Kategori: Mesuji

Mesuji, sinarlampung.co-Lembaga Swadaya Masyarakat Pergerakan Masyarakat Analisi Kebijakan (LSM-PEMATANK) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung segera mengusut dugaan korupsi Belanja Perjalanan biasa Dinas Kesehatan, Kabupaten Mesuji, senilai Rp7,5 miliar lebih tahun anggaran 2023 lalu.

Ketua LSM PEMATANK Suadi Romli SH, mengatakan Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji kurang efisien dalam menggunakan dana perjalanan dinas Rp7.592.210.000. ”Biaya perjalanan dinas jabatan melewati batas Kota sebesar Rp7,5 Miliar itu nilainya terlalu besar dari yang seharusnya dikeluarkan. Pelaksanaannya belum sepenuhnya memperhatikan prinsip-prinsip penghematan anggaran yang efektif dan efisien,” kata Romli Jumat 4 Oktober 2024.

Menurut Romli, 80 persn anggaran di Dinkes Mesuji habis penggunaannya hanya untuk perjalanan dinas, honor dan rapat. Seharusnya penggunaan anggaran itu 80 persen untuk kegiatan dan 20 persen untuk perjalanan dinas dan rapat, barulah penggunaan anggaran itu produktif.

Romli menemukan hal yang tak wajar dalam penggunaan anggaran mencapai miliaran di sejumlah paket Perjalanan Dinas Kesehatan Mesuji. Diduga telah terjadi perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian negara. “Dengan anggaran sebesar Rp7,5 Miliar, Pegawai maupun pejabat Dinkes Mesuji bisa melakukan Perjalanan dinas lebih dari 150 hari sepanjang tahun. Lalu kapan mereka ngantor kalau setiap hari dinas luar,” katanya.

Romli, menyebutkan ada dua modus yang digunakan oknum Dinkes Mesuji dalam Perjalanan Dinas, misalnya dalam pelaporan menginap di suatu tempat selama tiga hari. Sementara faktanya hanya satu hari atau bahkan sama sekali tidak menginap. “PEMATANK akan melaporkan dan mendorong Aparat Penegak Hukum untuk mempidanakan pelaku Perjalanan Dinas yang Mark up anggaran hingga perjalanan yang tidak sesuai dengan kondisi senyatanya atau fiktif,” ujarnya.

Romli menjelaskan perintah pengembalian Kerugian atau Perekonomian Negara pada perjalan Dinas yang disarankan BPK sepertinya tidak membuat efek jera, bagi pelaku pelaksana perjalanan dinas. Musti ada Penegakan Hukum Pidana untuk membuat efek jera bagi pelakunya.

“Untuk itu, dari hasil investigasi nanti jika ditemukan potensi kerugian negara, Tim LSM PEMATANK akan langsung  mengkoordinasikan dan melaporkan ke pihak Kejati dan Polda Lampung. Dengan demikian tentang dugaan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan penggunaan anggaran Perjalanan dinas di Dinkes Mesuji dapat dilakukan penyelidikan secara resmi,” katanya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas Kesehatan Mesuji, Kepala Dinas Kesehatan Mesuji, Kusnandarsah, SKM selaku pengguna anggaran belum merespon konfirmasi wartawan. (Red/**)

Mesuji, sinarlampung.co-Anggaran kegiatan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Anggota DPRD Mesuji periode 2019-2024 diduga di mark-up, dan merugikan keuangan negara mencaai miliaran rupiah. Tunjangan itu diberikan kepada Ketua dan wakil ketua, termasuk 32 anggota DPRD Kabupaten Mesuji.

Dalam LHP BPK tanggal 15 Juli 2024 disebutkan setiap bulan Ketua DPRD Mesuji menerima tunjangan perumahan sebesar Rp19 juta dan tunjangan transportasi Rp21,6 juta. Untuk dua orang wakil ketua masing-masing menerima Rp17,1 juta untuk tunjangan perumahan dan Rp19,5 juta untuk tunjangan transportasi. Sementara 32 orang Anggota DPRD Mesuji menerima Rp15,4 juta untuk tunjangan perumahan dan Rp17,7 juta untuk tunjangan transportasi.

Jika ditotal Ketua DPRD mendapatkan Rp40,6 juta perbulan dikalikan 12 dan dikalikan lima tahun total Rp2,4 miliar, dan wakil ketua masing-masing Rp1,2 miliar, dan anggota Rp1 miliar lebih. Dengan jumlah keseluruhan Rp4,6 miliar. Atas nilai itu BPK RI Perwakilan Lampung mencatat bahwa Sekretariat DPRD Mesuji melanggar asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan standar harga yang berlaku. Dan diduga terjadi penyelewengan atas anggaran anggota DRPD tersebur.

Terkait dugaan tersebut, Kejati Lampung menyatakan pihaknya mempersilahkan masyarakat untuk melaporkan terkait temuan tersebut, sehingga jika ada bukti laporan bisa ditelusuri oleh bidang yang menangani. “Untuk hal itu, silahkan memasukan laporannya ke Kejati. Jika sudah ada bukti pelaporannya kirim ke kami untuk kami konfirmasi ke bidang yang menangani,” kata Kasipenkum Kejati Lampung Ricky Ramadhan.

LSM Gamapela Lapor

Sementara LSM Gerakan  Masyarakat Pemantau Pembangunan Lampung (Gamapela) dan Ormas Gerakan Masyarakat Pengawal Demokrasi Pancasila (GMPDP) Lampung langsung melaporkan Sekretariat DPRD Mesuji ke Polda dan Kejati Lampung atas dugaan penyimpangan tunjangan perumahan dan transportasi yang merugikan sebesar Rp2,8 Miliar. “Kemarin kami mendatangi Ditreskrimsus Polda Lampung dan Kejati Lampung untuk melaporkan dugaan penyimpangan tersebut,” ujar Ketua Umum DPP LSM Gamapela Tony Bakri HD, Sabtu 28 September 2024.

Tonny menjelaskan bahwa hasil temuan BPK RI Perwakilan Lampung pada 15 Juli 2024, telah terjadi mark up pada kegiatan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Anggota DPRD Mesuji periode 2019-2024. Yaitu Ketua DPRD Mesuji menerima tunjangan perumahan sebesar Rp19 juta dan tunjangan transportasi Rp21.650.000.

Sedangkan dua orang wakil ketua masing-masing menerima Rp17,1 juta untuk tunjangan perumahan dan Rp19,5 juta untuk tunjangan transportasi. Sementara 32 orang Anggota DPRD Mesuji menerima Rp15,4 juta untuk tunjangan perumahan dan Rp17.750.00 juta untuk tunjangan transportasi. “Tunjangan tersebut dibayarkan setiap bulan,” ujar Tonny.

Belum ada keterangan resmi dari Sekretaris DPRD (Sekwan) Mesuji, Lampung, Wahyu Arswendo Umbara terkait temuan tersebut. Dikonfirmasi di kantor Sekwa Wahyu Sedang tidak ditempat. (Red)

Mesuji, sinarlampung.co-Ketua LSM Gerakan Anti Korupsi Indonesia (Gakin) Lampung, Bambang Yudistira mengaku prihatin dengan 15 kegiatan proyek tahun 2023 di Dinas PUPR Mesuji yang sarat dengan Korupsi Kolusi dan Nepotimse (KKN). Bahkan dalam laporan Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK RI) menemukan adanya dugaan mark-up harga semen mencapai Rp2 miliar lebih.

Yudistira menyebut, temuan BPK itu baru untuk bahan material semen, harga dimarkup menjadi Rp80.000 persak, atas 15 paket pengadaan kegiatan swakelola dan senilai Rp62 miliar lebih pada Dinas PUPR Mesuji, padahal harga semen umumnya Rp53.000-Rp55.000 persak.

Yudistira meminta Pj Bupati Mesuji, Febrizal Levi Sukmana untuk mengevaluasi pejabat teras Dinas PUPR Mesuji. Pasalnya, Dinas PUPR Mesuji ditengarai menjadi “langgangan” temuan LHP BPK RI yang mencapai ratusan juta bahkan miliaran tiap tahun.

“Catatan LHP BPK RI diduga adanya kelalaian pejabat teras Dinas PUPR Mesuji dalam melakukan pengawasan pada berbagai kegiatan. Kami minta Pj Bupati Mesuji, Febrizal Levi Sukmana evaluasi Kadis PUPR Mesuji dan jajarannya. Agar tidak ada lagi kelebihan bayar dan bijak dalam mengelola keuangan rakyat,” katanya, Senin 16 September 2024.

Yudistira juga meminta pejabat teras PUPR Mesuji, mulai dari Kepala Dinas, Kabid, Kasi, PPK dan lainnya lebih cermat dalam melakukan pengawasan kegiatan di instansi tersebut. “Harus lebih teliti dalam melakukan pengawasan anggaran. Agar tidak ada lagi temuan BPK RI,” ujar Yudistira.

Yudistira mengajak semua elemen masyarakat melakukan monitor pada kegiatan di PUPR Mesuji untuk infrastruktur dan pengelolaan keuangan di Kabupaten Mesuji lebih baik. “Mari sama-sama kita kawal kegiatan Dinas PUPR Mesuji. Bagaimanapun itu uang rakyat,” ucap dia.

LHP BPK RI Temukan Rp2 M Lebih

Laporan Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK RI) menemukan adanya dugaan mark-up (pemahalan) harga mencapai Rp2 miliar lebih. Temuan itu untuk bahan material semen, semen dengan harga pemahalan mencapai Rp80.000 persak, atas 15 paket pengadaan kegiatan swakelola dan senilai Rp62 miliar lebih pada Dinas PUPR Mesuji, Lampung.

Temukan itu pada anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi pada tahun 2023. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk paket pengadaan bahan material rekonstruksi jalan sebanyak 15 paket pada Dinas PUPR sebesar Rp33 miliar lebih. Material tersebut digunakan untuk pekerjaan swakelola rekonstruksi jalan pada 15 ruas jalan kabupaten yang dilaksanakan oleh tim swakelola.

Namun hasil pemeriksaan atas pengadaan 15 paket pengadaan bahan material menunjukkan permasalahan di antaranya paket pengadaan tidak dilaksanakan oleh penyedia jasa yang berkontrak paket pengadaan bahan material jalan dilaksanakan oleh penyedia jasa melalui e-purchasing (aplikasi e-katalog).

Proses pencantuman produk tayang pada aplikasi e-katalog dimulai dengan pendaftaran penyedia pada aplikasi e-katalog dan melakukan pengisian kualifikasi penyedia jasa pada aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP). Selanjutnya penyedia jasa mendaftarkan barang (produk) pada etalase produk yang sudah dilakukan pengumuman pendaftaran melalui aplikasi e-katalog.

Pembelian material semen atas 15 paket pengadaan bahan material rekonstruksi jalan dilakukan pada toko yang sama. Berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, pengadaan barang/jasa pada katalog elektronik dengan prioritas yaitu apabila nilai paket pengadaan barang/jasa dengan nilai pagu anggaran sampai dengan Rp15 miliar diperuntukkan bagi penyedia dengan kualifikasi usaha kecil atau koperasi.

Petikan LHP BPK merinci, 15 paket pengadaan bahan material jalan pada Dinas PUPR diketahui pembelian material semen atas 15 paket pengadaan bahan material rekonstruksi jalan dilakukan pada toko yang sama yaitu Toko Bangunan Ch yang beralamat di Desa Margo Jadi Kecamatan Mesuji Timur.

Selanjutnya, berdasarkan pengujian kebutuhan semen yang disusun PPK di dalam kontrak pengadaan menunjukkan adanya kelebihan jumlah kebutuhan semen terhadap rencana mutu atau mutu yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian Tim BPK bersama Laboratorium Independen secara sampel pada beberapa ruas jalan tidak sesuai jumlah komponen campuran yang disusun (Fc 20 Mpa).

Diketahui, PPK tidak menyusun spesifikasi teknis pada pengadaan bahan material dalam tahapan pengadaan melalui e-purchasing pada aplikasi e-katalog yaitu pada tahap persiapan, PPK seharusnya menyusun spesifikasi teknis pada tahap perencanaan pengadaan yang berdasarkan data/informasi pasar terkini untuk mengetahui ketersediaan barang/ljasa, harga, pelaku usaha dan alternatif barang/jasa sejenis.

Penyusunan spesifikasi teknis dimungkinkan menyebut merek barangjasa yang tercantum pada Katalog Elektronik, dengan didukung justifikasi teknis secara tertulis yang ditetapkan PPK. Justifikasi teknis tersebut menjelaskan alasan, pertimbangan, bukti/fakta terhadap kebutuhan atas suatu merek tertentu. PPK mempersiapkan referensi harga yang berfungsi sebagai referensi untuk melakukan negosiasi harga.

Pengumpulan referensi harga dilakukan dengan mencari produk dengan harga terbaik yang tercantum pada katalog elektronik sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan yang memperhatikan ketentuan terkait prioritas penggunaan produk dalam negeri dan prioritas penggunaan produk dari penyedia dengan kualifikasi usaha kecil dan/atau koperasi.

Berdasarkan keterangan pelaksana pengadaan, PPK menginstruksikan material semen yang disediakan di lapangan menggunakan Semen Merah Putih untuk keseragaman pekerjaan. PPK juga mengakui harga dasar awal yang dimasukkan terlalu tinggi dan harga semen merah putih pasar berkisar antara Rp53 ribu-Rp55 ribu per sak.

Pemahalan atas pengadaan material semen yang dilaksanakan PPK dan tujuh Pelaksana Pengadaan Pelaksana Pengadaan dan PPK menyatakan bahwa seluruh material semen yang digunakan atau yang disediakan di lapangan adalah material semen bermerek Merah Putih yang seluruhnya berasal dari distributor semen PT ASR melalui pemesanan ke Toko Bangunan Ch.

Kemudian, pengujian atas riwayat transaksi akun PPK diketahui terdapat paket peningkatan Jalan Ruas Jalan Simpang Mangga – Mukti Karya dengan pelaksana pengadaan yaitu CV TSM yang dibatalkan dengan alasan kesalahan pada saat memasukkan harga negosiasi.

Berdasarkan pengujian pada riwayat pemilihan paket yang dibatalkan tersebut diketahui CV TSM memasukkan penayangan produk semen di etalase bahan material sebesar Rp82.500. PPK membuat pemesanan paket sebanyak 10 item material yang salah satunya adalah semen dengan harga Rp80.900.

Atas pemesanan paket tersebut, PPK dan penyedia jasa melakukan negosiasi dua kali di tanggal yang sama dengan harga pada negosiasi kedua sebesar Rp80.000Harga Semen Rp80.000 /sak CV TSM memperbarui harga semen yang akan digunakan dengan meningkatkan harga tayang produk semen yaitu pada, 14 Februari 2023 sebesar Rp82.500. Kemudian 16 Februari 2023 sebesar Rp80.900 dan 21 Februari 2023 sebesar Rp85.000.

Selanjutnya PPK membuat paket pemesanan baru dengan jumlah item yang sama (10 item) namun dengan harga produk tayang yang berbeda. Harga semen yang ditayangkan di aplikasi e-katalog adalah sebesar Rp85.000 PPK dan dengan harga semen akhir sebesar Rp80.000.

“Hasil pemeriksaan dan hasil penelusuran, survei lebih lanjut terhadap hargapasar atas semen Merah Putih pada surat pesanan menunjukkan bahwa terdapat pemahalan atas item pekerjaan pengadaan bahan material semen secara signifikan lebih tinggi dibandingkan harga pasar, wajar maupun biaya ril pembelian barang dari toko,” tulis LHP BPK.

“Atas kelebihan pembayaran tersebut telah ditindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke rekening Kas Daerah sebesar Rp2.3 miliar lebih,” tulis LHP BPK.

Permasalahan di atas mengakibatkan tertutupnya peluang penyedia lain dalam proses pemilihan penyedia dan kesempatan Pemkab Mesuji untuk mendapatkan harga yang kompetitif dalam pengadaan barang dan terdapat pertanggungjawaban belanja modal atas 15 paket pengadaan bahan material kegiatan swakelola pada Dinas PUPR tidak akuntabel.

Hal tersebut disebabkan oleh Kepala Dinas PUPR tidak optimal dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan bawahannya untuk memastikan pengelolaan keuangan dilakukan secara efisien dan akuntabel. PPK dan PPTK lalai melakukan pemilihan penyedia melalui e-purchasing dengan mengabaikan harga wajar barang di pasaran.

Kepala Bidang Bina Marga selaku PPTK tidak mengawasi pelaksanaan tugas yang didelegasikan kepada bawahannya. Pelaksana pengadaan yang ditunjuk atas 15 paket pengadaan material tidak memperhatikan prinsip pengadaan yang efisien dan tidak menghindari serta mencegah kebocoran keuangan negara.

“BPK merekomendasikan kepada Pj. Bupati Mesuji agar memerintahkan Kepala Dinas PUPR untuk melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan bawahannya secara optimal untuk memastikan pengelolaan keuangan dilakukan secara efisien dan akuntabel dan memberikan sanksi kepada PPK dan PPTK yang lalai melakukan pemilihan penyedia melalui e-purchasing dengan mengabaikan harga wajar barang di pasaran,” tulis LHP BPK. (Red)

Mesuji, sinarlampung.co-Kegiatan pasar murah yang dilaksanakan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Mesuji sepanjang tahun 2023 silam, diduga fiktif. LPJ anggaran subsidi Rp211,5 menggunakan dokumen tahun 2022, dengan sasaran pembagian tidak bisa dipertanggung jawabkan. BPK merekomendasikan pengembalian Rp109,6 juta.

Data BPK menyebutkan pada tahun 2023 lalu Pemkab Mesuji menganggarkan belanja subsidi sebanyak Rp211.500.000,00 dengan realisasi Rp109.693.000,00 atau 51,86% dari anggaran, yang ditangani Diskoperindag dalam bentuk pasar murah pada 13 desa yang ada di tujuh kecamatan.

Dalam kegiatan ini, Diskoperindag menggandeng Perum Bulog Kantor Cabang Pembantu Tulang Bawang Barat (Tubaba). Kerja sama ini mewajibkan Perum Bulog menyediakan sembako berupa minyak goreng, gula, dan tepung. Termasuk jasa bongkar muat dan jasa angkut atau transportasi dari gudang Perum Bulog ke lokasi pelaksanaan pasar murah.

Pada saat pelaksanaan, Perum Bulog melakukan penjualan kepada masyarakat dengan harga subsidi. Diantaranya di Pasar murah dilaksanakan pada 8 Maret 2023 digelar di Desa Wirabangun, Kecamatan Simpang Pematang. Jumlah sembako terjual dalam liter dan Kg sebanyak 3308. Total nilai Rp7.482.000,00.

Lalu pada 14 April 2023 dilaksanakan di Desa Kebun Dalam, Kecamatan Way Serdang. Jumlah sembako terjual dalam liter dan Kg sebanyak Rp3452, dengan nilai Rp7.950.000,00.Juga pada 26 Juni 2023 digelar di halaman Masjid Agung Wisata Religi Desa Wirabangun, Kecamatan Simpang Pematang. Jumlah sembako terjual 2263, dengan nilai Rp 5.444.500.000,00.

Tanggal 27 Juni 2023 pasar murah dilaksanakan di Desa Mekar Sari/Desa Makar Jaya, Kecamatan Tanjung Raya. Jumlah sembako terjual 4100 dalam liter dan Kg, dengan nilai Rp9.550.000,00. Kemudian Tanggal 31 Agustus 2023 dihelat di Desa Tri Karya Mulya, Kecamatan Tanjung Raya, jumlah sembako terjual 4100 dengan nilai Rp9.550.000,00.

Tanggal 16 November 2023 pasar murah dilaksanakan di Desa Fajar Baru, Kecamatan Panca Jaya. Jumlah sembako terjual 4100, dengan nilai Rp 9.550.000,00. Dan 21 November 2023 dilaksanakan di Desa Eka Mulya, Kecamatan Mesuji Timur, dengan jumlah sembako terjual 5504, senilai Rp 23.000.000,00, dan Desa lainnya.

Pada pemeriksaan kegiatan pasar murah pada dokumen dan wawancara kepada Kabid Perdagangan sebagai PPTK dan bendahara pengeluaran Diskoperindag Kabupaten Mesuji, serta konfirmasi terhadap Perum Bulog Kantor Cabang Tubaba, tertuang LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung Nomor: 38B/LHP/XVIII.BLP/05/2024 tanggal 2 Mei 2024, didapati banyak temuan.

Temua pertama, tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja subsidi tidak didukung dengan Peraturan Bupati Mesuji tentang belanja subsidi. kedua, dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tidak tertera dengan pasti jumlah penerima dan perincian barang bersubsidi.

Lalu ketiga, tidak terdapat ketentuan tertulis mengenai panduan penetapan penerima manfaat, proses verifikasi validasi data, maupun pengaturan mengenai pertanggungjawaban (SPj). Dan keempat dokumen SPj dan foto dokumentasi yang dilampirkan dalam pertanggungjawaban pasar murah tahun 2023 sebagian merupakan foto kegiatan pasar murah tahun 2022.

Kemudian kelima pembayaran kepada Perum Bulog hanya berdasarkan invoice tanpa disertai bukti penjualan berupa kuitansi atau struk. Kesepakatan kerja sama Diskoperindag dengan Perum Bulog hanya melalui WhatsApp, tidak terdapat kesepakatan tertulis.

Kesimpulan BPK RI Perwakilan Lampung atas kegiatan pasar murah tahun 2023 mengakibatkan realisasi belanja subsidi senilai Rp109.693.000,00 tidak tepat sasaran. Dan terindikasi penyimpangan penggunaan anggaran. (Red)

Mesuji, sinarlampung.co-Kejaksaan Negeri Mesuji melakukan penggeledahan di Kantor Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Mesuji. Penggeledahan dipimpin Kapala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Leonardo Adiguna dan Kasi Intel Ardi Herliansyah bersama tim Kejari Mesuji berlangsung selama 5 jam dimulai pada pukul 10.00 WIB hingga Pukul 15.00 WIB, Selasa 3 September 2024.

Baca: Pematank Desak Penegak Hukum Usut Dugaan Korupsi Anggaran BOPK Dinas PPKB Lampung Tengah Rp9,7 Miliar

Kasi Pidsus Kejari Mesuji Leonardo Adiguna mengatakan kegiatan penggeledahan di Kantor Dinas PPKB Mesuji sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan Negeri Mesuji dalam penanganan dugaan korupsi.Penggeledahan itu terkait tindak-lanjut penanganan dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) Penyuluh KB tahun anggaran 2020.

“Kegiatan penggeledahan kita hari ini di kantor Dinas KB melaksanakan salah satu wewenang Kejaksaan Negeri Mesuji terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dana BOK KB tahun 2020,” kata Leonardo usai penggeledahan kepada media.

Dari hasil pengeledahan tim Kejaksaan Negeri Mesuji membawa dua Bok dan satu koper yang berisi berkas berkaitan dengan kegiatan KB. (red/*)