Kategori: Nasional

  • Lulus SMP Masuk SMA Taruna Nusantara? Ini Syaratnya

    Lulus SMP Masuk SMA Taruna Nusantara? Ini Syaratnya

    Bandar Lampung (SL) – Bisa bersekolah di SMA Taruna Nusantara Magelang, Jawa Tengah, merupakan suatu kebanggaan yang luar biasa. Cocok bagi siswa SMP sederajat yang baru lulus.

    Sekolah yang dikelola Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara (LPTTN) di bawah naungan Yayasan Pengembangan Sumber Daya Pertahanan (YPSDP) itu merupakan salah satu sekolah terbaik di Indonesia.

    Sama seperti sekolah lainnya, mendaftar SMA Taruna Nusantara juga memiliki sejumlah syarat yang harus dipenuhi para calon siswa, mulai rata-rata nilai rapor hingga skor IQ

    Melansir situs resmi SMA Taruna Nusantara, Minggu 6 Agustus 2023, berikut ini adalah syarat nilai rata-rata rapor dan skor IQ untuk mendaftar SMA Taruna Nusantara tahun ajaran 2023/2024.

    Nilai Rapor (Pengetahuan)

    Mengacu pada penerimaan siswa baru tahun 2023, Nilai rapor semester 1 hingga 5 dan untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA. Nilai rata-rata per mata pelajaran minimal 85 dan nilai per semester minimal 80.

    Bagi calon siswa baru yang memiliki prestasi (akademik, olahraga, organisasi, seni budaya) minimal tingkat kota/kabupaten atau ketua OSIS nilai rata-rata minimal 80 dan nilai minimal 75.

    Konversi nilai untuk siswa Sekolah Internasional disahkan oleh Dinas Pendidikan setempat/Kemendikbud Ristek.

    Skor IQ

    Saat mendaftar di SMA Taruna Nusantara, hasil tes IQ minimal 110. Syarat skor IQ untuk mendaftar di SMA Taruna Nusantara ini bersifat tidak wajib. Namun jika kamu punya skor IQ dapat menjadi nilai tambah.

    Skor IQ yang diperoleh ini wajib dikeluarkan oleh Anggota Himpunan Psikologi (HIMPSI) yang berlaku maksimal 6 bulan sebelum mendaftar.

    Syarat Akademis Lainnya 

    Selain dua syarat tersebut, adapun syarat akademis lainnya untuk mendaftar di SMA Taruna Nusantara adalah sebagai berikut.

    1. Nilai rapor (pengetahuan) semester 1-5 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA. Nilai rata-rata per mata pelajaran minimal 85 dan nilai per semester minimal 80.

    2. Memiliki prestasi (akademik, olahraga, organisasi, seni budaya) minimal tingkat kota/kabupaten atau Ketua OSIS. Nilai rata-rata minimal 80 dan nilai minimal 75.

    3. Konversi nilai untuk siswa sekolah internasional disahkan oleh Dinas Pendidikan setempat/Kemendikbud Ristek,

    4. Memiliki hasil tes IQ minimal 110. Hal ini menjadi persyaratan tidak wajib. Namun dapat menjadi nilai tambah. Hasil IQ dikeluarkan oleh anggota Himpunan Psikologi (HIMPSI) yang berlaku maksimal 6 bulan sebelum mendaftar.

    Berkas pendaftaran 

    Sedangkan syarat lain yang diperlukan adalah menyiapkan beberapa berkas untuk mendaftar di SMA Taruna Nusantara. Berikut berkas yang perlu dipersiapkan para siswa:

    1. Pas foto (ukuran 4×6 dengan menggunakan seragam sekolah dengan latar biru).

    2. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah/militer.

    3. Foto kartu pelajar SMP.

    4. Akta kelahiran.

    5. Foto nilai rapor semester 1-5, dibuat foto rapor yang telah dilegalisir per semester, semester 1-3 untuk kelas akselerasi).

    6. Foto seluruh badan (ukuran 4R menggunakan seragam sekolah, bersepatu tanpa topi, terlihat dari ujung kaki sampai ujung kepala).

    7. Foto data penghasilan orang tua atau wali (khusus untuk calon siswa jalur beasiswa dan untuk wiraswasta dalam bentuk rekening koran 3 bulan terakhir).

    8. Foto Kartu Keluarga.

    9. Foto KTP orang tua/wali, salah satu bisa ayah, ibu atau wali.

    10. Surat keterangan dan pernyataan dari kepala sekolah SMP.

    11. Surat pernyataan dari orang tua.

    12. Surat pernyataan dari calon siswa.

    13. Foto sertifikat bukti prestasi (jika tidak ada sertifikat, bisa dengan foto medali atau piala).

    14. Hasil tes IQ minimal 110 (tidak wajib) yang keluarkan oleh anggota Himpunan Psikologi Indonesia berlaku maksimal 6 bulan sebelum mendaftar. Busa dilampirkan pada saat pendaftaran dan bisa menjadi nilai tambah). (Kompas/Red)

  • Kemendagri, DPR RI, Kemenkeu Monev di Jembrana Bali

    Kemendagri, DPR RI, Kemenkeu Monev di Jembrana Bali

    Jembrana (SL) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus menerus melakukan monitoring dan evaluasi (monev) serta asistensi dan langsung turun ke daerah mendorong percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penanganan inflasi.

    Kali ini, Tim Kemendagri bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) turun langsung ke Jembrana melakukan monev realisasi APBD dan penanganan inflasi. Kegiatan ini berlangsung di Aula Jimbarwana Kantor Bupati Jembrana, Bali, Pekan lalu.

    Selain mendorong percepatan realisasi APBD dan penanganan inflasi, tim gabungan ini juga melakukan sosialisasi Kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), yang diikuti oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Jembrana.

    Hadir langsung pada pertemuan tersebut sejumlah pejabat dari Kemendagri, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Anggota DPR-RI, Bupati dan Sekretaris Daerah, diantaranya Anggota Komisi XI DPR-RI, Direktur Dana Transfer Umum Kemenkeu, Direktur Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah (FTPUD) Kemendagri, Kasubdit Dana Alokasi Umum (DAU) Kemenkeu, Kasubdit Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Kasubdit DAU Kemendagri.

    “Hari ini kita bersyukur, dari Kemendagri, Kemenkeu dan DPR-RI secara bersama-sama bisa turun ke Jembrana melakukan monitoring dan evaluasi realisasi APBD dan penanganan inflasi, sehingga bisa berdiskusi langsung dengan pemerintah daerah,” ungkap Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni.

    Pada kegiatan ini, dilakukan evaluasi terhadap realisasi APBD menjelang triwulan III. Kemendagri menyampaikan kondisi realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 per 17 Juli 2023. “Saat ini realisasi pendapatan APBD Provinsi, Kabupaten/Kota sebesar Rp 514,81 Triliun atau 41,73%. Sedangkan realisasi belanja APBD Provinsi, Kabupaten/Kota sebesar Rp 439,47 Triliun atau 34,01%,” ujar Fatoni.

    Fatoni melanjutkan, Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan realisasi APBD dan menjaga konsistensi realisasi perbulan. “Pemda wajib membuat target capaian realisasi APBD per triwulan dengan tetap memperhatikan output, outcome dan impact yang telah direncanakan.

    Target realisasi yang baik adalah untuk triwulan pertama sebesar 20%, triwulan kedua menjadi 50%, triwulan ketiga realisasi 80% dan triwulan keempat realisasi mendekati 100%,” ujar Fatoni.

    Tim Kemendagri juga menyampaikan solusi percepatan realisasi APBD, diantaranya dengan melakukan lelang dini, membuat target realisasi per triwulan, melakukan monev secara rutin oleh kepala daerah, Sekretaris Daerah dan pimpinan OPD.

    Selain itu, pembentukan Tim Pengelola Keuangan perlu diperbaharui setiap tahun dan tidak menggunakan tahun anggaran.

    Selanjutnya melakukan belanja melalui e-katalog, e-katalog lokal dan toko daring, menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), mempercepat penyelesaian administrasi pertanggungjawaban, membuat Rencana Penarikan Dana (RPD) dan melakukan pencairan per termin, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

    Lebih lanjut Fatoni berharap, “Kita semua harus berupaya agar APBD dapat direalisasikan secara optimal sejak awal tahun, sehingga target yang telah direncanakan dapat tercapai dan APBD dapat betul-betul dirasakan oleh masyarakat khususnya pada kesejahteraan masyarakat, peningkatan pembangunan dan perbaikan kualitas pelayanan publik,” pungkasnya. (*)

  • FPAK Dorong KPK Usut Korupsi DPRD Tanggamus

    FPAK Dorong KPK Usut Korupsi DPRD Tanggamus

    Jakarta, (SL) – Forum Penggiat Anti Korupsi (FPAK) melakukan aksi menyampaikan aspirasi untuk mendorong Aparat Penegakan Hukum (APH) mengusut tuntas dugaan korupsi DPRD Tanggamus Provinsi Lampung, di Gedung Merah Putih KPK RI, jumat (4/8).

    Dalam perkara dugaan korupsi Mark-Up anggaran perjalanan dinas puluhan dewan tersebut, diketahui potensi kerugian negara sebesar Rp. 7,7 Miliar pada tahun anggaran APBD 2021.

    Adapun jumlah anggaran perjalanan dinas yang diselidiki oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung yakni Rp.14,3 miliar, dan yang terealisasi sebesar Rp.12.9 miliar, diduga ditemukan indikasi Mark-Up anggaran dalam pembayaran biaya penginapan tersebut senilai Rp.7.7 miliar.

    “Namun, pada tanggal 27 Juli 2023 lalu ada beberapa orang dari DPRD Tanggamus dan sejumlah Partai Politik mengembalikan uang senilai Rp.3.043.725.000,
    dan tertanggal 1 Agustus 2023 global pengembalian kerugian negara atas dugaan Mark-Up biaya hotel anggota DPRD Kabupaten Tanggamus senilai Rp.4.543.725.000, ujar Kasipenkum Kejati Lampung (Ricky Ramadhan).

    Novan Haryadi selaku koordinator aksi menyampaikan, bahwa Forum Penggiat Anti Korupsi meminta KPK-RI untuk mengusut tuntas permasalahan Korupsi DPRD Tanggamus tersebut, karena diduga puluhan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus secara sengaja melakukan Mark-Up anggaran perjalanan dinas.

    Ada beberapa poin tuntutan yang disampaikan pada aksi tersebut yaitu:

    1. Panggil dan periksa ketua DPRD Kabupaten Tanggamus dan 45 Anggota DPRD atas dugaan Korupsi Perjalanan Dinas dari anggaran APBD tahun 2021
    2. Meminta KPK RI untuk mengusut tuntas dugaan korupsi berjamaah Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung atas kerugian negara mencapai 7,7 Miliar, saat perjalanan dinas ke bandar Lampung, Jakarta, Jawa Barat dan sumatera selatan,
    3. Panggil dan periksa sejumlah anggota DPRD Kabupaten Tanggamus yang ikut serta dalam perjalanan Dinas tersebut,
    4. Diduga terdapat bill hotel fiktif yang dilampirkan dalam SPJ dan nama tamu yang tercantum dalam bill hotel yang dilampirkan dalam SPJ tidak pernah menginap.

    Forum Penggiat Anti Korupsi diketahui, akan terus mengawal Aparat Penegakan Hukum APH untuk memanggil dan memeriksa unsur-unsur terkait dalam dugaan korupsi di DPRD kabupaten Tanggamus.

    “Hal ini akan kami sampaikan juga di aksi kami selanjutnya di Kejaksaan Agung (Kejagung-RI). Agar pihak penegak hukum yang ada di Provinsi Lampung benar-benar tidak tebang pilih dalam pengusutan dugaan Mark-Up anggaran perjalanan dinas di DPRD kabupaten Tanggamus provinsi Lampung tahun 2021 tersebut.”tegas Novan. (Red)

  • Ditreskrimum Polda Metro Jaya Proses Laporan Kekerasan Terhadap Wartawan

    Ditreskrimum Polda Metro Jaya Proses Laporan Kekerasan Terhadap Wartawan

    Jakarta-Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya kembali menindaklanjuti dua laporan polisi terkait dugaan kekerasan dan intimidasi kepada wartawan saat meliput kegiatan diskusi Kader Partai Golkar di Pulau Dua Restaurant, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

    Dalam kegiatan tersebut, terjadi keributan disebabkan adanya kelompok massa yang memaksa untuk membubarkan kegiatan diskusi atas Golkar itu. “Kita tindak lanjuti. Kita sedang proses pemeriksaan,” ujar Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi.

    Menurut Hengki Haryadi proses penanganan yang sudah dilakukan pihaknya perihal dua laporan polisi yang diterima. Hengki memastikan apabila memang ditemukan alat bukti yang cukup dan sesuai dalam laporan itu, pihaknya akan menindaklanjuti lebih jauh.

    Sebeoumnya kepolisian kembali menerima adanya laporan polisi terkait dugaan intimidasi ataupun kekerasan yang dialami seorang wartawan televisi swasta saat meliput kegiatan partai politik di Pulau Dua Restaurant, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada hari Rabu 26 Juli 2023 lalu.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes. Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., membenarkan adanya laporan yang diterima dan saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman. “Benar, laporannya sudah diterima Polda Metro Jaya. Saat ini masih didalami,” ujar Trunoyudo kepada wartawan,

    Adapun korban diketahui bernama Diana Valencia yang didampingi pihak dari kantornya, Idaman Putri Erwin, dan juga didampingi anggota tim Satgas Antikekerasan Dewan Pers, Erick Tanjung, membuat laporan ke Polda Metro Jaya hari Jumat 28 Juli 2023 kemarin.

    Korban membuat laporan atas perbuatan menghalang-halangi saat melakukan peliputan lantaran handphonenya dirampas dan dibanting orang tak dikenal. Di sisi lain, laporan lain yang diterima Polda Metro Jaya yakni dilayangkan oleh Kameramen televisi swasta bernama Janivan Prapta yang melaporkan dugaan tindak kekerasan atau penganiayaan yang dialaminya saat sedang meliput.

    Korban melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polda Metro Jaya dengan nomor laporan STTLP/B/4348/VII/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA pada hari Rabu 26 Juli 2023 sekitar pukul 18.09 WIB. Adapun penganiayaan yang dialaminya, menurut Janivan, bermula ketika sedang meliput kegiatan salah satu partai politik yang digelar di Pulau Dua Restaurant, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

    Saat meliput tiba-tiba kelompok massa datang ke lokasi hendak membubarkan kegiatan yang mengakibatkan  keributan. Saat korban hendak meliput keributan itu, salah satu dari kelompok massa kemudian menghampiri dan memukul kamera serta dirinya. (red/*)

  • Gudang BBM dan Penyulingan Ilegal Terbakar Kapolda Sumsel Copot Dua Kapolsek

    Gudang BBM dan Penyulingan Ilegal Terbakar Kapolda Sumsel Copot Dua Kapolsek

    Palembang-Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Irjen Pol Albertus Rachmad Wibowo mencopot Kapolsek Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Iptu Vico Fariul Fajar dan Kapolsek Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir AKP Heri Yusman. Keduanya dicopot pasca terbakarnya dua lokasi bisnis BBM ilegal.

    Awalnya kebakaran tempat penyulingan minyak ilegal di Desa Gombong, Kelurahan Mangun Jaya, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Muba pada Jumat 28 Juli 2023, kemudian menyusul gudang BBM Ilegal di Jalan Lintas Palembang-Ogan Ilir Sumatera Selatan, juga terbakar, Selasa 1 Agustus 2023 kemarin. .

    Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kombes Pol Supriadi mengatakan, Kapolda Sumsel sebelumnya telah menggelar rapat mengumpulkan seluruh Kapolsek untuk menjaga wilayah hukum mereka masing-masing agar tidak ada lagi aksi illegal drilling.

    “Kapolda Sumsel tidak memberikan toleransi terkait illegal drilling, ternyata kemarin ada dua kejadian meledak gudang penimbunan dan penyulingan BBM ilegal di dua daerah di Pemulutan dan Babat Toman. Kapolda langsung menindak tegas kedua duanya dengan dinonaktifkan sebagai Kapolsek dan sudah diganti dengan perwira lain,” kata Supriadi di Polda Sumatera Selatan, Rabu 2 Agustus 2023.

    Supriadi menjelaskan, setelah dicopot, dua mantan Kapolsek tersebut langsung ditarik ke Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam). “Mereka diperiksa untuk mengetahui sejauh mana kelalaiannya,” ujar Supriadi.

    Untuk saat ini, jabatan Kapolsek Pemulutan diisi oleh Iptu Ibnu Arfan yang sebelumnya menjabat sebagai Kanit Paminal Polres Ogan Ilir. Sedangkan Kapolsek Babat Toman Toman Iptu Vico Fariul Fajar diganti Iptu Sarwo Edhi yang sebelumnya menjabat Karo bin opsnal Sat Intelkam Polres Muba.

    “Kapolda Sumsel sudah tegas meminta seluruh Kapolsek agar tidak ada lagi aktivitas illegal drilling baik itu penyulingan maupun penimbunan. Bila Masih kedapatan maka sanksinya Kapolsek dicopot,” ujar Supriadi. (Red)

  • IPW: Soal Laporan Rocky Gerung Langkah Polri Suah Benar

    IPW: Soal Laporan Rocky Gerung Langkah Polri Suah Benar

    Jakarta-Indonesia Police Watch menilai langkah Polri di Bareskrim dan Polda Metro Jaya yang tidak menerima laporan ujaran kebencian oleh Relawan Jokowi dan juga pendukung PDIP kepada Rocky Gerung dengan tidak dibuatkan laporan polisi (LP) model B sudah benar, dan pelapor diminta membuat Pengaduan Masyarakat (dumas). Karena pernyataan ujaran yang dinilai menghinakan Jokowi itu adalah masuk dalam jenis delik aduan.

    “IPW menilai langkah Bareskrim Polri yang menolak laporan atas dugaan ujaran kebencian terhadap Rocky Gerung sudah tepat karena pernyataan ujaran yang dinilai menghinakan Jokowi itu adalah masuk dalam jenis delik aduan,” kata Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso dalam keterangan persnya, Jumat 4 Agustus 2023.

    Menurut Sugeng Teguh Santoso, Polri harus cermat dan tidak boleh berada dalam tekanan publik dalam hal menegakkan hukum. Karena hukum harus berintikan keadilan dan juga prosedural. “Oleh sebab itu, Polri hanya bisa memproses Rocky Gerung terkait pernyataannya: “…bajingan tolol…” bila Jokowi melaporkannya sendiri atau menunjuk langsung kuasa hukum untuk melaporkan RG ke polisi,” ucapnya.

    Terkait sikap polri yang prosedural dengan tidak menerima laporan polisi tersebut, saat ini banyak mendapat sorotan publik dan sudah ditarik kemana-mana. Bahkan ada relawan Jokowi yang sudah kebablasan dengan meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dievaluasi. “Situasi ini sangatlah tidak menyehatkan dalam iklim penegakan hukum di tanah air. Sebab, pihak kepolisian bekerja sesuai aturan perundang-undangan,” cetusnya.

    IPW berpendapat bahwa sikap Polri dan Kapolri sudah benar dan tepat menurut hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan tegas menyebutkannya pada pasal 45 ayat 5, merupakan delik aduan.

    Hal itu juga sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Komunikasi Dan Informatika, Jaksa Agung dan Kapolri Nomor: 229 Tahun 2021, 154 Tahun 2021, KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

    Sugeng menjelaskan, pada angka 3 di huruf e kolom implementasi lampiran SKB itu disebutkan delik pidana pasal 27 ayat 3 UU ITE adalah delik aduan absolut sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 5 UU ITE. “Sebagai delik aduan absolut, maka harus korban sendiri yang mengadukan kepada aparat penegak hukum, kecuali dalam hal korban masih di bawah umur atau perwalian. Pada huruf f nya berbunyi, korban sebagai pelapor harus orang perseorangan dengan identitas spesifik, dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden Jokowi sendiri tidak menanggapi serius pernyataan dari Rocky Gerung yang mengkritiknya dengan ucapan “bajingan”. Menurutnya, itu hanya masalah kecil. “Saya kerja aja lah,” ucap Jokowi di Senayan Park Jakarta, Rabu 2 Agustus 2023. (Red)

  • Ketua Perindo DPC Pademangan Tewas Dianiaya 4 Satpam Ancol

    Ketua Perindo DPC Pademangan Tewas Dianiaya 4 Satpam Ancol

    Jakarta-Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Perindo, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Hasanuddin (42) tewas dianiaya empat Security (petugas keamanan,red) Ancol. Hasanudin dihajar hingga tewas empat security kawasan wisata Ancol Taman Impian, Jakarta, atas tuduhan melakukan pencurian barang milik pengunjung Ancol, Sabtu 29 Juli 2023.

    Korban dibawa ke Pos Keamanan, dan disiksa berbagai cara. Korban dipukul pakai bambu sampai bambunya patah-patah, dipukul pakai kawat hingga ada tetesan bakaran plastik di badannya. “Suami saya dipukul pakai bambu sampai bambunya patah-patah, dipukul pakai kawat, sampai ada tetesan bakaran plastik di badannya,” kata istri korban Upi Siti Mardiana (37), yang menuntut keadilan.

    Upi menyayangkan perlakuan semena-mena pelaku lantaran menganiaya suaminya dengan kejam hingga meninggal. Bahkan Upi, yang sempat menemui pelaku penganiayaan suaminya di Polsek Pademangan, Jakarta Utara. “Saya sempat temui para pelaku di Polsek. Dan sangat disesalkan, tidak ada kata permintaan maaf keluar dari para pelaku itu. Saya tanya mereka kok bisa sampai segitunya aniaya suami saya, itu pun suami saya belum jelas salah,” ungkapnya.

    Kini empat Satpam Ancol Taman Impian pelaku penganiayaan kini jadi tersangka. Menurut Upi, suaminya bukan penjahat, bahkan suaminya menjabat Ketua Umum (Ketum) Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Perindo Pademangan, Jakarta Utara. “Suami saya, Ketua DPC Perindo Pademangan,” kata Upi di kediamannya wilayah Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Rabu 2 Agustus 2023 malam.

    Hasanuddin semasa hidup sibuk mengurusi organisasi partai yang ia pimpin. Terkait pekerjaannya, Upi menyebut suaminya bekerja sebagai pekerja lepas. “Pekerjaan sehari-harinya buruh harian lepas, ngerjain apa aja mau dia, karena di organisasi Partai Perindo berhubung belum ada kerjaan sehari-harinya ngurusin di partai aja,” ujar Upi.

    Ketua DPW Perindo DKI Jakarta Effendi Syahputra membenarkan bahwa Hasanuddin sehari-harinya merupakan Ketua DPC Partai Perindo Pademangan, Jakarta Utara. Saat ini pihaknya sedang melakukan langkah-langkah upaya hukum agar korban mendapatkan keadilan. “Agar korban yang merupakan kader kami memperoleh keadilan yang seadil-adilnya atas permasalahan ini,” ucap Effendi.

    Effendi menjelaskan, korban dianiaya karena dituduh melakukan pencurian, sehingga disiksa ketika di periksa di pos keamanan Ancol, Jakarta Utara. “Kami masih akan meminta kronologi resminya lagi. Kami masih akan meminta kronologi resminya lagi,” jelas dia.

    Sudah Dipecat dan Jadi Tersangka

    Manajemen Taman Impian Jaya Ancol menyebut pihaknya sudah memecat keempat petugas security yang menganiaya Hasanuddin, pasca polisi menetapkan keempatnya sebagai tersangka. “Betul dipecat, setelah dimintai keterangan oleh pihak berwajib. Oknum tersebut saat ini sudah tidak bertugas di Ancol,” kata Humas Ancol Ariyadi Eko Nugroho, Selasa 1 Agustus 2023.

    Eko mengklaim keempatnya bukan karyawan Ancol tapi tenaga alih daya atau outsourcing dan pihak ketiga. “Oknum tersebut bukan karyawan. Jadi mereka tenaga alih daya atau outsourcing,” kata dia.

    Eko menegaskan, manajemen Ancol tidak membenarkan tindakan yang diambil oleh oknum petugas keamanan tersebut. “Kami sangat menyayangkan insiden ini serta memohon maaf sebesar-besarnya kepada keluarga korban. Kami telah menyerahkan segala proses hukum kepada pihak yang berwajib,” kata Eko. (Red)

  • Logo Twitter Berubah “X”, Elon Mask Ungkap Alasannya

    Logo Twitter Berubah “X”, Elon Mask Ungkap Alasannya

    Bandar Lampung (SL) – Banyak pengguna media daring Twitter merasa kaget ketika logo burung biru di perangkat android tiba-tiba berubah tampilan menjadi “X” putih dengan background hitam.

    Bahkan, mungkin sebagian pengguna mengira media layanan jejaring sosial itu terhapus (uninstal) dari ponsel pintarnya. Padahal faktanya, salah satu media sosial termasuk terbesar itu hanya berganti logo.

    Dilansir dari Republika, pergantian logo salah satu media sosial terbesar itu, rupanya bagian dari upaya rebranding perusahaan media sosial yang dipimpin Elon Mask. Logo burung biru ikonik resmi digantikan X putih dengan latar belakang hitam, pada Senin, 31 Juli 2023.

    Perubahan ini juga mengubah terminologi yang khas dari Twitter. Istilah tweet untuk utas yang diunggah diganti dengan post. Selain itu, fitur yang sebelumnya dikenal sebagai retweet diubah namanya menjadi ‘repost‘.

    “Pembaruan Beta terbaru dari X untuk Android, menghapus sejumlah referensi ke Twitter dan tweet. Tweet sekarang hanya disebut Posts, dan halaman pengaturan menyebut platform itu X, bukan Twitter. Retweet sekarang menjadi Repost,” kata pihak X.

    Perubahan ini dilakukan setelah Musk mengumumkan rencananya, untuk mengubah citra Twitter dalam serangkaian unggahan pada akhir pekan lalu.

    Musk menyatakan akan mengucapkan selamat tinggal pada brand Twitter, dan secara bertahap menghapus semua elemen yang berhubungan dengan burung biru.

    Menanggapi pengumuman Musk, perusahaan dengan cepat mengalihkan http://x.com ke https://twitter.com dalam beberapa jam.

    Jika langsung mencoba mengakses laman X.com baik itu lewat Safari maupun Google, pengguna akan langsung diarahkan langsung ke laman Twitter.com. Tampilan Twitter pun juga masih bernuansa biru, hanya saja ada logo X di atasnya.

    Sementara untuk di aplikasi Twitter yang diakses lewat iPhone, masih menggunakan lambang burung biru hingga berita ini diturunkan.

    Halaman utama diberi nama For You, dengan format mirip Threads, di mana yang muncul bukan hanya utas dari following tetapi juga dari berbagai utas yang random. Namun disediakan pula halaman khusus utas following.

    Belakangan, Musk secara resmi mengungkapkan logo Twitter yang diubah, yang sekarang menampilkan X putih tebal dan minimalis dengan latar belakang hitam, meninggalkan burung biru yang sudah lama dikenal.

    Musk telah memperbarui foto profilnya di platform dengan logo baru, dan X juga dipasang di kantor pusat media sosial itu di San Francisco.

    Langkah ini sejalan dengan visi Musk untuk mengubah Twitter menjadi aplikasi super, mirip dengan WeChat Cina.

    CEO baru X Linda Yaccarino menegaskan bahwa perubahan logo hanyalah salah satu dari banyak langkah yang direncanakan dalam proses rebranding yang lebih luas. (*/Red)

  • Polisi Tangkap Anggota DPRD PAN dan Golkar Terkait Narkoba

    Polisi Tangkap Anggota DPRD PAN dan Golkar Terkait Narkoba

    Makasar-Dua anggota DPRD Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, ditangkap Tim Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda karena terlibat kasus Narkoba.

    Keduanya Kurnianto alias Anton dari Fraksi PAN dan M Wahyu dari Fraksi Golkar. Mereka ditangkap di sebuah hotel di Jalan Pelita Raya, Kota Makassar, Senin 31 Juli 2023 lalu.

    Dirresnarkoba Polda Sulsel, Kombes Pol Darmawan Affandi membenarkan penangkapan terhadap dua anggota DPRD tersebut. “Betul, ada anggota dewan terlibat sabu-sabu,” kata Darmawan, kepada wartawan, Rabu 2 Agustus 2023 malam.

    Menurut Darmawan bahwa pengungkapan kasus ini bermula saat seorang pria bernama Agung ditangkap saat membeli sabu-sabu. Dari penangkapan tersebut, kemudian dilakukan pengembangan dan didapati Anto anggota dewan Sinjai dari partai PAN.

    “Begitu Timsus datang, ditangkaplah Agung itu. Begitu ditangkap ketemulah sabu-sabu itu dipakai. Setelah itu, diam-diam mereka rupanya dipakai bersama Wahyu. Dan kita ungkap salah satunya. Janjian lah sama Wahyu untuk nyabu dan ditangkaplah Wahyu di depan Hotel Maleo” katanya.

    “Awalnya itu pelaku pertama diminta sama anggota dewan tersebut untuk membeli. Karena Anto itu membeli. Wahyu itu dari Golkar, kalau Anto dari PAN,” sambungnya.

    Dalam kasus tersebut, lanjut Darmawan, pihaknya masih melakukan proses pemeriksaan. Orang-orang yang diamankan pun masih dalam proses pemeriksaan pihaknya.

    “Lagi proses penyelidikan untuk yang bersangkutan. Barang bukti cuma 0,39 gram tidak sampai satu gram. Memang mungkin dikonsumsi pribadi untuk dua orang itu,” katanya.

    DPW PAN Sulsel Segera PAW

    Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Selatan Ahmad Pasima mengaku geram atas tertangkapnya dua Politisi muda itu. Dan satu diantaranya Kanrianto dari  PAN.

    “Ini sangat mencoret nama besar Partai Amanat Nasional dan tidak ada ampun bagi Kader PAN yang terlibat Narkoba,” kata Ahmad Pasima

    Ahmad Pasima menastikan bahwa oknum Anggota DPRD Sinjai dari fraksi PAN Sinjai akan segera di pecat sebagai kader PAN.

    “DPW PAN tidak akan memberi bantuan Hukum bagi kadernya maupun anggota DPRD yang terlibat Narkoba,” ungkap Ahmad Pasima

    Menurut Ahmad tindakan sangat memalukan partai, DPW PAN akan segera melakukan PAW dari DPRD Sinjai. “Kerna telah mencoreng nama besar PAN. Kita PAW,” ujarnya. (Red)

  • Gerakan Perempuan Indonesia Lawan Politik Patriarki

    Gerakan Perempuan Indonesia Lawan Politik Patriarki

    Bandar Lampung, (SL) – Puluhan Perempuan yang tergabung dalam Perserikatan Solidaritas Perempuan (PSP) menggelar Konferensi Nasional (Konfernas) Gerakan Perempuan Indonesia, di Hotel Horison, Rabu dan Kamis (2-3/8).

    Para aktivis perempuan Indonesia ini melakukan konsolidasi dan memperluas jaringan, sebagai bentuk perlawanan atas diskriminasi, eksploitasi dan penindasan berlapis pada kaum perempuan.

    Melalui keterangan resmi yang diterima sinarlampung.co, kamis (3/8), Gerakan Perempuan Indonesia dideklarasikan sebagai bentuk perlawanan kaum perempuan atas ketidakadilan politik patriarki.

    Sistem Politik Patriarki dinilai menegasikan eksistensi kaum perempuan dengan kepentingan mendasar dan hak yang melekat.

    Patriarki hari ini disebut telah merealisasikan diri dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kapitalisme, militerisme, serta fundamentalisme yang menindas masyarakat miskin yang notabene sebagian besar adalah perempuan.

    Manifestasi dan Ideologi Patriarki telah menjadikan kaum perempuan hanya sebagai objek pembangunan, bukan subjek pembangunan.

    Perempuan tidak memiliki ruang dan kuasa dalam pengambilan keputusan yang akan berdampak pada diri sendiri, keluarga, komunitas dan negara.

    Keterkaitan yang erat antara perempuan dengan alam sebagai sumber kehidupan, menjadikan perempuan mengalami dampak yang lebih spesifik yang tidak dialami oleh kelompok masyarakat lainnya.

    Situasi spesifik seperti itu yang seringkali absen dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi pembangunan di Indonesia.

    Sistem yang demikian, telah memiskinkan dan menghilangkan kedaulatan perempuan atas hidup dan kehidupannya.

    Situasi tersebut diperburuk oleh pandemi COVID-19 yang juga memberikan tantangan tersendiri bagi perempuan. Pandemi telah menunjukan pengalaman yang berbeda dari krisis lainnya yang pernah dialami oleh dunia sebelumnya.

    Krisis kali ini telah mengubah dan mengganggu pola serta jaringan sosial dan mobilitas, memutus dikotomi tenaga kerja formal dan informal, serta mendefinisikan kembali konsep pekerjaan perawatan, pekerjaan esensial dan siapa yang melaksanakannya.

    Pada banyak kasus temuan PSP, norma patriarki di berbagai ranah seperti tempat kerja maupun ruang publik semakin kuat.

    Dari lonjakan kekerasan berbasis gender, hilangnya pendapatan dan mata pencaharian perempuan yang sebagian besar dipekerjakan yang secara lepas, harian dan pendek, kemudian peningkatan
    beban perempuan atas pekerjaan perawatan yang tidak berbayar.

    Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) sendiri dalam laporan yang berjudul “Menilai Dampak COVID-19 terhadap Gender dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia,” menyebutkan bahwa pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan tapi juga sosio-ekonomi khususnya bagi perempuan sebagai kelompok rentan.

    Senada dengan Survei Komnas Perempuan pada 2020 yang mengungkapkan, meningkatnya kekerasan terhadap perempuan pada saat pandemi.

    Data tersebut juga menunjukkan bahwa beban pekerjaan rumah tangga selama pandemi secara umum masih ditanggung oleh perempuan, dibandingkan laki-laki.

    Dengan kata lain, krisis kesehatan ini berkelindan dengan krisis lainnya seperti krisis ekonomi, krisis sosial, krisis politik, krisis hukum, krisis akibat bencana alam dan ekologis, krisis iklim, sebagai sebuah krisis multidimensi.

    Situasi perempuan yang mengalami krisis berlapis di berbagai dimensi kehidupannya tidak terjadi begitu saja, melainkan terjadi secara sistematis akibat politik ekonomi patriarki yang menjadi pijakan dalam mengeluarkan kebijakan.

    Politik patriarki tercermin dalam regulasi yang dihasilkan maupun langkah yang dilakukan oleh Negara sebagai pemangku tanggung jawab pengakuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia.

    Struktur kuasa yang tidak adil menyebabkan perempuan dengan lapisan identitasnya harus berhadapan dengan relasi kuasa yang timpang, baik berhadapan dengan negara dan perusahaan yang merampas kedaulatan perempuan, maupun dalam struktur sosial patriarkis yang
    masih meminggirkan dan tidak mengakui peran serta posisi perempuan.

    Situasi tersebut telah berkontribusi memperkuat pemiskinan perempuan marginal.

    Pengejawantahan sistem politik patriarkis dihasilkan dari pola pembajakan sistem Pemilihan Umum (Pemilu) yang menggunakan polarisasi, politisasi agama, maupun
    politik identitas sebagai alat untuk memenangkan kontestasi politik.

    Pemilu dianggap hanya sebatas mendapatkan kuasa dan dijadikan target perolehan suara tanpa membincangkan substansi situasi dan kepentingan perempuan.

    Disebutkan pada Pemilu 2024 adalah momentum politik yang penting untuk mengubah situasi tersebut. Sebuah momentum yang perlu diperjuangkan dan direbut gerakan perempuan, sehingga dapat berkontribusi terhadap transformasi sistem dan struktur yang tidak adil, menuju ke sistem yang adil bagi perempuan dan masyarakat lainnya.

    Konfernas Gerakan Perempuan Indonesia ini, dilakukan untuk mensinergikan gerak pada ragam perjuangan perempuan di berbagai konteks, maupun di berbagai tingkat, baik lokal, nasional, regional maupun internasional.

    Dengan konsolidasi pada konfernas Gerakan Perempuan Indonesia tersebut, para aktivis menyatukan visi mewujudkan kedaulatan perempuan atas hidup dan sumber-sumber kehidupannya, serta menyusun strategi dan perlawanan yang mendorong transformasi sistem. (Red)