Kategori: Mesuji

Mesuji (SL)-Guna berjalannya roda organisasi serta menjalankan tugas fungsi dalam kelembagaan organisasi kejurnalistikan, sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), maka penting dilakukannya, rapat koordinasi kepengurusan Aliansi Jurnalistik Online Indonesia (AJOI) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Mesuji.

“Ada perubahan sedikit dalam kepengurusan DPC Mesuji. Maksud perubahan organisasi adalah suatu proses dimana organisasi tersebut berpindah dari keadaannya yang sekarang, menuju ke masa depan yang diinginkan untuk meningkatkan efektifitas organisasi yang kami bawa dan akan kami besarkan di Lampung, khususnya Kabupaten Mesuji, yang sejatinya telah terbentuk dan ter-SK-kan,” kata Ketua DPC AJOI Kabupaten Mesuji, Herman Baginda.

Didampingi jajaran pengurus dan Dewan Pembina, Dewan Etik DPC, dalam Rapat Pemantapan Kepengurusan DPC AJOI Mesuji, di Lesehan Cafe Tahu, Desa Berabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Mesuji. Jumat, 01 Februari 2019.

Pada dasarnya, Herman melanjutkan, tujuannya adalah untuk mencari cara baru atau memperbaiki dalam menggunakan resources dan capabilities dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam menciptakan nilai dan meningkatkan hasil yang diinginkan sesuai ADART AJOI yang ada.

“Dengan demikian, maka mantap akan kepengurusan di AJOI DPC Mesuji. Baru lah bisa mengatakan AJOI siap menjadi garda terdepan menjadi jembatan masyarakat Indonesia umumnya, Kabupaten Mesuji khususnya untuk mengawal, mengontrol serta bersinergi dengan segenap stake holder lingkup Eksekutif, Legeslatif dan Yudikatif, dengan mengedepankan kritik membangun,” ujarnya.

Diketahui Rapat Koordinasi pemantapan kepengurusan DPC AJOI Kabupaten Mesuji, dipimpin oleh Herman Baginda, Dhamar Radhitia selaku Sekretaris, Hendy Saputra sebagai Bendahara.

Jaenudin Dewan Pembina, Wayan Swastika Dewan Penasehat, Rony Mahendra Dewan Etik. Disusul Bidang Humas dan Dokumentasi Alexkute, Ardhiansyah, Randy  Bidang Hukum, Reky perlengkapan serta jajaran anggota. (Wayan/Tim)

Mesuji (SL)-Aset Pemda Mesuji, Taman keaneka ragaman Hayati beralih pungsi menjadi tempat wisata yang menghasilkan uang milyaran rupiah setiap tahun. Namun uang milyaran hasil dari penjualan karcis masuk, sewa gedung serba guna (GSG), serta sewa pe ginapan (Gashouse) yang seharusnya masuk ke kas daerah sebagai PAD, itu di duga kuat telah dinikmati oleh oknum pejabat Pemda Mesuji.

Diketahui bahwa Perda no 2 tahun 2018, Pemda  Mesuji, mengatur tentang penarikan retribusi di Taman Kahati, yang disahkan pada Juni 2018. Sementara aktifitas pengelolaan Taman Kahati yang menghasilkan pundi-pundi milyaran tersebut sudah berlangsung semenjak tahun 2016.

Alasan-alasan yang dipaparkan para pejabat Mesuji dianggap beberapa kalangan masarakat tidak masuk akal. Seperti yang di sampaikan kepala badan pengelolaan linkungan hidup (BPLH) Hamdani, di kantornya pada Senin 28-Januari-2018, sebagai dinas teknis yang punya kewenangan dalam pengelolaan Taman Kahati menyebutkan bahwa pihaknya tidak tau menahu, bagai mana sistem dan mekanismenya Taman Kahati tersebut, Dan untuk dana yang di hasilkan dari Taman Kahati itu juga samasekali pihaknya tidak mengetahui walaupun secara tehnis memang BPLH lah yang punya kewenangan penuh.

“Secara tehnis memang BPLH yang mengelola taman kahati, akan tetapi selama ini kami hanya di atasnamakan saja. Apalagi urusan uang retribusi yang dihasilkan dari tempat wisata itu. Saya tidak sama sekali mengetahui silahkan tanya kepada petugas yang menarik uang di Tanan Kahati itu,” kata Hamdanu.

Kalau tidak, ujar Hamdani, silahkan tanya sama atasan yang ada di Pemda ini. “Memang untuk setoran ke Kasda saya yang setor semenjak ada perda nya. Surat tanda setor (STS) nya juga ada tapi saya tidak tau pengelolaan hasil dari taman kahati itu,” kilahnya.

Di tempat terpisah sekretaris daerah (sekda) Mesuji Adi Sukamto, saat di mintai keterangan terkait dugaan pengalihan pungsi taman kahati dan pendapatan dari tempat wisata itu dirinya menjelaskan bahwa itu memang sudah ada Perda nya tapi pihaknya lupa Perda nomor dan tahun berapa. Dan untuk pengelolaan serta yang lain-lain terkait Taman Kahati itu BPLH yang bertanggung jawap tidak ada lain selain BPLH.

“Memang sudah ada perdanya tapi saya lupa nanti saya tanya dulu perda tahun berapa. Sebelum ada perda itu memang masih tahap uji coba. Dan saya pastikan BPLH yang mengelola itu dari awal karna BPLH itu dinas teknis nya. Jadi salah jika BPLH mengatakan tidak tau menahu, sementara yang stor ke kasda itukan BPLH untuk tahun 2018 BPLH setor ke Kasda sebesar Rp582 juta. Dan untuk tahun 2019 ini yang sudah di setorkan ke Kasda sebesar Rp500 juta. Jadi kalau BPLH bilang tidak tau itu lucu secepatnya saya panggil kepala dinas nya dan akan saya perintahkan untuk mengklaripikasi penyataan nya itu,” jelas Adi sukamto.

Hasil  penelusuran sinarlampung.com bahwa uang ritribusi yang di dapat dari taman kahati tersebut tidak langsung di setor ke kas daerah melainkan di simpan terlebih dahulu di dalam rekening pribadi oknum pejabat Mesuji. Bahkan uang dari hasil ritribusi taman kahati itu tersimpan sampai ber bulan-bulan di rekening pribadi pejabat tersebut.

Selain dinilai ada pembiaran pengendapan dana di rekening pribadi, juga besar dugaan uang sisa dari setoran ke Kasda Tahun 2018 dan tahun 2019 tersebut dinikmati dan masuk kantong pribadi para oknum-oknum pejabat Mesuji. (Baginda).

Mesuji (SL)-Penggeledahan lebih dari 10 jam di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat (PUPR) Mesuji, Kantor Bupati Mesuji, dan Rumah Dinas Bupati Mesuji Selasa (29/1/2019). Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa tujuh buah koper, dan satu kardus.

Dikawal aparat kepolisian bersenjata lengkap, penyidik KPK membawa setidaknya Tiga Koper diantaranya satu Merah Besar, satu Biru Besar dan satu koper hitam kecil, sekitar pukul 18.20 Wib.  Lalu Tim yang menggeledah Kantor Bupati Mesuji Berjumlah Delapan Orang dengan membawa setidaknya satu koper besar Berwarna Merah, Koper kecil berwarna Hitam serta satu kardus kecil berwarna coklat, dengan menggunakan Empat Mobil Toyota inova berwarna Hitam sekitar Pukul 20.30 Wib.

Dan dari rumah dinas bupati mesuji tim membawa satu koper besar berwarna merah dan satu koper Besar berwarna Biru, pukul 23.20 Wib menggunakan lima mobil Toyota berwarna Hitam Dan satu berwarna Silver.

Sementara itu, Plt Sekkab Mesuji Adi Sukamto membenarkan adanya penggeledahan yang di lakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) . “Benar tadi ada penggeledahan di Dinas PUPR, ruangan wakil bupati, dan sekkab. Untuk ruangan bupati kan tidak ada apa-apa, masih kosong,” Ucap Adi.

Lanjut Adi, Penyidik KPK membawa beberapa berkas terkait lelang proyek dan surat keputusan pelaksana kelompok kerja unit layanan pengadaan Dinas PUPR 2018. “Kalau laptop tidak ada yang dibawa oleh KPK,” jelasnya.

Dia meminta seluruh pegawai di Pemkab Mesuji tetap bekerja seperti biasa. “Kedepankan tugas pelayanan publik kita. Jangan mudah terprovokasi dengan adanya penggeledahan tersebut,” pintanya. (Baginda)

Mesuji (SL)-Tim Penyidik Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan di Kantor Dinas PUPR Mesuji. Tim dengan lima unit kendaraan tiba di Kantor PUPR Mesuji, Selasa (29/1) sekitra pukul 13.00. Hingga pukul 16.00, Tim penyidikan masih di Kantor PUPR Mesuji.

Lima kendaraan terdiri jenis inova, empat berwarna hitam, satu berwarna warna silver. Kedatangan Tim KPK aktifitas Kantor PUPR-pun hening. Tim melakukan penggeledahan diruangan Kadis, Sekertaris, dan ruangan lain. Tidak keterangan Tim KPK maupun pihak Dinas.

Sementara di Bandar Lampung, Kantor H Sibron, sejak Senin (28/1) hingga Selasa (29/1), juga ramai didatangi orang. Sementara tidak diperkenankan masuk karena masih di segel KPK. Tim penyidik KPK juga akan melakukan penggeledahn kembali.

Kabar banyak orang datang ke kantor PT itu, karena melakukan penagihan. Karena banyak pekerjaan yang terganggu pembaayaran material hingga tukang yang belum dibayar. (Baginda/jun)

Bandar Lampung (SL)-Mempercepat roda pemerintahan Pemkab Mesuji, pasca Khamami, masuk penjara sebagai tahanan KPK. Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menandatangani surat pengangakatan Wakil Bupati Mesuji Saply TH  sebagai pelaksana tugas (Plt.) Bupati Mesuji terhitung 28 Januari 2019.

Kepala Biro Otonomi Daerah (Otda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung Chandri, membenarkan hal tersebut, Senin (28/1). “Sudah diteken pak Gubernur dan sudah diambil oleh Asistennya, jadi dia (Saply) sudah resmi menjadi Plt. Bupati Mesuji,” ujar Chandri.

Adapun SK Gubernur Lampung yang ditujukan ke Wakil Bupati Mesuji tertanggal 28 Januari 2019 tersebut bernomor SK 131.18/0178/01/2019 tentang penugasan Wakil Bupati Mesuji selaku pelaksana tugas Bupati Mesuji.

Sebelumnya, dengan ditingkatkannya status Bupati Mesuji Khamami yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK RI menjadi tersangka, maka secara otomatis status Khamami saat ini juga berubah menjadi bupati nonaktif.

Sementara Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kasuspen Kemendagri) Bahtiar mengungkapkan, sesuai pasal 65 poin 3 dan 4 Undang-undang (UU) no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dijelaskan, Kepala daerah yang tengah menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya. Selanjutnya wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah.

“Sudah pasti nonaktif. Wakil Kepala Daerahnya yang menjalankan tugas dan wewenang Kepala Daerahnya sampai ada keputusan pengadilan yang inkracht,” ujar Bahtiar melalui pesan whatshappnya.

Terpisah, Wakil Bupati Mesuji Saply TH resmi menjabat pelaksana tugas (plt) bupati menyatakan akan berupaya agar roda pemerintahan di Mesuji tetap berjalan normal. “Ya sudah kita terima surat penugasan (plt) dan saya siap menjalankan roda pemerintahan sebagaimana mestinya,” kataya, Senin (28/1/2019).

Pj Sekretaris Kabupaten Mesuji, Adi Sukamto, menambahkan tidak ada yang berubah pasca-tertangkapnya Bupati Khamami. ”Pemerintahan tetap berjalan seperti biasa. Setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) juga terus menjalankan tupoksinya. Saya mengimbau semua SKPD lebih meningkatkan sinergitas. Programprogram yang sudah berjalan harus tetap dilanjutkan,” katanya.

Terpisah, Plt Inspektur Mesuji, Indra Kusuma, menerangkan seiring penunjukkan Saply sebagai plt bupati, SK honorer Mesuji ke depan akan ditandatangani plt. “Artinya dengan diterimanya surat penugasan tersebut semua program yang telah dicanangkan oleh Bupati Khamami akan dilanjutkan oleh plt bupati,” tutupnya. (red/*)

Bandar Lampung (SL)-Bupati Khamami diduga menerima suap melalui jasa berberapa perantara. Di antaranya adalah Sibron Azis, pemilik dua perusahaan yang menggarap empat proyek infrastruktur yang ditengarai ternodai kasus suap.  Pemberian uang tersebut melalui Wawan selaku Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Mesuji.

“Diduga uang tersebut merupakan bagian dari permintaan fee proyek sebesar 12% dari total nilai proyek yang diminta Bupati Mesuji melalui WS (Wawan Suhendra),” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan.

Dia menambahkan, Khamami mendapat dana segar sebesar Rp1,28 miliar dari proyek tersebut. Sebelumnya, nominal itu jatuh ke tangan Taufik Hidayat dan kemudian diberikan ke Bupati. “Diduga fee proyek diserahkan kepada TH (Taufik Hidayat) dan digunakan untuk kepentingan Bupati,” kata Basaria.

Selain Bupati Khamami, adiknya, Taufik Hidayat; Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Mesuji Wawan Suhendra; owner PT Jasa Promix Nusantara (PT JPN) dan PT Secilia Putri Sibron Azis; dan pihak swasta Kardinal.

Suap diduga fee atas empat proyek yang dikerjakan dua perusahaan milik Sibron. “Fee diberikan beberapa kali melalui adik Bupati Khamami, Taufik Hidayat. Diduga digunakan untuk kepentingan Bupati,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam keterangan pers di KPK. (red)