Sinarlampung

Kategori: Lampung Utara

  • Tingkatkan Stabilitas Keamanan, Polresta Lampura Gelar Konferensi Pers

    Tingkatkan Stabilitas Keamanan, Polresta Lampura Gelar Konferensi Pers

    Markas Kepolisian Resort Lampung Utara (Mapolres Lampura) Saat Gelar Konferensi Pers Terkait Giat Kepolisian Guna Menjaga Kamtibmas Serta Kondusifitas Wilayah Kabupaten Lampung Utara (Kab. Lampura), Jum’at (23/02/2018) (Foto/Dok/Ardi)

    Lampung Utara (SL)-Markas Kepolisian Resort Lampung Utara (Mapolres Lampura) gelar konferensi pers terkait giat kepolisian guna menjaga Kamtibmas serta kondusifitas wilayah Kabupaten Lampung Utara (Kab. Lampura), Jum’at (23/02/2018). Hal ini dilaksanakan jelang Pilkada Serentak 2018 di kabupaten setempat.

    Kapolres Lampura AKBP Eka Mulyana, mengatakan jajarannya berhasil ungkap kasus sebanyak tiga belas kasus dengan empat belas orang pelaku dengan perincian berupa satu kasus Senpi ilegal dengan satu orang pelaku, dua kasus Curas dua pelaku, tiga kasus Curat dengan empat pelaku, dua kasus Curanmor dua pelaku, satu kasus Sajam satu pelaku, dua kasus Cabul terhadap  anak  serta dua kasus Tipu/ Gelap.

    “Barang Bukti (BB) yang berhasil diamankan sebanyak empat unit kendaraan roda dua, satu unit mobil Merk Mitsubishi T Pick Up T120ss, satu pucuk Senpi Rakitan beserta satu butir Amunisi, satu buah obeng, tiga buah plat nomor kendaraan. Uang tunai satu juta rupiah, satu bilah sajam, serta satu unit telepon genggam,” ujar Kapolres Lampiran, AKBP Eka Mulyana.

    Secara keseluruhan kasus yang mendapat sorotan khusus, yakni curanmor. Untuk itu, Kapolres Lampura mengimbau kepada masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaan dini dalam menjaga kendaraannya.

    “Terkadang kita sering lalai dalam menjaga kendaraan. Para pelaku kejahatan hanya butuh waktu sebentar saja untuk mencuri kendaraan tersebut,” tutur AKBP Eka Mulyana.

    Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Lampura, AKP Syahrial, saat mendampingi Kapolres, menambahkan untuk kasus kendaraan roda empat modus yang dilakukan pelaku yaitu dengan berpura-pura disuruh sama temannya mengambil mobil.

    “Untuk barang barang bukti sudah kita amankan beserta pelaku. Kasus yang berhasil kita ungkap ini berada di wilayah Kecamatan Bukit Kemuning Kab. Lampura. Meski begitu, ada kemungkinan tersangka dan rekan-rekannya juga melakukan aksi di luar wilayah. Komplotan ini masih dalam pengejaran petugas,” pungkas AKP Syahrial. (Ardi)

  • Fasilitas Jabatan Bupati Lampura Diminta Segera Serahkan Kepada Plt dr. Sri Widodo

    Fasilitas Jabatan Bupati Lampura Diminta Segera Serahkan Kepada Plt dr. Sri Widodo

    Dedy Andrianto, Sekretaris Fraksi Nurani Berkeadilan DPRD Lampura (Foto/Dok/Ardi)

    Lampung Utara (SL)-Belum diserahterimakannya fasilitas kedinasan jabatan Bupati Lampung Utara yang saat ini sedang dalam masa cuti diluar tanggungan negara kepada Plt. Bupati Lampura, dr. Sri Widodo, mendapat kecaman dari anggota DPRD setempat, Dedy Andrianto.

    Dikatakannya, sesuai dengan peraturan yang berlaku, Plt. Bupati memiliki hak dan kewenangan protokoler yang sama dengan Bupati.

    “Meskipun hak administrasi keuangan tetap melekat pada jabatan sebelumnya sebagai Wakil Bupati, namun dalam hal menjalankan fungsinya sebagai Plt. Kepala Daerah, hak dan kewenangan protokoler dr. Sri Widodo adalah sama sebagai Bupati Lampung Utara,” tegas Dedy Andrianto, Sekretaris Fraksi Nurani Berkeadilan, Rabu, (21/02/2018), di ruang kerjanya.

    Dikatakan Dedy lebih lanjut, sampai saat ini fasilitas kedinasan yang seharusnya diberikan kepada Plt. Bupati Lampura, dr. Sri Widodo, masih belum diserahterimakan.

    “Sebagai anggota legislatif Lampura saya mengecam keras atas tindakan yang terindikasi kuat tidak mengindahkan jabatan Plt. Bupati Lampura saat ini,” ujar Dedy Andrianto.

    Dijelaskannya, hak dan kewenangan Plt. Bupati Lampura, dr. Sri Widodo, yakni melaksanakan tugas dan fungsi kenegaraan dengan menggunakan seluruh fasilitas yang ditanggung oleh negara.

    “Plt. Bupati dr. Sri Widodo wajib melaksanakan tugas dengan menggunakan fasilitas Bupati Lampura. Baik itu berdinas di ruang kerja Bupati, menempati Rumah Jabatan Bupati, juga mengendarai kendaraan Dinas Bupati Lampung Utara,” ucap Dedy Andrianto.

    Secara terpisah, Ali Hanafiah, pemerhati kebijakan daerah Kab. Lampura, menyesalkan atas sikap dan kebijakan birokrasi Pemkab. Lampura yang hingga saat ini belum menyerahkan fasilitas negara kepada Plt. Bupati, dr. Sri Widodo.

    “Plt. Bupati Lampura, dr. Sri Widodo, harus melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya saat ini. Oleh karena itu, segala fasilitas yang melekat pada jabatan Bupati Lampung Utara secepatnya diberikan kepada dr. Sri Widodo,” ujar Ali Hanafiah, yang juga kader Partai Demokrat potensial kabupaten setempat. (Ardi)

  • BANGKIT BERZAYA Komitmen Tingkatkan Pembangunan di Lampura Berlandaskan Nilai Religi

    BANGKIT BERZAYA Komitmen Tingkatkan Pembangunan di Lampura Berlandaskan Nilai Religi

    Dedy Andrianto saat menyampaikan visi, misi, dan Program Kerja Bangkit Berzaya di hadapan Majelis Ta’lim se-Kelurahan Bukit Kemuning, 20-02-2018 (Foto/Dok/Ardi)

    Lampung Utara (SL)-Ibu Hj. Masnah Zainal Abidin yang didampingi Ibu Panca Nanda beserta rombongan menyambangi Majelis Ta’lim se-kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.

    Kunjungan yang dilaksanakan di kediaman salah seorang tokoh masyarakat setempat, pada Selasa, (20/02/2018) itu bertujuan untuk menyerap aspirasi serta mempererat silaturahmi.

    Disampaikan Eliawati, kehadiran. Hj. Masnah Zainal Abidin sebagai Pembina Majelis Siger Maghfiroh dihadapan seluruh pengurus Majelis Ta’lim yang ada di Kelurahan Bukit Kemuning memberikan semangat dan nuansa baru bagi perkembangan syiar agama Islam di daerah tersebut.

    “Ibu Hj. Masnah merupakan panutan kami selama ini. Namun, disebabkan kesibukan beliau, baru kali ini kita dapat berkesempatan bertemu dan menyampaikan apa yang menjadi berbagai persoalan yang ada selama ini,” tutur Eliawati.

    Sementara itu, Hj. Masnah Zainal Abidin menyampaikan bahwa pentingnya untuk terus meningkatkan syiar Agama Islam melalui beragam kegiatan keagamaan.

    “Majelis Ta’lim merupakan suatu sarana yang efektif dalam hal meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT sekaligus mempererat jalinan persaudaraan antarsesama manusia. Oleh karena itu, kita harus terus mempertahankan keberlangsungan majelis.ta’lim di tengah berbagai kendala yang ada,” papar Hj. Masnah.

    Dalam kesempatan tersebut, Dedy Andrianto, politisi handal kabupaten setempat yang mendampingi Hj. Masnah Zainal Abidin, menyampaikan visi, misi d Program Bangkit Berzaya terkait dengan komitmen untuk terus Istiqomah dalam menyiarkan ajaran Agama Islam serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.

    Ibu Hj. Masnah Zainal Abidin Yang Didampingi Ibu Panca Nanda Beserta Rombongan (Foto/Dok/Ardi)

    “Memasuki masa kampanye jelang pelaksanaan Pilkada Lampura 27 Juni 2018 mendatang, Calon Bupati Hi.Zainal Abidin dan Calon Wakil Bupati M. Yusrizal berpesan agar kita senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan. Slogan Bangkit Berzaya mengandung makna berkomitmen penuh untuk terus Istiqomah dengan hati dan niat yg jujur guna meningkatkan pembangunan yang bermatra pada nilai-nilai keagamaan yang luhur,” ujar Dedy Andrianto.

    Ditambahkan Dedy lebih lanjut, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kab. Lampura pada masa mendatang senantiasa mengedepankan norma keagamaan dengan meningkatkan ketakwaan sebagai wujud ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT. (Ardi)

  • Wartawan Medinas Diserang Orang Tidak Dikenal Di Dinas PU?

    Wartawan Medinas Diserang Orang Tidak Dikenal Di Dinas PU?

    Ilustrasi (Foto/Dok/Google)

    Lampung Utara (SL)-Insiden tidak menyenangkan terjadi terhadap seorang wartawan media nasional (Medinas) Hendra Antoni, pasalnya dirinya yang hendak berkoordinasi dengan Kepala Bidang Penataan Ruang, Dinas PUPR Lampura, terkait dengan pemberitaan rusaknya drainase yang baru dibangun, akan tetapi yang bersangkutan (Kepala Bidang) sedang tidak ada di ruangan, Selasa (20/2/2018).

    Mengetahui kepala bidang itu tidak ada di ruangan, Hendra wartawan bergegas meninggalkan kantor Dinas PUPR. Namun berselang waktu sekitar setengah jam Hendra dihadang oleh beberapa orang yang tidak dikenal.

    “Sepulang saya dari Dinas PU saya dihadang oleh orang yang tidak dikenal, kemudian mereka menanyakan, kamu wartawan ya?  Saya jawab iya, emang ada apa pak? Tapi orang itu membentak saya dengan nada tinggi dan berkata, kamu jangan seperti itu lagi ya,” ujar Hendra menirukan ucapan orang yang diduga sebagai preman tersebut.

    Tak lama mereka cek cok adu mulut, beberapa orang yang tidak dikenal itu langsung mengeluarkan senjata tajam jenis Laduk (Golok) dan menyerang wartawan tersebut.

    “Orang itu mengeluarkan golok langsung menyerang saya, tapi saya mengelak, namun bacokan itu mengenai motor saya sampai body depan motor pecah,” terang Hendra kepada media.

    Hendra mengakui dirinya tidak tahu maksud mengapa beberapa orang yang tidak dikenal yang diduga preman berbuat jahat kepadanya, jika dikatakan ingin merampok, tetapi kendaraan Hendra beserta barang -barang lainnya tidak ada yang dirampas oleh preman tersebut.

    “Jelas preman ini pasti sengaja ingin melukai supaya saya tidak melanjutkan pemberitaan yang saya muat. Kalau mereka mau merampok saya kenapa barang-barang saya tidak ambil,” imbuhnya.

    Sebelumnya Hendra memberitakan proyek pembangunan saluran Drainase Dinas Perkerjaan Umum, Tata ruang dan Perhubungan kabupaten Lampung utara melalui kebijakan penunjukan langsung yang dikerjakan rekanan Dinas PU tersebut yang ambruk.

    Berdasakan narasumber seorang Babinsa Sersan Johansah, Senin (19/02), Desa Suka mulya, Gunung katon, Karang waringin, Sukasari, tepatnya di desa Tanjung Beringin kecamatan Tanjung raja mengatakan selain ambruk, di lokasi juga tidak terpasang papan proyek, tampak kerusakan yang amat parah.

    Selain dari sebagian bangunan drainase yang ambruk, tampak terjadi longsor, tiang listrik yang belum ambruk juga mengalami keretakan yang signifikan pada bagian cor rambat beton/rigit, padahal ini akses satu satunya menuju 4 desa yang terkenal Way Gendot.

    “Kualitas pekerjaan tersebut, kuat dugaan lemahnya pengawasan dari pihak Dinas PU sehingga proyek itu dikerjakan asal jadi. Karena bangunan tersebut baru dua bulan selesai dibangun, namun sudah ambruk,” ungkap Babinsa Johansah.

    Menurut bhabinsa itu memang yang ambruk tersebut tidak semua bangunan saluran drainase dengan panjang hampir +-200 meter, “tapi lihat saja kualitas bangunannya jauh dari yang diharapkan. dan juga tidak menutup kemungkinan seketika di guyur hujan yang lebat bisa saja tiang listrik ikut ambruk”, tegas Johansah. (red)

  • Desa Kalibening Raya Tuntaskan Infrastruktur Desa dengan DD 2017

    Desa Kalibening Raya Tuntaskan Infrastruktur Desa dengan DD 2017

    Kades Kalibening Raya, Rudi Fadli Berbincang Dengan Wartawan Sinarlampung.com (Foto/Dok/Ardi)

    Lampung Utara (SL)-Pelaksanaan beragam program pembangunan saat ini dititiktekankan melalui proses dan pola bottom up.

    Seperti disampaikan Kepala Desa Kalibening Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, Rudi Fadli, sesuai dengan instruksi Presiden RI yang terkandung dalam visi dan misi nawacita, yakni perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus dimulai dari desa.

    “Saat ini, seluruh desa yang ada di Negara Republik Indonesia sangat terbantu dengan adanya bantuan yang disalurkan melalui Dana Desa maupun berbagai subsidi lainnya yang berdampak langsung dengan tercapainya percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan melibatkan peran serta masyarakat secara aktif,” ungkap Kades Kalibening Raya, Rudi Fadli, kepada sinarlampung.com, Selasa, (20/02/2018), di ruang kerjanya.

    Diketahui, pendapatan Desa Kalibening Raya pada tahun anggaran 2017 senilai Rp.1.171.770.439,- dengan perincian serapan melalui Dana Desa (DD) sebesar Rp.778.266.033,-. Melalui Alokasi Dana Desa (ADD) senilai Rp.377.477.028,-, serta bantuan keuangan dari APBD Provinsi Lampung senilai Rp.6.000.000,-

    Dijelaskan Sekretaris Desa Kalibening Raya, Sutiono, untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa digunakan sejumlah Rp.569.974.000,-. Sementara, untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa senilai Rp.339.646.500,-. Bidang Pembinaan Masyarakat sebesar Rp.197.140.000,- Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp.15.000.000,-. Serta untuk pembiayaan BUMDesa senilai Rp.50.000.000,-

    “Dari total dana untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa, Tim Pelaksana Kegiatan telah menyelesaikan 8 (delapan) item pekerjaan,” tutur Sutiono, (20/02/2018), saat menemani awak media meninjau hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan seluruhnya.

    Dijabarkannya, jenis pekerjaan infrastruktur yang telah diselesaikan meliputi pembuatan drainase/siring pasang sejauh 1.356 m yang terletak di Dusun 1, 2, dan 3. Lalu, pekerjaan tembok penahan tanah (TPT) sepanjang 40 m, terletak di Dusun 2. Pembangunan jalan rabat beton sepanjang m di Dusun 2. Pembangunan gedung PAUD/TPA di Dusun 2. Pembuatan gorong plat sebanyak 5 (lima) unit dan gorong-gorong biasa sebanyak 60 unit, terletak di Dusun 1, 2, dan 3.

    “Selain itu, kami juga telah menyelesaikan rehab Puskesmas di Dusun 1, Rehab kantor desa serta rehab jalan di Dusun 2,” papar Sutiono.

    Diharapkan, dengan diselesaikannya beragam pembangunan infrastruktur di Desa Kalibening Raya, masyarakat setempat dapat merasakan secara langsung hasil pembangunan dimaksud.

    “Apa yang sudah dilaksanakan ini tentunya berdampak positif bagi peningkatan kualitas hidup warga desa secara menyeluruh,” pungkas Kades Rudi Fadli yang diamini Sekdes Sutiono. (Ardi)

  • Tak Ada Kejelasan, Wakil Rakyat Pertanyakan Anggaran Sekretariat DPRD Lampura

    Tak Ada Kejelasan, Wakil Rakyat Pertanyakan Anggaran Sekretariat DPRD Lampura

    Sejumlah Wakil Rakyat Lampura Sambangi Kantor Perbendaharaan BPKAD Lampura, Senin, (19/02/2018) (Foto/Dok/Ardi)

    Lampung Utara (SL) – Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara (Lampura) menyambangi kantor Perbendaharaan, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten setempat, Senin (19/02/2018), guna mempertanyakan sejumlah anggaran yang hingga saat ini belum ada kepastian.

    Ketua Komisi II DPRD Lampura, Wansori, mengatakan kegiatan DPRD yang dilakukan belakangan ini memakai dana pribadi anggota dewan.

    “Tersendatnya sejumlah anggaran disebabkan kinerja staff di Sekretariat DPRD menurun. Oeh sebab itu, kami akan segera menggelar hearing guna membahas persoalan macetnya sejumlah anggaran di DPRD,” tegas Ansori, kepada sinarlampung.com, di lokasi.

    Sementara itu secara terpisah, Nofriyansah, salah satu ASN yang bekerja di bidang Perben DPKAD Lampura, membenarkan jika sejumlah anggota DPRD mendatangi kantornya, Senin, (19/02/2018).

    “Kedatangan sejumlah anggota DPRD Lampura hanya untuk mempertanyakan tarkait macetnya sejumlah anggaran di DPRD. Hal ini sebenarnya hanya miskomunikasi saja. Kalau di Kantor Perbendaharaan tidak ada masalah. Yang salah itu staff di DPRD,” terangnya. (Ardi)

  • Netralitas Penyelenggara Deklarasi Kampanye Damai Dipertanyakan

    Netralitas Penyelenggara Deklarasi Kampanye Damai Dipertanyakan

    Kendaraan Hias Paslon Nomor Urut 3 Bercorak Mobil Panser Milik TNI (Foto/Dok/Ardi)

    Lampung Utara (SL)-Pelaksanaan Deklarasi Kampanye Damai yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Utara (Kab. Lampura), Minggu, (18/02/2018), dipusatkan di area parkir Stadion Sukung Kotabumi, mendapat sorotan serius.

    Disampaikan Dedy Andrianto, jelang sesi pawai Kampanye Damai, kendaraan hias yang digunakan tim paslon bernomor urut 3 (tiga), menggunakan kendaraan dengan corak militer.

    “Pada saat dilangsungkannya pawai Kampanye Damai, tim dari paslon nomor urut 3 (tiga) menggunakan kendaraan hias bercorak militer. Mobil tersebut dihiasi sangat serupa dengan mobil panser milik Tentara Nasional Indonesia (TNI.red),” ujar Dedy Andrianto, politisi muda kabupaten setempat, kepada sinarlampung.com, Minggu, (18/02/2018), di lokasi kegiatan.

    Dikatakannya, simbol kendaraan militer yang digunakan oleh tim paslon nomor urut 3 (tiga) dalam parade Kampanye Damai dimaksud terindikasi kuat mencoreng netralitas TNI dalam pelaksanaan Pilkada, Pileg, maupun Pemilu.

    “Ketika kita komitmen untuk tidak memasuki ranah netralitas suatu institusi, itu berarti dengan alasan apapun kita tidak boleh menyentuh apalagi menggunakan simbol-simbol tertentu yang dilarang oleh penyelenggara pemilu. Apalagi ini sudah masuk dalam tahapan kampanye,” tegas Dedy.

    Ditambahkannya, saat sesi bernyanyi di atas panggung, pihak penyelenggara seakan dengan sengaja menampilkan jinggle paslon nomor 3 (tiga) ketika akan menaiki panggung.

    “Ketika paslon nomor urut 3 (tiga) dan timnya naik hingga turun dari atas panggung, mereka diiringi dengan jinggle paslon 3 yang sudah disiapkan sebelumnya. Sementara, paslon lainnya hanya diiringi ilustrasi orgen tunggal. Ini sangat menciderai netralitas penyelenggara Pilkada Lampura,” pungkasnya. (ardi)

  • KPU Dan Cabup Lampura Deklarasi Kampanye Damai

    KPU Dan Cabup Lampura Deklarasi Kampanye Damai

    Foto Bersama Team Komisioner (Foto/Dok/Ardi)

    Lampung Utara (SL)-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Utara menggelar Deklarasi Kampanye Damai Pilkada Serentak 2018 Lampura yang dilaksanakan pada hari Minggu, (18/02/2018), di area parkir Stadion Sukung Kotabumi.

    Dalam pantauan sinarlampung.com, ketiga pasangan calon (paslon) yang akan merebut kursi BE 1 J beserta rombongan simpatisan dan tim sukses masing-masing tampak hadir dalam kegiatan dimaksud.

    Disampaikan Ketua KPU Kab. Lampura, kegiatan deklarasi kampanye damai ini merupakan bagian dari tahapan Pilkada Serentak 2018 yang akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018 mendatang.

    “Kita berharap, kondusifitas Kabupaten Lampura selama ini tetap terjaga seiring dengan dilaksanakannya tahapan kampanye,” ujar Marthon, dalam kata sambutannya.

    Lebih lanjut dikatakannya, Deklarasi Kampanye Damai harus dapat diimplementasikan seluruh paslon dalam beragam bentuk kampanye.

    “Lakukan kampanye dengan hati nurani dan patuhi aturan. Hindari segala hal yang bersifat kampanye hitam maupun politik uang agar pelaksanaan Pilkada di Lampura tetap berjalan dengan damai dan aman,” ujar Marathon.

    Foto Paslon Saat Deklarasi Kampanye Damai Pilkada Di Area Parkir Stadion Sukung Kotabumi (Foto/Dok/Ardi)

    Beragam atraksi budaya lokal disuguhkan dalam kegiatan ini sebagai simbol dari pesta demokrasi yang damai, kedaulatan berbangsa, serta kemajemukan masyarakat. (ardi)

  • Persaudaraan Dua Tokoh Lampung Diakui Masyarakat Adat dalam Prosesi Muwaghei

    Persaudaraan Dua Tokoh Lampung Diakui Masyarakat Adat dalam Prosesi Muwaghei

     

    Dua tokoh Wagub (non aktif) Bachtiar Basri dan Mantan Bupati Lampung Utara, Zaenal Abidin, proses adat, jadi saudara, angkenan Muaghrei

    Lampung Utara (SL)-Jalinan persaudaraan antarsesama insan merupakan hal mutlak yang wajib dipertahankan. Banyak pola dalam masyarakat adat di negeri ini dalam hal mengikat tali persaudaraan dan jalinan silaturahmi yang mengakar dalam struktur kekerabatan dan tatanan adat istiadat.

    Peristiwa dilangsungkannya prosesi Muwaghei (tradisi masyarakat adat Lampung dalam hal pengakuan persaudaraan keluarga besar) antara Hi. Bachtiar Basri glr. Suttan Satria Negara dengan Hi. Zainal Abidin glr. Suttan Rajo Mangkunegara, yang dilangsungkan pada hari Sabtu, (17/02/2018), di Sessat Marga Negeri Sungkai Bungamayang, Desa Negeri Sakti Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, menorehkan catatan emas bagi seluruh masyarakat setiap tingkatan.

    Disampaikan Ketua Penyelenggara Muwaghei, Hidayat Lembasi, tradisi adat Muwaghei merupakan hal yang lazim dilakukan dalam ranah kekeluargaan masyarakat adat Lampung.

    Mantan Bupati Lampung Barat Muklis Basri hadiri proses angkat saudara Zainal Bahtiar

    “Dalam proses tradisi Muwaghei memiliki makna yang tidak ternilai dalam kerukunan hidup bermasyarakat. Tujuan utama yang terkandung dalam Prosesi Muwaghei, yakni meningkatkan tali persaudaraan dan merekatkan jalinan silaturahmi,” ujar Hidayat Lembasi, Sabtu, (17/02/2018), dalam kata sambutannya.

    Lebih lanjut disampaikannya, bersatunya kedua tokoh di Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Utara ini dalam ikatan persaudaraan keluarga besar sangat sejalan dengan perintah Allah SWT serta ajaran dan tuntunan keimanan Agama Islam.

    “Allah SWT memerintahkan seluruh hamba-Nya agar senantiasa menjaga tali silaturahmi. Secara tersirat, Muwaghei merupakan perwujudan dari pelaksanaan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT,” tuturnya.

    Ditambahkan Hidayat Lembasi, pelaksanaan Muwaghei antara Hi. Bachtiar Basri glr. Suttan Satria Negara dengan Hi. Zainal Abidin glr. Suttan Rajo Mangkunegara, yang disaksikan Perwatin Marga Sungkai Bungamayang dan Perwatin Adat Abung Siwo Migo serta ratusan masyarakat dari berbagai tingkatan ini, diharapkan memberi dampak positif bagi seluruh masyarakat di Prov. Lampung dan Kab. Lampura.

    Senada dengan hal tersebut, Hi. Mukhlis Basri, tokoh masyarakat Kab. Lampung Barat yang hadir menyaksikan prosesi Muwaghei kedua tokoh dimaksud, menyampaikan bahwa dengan bersatunya kedua tokoh Lampung dalam ikatan persaudaraan ini akan berdampak positif bagi perkembangan kebudayaan serta tatanan hidup bermasyarakat.

    “Mereka ini (Bachtiar Basri dan Zainal Abidin.red) tidak bisa dipungkiri merupakan aset bangsa, aset Prov. Lampung juga Kab. Lampung Utara. Saya berkeyakinan, peristiwa Muwaghei kedua tokoh ini akan mampu memberikan kontribusi yang sangat besar dalam tatanan kehidupan masyarakat di setiap tingkatan. Ini merupakan contoh yang harus menjadi tauladan bagi kita semua selaku insan manusia yang taat terhadap perintah Allah SWT.,” ujar Mukhlis Basri, kepada Sinarlampung.com, Sabtu, (17/02/2018), di lokasi. (ardi)

  • Marthon : Hindari Praktik Black Campaign dan Money Politic

    Marthon : Hindari Praktik Black Campaign dan Money Politic

    Marthon, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Lampura

    Lampung Utara (SL) – Tahapan pengundian nomor urut Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara yang akan mengikuti bursa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 27 Juni 2018 mendatang, telah dilaksanakan. Tahapan pengundian nomor urut paslon dimaksud terpusat di GSG Islamic Centre Kotabumi pada Selasa lalu (13/02/2018).

    Terkait hal tersebut, dikatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Lampura, Marthon, tiga hari usai tahapan pengundian nomor urut paslon, KPU Kab. Lampura membolehkan para kontestan untuk melaksanakan tahapan kampanye yang dimulai sejak tanggal 15/02 hingga 23/06/2018.

    “Secara agenda, sebenarnya mulai hari ini seluruh paslon sudah bisa melakukan kampanye. Namun, hasil musyawarah antara KPU dengan para tim sukses pasangan calon menyepakati untuk tidak berkampanye pada hari-hari besar,” ujar Marthon, saat diwawancarai, Kamis (15/02/2018), di ruang kerjanya.

    Paslon Yang Mengikuti Pilkada Kab. Lampura

    Dirinya juga menghimbau seluruh kontestan berikut tim yang terlibat didalamnya tidak melakukan kampanye hitam (Black Campaign) maupun Politik Uang (Money Politic).

    “Hal ini guna menciptakan kondisi pesta demokrasi yang berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. Saya juga menghimbau agar masing-masing paslon dan tim sukses agar dapat mengampanyekan program serta visi misi dengan baik untuk meyakinkan masyarakat bahwa mereka memang pantas untuk menjadi pemimpin di Kabupaten Lampung Utara,” tutur Marthon. (Ardi)