Sinarlampung

Kategori: Nasional

  • SYL Diborgol, Berikut Kronologi Penangkapannya

    SYL Diborgol, Berikut Kronologi Penangkapannya

    Jakarta – Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dijemput paksa dan ditangkap oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di sebuah apartemen di Jakarta Selatan sekitar pukul 19.00 WIB, Kamis, 12 Oktober 2023. Beberapa menit kemudian tim penyidik dan SYL sampai ke Gedung KPK. Syahrul Yasin Limpo turun dari mobil dan menaiki tangga menuju ruang penyidikan dengan tangan diborgol.

    Juru bicara KPK Ali Fikri belum memberikan komentar perihal penangkapan Syahrul Yasin Limpo. Kuasa hukum Syahrul Yasin Limpo, Febri Diansyah, mengatakan kini sedang mengecek penangkapan kliennya itu. “Kami sedang cek ke Gedung KPK sekarang,” kata Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis, 12 Oktober 2023.

    Sebelumnya Tim KPK memantau pergerakan Syahrul Yasin Limpo sejak siang tadi. Politikus NasDem itu sempat terdeteksi di sekitaran Visi Law Firm, kantor pengacaranya.

    Sebelumnya, Febri Diansyah mengatakan kliennya telah mendapatkan konfirmasi pemeriksaan oleh Penyidikan KPK, dan dijadwalkan pada Jumat, 13 Oktober 2023 siang. “Sebagai penghargaan terhadap kewenangan KPK, klien kami pak Syahrul Yasin Limpo akan mendatangi KPK memenuhi kewajiban hukumnya,” kata Febri melalui keterangan tertulis, Kamis, 12 Oktober 2023.

    Melalui tim kuasa hukumnya, Syahrul Yasin Limpo mengatakan telah tiba di Jakarta hari ini. Hal itu dilakukannya dalam upaya perwujudan komitmen untuk koperatif menghadapi proses hukum di KPK. “Saya sudah siap lahir dan bathin untuk menghadapi ini sesuai dengan hukum dan hak-hak saya sebagai tersangka,” ujar Syahrul Yasin Limpo sebagaimana disampaikan kepada tim hukum.

    Sementara itu, Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim membenarkan mengenai penjemputan paksa kolega separtainya itu. “Iya,” jawab dia.

    Sebelumnya, KPK telah mengumumkan penetapan tersangka Syahrul dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian 2019-2023.

    Selain SYL, KPK menetapkan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta sebagai tersangka.

    Namun, baru Kasdi yang langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan pada Rabu (11/10). Ia ditahan selama 20 hari pertama hingga 30 Oktober 2023.

    SYL bersama Kasdi dan Hatta disebut telah menikmati uang sekitar Rp13,9 miliar. Uang itu di antaranya digunakan untuk membayar cicilan kartu kredit dan pembelian mobil Alphard.

    SYL dkk disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 12 huruf B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Sebelumnya, di Makassar, SYL menyatakan menghargai kewenangan KPK yang telah mengumumkan secara resmi status hukum dirinya. Ia berkomitmen tetap kooperatif menghadapi proses hukum.(*)

     

  • KPK Jemput Paksa Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo

    KPK Jemput Paksa Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo

    Jakarta – Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dijemput paksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (12/10) malam. SYL tiba di markas KPK sekitar pukul 19.17 WIB.

    SYL terlihat memakai topi dan jaket kulit hitam. Dia memakai masker saat tiba di markas lembaga antirasuah tersebut.

    Politikus NasDem itu tak didampingi pengacara saat penjemputan paksa hingga dibawa ke markas KPK itu. “Enggak tahu ,” ujar pengacara SYL, Febri Diansyah, saat dikonfirmasi terkait penjemputan paksa oleh penyidik KPK itu.

    Sementara itu, Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim membenarkan mengenai penjemputan paksa kolega separtainya itu. “Iya,” jawab dia.

    Sebelumnya, KPK telah mengumumkan penetapan tersangka Syahrul dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian 2019-2023.

    Selain SYL, KPK menetapkan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta sebagai tersangka.

    Namun, baru Kasdi yang langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan pada Rabu (11/10). Ia ditahan selama 20 hari pertama hingga 30 Oktober 2023.

    Sementara SYL dan Hatta belum ditahan karena keduanya menyurati KPK tidak bisa menghadiri pemeriksaan kemarin.

    SYL bersama Kasdi dan Hatta disebut telah menikmati uang sekitar Rp13,9 miliar. Uang itu di antaranya digunakan untuk membayar cicilan kartu kredit dan pembelian mobil Alphard.

    SYL dkk disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 12 huruf B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Sebelumnya, di Makassar, SYL menyatakan menghargai kewenangan KPK yang telah mengumumkan secara resmi status hukum dirinya. Ia berkomitmen tetap kooperatif menghadapi proses hukum.(*)

  • Satu Lagi, Putra Asal Lampung yang Bikin Para Pengedar Narkoba di Ibukota Ketar Ketir

    Satu Lagi, Putra Asal Lampung yang Bikin Para Pengedar Narkoba di Ibukota Ketar Ketir

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Satu lagi, putra Kabupaten Waykanan, Lampung memperoleh kepercayaan membasmi peredaran narkoba di Ibu Kota Jakarta. Dia adalah Kombes Pol Hengki yang kini diamanahkan memegang jabatan sebagai Dirnarkoba Polda Metro Jaya.

    Hari Kohar bangga banyaknya putra-putri daerah ini mentas. “Semoga terus lahir putra-putri Sang Bumi Ruwa Jurai ke pentas nasional,” ujar ketua Pokdar Kamtibmas Balam dan tokoh Forum Masyarakat Transparasi Lampung (FMTL) .

    Kombes Hengki yang masih kerabatnya mendoakan semoga Kombes Pol Hengki senantiasa amanah jabatan saat ini yang diembannya sejak Jumat (24/3/2023). Di tanah asalnya, dia pernah menjabat Kapolres Lampung Selatan pada tahun 2014.

    Begitu dipercaya memimpin Dirnarkoba Polda Metro Jaya, dalam tiga bulan belakangan, Kombes Pol Hengki berhasil memusnahkan 200,67 kg ganja, 279,44 kg sabu, 60.800 ekstasi.

    “Total tersangkanya 2.053 orang dan ditahan dalam operasi mulai Juli hingga September 2023. Rabu (11/10/2023), dia musnahkan semua barang buktinya sebagai bentuk transparansi pelaksanaan tugas Polri kepada masyarakat,” katanya.

    Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto mengatakan, pengungkapan terhadap 1.548 kasus ini merupakan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pemberantasan kasus narkoba di Indonesia.

    Kombes Pol Hengki merintis karirnya hingga posisi saat ini sebelumnya menjabat Kapolres Metro Bekasi Kota. Sebelum bertugas di Bekasi, Hengki pernah menjabat Kepala Subdirektorat I Dipttipiter Badan Reserse Kriminal Polri.

    Sepanjang kariernya di kepolisian, Kombes Pol Hengki memiliki rekam jejak yang cukup menarik. Bertugas moncer di Kota Bekasi, Hengki dipercaya Kapolri Jenderal Listyo Sigit menggantikan Kombes Pol Mukti Juharsa jadi direktur Narkoba Bareskrim Mabes Polri.

    Pria kelahiran 7 Januari 1971 ini merupakan lulusan Akademi Kepolisian pada 1995 yang berpengalaman dalam bidang reserse. Setelah lulus sekolah, Hengki lantas menjabat sebagai Pamapta Polres Kepri Timur selama kurang lebih dua tahun hingga pada 1997 pindah tugas menjadi Kaurbinops Reserse Polres Kepri Timur.

    Sepak terjang Kombes Pol Hengki kembali berlanjut setahun setelahnya untuk bertugas di Kapolsek Khairah Mandah hingga tahun 1999. Pada tahun tersebut juga dia sempat menjabat sebagai Kasat Serse Polres Inhil dan Kapolsektif Karimun.

    Kemudian Hengki digeser untuk menjadi Kabagops Polres Kampar pada tahun 2001. Dua tahun menjabat, dia kembali digeser untuk menjadi Wakasat Reskrim Polrabes Pekanbaru tahun 2003. Pada tahun 2004 Hengki ditugaskan untuk menjadi Pama PTIK.

    Kapolres Jakbar yang Berpengalaman di Bidang Reserse Setahun kemudian dia diberikan jabatan baru sebagai Kanit II Sat II Dit Reskrim Polda Banten, belum genap setahun menjabat dia lalu dipindahkan untuk kembali ke Kragiran untuk menjadi Kapolsek hingga tahun 2007.

    Setelah itu pria asal Lampung ini dipindahkan ke Banten untuk menjadi Kanit I Dit Reskrim sampai 2009. Barulah setelah itu untuk pertama kalinya dia menjejakkan kakinya di Bareskrim Polri sebagai perwira menengah.

    Setahun menjabat, Hengki kemudian diangkat sebagai Kanit III Dit V/Tipiter Bareskrim tahun 2010. Lalu dirinya harus kembali ke Polda Banten untuk menjabat beberapa posisi.

    Dari Pamen Polda Banten, Kasubdit II Ditreskrimum Polda Banten, hingga Kasubdit II Ditreskrimsus Polda Banten hingga tahun 2013 dia kembali ditarik ke jakarta untuk menjadi Kapolres Kota Metro.

    Pada tahun 2014, Kombes Pol Hengki musti dipindahkan kembali ke daerah asalnya Lampung untuk menjadi Kapolres Lampung Selatan, dan setelah itu menjadi Wadirreskrimsus Polda Sumbar tahun 2015.

    Hengki sempat ditugaskan juga sebagai Wakapolresta Barelang pada 2016 dan diangkat sebagai Kapolres Barelang pada 2017. Barulah setelah itu dirinya dipercaya untuk mengemban jabatan sebagai Kasubdit I Dittipidter Bareskrim Polri setelah 2 tahun menjabat di Barelang, tepatnya pada 2019.

    Jabatan Kombes Pol Hengki sebagai Kasubdit I Dittipidter Bareskrim Polri rupanya tidak sampai setahun karena di tahun yang sama dipindahkan ke Kabidkum Polda Metro Jaya hingga 2021, dan dilanjutkan sebagai Analis Kebijakan Madya bidang Hukum Divkum Polri.

    Hingga akhirnya Kombes Pol Hengki dimutasi berdasarkan Surat Telegram (ST) Nomor ST/498/II/KEP./2023. ST tersebut diteken Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono atas nama Kapolri pada 26 Februari 2023.

    “Selamat terus berjuang untuk bangsa dan negara,” ujar Hari Kohar. (HBM/Red)

  • Polda Metro Jaya Terbitkan SPDP Dugaan Pemerasan oleh Pimpinan KPK di Kementan

    Polda Metro Jaya Terbitkan SPDP Dugaan Pemerasan oleh Pimpinan KPK di Kementan

    Jakarta, sinarlampung.co- Kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) telah naik ke tahap penyidikan. Penyidik Krimsus Polda Metro Jaya menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Selain dugaan pemerasan, penyidikan juga menyasar dugaan korupsi dan gratifikasi Pimpinan KPK.

    Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Ade Safri Simanjuntak mengatakan kenaikan status penyelidikan menjadi penyidikan itu dilakukan setelah gelar perkara pada Jumat, 6 Oktober 2023. Langkah itu dilakukan di Bagian Pengawasan Penyidikan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

    “Akan menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Untuk melakukan serangkaian tindakan penyidikan menurut cara dalam hal yang diatur oleh undang-undang, guna mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya,” ujar Ade di Polda Metro Jaya, Sabtu, 7 Oktober 2023.

    Saat ini polisi sudah memeriksa enam orang saksi, salah satunya bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Namun, Ade Safri tidak bisa membeberkan materi penyidikannya. “Untuk materi penyidikan nantinya, mohon maaf kami belum bisa share kepada rekan-rekan sekalian,” kata Ade yang menjamin perkara ini ditangani secara profesional. Penyidik juga masih bekerja untuk mengumpulkan berbagai bukti.

    Ade Safri Simanjuntak mengatakan penyidik Polda Metro Jaya juga menguatkan adanya indikasi korupsi yang dilakukan pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyidikan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). “Timnya juga menduga kuat adanya pemerasan yang dilakukan pemimpin KPK terhadap menteri pertanian (mentan) dalam pengungkapan kasus korupsi di Kementan.” ujarnya.

    Ada Gratifikasi

    Ade menyebutkan dari gelar perkara yang dilakukan penyidik kepolisian, terungkap bukti-bukti adanya ragam tindak pidana yang diduga dilakukan pemimpin KPK terhadap Yasin Limpo. Tindak pidana tersebut, kata Ade, mulai dari pemerasan, sampai pada penerimaan suap, dan juga tindak pidana gratifikasi.

    “Jadi, yang menjadi materi penyidikan kasus ini, adalah terkait dengan tindak pidana korupsi berupa pemerasan, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara, yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasannya untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar sesuatu, atau menerima sesuatu,” katanya.

    Perkara ini bermula dari sebuah pengaduan masyarakat (dumas) pada 12 Agustus 2023 ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Aduan itu soal adanya dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2020 hingga 2023 di lingkungan Kementerian Pertanian.

    Selanjutnya Polda Metro Jaya menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan tanggal 21 Agustus 2023 untuk menelusuri aduan tersebut. Ade Safri tidak menyebut siapa pelapor kasus ini. Terlapor kasus juga hanya disebutkan pimpinan KPK. “Di situ disebutkan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan ini yang akan menjadi materi penyidikan,” kata Ade.

    Dua Kasus

    Kasus yang melibatkan pimpinan KPK ini merupakan perkara kedua dan kini sudah naik ke tahap penyidikan di Polda Metro Jaya. Kasus pertama terkait dengan dugaan pembocoran dokumen penyelidikan kasus korupsi di ESDM.

    Kasus ini berawal dari munculnya rekaman video yang disebut-sebut terkait dugaan pembocoran yang melibatkan Ketua KPK Firli Bahuri. Singkat cerita, kasus itu dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh sejumlah pihak, salah satunya dari LP3HI. Pelapor melaporkan Firli atas dugaan kebocoran dokumen. Laporan LP3HI terhadap Firli Bahuri sudah teregister dengan nomor LP/B/1951/IV/2023/SPKT/Polda Metro Jaya.

    Dokumen KPK

    Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto lalu buka suara terkait kasus dugaan kebocoran dokumen KPK yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Karyoto mengatakan pihaknya menemukan unsur pidana sehingga kasus tersebut naik ke tahap penyidikan. “Memang setelah dilakukan pemeriksaan awal, ada beberapa pihak-pihak yang diklarifikasi, kami memang sudah menemukan adanya peristiwa pidana,” kata Irjen Karyoto di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (20/6 lalu).

    Karyoto mengatakan laporan soal kebocoran dokumen KPK ini memenuhi unsur pidana setelah didapatkan bukti-bukti. “Buktinya apa, bahwa ada informasi yang kita dapatkan yang ternyata informasi itu masih dalam proses penyelidikan di KPK ada di pihak-pihak yang sedang menjadi target-target daripada penyelidikan itu,” jelasnya.

    Bukti lainnya, kata Kapolda, bahwa dokumen yang seharusnya rahasia menjadi bocor dan diketahui publik. “Artinya barang yang tadinya rahasia menjadi tidak rahasia ketika sudah dipegang oleh pihak yang menjadi objek penyelidikan,” imbuhnya.

    Karyoto juga sempat ditanya soal sosok tersangka dalam kasus tersebut. Apa katanya? “Ya tunggu saja,” jawab Karyoto.

    Karyoto mengatakan, yang jelas, pihaknya telah menemukan adanya peristiwa pidana terkait kebocoran dokumen KPK ini. Urusan ada-tidaknya tersangka di kasus akan ditentukan kemudian.

    “Karena itu sifatnya kami mendapatkan laporan dari direktur dengan satgas yang sudah dibentuk kemarin untuk menangani perkara ini, karena ini kami anggap perkara yang menyita banyak perhatian karena pelapornya banyak sekali. Kan kami pertanggungjawaban kepada pelapor harus bicara apa, apakah nanti ditemukan tersangkanya atau tidak itu urusan nanti belakangan, yang jelas peristiwanya ada tentang pertama bocornya ya peristiwa itu,” bebernya. (Red)

  • ICW Desak Polri Buka Data Terkait Dugaan Penggunaan Alat Sadap ‘Pegasus’ Israel

    ICW Desak Polri Buka Data Terkait Dugaan Penggunaan Alat Sadap ‘Pegasus’ Israel

    INDONESIA Corruption Watch (ICW) beserta sejumlah organisasi masyarakat sipil mendesak Polri untuk membuka informasi mengenai pengadaan alat sadap dengan metode “zero-click”, yang menurut mereka dapat mengancam demokrasi.

    Alat tersebut berupa perangkat lunak yang dapat dipasang di ponsel target secara diam-diam dan si target tidak perlu mengeklik apapun. Para pegiat kebebasan sipil khawatir alat ini berpotensi digunakan untuk membungkam demonstran dan jurnalis.

    Permohonan keterbukaan informasi ini merupakan lanjutan dari laporan investigasi Konsorsium IndonesiaLeaks Juni lalu, yang menemukan indikasi pengiriman alat sadap Pegasus ke Indonesia.

    Polri belum menanggapi permohonan informasi ini. Namun, merespons laporan IndonesiaLeaks, seorang pejabat Polri telah mengatakan pernah menggunakan alat sadap zero-click tapi bukan Pegasus.

    Seorang pakar keamanan siber mengatakan alat-alat sadap dengan metode zero-click “dijual bebas” di Indonesia — tidak hanya kepada penegak hukum.

    Pada Senin (09/10) siang, ICW menyampaikan surat permohonan keterbukaan informasi kepada Divisi Humas Polri.

    Permohonan itu berasal dari sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Reformasi Kepolisan – antara lain ICW, KontraS, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers.

    Mereka meminta detail mengenai pengadaan alat sadap zero-click intrusion system di Mabes Polri pada tahun 2018 senilai Rp149 miliar, yang tendernya dimenangkan oleh PT Radika Karya Utama.

    Informasi mengenai tender tersebut dipajang di Opentender.net, platform yang dikembangkan ICW berdasarkan data dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

    Pada Juni lalu, laporan investigasi Konsorsium IndonesiaLeaks yang terdiri dari Majalah Tempo, Koran Tempo, Tempo.co, Jaring.id, Suara.com, Independen.id, dan Bisnis Indonesia menemukan indikasi bahwa Pegasus, alat sadap milik perusahaan NSO group asal Israel, telah masuk ke Indonesia dan diduga pernah digunakan oleh Polri dan BIN. Alat sadap ini terkenal dengan metode zero click.

    Peneliti ICW, Diky Anandya, mengatakan kepada BBC bahwa organisasi masyarakat sipil berharap bisa mendapatkan setidaknya rencana umum pengadaan alat sadap zero-click di Polri serta kerangka acuan kegiatan.

    “Dari situ setidaknya kita bisa lihat spesifikasi teknis yang mereka pesan pada tahun 2018 itu apa saja, dan itu mungkin bisa kita gunakan sebagai basis apakah Polri menggunakan alat sadap berjenis Pegasus atau bukan,” ujarnya.

    Apa itu Pegasus?

    Pegasus adalah perangkat berbasis software yang dirancang untuk diam-diam mengumpulkan informasi dari ponsel sasaran. Spyware ini dapat membaca teks dan email, memantau penggunaan aplikasi, melacak lokasi data, dan mengakses mikrofon dan kamera gawai.

    Pegasus dapat dipasang di ponsel Android atau IOS dari jarak jauh.

    Salah satu caranya adalah melalui missed call WhatsApp, dan kemudian segera menghapus riwayatnya, sehingga si pengguna ponsel tidak merasa ada yang salah.

    Cara ini lebih tersembunyi daripada kebanyakan spyware, yang biasanya mengharuskan sasaran mengklik tautan atau membuka pesan tertentu. Karena itu, Pegasus disebut menggunakan metode zero-click.

    Pegasus dilisensikan oleh pembuatnya, NSO Group, kepada pemerintahan di seluruh dunia. Perangkat ini dimaksudkan agar digunakan sebagai alat surveilans untuk upaya-upaya penegakan hukum.

    Namun, dalam praktiknya, alat ini pernah digunakan untuk menyasar demonstran, aktivis, dan jurnalis.

    Pada Juli 2022, Pegasus ditemukan di ponsel puluhan anak muda di Thailand yang terlibat dalam unjuk rasa pro-demokrasi yang menuntut reformasi politik dan monarki.

    Perangkat ini juga dilaporkan pernah digunakan untuk menyasar ponsel orang-orang terdekat Jamal Khashoggi, jurnalis asal Arab Saudi yang dibunuh di kantor konsulat di Istanbul, Turki.

    Apa kekhawatiran para aktivis?

    Diky Anandya dari ICW mengatakan banyak organisasi masyarakat sipil khawatir bahwa alat sadap seperti Pegasus dapat disalahgunakan oleh penguasa menjadi alat untuk membungkam atau bahkan mengkriminalisasi demonstran dan jurnalis.

    Hal seperti ini, imbuhnya, dapat membahayakan demokrasi.

    Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Organisasi pemantau keamanan digital SAFENet telah mencatat bahwa peretasan akun media sosial dan WhatsApp kerap terjadi pada kelompok kritis di Indonesia.

    Pada 2018, surat kabar Israel bahkan melaporkan bahwa Pegasus digunakan di Indonesia untuk membuat basis data kelompok LGBT dan kelompok agama minoritas.

    “Tentu kami tidak menginginkan hal seperti itu terjadi di Indonesia. Tentu kami menginginkan Polri bisa secara transparan dan akuntabel bahwa mereka tidak menggunakan alat-alat yang bisa digunakan untuk operasi pembungkaman,” Diky menjelaskan.

    Sampai berita ini diterbitkan, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan, belum menjawab permintaan komentar dari BBC. “Saya tanyakan dulu,” katanya dalam pesan singkat.

    Namun, Kepala Divisi Teknologi, Informatika, dan Komunikasi Polri, Inspektur Jenderal Slamet Uliandi, telah mengatakan kepada tim IndonesiaLeaks Juni lalu bahwa lembaganya memang pernah menggunakan alat sadap dengan metode zero click, namun tidak pernah menggunakan Pegasus.

    Dalam wawancara yang dimuat di Majalah Tempo, Slamet mengatakan alat sadap yang didatangkan Polri pada 2017 dan 2018 merupakan intrusion system.

    Slamet juga membantah bahwa Polri menggunakan spyware atau malware, menyebut perangkat tersebut hanya digunakan oleh peretas atau hacker.

    Bagaimanapun, Diky Anandya dari ICW berkeras bahwa meskipun kepolisian sudah pernah membantah bahwa alat sadap yang mereka gunakan adalah Pegasus, ada kemiripan terkait dengan instrumen yang digunakan.

    Dia menegaskan bahwa permohonan keterbukaan informasi sudah sejalan dengan undang-undang, yaitu Pasal 11 Ayat 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Pasal 15 Ayat 9 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.

    Perlukah polisi membuka informasi?

    Chairman Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Sutedja, berpendapat bahwa Polri tidak punya kewajiban untuk menjelaskan tentang alat sadap yang mereka gunakan karena itu dapat mengganggu proses penyidikan yang mungkin sedang berjalan.

    Namun, dia yakin bahwa polisi hanya menggunakan alat sadap pada pelaku kejahatan, dan mereka tidak melakukannya tanpa perintah hukum.

    “Harus ada surat perintahnya dari pengadilan atau kejaksaan bahwa diizinkan melakukan itu. Dan mereka pegang sekali etika itu setahu saya,” kata Ardi.

    Ardi menjelaskan pembuat alat sadap sekelas Pegasus biasanya hanya mau menjual secara government-to-government dan hanya untuk kepentingan penegakan hukum.

    Tapi celakanya, sekarang banyak broker yang menawarkan teknologi penyadapan seperti ini ke berbagai tempat di dunia — dan teknologi itu tidak hanya ditawarkan pada penegak hukum.

    “Semua punya, semua pernah. Ada yang enggak bermerek, ada yang bermerek ya, bahkan ada juga yang buatan peretas itu dijual ditawarkan ke kita. Saya enggak tahu siapa lagi yang pakai, tapi di luar aparat penegak hukum alat-alat ini memang ada. Ada dijual bebas,” ujarnya.

    Spesialis keamanan siber dan pendiri Vaksincom, Alfons Tanujaya, menjelaskan tidak semua alat sadap yang menggunakan metode zero-click adalah Pegasus.

    Pada prinsipnya, kata Alfons, zero-click adalah aplikasi untuk mengeksploitasi celah keamanan pada suatu perangkat lunak.

    Setiap software memiliki celah keamanan. Ketika celah itu ketahuan, pembuatnya biasanya membuat perbaikan yang disebut patch untuk menambal celah itu. Namun bila belum ketahuan, celah itu bisa dieksploitasi.

    Menurut Alfons, istilah zero-click tidak hanya mengacu pada cara pemasangan spyware di mana sasaran tidak perlu mengeklik, tapi juga zero-day vulnerability yaitu hari nol ketika ditemukan celah keamanan dan belum ada tambalannya.

    “Contohnya begini: ada perusahaan di Indonesia menemukan ada celah keamanan di WhatsApp dan banyak orang belum tahu. Nah dengan kode yang dia buat secara khusus WhatsApp siapapun bisa ditembus dengan program itu begitu, maka dia bisa buat software dan software itu namanya zero-click juga,” ujarnya.

    Maka dari itu, Alfons menegaskan bahwa kita tidak bisa berasumsi bahwa Polri menggunakan Pegasus hanya berdasarkan informasi pengadaan alat sadap zero-click.

    Senada dengan Ardi, Alfons merasa penegak hukum tidak perlu mengungkap secara detail alat sadap yang mereka gunakan serta siapa sasarannya. Namun seandainya ada penyalahgunaan, maka itu harus dibuktikan.

    “Yang merasa dipersekusi atau dieksploitasi itu harus mencari buktinya. Misalnya, ada handphone atau apa yang mencurigakan. mereka harus cepat-cepat diforensik. Nah berdasarkan bukti itu baru kita bisa ngomong (bahwa kita disadap),” ujarnya.

    Jika informasi itu tidak kunjung didapatkan, ICW akan mengajukan keberatan dan sengketa informasi kepada Komisi Informasi Pusat (KIP).

    “Ya kami tentu akan menggunakan mekanisme yang ada yaitu mengajukan keberatan. Bahkan jika ternyata juga masih belum mendapatkan respons ya bukan tidak mungkin kami bisa mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat,” ujarnya.(SUMBER: https://www.bbc.com/indonesia/articles/ce9lzn5p4v7o)

  • Jokowi Harap Panen Raya Padi Tahun Ini Tambah Cadangan Beras Nasional

    Jokowi Harap Panen Raya Padi Tahun Ini Tambah Cadangan Beras Nasional

    Subang, sinarlampung.co – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengikuti panen raya padi di Desa Ciasem Girang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, Minggu 8 Oktober 2023. Presiden Jokowi berharap panen semester kedua tahun ini yang dilaksanakan di beberapa daerah dapat menambah pasokan cadangan beras nasional.

    “Ini kita senang melihat hasilnya, saya kira ini satu hektare bisa sembilan ton, memang padat sekali saya lihat dan kita harapkan dari panen-panen inilah pasokan beras bisa menambah cadangan kita,” ungkapnya.

    Meski demikian, Presiden menilai hasil panen raya tersebut masih belum dapat memenuhi kebutuhan beras nasional. Oleh karenanya, dibutuhkan penambahan stok cadangan beras nasional hingga 1,5 juta ton sampai akhir tahun 2023. “Tapi memang masih kurang sehingga dari stok yang ada di Bulog saat ini 1,7 juta ton masih menambah lagi, sampai akhir tahun kira-kira 1,5 juta ton,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa hal tersebut dikarenakan tingkat produksi beras nasional akan berkurang karena kekeringan yang diakibatkan oleh fenomena El Nino. “Problem itu (El Nino). Oleh sebab itu, kenapa kita tambah 1,5 juta ton cadangan kita karena El Nino apa pun memberikan pengaruh kepada produksi, memberikan pengaruh kepada hasil panen yang ada,” imbuhnya.

    Terkait harga beras, Presiden menyebut bahwa dibutuhkan pasokan beras yang lebih banyak untuk disalurkan ke pasar agar bisa menurunkan harga. “Harus kita atasi dengan menggerojokkan sebanyak-banyaknya, memasok sebanyak-banyaknya ke pasar, agar harga bisa turun,” tandasnya.

    Turut mendampingi Presiden yakni Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Plt. Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi, Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, dan Bupati Subang Ruhimat. (*)

  • Chief Operating Officer Miss Universe Indonesia Tersangka Body Cheking

    Chief Operating Officer Miss Universe Indonesia Tersangka Body Cheking

    Jakarta, sinarlampung.co-Penyidik Direktorat Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya telah menetapkan Chief Operating Officer (COO) Miss Universe Indonesia berinisial ASD alias S sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelecehan seksual. Penyidik menjadwalkan pemeriksaan tersangka pada pekan depan.

    Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan bahwa chief operating officer Miss Universe Indonesia itu meminta para finalis membuka baju saat body checking. Setelahnya, wanita S memfoto mereka dalam kondisi tak berbusana. Hal tersebut dilakukan bukan oleh ahli, tetapi orang yang tidak berkapasitas.

    “Artinya ia meminta hal-hal yang mengarah seperti pelecehan dan penghinaan, yang sifatnya merendahkan martabat dan harga diri korban. Pelaku juga secara langsung melakukan tindakan berupa memerintahkan membuka baju dan hal-hal yang tidak diterima oleh korban. Termasuk mengambil gambar atau memfoto,” kata Hengki Haryadi kepada wartawan, Minggu 8 Oktober 2023.

    Menurut Hengki, saat proses pengecekan dan pemotretan tersebut juga disaksikan oleh 3 orang pria dan saksi lainnya yang ada di lokasi. “Tempatnya juga sedikit terbuka, kemudian juga para korban ini merasa dipaksa untuk melepas bajunya kemudian difoto dan sebagainya. Bukan oleh ahli medis melainkan orang-orang yang berkapasitas,” ujarnya.

    Bahkan, kata Hengki mengungkapkan bahwa tersangka ASD dalam kasus ini berperan memerintahkan para korban untuk membuka pakaian. ASD juga membentak-bentak dan melakukan penghinaan kepada finalis Miss Universe Indonesia tersebut. Hinaan yang dilontarkan tersangka ASD dinilai merendahkan martabat korban. Karena itu penyidik masih mendalami motif tersangka memerintahkan para korban untuk melucuti pakaiannya.

    “Masih kita dalami. Dalam suatu tindak pidana itu ada motif, yang akan berpengaruh terhadap sikap batin daripada pelaku, ada mens rea, niat jahatnya dan ada actus reus. Niat jahat dan actus reus ini sudah ada, nah tinggal motifnya kita dalami,” ujar Hengki.

    Terkait pemeriksaan sebagai tersangka, penyidik menjadwalkan pekan depan. Penyidik menetapkan Pasal 5, 6, 14, dan 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. “Minggu depan kita jadwalkan pemeriksaan tersangka,” kata Hengki. (Red)

  • Apakabar Temuan BPK Puluhan Miliar di Pertamina di KPK dan Kemendikbud di Kejagung?

    Apakabar Temuan BPK Puluhan Miliar di Pertamina di KPK dan Kemendikbud di Kejagung?

    Jakarta, sinarlampung.co–Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah dilaporkan masyarakat ke KPK, sementara temuan di PT Pertamina (Persero) dilaporkan ke Kejagung. Sebagaimana diketahui belanja perjalanan dinas (perjadin) di Kemendikbudristek sebesar Rp20 miliar tahun 2021, dan Pengadaan Minyak Mentah dan Produksi Kilang Tahun 2018 s.d Semester 1 Tahun 2021 pada PT Pertamina (Persero) menjadi temuan dalam audit BPK tahun 2021. Temuan di Kemendikbudristek

    Dalam uraian audit BPK mengungkap, Sesjen Kemendikbudristek telah menerbitkan SE No.75502/A.A2/KU/2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lingkup Kemendikbud. SE tersebut mengatur biaya transport dari DKI Jakarta ke wilayah kabupaten/kota sekitar (pulang-pergi) mulai tahun 2018 dan biaya transportasi menggunakan modal transportasi lain yang tidak dapat diperoleh bukti pengeluarannya dituangkan dalam Daftar Pengeluaran Riil (DPR).

    Hasil pemeriksaan secara uji petik tahun 2021 oleh BPK pada Kemendikbudristek menunjukkan adanya bukti pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas dengan menggunakan DPR tidak disertai bukti riil, mencapai angkat Rp20 miliar lebih.

    Sementara, hasil audit BPK sebagaimana LHP dengan Tujuan Tertentu atas Pengadaan Minyak Mentah dan Produksi Kilang Tahun 2018 s.d Semester 1 Tahun 2021 pada PT Pertamina (Persero) Subholding dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, mengungkap temuan indikasi kerugian dan pemborosan keuangan perusahaan dengan nilai cukup fantastis.

    Audit BPK menyimpulkan pengadaan Minyak Mentah, menemukan permasalahan sebagai berikut:

    Pertamina membeli kargo MM Bonga PO 670 T00300/2018-S0 dari Vitol dengan tanggal terakhir ADD yang disepakati adalah 23 Juli 2018. Kapal kargo tiba di Balikpapan dan siap untuk dilakukan pembongkaran kargo pada tanggal 2 Agustus 2018 sehingga kedatangan kargo mengalami keterlambatan selama 10 hari.

    Mengacu ketentuan GTC Pertamina, apabila terjadi keterlambatan pengiriman dengan kriteria tanggal NOR Tendered melebihi 7 hari dari tanggal akhir ADD dan keterlambatan mengakibatkan pengiriman terealisasi pada bulan berikutnya maka perhitungan base price dapat menggunakan rata-rata bulan alokasi atau bulan realisasi (pilih yang lebih rendah).

    Pertamina melakukan pembayaran kepada Vitol menggunakan rerata Dated Brent bulan Juli 2018 sebesar USD73,9 juta. Pembayaran MM Bonga kepada Vitol apabila menggunakan rerata Dated Brent bulan Agustus 2018 adalah sebesar USD72,3 juta. Dengan demikian, pembayaran kargo MM Bonga mengakibatkan Pertamina menanggung pemborosan keuangan perusahaan sebesar USD1,6 juta.

    Pertamina membeli kargo MM Bonny light dan Qua Iboe PO 1377/T00300/2019-S0 dengan Incoterm FOB. Untuk jasa pengangkutan dan pengiriman kargo, Pertamina menunjuk PT Pertamina International Shipping (PT PIS). Biaya pengangkutan MM Qua Iboe yang disepakati dalam kesepakatan awal adalah sebesar USD3,02 juta dan kemudian dilakukan penyesuaian tarif pengangkutan menjadi USD6,02 juta dengan alasan PT PIS tidak dapat mencari kapal yang sesuai dengan harga kesepakatan awal karena perubahan kondisi pasar.

    Penyesuaian tarif MM Qua Iboe seharusnya tidak perlu dilakukan karena tidak terdapat amandemen tanggal pengiriman sehingga tidak ada dasar yang memadai untuk melakukan penyesuaian tarif pengangkutan. Penyesuaian tarif pengangkutan MM Qua Iboe tersebut mengakibatkan indikasi kerugian perusahaan sebesar USD2,99 juta. Biaya pengangkutan MM Bonny Light yang disepakati dalam kesepakatan awal adalah sebesar USD3,199 juta.

    Pertamina mengajukan pembatalan pengangkutan dikarenakan ketidakpastian laycan MM Bonny Light. Pembatalan kargo ini berpengaruh terhadap harga pengangkutan dan pengiriman kargo Bonny Light yang telah disepakati di awal. Sehingga pada saat pengajuan untuk pengangkutan kargo MM Bonny Light ini dilakukan penyesuaian tarif pengangkutan menjadi USD8,176 juta. Penyesuaian tarif pengangkutan MM Bonny Light ini mengakibatkan pemborosan keuangan perusahaan senilai USD4,978 juta.

    Berkaitan dengan Pengadaan Produk Kilang, BPK menemukan permasalahan sebagai berikut:

    Pertamina memenangkan Trafigura Asia Trading Pte Ltd. (TAT) sebagai pemenang lirect negotiation walaupun TAT belum terdaftar di DMUT Pertamina dan memberikan bengecualian kepada TAT atas persyaratan registrasi DMUT dan kewajiban untuk memberikan performance bond.

    Dalam proses pengadaan TAT sepakat tambahan pembayaran sebesar USD250.000,00 di awal perjanjian dan tambahan sebesar USD0, 10 per barel untuk setiap volume yang disepakati yang melebihi 400 MB Dalam korespondensi surel, Trafigura selalu menyatakan bahwa pembayaran kepada Pertamina merupakan komitmen Trafigura untuk mencarı solusı yang dapat disepakati bersama atas dispute, menerima pendaftaran TAT ke dalam DMUT dan mencabut statusblacklist Trafigura.

    Realisasi invoice untuk menagih pembayaran tambahan atas transaksi dengan TAT sampai dengan bulan Oktober 2021 adalah sebesar USD580.300,00. Penerimaan penawaran pembayaran tambahan tanpa penegasan status peruntukan yang jelas dapat diartikan Pertamina menerima tawaran Trafigura untuk dapat mengikuti kembali pengadaan di Pertamina serta agar TAT dapat diterima ke dalam DMUT Hin Leong Trading Pte Ltd gagal mengirimkan dua kargo yang diminta oleh Pertamina.

    Atas hal tersebut Pertamina belum memperoleh penggantian atas biaya tambahan yang timbul untuk kargo penggantinya karena Pertamina dan Hin Leong sepakat untuk menghapus klausul “Failure of Delivery” dalam GTC. KIausul tersebut mengatur jika terjadi kegagalan suplai oleh supplier, maka Pertamina berhak mengajukan klaim biaya langsung atau tidak langsung atas kargo penggantinya.

    Hal tersebut mengakibatkan Pertamina harus menanggung kerugian atas kegagalan supla Gasoline 92 RON Unl. (Spot) oleh Hin Leong minimal sebesar USD2.135.000,00.

    Wartawan telah mengirimkan surat konfirmasi mempertanyakan tindak lanjut dari temuan-temuan BPK kepada Mendikbudristek pada (15/9/23) dan kepada Direktur Utama PT Pertamina pada (25/9/23) namun belum ada tanggapan, hingga berita ini diterbitkan. (Detik.com)

  • Kurva Kenaikan Harga Beras Semakin Melebar: Mirip “Mulut yang Menganga Kesakitan”

    Kurva Kenaikan Harga Beras Semakin Melebar: Mirip “Mulut yang Menganga Kesakitan”

    KURVA kenaikan harga beras semakin melebar melebar mirip ‘mulut yang menganga kesakitan’. Badan Pangan Nasional (BAPANAS) dalam laporannya per 8 Oktober 2023 melaporkan, hampir semua barang pangan mengalami kenaikan, termasuk harga beras kualitas premium sudah hampir menyentuh Rp15.OOO/kg.

    Dari tabel perkembangan harga beras (premium dan medium) yang disajikan oleh Bapanas dalam Panel Harga Pangan pada Minggu (8/10/2023) menunjukkan garis kurva yang semakin melebar antara periode Juli-Oktober 2023 dengan periode yang sama tahun 2022 lalu.

    Pergerakan kenaikan harga beras yang notabene kini menjadi komoditi impor akan sulit ditahan lantaran memburuknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Berbagai sumber menyebutkan, satu dolar AS per 6 Oktober 2023 sudah menyentuh Rp15.610. Sebelumnya pada April 2023 berada di level Rp14.670.

    Secara teori, dampak menguatnya nilai tukar AS dapat memicu kenaikan harga komoditas impor, seperti beras yang sampai hari ini tak kunjung berhasil ditekan oleh pemerintah. Dampak umum yang paling serius adalah dapat memicu inflasi hingga memerosotkan daya beli masyarakat.

    Yang mencemaskan adalah penguatan dolar AS diprediksi terjadi sampai awal 2024. Keadaan ini tentu saja akan membuat harga beras di pasar internasional menjadi lebih mahal.

    Pengamat pasar uang Ariston Tjendra berpendapat, menguatnya dolar AS tak lepas dari kebijakan suku bunga acuan AS tahun ini.

    Ariston menjelaskan penguatan nilai dolar AS diprediksi terjadi hingga akhir tahun 2023, atau awal tahun 2024.

    Komoditas pangan lain yang mengalami kenaikan rata-rata secara nasional adalah beras, kedelai, bawang putih, bawang merah, cabai rawit, daging sapi, daging ayam, telur, dan gula.

    Harga rata-rata beras medium pada Minggu (8/10/2023) pukul 09.07 WIB naik 0,53 persen menjadi Rp13.250 per kilogram. Sementata harga beras premium naik 0,6 persen menjadi Rp15.000 per kilogram. Harga beras telah melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah dalam Perbadan No.7/2023 sebesar Rp10.900-Rp11.800 per kilogram untuk beras medium, dan Rp13.900-Rp14.800 per kilogram untuk beras premium.

    Harga bawang putih bonggol naik 0,27 persen menjadi Rp36.950 per kilogram. Begitupun bawang merah harganya mulai merangkak naik setelah anjlok selama Agustus-September 2023.

    Harga bawang merah hari ini naik 0,47 persen menjadi Rp23.370 per kilogram. Adapun cabai rawit merah naik signifikan 3,81 persen menjadi Rp44.710 per kilogram.

    Daging sapi murni harganya naik 1,11 persen menjadi Rp135.810 per kilogram. Selain itu, harga produk unggas kompak naik. Harga daging ayam naik 1,77 persen menjadi Rp35.700 per kilogram dan harga telur ayam naik 1,74 persen menjadi Rp28.620 per kilogram.

    Selain itu, harga gula pasir naik 0,39 persen menjadi Rp15.480 per kilogram dan tepung terigu curah harganya juga naik 0,73 persen menjadi Rp11.030 per kilogram.

    Yang mencemaskan adalah penguatan dolar AS diprediksi terjadi sampai awal 2024. Keadaan ini tentu saja akan membuat harga beras di pasar internasional menjadi lebih mahal.(red)

     

  • Ngeri-ngeri Sedap! Adu Balap Kenaikan Harga Beras dan Menguatnya Dolar AS

    Ngeri-ngeri Sedap! Adu Balap Kenaikan Harga Beras dan Menguatnya Dolar AS

    PERGERAKAN  kenaikan harga beras yang notabene kini menjadi komoditi impor akan sulit ditahan lantaran memburuknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Berbagai sumber menyebutkan, satu dolar AS per 6 Oktober 2023 sudah menyentuh Rp15.610. Sebelumnya pada April 2023 berada di level Rp14.670.

    Secara teori, dampak menguatnya nilai tukar AS dapat memicu kenaikan harga komoditas impor, seperti beras yang sampai hari ini tak kunjung berhasil ditekan oleh pemerintah. Dampak umum yang paling serius adalah dapat memicu inflasi hingga memerosotkan daya beli masyarakat.

    Dari tabel perkembangan harga beras (premium dan medium) yang disajikan oleh Bapanas dalam Panel Harga Pangan pada Minggu (8/10/2023) menunjukkan garis kurva yang semakin melebar antara periode Juli-Oktober 2023 dengan periode yang sama tahun 2022 lalu.

    Garis kurva kenaikan harga beras yang semakin melebar itu mirip ‘mulut yang menganga kesakitan’.

    Yang mencemaskan adalah penguatan dolar AS diprediksi terjadi sampai awal 2024. Keadaan ini tentu saja akan membuat harga beras di pasar internasional menjadi lebih mahal.

    Pengamat pasar uang Ariston Tjendra berpendapat, menguatnya dolar AS tak lepas dari kebijakan suku bunga acuan AS tahun ini.

    Ariston menjelaskan penguatan nilai dolar AS diprediksi terjadi hingga akhir tahun 2023, atau awal tahun 2024.

    “Kebijakan suku bunga acuan AS menjadi pemicu utama penguatan dollar AS tahun ini. Kebetulan kebijakan moneter AS menjadi perhatian pelaku pasar global,” ujarnya, seperti dikutip detikcom, Sabtu (7/10/2023).

    “Dollar AS mempengaruhi transaksi global. Transaksi pembayaran valas global yang memakai dollar AS masih tinggi sekitar 46% menurut data Swift, dibandingkan nilai tukar lainnya. Selain itu dolar AS juga memegang sekitar 60% cadangan devisa global. Jadi ketergantungan dunia terhadap dolar AS masih tinggi,” lanjutnya.

    Hampir Semua Komoditi Pangan Mengalami Kenaikan

    Bapanas dalam laporannya per 8 Oktober 2023 melaporkan, hampir semua barang pangan mengalami kenaikan, termasuk harga beras kualitas premium di mana menurut laporan Badan Pangan Nasional (Bapanas) sudah hampir menyentuh Rp15.OOO/kg.

    Komoditas pangan lain yang mengalami kenaikan rata-rata secara nasional adalah kedelai, bawang putih, bawang merah, cabai rawit, daging sapi, daging ayam, telur, dan gula.

    Harga rata-rata beras medium pada Minggu (8/10/2023) pukul 09.07 WIB naik 0,53 persen menjadi Rp13.250 per kilogram. Sementata harga beras premium naik 0,6 persen menjadi Rp15.000 per kilogram. Harga beras telah melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah dalam Perbadan No.7/2023 sebesar Rp10.900-Rp11.800 per kilogram untuk beras medium, dan Rp13.900-Rp14.800 per kilogram untuk beras premium.

    Harga bawang putih bonggol naik 0,27 persen menjadi Rp36.950 per kilogram. Begitupun bawang merah harganya mulai merangkak naik setelah anjlok selama Agustus-September 2023.

    Harga bawang merah hari ini naik 0,47 persen menjadi Rp23.370 per kilogram. Adapun cabai rawit merah naik signifikan 3,81 persen menjadi Rp44.710 per kilogram.

    Daging sapi murni harganya naik 1,11 persen menjadi Rp135.810 per kilogram. Selain itu, harga produk unggas kompak naik. Harga daging ayam naik 1,77 persen menjadi Rp35.700 per kilogram dan harga telur ayam naik 1,74 persen menjadi Rp28.620 per kilogram.

    Selain itu, harga gula pasir naik 0,39 persen menjadi Rp15.480 per kilogram dan tepung terigu curah harganya juga naik 0,73 persen menjadi Rp11.030 per kilogram.

    Sedangkan sejumlah komoditas yang mengalami penurunan harga antara lain kedelai impor, cabai merah keriting, minyak goreng kemasan sederhana, tepung terigu kemasan dan jagung pakan di tingkat peternak.

    Harga kedelai impor turun 0,46 persen menjadi Rp12.930 per kilogram. Adapun harga cabai merah keriting turun 1,14 persen menjadi Rp39.920 per kilogram.

    Selain itu, harga tepung terigu kemasan juga turun 0,59 persen menjadi Rp13.550 per kilogram.
    Minyak goreng kemasan sederhana harganya turun 0,63 persen menjadi Rp17.300 per liter.

    Jagung pakan di tingkat peternak harganya turun 1,44 persen menjadi Rp6.830 per kilogram. Meskipun turun, harga rata-rata jagung pakan di tingkat peternak itu telah melampaui harga acuan pembelian (HAP) yang ditetapkan pemerintah dalam Perbadan No.5/2022 sebesar Rp5.000 per kilogram.
    (red)