Kategori: Lampung Timur

Lampung Timur, sinarlampung.co-Nama Sekertaris Daerah Kabupaten Lampung Timur, Moch Yusuf, menjadi perhatian publik pasca penahanan Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Lampung Heri Johan di Polres Kota Metro. Pasalnya, ada nyanyian mantan pejabat atasan Heri Johan menyebut Sekda menerima setoran Rp700 juta, untuk dapat jabatan.

Mendengar kabar itu, Sekda Lampung Timur Moch Yusuf membantah hal itu. Sekda menganggap hal itu adalh Fitnah, dan balik menantang kepada semua pihak yang membuat memfitnah dengan menyatakan dirinya menerima uang Rp 700 juta dari Heri Johan.

“Saya sudah biasa digoreng-goreng begitu. Adukan saja ke aparat penegak hukum biar jelas. Kan ketahuan siapa yang fitnah. Yang sekarang aja, tak tunggu. Itu fitnah besar,” kata Sekda Lamtim melalui WhatsApp saat dikonfirmasi atas tudingan tersebut, Selasa 2 Januari 2024.

Moch Yusuf juga meminta mantan petinggi Dinas PUPR Lampung Timur yang membuat cerita itu untuk membuka cerita yang sebenarnya mengenai fitnah dirinya menerima uang Rp700 juta dari Heri Johan untuk menjadikannya sebagai kepala Dinas PUPR. “Agar hal ini tidak terus berkembang menjadi fitnah,” katanya.

Sekda Yusuf juga mempersilahkan aparat Polres Metro mengusut pernyataan Heri Johan menyebut dari uang Rp200 juta yang diterimanya dari EY dengan kompensasi proyek sumur bor, itu juga digunakan untuk memperbaiki kantor, dan diberikan kepada mantan plt Kadis PUPR, IAR, dan plt Kadis PUPR saat ini, ES. “Saya kira polisi pun tidak bisa begitu saja menyampaikan seseorang terlibat dalam perkara pidana kecuali memiliki minimal dua alat bukti,” katanya.

Sebelumnya, pasca ditangkapnya Heri Johan, oleh Polres Metro terkait dugaan tipu gelap proyek sumur bor di Dinas PUPR setempat pada Rabu 27 Desember 2023 lalu, beredar kabar tidak sedap menyangkut sepak terjang Sekdakab Lampung Timur Moch Yusuf.

Desas desus berkembang di kalangan elit Dinas PUPR Lampung Timur bahwa Sekda Moch Yusuf disebut-sebut telah menerima uang dari Heri Johan sebesar Rp 700 juta. Hal itu diungakpa seorang mantan petinggi Dinas PUPR Lampung timur, yang menyatakan bahwa Heri Johan sebelumnya adalah ASN di Pemerintah Kabupaten Mesuji, yang ingin hengkang dan mengincar kursi Kepala Dinas PUPR Lampung Timur.

Menurut beberapa koleganya, Heri Johan dikenal sebagai “pemain”, itu kemudian memanfaatkan kedekatan seorang kontraktor berinisial H untuk menjalin komunikasi intensif dengan Sekda Moch Yusuf. Kebetulan, kediaman H dan Sekda memang berdekatan, dan keduanya dikenal akrab.

“Rencananya, pada tahun 2021 itu Heri Johan pindah dari Mesuji ke Lampung Timur dengan menjadi kepala Dinas PUPR. Dan buat itu ada uang Rp700 juta sebagai maharnya. Heri bahkan bisa dibilang jadi tangan kanan Sekda setelah pindah. Namun, apa yang diimpikan tidak terwujud. Dia hanya menjabat Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR. Dan akhirnya, kena kasus ini,” kata Mantan petinggi Dinas PUPR Lamtim itu.

Saat ini Sat Reskrim Polres Metro sedang melakukan pengembangan kasus Kabid Cipta Karya Dinas PUPR, Heri Johan, termasuk adanya rumor uang mahar Rp 700 juta tersebut.

Kasatreskrim Polres Metro, Iptu Rosali, pekan lalu, mengatakan perkara tipu gelap tersebut masih terus dalam pengembangan. “Akan kami lakukan pendalaman, kemana saja uang itu mengalirnya. Jika memang ada indikasi sejumlah oknum pejabat lama maupun baru di dinas itu (Dinas PUPR Lamtim, red) yang diduga menerima aliran uang tipu-tipu setoran, kami akan usut,” kata Iptu Rosali, mendampingi Kapolres Metro, AKBP Heri Sulistyo. (Red)

Lampung Timur, sinarlampung.co-Kapolres Lampung Timur, AKBP M Rizal Muchtar, mengatakan bahwa secara umum, jika dibandingkan tahun 2022 lalu, kinerja jajarannya sepanjang tahun 2023 ini, telah mampu menunjukkan peningkatan yang signifikan. Penanganan perkara mencapai 90 Persen, dan penurunan kecelakaan lalulintas. Hal itu disampaikan M Rizal Muchtar. dalam Press Release di penghujung tahun 2023, Sabtu 31 Desember 2023.

Rizal Muchtar, menyebutkan Indikator keberhasilan kinerja jajarannya tersebut, antara lain adalah adanya peningkatan angka pengungkapan kasus tindak pidana, penurunan angka kejahatan narkoba, serta berkurangnya kejadian kecelakaan lalulintas, diwilayah hukum Polres Lampung Timur.

“Berbagai tindak pidana, yang berhasil dituntaskan oleh jajaran kepolisian diwilayah hukum Polres Lampung Timur, antara lain terdiri dari Kejahatan Konvensional, Kejahatan Trans Nasional termasuk Narkoba, maupun Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara,” katanya.

Di wilayah hukum Polres Lampung Timur, lanjutnya, penanganan kasus narkoba pada tahun 2022 lalu mencapai 122 laporan polisi, sementara pada tahun 2023 mengalami penurunan yaitu 98 laporan polisi, dengan jumlah tersangka 110 orang, dan berbagai jenis barang bukti yaitu Sabu-Sabu, Ganja, Tembakau Sintetis, Extasi, serta Psikotropika lainnya. “Pada tahun 2022 dari 951 perkara pidana, berhasil terungkap 374 kasus dan sepanjang tahun 2023 terdapat 1.190 perkara, dan 905 kasusnya berhasil diselesaikan,” terangnya.

Menurut Kapolres, bahwa angka kecelakaan lalulintas di wilayah hukum Polres Lampung Timur, tahun 2022 mencapai 184 kasus, sementara sepanjang tahun 2023 turun menjadi 170 kasus. Menurutnya peningkatan kesadaran tentang tertib berlalulintas ditengah-tengah masyarakat, menjadi salah satu faktor yang sangat penting, untuk menekan resiko terjadinya jatuhnya korban jiwa dan kerugian materiil dijalan raya.

“Satuan Lalulintas Polres Lampung Timur, harus bekerja lebih optimal, untuk meminimalisir angka pelanggaran lalulintas yang meningkat di tahun 2023 yaitu 224 kasus, dibandingkan pada tahun 2022 lalu, yang hanya mencapai 208 kasus,” katanya. (Red)

Lampung Timur, sinarlampung.co-Ribuan perangkat Desa se Kabupaten Lampung Timur belum menerima gaji atau penghasil tetap (Siltap) pada termin ke-empat tahun 2023. Padahal Siltap mereka bersamaan dengan gaji ASN yang dianggarankan di APBD, total untuk siltap perangkat desa tidak termasuk Kadus bisa mencapai Rp12 Miliar.

Kabupaten Lampung Timur terdiri dari 264 desa, masing-masing desa memiliki setidaknya tiga orang kasi dan tiga kaur serta satu sekretaris desa, juga ada beberapa orang kepala dusun. Besaran gaji atau siltap untuk kasi dan kaur serta kadus, masing-masing sebesar Rp2.025.000 setiap bulan nya. Sedangkan sekretaris desa menerima Rp 2.250.000 perbulan.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Yudi Irawan mengatakan pihak sudah mengajukan ke Keuangan. Jadi penyalurannya menjadi kewenangan Keuangan. “Dinas PMD sudah mengusulkan ke keuangan. Kewenangan penyaluran ada di keuangan,” kata Yudi Irawan singkat melalui WhatsApp, Kamis 4 Januari 2024.

Mantan pejabat di Lampung Timur mengatakan tidak mungkin tak terbayar siltap perangkat desa jika Pemkab taat aturan dalam penggunaan anggaran. Karena dana siltap telah masuk di dalam APBD. “Logikanya, kalau ASN gajian, perangkat desa ya terima siltap. Karena dianggarkan dalam satu tahun APBD,” ujar pensiunan lama bertugas di BPKAD.

Menurutnya, bila saat ini ribuan perangkat desa di Lamtim belum menerima siltap, itu akibat dari ketidakdisiplinan dalam tata kelola keuangan. “Ingat ya, dalam urusan pembayaran siltap ini, undang-undang maupun peraturan pemerintahnya sudah jelas. Jangan dipermainkan. Makanya, kepala daerah jangan sok-sokan nambah anggaran yang tidak tersedia. Kalau sudah begini kan pusing sendiri dan rusak namanya di masyarakat,” ucapnya.

Karena itu, dia mengingatkan Bupati Lampung Timur Dawam Rahardjo menyetop penggunaan anggaran yang tidak sesuai ketentuan, utamanya mengotak-atik APBD. Karena hal tersebut akan membuatnya “tersandera” oleh perilakunya sendiri. “Segera berikan hak perangkat desa. Jangan mendzolimi mereka, nanti kena karmanya,” ujarnya.

Saat ini ribuan perangkat desa di Lampung Timur mengharapkan pembayaran siltap mereka. “Kami yang terdiri dari sekretaris desa, para kepala seksi (kasi), dan kepala urusan (kaur) serta kepala dusun (kadus), kembali harus bersabar menunggu sesuatu yang belum jelas juga kapan akan dibayarkan,” tulis salah seorang perangkat desa di Lampung Timur melalui WhatsApp, kepada wartawan, Rabu 3 Januari 2024 siang.

Kabupaten Lampung Timur terdiri dari 264 desa, masing-masing desa memiliki setidaknya tiga orang kasi dan tiga kaur serta satu sekretaris desa. Juga ada beberapa orang kepala dusun. “Kalau ditambah dengan siltap kepala dusun, bisa jadi utang pemkab dua kali lebih besar. Mengingat jumlah kepala dusun jauh lebih banyak dari kasi dan kaur serta sekretaris desa,” katanya. (Red)

Lampung Timur, sinarlampung.co-Kejaksaan Negeri Lampung Timur mulai mengusut dugaan tindak pidana korupsi penggunaan anggaran makan minum Bupati-Wakil Bupati Lampung Timur tahun anggaran 2022. Sumber wartawan menyebutkan, Tim Jaksa menjadwalkan pemeriksaan kepada PPK dan PPTK kegiatan makan minum tersebut.

Baca: Modus Nota Palsu Belanja Makan Minum di Pemkab Lampung Timur, Humanika Minta APH Usut dan Tangkap Pelakunya 

Baca: Apa Kabar Anggaran Makan Minum TA 2022 yang Menggembung Rp5,4 M di Setda Lamtim?

Kasus dugaan korupsi anggaran makan minum Bupati dan Wakil Bupati itu dilaporkan Johan Abidin, warga Dusun V Gunung Sugih Besar, Sekampung Udik, ke Kejati Lampung, yang kemudian oleh Kejati Lampung dilimpahkan ke Kejari Lampung Timur. Dan tim intelijen Kejari dikabarkan telah melakukan wawancara kepada beberapa pihak terkait.

Bocoran di Lampung Timur, pada pekan pertama tahun 2024 pihak penyidik Kejari akan memulai kegiatan dengan melakukan pemeriksaan terhadap PPK dan PPTK kegiatan makan minum Bupati Dawam Rahardjo dan Wabup Azwar Hadi tahun 2022.

“Kejari terus bekerja. Pelan memang, tapi on the track. Pengawasan berbagai elemen masyarakat sangat dibutuhkan agar proses hukum perkara dugaan korupsi urusan makan minum bupati dan wabup ini bisa terus berjalan. Kawan-kawan di Kejari membutuhkan support masyarakat dalam penegakan hukum. Ini kan menyangkut lingkaran utama petinggi Pemkab Lamtim,” kata sumber di Kejari Lampung Timur.

Informasi lain menyebutkan, dalam kasus dugaan korupsi anggaran makan minum itu, tersembunyi ada pengembalian uang ke kas daerah sebesar Rp600 juta. Yang mengembalian uang itu adalah Gunawan, Kabag Umum Pemkab Lamtim tahun 2022 lalu. Gunawan belum mau memberi keterangan terkait pengembalian uang itu.

Dilangsir media Medio Desember 2023 lalu, Wabup Azwar Hadi sempat mendatangi Kantor Kejari Lampung Timur di Sukadana. Namun tidak didapat informasi jelas apa kepentingan politisi Partai Golkar tersebut bertandang ke kantor APH itu.

Sumber wartawan Selasa 26 Desember 2023 pekan lalu, menyatakan, sampai saat ini kasus dugaan kejahatan anggaran itu masih ditangani tim intelijen, belum dilimpahkan ke bagian pidana khusus. Jika masalah ini akan selesai dengan dikembalikannya kerugian negara, Johan Abidin sebagai pelapor, menyatakan akan mengambil langkah lain bila sampai Kejari menghentikan proses hukum perkara tersebut.

“Kasus berindikasi korupsi tidak boleh berhenti hanya karena kerugian keuangan negara telah dikembalikan. Apalagi dalam perkara ini secara nyata telah terbukti adanya niat mengangkangi uang rakyat Lamtim dengan cara memalsukan kuitansi dan mark up. Dan baru punya kemauan mengembalikan setelah perkaranya ditangani Kejari,” kata Johan Abidin kepada wartawan.

Johan mengaku terus memantau perkembangan perkara ini. Semata-mata agar praktik korupsi di lingkungan Pemkab Lamtim bisa diungkap terang benderang dan membawa perbaikan bagi tatanan pemerintahan ke depan.
Sebagaimana diketahui, pada LHP BPK RI Perwakilan Lampung atas Laporan Keuangan Pemkab Lamtim Tahun 2022, yang dirilis 16 Mei 2023 silam, diuraikan adanya indikasi kejahatan anggaran pada belanja makan minum bupati-wabup setempat sebanyak Rp 1,6 miliar.

Modusnya dengan memalsukan tandatangan, cap, dan mark up atas belanja yang sebenarnya. Seperti temuan pada CV S sebagai penyedia jasa makan minum, tercatat menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebesar Rp 1.017.418.000. Faktanya, terdapat selisih dengan nilai belanja yang sebenarnya mencapai Rp656.304.750.

Lalu Rumah Makan B, yang didalam SPJ sebagai penyedia jasa makan minum sebesar Rp267.438.000. Kenyataannya, tidak pernah ada transaksi. Pun Rumah Makan SR, yang ditulis menerima jasa penyediaan makan minum untuk bupati-wakil bupati sebesar Rp 363.600.000, dan Warung D yang ditulis menerima jasa sebanyak Rp 477.900.000. Kedua tempat usaha ini sama sekali tidak pernah menerima jasa penyedia makan dan minum sebagaimana SPJ yang disampaikan ke BPK. (red)