akan dibangun di 28 Kecamatan di kabupaten Lampung Tengaht.

    Hal itu diungkapkan Bupati Lamteng, Loekman Djoyosoemarto, pada acara peresmian IPAL Komunal dan tempat Mandi Cuci Kakus (MCK), yang ada di Kelurahan Bandarjaya Timur, Kecamatan Terbanggibesar, Rabu (9/1/2019). “Dengan adanya instalasi Ipal Komunal ini, kita berharap derajat kesehatan masyarakat, dapat semakin baik, dengan grafik kesehatan yang semakin naik,” kata dia.

    Peresmian tersebut, ditandai dengan penandatangi prasasti, yang dilakukan Bupati Loekman, dan pemotongan pita dilakukan, Ny. Elya Lusiana Loekman. Hadir juga beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para Kepala Instansi anggota Forum Pimpinan Kecamatan (Forkompincam) Terbanggibesar.

    Menurutnya, Pembangunan IPAL Komunal yang akan dibangun disemua kecamatan, sehingga pembangunan kesehatan dapat merata, dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. “Saat ini, Lamteng telah memiliki IPAL di 15 titik, yang ada di 15 wilayah kecamatan. Hadirnya IPAL diharapkan dapat memberi dampak positif, khususnya bagi kesehatan masyarakat,”ujarnya.

    Loekman berharap, masyarakat di Kelurahan Bandarjaya Timur, dapat menggunakan fasilitas IPAL tersebut dengan baik. Agar fasilitas umum yang telah diberikan oleh pemerintah pusat, tetap dapat dimanfaatkan bagi kepentingan bersama.

    Asmarajaya, Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Bandarjaya Timur mengatakan, pembangunan IPAL yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) itu, menghabiskan dana sebesar Rp474 juta. Akan menampung limbah industri rumah tangga, yang ada diseputaran Kelurahan Bandarjaya Timur. Saat ini, ada sekitar 26 rumah tangga yang telah memanfaatkan sarana tersebut. “Sekarang ada 26 titik rumah tangga, yang sudah bisa menggunakan IPAL ini,” terangnya (Ersyan)

  • Oknum Kepala Sekolah SMKS Bitara Rumbia Diduga “Korupsi” Dana Program Indonesia Pintar

    Oknum Kepala Sekolah SMKS Bitara Rumbia Diduga “Korupsi” Dana Program Indonesia Pintar

    Lampung Tengah (SL)-Oknum Kepsek SMKS Bintang Nusantara (Bintara) Rumbia, SS, diduga gelapkan dana Program Indonesia Pintar (PIP). Modusnya,, dana PIP di tabung di koperasi sekolah. Padahl seharusnya dana PIP dari pemerintah itu digunakan untuk membeli peralatan dan kebutuhan murid di Sekolah.

    Penyusuran sinarlampung.com, di SMKS Bintara Rumbia, menyebutkan bahwa para murid tidak pernah tahu soal dana PIP. Dan selama ini mereka memembeli peralatan sekolah sendiri. “Kami wali murid saja tidak tahu apa itu PIP. Wah kalo ada jelas ini kepala sekolah memperkaya diri sendiri,” kata salah seorang wali Murid, yang berada di depan sekolah, diamini para siswa.

    Catatan sinarlampung.com, pada tanggal 27 Juli 2017, pihak sekolah mengantarkan murid yang mendapatkan (PIP) dengan mencater dua mobil bus ke BANK BNI Bandar Jaya, guna untuk mencairkan uang (PIP) tahun 2016, setelah selesai pencairan mereka pulang. Namun diperjalanan guru berinisial Hr dan De, mengumpulkan uang, dan mengambil dari murid dengan alasan takut di rampok di jalan dan dan takut hilang.

    Murid semuanya yang mendapatkan dana PIP itupun menyerahkan uang mereka yang baru saja diambil dari BANK BNI Bandar Jaya Kabupaten Lamteng (Dana PIP) kepada para guru, dan mengikuti apa kata-kata guru didik mereka di sekolah SMKS Bintara Rumbia.

    Keesokan harinya, uang para murid-murid dari dana bantuan dari pemerintah pusat, bantuan langsung dari program Presiden RI Ir. Joko Widodo, untuk para siswa siswi sekolah yang tidak mampu ini yaitu dana (PIP), tidak juga diserahkan.

    Guru yang mengambil uang mereka menyatakan bahwa nanti murid murid akan menerima uang sudah dalam bentuk buku tabungan koperasi sekolah. Dan uang dari dana (PIP) tersebut di tabung di koprasi sekolah.

    Pada Rabu, 09 Januari 2019, sinarlampung.com, mencoba kembali mengunjungi SMKS Bintang Nusantar untuk melakukan komfirmasi dan mengklarifikasi hal itu kepada pihak sekolah. Namun sinarlampung.com, tidak berhasil bertemua kepala sekolah, dan hanya bertemu dengan salah satu guru, Waka Bagian Humas Sekolah.

    Waka bagian humas SMKS Bintara Rumbia membenarkan terkait adanya bantuan PIP bagi siswa/i, SMKS Bintara Rumbia, dan dirinya langsung yang ikut mendampingi murid mencairkan uang tersebut. ”Benar mas saya yang antar langsung murid pada saat itu, dan atas perintah Kepala Sekolah saya kumpulkan uang murid itu. Dan setibanya di sekolah uang tersebut saya serahkan kepada beliau (kepsek), kalau nominal saya lupa mas tapi jumlah murid pada saat itu sekitar lima puluh murid, 50 murid,” katanya.

    Sementara Kepala Sekolah SMKS Bintara Rumbia, S) tidak ada disekolah. Pihak sekolah menyatakan bahwa Kepala Sekolah sedang berada ke wilayah Bandar Lampung, dan tidak tau ada urusan apa kepala sekolah ke Provinsi. “Maaf ya mas, kalau mau bicarakan tentang terkait masalah dana bantuan PI) ini, saya sebagai Waka Humas di sekolah SMKS Bintang Nusantara ini tidak bisa memberikan jawaban kepada mas, karena saat tidak mau berkomentar tentang terkait adanya masalah dana PIP,” kata Hr. (Ersyan)

  • Diduga Oknum Kepala dan Bendahara SMAN 1 Punggur ‘Kongkalikong’ Gelapkan Dana BOS

    Diduga Oknum Kepala dan Bendahara SMAN 1 Punggur ‘Kongkalikong’ Gelapkan Dana BOS

    Lampung Tengah (SL) – Modus korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS), diduga oknum kepala SMA negeri 1 Punggur, Kabupaten Lampung Tengah Suntoro kongkalikong bersama bendahara sekolah setempat mulai terungkap.

    Dalam dugaan korupsi ini, kedua oknum pejabat di SMAN 1 Punggur tersebut melakukan aksi korupsi berjamaah dan nampaknya aparat penegak hukum perlu turun tangan. Menurut keterangan sumber membeberkan, khususnya pada tahun 2018, Koruptor berkedok kepsek ini dalam memperlancar aksi pencurian dana BOS SMAN 1 punggur melibatkan bendahara sekolah untuk memperbesar (Mark up) mata anggaran biaya disetiap laporan kegiatan sekolah dari dana BOS. “Dalam laporan pertanggung jawaban dana BOS tahun 2018 di SMAN 1 punggur tidak diyakini kebenarannya. Boleh dicek langsung ke sekolah itu untuk disesuaikan, apakah setiap pengeluaran dana untuk keperluan kegiatan sekolah itu benar ada atau mengada-ada,” katanya geram.

    Lebih lanjut sumber ini juga mengungkapkan, bahwa oknum Kepala SMAN 1 Punggur diduga keras telah melaporkan jumlah siswa tidak sesuai dengan keadaan pada saat pengajuan dana BOS. “Kemudian, Begitu juga saat membuat laporan pertanggungjawabannya. Ratusan juta Kerugian negara dari dana BOS itu dinikmati Oleh oknum kepsek dan bendahara SMAN 1 Punggur,” katanya. saat menghubungi tipikornewsonline.net, Senin (7/1/2019) kemarin.

    Masih dikatakannya, laporan dana BOS yang terindikasi Mark up (gelembungkan) pada tahun 2018, triwulan 1 sebanyak Rp 224.560.000,- dari 802 siswa, triwulan 2 Rp 449.120.000 dari 802 anak, triwulan 3 dan 4, Rp.241.080.000 dari 861 siswa. “Sejumlah Laporan item kegiatan penggunaan dana BOS tahun 2018 di SMAN 1 Punggur diantaranya seperti rincian, untuk kegiatan evaluasi pembelajaran Rp 60 Juta (Tw 1), Rp 38.260.000 (Tw2), Rp 15 Juta (tw 3) dan Rp 25 Juta (Tw 4). Sedangkan untuk pengeluaran biaya Pengelolaan sekolah Rp.108.940.000 (tw 1), Rp 55.239.000 (tw 2), Rp 79.698.000 (tw 3) dan Rp.131.199.000 (tw 4). Kemudian untuk pembelian alat multi media pembelajaran Rp 66 Juta (tw 2 dan 3), dan untuk biaya pengembangan perpustakaan untuk belanja buku teks K13 siswa sejumlah 4855 eksplar Rp 200 juta (tw 2) diduga kuat telah di mark up dan korupsi oknum Kepsek dan bendahara sekolahnya,” urai sumber. (HDN)

  • Sejumlah Pejabat Terima Insentif Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Lampung Tengah

    Sejumlah Pejabat Terima Insentif Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Lampung Tengah

    Lampung Tengah (SL) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung menyebutkan uang pajak dari penerangan jalan di Kabupaten Lampung Tengah dibagi-bagi ke bupati, wakil bupati, dan sekda.

    Dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung yang ditandatangani oleh Wakil Penanggung Jawab Pemeriksa, Yenni SE, M.Acc, Ak, CA, disebutkan penerima insetif pemungutan pajak daerah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Lamteng no.15.A/KPTS/N.a. VII.03/2017, tanggal 13 Oktober 2017, tentang penerima dan besaran pembayaran insentif pemungutan pajak penerangan jalan Kabupaten Lampung Tengah.

    Dalam laporan itu, juga disebutkan pada tahun anggaran 2017, badan pengeloala pajak dan retribusi daerah Lamteng menganggarkan belanja tak langsung belanja pegawai senilai Rp8, 162 miliar dan terealisasi Rp8,031 miliar atau 98,39 %. Realisasi belanja tersebut di antaranya direalisasikan untuk biaya insentif pemungutan pajak daerah senilai Rp3 miliar lebih. Insentif pemungutan pajak daerah adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam dalam pelaksanaan pungutan pajak daerah.

    Penerima insentif tersebut terdiri dari bupati, wakil bupati, para pelaksana pemungutan pajak pada BP2RD dan pihak di luar BP2RD yang terlibat dalam pemungutan pajak. Berdasarkan hasil pengujian silang, antara data pembayaran insentif pajak daerah dan data tambahan penghasilan PNS di Lampung Tengah diketahui terdapat tumpang tindih pembayaran insentif  pajak daerah dan tambahan penghasilan ke Sekda Lampung Tengah.

    Selama tahun 2017, sekda menerima  insentif pajak daerah sebesar Rp110,55 juta setelah diptotong PPH. Selain itu, Sekda juga menerima tambahan penghasilan yang pembayarannya disasarkan pada Keputusan Bupati Lamteng No.27/KPTS/Setda.III.08/2017, tentang besaran pokok tambahan penghasilan PNS di Lamteng yaitu sebesar Rp25 juta per bulan.  Selama 2017 sekda menerima tambahan penghasilan bersih Rp255 juta.

    Ternyata pembayaran insentif ke sekda ternyata tak benar karena sekda telah menerima tambahan penghasilan Rp110,55 juta, dan tambahan penghasilan 255 juta, terdapat kelebihan pembayaran Rp110,55 juta. Kondisi tersebut tak sesuai dengan PP no.69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah  pasal 3 ayat 1 yang menyatakan bahwa pemberian insentif kepada kepala daerah wakil kepala daerah dan sekda dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah yang bersangkutan. Namun sekda telah mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut.

  • TBC Care Aisyiyah Lampung Tengah FGD Bersama Bupati

    TBC Care Aisyiyah Lampung Tengah FGD Bersama Bupati

    Lampung Tengah (SL) – Community TBC Care Aisyiyah Lampung Tengah mengadakan kunjungan kerja serta melakukan Fokus Grup Diskusi (FGD) bersama Bupati Lampung Tengah, Loekman Djoyosoemarto di Kantor Bupati Gunung Sugih. Kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan menghadirkan keakraban melahirkan diskusi yang bagus, Selasa, (8/1/2019).

    Kegiatan yang melibatkan beberapa unsur selain dari TBC Care Aisyiyah Lampung Tengah hadir juga PD Aisyiyah, PD Pemuda Muhammadiyah, owner Nyoklat EsyBul,  LBH Adil Nusantara, LPA serta unsur Pemerintah Daerah Lampung Tengah.

    Kegiatan FGD yang bertujuan melakukan kajian kebijakan tingkat kabupaten/kota. Aktvitas ini bagian program advokasi yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan keterlibatan pemerintah kabupaten/kota  disetiap  sektor  dalam  penanggulangan  TBC  dalam  semua  sector  seperti  anggaran, layanan dan dukungan regulasi. Kegiatan ini akan mereview kembali peraturan yang sudah ada kemudian memberikan rekomendasi perbaikan dalam penanggulangan Program TBC.

    Adapun tujuan kegiatan ini adalah pertama melakukan review peraturan tingkat kabupaten/kota, kedua memberikan rekomendasi perbaikan terhadap peraturan agar lebih mendukung penanggulangan TBC. Lebih lanjut kegiatan ini bertujuan untuk melahirkan peraturan daerah berkaitan dengan TBC.

    Eko Yuono mewakili Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Lampung Tengah menyampaikan diskusi ini adalah bagian dari ikhtiar TBC Care Aisyiyah dalam membantu pemerintah dalam bidang kesehatan terutama dalam penanggulangan dan pemberantasan TBC di Lampung Tengah.

    Hal senada juga  disampaikan oleh Zulyana samba kepala SSR bahwa kunjungan dan diskusi ini adalah usaha agar pemerintah daerah mengatahui kerja kerja yang di lakukan TBC Care Aisyiyah Lampung Tengah, kilahnya.

    Dalam kesempatan ini Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto menyampaikan mendukung penuh apa yang dilakukan oleh Aisyiyah dalam bidang pemberantasan TBC,  disisi lain pemerintah Daerah akan mengkaji peraturan yang berkaitan dengan TBC dengan dinas terkait.

    Selanjutnya atas nama pemerintah daerah dan rakyat Lampung Tengah mengucapkan terima kasih  setinggi tingginya kepada Aisyiyah yang telah membantu pemerintah  dalam usaha mewujudkan gerakan gotong royong. Gotong royong yang dimaksud bukan dalam hal materi saja melainkan bisa dalam fikiran dan karya nyata, ujar Loekman.

    Hasbullah selaku Koordinator Pelaksana SSR TBC Aisyiyah Lampung Tengah menyampaikan kegiatan ini adalah sebagai sarana pelaporan kegiatan tahun 2018. Adapun capain tahun 2018,  1770 terduga dan ternotifikasi 164. “Selanjutnya kegiatan ini adalah rangkaian kegiatan sebelumnya dalam rangka melahirkan regulasi TBC berupa Peraturan Daerah (Perda TBC)”, tutupnya. (Wagiman)

  • Oknum Guru Kelas di Lampung Tengah Diduga Lecehkan Murid SD

    Oknum Guru Kelas di Lampung Tengah Diduga Lecehkan Murid SD

    Lampung Tengah (SL)-Dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oknum guru kelas SDN di Sidokerto, Kecamatan Bumiratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, kepada muridnya.

    Kasus itu terkuak setelah korbannya Bunga mengadukan apa yang telah diperbuat seorang guru terhadap dirinya beberapa waktu lalu. Namun kasus itu ternyata tak diproses hukum, pasalnya telah terjadi perdamaian yang dipasilitasi Kepala Sekolah Sutriono.

    Sutriono, tidak melaporkan perilaku Tumin oknum guru kelas, yang sempat menyekap Bunga 8 tahun ini pada jam istirahat, dan berbuat cabul dengan iming iming uang Rp2000.

    Kepala Sekolah memediasi oknum Guru dengan keluarga,  dan Suparno, berjanji akan memindahkan Tumin, warga Kampung Tempuran Dusun 12B Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah ke sekolah lain.

    “Kasus pelecehan seksual pada anak di bawah umur ini dianggap selesai dengan jaminan bunga tak akan terganggu pendidikannya,” kata Kepala sekolah SDN Sidokerto, Sutriono pada media beberapa hari lalu dikediamannya.

    Sutriono juga berjanji akan membantu kesulitan wartawan yang tak bisa menemui Tumin untuk memberikan stattementnya terkait kasus itu.

    Sutriono juga menemukan pelaku dengan keluarga korban dan membuat perdamaian kedua kalinya, dimana damai yang sebelumnya hanya di mulut saja, tapi yang kedua ini diatas kertas ditanda tangani orang tua korban

    Kepala sekolah juga telah mengajukan berkas kedinas pendidikan Lampung tengah untuk. memindahkan si pelaku. ”Saya sudah masukin berkas ke dinas agar Tumin dipindahkan kesekolah lain mengajarnya, saat ini dalam proses,” kata Sutriono, yang berdalih bahwa perdamauan itu atad permintaan orang tua korban, agar permasalahan ini dianggap selesai. (nenemonews)