Kategori: Lampung Utara

Lampung Utara (SL)-Seiring dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Lampung Utara yang diterima dr. Sri Widodo dari Gubernur Provinsi Lampung, M. Ridho Ficardo, pada Senin kemarin (12/02/2018), anggota Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD Lampura, Syamsu Nourman, meminta agar setelah dilakukan serah terima jabatan (sertijab), Plt. Bupati setempat bergerak cepat guna melakukan pembenahan sistem birokrasi dan tatakelola pemerintahan serta mencari solusi guna melakukan penataan administrasi keuangan daerah.

Hal ini disampaikan Syamsu Nourman saat menghadiri penyerahan SK Plt. Kepala Daerah yang dipusatkan di Ruang Rapat I Sekretariat Pemprov. Lampung.

Dikatakannya, sebagai Putra Daerah dirinya merasa sangat prihatin terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di Kab. Lampura saat ini.

“Memperhatikan beragam gejolak yang terjadi di Lampura akhir-akhir ini, saya menghimbau, sejak diserahkannya SK Plt. Bupati Lampura kepada dr. Sri Widodo yang berakhir sampai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, agar segera melakukan pembenahan birokrasi dan tatakelola pemerintahan,” himbau Syamsu Nourman, saat diwawancarai, Senin kemarin, (12/02/2018), di pelataran Sekretariat Pemerintah Provinsi Lampung, usai serah terima SK Plt. Kepala Daerah.

Dijelaskan Syamsu Nourman, langkah ini harus segera dilakukan agar tidak ada dualisme kepemimpinan dalam institusi ASN yang membidangi.

“Hal ini juga dimaksudkan untuk memberikan kemudahan terhadap rentang kendali pemerintahan,” imbuhnya.

Ia juga berharap supaya Agung Ilmu Mangkunegara tidak mengintervensi arah kebijakan pemerintahan di tangan Plt. Bupati dr. Sri Widodo.

“Sebab, saat ini Agung mengambil langkah cuti diluar pertanggungan negara guna mengikuti perhelatan Pilkada Serentak 2018 di Kab. Lampura,” ujar Syamsu Nourman.

Plt. Bupati harus segera menyikapi dan melaksanakan tupoksinya dengan mengambil langkah kebijakan strategis agar dapat melakukan pembenahan keuangan daerah yang selama ini dinilai banyak pihak mengalami banyak problematika.

“Selain itu, Plt. Bupati harus menjaga dan menegaskan netralitas ASN, baik sebelum, saat, maupun sesudah pelaksanaan Pilkada Lampura,” ujar Syamsu Nourman.

Dalam hal pelaksanaan pembangunan berbagai sektor serta pelayanan publik pasca Bupati Agung yang mengambil cuti diluar pertanggungan negara, Plt. Bupati dr. Sri Widodo pun harus melanjutkan seluruh program pembangunan yang telah direncanakan.

“Plt. Bupati memiliki kewenangan yang sama dengan jabatan Bupati. Untuk itulah seluruh program pembangunan serta kebijakan strategis lainnya harus segera dilaksanakan. Tidak ada pembangunan yang tertunda disebabkan Bupati mengambil cuti. Saya pun menghimbau agar Plt. Bupati Sri Widodo menjalin hubungan dengan seluruh stakeholder yang selama ini terabaikan,” himbaunya.

Dijelaskan Syamsu Nourman, sikap dan karakter dr. Sri Widodo yang sangat terbuka dengan berbagai pihak, seperti anggota legislatif, para staf ASN, LSM, awak media, hingga aktivis kontrol sosial lainnya agar terus dipertahankan.

“Amanah yang diemban dr. Sri Widodo sebagai Plt. Bupati harus selaras dengan aspirasi seluruh stakeholder. Sifat kekeluargaan dan keterbukaannya selama ini tidak boleh berubah sedikitpun agar terjadi harmonisasi di setiap tingkatan,” lanjutnya.

Dalam hal penggunaan fasilitas negara, tutur Syamsu Norman, Plt. Bupati untuk segera menempati fasilitas rumah jabatan Bupati, kantor dinas, maupun fasilitas negara lainnya guna mengemban tugas dan menampung seluas-luasnya aspirasi masyarakat yang selama ini tersumbat.

“Plt. Bupati jangan terlampau protokoler seperti yang selama ini terjadi. Tidak lupa selaku wakil rakyat saya menghimbau agar masyakat Lampung Utara mendukung penuh pemerintahan yang prorakyat,” himbau Syamsu Norman.

Terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2018, Syamsu Nourman menyerukan agar seluruh pihak dan juga pasangan calon yang akan bersaing agar terus menjaga harmonisasi serta dinamika politik tidak berdampak pada kerukunan hidup bermasyarakat. (Ardi)

Lampung Utara (SL)-Rapat Pleno Terbuka pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara lain dari yang lain.

Rapat pleno yang dipusatkan di aula GSG Islamic Centre Kota bumi, Selasa, (13/02/2018), terlarang untuk liputan wartawan.

Pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara menunjukkan sikap arogansi dengan tidak mengijinkan seluruh awak media yang ada di Kabupaten Lampung Utara untuk melakukan tugas jurnalistiknya.

“Dengan alasan yang tidak jelas, penyelenggara tidak mengijinkan kami untuk melakukan peliputan,” tutur Hartoni, salah seorang wartawan yang mengungkapkan kekecewaannya pada sinarlampung.com, Selasa, (13/02/2018), di lokasi.

Sementara itu, pihak KPU belum dapat dimintai keterangan. (ardi)

Lampung Utara (SL)- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Utara mendatangi Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan meminta maaf atas insiden pelarangan media melakukan peliputan acara pengundian nomor urut pasangan calon Pilkada kabupaten setempat, Selasa (13/02/2018).

Kedatangan Ketua KPU Lampung Utara, Marthon disekretariatan diterima oleh pengurus PWI setempat. Maksud Ketua KPU mendatangi Kantor PWI itu tidak lain hanya menyampaikan permohonan maaf atas insiden tersebut.

“Tidak ada instruksi kita untuk melarang peliputan pada acara di KPU, karena kegiatan yang ada di KPU itu memang harus di informasikan kepada masyarakat, dan kita membutuhkan publikasi,” kata Marthon.

Lebih lanjut Marthon mengatakan adanya insiden pelarangan awak media untuk memasuki Gedung Serba Guna (GSG) Islamic Center Kotabumi itu untuk mengikiti acara pengundina nomor urut dianggapnya oknum staf sekretariatan KPU terlaku over sehingga tidak bisa membedakan yang mana wartawan penulis dengan oknum.

“Karena peristiwa itu sudah terjadi. Untuk itu saya atas nama lembaga menyampaikan permohonan maaf kepada teman-teman media. Mudah-mudahan untuk kedepan tidak akan terjadi lagi dan saya akan memberikan teguran kepada yang bersangkutan dan jajaran sekretariatan,” paparnya.

Selain itu, lanjutnya pihak KPU setempat juga akan melakukan pembenahan terhadap berbagai aturan di KPU tersebut. Hal itu menurutnya mesti segera dilakukan pembenahan karena tahapan Pilkada Lampung Utara baru memasuki tahapan pengundian nomor urut calon.

“Kita akan lakukan perbaikan-perbaikan termasuk sekretariat yang mungkin tidak memahami, dan yang bersangkutan tadi akan kita berikan peringatan dan pemahaman,” ujarnya.

Menanggapi itu, Ketua PWI Lampung Utara, Jimi Irawan masih bisa memaklumi karena untuk menciptakan kondisi Pilkada yang akan berlangsung di Kabupaten setempat membutuhkan kesadaran dari semua pihak.

“Atas kekadian tadi itu, kita sudah menerima klarifikasi dari Ketua KPU dan mungkin itu hanya kesalah fahaman saja. Saya berharap kejadian seperti itu untuk kedepan tidak terulang lagi, dan pihak KPU dengan wartawan yang tergabung di PWI untuk tetap bersinergi,” ungkap Jimi Irawan.

Dia juga menghimbau kepada seluruh wartawan yang bertugas di Kabupaten Lampung Utara baik dari media cetak, elektronik dan media online bisa memberikan keritikan-keritikan yang membangun sebagai masukan untuk pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya.

“Terlebih lagi saat ini kita memasuki pelaksanaan Pilkada yang kita harapkan bisa berjalan dengan damai dan aman,” pungkasnya. (ardi)

Bandarlampung (SL)-Sesaat sebelum pelaksanaan serah terima SK Plt. Bupati Lampung Utara (Lampura) dari Gubernur Lampung, atas nama Menteri dalam Negeri Republik Indonesia kepada Wakil Bupati Lampura, dr. H.Sri Widodo, menegaskan berkomitmen penuh pada arah kebijakan pembangunan dan sistem birokrasi serta tatakelola pemerintahan yang telah ditetapkan.

Diketahui, Bupati Lampura Agung Ilmu Mangkunegara memasuki masa cuti guna mengikuti pentas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 27 Juni 2018 mendatang.

Dikatakan dr. Sri Widodo, sistem birokrasi dan tatakelola pemerintahan yang telah diselenggarakan selama ini akan lebih ditingkatkan dengan mengedepankan pada pelayanan publik yang terukur, sistematis, serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Sebagai Pelaksana Tugas Bupati Lampura, tentunya arah kebijakan yang akan diambilpun terbilang bukanlah hal yang sederhana. Apalagi Kab. Lampura saat ini mengalami beragam persoalan, baik itu terkait kinerja ASN yang akhir-akhir ini mengalami penurunan etos kerja. Belum lagi persoalan keuangan derah Kabupaten Lampung Utara yang membutuhkan terobosan serta kemampuan manajerial yang terstruktur. Banyak hal yang tidak sederhana untuk diselesaikan. Namun, dalam waktu yang singkat ini, saya akan mencari solusi terbaik dengan melibatkan seluruh stakeholder sebagai mitra Pemkab. Lampura untuk menata dan memperbaikinya,” tutur dr. Sri Widodo, saat diwawancarai Sinar Lampung, Senin, (12/02/2018), di ruang lobby Hotel Grande Bandarlampung.

Ditegaskan dr. Sri Widodo, yang juga memiliki disiplin ilmu kedokteran spesialisasi penyakit dalam ini, titik tekan pemerintahannya kelak adalah pelayanan publik yang prima, cepat, akurat, dan tersistematis.

Dengan latar belakang ilmu dan pengalaman di dunia kedokteran, dr. Sri Widodo menegaskan beragam realitas yang terjadi di Lampung Utara harus didiagnosa dengan cermat sebelum mengambil keputusan strategis sebagai rujukan kebijakan.

“Pemerintah harus mengedepankan kepentingan publik dengan dasar administrasi keuangan daerah serta tatakelola birokrasi pemerintahan yang terintegrasi. Artinya, kepentingan masyakat harus menyatu dengan sistem pemerintahan yang transparan, sistematis, cepat, akurat, dan akuntabel,” paparnya.

Dalam hal jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2018, dr. Sri Widodo mengimbau agar seluruh tatanan masyarakat menjaga kondusifitas wilayah serta keamanan lingkungan yang terpatri dalam hati nurani seluruh masyarakat Lampung Utara.

“Keputusan kita guna memilih kepala daerah Lampung Utara harus terlahir dan tumbuh dari hati nurani. Hindari segala potensi konflik yang dapat merusak nilai persaudaraan. Pembangunan di Lampung Utara segala sektor tidak akan berhasil jika kita tidak bergotong-royong, tidak rukun, dan tercerai-berai,” himbau dr. Sri Widodo.

Diharapkannya, dalam proses pra-pelaksanaan maupun pasca-Pilkada Lampura 2018 mendatang, ASN harus menunjukkan sikap netralitas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak berpihak dan terlibat aktif dalam hal langkah politik pemenangan pasangan calon (paslon) tertentu.

“Seluruh perangkat pemerintahan harus bersikap profesional dan proporsional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing guna melaksanakan pelayanan publik semaksimal mungkin. Banyak hal yang akan kita benahi serta tata ulang secara bersama,” pungkasnya. (ardi)

Lampung Utara (SL)-Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 tinggal hitungan bulan. Upaya setiap kontestan pasangan calon (paslon) dalam meraih simpati masyarakat semakin gencar dilakukan.

Balonbup Lampura, H. Zainal Abidin, pada Sabtu (10/02/2018), sekira pukul 16.00 WIB melakukan tatap muka dengan warga Dusun Gedung Jaya, Desa Gedung Nyapah, Kecamatan Abung Timur.

Pertemuan yang dilangsungkan di kediaman Misro, tokoh masyarakat setempat itu, merupakan langkah awal guna menyerap aspirasi masyarakat secara langsung sekaligus mempererat jalinan silaturahmi.

Dikatakan Anshori Sabak, salah seorang tokoh masyarakat Kecamatan Abung Timur, kehadiran Balonbup Lampura, H. Zainal Abidin yang berpasangan dengan Balonwabup M. Yusrizal ini, sudah dinanti oleh simpatisan dan warga Dusun Gedung Jaya.

“Salah satu karakter kepemimpinan Zainal Abidin adalah memiliki visi dan misi yang jelas dalam membangun daerah. Ia sangat berpengalaman dan menempatkan solidaritas serta menjunjung nilai-nilai kearifan budaya lokal,” tutur Anshori Sabak, Sabtu, (10/02/2018), sesaat usai kunjungan Zainal Abidin bersama konstituennya. (ardi)

Lampung Utara (SL)-Terkait adanya dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2017 di Desa Cabang Empat Kecamatan Abung Selatan, seperti dilansir media ini edisi Rabu (07/02/2018), Kades Cabang Empat, Edi Isnaeni menyatakan bahwa hal tersebut hanyalah miskomunikasi semata.

Dikatakannya, pembangunan infrastruktur di Desa Cabang Empat yang menggunakan DD tahun anggaran 2017 secara keseluruhan belumlah selesai dikerjakan. “Pekerjaan siring pasang/drainase yang terletak di Dusun Talangbetung RT 01 dan 02 belum selesai kita laksanakan. Begitu juga dengan pembangunan rabat beton yang terletak di Dusun Sukajadi RT 01,” Kades Edi Isnaini yang didampingi Ketua BPD, Nopen; Pendamping Desa (PD), Satria dan Owi, saat dikonfirmasi, Kamis, (08/02/2018).

Menurutnya, dalam hal penyelesaian pekerjaan rabat beton terkendala dengan jalan yang sedikit menurun. Sementara, untuk siring pasang/drainase, terkendala dengan drainase lama di beberapa titik milik warga dalam kondisi masih bagus. Jadi, kami sedang mencari titik pemasangan baru sesuai dengan arahan Pendamping Desa,” ujarnya.

Dijelaskan Edi Isnaini, pada saat Tim Monitoring dan Evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Lampung Utara melakukan pemeriksaan, pekerjaan yang belum selesai telah  diberi petunjuk dan diarahkan untuk berkoordinasi dengan PD Cabang Empat.

Di tempat yang sama, PD Cabang Empat, Satria, menjelaskan bahwa dalam hal pengelolaan DD 2017,  Kades Cabang Empat telah melalui tahapan yang disesuaikan dengan juklak dan juknis penggunaan DD. “Untuk Desa Cabang Empat, selain pembangunan infrastruktur juga diprogramkan penanaman modal dalam usaha BUMDesa. Hal ini juga telah melalui mekanisme musrendesa. Untuk pelaksanaan penanaman modal dalam usaha BUMDesa, Kades mencairkan dana sesuai dengan project proposal perencanaan awal, yakni budidaya kambing dan simpan pinjam pertanian. Keduanya saat ini sedang bergulir,” tutur Satria.

Dikatakannya, saat ini (Kamis, 08/02/2018), pekerjaan rabat beton sudah mulai dilanjutkan. “Untuk drainase, kami sedang menentukan titik baru untuk sisa pekerjaan yang belum diselesaikan,” jelas Satria.

Terkait dengan masa jabatan Kades yang berakhir pada 15 Februari 2018, Edi Isnaini menegaskan bahwa segala pekerjaan yang belum terselesaikan merupakan tanggung jawabnya dan dalam waktu dekat akan diselesaikan.

“Terus terang, saya hanya ingin di akhir masa jabatan sebagai Kades, saya dapat memberikan yang terbaik bagi warga Desa Cabang Empat. Dan saya tetap bertanggung jawab untuk hal-hal yang belum terselesaikan,” ungkap Edi Isnaini dengan ramah seraya mengatakan bahwa kandang yang diperuntukkan dalam pengembangbiakan kambing di lokasi miliknya hanya bersifat sementara dan hal tersebut merupakan inisiatif Ketua BUMDesa. (ardi)

Lampung Utara (SL)-Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lampung Utara kembali ungkap sindikat narkotika. Penangkapan atas dua oknum pengedar narkotika jenis shabu ini dipimpin langsung oleh Kasatresnarkoba Polres Lampura, Iptu. Andri Bustami,  pada hari Rabu, 07/02/2018), sekira pukul 16.30 WIB.

“Penangkapan atas kedua tersangka bermula dari informasi adanya peredaran narkotika jenis shabu di seputaran wilayah Kotabumi Udik. Mendapati kabar tersebut, Tim Opsnal Sat Resnarkoba melakukan penelusuran,” ungkap Iptu. Andri Gustami mewakili Kapolres Lampung Utara, AKBP. Eka Mulyana, SIK, Kamis, (08/02/2018), melalui siaran persnya.

Alhasil, petugas berhasil meringkus dua orang tersangka dengan identitas Syamriyal (36); dan Ali Yamin  (41). “Kedua tersangka merupakan warga jalan Abung Raya Barat Kelurahan Kotabumi Udik Kecamatan Kotabumi. Salah seorang diantara tersangka merupakan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN),”  papar Iptu. Andri Gustami.

Dijelaskannya, kedua tersangka terbukti tanpa hak dan/atau melawan hukum dengan sengaja memiliki, menyimpan, menguasai,  dan mengedarkan narkotika jenis shabu.

Dalam penangkapan dimaksud, turut disita barang bukti (BB) berupa 1 (satu) paket shabu ukuran sedang dengan berat 5 gram; 2 (dua) paket shabu ukuran sedang masing-masing seberat 1 (satu) gram; serta 1 (satu) unit telepon seluler, “Saat ini, kedua tersangka dan barang bukti telah diamankan di Satresnarkoba Polres Lampung Utara guna penyidikan lebih lanjut,” pungkasnya. (ardi)

Lampung Utara (SL)-Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Utara, Hj. Endah Kartika Prajawati Agung, menyerukan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) 2018. Kegiatan tersebut dipusatkan di Kantor Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara, pada Kamis (08/02/2018).

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lampura, dr. Hj. Maya  Metisa, mengatakan Germas adalah gerakan yang wajib dilakukan oleh semua penduduk di Indonesia. “Di masa mendatang kualitas penduduk produktif di Indonesia tetap terjaga kesehatannya. Untuk itulah seruan Germas wajib dilaksanakan,” ujar Maya Merasa.

Sementara itu, Ketua TP-PKK Kab. Lampura menghimbau agar masyarakat senantiasa melakukan aktifitas fisik, mengonsumsi sayur dan buah, memeriksa kesehatan, tidak merokok, tidak minum-minuman berakhohol, serta rajin membersihkan lingkungan sekitar. “Saya berharap dengan adanya seruan Germas 2018 ini, masyarakat dapat lebih optimal meningkatkan kesadaran untuk hidup sehat,” ujarnya. (ardi)