Kategori: Lampung Timur

Lampung Timur, sinarlampung.co-Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Timur (Lamtim) melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap tiga pejabat pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemkab Lampung Timur, terkait dugaan korupsi anggaran kegiatan makan minum di rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati tahun 2022. Mereka dilakukan konfrontir pada Rabu 24 Januari 2024.

Baca: Kejaksaan Mulai Garap Dugaan Korupsi Anggaran Makan Minum Bupati Lampung Timur

Kajari Lamtim, Agustinus Ba’ka Tangdililing melalui Kasi Intelijen Kejari Lamtim, Muhammad Rony, menyatakan, pihaknya sudah menjadwalkan pemanggilan kembali terhadap tiga orang yang diduga mengetahui perkara dugaan korupsi anggaran makan dan minum jamuan tamu pada rumah dinas jabatan Bupati, Dawam Rahardjo, dan Wakil Bupati, Azwar Hadi, tahun anggaran 2022.

Ketiga orang tersebut adalah pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), dan bendahara pengeluaran. “Iya, kita akan panggil secara bersamaan ketiga pejabat tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024. Ketiganya akan kita konfrontir satu sama lain terkait keterangan yang sudah mereka berikan pada pemeriksaan sebelumnya,” kata Rony.

“Karena ada beberapa keterangan yang berbeda pada saat mereka diperiksa secara terpisah beberapa minggu lalu. Untuk itu, kami akan dalami kembali keterangan masing-masing pihak guna mencari fakta dan peristiwa yang sesungguhnya terjadi,” tambah Muhammad Rony.

Menurut Rony, pada pekan ini juga Kejari Lamtim akan memanggil para pemilik warung dan rumah makan yang tempat usahanya dicatut dalam membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran makan minum pada rumah dinas jabatan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur seperti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2022 tersebut.

Sebagaimana diketahui, dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Lampung atas laporan keuangan Pemkab Lamtim tahun anggaran 2022, diketahui adanya pertanggungjawaban yang tidak sesuai senyatanya atau dugaan tindak pidana korupsi pada anggaran makan minum bupati dan wabup setempat senilai Rp 1,6 miliar.

Berbagai modus yang dilakukan oleh oknum pejabat di lingkungan Bagian Umum Setdakab Lamtim diantaranya dengan memalsukan tulisan, kuitansi, dan cap dari beberapa rumah makan. Bahkan terdapat lima rumah makan dan warung yang sama sekali tidak pernah menerima order, namun dicatut namanya dengan nilai belanja ratusan juta rupiah.

Kasus kejahatan anggaran ini mencuat kepermukaan setelah dilaporkan oleh Johan Abidin, warga Sekampung Udik, ke Kejati Lampung. Dalam perkembangannya, Kejati melimpahkan penanganan perkara dugaan korupsi yang menjadi perhatian publik ini ke Kejari Lamtim.

Pelapor, Johan Abidin mengaku pihak terus memantau perkembangan penanganan perkara tersebut di Kejari Lamtim. “Saya terus ikuti perkembangan kasus ini. Karena saya yang melaporkannya. Sampai saat ini, meski terkesan sangat lambat, namun tetap ada progres di Kejari. Saya berharap, perkara dugaan korupsi yang terang benderang ini bisa sampai ke pengadilan dan pelakunya divonis sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” kata Johan Abidin, Senin 22 Januari 2024.

Lima Orang Diperiksa

Sementara, sampai akhir pekan kemarin, tidak lebih dari lima orang yang telah diperiksa Kejari Lamtim. Terdiri dari pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), dan bendahara. Kasi Intelijen Kejari Lamtim, Muhammad Rony, didampingi Kasi Pidsus, Marwan Jaya Putra, 13 Januari 2024.

Rony mewakili Kajari Lamtim, Agustinus Ba’ka Tangdililing, memastikan kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Yaitu tahap mengumpulkan barang bukti, bahan keterangan, dan keterangan saksi. “Semua pejabat yang tahu dan diduga terlibat, akan kami panggil dan dimintai keterangannya,” tegas Muhammad Rony.

Pada bagian lain keterangannya, Johan Abidin sebagai pelapor dalam perkara ini, menyatakan telah menyiapkan laporan mengenai progres penanganan perkara ini ke Jamwas Kejaksaan Agung. Dengan harapan, petinggi di Kejagung menurunkan tim asistensi guna mempercepat penanganan perkara berindikasi kejahatan anggaran tersebut.

“Saya segera kirimkan surat ke Jamwas Kejaksaan Agung. Harapannya, ada tim asistensi dari Kejagung, sehingga proses penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi ini bisa lebih cepat, transparan, dan benar-benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tutur Johan Abidin, warga Dusun V Gunung Sugih Besar, Sekampung Udik.

LHP BPK

Sebagaimana diketahui, pada LHP BPK RI Perwakilan Lampung atas Laporan Keuangan Pemkab Lamtim Tahun 2022, yang dirilis 16 Mei 2023 silam, diuraikan adanya indikasi kejahatan anggaran pada belanja makan minum bupati-wabup setempat sebanyak Rp 1,6 miliar.

Modusnya dengan memalsukan tandatangan, cap, dan mark up atas belanja yang sebenarnya. Seperti temuan pada CV sebagai penyedia jasa makan minum, tercatat menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebesar Rp 1.017.418.000. Faktanya, terdapat selisih dengan nilai belanja yang sebenarnya mencapai Rp656.304.750.

Lalu Rumah Makan B, yang didalam SPJ sebagai penyedia jasa makan minum sebesar Rp 267.438.000. Kenyataannya, tidak pernah ada transaksi. Pun Rumah Makan SR, yang ditulis menerima jasa penyediaan makan minum untuk bupati-wakil bupati sebesar Rp 363.600.000, dan Warung D yang ditulis menerima jasa sebanyak Rp 477.900.000. Kedua tempat usaha ini sama sekali tidak pernah menerima jasa penyedia makan dan minum sebagaimana SPJ yang disampaikan ke BPK. (Red)

Lampung Timur, Sinarlampung.co-Seorang pencuri menyantroni rumah Rini, di Desa Karya Makmur, Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur. Minggu 21 Januari 2023 sore sekitar pukul 17.20 Wib. Rini pemilik rumah yang memergoki pelaku masuk lewat jendela itu terkaget namun tak bisa berbuat banyak.

Pelaku dengan cepat memukuli wajah korban hingga berdarah, dan mengancam akan membunuh korban jika teriak. Pelaku lalu merampas HP dan uang Rp1 juta dari dompet korban. Pelaku lalu kabur lewat pintu belakang. Korban melaporkan keperangkat desa, dan diantar melapor ke Polsek Labuhan Maringgai.

Sore, kata Rini, dia sedang menjag warungnya di bagian depan rumah. Rini sedang menyiapkan untuk menutup warungnya. Saat masuk kedalam Rini memergoki pelaku sudah didalam rumah. “Pelaku masuk dengan mendongkel jendela rumah,” kata Rini yang langsung terdiam kesakitan dipukul pelaku.

Kepada Desa Karya Makmur Nanang membenarkan adanya pencurian dirumah warganya. Pelaku juga menganiaya korbannya. “Benar ada pencurian di rumah Ibu Rini” ujar Nanang

Pelaku, kata Nanang, masuk melalui jendela rumah tapi kepergok oleh pemilik rumah. Sehingga korban di pukuli di bagian wajah hingga babak belur dan diancam jika berteriak. ”Korban sempet dipukuli dibagian wajah dan sempat diancam apa bila berteriak,” kata Nanang, yang menyebutkan kasusnya kini ditangani Polsek Labuhan Maringgai. (Red)

Lampung Timur, sinarlampung.co-Wanita yang ditemukan tewas di saluran irigasi di Desa Labuhan Ratu 1, Kecamatan Way Jepara, Lampung Timur, ternyata jasad Sri Wahyuni (30), janda dua anak, Warga Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Labuhanratu, Lampung Timur. Sri tewas dianiaya pacar PK (35) bersama dua temannya SR (45) dan SU (38), usai pulang dari pesta miras di Karaoke, Minggu 14 Januari 2024 dini hari.

Jasad Sri ditemukan warga pencari burung yang baru bulang, Minggu 14 Januari 2024 sore sekira pukul 15.00, di irigasi Desa Labuhan Ratu 1, Kecamatan Way Jepara, Lampung Timur. Korban masih mengenakan baju kaos warna merah dan celana jeans warna biru. Dengan bantuan warga mayat dievakuasi ke tanggung irigasi. Polisi Sektor Way Jepara datang dan membawa mayat tersebut ke Puskesmas Way Jepara untuk di visum.

Hasil visum mayat wanita itu ditemukan tanda tanda kekerasan, alias kematian tidak wajar. Dari hasil olah TKP dan penyelidikan Polisi, diamankan seorang pria berinisial PK yang diketahui merupakan teman dekat korban. Dari hasil penyelidikan Tim Gabungan Tekab Satreskrim Polres Lampung Timur kembali menangkap dua orang lainnya berinisial SR (45) dan SU (38).

SR dan SU ditangkap Tekab 308 Polres Lampung Timur saat berada di Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Mereka sedang menyiapkan untuk melarikan diri ketempat lain. PK, SR, SO, kini menjalani pemeriksaan di Sat Reskrim Polres Lampung Timur. “Tak lama penemuan mayat, kita amankan seorang pri terduka pelaku. Baru dikembangkan, ditangkap lagi dua orang. Kasusnya ditangani Sat Reskrim Polres Lampung Timur,” kata Kapolres Lampung Timur AKBP M Rizal Muchtar, didampingi Kasat Reskrim Iptu Johanes EP Sihombing dan Kapolsek Way Jepara Iptu AE Siregar, Jum’at 19 Januari 2024.

Menurut Kapolres, kasusnya masih terus dikembangkan, dan kemungkinan ada tersangka lain yang terlibat. “Untuk dua tersangka yang baru kita tangkap kemarin, sedang dilakukan pemeriksaan. Terduga pelaku SR dan SD tersebut ditangkap Tekab 308 Polres Lampung Timur di Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, saat hendak melarikan diri,” kata Kapolres.

Rizal Muchtar menyebutkan dari pemeriksaan awal, pada Sabtu 13 Januari 2023, korban ini dijemput kekasihnya PK dari rumahnya di Desa Rajabasa Lama, Satu Kecamatan Labuhanratu, sekira pukul 20.00 WIB. Korban pergi mengenakan baju kaos warna merah dan celana jeans warna biru itu sempat dilihat oleh Ibu korban YT. “Saksi lain melihat keduanya pergi ke Karaoke yang ada di desa itu. Disana ada dua teman lainya, yakni ST dan SU,” ujarnya.

Saat di Karaoke itu, tiba tiba korban dan para pelaku terlibat cekcok mulut. Lalu mereka kemudian memutuskan pindah ke lokasi kawasan irigasi Wayjepara sekitar pukul 22.00 WIB. “Diduga saat dini hari itu, korban dihabisi para pelaku, dan jasadnya dibuang ke irigasi. Hingga sorenya baru ditemukan warga. Motifnya masih didalami,” katanya. (Red)

Lampung Timur, sinarlampung.co-Sejumlah perangkat Desa di Desa Peniangan, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur ketakutan diancam dan diteror oleh Tim Sukses Kades baru, yang baru dilantik. Mereka juga diancam dengan senjata tajam. Para tim sukses itu memaksa para perangkat desa untuk segera mengundurkan diri, dengan dalih Kepala Desa terpilih telah bertugas mengantikan kepala desa lama.

Merasa tidak nyaman mereka ramai-ramai melapor ke Polres Lampung Timur. Para perangkat desa mendatangi Polres Lampung Timur didampingi oleh penasehat hukum (PH) dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung. Laporan dugaan tindak pidana penganiayaan dan perbuatan tidak menyenangkan itu diterima dengan nomor laporan LP/B/12/I/2024/SPKT/POLRES LAMPUNG TIMUR/POLDA LAMPUNG dan NOMOR POLISI LP/B/11/I/2024/SPKT/POLRES LAMPUNG TIMUR/POLDA LAMPUNG.

Wakil Direktur LBH Bandar Lampung Cik Ali mengatakan peristiwanya terjadi kemarin pada Selasa, tanggal 16 januari 2024. Sempat terjadi perseteruan antara tim pemenangan kades yang baru dengan perangkat desa yang lama. Pasca pemilihan Kepala Desa, para perangkat desa lama tetap melakukan aktivitas seperti biasa.

“Namun, tiba-tiba kemarin para perangkat desa ini justru di dikerubungi Tim kepala desa yang baru dengan menggunakan senjata tajam dan mengintimidasi serta melakukan pengancaman kepada perangkat desa yang lama agar mereka mengundurkan diri sebagai perangkat desa” kata Cik Ali Selasa 16 Januari 2024.

Atas peristiwa pengancaman dan penganiayaan tersebut, kata Cik Ali, seluruh perangkat desa yang lama mengadukan persoalan tersebut kepada kepolisian Polres Lampung Timur. Dan dengan adanya laporan tersebut Polisi diminta agar dapat bergerak cepat untuk menangani laporan dan menindak tegas setiap orang yang melakukan dugaan tindak pidana tersebut. “Hal ini untuk menghindari konflik yang terjadi dimasyarakat tersebut tidak terulang kembali,” ungkap Cik Ali.

Menurt Cik Ali, peran Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa harus lebih maksimal memberikan penyadaran dan pengertian kepada seluruh masyarakat di Lampung Timur, terkhusus pada daerah yang terjadi konflik saat ini. ”Bahwa terhadap pergantian perangkat desa harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku Sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dan pasal 5 permendagri nomor 83 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan permendagri nomor 67 tahun 2017,” Jelas Cik Ali.

Selanjutnya kata Cik Ali, ada peraturan daerah nomor 10 tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yaitu perangkat desa diberhentikan dengan alasan sebagai berikut, Meninggal dunia, Permintaan sendiri, dan menjalani pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa.

“Dalam hal ini pemerintah daerah, pemerintah desa dan kepolisian mempunyai peran aktif untuk menjaga keamanan dan kondusifitas dilingkungan masyarakat sehingga tidak terjadi peristiwa pengancaman dan penganiayaan yang terulang dicmasyarakat,” katanya. (Red)