JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto memuji sikap Partai Golkar yang dinilai legawa melepaskan kepentingan partai demi kepentingan yang lebih besar terkait bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
“Sangat luar biasa. Golkar melepas kepentingan partai, golongan, demi kepentingan yang lebih besar, tentunya ini kehormatan, saya terima,” kata Prabowo usai menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (21/10/2023).
Dalam Rapimnas Partai Golkar tentang penetapan bakal calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2024 memutus dua hal.
Pertama, mengusung dan mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia periode 2024 hingga 2029.
Kedua, mengusung dan mendukung Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden periode 2024-2029 dari Partai Golkar.
“Dengan adanya keputusan Rapimnas ke-2 Partai Golkar tentang calon presiden dan calon wakil presiden maka mencabut seluruh keputusan-keputusan calon presiden dan calon wakil presiden sebelumnya,” kata Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Ace Hasan Syadzily saat membacakan Rantus Rapimnas yang didampingi Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Mengenai keputusan itu, Prabowo mengatakan hal itu merupakan keputusan luar biasa dan Golkar sangat berjiwa besar.
“Sangat berjiwa besar karena Golkar dalam keputusan sebelumnya mencalonkan Bapak Airlangga sebagai capres atau cawapres,” ujarnya.
Prabowo menambahkan keputusan Partai Golkar itu akan dibawa ke forum ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).
“Kami KIM terdiri dari delapan partai, empat partai parlementer dan empat partai nonparlementer. Kami akan rapat, musyawarah, dan nanti kami umumkan keputusan bersama,” katanya.(*)
Jakarta, sinarlampung.co- Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menilai Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka belum layak maju dalam kontestasi Pilpres 2024.
Ahok berpendapat untuk jadi seorang pemimpin tak hanya modal berani untuk maju tapi juga rekam jejak yang jelas. Menurutnya, hal ini tidak instan. Perlu waktu dan pembuktian.
“Saya tidak mau anak cucu saya harus menunggu sekian tahun lagi merasakan Indonesia maju. Kita enggak usah coba-coba deh, pilih yang pasti-pasti aja,” ujar Ahok dalam sebuah pernyataan resmi yang diterima wartawan, dilangsir CNNIndonesia.com, Sabtu 21 Oktober 2023.
Gibran memang kini sedang ‘nyicip’ dunia pemerintahan dengan menjabat sebagai Wali Kota Solo selama dua tahun lebih. Namun menurut Ahok, Gibran belum teruji dan berpengalaman.
Dia berkata untuk mengurus sebuah negara, setidaknya perlu ada pengalaman menjadi legislatif tingkat nasional dan eksekutif tingkat provinsi. Dari sini, calon pemimpin negara dianggap mampu sebab punya pengetahuan tata negara yang lengkap.
“Kalau belum punya pengalaman dan anda maju presiden atau wakil presiden, nanti anda nggak ngerti. Ini bukan soal belajar atau coba-coba lho. Ini negara dipertaruhkan untuk menjadi negara maju di tahun 2045, mana boleh kita kasih ke orang yang coba-coba,” ucapnya.
Yang tak kalah penting, pemimpin negara ini perlu punya nyali besar apalagi untuk berhadapan dengan aneka masalah termasuk korupsi.
Ahok menyatakan akar semua masalah di Indonesia adalah korupsi. “Mungkin dia (Gibran) jujur, tapi yang dibutuhkan tidak hanya jujur, melainkan jujur dan berani,” tegasnya.
Dukung Ganjar-Mahfud
Basuki Tjahaja Purnama yang juga mantan terpidana penistaan agama itu menyebut pasangan Capres Cawapres Ganjar-Mahfud adalah pasangan yang lengkap karena berani membereskan akar persoalan bangsa yakni korupsi.
Ahok bahkan menyebut pasangan tersebut bisa mewujudkan Indonesia Emas pada 2045. “Ganjar-Mahfud ini pasangan yang cocok. Kalau ditanya apa akar masalah bangsa Indonesia, ya korupsi. Selain sistem yang bagus, butuh kepala yang berani lurus. Ganjar dan Mahfud adalah pilihan tepat untuk menyelesaikan itu,” ucap Ahok dalam pernyataannya, Jumat 20 Oktober 2023.
Ahok mengaku mengenal sosok Ganjar lantaran pernah bersama menjadi anggota DPR. Ganjar, kata Ahok, adalah sosok yang berani dan vokal jika ada yang tak sesuai. “Ganjar itu berani, vokal ngomong. Kalau bilang enggak, ya enggak. Dia berani kalau soal itu karena selalu memegang teguh idiologi dan keyakinan,” tegasnya.
“Ada nggak pejabat yang mau sikat koruptor dan perbaiki sistem? Ganjar sudah teruji. Ia lakukan itu, dia berani pecat orang, nggak ada urusan. Pak Mahfud juga berani teriak dan ngomong. Keduanya ngerti hukum semuanya,” tegasnya.
Pasangan Ganjar- Mahfud MD kata Ahok juga dianggap sosok yang tegas dalam urusan pemberantasan korupsi. “Nggak ada orang yang berani ngomongin bukti terbalik atau sita harta segala macam. Saya yakin pasangan Ganjar Mahfud bersatu, maka akar masalah bangsa yakni korupsi bisa selesai. Korupsi akan diberantas, birokrasi diperbaiki,” ucapnya. (Red)
JAKARTA – Mahasiswa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar demonstrasi pada Jumat (20/10/2023) siang.
Aksi demonstrasi ‘Geruduk Istana’ tersebut dalam rangka mengkritik sembilan tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Orasi yang disampaikan perwakilan dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Universitas Terbuka (GMNI UT) melantangkan kritik kepada Jokowi yang dianggap telah menyengsarakan rakyat kecil.
“Sudah sembilan tahun kita di bawah ketek Jokowi, di bawah muka lusuhnya, dia menginjak-injak rakyat kecil. Turunkan rezim Jokowi yang sudah menyengsarakan rakyat kecil,” demikian orasinya yang dilantangkan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Seperti dikutip Tempo, para demonstran mulai memadati Patung Arjuna Wiwaha (Patung Kuda) sejak pukul 15.30 WIB. Mereka berangsur-angsur datang dari arah timur Jalan Medan Merdeka Selatan.
Peserta demo yang datang dari berbagai daerah ini turut bergantian menyampaikan orasi. Selain mengkritik Jokowi, massa juga memprotes penutupan Jalan Medan Merdeka Barat. Sebab, penutupan tersebut membuat massa tak bisa bergerak menuju Istana Negara.
“Kami sudah siap masuk, tapi ada blokade. Hari ini peringatan sembilan tahun pemerintahan Jokowi yang bobrok sudah menjabat,” ujar orator dari Universitas Negeri Padang (UNP) itu kepada demonstran.
Pada pukul 16.30 wib, jumlah massa mulai membeludak memadati jalan masuk menuju Monumen Nasional (Monas). Beberapa orang tampak memanjat Patung Kuda untuk menyemarakkan yel-yel.
Bakar Spanduk dan Dorong Barikade Polisi
Demonstrasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) sempat diwarnai dengan aksi bakar spanduk hingga mendorong barikade polisi.
Peserta demo yang mengaku sebagai mahasiswa itu pun membakar spanduk di atas barikade polisi. Massa juga beberapa kali melempar botol ke arah aparat yang berjaga di balik barikade.
Tak cukup, rombongan peserta demo yang tak memakai almamater itu mendorong satu dari tiga barikade polisi hingga roboh.
Mereka juga menginjak-injak kawat berduri dan menutupnya dengan spanduk. Polisi lantas mengimbau massa untuk tak merusak barikade.
Namun, para demonstran tetap berusaha menerobos dua lapis barikade berikutnya. Aparat pun mulai menambah personel yang berjaga di balik barikade sembari menyampaikan peringatan kepada massa.
Massa seolah-olah mengabaikan peringatan tersebut. Pukul 16.40 WIB, beberapa orang mulai meneriaki dan melontarkan kata-kata kasar untuk polisi.
Minta Polisi Membebaskan 13 Mahasiswa yang Ditangkap
Polisi menangkap seorang mahasiswa saat ratusan mahasiswa dari elemen mahasiswa gabungan. m
Aksi penangkapan itu mendorong para demonstran dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bertahan di kawasan Patung Arjuna Wiwaha (Patung Kuda), Jakarta Pusat hingga Jumat malam. Mereka mendesak polisi untuk membebaskan 13 mahasiswa yang ditangkap.
“Ada 10 kawan kami yang tertangkap, selain dari tiga orang yang tertangkap,” kata Ketua BEM UI Melki Sedek Huang di lokasi aksi, Jumat, 20 Oktober 2023.
Sebanyak 10 mahasiswa ditangkap di Stasiun Gondangdia. Sementara tiga lainnya tertangkap di lokasi demo.
Massa meminta agar 13 mahasiswa tersebut segera dibebaskan. Mereka juga mau pemerintah menemui dan mendengarkan aspirasi para demonstran.
Namun polisi malah mendesak massa untuk mundur dari barikade. Massa pun berlarian, hingga akhirnya Kapolres Jakarta Pusat mendatangkan perwakilan dari Istana untuk negosiasi dengan demonstran pukul 18.00 WIB.
“Saya diminta bicara di sini karena presiden sedang di luar negeri,” ucap Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Joanes Joko.
Kepada demonstran, Joanes menjanjikan akan meminta polisi mundur. Tiga orang dari massa aksi juga akan diajak diskusi.
Akan tetapi, negosiasi berjalan alot pukul 18.28 WIB. Joanes meminta menunggu selama 10 menit.
Berikutnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Joanes Joko berjanji 13 mahasiswa yang mengikuti demo akan dibebaskan. Menurut dia, baru tiga mahasiswa yang bakal dibebaskan.
“Saya dan Kapolres Jakarta Pusat bersepakat untuk lepaskan tiga orang,” kata dia di lokasi aksi, kawasan Patung Arjuna Wiwaha (Patung Kuda), Jakarta Pusat, Jumat, 20 Oktober 2023.
Joanes menjanjikan bakal membebaskan 10 mahasiswa yang masih ditahan. “Kami mengakui 10 orang memang ada, tapi tidak bisa langsung dibawa ke sini. Kami akan bawa ke sini,” ujarnya.
Sembari menunggu 10 mahasiswa didatangkan ke lokasi demonstrasi, massa aksi tampak duduk di kawasan Patung Kuda. Mereka menyampaikan tuntutan agar polisi segera memulangkan demonstran yang ditangkap tanpa syarat.
Mereka menyebut tidak akan meninggalkan lokasi demo sebelum permintaan dipenuhi. “Kami tidak akan pergi sebelum kawan kami dilepaskan,” kata seorang orator di atas mobil komando. (*)
JAKARTA – Polda Metro Jaya langsung merespon permintaan KPK yang meminta penjadwalan pemanggilan ulang terhadap Ketua KPK Firli Bahuri pada 24 Oktober .
Menurut Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Ade Safri Simanjuntak, pihaknya telah mengirimkan surat panggilan ulang untuk Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.
“Kami jadwalkan pemeriksaan Firli pada Selasa, 24 Oktober 2023. Suratnya sudah kami kirimkan dan diterima di kantor KPK pukul 14.30 WIB,” kata Ade, Jumat, 20 Oktober 2023.
Semestinya, Firli diminta datang oleh penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat (20/10/2023), namun ia tidak datang dengan alasan sedang ada kegiatan lain.
Firli dipanggil terkait penyidikan dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Firli akan diperiksa di ruang Riksa Penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya di Gedung Promoter lantai 21.
Sebelumnya, staf fungsional biro hukum KPK telah menyurati Kapolda Metro Jaya soal permohonan penundaan pemeriksaan terhadap Firli.
“Mengingat pada waktu dan tanggal tersebut terdapat kegiatan yang telah teragenda sebelumnya, maka Ketua KPK belum dapat menghadiri panggilan dimaksud,” kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron dalam keterangan tertulis resminya.
Ghufron mengatakan pihaknya telah menyampaikan ketidakhadiran Firli melalui surat yang dikirim dengan tembusan kepada Kapolri dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI. Dalam surat itu, KPK meminta waktu untuk penjadwalan ulang pemeriksaan.
“Di samping itu tentunya diperlukan waktu yang cukup bagi Ketua KPK untuk mempelajari materi pemeriksaan, mengingat (surat) panggilan baru diterima Ketua KPK pada tanggal 19 Oktober 2023,” kata Ghufron.
Ghufron menambahkan KPK menghormati proses hukum yang sedang dilakukan Polda Metro Jaya. Dia menyebut pihaknya bakal patuh terhadap hukum yang berlaku.
“KPK sebagai lembaga penegak hukum tentunya juga patuh terhadap hukum, yakni hukum yang benar-benar sesuai prosedur, hukum acara, dan fakta-fakta hukumnya,” tegas Ghufron.
“Kami memastikan bahwa proses ini tidak akan mengganggu ataupun menghambat proses-proses hukum tindak pidana korupsi yang sedang KPK lakukan,” lanjutnya.(*)
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk menjadwal ulang pemeriksaan terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri.
Semestinya, Firli diminta datang oleh penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat (20/10/2023), namun ia tidak datang dengan alasan sedang ada kegiatan lain.
Firli dipanggil terkait penyidikan dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
“Mengingat pada waktu dan tanggal tersebut terdapat kegiatan yang telah teragenda sebelumnya, maka Ketua KPK belum dapat menghadiri panggilan dimaksud,” kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron dalam keterangan tertulis resminya.
Ghufron mengatakan pihaknya telah menyampaikan ketidakhadiran Firli melalui surat yang dikirim dengan tembusan kepada Kapolri dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI. Dalam surat itu, KPK meminta waktu untuk penjadwalan ulang pemeriksaan.
“Di samping itu tentunya diperlukan waktu yang cukup bagi Ketua KPK untuk mempelajari materi pemeriksaan, mengingat (surat) panggilan baru diterima Ketua KPK pada tanggal 19 Oktober 2023,” kata Ghufron.
Ghufron menambahkan KPK menghormati proses hukum yang sedang dilakukan Polda Metro Jaya. Dia menyebut pihaknya bakal patuh terhadap hukum yang berlaku.
“KPK sebagai lembaga penegak hukum tentunya juga patuh terhadap hukum, yakni hukum yang benar-benar sesuai prosedur, hukum acara, dan fakta-fakta hukumnya,” tegas Ghufron.
“Kami memastikan bahwa proses ini tidak akan mengganggu ataupun menghambat proses-proses hukum tindak pidana korupsi yang sedang KPK lakukan,” lanjutnya.
Sebelumnya, Firli Bahuri dijadwalkan bakal diperiksa di Polda Metro Jaya hari ini.
“Untuk agenda pemeriksaan berikutnya yang telah diagendakan tim penyidik telah dikirimkan surat panggilan dalam kapasitas sebagai saksi kepada saudara FB selaku Ketua KPK RI,” kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada awak media di Marjas Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2023).
Menurut Ade Safri, ketua lembaga antirasuah tersebut diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi atas kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) Tahun 2021.
Dalam kasus itu, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap belasan saksi, salah satunya ajudan Firli Bahuri bernama Kevin Egananta.(*)
JAKARTA – Orang tua para korban dugaan pelecehan seksual Miss Universe Indonesia (MUI) 2023 mengaku resah lantaran polisi belum menetapkan tersangka lain dalam perkara ini.
Keresahan orang tua korban itu disampaikan oleh Kuasa hukum finalis Miss Universe Indonesia 2023, Mellisa Anggraini, Jumat (20/10/2023).
“Orang tua para korban berharap Poppy Capella dan pihak lain yang terlibat segera ditetapkan sebagai tersangka,” kata Mellisa seperti dikutip Tempo.
Diketahui, Poppy Capella merupakan Direktur Miss Universe Indonesia 2023. Ia pemilik PT Capella Swastika Karya yang memegang lisensi penyelenggaraan Miss Universe Indonesia.
Mellisa mengaku ia telah meminta kepada penyidik agar menelisik lebih jauh orang-orang yang turut membiarkan dilakukannya body checking pada sesi pemeriksaan tubuh karena para finalis diminta telanjang.
“Di situ (bilik) ada board of director, ada project director, dia mengetahui ada body checking tapi diam saja,” tutur Mellisa.
Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Hengki Haryadi mengatakan penyidik sedang mengembangkan kasus dugaan pelecehan Miss Universe Indonesia 2023. Polisi telah menetapkan satu tersangka, yaitu eks COO Andaria Sarah Dewia alias Sarah Hendrapraja.
Hengki mengatakan sedang mengembangkan penyidikan apakah ada potensi tersangka lain dalam kasus itu. Pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli gender, psikologi, dan ahli pidana. “Saksi ahli korporasi tentunya berkesinambungan akan kami kembangkan ke tersangka-tersangka,” tuturnya.
Dalam kasus ini, Sarah menyebut dugaan keterlibatan Chief Executive Officer (CEO) Miss Universe Indonesia 2023 Eldwen Wang. Ia mengaku diperintahkan dirinya untuk melaksanakan sesi body checking dan memfoto bagian tubuh peserta Miss Universe Indonesia.
“Tentu ini akan kami kembangkan dalam penentuan tersangka, karena kami membutuhkan alat bukti,” katanya.
Poppy Capella dan Eldwen Wang kompak membantah jika disebut terlibat dugaan pelecehan ini.(*)
JAKARTA – Berkas AMIN dan Ganjar-Mahfud Lengkap, sementara Koalisi Prabowo Masih Sibuk Cari Cawapres. Pasangan Anies-Cak Imin (AMIN) menjadi pasangan pertama yang mendaftar ke KPU. Pasangan yang mengusung tema besar Perubahan ini tiba di KPU, Jakarta, sekira pukul 09.58 WIB, Kamis (19/10/2023).
Keduanya langsung masuk ke dalam ruang transit VIP dan melakukan pengisian buku pendaftaran. Kedatangan Anies dan Cak Imin disambut oleh Sekretaris Jenderal KPU RI, Bernard Dermawan.
Mereka kemudian menyerahkan dokumen pendaftaran syarat capres cawapres kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dan anggota KPU RI lainnya. Setelah diperiksa, berkas pasangan ini dinyatakan lengkap.
Pendaftaran bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dibuka pada 19-25 Oktober 2023.
Selain AMIN, pasangan Ganjar-Mahfud juga telah mendaftar ke KPU pada Kamis (19/10-2023) siang. KPU pun menyatakan berkasnya sudah lengkap.
Prabowo Masih Sibuk Cari Cawapres
Sementara bakal capres Prabowo Subianto hingga kini masih sibuk menimbang-menimbang calon wakil presidennya.
Terkait hal ini, Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, telah memberikan klarifikasinya. Muzani menegaskan bahwa keputusan mengenai cawapres pendamping Prabowo akan diputuskan dalam rapat bersama Koalisi Indonesia Maju, yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Gelora, PAN, PBB, Partai Garuda, dan lainnya.
“Keputusan tentang pendamping Prabowo akan dibahas secara kolektif oleh majelis ketua umum. Pada rapat sekjen kemarin, kami sudah menyepakati langkah ini,” kata Muzani pada Rabu (18/10/2024).
“Kami, para sekjen, termasuk tim teknis dan juru bicara, tidak merasa memiliki wewenang untuk membahas hal tersebut,” tambahnya.
Selanjutnya, Muzani menegaskan bahwa pengumuman mengenai cawapres Prabowo akan dilakukan sebelum periode pendaftaran ke KPU ditutup.(red)
JAKARTA – Relawan Jaringan Kawan Ganjar (Jangkar) Merah Putih Provinsi Lampung ikut mendampingi paslon capres/cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud Md mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Kamis (19/10/2023).
Pendampingan dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Jangkar Merah Putih Lampung Wahyudi Hasyim bersama dua pengurus lainnya.
Ketiganya bergabung bersama seluruh pengurus Jangkar Merah Putih lainnya dan para puluhan organisasi relawan pendukung Ganjar-Mahfud Md yang datang dari berbagai daerah.
Rencananya, pada Jumat (20/10/2023) para relawan Jangkar Merah Putih Lampung akan melakukan pemantapan sejumlah kegiatan, dalam rangka pemenangan pasangan Ganjar-Mahfud Md di Provinsi Lampung.
“Mulai besok kami langsung tancap gas untuk merealisasikan kemenangan Ganjar-Mahfud Md di Provinsi Lampung,” kata Yudi.
Selain itu, tambah Yudi, pihaknya juga akan melakukan investigasi untuk mengungkap pelaku perusakan spanduk dan baliho Ganjar-Mahfud Md yang dirusak oleh pihak yang ia sebut sebagai bandit-bandit politik.
“Pasti akan kami ungkap. Tunggu saja, siapa pun mereka akan kami bawa ke kantor polisi,” tegasnya.
Pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Kamis (19/10) pukul 13.10 WIB.
Dalam kesempatan ini, keduanya juga menyerahkan dokumen secara simbolis kepada Ketua KPU Hasyim Asyari.
Tampak ikut mendampingi para ketua partai koalisi, antara lain Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Plt Ketum PPP Mardiono, Ketum Hanura Oesman Sapta Odang, Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo.
Selain itu para petinggi partai pendukung, pimpinan Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden.
KPU menyatakan syarat pencalonan mereka telah lengkap.(red)
Jakarta, sinarlampung.co-Polda Metro Jaya telah memeriksa 45 saksi termasuk mantan pimpinan dan pewagai KPK dalam kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK ke eks Mentan Syahrul Yasin Limpo. Penyidik Krimsus Polda Metro Jaya mengagendakan pemeriksaan terhadap Ketua KPK Firli Bahuri, pada Jumat 20 Oktober 2023 mendatang.
Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan surat panggilan kepada Firli telah dikirimkan pada hari ini, Rabu 18 Oktober 2023. “Telah dikirimkan surat panggilan dalam kapasitas sebagai saksi kepada saudara FB selaku Ketua KPK RI untuk dimintai keterangan pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 pukul 14.00 WIB di ruang pemeriksaan penyidik Subdit Tipikor di Gedung Promoter,” kata Ade kepada wartawan.
Menurut Ade, penyidik Polda Metro Jaya telah meminta keterangan dari 45 saksi guna mengusut perkara ini. “Perlu kami sampaikan dalam tahap penyidikan yang dilakukan penyidik telah dilakukan pemeriksaan terhadap 45 orang saksi yang telah dimintai keterangannya di hadapan penyidik,” ujarnya.
Firli Bahuri belum merespon wartawan terkait jadwal pemanggilan tersebut. Sebelumnya penjelasan Firli soal pertemuan dengan SYL, ia diduga pernah melakukan pertemuan dengan SYL yang pada saat itu masih menjabat sebagai Menteri Pertanian merupakan merupakan pihak yang berperkara. Namun Firli menjelaskan pertemuan dengan SYL digelar sebelum dugaan korupsi di Kementan terjadi.
Menurut dia, pertemuan itu dilakukan pada Maret 2022. Bahkan, kata Firli, pertemuan dengan politikus Partai Nasdem tersebut tidak dilakukan dengan empat mata saja, melanikan beramai-ramai dan di tempat terbuka. “Pertemuan di lapangan bulutangkis antara saya dengan menteri pertanian saat itu, Saudara Syahrul Yasin Limpo, terjadi sebelum periode tersebut, tepatnya yaitu sekitar pada tanggal 2 Maret 2022. Dan itupun beramai-ramai di tempat terbuka,” kata Firli. (Red)
Bandar Lampung, sinarlampung.co-Miliaran nilai aset di Dinas Perhubungan Provinsi Lampung tak terawat. Mulai dari 21 unit bus hibah bantuan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), hingga hilangnya tujuh set besi timbangan pasca tak beroperasinya jembatan timbang yang disimpan di Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Lampung. Ditambah sengkarut dugaan pungutan liar oleh oknum pegawai Dishub di Teminal Simpang Propau Lampung Utara.
sudha satu tahun bus bus hibat kemenhub ini hanya parkir
Kondisi 21 unit bus bantuan Kemenhub itu kini berada di pelataran parkir calon kantor Dishub Lampung di Jalan Terusan Endro Suratmin, Sukarame, itu kini tidak bergerak. Pihak Dishub berdalih bingung untuk memanfaatan atas aset tersebut.
“Mangkraknya 21 unit bus bantuan Kemenhub itu akibat ketidakseriusan pejabat Dishub dalam memanfaatkan sarana yang telah tersedia. Bayangkan saja, tinggal manfaatin sarana yang ada aja nggak bisa. Bagaimana Dishub mau punya program-program terobosan. Gubernur harus tahu yang beginian. Malulah kita ini, masak sudah dibantu sarana bus sebanyak itu, dimangkrakin aja. Ini artinya tidak becus kelola aset Negara,” kata Seorang Mantan pegawai Dishub Lampung yang sudah pensiun.
Data wartawan menyebutkan berdasarkan perjanjian hibah Kemenhub dengan Pemrov Lampung tanggal 8 Oktober 2018, disebutkan Hibah Barang Milik Negara (BMN) 20 unit bus ukuran sedang BRT paket 18,19, dan 21 tahun anggaran 2016 dan 20 unit bus ukuran besar BRT euro II engine mobile dua pintu dari APBN-P tahun 2017. Hibah 40 unit bus dengan muatan 30 orang ke atas bagi setiap unitnya.
Kemudian Gubernur mengeluarkan peraturan bernomor: G/383/V.13/HK/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pengoperasian dan Penataan Trayek Bus Angkutan Perkotaan Aset Milik Pemprov Lampung. Pada pergub dinyatakan, pemprov melalui Dishub menunjuk operator atas 40 bus bantuan, dengan perincian Dishub mengelola lima unit, PT Lampung Jaya Utama (LJU) mengelola 15 unit, dan Perum Damri Cabang Bandar Lampung mengurus 20 unit lainnya.
Lalu atas perintah pergub, pada 1 November 2019, Dishub menyerahkan pengelolaan bus bantuan Kemenhub ke PT LJU dan Perum Damri. Yang diikat dalam perjanjian kerja sama tentang Pemanfaatan dan Pengoperasionalan Bus Angkutan Perkotaan Aset Milik Pemprov Lampung dengan nomor: 551/01/1470/V.13/2019 tertanggal 20 Desember 2019 antara Dishub dan Perum Damri.
Serta perjanjian kerja sama nomor: 551/01/1469/V.13/2019 tertanggal 20 Desember 2019 antara Dishub dengan PT LJU. Sejak awal pengoperasian atas puluhan unit bus bantuan Kemenhub ke Pemprov Lampung ini, hanya melakukan penunjukan kerja sama pengelolaan bus bantuan kepada Perum Damri dan PT LJU tanpa melalui tender.
Kerjasama Tanpa Tender
Kepala Dinas Perhubungan Lampung Bambang Sumbogo
Data wartawan menyebutkan berdasarkan perjanjian hibah Kemenhub dengan Pemrov Lampung tanggal 8 Oktober 2018, disebutkan Hibah Barang Milik Negara (BMN) 20 unit bus ukuran sedang BRT paket 18,19, dan 21 tahun anggaran 2016 dan 20 unit bus ukuran besar BRT euro II engine mobile dua pintu dari APBN-P tahun 2017. Hibah 40 unit bus dengan muatan 30 orang ke atas bagi setiap unitnya.
Kemudian Gubernur mengeluarkan peraturan bernomor: G/383/V.13/HK/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pengoperasian dan Penataan Trayek Bus Angkutan Perkotaan Aset Milik Pemprov Lampung. Pada pergub dinyatakan, pemprov melalui Dishub menunjuk operator atas 40 bus bantuan, dengan perincian Dishub mengelola lima unit, PT Lampung Jaya Utama (LJU) mengelola 15 unit, dan Perum Damri Cabang Bandar Lampung mengurus 20 unit lainnya.
Lalu atas perintah pergub, pada 1 November 2019, Dishub menyerahkan pengelolaan bus bantuan Kemenhub ke PT LJU dan Perum Damri. Yang diikat dalam perjanjian kerja sama tentang Pemanfaatan dan Pengoperasionalan Bus Angkutan Perkotaan Aset Milik Pemprov Lampung dengan nomor: 551/01/1470/V.13/2019 tertanggal 20 Desember 2019 antara Dishub dan Perum Damri.
Serta perjanjian kerja sama nomor: 551/01/1469/V.13/2019 tertanggal 20 Desember 2019 antara Dishub dengan PT LJU. Namun sejak awal pengoperasian atas puluhan unit bus bantuan Kemenhub ke Pemprov Lampung ini, hanya melakukan penunjukan kerja sama pengelolaan bus bantuan kepada Perum Damri dan PT LJU tanpa melalui tender.
Hanya Titipan
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Bambang Sumbogo, mengakui bila 49 unit bus bantuan Kemenhub pernah dikelola oleh Perum Damri dan PT LJU. Namun seiring mewabahnya Covid-19, kendaraan angkutan massal tersebut dikembalikan.
“Waktu Covid-19 itu, usaha angkutan ya mati karena tidak ada penumpang. Ditambah subsidi juga dihentikan akibat recofusing APBD dampak dari Covid-19. Saat itu PT LJU mengajukan keberatan, dan sebagian bus yang dikelolanya diserahkan ke Perum Damri,” kata Bambang.
Lalu, katanya, pada tahun 2021, ke-40 unit bus dikembalikan ke Pemprov Lampung yang kemudian oleh BPKAD dititipkan ke Dishub. BPKAD kemudian meminta penilaian terhadap besaran nilai aset dan nilai sewa ke Kanwil DJKN Lampung-Bengkulu, untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga, dalam hal ini pengusaha angkutan umum.
Dari hasil penilaian DJKN tersebut, jelas Bambang Sumbogo, pihaknya menawarkan kerja sama kepada beberapa perusahaan angkutan umum, seperti ke Perum Damri, PT Putra Karo Mandiri, PT Avenka Cahaya Nusantara, PT Karona Lalupa Nusantara, PT Big Star, dan PT Ainon Untung Lestari.
“Tapi sampai sekarang, belum ada satu pun yang menyatakan berminat untuk kerja sama pengelolaan bus-bus itu,” kata Bambang Sumbogo, didampingi Sekretaris Alma Rostow Guna, dan Kabid Lalulintas dan Angkutan, Hidayat.
Bambang mengaku sejak satu tahun terakhir ke-21 bus yang ditempatkan di pelataran parkir calon kantor Dishub Lampung di kawasan Sukarame, tidak pernah dipergunakan sama sekali. “Ya bagaimana mau digunakan, sekali gerak itu kan duit. Solar mahal. Dan tidak ada anggaran perawatan di dinas ini. Ada 17 unit bus lainnya sampai sekarang berada di PT LJU. Silakan bila ada OPD yang ingin menggunakan bus-bus yang hanya parkir ini. Asal mau tanggung jawab dan biayai sendiri. Kalau terjadi lakalantas, urus sendiri,” ucapnya.
Bambang mengaku jika 21 unit bus dari 40 unit bantuan Kemenhub tersebut, hanya dititipan. “Ya bus-bus itu kan aset daerah, karena terkait dengan pelayanan publik, makanya dititipkan ke Dishub. Jadi, kami ini cuma dititipi saja,” kata Bambang Sumbogo, kepada wartawan di ruang kerjanya Jum’at 13 Oktober 2023
Menurut Bambang, aset tersebut adalah titipan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung. “Semua aset kan BPKAD yang punya. Nah, karena aset ini berupa bus dan terkait dengan pelayanan publik, dititipkanlah ke kami. Jadi, kami ini ketitipan, bukan bus-bus itu dimangkrakin,” kata Bambang.
Bambang Sumbogo mengakui jika pihaknya justru kesulitan akibat dititipkannya puluhan bus bantuan Kemenhub tersebut. “Jujur saja ya, kami ini sengsara lo dititipi kayak begini. Di tempat saya kan nggak ada anggaran untuk ngurusnya. Siapa coba yang mau kasih dana operasional buat ngurusi bus-bus itu,” katanya.
Jadi Temuan BPK
Data LHP BPK RI Perwakilan Lampung atas Laporan Keuangan Pemprov Lampung tahun 2020 dengan nomor: 17A/LHP/XVIII.BLP/04/2021 tertanggal 23 April 2021, adalah Pergub nomor: G/383/V.13/HK/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pengoperasian dan Penataan Trayek Bus Angkutan Perkotaan Aset Milik Pemprov Lampung, yang langsung mengatur pengelolaan trayek bus kepada Perum Damri dan PT LJU.
Ironisnya Kadishub menandatangani pengelolaan bus bantuan Kemenhub dengan Perum Damri dan PT LJU. Padahal sesuai ketentuan, seharusnya yang berhak menandatangani perjanjian kerja sama adalah Sekretaris Daerah sebagai pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi pengelolaan barang milik daerah (BMD).
Dan dalam perjanjian kerja sama antara Dishub dengan Perum Damri maupun Dishub dengan PT LJU, tidak mengatur mengenai nilai besaran kontribusi yang diterima Pemprov Lampung dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dari pemanfaatan puluhan bus bantuan Kemenhub.
Bahkan nilai kontribusi ditetapkan hanya melalui pembicaraan (Lisan,red) antara Kepala Dishub, General Manager Perum Damri, dan PT LJU berdasarkan kesanggupan dan kesepakatan bersama, tanpa dituangkan dalam keputusan tertulis. Menurut data yang ada, pada 9 Februari 2021 Perum Damri menyetorkan kontribusi ke kas daerah sebesar Rp24.000.000. BPK juga mencatat PT LJU selama tahun 2020 sama sekali tidak memberikan kontribusi atas 15 unit bus yang dikelolanya.
Besi Timbangan Hilang
Aset tujuh set besi timbangan yang berada di kantor UPTD Dinas Perhubungan Provinsi Lampung kini hilang. Diduga hilangnya aset bernilai ratusan juta itu hilang akibat ulah para oknum di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
Sekretaris Dishub Provinsi Lampung, Alma Rostow Guna membenarkan aset besi timbangan yang hilang tersebut. Dan saat ini pihaknya sedang berusaha menyelesaikan secara internal dalam lingkungan kantor. “Iya memang kami sedang berusaha untuk menyelesaikan secara intern dulu,” kata Alma, yang belum lama menjabat Sekretris Dishub Provinsi Lampung itu.
Alma mengaku pihaknya masih menyelidiki sendiri dulu agar mendapatkan kejelasan terkait aset tersebut, dan belum melapor ke pihak yang berwenang. “Baru dua hari kehilangan aset milik negara tersebut. Kami masih selidiki di internal dulu, untuk mendapatkan kejelasan agar tidak salah langkah selanjutnya,” katanya.
Pungli di Terminal Propaw
Dishub Lampung juga kini sedang diterpa kabar dugaan menerima upeti dari Pungutan Liar (Pungli) di Teminal Simpang Propau Lampung Utara. Dugaan Pungli diduga dilakukan para oknum Petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Lampung.
Kepala UPT Terminal Dishub Provinsi Lampung, Dwi Sugiarto, mengatakan bahwa tidak ada pihaknya melakukan pungutan liar dan menyetor upeti ke Dishub Lampung. Yang ada hanyalah retribusi yang disetor ke kas daerah. Tudingan pungli itu ramai berawal dari adanya pihak supir yang biasa melemparkan uang ke jalan dari atas kendaraan mereka dan dilihat warga setempat yang akhirnya dilaporkan.
“Kalau Pungli mah sepertinya itu tidak benar, mungkin ada supir yang tidak sengaja melemparkan uang dan dilihat warga, tapi mungkin warga sudah salah persepsi mereka pikir itu pungutan, pegawai kita pun tidak mengetahui uang tersebut untuk apa,” dalih Dwi Sugiarto.
Dwi mengaku jika dirinya dan para Kepala Seksi (Kasi) telah dipanggil aparat penegakan hukum terkait persoalan Pungli tersebut. “Kami memang dipanggil oleh pihak Polres Lampura, saya dan kasi semua ikut kesana. Kami juga sudah berikan berkas pembukuan yang diminta pihak polres, itu sekira bulan kemarin tanggal 25 September 2023,” katanya.
Dwi memastikan bahwa tidak ada soal setoran atau upeti yang mengalir ke pejabat Dishub setiap bulannya. Menurutnya soal upeti yang dimaksud adalah untuk Kas Daerah (Kasda). “Ia setoran untuk kasda memang ada dan semua ada buktinya, tapi kalau untuk Kadis ya enggak ada,” ujarnya tanpa merinci nilai setoran.
Kasis Jasa dan Fasilitas Terminal Risky, menambahkan data setoran PAD ke Dinas Provinsi itu sifatnya Rahasia. “Jangan tidak boleh kalian melihat data PAD setoran kami, itu kan arsip rahasia, kalau mau melihat langsung saja ke dinas,” kata Risky terlihat emosi. (Red)
