Kategori: Nasional

Jakarta, sinarlampung.co-Anggota Bhabinkamtibmas Polsek Metro Menteng, Aipda Anwar, ketahuan meminta tunjangan hari raya (THR) ke sebuah hotel di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kini dia ditahan Tim Propam Polsek Metro Menteng

Kapolsek Metro Menteng Kompol Rezha Rahandi mengatakan, Aipda Anwar sudah diperiksa oleh Propam. Hasil pemeriksaan, dia terbukti membuat surat permintaan THR dengan kop palsu. Aipda Anwar diberi sanksi penempatan khusus (patsus) atau ditahan dan dinonaktifkan.

“Terhadap Aipda Anwar, telah dilakukan Patsus 20 hari dalam rangka pemeriksaan pelanggaran kode etik, selanjutnya dinonaktifkan dengan menunjuk Personil Pengganti sebagai Bhabinkamtibmas Kelurahan Pegangsaan,” kata Rezha kepada wartawan, Senin 24 Maret 2025.

Dalam surat permintaan THR tersebut, terdapat tiga nama anggota polisi yang lain. Berita Terkait Namun, hanya Aipda Anwar yang bersalah karena yang lain tidak mengetahui namanya dicatut.

“Surat tersebut dibuat oleh Aipda Anwar selaku Bhabinkamtibmas Pegangsaan atas inisiatif sendiri dan sengaja tidak melaporkan kepada pimpinannya, termasuk tidak meregistrasi penomoran surat secara prosedural,” ucapnya.

Sebelumnya, sebuah foto surat dengan kop Polres Metro Menteng, Jakarta Pusat, viral di media sosial yang meminta THR ke sebuah hotel di wilayah Menteng, Jakarta Pusat. Foto tersebut viral setelah diunggah akun X @NalarPolitik.

Di sana, tertulis memohon partisipasi lebaran untuk para anggota Bhabinkamtibmas Kelurahan Pegangsaan Polsek Metro Menteng. Adapun dalam surat itu, terdapat empat nama anggota polisi yakni AKP Irawan Junaedi, Aiptu Hardi Bakri, Aipda Anwar, dan staf Anwar. “Lah ini kok ada surat pakai Kop Polsek Metro Menteng meminta partisipasi lebaran?!” demikian seperti dikutip dalam surat.

Kapolsek Metro Menteng menegaskan jika surat dengan kop kantornya itu bukan surat resmi. “Surat tersebut tidak teregistrasi di Polsek menteng dan dibuat tanpa diketahui dan diverifikasi Kanit Binmas selaku atasannya,” kata Rezha.

Rezha menyatakan Propam Polres Metro Jakarta Pusat pun telah memeriksa keempat anggota yang tercantum namanya meminta THR kepada pengusaha. “Saat ini Propam Polres Jakpus Telah melakukan pemeriksaan intensif terhadap nama-nama yang ada dalam surat tersebut termasuk pembuat surat yaitu Bhabinkamtibmas Pegangsaan sampai dengan Kanit Binmas Polsek Menteng hingga pihak penerima surat,” ujarnya.

Hasilnya, ternyata surat tersebut dibuat oleh salah satu anggota bernama Aipda Anwar. Fakta lain, anggota Bhabinkamtibmas. Aipda Anwar merupakan anggota Bhabinkamtibmas yang aktif bersosialisasi dengan masyarakat.

Hal itu terlihat dari unggahan akun X Humas Polsek Metro Menteng @himawan015. Dalam foto yang dibagikan Humas Polsek Metro Menteng, Aipda Anwar terlihat memonitoring kegiatan masyarakat di wilayah tanggung jawabnya di Pegangsaan. Kemudian tindakannya itu merupakan inisiatif pribadi. Bahkan, kop surat yang digunakan adalah palsu. (Red)

Jakarta, sinarlampung.co-Aksi seorang anak viral di media sosial saat menawarkan menjual ginjalnya lantaran ingin membebaskan sang bunda dari proses penahanan pihak kepolisian di Mapolres Tangerang Selatan. Dalam unggahan dan keterangan di media sosial, Farel nama anak tersebut menceritakan bahwa ibunya, Syafrida, hanya seorang penjual makanan rumahan.

“Awalnya, ibunya membantu saudara ayahnya mengurus rumah, karena pemilik rumah sering bepergian ke luar negeri untuk pekerjaannya di maskapai penerbangan. Sebagai imbalan, Syafrida diberikan sebuah ponsel dan uang Rp10 juta untuk kebutuhan rumah tangga, termasuk membayar asisten rumah tangga. Uang itu diberikan tunai, dan setiap pengeluaran selalu dicatat ibu Farel,” bunyi keterangan di akun instagram @cruside, dikutip Sabtu.

Akun tersebut juga menuliskan Syafrida sering dimaki dengan kata-kata kasar, dan itu yang membuatnya memutuskan berhenti mengurus rumah tersebut. “Keputusan itu tidak diterima pemilik rumah, yang kemudian melaporkannya ke Polsek Ciputat dengan tuduhan penggelapan barang dan uang. Dan saat diperiksa, Syafrida tidak didampingi siapa pun, sedangkan pelapor membawa pengacara,” tulisnya.

Disana, Syafrida mengembalikan ponsel dan uang Rp10 juta yang diterimanya. Meski begitu, nyatanya Syafrifa tetap ditahan di Polres Tangerang Selatan sejak kemarin, “Padahal ibu tidak bersalah, saya berusaha mengumpulkan uang untuk membebaskan ibunya. Saya akan melawan mereka yang menzalimi ibu saya, karena mereka bukan orang biasa, mereka orang berada,” tutup akun tersebut.

Mengenai peristiwa ini, Kasi Humas Polres Tangsel, AKP Agil membenarkannya bahwa Polsek Ciputat Timur, Polres Tangerang Selatan, saat ini sedang menangani perkara Penggelapan yang dilaporkan oleh Sdr PT dengan terlapor Sdri SY. “Setelah melalui serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan didapatkan alat bukti yang cukup sehingga penyidik Polsek Ciputat Timur meningkatkan status terlapor Sdri SY sebagai tersangka dan sejak hari Rabu tanggal 19 Maret 2025,” katanya, Sabtu, 22 Maret 2025.

Sehingga, oleh penyidik Polsek Ciputat Timur dilakukan penahanan terhadap tersangka di Rutan Polres Tangerang Selatan. “Namun, pak Kapolres Tangerang Selatan AKBP Victor Inkiriwang telah memberikan perhatian khusus terhadap perkara tersebut dan menginstruksikan kepada  Kapolsek Ciputat Timur, agar menangani perkara tersebut secara profesional,” ujarnya.

Kemudian pihak keluarga tersangka telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan dan menjadi bahan pertimbangan penyidik, sehingga pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 permohonan penangguhan penahanan terhadap tersangka Sdri. SY tersebut telah dikabulkan oleh penyidik Polsek Ciputat Timur. “Untuk saat ini tersangka Sdri SY sudah berkumpul kembali dengan keluarganya,” ujarnya. (Red)

Banjarmasin, sinarlampun.co-Wartawati Newsway.co.id, Juwita (23), ditemukan tewas di pinggir jalan menuju Gunung Kupang arah ke Kiram, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Jasad korban ditemukan oleh tim relawan emergency pada akhir pekan lalu, Sabtu 22 Maret 2025 siang.

Baca: Empat Wartawan Media Online Dua Diantaranya Wanita di Sumatera Barat Disekap dan Dianiaya Hingga Alami Pelecehan Pelaku Pemain BBM dan Tambang Emas Ilegal Tanjung Lolo?

Baca: Wartawan Rico Sempurna Pasaribu dan Keluarganya Ternyata Tewas Dibakar, Polda Sumut Tangkap Dua Eksekutor

Tubuh korban ditemukan dalam kondisi tergeletak tanpa identitas. Tidak jauh dari lokasi penemuan jasad, sekitar beberapa meter, juga ditemukan sepeda motor matic dengan nomor polisi DA-6913-LCS milik anggota PWI yang sebentar lagi akan menikah itu. Saat ditemukan, tubuhnya sudah memucat dan kaku. Dikepalnya masih mengenakan helm, baju lengan panjang, dan celana jins biru.

Setelah diinformasikan melalui grup WhatsApp relawan emergency, identitas wanita muda ini diketahui bernama Juwita (23) warga Kelurahan Palm, Kota Banjarbaru. Korban diketahui berprofesi sebagai jurnalis atau wartawati media online, yang biasa bertugas di wilayah Kota Banjarbaru dan Martapura.

Kabar meninggalnya Juwita dengan cepat menyebar luas di grup media sosial wartawan Kalimantan Selatan. Suasana haru pun menyelimuti rumah duka, puluhan awak media datang bertakziah dan menyampaikan belasungkawa kepada pihak keluarga.

Sementara itu, penyebab kematian Juwita hingga saat ini masih belum diketahui karena masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Berdasarkan hasil visum, pada tubuh Juwita ditemukan luka lebam di bagian kepala belakang. Selain itu, barang berharga milik korban seperti tas, dompet, dan smartphone belum ditemukan di lokasi kejadian.

Polres Banjarbaru belum memberikan keterangan resmi terkait kasus tersebut. Jajaran Satreskrim Polres Banjarbaru juga telah berkoordinasi dengan Direktorat Kriminal Umum Polda Kalsel untuk mengembangkan penyelidikan kasus meninggalnya Juwita.

Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, menegaskan bahwa penyelidikan kasus tewasnya wartawati muda asal Banjarbaru, Juwita (23), akan terus berlanjut dan diungkap dalam waktu dekat.

Penyidik dari Polres Banjarbaru dibantu oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel sedang mengumpulkan berbagai petunjuk, termasuk hasil visum dan bukti-bukti lain yang dapat mengungkap penyebab kematian korban.

“Kami mohon agar publik memberi waktu agar penyelidikan ini berjalan lancar tanpa adanya gangguan. Semua petunjuk, termasuk hasil visum, sedang dikumpulkan,” kata Kapolda di Banjarmasin pada Senin 24 Maret 2025.

Sekretaris PWI Banjarbaru, Zepi Al Ayubi berduka dengan meninggalnya salah satu jurnalis muda Banjarbaru itu. “Juwita adalah teman kami, sesama wartawan, apa yang menimpa dirinya mengejutkan dan membuat kalangan jurnalis Banjarbaru berduka,” ungkapnya.

Zepi pun meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini, karena adanya sejumlah kejanggalan dalam kematian Juwita. “Kami rasa sangat janggal jika ini hanya kasus kecelakaan tunggal biasa. Tapi untuk kejelasannya kami serahkan ke polisi, dan yakin mereka akan bekerja secara profesional,” ujarnya.

Menurutnya, penjelasan dari kepolisian sangat penting, agar semua kecurigaan atas wafatnya Juwita ini bisa terang benderang. “Yang utama, supaya tak ada asumsi liar dan kabar negatif berkembang di luaran,” ujarnya.

AJI Banjarmasin Desak Polisi Usut Tuntas Kematian Juwita

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Persiapan Banjarmasin, menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya Juwita (23), jurnalis dari Newsway, yang ditemukan tak bernyawa di pinggir jalan kawasan Gunung Kupang, Banjarbaru, pada Sabtu, 22 Maret 2025.

“Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari berbagai sumber, dugaan awal menyebut penyebab kematian adalah kecelakaan tunggal. Namun, muncul spekulasi mengenai kemungkinan pembegalan. Sejumlah hal mencolok dalam kejadian ini, di antaranya luka di dagu korban, lebam di punggung dan leher belakang, serta posisinya yang terlentang di tepi jalan utama dengan helm masih terpasang,” kata Koordinator AJI Persiapan Banjarmasin, Rendy Tisna, Minggu 23 Maret 2025.

Menurutnya, barang berharga seperti dompet dan ponsel korban hilang, sementara sepeda motornya tetap berada di lokasi. Hingga, Minggu 23 Maret malam, kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab kematian Juwita, sehingga wajar jika memicu berbagai spekulasi di masyarakat.

Karena itu, AJI Banjarmasin mendesak aparat penegak hukum untuk:

1.⁠ ⁠Penyelidikan yang Jelas dan Terbuka

Polisi harus serius mengusut kasus kematian jurnalis Juwita dan terbuka kepada publik mengenai setiap perkembangannya. Jangan buru-buru menyimpulkan sebelum ada bukti yang kuat. Semua kemungkinan dan motif di balik kematiannya harus diperiksa secara menyeluruh, termasuk dugaan kekerasan.

Segala kemungkinan dan indikasi yang mengarah pada tindak kriminal perlu ditelusuri dengan cermat agar kasus ini dapat terungkap dengan jelas dan tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat.

2.⁠ ⁠Keamanan Jurnalis Harus Jadi Perhatian

Jurnalis sering bekerja sendirian di lapangan, termasuk jurnalis perempuan, sehingga rentan terhadap berbagai ancaman. Media dan pihak berwenang wajib peduli terhadap perlindungan jurnalis, terutama saat mereka menjalankan tugasnya.

Jurnalis memiliki hak atas lingkungan kerja yang aman serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Selain itu, wartawan wajib bekerja sesuai kode etik dan mengikuti Panduan Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan Jurnalis dalam setiap liputan juga harus mendapatkan jaminan perlindungan dari pihak terkait, agar dapat bekerja tanpa rasa takut atau ancaman.

3.⁠ ⁠Hukum Harus Tegas

Apakah kasus ini terkait dengan produk jurnalistik korban atau tidak, jika ada unsur kesengajaan atau kekerasan, pelakunya harus ditemukan dan dihukum sesuai hukum yang berlaku. Penegak hukum harus bertindak profesional dan transparan dalam mengusut kasus ini, tanpa ada intervensi atau upaya untuk menutup-nutupi fakta.

Jangan sampai ada jurnalis yang meninggal tanpa kejelasan, karena impunitas hanya akan memperburuk situasi dan mengancam kebebasan pers. Kepastian hukum bukan hanya soal keadilan bagi korban, tetapi juga bentuk perlindungan bagi jurnalis lain yang bekerja di lapangan.

4.⁠ ⁠Jurnalis dan Publik Harus Bersolidaritas

Kami mengajak semua jurnalis dan masyarakat untuk ikut mengawal kasus ini agar tidak dibiarkan berlalu tanpa kejelasan. Fungsi pers sebagai kontrol sosial.

Kematian Juwita harus diusut tuntas, dan pihak berwenang harus bertanggung jawab dalam memberikan informasi yang transparan. Solidaritas dari komunitas jurnalis dan publik sangat penting untuk menekan aparat agar bekerja secara profesional dan memastikan kasus ini tidak berakhir tanpa jawaban.

Selain itu, kasus ini harus menjadi momentum untuk memperjuangkan perlindungan lebih baik bagi jurnalis yang bekerja di lapangan, agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. “Sekali lagi AJI Persiapan Banjarmasin tidak ingin kejadian seperti ini terus berulang. Jurnalis punya hak untuk bekerja tanpa takut kehilangan nyawa,” katanya.

Polisi Akui Adanya Kejanggalan

Polisi mengakui memang ada kejanggalan dalam kasus Juwita, wartawan media online di Banjarbaru yang ditemukan tewas di tepi jalan wilayah Gunung Kupang, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Kejanggalan ini bahkan mengarah ke indikasi atau dugaan pembunuhan.

“Karena petugas kami memang ada menemukan kejanggalan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) penemuan jasad Juwita,” kata Kasi Humas Polres Banjarbaru, Ipda Kardi Gunadi saat dikonfirmasi mengenai perkembangan penanganan kasus kematian Juwita, pada Senin 24 Maret 2025 sore.

Meski demikian, pihaknya masih belum bisa membeberkan apa saja kejanggalan yang ditemukan tersebut. Namun, ia memastikan bahwa saat ini kejanggalan-kejanggalan tersebut sedang dalam tahap penyelidikan. Pemeriksaan saksi juga sudah dilakukan.

Untuk barang bukti, ujar Kardi, masih sebatas temuan Tim Inafis Polres Banjarbaru di TKP penemuan jasad Juwita. Seperti motor matik dan sejumlah benda lainnya di lokasi kejadian. “Untuk rangkaian kejadian pembunuhannya masih dalam proses penyelidikan. Kami perlu waktu untuk menyampaikannya,” ujarnya. (Red)

Jakarta, sinarlampung.co-Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mengecam penyerangan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, yang menewaskan seorang guru. “Saya amat mengecam kejadian tersebut,” kata Dave saat dihubungi di Jakarta, Senin, seperti dikutip dari Antara.

Baca: TPNPB OPM Serang Sekolahan dan Pelayanan Kesehatan Enam Guru Tewas di Bakar

Politikus Partai Golkar itu mengatakan kasus-kasus penyerangan oleh KKB di daerah Papua sudah berlangsung sangat lama. Menurut dia, sudah terlalu banyak korban yang timbul akibat ketegangan yang terjadi. Untuk itu, dia meminta TNI mengambil langkah baru untuk mengatasi permasalahan KKB tersebut. Karena jika tidak ada langkah baru, maka penanganan gangguan KKB tidak akan selesai.

Penyerangan Guru oleh KKB Ancam Kedaulatan NKRI

Adapun Anggota Komisi I DPR Amelia Anggraini mengatakan kasus seorang guru yang tewas oleh serangan KKB di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, adalah ancaman bagi keutuhan dan kedaulatan NKRI. Politikus Partai Nasdem itu menuturkan keberadaan guru dan nakes di Papua mendukung kesejahteraan dan pembangunan bagi masyarakat Papua.

Pembunuhan itu, kata dia, merupakan tindakan keji dan bukan lagi serangan biasa, karena sudah di luar batas perikemanusiaan. “Membunuh guru dan menyerang nakes yang merupakan nonkombatan ini sungguh di luar nalar sebagai orang yang beradab,” kata Amelia saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Amelia menilai kejadian penyerangan oleh KKB yang menyasar guru, nakes, dan masyarakat sipil, sudah kesekian kalinya terjadi. Untuk itu, dia mengatakan aksi KKB tersebut sudah tidak bisa dibiarkan.

Dia pun mendorong agar pemerintah dan TNI mendesain ulang strategi pengamanan di Papua untuk lebih terintegrasi, efektif, dan efisien. Hal itu perlu dilakukan khusus untuk melindungi tenaga pendidik, nakes, dan warga sipil lainnya. “Langkah ini harus segera dilakukan, negara tidak boleh tunduk dengan aksi teror,” kata dia.

Selain itu, dia ingin pemerintah tidak membiarkan masyarakat Papua hidup di dalam ketakutan. Karena gangguan keamanan di Papua akan mengganggu stabilitas nasional. “Kehadiran pemerintah pascapenyerangan ini sangat diperlukan dalam penanganan traumatis dalam menangani para korban dan keluarganya, karena keberadaan mereka di sana adalah bagian dari tugas negara,” ujarnya.

KKB Serang Sipil Melanggar Hukum HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan aksi KKB yang menyerang warga sipil di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, melanggar hukum HAM dan humaniter internasional.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 24 Maret 2025, mengatakan aksi tersebut melanggar hak hidup dan hak atas rasa aman, yang merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apa pun. “Segala bentuk serangan terhadap warga sipil dalam situasi perang maupun selain perang yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara merupakan bentuk pelanggaran hukum HAM dan hukum humaniter internasional,” kata Atnike.

Komnas HAM memberikan perhatian terhadap situasi pascakonflik dan kekerasan di Distrik Anggruk yang rawan terhadap pelanggaran HAM, seperti risiko dampak tindakan penyisiran terduga pelaku oleh aparat, pengungsian internal, dan lumpuhnya pelayanan publik.

Untuk itu, Komnas HAM menekankan pentingnya kepastian penegakan hukum dan pendekatan keamanan yang terukur dalam penanganan konflik semi penghormatan dan perlindungan terhadap HAM.

Atas insiden tersebut, Komnas HAM mendesak dilakukannya penegakan hukum terhadap para pelaku melalui investigasi yang profesional, transparan, dan tuntas. Komnas Ham juga meminta pemerintah, baik pusat dan daerah, melindungi dan memulihkan korban dan keluarganya, baik pemulihan kesehatan, psikologis, pemberian kompensasi, termasuk pemulangan ke daerah asal.

Atnike menuturkan pihaknya meminta pemerintah dan aparat keamanan memastikan keamanan warga sipil pascapenyerangan di wilayah Distrik Anggruk, termasuk menjamin perlindungan bagi petugas pelayanan publik seperti tenaga pendidik dan nakes.

Komnas HAM menyebutkan aksi penyerangan oleh KKB itu menyebabkan satu korban meninggal, enam korban luka-luka, serta kerugian materiel berupa bangunan sekolah dan rumah guru SD YPK Anggruk yang dibakar. “Komnas HAM menyampaikan duka cita yang mendalam bagi para korban khususnya korban meninggal, yaitu Almarhum Rosalina Rerek Sogen yang berprofesi sebagai guru di Distrik Anggruk,” ucap Atnike.

Komnas HAM mengapresiasi respons cepat Pemerintah Kabupaten Yahukimo beserta tim yang terdiri atas unsur pemerintah daerah, TNI, dan Polri yang segera mengevakuasi para korban serta seluruh nakes dan pendidik dari distrik-distrik yang dianggap rawan. “Komnas HAM mengecam tindakan yang dilakukan kelompok sipil bersenjata atas peristiwa ini, yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun,” Atnike menegaskan.

Natalius Pigai Sayangkan Penyerangan oleh KKB di Yahukimo

Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai menyayangkan insiden penyerangan oleh KKB di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, dan menyampaikan belasungkawa terhadap korban tewas.

Menurut Kementerian HAM, dari tujuh orang korban yang diserang, enam orang di antaranya berasal dari NTT dan satu orang dari Kota Sorong, Papua Barat Daya. Para korban terdiri atas enam guru dan satu nakes.

Pigai minta pemerintah memastikan upaya pelindungan masyarakat sipil dengan lebih baik sehingga kejadian serupa tidak terjadi kembali. “Kami sangat menyayangkan kejadian ini dan turut berbelasungkawa dengan keluarga korban atas kejadian di Yahukimo ini. Masyarakat sipil, bagaimanapun, harus dilindungi, utamanya di daerah-daerah rawan, seperti Yahukimo,” ucapnya.

Pigai berkoordinasi langsung dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur dan otoritas daerah di Papua Pegunungan untuk memastikan penanganan para korban pascakejadian ini dengan baik. “Termasuk yang korban luka agar tertangani dengan maksimal,” kata Pigai dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin. (Red)

Papua, sinarlampung.co-Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM) melakukan penyerangan terhadap sekolah dan pasilitas kesehatan. Dilaporkan enam guru tewas di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada Jumat, 21 Maret 2025. Penyerangan kelompok separatis itu dilakukan oleh pasukan dari batalion Eden Sawi dan Sisipa.

Panglima Kodam TPNPB OPM Kodam XVI Yahukimo Elkius Kobak mengklaim enam guru yang tewas itu sebagai agen intelijen Indonesia. Dia mengatakan serangan itu dilakukan lantaran pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto ihwal penugasan prajurit militer sebagai guru di Papua. “Maka saya perintahkan pasukan untuk melakukan pembunuhan terhadap enam orang anggota TNI yang berprofesi sebagai guru,” kata Elkius dalam keterangan tertulis, Sabtu, 22 Maret 2025.

Juru bicara TPNPB OPM Sebby Sambom mengimbau kepada seluruh guru dan tenaga kesehatan untuk segera meninggalkan wilayah konflik bersenjata di Papua pada hari ini, Ahad, 23 Maret 2025. Menurut dia, kelompoknya akan melakukan operasi serangan untuk menyasar agen intelijen Indonesia pada pekan depan. “Kami sampaikan ke Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan balasan terhadap warga sipil dengan sembarangan,” kata Sebby.

Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Candra Kurniawan membenarkan peristiwa penyerangan terhadap guru yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata di Papua. Menurutnya korban diduga dibunuh dan dibakar oleh OPM ketika berada di dalam gedung sekolah. “Enam orang guru tewas dalam serangan yang biadab dan tidak berperikemanusiaan. Dalam serangan ini mereka membakar sekolah dan rumah guru,” kata Candra saat dihubungi pada Ahad, 23 Maret 2025.

Korban Tewas Satu Orang, TNI Evakuasi 49 Orang

Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Kristomei Sianturi memastikan korban tewas penyerangan terhadap guru dan tenaga kesehatan (nakes) di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, hanya satu orang. Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, korban meninggal adalah Rosalina Rerek Sogen yang berprofesi sebagai guru di Distrik Anggruk.

Adapun korban luka-luka dalam penyerangan itu sebanyak enam orang. “TNI telah mengerahkan personel untuk mengevakuasi korban, mengamankan wilayah, dan mendukung pemulihan situasi pascatindakan dari OPM,” ujar Kristomei dalam keterangan tertulisnya pada Minggud, 23 Maret 2025.

TNI telah mengevakuasi puluhan guru dan tenaga medis untuk menghindari serangan lanjutan yang dilakukan OPM. Para guru dan tenaga medis dari berbagai distrik di Papua Pegunungan itu diterbangkan dari Wamena menuju Jayapura.

Kristomei Sianturi, menegaskan bahwa TNI berkomitmen untuk selalu melindungi masyarakat, terutama tenaga pendidik dan kesehatan yang bertugas di daerah terpencil. “TNI telah mengerahkan personel untuk mengevakuasi korban, mengamankan wilayah, dan mendukung pemulihan situasi pasca tindakan biadab dan pengecut dari OPM” ujar Kapuspen TNI, Minggu 23 Maret 2025.

Serangan ini diduga dilakukan oleh kelompok OPM pimpinan Elkius Kobak, yang sebelumnya meminta sejumlah uang kepada para tenaga pengajar. Karena permintaan tersebut tidak dipenuhi, kelompok ini melakukan aksi kekerasan pembunuhan, dan menganiaya enam orang guru, membakar gedung sekolah dan rumah guru, serta menimbulkan ketakutan di masyarakat.

Sebagai respons cepat, TNI bersama aparat terkait telah berhasil mengevakuasi 42 tenaga pengajar dan tenaga kesehatan dari Yahukimo ke Jayapura. Selain itu, TNI meningkatkan pengamanan di wilayah rawan dan terus berkoordinasi  dengan pemerintah daerah untuk menindak tegas pelaku serangan ini.

Keberadaan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di Papua sangat penting bagi kemajuan dan masa depan masyarakat setempat. TNI akan terus mendukung perlindungan mereka serta memastikan keamanan di wilayah yang berpotensi mengalami gangguan keamanan. Kapuspen TNI menegaskan bahwa TNI tidak akan tinggal diam terhadap aksi-aksi biadab dan pengecut yang mengancam keselamatan warga sipil dan stabilitas keamanan di Papua. (Tonci/Red)