Kategori: Lampung Utara

Lampung Utara, sinarlampung.co-Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Utara mulai mengusut dugaan penyalahgunaan anggaran hibah langsung Pemda Lampung Utara kepada Komisi Pemilih Umum (KPU) untuk Pilkada Serentak 2024. Setelah memeriksa pihak pejabat Kesbangpol, Kejari memeriksa Sekertaris KPU  Horizon, Rabu 2 Juli 2025.

Baca: Usut Dugaan Korupsi Anggaran Rp40 Miliar Hibah Pilkada 2024 di KPU Lampung Utara, Indikasi Satu Kegiatan Dua Mata Anggaran dengan APBN?

Seperti diketahui, KPU mengelola Rp40 miliar anggaran hibah dari APBD Kabupaten Lampung utara. Dari hasil temuan BPK seharusnya ada pengembalian dana yang ditaksir lebih dari Rp12 miliar-an. Namun didalam perjalanan, hanya sekitar Rp4,9 miliar lebih yang dikembalikan ke kas daerah.

Di Kejaksaan Negeri terlihat Sekretaris KPU Lampung Utara, Horizon, terlihat tergesa-gesa meninggalkan kantor Kejaksaan Negeri pada Rabu, 2 Juli 2025, sambil membawa berkas. Kepada wartawan Horizon mengaku bahwa kedatangannya adalah untuk melakukan silaturahmi. “Cuma silaturahmi kok, enggak ada yang lain. Kalau pemanggilan pasti ada suratnya,” kata Horizon, bergegas meninggalkan lokasi.

Horizon sempat mengakui bahwa masih ada berkas yang harus dilengkapi terkait undangan dari Kejaksaan Negeri Lampung Utara. “Ada berkas yang belum lengkap. Harus kami lengkapi. Mengenai kapan, saya juga belum tahu,” katanya.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Ready membenarkan kedatangan Sekretaris KPU tersebut. Dia menyebut kedatangan Sekertaris KPU berdasarkan undangan wawancara, dan bukan panggilan resmi, sebelum penyelidikan lebih lanjut. “Ini sifatnya hanya undangan untuk memenuhi keterangan. Hari ini kita panggil untuk wawancara,” ujar Ready. 

Ready mengatakan bahwa pemanggilan ini sejak beberapa waktu lalu. Namun Ready belum bisa memberikan keterangan lebih terkait siapa yang mendapat panggilan dan materi yang terperiksa. “Ini sudah yang kedua kalinya, untuk mengumpulkan keterangan. Masih dalam proses,” ujar Ready.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Utara juga telah mengintensifkan koordinasi dengan BPKP mengenai masalah dana hibah pilkada yang dikelola oleh KPU Lampung Utara itu. 

Berdasarkan hasil pertemuan pimpinan DPRD dengan BPKP Perwakilan Lampung, pada Selasa, 10 Juni 2025, masalah ini masuk dalam ranah pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Karena tidak mendapatkan penjelasan rinci, kami langsung mendatangi BPKP Provinsi Lampung untuk mengetahui duduk perkara. Serta peraturan yang berlaku,” kata Ketua DPRD Lampung Utara, M. Yusrizal, menanggapi hasil pertemuan dengan BPKP-RI di Bandar Lampung. (Red)

Lampung Utara, sinarlampung.co-Penggiat anti korupsi Lampung utara menunggu respon Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Utara, atas laporan dugaan Korupsi pengelolaan anggaran p40 miliar lebih dana untuk Pilkada tahun 2024 di KPU Lampung Utara. Kasusnya sudah dilaporkan ke Kejari oleh LSM  Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Pemantauan & Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (DPC LP3K-RI) Lampung Utara, sejak 26 Mei 2025 lalu.

“Kasus itu sudah satu bulan kami laporkan ke Kejari Lampung Utara. Temuan awal kami ada Dana Hibah Rp7 Miliar KPUD Lampura, yang tidak sesuai peruntukannya. Dana tersebut justru digunakan untuk rehab kantor dan digunakan untuk kebutuhan lain yang tidak sesuai dengan keperuntukannya, menelan hingga Rp900 juta lebih,” kata  Ketua LP3K-RI Lampung Utara Mintaria Gunadi.

Laporan itu, kata Gunadi seharunya menjadi pintu masuk membuka tabir penggunaan Rp40 miliar anggaran ibah di PU, karena hibahnya adalah untuk anggaran Pilkada serentak di Kabupaten Lampung Utara tahun 2024.

Menurutnya, berdasarkan keterangan beberapa narasumber, termasuk Kepala Badan Kesbangpol, Kabag Hukum dan pengamat di Lampung Utara, seharusnya ada pengembalian dana yang ditaksir lebih dari Rp12 miliar-an. Namun didalam perjalanan, hanya sekitar Rp4,9 miliar lebih yang dikembalikan ke kas daerah.

“Kita hari ini, sudah melaporkan KPU Lampung Utara atas pengaduan masyarakat, terkait kabar yang menjadi atensi publik mengenai dana hibah langsung KPU dari APBD Pemerintah kabupaten Lampung Utara. Anggaran Rp40 miliar itu cukup fantastis, yang tertuang dalam NPHD untuk tahapan-tahapan Pilkada,” kata Gunadi.

GUnadi berarap Kejaksaan Negeri Lampung Utara menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut. “Laporan ini juga kita tembuskan ke Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI), Kejaksaan Agung, BPK, dan Kejati Lampung. Harapan kita agar ini dibuka secara terang benderang. Jangan hanya tajam terhadap pegawai kecil, dan kepala desa saja,” ujar dia.

Dia menambahkan bahwa kegunaan dana hibah itu sebenarnya bukan untuk proyek rehab kantor KPU ataupun lainnya diluar perjanjian hibah. Sesuai arahan KPU-RI bahwa hibah langsung pilkada itu tak diperbolehkan untuk sarana dan prasarana. Bahkan, kata dia, LP3K-RI mencatat adanya dugaan penyimpangan (fiktif) anggaran sosialisasi yang nilainya fantastis. Mencapai lebih dari Rp1 miliar, saat sosialisasi C-6 kepada Masyarakat.

Gunadi menegaskan, yang seharusnya dilaksanakan di 23 kecamatan, namun di indikasi itu tidak direalisasikan dilapangan. “Termasuk itu, yang kita pertanyakan. Dikemanakan anggaran ini, padahal jelas nilainya besar,” ujarnya.

Atas laporan itu, Kejari Kabupaten Lampung Utara menyatakan akan menindak lanjuti laporan tersebut. Laporan tersebut terkait dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang, terkait dana hibah langsung pilkada di KPU Lampura.  “Kami dari kejaksaan pada prinsipnya akan menindak lanjuti laporan dari masyarakat ini. Tidak hanya di kasus KPU, soal sengketa hibah langsung pilkada. Melainkan juga laporan – laporan lainnya,” kata Kasie Intel Kejari Lampura, Ready Mart Handry Royani, S.H. Kamis 22 Mei 2025 lalu.

Kendati demikian, untuk melakukan proses harus melihat kondisi. Seperti halnya dalam kasus hibah langsung pilkada dilaksanakan di KPU Kabupaten Lampung Utara. “Kalau bicara masalah proses, sebelumnya kan saya sudah memberi keterangan. Saat ini masih dalam perhitungan BPK, jadi sifatnya masih menunggu,” katanya.

Penggunaan Hibah KPU

Untuk diketahui KPU Kabupaten Lampung Utara awalnya menerima dana hibah pilkada sebesar sekitar Rp40 miliar dari NPHD pemerintah daerah. Namun, dana telah dikembalikan Rp4,97 miliar.Dana hibah Pilkada untuk KPU Kabupaten Lampung Utara itu juga dipergunakan untuk perbaikan kantor yang menghabiskan anggaran miliaran rupiah. 

Pada Selasa, 22 April 2025, anggaran sisa hibah pilkada KPU sebesar Rp10 miliar hanya menyisakan Rp4,97 miliar. Sebesar Rp5 miliar telah terpakai, termasuk untuk kegiatan sosialisasi (FGD) yang menelan biaya sekitar Rp1 miliar.

Sisa dana hibah, yang mencapai sekitar Rp2 miliar, untuk perbaikan gedung dan pengadaan peralatan. Penggunaan anggaran ini meliputi belanja peralatan dan mesin pendukung pilkada sebesar Rp468 juta, pengadaan mebel Rp400 juta, serta rehabilitasi gedung yang menghabiskan Rp350 juta. 

Menurut sumber, perbaikan kantor dan pengadaan mebel bertujuan untuk menghabiskan sisa anggaran setelah penetapan. “Dari sisa anggaran, lebih dari Rp2 miliar sudah terserap untuk rehabilitasi dan pengadaan,” ujar sumber di KPU, pada Rabu, 22 April 2025. 

Seorang komisioner KPU menyatakan kegiatan ini memang sengaja meskipun sebenarnya terlarang. “Anggaran hibah ini harus untuk kegiatan,” ungkapnya.

Kepada wartawan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Lampung Utara, Mat Soleh, menjelaskan bahwa laporan penggunaan dana hibah yang diterima oleh Kesbangpol hanya bersifat sementara. “Audit menyeluruh akan dilakukan oleh APIP dan BPK,” kata Mat Soleh kepada wartawan di Lampung Utara, pada Senin, 21 April 2025.

Menurut Mat Soleh, kemungkinan ada tambahan pengembalian dana tergantung hasil audit oleh BPKP dan APIP. “Sesuai dengan aturan, pengembalian dana hibah merupakan keharusan. Kami sudah menyiapkan laporan dan mengirimkan surat ke BPKP untuk konsultasi lebih lanjut,” tegasnya.

Aturan merujuk pada Pasal 20 (3) Permendagri No. 41/2020 yang mengharuskan penyelenggara pemilihan untuk mengembalikan sisa anggaran yang tidak terpakai. Mat Soleh menegaskan bahwa jika ada perubahan anggaran setelah pilkada selesai, maka hal itu akan mengikuti prosedur yang berlaku.

Atensi KPK

Ketua DPC LP3K-RI Lampung Utara Mintaria Gunadi menyebutakn pihaknya mendapat respon dari Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas) di Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI). “Secara resmi telah diterima dan kini masih sedang ditelaah Direktorat pengaduan KPK RI dalam hal besaran dari nilai kerugian dan apakah KPU tergolong pejabat negara,” ujar Mintaria Gunadi, yang mengaku sudah dihubungi petugas KPK atas laporannya, pada Minggu 22 Juni 2025.

Mintaria Gunadi, menyebutkan pihaknya juga telah melampirkan bukti bukti petunjuk di KPK RI. “Jadi kami juga berharap pengaduan kami di KPK RI terkait dugaan Korupsi Dana Hibah (DH) Lansung Pilkada 2024, di KPU Lampung Utara, bisa diproses,” katanya.

Bukti pertama yang dilampirkan adalah tidak di kembalikan oleh PA KPU Dana Hibah sebesar Rp7 miliar pasca di tetapkan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara. Setelah 3 (tiga) bulan sesuai dengan hasil konsultasi bersama BPKP yang di lakukan Pemerintah Daerah Lampung Utara. Sedangkan dalam Keputusan KPU Nomor 2 Tahun 2025 atas penetapan keputusan Bupati / Wakil Bupati hasil Pilkada 2024 diputuskan pada tanggal
9 Januari 2025.

Bukti yang kedua adalah PA KPU telah melakukan Perubahan Penggunaan Dana Hibah di luar tahapan Pilkada 2024 dan tampa memiliki dasar hukum yang kuat sebesar Rp7 miliar. Bukti yang ketiga adalah pada rincian perubahan penggunaan Dana Hibah Pilkada Lampung Utara 2024 sebesar Rp40 miliar berpotensi tumpang tindih dengan sumber dana APBN dan APBD Provinsi Lampung. (Red)

Lampung Utara, sinarlampung.co-Bupati Lampung Utara, Hamartoni Ahadis berikan sanksi hukuman disiplin terhadap Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Hendri. Saksi tersebut pasca viral foto dan video syur dengan wanita muda, di kamar hotel di Bandar Lampung.

Sangsi untuk Henri tertuang dalam surat Surat Keputusan Bupati nomor B/246/03-LU/HK/2025 yang ditandatangani langsung oleh Hamartoni Ahadis tertanggal 04 Juni 2025. Dalam surat disebutkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Hendri dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Sudah kita panggil, dan surat teguran tertulis hukuman disiplin PNS sudah diserahkan secara langsung dengan yang bersangkutan,” kata Asisten I Setdakab Lampura, Mankodri, Senin, 16 Juni 2025 petang.

Mankodri juga menjelaskan, Hendri dinyatakan melanggar kode etik dan kode prilaku selaku PNS di lingkungan instansi Pemkab Lampung Utara. Diketahui, hasil pemeriksaan terhadap Hendri, sang Kadis itu mengakui bersama wanita lain yang bukan pasangan sah, meskipun tidak melakukan perbuatan asusila, namun bertentangan dengan kode etik dan kode prilaku PNS, serta berpotensi mencoreng nama baik PNS dan Pemkab Lampung Utara.

Plt Inspektorat Lampung Utara, Tomy Suciadi membenarkan, kadis Industri dan Perdaggangan Lampung Utara sudah dipanggil dan sudah dikenakan Sangsi dan dibuat secara tertulis oleh Bupati Hamartoni Ahadis hari Jum’at, melalui Asisten Satu Mankodri. “Sudah dipanggil dan sudah dikenakan sangsi tegas oleh Bupati Hamartoni secara tertulis, melalui Asisten Satu Mankodri ” Jelas Tomy.

Sebelumnya terkait viralnya foto sang kadis bersama wanita lain dianggap telah berbuat amoral buruk. Hal itu disampaikan, Wakil Rektor Umko Dr. Suwardi, S.H., M.H., CM., CPCLE yang meminta kepada Bupati Hamartoni Ahadis, menempatkan pejabat disesuaikan dengan pendidikan akademisnya, serta memiliki track record yang baik selama menjadi ASN.

“Selaku akademisi di Lampura tentunya sangat menunggu keputusan dan kebijakan Bupati Hamartoni menentukan pejabat- pejabat yang layak dapat berkerja malayani dan membangun Lampura kedepannya. Buang saja pejabat yang sering bermasalah, baik secara moral, narkoba, malas bekerja, dan tidak memiliki terobosan untuk membangun Kabupaten Lampung Utara,” kata Suwardi.

Gunjingan ASN Lampung Utara

Sebelum ramai menjadi gunjingan atas beredarnya video syur dan foto mesra yang diduga mirip dengan salah satu Kepala Dinas di Kabupaten Lampung Utara berinisial HD bersama seorang wanita muda yang terekam sedang asyik berduaan layaknya pasangan suami istri di salah satu kamar hotel berbintang di Kota Bandar Lampung.

“Benarkah bapak HD itu punya wanita simpanan, rame kok kabar prilaku kadis di Lampung Utara selama ini mengenai wanita,” kata salah satu ASN di salah satu kecamatan Lampung Utara.

Selain beredarnya video berkonten seksual, photo kebersamaan sosok mirip HD bersama wanita muda itu juga turut beredar. Bahkan sempat beredar dikalangan wartawan. 

Hendri Membantah

Kepala Dinas (Kadis) Perdagangan dan Perindustrian Hendri menegaskan bahkan kabar yang beredar adalah isu dan tudingan tak berdasar dan dapat dikatakan hoaks. Menurut Hendri yang dilangsir Lintaslampung.co, menyebut bahwa foto=foto itu adalah saat dirinya diundang oleh sahabatnya yang ada di Bandar Lampung. 

Dalam ruangan itu, tidak hanya ada dirinya seorang. Ada enam orang disana, empat laki-laki, dan dua orang wanita. Saat salah satu dari wanita itu mencoba merayu, namun tak direspon. Sedangkan pengambilan video dan foto itu juga tanpa sepengatahuan Hendri dan keempat rekannya yang lain. “Berita itu tidak benar. Hoaks itu, cerita kronologinya tidak seperti itu. Yang ambil video dan foto itu rekan wanita yang lain,” kata Hendri, Senin 19 Mei 2025.

Karena itu, kata Hendri dalam waktu dekat, dan jika memungkinkan pihaknya akan melaporkan ke pihak yang berwajib terhadap orang-orang yang telah menyebarkan isu, termasuk akun-akun palsu yang menebar kabar hoaks tersebut.

Hendri mengakui bahwa dirinya telah diperiksa oleh Inspektorat, dan hal yang sama yang disampaikan pada media ini juga disampaikan kepada APIP. “Sudah diperiksa hari ini sama Inspektorat, dan sudah saya jelaskan dalam pemeriksaan. Jika memungkinkan, dalam waktu dekat saya akan buat laporannya, bukti-bukti juga sudah saya kumpulkan, termasuk postingan akun palsu. Disini saya bukan berkilah atau mencari pembenaran. Silahkan konfirmasi juga ke Inspektorat ya Dinda,” ungkapnya. (Red)

Lampung Utara, sinarlampung.co-Lima ekor sapi bantuan program aspirasi DPR RI di Kecamatan Tanjungraja, Lampung Utara, dikabarkan dijual oleh kelompok penerima. Kelompok berdalih, atasa penjelasan dokter hewan sapi-sapi tersebut mengalami gangguan reproduksi atau majer. Namun pihak dokter hewan membantah hal tersebut, dan tidak pernah memberiakn keterangan itu.

Ketua kelompok penerima, Kemis, membantah tudingan bahwa sapi bantuan dijual begitu saja. Karena sapi yang dijual tersebut telah diganti dengan hewan lain karena kondisinya tidak produktif. “Sudah diganti karena yang lama majer,” kata Kemis, Senin 28 April 2025.

Kemis mengklaim, keterangan mengenai kondisi kelima sapi itu diperoleh dari dokter hewan. Dari total 20 ekor sapi bantuan, saat ini jumlahnya tetap 20 ekor, meskipun sebelumnya ada tiga ekor sapi yang mati dan tiga ekor anak sapi yang lahir. “Jumlahnya sekarang tetap 20 ekor,” ujarnya.

Keterangan Dokter Hewan

Pernyataan Kemis dibantah oleh Princen Arif Winata, dokter hewan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Lampung Utara. Princen menyatakan tidak mengetahui adanya pergantian kelima ekor sapi tersebut.

Menurut Princen pergantian sapi bantuan harus melalui prosedur resmi, termasuk penerbitan surat keterangan dari dinas yang menyatakan sapi tersebut bermasalah dalam reproduksi. “Saya belum pernah menyatakan bahwa kelima sapi itu majer,” kata Princen.

Princen menjelaskan, sapi bantuan yang dikembangkan kelompok di Tanjungraja merupakan jenis simmental, limosin, dan sapi putih, dengan harga per ekor sekitar Rp14 juta pada 2023. Bantuan tersebut berasal dari program aspirasi anggota DPR RI. “Bantuan tersebut total berjumlah 20 ekor sapi,” katanya.

Keterangan Dinas

Sejumlah fakta baru yang ditemukan menguatkan dugaan tersebut penyimpangan sapi bantuan tahun 2023 itu. “Sapi itu dipotong sebelum dijual oleh kelompok itu,” kata Sekretaris Dinas Perkebunan dan Perternakan Lampung Utara, Ria Yuliza, usai meninjau lokasi kelompok penerima yang bermasalah tersebut, Rabu 30 April 2025.

Ria mengatakan, alasan sapi majir (bermasalah dalam reproduksi) yang diklaim kelompok jelas tidak berdasar. Petugas kesehatan hewannya tidak pernah menyatakan bahwa sapi itu majer. “Dokter hewan kami belum pernah menyatakan itu,” tegasnya.

Selain permasalahan di atas, pihaknya juga mendapati banyaknya pelanggaran prosedur lainnya yang dilakukan oleh pihak kelompok tersebut. Pelanggaran pertamanya adalah kelima sapi pengganti yang dibeli oleh kelompok ukuran dan harganya tidak sesuai. Harganya mulai dari Rp8,5 juta hingga Rp11 juta. “Sapi-sapi penggantinya berusia 8 bulan sampai dengan 1 tahun alias sapi anakan,” kata dia.

Kemudian, tidak ada pihak terkait mulai dari Babinsa atau Bhabinkamtibmas hingga aparatur desa yang mengetahui rencana penjualan sapi bantuan itu. Dasarnya hanya musyawarah kelompok saja. “Ini jelas salah karena tidak boleh seperti itu,” tuturnya.

Pelanggaran selanjutnya adalah sapi-sapi bantuan itu tidak ditempatkan ke dalam satu kandang melainkan terpisah. Terdapat tiga kandang untuk menampung ke-20 sapi tersebut. Pihak kelompok beralasan, kesibukan anggotanya yang membuat mereka terpaksa mengambil keputusan tersebut.

Dalam kunjungannya, ia meminta jaminan dari pihak kelompok jika memang sapi-sapi pengganti itu memang hasil mereka beli. Bukannya hasil meminjam yang akan dipulangkan setelah pihaknya pergi. Terdapat surat pernyataan dari kelompok terkait status sapi itu.

Semua temuan ini akan mereka laporkan kepada Balai Veterina Lampung. Balai ini merupakan unit pelaksana teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, yang memiliki fungsi utama dalam bidang kesehatan. “Berdasarkan keterangan di lapangan ternyata persoalan penjualan ini juga sedang ditangani oleh pihak Polres Lampung Utara,” jelas dia. (Red)  

Lampung Utara, sinarlampung.co-Kontraktor rekanan pelaksana Proyek pembangunan jembatan Way Sabuk, yang melintas di Jalan Lintas Sumatera, Desa Bumi Nabung, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara, PT Bora Bora Teknik Indonesia (BBTI) menghilang pasca merampungkan pekerjaan proyek. Mereka pergi dengan meninggalkan janji palsu kepada warga desa sekitar lokasi jembatan, dan bon jutaan dua ulan makan minum di warung.

Mewakili masyarakat Desa Bumi Nabung, Abung Barat, Marsat Jaya, mengatakan pada prinsifnya masyarakat terutama sekitar lokai pembangunan jembatan sangat berterimakasih, pemerintah mewujudkan keinginan masyarakat, termasuk pada penggunan jalan yang melintasi Way Sabuk.

*Ucapan Terima kasih yang tak terhingga kepada Pemerintah yang telah mewujudkan keinginan masyarakat dan para pengguna jalan dengan terlaksananya penggantian jembatan Way Sabuk yang ada di Jalan Utama Lintas Sumatera, desa Bumi Nabung Kecamatan Abung Barat, Lampung Utara ini, Yang pada saat itu terasa memang sudah rusak berat dan sudah tidak layak lagi untuk di perbaiki, sehingga jembatan tersebut di bongkar dan di ganti dengan Pembangunan Jembatan yang baru,” kata Masrat Jaya kepada redaksi sinarlampung.co, Kamis 1 Mei 2025.

Namun, kata Marsat, saat proses pembangunan masyarakat sekitar lokasi proyek jembatan di janjikan berbagai hal terkait dampak pembangunan jembatan itu. Karena saat pembangunanbeberapa dinding rumah retak akibat kuatnya getaran alat pemadat. Kemudian Tugu tapal batas desa yang di rusak karean akses percepatan pembanguan poyek.

“Pagar rumah warga yang digusur karena dijadikan lintasan sementara. Tanah yang digunakan untuk untuk lintasan jalan dan jembatan sementara tidak di kembalikan seperti semula. Termasuk siring talut yang dirusak dibeberapa titik tidak diselesaikan. Sampai kini tugu pengganti dan pagar yang di gusur tidak diganti, tanah yang di gunakan untuk lintasan jalan dan jembatan sementara tidak di kembalikan seperti semula. Padahal mereka menjanjikan semuanya secara baik, kini mereka hilang, ini menyakitkan warga,” katanya

Kondisi saat ini, kata Marsat, jika turun hujan tanah longsor dan di perkirakan akan membentuk tebing terjal akibat tergerus air. Belum lagi mereka meninggalkan hutang makan pekerja dan karyawan selama dua bulan tidak dibayar.

“Ini miris, Bon warung atau hutang makan karyawan dan para pekerja jembatan selama dua bulan terakhir tidak di bayar oleh pihak kontraktor. Pihak kontraktor beberapa kali di hubungi tidak merespon dan seakan tidak peduli akan keluhan warga sekitar akibat dampak dari pembangunan jembatan tersebut,” ujarnya.

Marsat menjelaskan, Philipus sebagai Manager dan pelaksana lapangan juga menghilang dan tidak pernah muncul lagi di lapangan. Dia juga tidak lagi berkomunikasi dengan warga. Termasuk Hendrik sebagai Direktur Perusahaan PT. Bora Bora Teknik Indonesia sudah puluh bahkan ratusan kali di hubungi tidak pernah mau mengangkat teleponnya.

“Jika dalam waktu 3 x 24 jam kedepan Pihak PT. Bora Bora Teknik Indonesia selaku kontraktor dari pembangunan jembatan Way Sabuj tersebut tidak datang menemui masyarakat dan menyelesaikan segala urusannya maka warga Bumi Nabung yang terdampak akan melaporkan hal tersebut kepada pihak pihak dan instansi terkait dan akan mengambil langkah gugatan ke Pengadilan dalam penuntasan kasus tersebut,” katanya.

“Kami sampaikan kepada para awak media, demi sebuah keadilan kiranya berkenan dapat meliput dan merangkum kesebuah berita agar Pemerintah lebih berhati hati dalam proses penunjukan pekerjaan, dan tidak lagi melibatkan kontraktor yang merugikan negara maupun rakyat,” katanya. (Red)