Kategori: Lampung Timur

Lampung Timur (SL)-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Timur, Andre Oktavia mengadakan rapat koordinasi dengan media untuk bersama-sama dalam mensukseskan Pemilihan Umum pada 17 April 2019 nanti. Rapat koordinasi ini, KPU menyampaikan sudah melakukan pemaparan untuk persiapan Pemilu serentak di Indonesia.

Andre Oktavia menyampaikan sebuah permasalahan pasti ada baik mulai dari logistik dan data para pemilih. Tetapi kita selalu bekerja untuk meminimalisir terjadinya persoalan seperti itu. “Kami akui masalah pasti ada, akan tetapi persoalan logistik dan data, untuk Lampung Timur kita pastikan hanya sedikit saja persoalan, kalau di presentasi hanya sebagian kecil dalam persoalan, kita selalu mensosialisasikan berhubungan pemilihan umum, kita sudah membentuk adanya relawan KPU,” terangnya di dampingi, Bapak Uslih Ketua Bawaslu Lampung Timur, Senin (01/03).

17 hari lagi, Lanjut Andre pemilihan umum tinggal menghitung hari, kita harapan kepada kita semua mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mensukseskan pesta demokrasi. Nanti nya, 16 April masuk di har tenang, KPU Kabupaten Lampung Timur melalui anggota (Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa, akan mengumumkan dengan sarana pengeras suara pada pukul 17:00 sore di rumah ibadah.

“Kita akan berkoordinasi dengan PPS akan menyampaikan dengan menggunakan pengeras suara, agar menyampaikan kepada masyarakat untuk menyerukan besok kita akan memilih,”ujarnya. (Wahyudi)

Lampung Timur (SL) -Keresahan para  Kepala Sekolah di Lampung Timur, mulai ada titik terang. Pasalnya dari Komisi IV DPRD Lampung Timur (Lamtim) meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk segera menghentikan pemotongan gaji kepala sekolah (Kepsek) yang digunakan untuk biaya berlangganan koran.

Ketua Komisi IV Nanik Hermin Astuti usai menggelar hearing dengan Disdikbud Lamtim, menyampaikan dalam pemotongan tersebut memang memang diakui adanya peristiwa tersebut. Akan tetapi bulan ini, ratusan kepala sekolah tidak akan lagi kena potongan dengan dalih apapun, Senin (01/04).

Dalam hearing itu hadir Wakil Ketua II DPRD Lamtim Hendri Nurhadi, Ketua Komisi IV Nanik Hermin Astuti, dan anggotanya, Agus, Nasrudin, serta Sunarto. Lalu, dari pihak Dikbud dihadiri, Sekretaris Marsan dan Kabid Dikdas Sukarwin Bendahara Disdikbud Yatini, dan Kasi. Kemudian, Disdukbud Lamtim mengundang seorang Kepala SDN 1 Sukadana ilir, Tami.

Namun sayangnya, dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak mengundang beberapa kepala sekolah yang mengeluhkan tentang adanya pemotongan tersebut, melainkan mengundang dari kecamatan lain. Nanik juga meminta agar persoalan itu tidak terulang.

Menurut petunjuk teknis penggunaan dana Bos memang ada klausul untuk biaya langganan koran dan publikasi. “Untuk itu kami minta sekarang kalau sekolah mau berlangganan ya pihak sekolah aja yang berlangganan dan dinas tidak boleh memfasilitasinya,” jelasnya. (Wahyudi).

Lampung Timur (SL) -Sebanyak 37 siswa-siswi Sekolah dasar Negeri (SDN) 3 Sumber gede Kecamatan Sekampung Lampung Timur menggelar try out (TO) II, dengan pengawasan sistem silang,hal tersebut disamapikan kepala sekolah mulyono, melalui pesan whatsappnya, Senin (01/04/2019).

Kegiatan Try out II merupakan pelatihan yang wajib di ikuti para siswa dalam pengisian data dan bidang akademis guna mengahadap ujian Nasional mendatang. Mulyono selaku kepala sekolah optimis dengan dilaksanakan TO tersebut sangat bermanfaat sehingga membantu siswa-siswi nya dalam melaksanakan soal ujian.

“Ya TO II ini sangat baik,karena pelatihan semacam ini sangat membantu siswa dalam pengisian data mereka dan menjadikan sebagai tolak ukur kelulusan nanti,pada inti nya bertujuan untuk anak-anak itu sendiri agar bisa lulus seratus persen”kata pakde Mul sapaan akrabnya.

Kemudian Pakde Mul juga menerangkan “Peserta TRyout II SDN 3 Sumbergede Kecamatan Sekampung  Jumlah Siswa peserta Try out 37 Siswa, yang dibagi dua ruang untuk ruang pertama 20 siswa sedangkan Riang kedua 17 siswa dan kami pihak sekolah kecamatan Sekampung untuk pengawasannya sistem silang.

“Disekolah kami pengawasnya dari SDN 4 Sumbergede Dua guru Tutik Fatmati, dan Martini , dari SDN 2 Wonokarto , SitiRomlah, dan Cici Luthvi Astuti. Harapan saya dihari pertama TO ini para siswa bisa mengikuti dengan sungguh-sungguh dan memahami dalam pengisian data atau identitas,hari ini untuk mata pelajarannya bahasa indonesia,” tutupnya. (*/Wahyudi)

Lampung Timur (SL) -Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Pekalongan sepakat memutus langganan koran dengan wartawan media cetak. Keputusan tersebut stelah menggelar rapat membahas tentang masalah berlangganan koran dengan para wartawan media cetak yang ada di Lampung Timur, Sabtu (30/3/2019)

Dalam pertemuan yang juga dihadiri wartawan, membahas mengenai petunjuk teknis tentang penggunaan dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) yang tertuang dalam dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia BAB IV Nomor : 3 Tahun 2019 dihalaman 22 sampai halaman 23 di jenjang sekolah dasar dipoin 1 Pengembangan Perpustakaan dan di huruf (d) yang berbunyi tentang langganan majalah atau publikasi berkala yang terkait melalui luring maupun melalui daring.

Wakil Ketua K3S Kecamatan Pekalongan Warseno mengatakan atas nama keluarga besar kepala sekolah berterima kasih kepada rekan rekan wartawan yang telah ikut memajukan pendidikan di wilayah Kecamatan Pekalongan. “Kami keluarga besar Kepala Sekolah mengucapkan terima kasih kepada media atau surat kabar harian maupun bulanan yang selama ini telah bersama-sama membangun dunia Pendidikan khususnya di Kecamatan Pekalongan,” kata Warseno, di aula Kantor korwil Pekalongan.

Dia menyatakan bahwa tahun 2019, tidak lagi berlangganan tetapi telah diubah dengan publikasi. “Kami disini mewakili teman-teman kepala sekolah se-Kecamatan Pekalongan untuk menyampaikan bahwa pada tahun 2019 ini kita berubah bukan lagi untuk berlangganan koran akan tetapi di ubah dalam pemberitaan publikasi,” jelasnya.

Lebih jauh dia mengatakan bahwa sebenarnya ini menyikapi hasil pembinaan dari Inspektorat kabupaten Lampung Timur pada saat melakukan pembinaan di Kecamatan Pekalongan terkait untuk penggunaan dana publikasi. “Setelah dilakukan Pembinaan dari pihak Inspektorat bahwa kalau untuk langganan koran tidak bisa untuk dibuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), apabila masih diteruskan maka akan menjadi temuan atau masalah,” ungkap Warseno.

Warseno juga berharap, kepada sahabat media, untuk tidak kecewa terkait dengan aturan seperti ini. “Untuk itulah kami seluruh Kepala Sekolah yang ada di kecamatan Pekalongan mengharapkan pengertian dan kerjasamanya kepada teman-teman wartawan untuk tetap bermitra tapi bukan dalam konteks berlangganan koran tetapi dalam bentuk pemberitaan publikasi,” pungkasnya. (rls/Wahyudi)

Lampung Timur (SL) -Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Timur dari Komisi IV yang membidangi Pendidikan mengutuk keras pemotongan ratusan gaji kepala sekolah di Lampung Timur yang digunakan untuk membayar biaya langganan koran dan dilakukan semenjak tahun 1999-hingga sekarang.

Ketua Komisi IV DPRD Nanik Hermin Astuti (Politisi PKS) mengatakan tidak boleh pihak Dinas Pendidikan melakukan Pemotongan Gaji Kepala Sekolah karena itu menyalahi aturan. “Tidak Boleh lah, kalau memang itu benar terjadi. Tentunya sangat menyalahi aturan. Karena pihak sekolah berlangganan koran kan ada prosedurnya, Nanti kami akan tanyakan hal tersebut kepada Dinas terkait,” tegas Nanik Hermin Whatsap pribadinya, Jumat (29/3/2019).

Senada dengan Ketua Komisi IV, anggota Komisi IV Faizal Reza juga menyesalkan hal itu, karena hal itu masuk katagpri pungtan liar. “Saya sangat menyesali dengan adanya kejadian tersebut, karena ini masuk katagori pada pungli dan seharusnya pihak Inspektorat harus cepat menyikapi masalah ini,” Kata Faizal Reza melalui sambungan telpon pribadinya.

Lebih jauh politisi Nasdem dari dapil satu menegaskan akan memanggil Pihak dinas Pendidikan untuk meminta klarifikasinya, “Kita sudah berkoordinasi dengan teman-teman yang ada dalam Komisi IV untuk segara mengungkap pemasalahan ini supaya terang benderang dan harus diungkap tuntas karena sudah cukup lama dan baru ini terkuak ,” katanya.

Menurutnya Komisi IV DPRD segera menjadwalkan rapat dengar pendapat terkait hal itu. “Kita akan berkoordinasi dengan anggota komisi IV, akan kita bahas melalui hearing, agar semua Kepala sekolah bisa nyaman dan tidak was-was saat menerima hak mereka, apa lagi kalau korannya tidak sampai di sekolah,” tutupnya. (Wahyudi)

Lampung Timur (SL)-Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Timur yang membidangi Pendidikan menjadwalkan rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan Lampung Timur terkait pemotongan ratusan gaji kepala sekolah se-Lampung Timur, dengan dalih untuk membayar langganan koran, semenjak tahun 1999 sampai sekarang. Jadwal RDP Senin (1/4)

Ketua Komisi IV DPRD Nanik Hermin Astuti (Politisi PKS) mengatakan kami sudah layangkan surat kepada dinas pendidikan terkait adanya pemotongan gaji Kepala Sekolah karena menyalahi aturan. “Hari Senin 01 April besok, kita akan melakukan hearing dengan dinas terkait, karena kami sudah mengirimkan surat klarifikasi atas adanya dugaan pemotongan ratusan gaji kepala sekolah dasar di Lampung timur,” ujarnya diruangan fraksi PKS.

Lanjutnya, karena tidak satu pun yang ikhlas bila di potong secara cuma-cuma, “Dan kalaupun pihak para kepala sekolah, berlangganan koran kan ada prosedurnya,” tegas, Jumat (29/3/2019).

Senada dengan Ketua Komisi IV, anggota Komisi IV Faizal Reza mengatakan saya sangat menyesali dengan adanya kejadian tersebut, karena ini masuk katagori pada pungli dan seharusnya pihak Inspektorat harus cepat menyikapi masalah ini,” Kata Faizal Reza melalui sambungan telpon pribadinya.

Lebih jauh politisi Nasdem dari dapil satu menegaskan akan memanggil pihak Dinas Pendidikan untuk meminta klarifikasinya, bahkan saya sudah berkoordinasi dengan teman-teman yang ada dalam Komisi IV untuk segara mengungkap pemasalahan ini supaya terang benderang dan harus diungkap tuntas karena sudah cukup lama dan baru ini terkuak ,” tegasnya.

“Kita akan berkoordinasi dengan anggota komisi IV, akan kita bahas melalui hearing, agar semua Kepala sekolah bisa nyaman dan tidak was-was saat menerima hak mereka, apa lagi kalau korannya tidak sampai di sekolah,” tutupnya. (Wahyudi)

Lampung Timur (SL) -Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lampung Timur Tabrani Hasyim memerintahkan jajaranya segera menghentikan proses dan tradisi pemotongan gaji kepala sekolah dasar yang diam diam diberlakukan sejak lama itu.

Plt. Kadis Dikbud juga memerintahkan untuk segera mutuskan langganan koran yang justru menjadi beban kepada kepala sekolah dasar se-lampung timur itu, “Ya saya baru menjabat disini, dan hanya Plt. Tapi ini saya baru tahu, dan saya segera perintahkan untuk dihentikan. Kemarin, bendahara gaji Kepala Sekolah Dasar sudah melaporkan hal itu. Kita minta segera lakukan pemutusan langganan koran bulan ini,” katanya di ruang kerjanya, Rabu (27/03/19).

BACA : Dinas Pendidikan Potong Gaji Kepala Sekolah Untuk Bayar Langganan Koran Yang Tak Pernah Sampai

Tabrani Hasyim yang juga menjabat Sekretaris Badan Kepagawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Lampung itu, mengapresiasi keberanian para Kepala Sekolah mengungkap hal yang sangat krusial dan tendensius, dan merugikan Kepala Sekolah Dasar di Lampung Timur. “Terimakasih atas penyampaian dan masukan dari kawan-kawan jurnalis. Atas keluhan dari ratusan kepala sekolah dasar yang telah berani mengungkap terkait pemotongan gaji seorang pahlawan tanpa tanda jasa (red),” katanya.

BACA : Inspektorat  Lampung Timur Segera Tindak Lanjuti Pemotongan Gaji Kepala Sekolah Untuk Bayar Koran 

Lain lain, kata Tabrani, pihaknya akan melakukan kordinasi dengan pimpinan, dan jajaran isntansi terkait. Termasuk kordinasi bersama inspektorat. Karena proses penataan dan pembenahan, dalam upaya memajukan dunia pendidikan juga adalah menjadi konsentrasi Pemerintah daerah di Lampung Timur. (wahyudi)

Lampung Timur (SL)-Inspektorat Lampung Timur merespon cepat temuan dugaan pemotongan gaji pokok Kepala Sekolah Dasar di Lampung Timur (Lamtim). Selain menyalahi aturan, hal itu tidak boleh dilakukan. Apalagi sudah berdampak meresahkan ratusan guru SD di Lampung Timur

Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lamtim, Sebersyah Goeswi menyampaikan tentunya tidak ada yang mau di potong seperti itu, tentunya menyalahi aturan. “Itu tidak boleh, kok gaji seorang Kepala SD harus di potong, apalagi mau untuk membayar langganan koran,” kata Sebersyah,  diruang kerjanya, Rabu (27/03).

BACA : Dinas Pendidikan Potong Gaji Kepala Sekolah Untuk Bayar Langganan Koran Yang Tak Pernah Sampai

Untuk, Inspektorat Lampung Timur telah melakukan kordinasi dan akan segera menindak lanjuti temuan itu, “Kami sudah melakukan kordinasi dengan Irban yang membidangi hal itu. Apalagi telah menjadi keresahan ratusan kepala sekolah di Lamtim semenjak pemekaran wilayah tahun 1999 lalu.

“Pagi ini, saya sudah berkoordinasi dengan Irban IV, untuk menindaklanjuti adanya keluhan dari di setiap kepala sekolah,” ujarnya di dampingi Surip selaku Auditor dan Tri Wibowo Irban IV inspektorat Lampung Timur.

Menurut Sebersyah, masalah pemotongan tersebut, tentunya ada prosedur baik dari pemberitahuan sampai kalkulasi dari bendahara gaji kabupaten. Terkait saksi, Sekretaris belum bisa menyampaikan, tetapi akan ditinjau dan telaah terlebih dahulu. “Namun pasti ada sanksi berat, ringan dan sedang. “Kalau terbukti adanya pemotongan, kita akan berkoordinasi dengan kepala Inspektorat, tentunya kita akan kenakan sanksi kedesiplinan kepagaian mulai dari teguran baik tulis dan lisan,” tegasnya. (Wahyudi)

Lampung Timur (SL)-Ratusan Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kabupaten Lampung Timur keluahkan adanya pemotongan gaji pokok mereka setiap bulan, dengan dalih untuk membayar langganan koran.  Nilai pemotongan berkisar Rp90-Rp200 ribu/ Kepala sekolah, dan dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Ironisnya para Kepsek tidak pernah menerima koran dimaksud, dan juga terjadi pemotongan dana bos juga untuk biaya yang sama. Hal itu berlaku sejak tahun 1999 hingga sekarang.

Dugaan pemotongan gaji Kepala Sekolah sudah lama dan melibatkan campur tangan oknum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Timur itu baru terungkap saat sosialisasi tentang Perang dan Fungsi Pers, bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bersama para guru di Lampung Timur.

Kepala Sekolah menyampaikan keluhannya, tentang biaya langganan koran yang dipotong melalui gaji pokok. Salah satu kepala sekolah di Kecamatan Pekalongan, menyatakan hal itu sudah lama terjadi pemotongan dari mulai tahun 2016 sampai sekarang, dan entah sampai kapan harus berhenti serta pemotongan itu berpariasi (red).

“Setelah gaji bulanan keluar, kami mengecek dan menarik uang melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Kemudian keluar Struk atau tanda bukti Gaji pokok pada saat mencairkan, dan sudah tertera potongan, itu pun berpartisipasi. Biasanya mulai dari Rp90.000 ribu sampai Rp200.000 ribu tentunya tidak sama dengan kepala sekolah lainnya,” Ujar Kepala Sekolah yang enggan disebutkan namanya.

Langganan koran, lanjutnya, sepengetahuan kami, pembayarannya melalui Bantuan Operasional Siswa (BOS) setiap Triwulannya, dan membuat penasaran. Sempat di tanyakan kepada rekan-rekan kepala sekolah di kecamatan lain, dan ia pun mengalami hal serupa. “Biasanya kan lewat dana BOS untuk pembayaran langganan koran, dan saya sudah pernah menanyakan kepada Kepala Sekolah selain di kecamatan Pekalongan, ia pun menyampaikan sama keluhan nya,” ungkapnya.

Dalam pendistribusian langganan koran tersebut, kepala sekolah mengeluhkan, ketidaksedian nya koran yang sampai ke sekolah-sekolah. “Enak kalau ada koran nya, kami tidak pernah membaca koran itu. Namun koran itu hanya mangkrak di kantor Kordinator Wilayah (Korwil) Kecamatan, itupun kami harus menanggung beban nya,” terangnya.

Diduga keluhan Kepala Sekolah terkesan sudah sejak lama, “Dan baru ini kami para kepala sekolah berani mengungkapkan nya. Kemudian para kepala sekolah menyakini adanya oknum di dinas Dikbud bermain didalamnya. Ia pernah ditanya Kedinas, itu kan sudah lama, dan jawabannya selalu tidak jelas dan saling lempar,” pungkasnya.

Saat di kompirmasi terkait kebenaran nya melalui telepon seluler pribadinya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Tabrani Hasim belum bisa memberikan penjelasan, karena sedang berada di lura ruangan. “Maaf saya tidak berada diruang coba tanyakan kepada sekretaris di kantor, karena saya masih baru menjabat sebagai kadis. Tanyakan pada Sekretaris Dikbud, karena saya masih di luar dan saya masih baru,” katanya.

Mewakili Sekretaris Dikbud Lampung Timur, Marsan menampik keterlibatan dengan diri nya tentang pemotongan gaji pokok di setiap Kepala Sekolah dan ia tidak paham dengan hal itu. “Saya tidak mengetahui hal itu, tetapi saya panggil bendahara yang menangani untuk gaji guru,” ujarnya di ruangan, Selasa (26/03/19).

Masih dikatakan Marsan, dia juga kaget baru mengetahui bahwa adanya pemotongan gaji pokok, semacam itu. “Sepengetahuan saya untuk langganan koran, para kepala sekolah membayarnya menggunakan Dana Bantuan Operasional Siswa (BOS), setiap triwulan. Dan saya baru tahu kalau ada pemotongan seperti ini,” jelasnya.

Terkait pemotongan, Bendahara Gaji untuk Dikbud Lampung Timur Yantini mengakui sudah lama mengetahuinya, dari mulai pemekaran Lampung Tengah, Lampung Timur dan Kota metro. “Bahkan ini berlangsung sejak tahun 1999 sejak pemekaran Lampung Timur dari Lampung Tengah dan Kota Metro ini sudah berjalan. Siapapun yang jadi Kepala Sekolah harus ikut karena ada Memorandum Of Understanding (MOU),” terangnya.

Yantini juga berdalih untuk penggantian uang yang sudah di pakai membayar langganan koran, nanti bisa diganti melalui dana BOS kalau udah cair pertriwulan nya. “Betul kalau ada pemotongan uang koran di gaji kepala sekolah, nantikan bisa diganti dengan dana BOS kalau dana BOS sudah cair,” kelitnya.

Ditanya surat MOU nya beliau mengatakan tidak ada. “MOU nya tidak ada mas jadi kalau kepala Sekolah merasa keberatan silahkan saja buat surat keberatan nanti kita teruskan kepada pihak biro, biar nanti tidak dipotong lagi,” katanya.

Terkait diganti dengan dana Bos untuk uang gaji yang dipotong tidak sesuai dalam juknis BOS. Pasalnya dalam juknis Bos Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tidak ada untuk berlanggana koran yang ada dalam Komponen Pembiayaan BOS Reguler pada SD poin 1 huruf d.

Yang berbunyi : Langganan Majalah atau Publikasi berkala yang terkait dengan melalui luring maupun melalui daring pada hal 22 dan 23. “Saya tidak tahu kalau di juknis tidak bisa berlanggan koran untuk jenjang SD nanti saya akan tanya dulu sama pak menejer BOS pak Kabid Dikdas Mas Karwin,” tutupnya. (Wahyudi).

Lampung Timur (SL) – Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Tulung Balak kembali tampil sebagai juara dalam ajang Lomba Pendidikan Agama Islam (PAI). Tak tanggung-tanggung dua gelar juara sekaligus yang di rebutnya, yakin Juara pertama Musabakoh Tilawatil Quran (MTQ) dan Juara kedua Kaligrafi yang di Adakan kemarin di ruangan SDN 2 Tulung Balak.

Siswa yang mendapat kan gelar juara 1 untuk MTQ diraih oleh Reyhan Firmansyah kelas V dan Juara 2 Kaligrafi diraih Erista Miftahul Jannah V kedua siswa ini sudah membawa Nama Harum Sekolah dan siap tampil di Kabupaten Lampung Timur mewakili Kecamatan Batanghari Nuban dalam Cabang MTQ ketingkat Kabupaten.

“Kami cukup bangga dan mengucap rasa syukur. Anak didik kami kembali memberikan torehan prestasi di ajang Lomba PAI di tingkat Kecamatan, dan SDN 1 TulungBalak menjadi delegasi untuk Lomba MTQ PAI tingkat Kabupaten,” Ungkap Suparlan Kepala Sekolah SDN 1 Tepung Balak, Senin(25/03/19).

Lanjutnya, prestasi ini diraih berkat kerjasama Wali Murid dan Guru Agama Islam dalam hal kegiatan belajar mengajar di kelas. Bukan hanya itu, kami sudah tiga kali ini menjadi Juara MTQ ditingkat Kecamatan.

“Walaupun cukup berat untuk menjadi Juara ditingkat Kabupaten kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk merebut gelar juara dan siap tampil di ajang tingkat Propinsi Menjadi Wakil Kabupaten,” Harapnya.

Salah satu dewan guru, Tria Sagita Guru Agama Islam menuturkan keberhasilan anak didik nya, tentunya kami sangat bangga dengan pencapaian ini. “Saya dan kawan-kawan Guru selalu mendampingi dan melatih Reyhan supaya tampil maksimal dalam ajang MTQ tingkat Kabupaten Nanti,” kata Tria.

Bahkan, katanya, Reyhan juga banyak berlatih dirumah dengan Orang tuanya. “Insya Allah Reyhan bisa jadi Juara di kabupaten itulah keberhasilan kami selaku pendidik menjadi kebanggaan tersendiri apabila siswa kami bisa menggapai Prestasi di tingkat yang lebih tinggi,” pungkasnya. (*/Wahyudi)