Kategori: Nasional

  • Rocky Gerung Penuhi Panggilan Bareskrim Polri Baru Jawab 47 Dari 97 Pertanyaan

    Rocky Gerung Penuhi Panggilan Bareskrim Polri Baru Jawab 47 Dari 97 Pertanyaan

    Jakarta (SL)-Pengamat politik Rocky Gerung memenuhi panggilan pemeriksaan perdana Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Rabu pagi, 6 September 2023, terkait kasus dugaan penyebaran hoaks dan fitnah.

    Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menyatakan 47 dari 97 pertanyaan telah dijawab dalam pemeriksaan hari ini 6 September 23.

    Pemeriksaan RG dilakukan terkait dugaan penghasutan. “Telah memberikan 47 dari 97 pertanyaan, kemudian hasil sementara masih melaksanakan proses-proses dari penyelidikan,” kara Direktur Tipidum Brigjen Pol Djuhandani, Rabu 6 September 2023 di Mabes Polri.

    Menurut Direktur, setelah pemeriksaan ini akan dilihat lebih lanjut sejauh mana hasil penyelidikan yang telah didapat. “Apabila ada hal yang disangkal kepada Sdr. RG pastinya akan kami buktikan yang disangkal tersebut,” ujarnya.

    Menurut Direktur, penyidik sendiri telah menerima 26 laporan polisi. Hingga kini pihaknya sudah memeriksa 73 saksi dan 13 saksi ahli.

    Sebelumnya Rocky Gerung tiba di gedung Bareskrim pukul 10.09 WIB. RG mengenakan kemeja biru muda dan denim, dan terlihat santai menyandang ranselnya.

    RG terlihat menari ketika tiba di depan pintu masuk gedung Bareskrim. “Joget-joget aja,” aja kata Rocky saat berjalan sambil menelepon.

    Rocky mengatakan ia meminta penundaan jadwal panggilan klarifikasi pada 4 September kemarin karena ada jadwal memberi kuliah. “Saya kasih kuliah di pesantren Sukabumi. Jadi saya minta tolong Bareskrim ditunda,” kata Rocky Gerung.

    Rocky Gerung juga melontarkan candaan ketika ditanya persiapan. RG juga menunjukkan minuman isotonik dari ransel sebagai persiapan pemeriksaan.

    Dalam kasu Rocky Gerung menerima 24 laporan polisi.  Terdiri dari 2 laporan polisi di Bareskrim Polri, 3 laporan polisi di Polda Metro Jaya, 11 laporan polisi di Polda Kalimantan Timur, 3 laporan polisi Polda Kalimantan Tengah, 3 laporan polisi Polda Sumatra Utara, 2 laporan polisi di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

    Laporan itu buntut dari video viral Rocky yang mengkritik Presiden Joko Widodo. Rocky dilaporkan bersama Refly Harun, pemilik channel YouTube. Selain itu, Rocky juga dilaporkan ke Bareskrim terkait ucapan Rocky Gerung di hadapan buruh pada di Gedung Islamic Center Kota Bekasi pada 29 Juli 2023.

    Rocky Gerung telah menyampaikan permintaan maaf jika pernyataannya menimbulkan perselisihan dan polemik tanpa arah di masyarakat. (red)

  • Pendapatan Daerah Per Agustus 2023 Menurun, Kemendagri Ungkap Penyebab dan Cara Mengatasinya 

    Pendapatan Daerah Per Agustus 2023 Menurun, Kemendagri Ungkap Penyebab dan Cara Mengatasinya 

    Jakarta (SL) – Memasuki semester II tahun anggaran 2023, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong pemerintah daerah (Pemda) mempercepat realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Percepatan ini dibutuhkan agar target pembangunan dan pelayanan yang sudah ditetapkan Pemda bisa tercapai.

    Berdasarkan data Kemendagri, realisasi pendapatan provinsi dan kabupaten/kota per 31 Agustus 2023 sebanyak Rp679,81 triliun atau 54,88 persen. Jumlah ini masih rendah dibanding pada 2022 di periode yang sama yakni Rp684,05 triliun atau 59,41 persen. Sedangkan realisasi belanja provinsi dan kabupaten/kota per 31 Agustus 2023 yakni sebesar Rp603,79 triliun atau 46,71 persen. Dalam angka persentase, realisasi ini lebih rendah dibanding pada 2022 di periode yang sama yaitu 48,11 persen. Meski pada 2022 jumlahnya lebih sedikit yakni Rp586,65 triliun.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, penyebab rendahnya realisasi APBD yang masih banyak berulang adalah keterlambatan lelang. Masalah ini bisa diatasi dengan penggunaan e-Katalog, Katalog Lokal, Toko Daring, dan lelang dini.

    “Lelang dini bisa dilakukan sejak tahun sebelumnya, pada saat KUA-PPAS disepakati bersama antara kepala daerah dan DPRD. Selain itu, penggunaan e-Katalog harus disertai dengan segera melakukan pembayaran,” ujar Fatoni dalam keterangannya di Jakarta, Senin (4/9/2023).

    Selain itu, upaya meningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) juga sangat penting dalam mempercepat realisasi APBD. Pasalnya, pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan kemampuan teknis penting dalam pengelolaan keuangan. Hal ini agar tidak ada keraguan dalam melaksanakan kegiatan dan mempertanggungjawabkan keuangan.

    Tak hanya itu, penagihan pembayaran terhadap kegiatan perlu disesuaikan dengan kemajuan fisik kegiatan. Hal ini diperlukan untuk mencegah penagihan di akhir tahun.

    Daerah juga perlu membuat target realisasi APBD dan memastikannya dapat tercapai. Hal ini seperti pada triwulan pertama yang menargetkan realisasi sebanyak 20 persen, triwulan kedua 50 persen, triwulan ketiga 80 persen, dan triwulan keempat mendekati 100 persen.

    Fatoni juga membeberkan sejumlah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang realisasi APBD-nya masih rendah. Di tingkat provinsi, realisasi pendapatan terendah yakni Papua Pegunungan, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Jambi, Papua Selatan, Sumatera Selatan, Maluku, Sulawesi Tenggara, Aceh, dan Sulawesi Utara. Di tingkat kabupaten yakni Nduga, Raja Ampat, Kepulauan Sula, Jayawijaya, Mamberamo Raya, Ende, Tapin, Pulau Taliabu, Halmahera Selatan, dan Halmahera Barat. Kemudian di tingkat kota, yakni Tual, Ternate, Makassar, Tidore Kepulauan, Ambon, Pematang Siantar, Kupang, Banjarmasin, Balikpapan, dan Mojokerto.

    Sedangkan provinsi dengan realisasi belanja terendah yakni Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat Daya, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Selatan. Di tingkat kabupaten, yakni Nduga, Tolikara, Boven Digoel, Mimika, Nabire, Puncak Jaya, Mamberamo Raya, Kepulauan Sula, Mahakam Ulu, dan Mappi. Kemudian di tingkat kota yakni Makassar, Tual, Bontang, Pasuruan, Surabaya, Ambon, Kupang, Padang Panjang, Tidore Kepulauan, dan Balikpapan. (*)

  • Kapolri Cek Situasi Pengamanan KTT Asean di Gedung Promoter Polda Metro Jaya 

    Kapolri Cek Situasi Pengamanan KTT Asean di Gedung Promoter Polda Metro Jaya 

    Jakarta (SL) – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kunjungi dan melakukan analisa serta evaluasi pengamanan KTT Asean di Posko Command Center Polri di Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Rabu (6/9/2023).

    Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Achmad Ramadhan mengatakan ada beberapa hal yang dibahas dalam analisa dan evaluasi tersebut.

    “Dalam rapat tadi, Kapolri melakukan pengecekan situasi pengamanan KTT Asean. Dimana, Kaposko Operasi Tribrata Jaya 2023, Kombes Pol Marsudianto menyampaikan situasi terkini pengamanan KTT Asean,” katanya di Posko Command Center.

    Ramadhan juga menyampaikan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit juga membahas terkait, rekayasa lalulintas yang akan diterapkan setiap hari secara dinamis dan situasional.

    “Tadi juga dibahas soal rencana penetapan rekayasa lalulintas yang akan diterapkan pada hari ini mulai pukul 16.00 WIB hingga pukul 22:00 WIB,” ungkapnya.

    Ramadhan juga menyampaikan, dalam kegiatan itu Kapolri menyampaikan terkait rekayasa pengalihan arus diprediksi akan menimbulkan kepadatan. Jalur-jalur yang akan ditutup agar diinformasikan lebih awal ke masyarakat terutama memberikan informasi jalur alternatif.

    “Kami akan menempatkan anggota di jalur-jalur itu, untuk membantu mengarahkan masyarakat ke jalur-jalur alternatif dan memberikan layanan informasi” katanya.

    “Ini penting, karena masyarakat harus paham betul situasi dan kondisinya. Apabila sosialisasi dan bantuan petugas di lapangan kurang, maka akan dilakukan penebalan dan diinformasikan secara berulang” sambungnya.

    Untuk itu, kata Ramadhan, Kapolri meminta penyampaian komunikasi kepada masyarakat terkait rekayasa lalulintas berupa pengalihan arus agar disampaikan berulang kali.

    “Sampaikan informasi tersebut melalui media massa dan media sosial. Karena masyarakat dapat akses informasi, maka penyampaian informasi melalui semua kanal media adalah hal yang menjadi penting,” jelasnya.

    Tak hanya itu Kapolri juga membahas terkait rencana pengamanan Gala Dinner yang akan diadakan di Senayan, Jakarta Selatan.

    “Dibahas juga soal rencana persiapan akan diadakannya Malam Gala Dinner para Delegasi atau peserta KTT Asean di Senayan,” ujarnya.

    “Kapolri menegaskan, karena ini menyangkut kegiatan masyarakat, kita harus memastikan bahwa kegiatan gala dinner ini berjalan dengan aman dan kondusif,” sambungnya.

    “Intinya, Pak Kapolri berpesan yang terpenting adalah keberadaan personel Polri ditengah tengah masyarakat dan berkoordinasi dengan rekan-rekan TNI serta seluruh stakeholder di lapangan,” tandasnya. (Red/*)

  • KPK Dalami Hasil Klarifikasi Transfer Janggal Gubernur Lampung Arinal Djunaidi

    KPK Dalami Hasil Klarifikasi Transfer Janggal Gubernur Lampung Arinal Djunaidi

    Jakarta (SL)-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami hasil pemeriksaan klarifikasi transaksi penerimaan keuangan yang janggal Arinal Djunaidi sebagai Gubernur Lampung.

    BACA: Ada Kejanggalan, KPK Diam-diam Periksa LHKPN Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Dinkes Aman!

    Deputi Bidan Pencegahan dan Monitoring  KPK Pahala Nainggolan mengatakan Arinal Djunaidi sendiri telah dimintai keterangan oleh terkait transaksi penerimaan  keuangannya.

    “Hari Jumat kemarin, 1 September 2023 beliau (Gubernur Lampung,red) kami undang. Kami klarifikasi beberapa transaksi, ini dari siapa. Dan sedang dianalisis hasilnya. Kalau sampai diundang ke sini (KPK,red) artinya ada transaksi signifikan-lah,” kata Pahala, di Gedung KPK C1, Jakarta pada Selasa 5 September 2023.

    Pahala Nainggolan menyebut, KPK menemukan transaksi keuangan Arinal selaku Gubernur Lampung yang signifikan. Hal itu yang kemudian diklarifikasi KPK.

    “Saa ini hasil permintaan keterangan Arinal dalam proses analisis. Soal akan dipanggil nanti akan diputuskan dari hasil analisis. Jadi belum tahu dipanggil kembali atau tidak. Nanti ditanya tim, hasilnya kayak apa. Tapi yang jelas kami undang klarifikasi beberapa penerimaan,” kata Pahala.

    Merujuk pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 28 Maret 2023, Arinal memiliki kekayaan Rp23.243.777.572 atau Rp23,2 miliar.

    Kekayaan itu terdiri dari tujuh tanah dan bangunan senilai Rp 7.533.195.000 atau Rp 7,5 miliar. Kemudian alat transfortasi dan mesin sebanyak tiga unit senilai Rp 494.627.000.

    Harta bergerak Rp320.186.200, serta kas dan setara kas Rp14.910.660.708. Di dalam LHKPN juga tercatat, dia memiliki hutang 14.891.336, sehingga total seluruh kekayaannya Rp23.243.777.572.

    Arinal Siapkan Perbaikan LHKPN

    Menanggapi pemeriksaan di KPK, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi membenarkan bahwa dirinya diklarifikasi KPK terkait data LHKPN miliknya.

    Arinal memastikan dirinya bukan diperiksa, tapi diminta klarifikasin asal kekayaannya. Dan dia akan segera menyampaikan perbaikannya. Sama halnya saat pemanggilan Kadiskes Reihana dan Wagub Chusnunia Chalim.

    Dihadapan wartawan, Arinal mengaku memiliki warisan lahan di kampungnya yang dikerjasamakan dengan pengusaha dan sebagai salah seorang anak tokoh adat Lima Kebuayan di Kabupaten Waykanan.

    Penerimaan hasil kerjasama itu yang belum dilaporkannya. “Jadi saya diminta memperbaiki LHKPN. LHKPN itu yang dibuat kemungkinan belum lengkap oleh anak saya. Saya akan melengkapi dan menyampaikannya kembali ke KPK dalam waktu dekat,” katanya. (Red)

  • Ini Penjelasan Gubernur Arinal Soal Pemeriksaan Dirinya oleh KPK

    Ini Penjelasan Gubernur Arinal Soal Pemeriksaan Dirinya oleh KPK

    BANDARLAMPUNGKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan klarifikasi terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Gubernur Lampung Arinal Djunaidi pada Jumat (1/9/2023). Hasilnya belum diumumkan!

    Kabar pemeriksaan harta kekayaan Arinal Djunaidi itu dibeberkan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan. Ia mengungkapkan, pemeriksaan harta kekayaan Arinal Djunai dilakukan di Gedung Pusat Edukasi Anti-Korupsi atau Anti-Corruption Learning Center (ACLC).

    “Saya lupa kasih tahu untuk Arinal kita undang ke sini, (diklarifikasi) dalam rangka LHKPN,” kata Pahala, Selasa (5/9/2023).

    Empat hari setelah diperiksa KPK, pada Selasa (5/9/2023), Gubernur baru buka suara. Arinal membenarkan bahwa dirinya sudah menjalani pemeriksaan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (1/9/2023) lalu.

    Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan itu hanya terkait Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang disebabkan adanya pencatatan harta di LHKPN Arinal yang kurang lengkap.

    Dijelaskannya, bahwa laporan LHKPN itu yang membuatnya adalah anaknya, lalu menjadi temuan dan KPK meminta penjelasan selengkapnya.

    Arinal mengatakan bahwa dirinya punya lahan waris di kampung dikerjasamakan dengan pengusaha. Ia mengaku keluarganya menerima pendapatan dari kerjasama itu, tapi tidak disampaikan ke LHKPN.

    Arinal mengatakan segera memperbaiki data LHKPN tersebut dan akan diserahkan kembali ke KPK.

    Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan klarifikasi terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Gubernur Lampung Arinal Djunaidi pada Jumat (1/9/2023). Hasilnya belum diumumkan!

    Kabar pemeriksaan harta kekayaan Arinal Djunaidi itu dibeberkan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan. Ia mengungkapkan, pemeriksaan harta kekayaan Arinal Djunai didilakukan di Gedung Pusat Edukasi Anti-Korupsi atau Anti-Corruption Learning Center (ACLC).

    “Saya lupa kasih tahu untuk Arinal kita undang ke sini, (diklarifikasi) dalam rangka LHKPN,” kata Pahala, Selasa (5/9/2023).

    Terkait hasil pemeriksaan, Pahala belum dapat menginformasikan. Ia hanya menjelaskan bahwa pemeriksaan harta Arinal Djunaidi merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan harta beberapa pejabat negara yang sebelumnya telah dilakukan oleh Komisi Antirasuah.

    Diketahui, sebelumnya KPK telah melakuan klarifikasi terhadap Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Reihana dan Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Chusnunia Chalim.

    Setelah klarifikasi, KPK menyatatakan yang di Dinas Kesehatan aman atau tidak ada indikasi. Sementara terkait Wagub, menurut Pahala, tidak bisa didalami lantaran ada pisah harta dengan suami wagub.

    Berdasarkan LHKPN per 28 Maret 2023 atau laporan periodik 2022, harta Gubernur Lampung tercatat sebanyak Rp23.243.777.572.

    Arinal memiliki tujuh lahan dan bangunan senilai Rp 7.533.195.000 di Kota Bandar Lampung, Kota Lampung Selatan, Kota Bogor, Kota Tangerang, Kota Sleman dan Kota Lampung Tengah.

    Arinal juga tercatat memiliki transportasi senilai Rp 494.627.000 berupa mobil Toyota, Toyota Camry dan Honda BRV.

    Ia juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp 320.186.200 serta kas dan setara kas senilai Rp 14.910.660.708.

    Arinal Djunaidi tercatat memiliki hutang Rp 14.891.336. Sehingga, total kekayaan Gubernur Lampung itu mencapai Rp 23.243.777.572. (iwa)

     

  • Ada Kejanggalan, KPK Diam-diam Periksa LHKPN Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Dinkes Aman!

    Ada Kejanggalan, KPK Diam-diam Periksa LHKPN Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Dinkes Aman!

    JAKARTA – Diam-diam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan klarifikasi terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Gubernur Lampung Arinal Djunaidi pada Jumat (1/9/2023). Hasilnya belum diumumkan!

    Kabar pemeriksaan harta kekayaan Arinal Djunaidi itu dibeberkan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan. Ia mengungkapkan, pemeriksaan harta kekayaan Arinal Djunai dilakukan di Gedung Pusat Edukasi Anti-Korupsi atau Anti-Corruption Learning Center (ACLC).

    “Saya lupa kasih tahu untuk Arinal kita undang ke sini, (diklarifikasi) dalam rangka LHKPN,” kata Pahala, Selasa (5/9/2023).

    Terkait hasil pemeriksaan, Pahala belum dapat menginformasikan. Ia hanya menjelaskan bahwa pemeriksaan harta Arinal Djunaidi merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan harta beberapa pejabat negara yang sebelumnya telah dilakukan oleh Komisi Antirasuah.

    Dinkes Dinyatakan Aman

    Diketahui, sebelumnya KPK telah melakuan klarifikasi terhadap Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Reihana dan Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Chusnunia Chalim.

    Setelah klarifikasi, KPK menyatatakan yang di Dinas Kesehatan aman atau tidak ada indikasi. Sementara terkait Wagub, menurut Pahala, tidak bisa didalami lantaran ada pisah harta dengan suami wagub.

    Berdasarkan LHKPN per 28 Maret 2023 atau laporan periodik 2022, harta Gubernur Lampung tercatat sebanyak Rp23.243.777.572.

    Arinal memiliki tujuh lahan dan bangunan senilai Rp 7.533.195.000 di Kota Bandar Lampung, Kota Lampung Selatan, Kota Bogor, Kota Tangerang, Kota Sleman dan Kota Lampung Tengah.

    Arinal juga tercatat memiliki transportasi senilai Rp 494.627.000 berupa mobil Toyota, Toyota Camry dan Honda BRV.

    Ia juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp 320.186.200 serta kas dan setara kas senilai Rp 14.910.660.708.

    Arinal Djunaidi tercatat memiliki hutang Rp 14.891.336. Sehingga, total kekayaan Gubernur Lampung itu mencapai Rp 23.243.777.572. (iwa)

     

  • Demokrat Tolak Ajakan PKS Kembali Ke Koalisi Perubahan,  Rocky Gerung Tajam Sampaikan Analisa Ini

    Demokrat Tolak Ajakan PKS Kembali Ke Koalisi Perubahan,  Rocky Gerung Tajam Sampaikan Analisa Ini

    JAKARTA – Partai Demokrat resmi menolak ajakan Partai Keadilan Sejahtera untuk kembali bersama-sama dalam Koalisi Perubahan yang sudah ditinggalkan Partai Demokrat paska Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dipromosikan oleh Ketua Umum NasDem Surya Paloh menjadi bacalon wapres mendampingi Anies Baswedan.

    Penolakan itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitindaon.

    “Majelis Tinggi Partai Demokrat kemarin secara resmi kan sudah memutuskan kami telah mencabut dukungan ke mas Anies dan kami secara resmi keluar atau tidak lagi berada di koalisi. Itu sikap kami Demokrat,” kata Jansen dalam keterangannya, Minggu (3/9).

    Jensen mengaku Partai Demokrat sangat menghargai ajakan PKS yang disebutnya sebagai rekan terbaik selama ini karena bersama-sama berada di luar koalisi pemerintah.

    Rocky Gerung Sebut Bagus bagi Elektoral Demokrat

    Sikap tegas Partai Demokrat menolak kembali bergabung ke Koalisi Perubahan tentu saja berimplikasi partai ini berjalan sendiri.

    Namun, menurut pengamat politik Rocky Gerung, sikap tegas Partai Demokrat itu justru menguntungkan Susilo Bambang Yudhoyono, (SBY) karena akan memberi dampak positif meningkatnya elektoral Partai Demokrat.

    “Bagus juga, karena dengan begitu, Partai Demokrat dianggap oleh pemilih paling serius menjadi partai yang tegak lurus mengusung perubahan dan antitesa bagi pemerintah,” tegasnya.

    Menurut Rocky, penolakan itu baik dari sisi etis dan moral, namun secara politis membunuh kesempatan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk tampil dan beredar dalam pencalonan kepala negara.

    Ia berpendapat, Pilpres 2024 adalah momentum terbaik bagi AHY untuk tampil dalam persaingan pemilihan presiden dan wakil presiden.

    Rocky menawarkan agar AHY membangun kerjasama dengan PDIP atau menjajaki kemungkinan berpasangan dengan Prabowo Subianto.

    “Pilihan pragmatis itu bisa diambil AHY untuk tetap menghidupkan arah politik AHY agar tetap hidup dan beredar di masa depan,” katanya.(IWA)

     

  • Kapolri Perintahkan Tindak Perjudian Narkoba Hingga Pungli Polisi Jadi Beking Dicopot?

    Kapolri Perintahkan Tindak Perjudian Narkoba Hingga Pungli Polisi Jadi Beking Dicopot?

    Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan sejumlah arahan kepada jajarannya terkait penanganan segala bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat, mulai peredaran narkoba, judi online, hingga penyalahgunaan BBM.

    Sigit bahkan meminta jajarannya angkat tangan jika merasa tidak sanggup melakukan hal itu.

    “Sekali lagi saya tanya kepada rekan-rekan, yang tidak sanggup, angkat tangan,” kata kata Sigit saat memberikan arahan terkait penanganan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat lewat video conference dengan seluruh jajaran, mulai tingkat Mabes hingga polda se-Indonesia seperti dikutip, Jumat 19 Agustus 2022.

    “Baik, kalau tidak ada, berarti kalian semua, rekan-rekan semua, masih cinta institusi. Dan saya minta kembalikan kepercayaan masyarakat kepada kita, kepada institusi, sesegera mungkin,” lanjut Kapolri.

    Sigit mengawali arahannya dengan memerintahkan seluruh jajaran untuk kembali meraih kepercayaan publik terhadap Polri yang belakangan ini menurun terutama setelah munculnya peristiwa penembakan di Duren Tiga.

    “Ini terkait dengan masalah kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dan ini menjadi pertaruhan kita bersama. Oleh karena itu, hal ini yang tentunya menjadi catatan penting dan saya minta untuk betul-betul bisa ditindaklanjuti,” ujar Sigit.

    Sigit menjelaskan, sebelum adanya insiden penembakan di Duren Tiga, lembaga survei merilis survei sekitar Desember 2022 hingga Juli 2023 terkait kenaikan kepercayaan publik terhadap Polri.

    Sigit mengatakan faktor meningkatnya kepercayaan publik yang terbaru, yakni adanya rangkaian kegiatan Hari Bhayangkara 2022 yang diisi dengan berbagai macam kegiatan positif yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

    Namun peristiwa Duren Tiga, kata Sigit, menyebabkan tren positif kepercayaan publik itu menurun.

    Di sisi lain, kepercayaan publik kepada Polri kembali meningkat setelah adanya komitmen pengusutan perkara tersebut diusut tuntas mulai dari pembentukan tim khusus, penonaktifan beberapa anggota dari jabatannya, pengusutan dugaan pelanggaran kode etik, hingga penetapan tersangka.

    Sigit menegaskan komitmennya untuk terus mengusut tuntas kasus itu tanpa ada yang ditutup-tutupi.

    Hal itu sebagaimana diperintahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Tentunya masih ada beberapa kegiatan yang saat ini sedang kita laksanakan terkait dengan kasus tersebut dan ini adalah pertaruhan Institusi Polri,” urai Kapolri.

    “Pertaruhan marwah kita sehingga harapan kita angka 78 itu minimal sama atau naik karena sesuai dengan arahan Bapak Presiden, tidak akan ada yang ditutup-tutupi, semua kita buka sesuai fakta, ungkap kebenaran apa adanya, jadi itu yang menjadi pegangan kita,” Kata Sigit.

    Sigit mengatakan tim khusus akan terus bekerja maksimal. Dengan demikian, nantinya pihak-pihak yang melanggar pidana, menghalangi penyidikan dan melanggar kode etik bisa ditentukan.

    “Harapannya adalah proses yang sudah dilakukan, segera kita sampaikan ke publik, kita libatkan juga kelompok eksternal, masyarakat juga ikut mengawasi,” ujarnya.

    “Teman-teman di Komnas HAM, Kompolnas juga ikut mengawasi termasuk juga rekan mitra kerja kita yang ada di DPR juga ikut mengawasi dan ini semua menjadi pertaruhan kita. Oleh karena itu, ini yang harus kita jaga dan kita perjuangkan bersama ke depan,” imbuh Sigit.

    Hindari Pelanggaran

    Mantan Kabareskrim Polri ini juga mengingatkan kepada seluruh jajaran untuk menghindari potensi terjadinya pelanggaran -pelanggaran yang dapat mencoreng nama baik Korps Bhayangkara.

    Sigit mengingatkan bahwa pelanggaran tersebut akan sangat berdampak pada tingkat kepercayaan publik terhadap Polri.

    Kapolri ingin seluruh personel Polri mendengar dan menyerap aspirasi atau keluhan atas laporan-laporan yang disampaikan oleh masyarakat.

    Sigit juga menegaskan sejak jauh hari telah mengingatkan jajarannya untuk menindak tegas segala bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat.

    “Mulai peredaran narkotika, perjudian baik konvensional maupun online, adanya pungutan liar (pungli), illegal mining, penyalahgunaan BBM dan elpiji, sikap arogan hingga adanya keberpihakan anggota dalam menangani permasalahan hukum di masyarakat,” tutur Sigit.

    “Mulai dari beberapa waktu lalu, saya sudah perintahkan yang namanya perjudian, saya ulangi, yang namanya perjudian, apa pun bentuknya, apakah itu darat, apakah itu online, semua itu harus ditindak,” tegas Sigit.

    “Saya ulangi, yang namanya perjudian, apakah itu judi darat, judi online, dan berbagai macam bentuk pelanggaran tindak pidana lainnya harus ditindak,” lanjutnya.

    Sigit memastikan tidak akan ada toleransi bagi oknum anggota dan pejabat yang terlibat pelanggaran.

    “Saya tidak memberikan toleransi kalau masih ada kedapatan, pejabatnya saya copot, saya tidak peduli apakah itu kapolres, apakah itu direktur, apakah itu kapolda, saya copot. Demikian juga di Mabes, tolong untuk diperhatikan, akan saya copot juga,” kata Sigit. (Red)

  • PKS Tegak Lurus Dukung Pencapresan Anies, Untuk Cak Imin Tunggu Dulu

    PKS Tegak Lurus Dukung Pencapresan Anies, Untuk Cak Imin Tunggu Dulu

     

    JAKARTA – Masa depan pasangan Capres Anies Baswedan dan Wapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin hingga sampai ke pendaftaran ke KPU  masih harus melewati rintangan politik lantaran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum tegas menyatakan mendukung Cak Imin sebagai Bacawapres.

    PKS tegas menyatakan tetap akan melaksanakan mekanisme partai yakni membawa nama Bacawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan ke Majelis Syuro PKS. Sedangkan terkait Bacapres, menurut Presiden PKS Ahmad Syaikhu partainya tegak lurus dengan keputusan Majelis Syuro yang menetapkan Anies Baswedan sebagai calon presiden.

    “Musyawarah Majelis Syura (MMS) ke-VIII telah menetapkan Bapak Anies Rasyid Baswedan sebagai Bacapres yang diusung oleh PKS. Adapun rekomendasi nama Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Bakal Calon Wakil Presiden akan diusulkan untuk dibahas pada Musyawarah Majelis Syura (MMS) PKS,” ucap Syaikhu dalam keterangannya, Sabtu (2/9/2023).

    Kendati demikian, PKS ungkap Syaikhu menyambut baik bergabungnya PKB dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan, ia pun berharap bergabungnya partai baru dapat memperkokoh Koalisi dalam meraih kemenangan di Pemilu 2024.

    “PKS menyambut baik dan mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban atas bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengusung Bapak Anies Rasyid Baswedan sebagai Bakal Calon Presiden RI pada Pilpres tahun 2024,” kata dia.

     

  • Cak Imin Berpasangan dengan Anies Untungkan Ganjar, Lho Kok Bisa! Ini Penjelasannya

    Cak Imin Berpasangan dengan Anies Untungkan Ganjar, Lho Kok Bisa! Ini Penjelasannya

    JAKARTA – Deklrasi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Sabtu (2/9/23) diklaim oleh politisi PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus justru menguntungkan bakal calon presiden PDIP Ganjar Pranowo. Padahal Cak Imin adalah tulen warga Nahdlatul Ulama (NU).

    Menurut Deddy, potensi suara warga nahdliyin memang sangat besar, tetapi dengan masuknya PKB ke koalisi perubahan justru suara nahdliyin akan mengalir ke Ganjar Pranowo.

    “Menurut saya pribadi keputusan PKB itu justru akan membuat limpahan suara dari kalangan nahdliyin kepada Ganjar Pranowo berpotensi membesar,” kata Deddy di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar, Menteng, Jakarta, Sabtu (2/9/2023).

    Deddy menyebut Ganjar merupakan sosok yang terkenal religius dan memiliki hubungan baik dengan nahdliyin. Sebab itu, dia menilai para kiai akan menerima Ganjar.

    Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) Ganjar itu mengatakan Ganjar ialah sosok yang lengkap. Ganjar baik pribadi maupun pengalamannya telah mumpuni.

    “Pernah jadi anggota DPR dan gubernur dua periode yang berarti menguasai benar masalah-masalah pemerintahan, anggaran, kebijakan publik dan birokrasi. Ganjar punya rekam jejak yang mumpuni sebagai gubernur di era otonomi daerah, sangat paham dengan dunia anak muda, gaya komunikasinya santun dan dekat dengan rakyat,” paparnya.

    Diketahui, Anies Baswedan dan Cak Imin resmi melakukan deklarasidi Hotel Majapahit, Surabaya, Sabtu (2/9)

    Deklarasi dihadiri oleh Ketum Partai NasDem Surya Paloh hingga Waketum NasDem Ahmad Ali. Sementara itu, hadir pula Sekjen PKB Hasanuddin Wahid hingga Waketum PKN Jazilul Fawaid.(*)