Kategori: Nasional

Jakarta, sinarlampung.co-Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri mengulung komplotan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Kasus ini melibatkan delapan tersangka yang diduga memanipulasi distribusi solar bersubsidi untuk meraup keuntungan pribadi.

Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Nunung, tim menangkap tersangka inisial BC, K, dan J dari Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dan LA, HB, S, AS, dan E dari Kabupaten Karawang.

“Hasil penindakan yang dilakukan oleh tim penyidik Dittipidter Bareskrim Polri. Kami mengamankan 3 orang tersangka di Kabupaten Tuban dan 5 orang tersangka di Kabupaten Karawang, yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan BBM bersubsidi,” kata Nunung, dalam konferensi pers di Mabes Polri, Kamis 6 Maret 2025.

Menurut Nunung penyidik Bareskrim mulai menyelidiki kasus ini setelah menerima informasi mengenai adanya praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar di kedua daerah tersebut. Penyelidikan dimulai pada 26 Februari 2025, dan dalam waktu singkat, tim berhasil mengamankan total 16.400 liter BBM jenis solar yang disalahgunakan.

“Dengan rincian 8.400 liter dari Tuban dan 8.000 liter dari Karawang. Barang bukti yang diamankan oleh tim penyidik mencakup berbagai kendaraan, drum besar, jerigen, serta pompa dan selang untuk mengalirkan BBM ilegal,” ujarnya.

Nunung menjelaskan barang bukti yang disita sangat beragam, mulai dari kendaraan yang digunakan untuk mengangkut BBM, hingga berbagai peralatan yang menunjang praktik ilegal ini. Modus operandi yang digunakan oleh para tersangka di Kabupaten Tuban, adalah para tersangka menggunakan kendaraan yang sama berulang kali untuk mengangkut BBM bersubsidi jenis solar dengan memanfaatkan barcode yang disimpan di handphone milik salah satu tersangka.

Sedangkan di Karawang, para tersangka membuat dan mengurus pembuatan surat rekomendasi untuk membeli solar bagi petani, yang kemudian digunakan untuk mendapatkan barcode My Pertamina. “Setelah memperoleh banyak barcode, mereka melakukan pembelian dan pengangkutan BBM jenis solar secara berulang-ulang menggunakan kendaraan bermotor. Hasil BBM yang dibeli ini kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi dari harga subsidi,” jelas Nunung.

Dalam kasus ini, negara diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp 4,4 miliar, dengan kerugian terbesar berasal dari Kabupaten Karawang. “Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda hingga Rp 60 miliar,” Ujarnya.

Nunung menambahkan pentingnya sinergi antara pemerintah, kepolisian, dan masyarakat dalam mencegah praktik penyalahgunaan barang subsidi agar dapat tepat sasaran dan mendukung kesejahteraan publik. “Kami berkomitmen untuk terus melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan barang-barang yang disubsidi oleh pemerintah. Tindakan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak luas pada kesejahteraan masyarakat,” kata Nunung. (Red)

Jakarta, sinarlampung.co-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap skandal korupsi besar di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp11,7 triliun. Modus yang digunakan dalam praktik haram ini adalah penggunaan kode “Uang Zakat” sebagai sandi untuk suap yang melibatkan direksi LPEI dan debitur dari PT Petro Energy.

Plh Direktur Penyidikan KPK Budi Sukmo Wibowo menyebut LPEI memberikan kredit kepada 11 debitur. KPK mengatakan potensi kerugian negara dari pemberian kredit kepada 11 debitur itu berjumlah Rp 11,7 triliun. “Di mana pemberian fasilitas kredit oleh LPEI kepada 11 debitur ini berpotensi mengakibatkan kerugian negara, dengan total mencapai Rp 11,7 triliun,” kata Budi Sukmo dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin 3 Maret 2025.

Dalam kasus itu, KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus ini, yaitu Dwi Wahyudi (Direktur Pelaksana I LPEI), Arif Setiawan (Direktur Pelaksana IV LPEI), serta tiga petinggi PT Petro Energy: Jimmy Masrin (Pemilik PT Petro Energy), Newin Nugroho (Direktur Utama PT Petro Energy), dan Susy Mira Dewi Sugiarta (Direktur Keuangan PT Petro Energy).

Mereka diduga terlibat dalam praktik korupsi yang melibatkan suap sebesar 2,5–5% dari kredit yang disalurkan. Alur korupsi ini dimulai ketika PT Petro Energy mengajukan permohonan kredit ke LPEI, meskipun tidak memenuhi syarat sebagai penerima pinjaman. Untuk meloloskan permohonan tersebut, direksi LPEI meminta jatah komisi yang dikemas dengan kode “Uang Zakat” kepada debitur.

Para tersangka belum ditahan karena KPK masih terus melengkapi alat bukti. Budi menyebut kredit tetap diberikan oleh para direktur tersebut walaupun debitur tidak layak. KPK juga menyebut PT Petro Energy diduga memalsukan dokumen purchase order sehingga pencairan fasilitas tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

Selain itu, PT PE mengakali laporan keuangan. “PT PE melakukan window dressing terhadap laporan keuangan (LK). PT PE mempergunakan fasilitas kredit tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukan sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit dengan LPEI,” katanya.

PT Petro Energy kemudian melakukan pemalsuan dokumen, seperti kontrak dan invoice, guna meyakinkan pihak LPEI agar pencairan dana tetap berlangsung. Direksi LPEI, tanpa melakukan verifikasi ketat, menyetujui pencairan dana dalam jumlah besar.

Setelah dana cair, uang tersebut dialihkan untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan awal pengajuan kredit. KPK menegaskan bahwa tindakan para tersangka telah merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar dan mencederai kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana ekspor nasional.

KPK berharap kasus ini dapat memberikan efek jera bagi pelaku lainnya serta mendorong peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana publik. Saat ini, KPK masih terus melakukan pendalaman kasus dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain yang terlibat dalam jaringan korupsi ini. Para tersangka akan dijerat dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan terancam hukuman berat sesuai dengan tingkat keterlibatan masing-masing.

KPK telah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung total kerugian negara akibat kasus ini. Saat ini, jumlah yang dapat dipastikan mencapai USD 60 juta hanya dari kredit PT Petro Energi. Penyelidikan terhadap 10 debitur lainnya masih berlangsung, dan KPK berjanji akan mengungkap lebih lanjut jika ditemukan pelanggaran serupa.

Dalam hal pemulihan aset, KPK menargetkan pengembalian dana sebesar Rp900 miliar dari PT Petro Energi guna meminimalkan dampak kerugian terhadap keuangan negara. “Terkait aset recovery untuk khususnya dari PTPE, sejauh ini memang secara perhitungan belum bisa mencapai, namun kami yakin itu akan mencapai, USD 60 juta itu akan tercover semua,” ujar Budi.

Kasus LPEI juga tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung dan Polri, yang memiliki kewenangan dalam penyelidikan debitur lain di luar PT Petro Energi. KPK menyatakan telah berkoordinasi dengan kedua institusi tersebut untuk memastikan tidak adanya tumpang tindih dalam proses hukum yang sedang berjalan.

Terkait penangan kasus ini Budi mengatakan, “KPK sudah menerima sebelas ini, ya sebelas ini tentunya debiturnya untuk kita sidik di KPK juga. Sedangkan di Kepolisian dan Kejaksaan tentunya debiturnya lain, untuk debiturnya sendiri-sendiri, sedangkan untuk para kreditornya nanti akan kita koordinasikan lebih lanjut bagaimana proses penuntutannya.” katanya. (Red)

Nusa Tenggara Timur, sinarlampung.co-Seorang ayah di Desa Skinu, Kecamatan Toianas, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT) bernama Yani Taniu (41) tega membunuh dua putrinya, Jesika Taniu (14) dan Sarifa Taniu (4). Termasuk satu kerabatnya Nikanor Leni (66) kini kritis, sementara istrnya Lefernia Bobe (39) selamat, Senin 3 Maret 2025.

Kedua korban dihabisi oleh pelaku saat mencari udang dan kepiting di sungai Sungai Noeponof, Desa Skinu, Kecamatan Toianas, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. “Kejadiannya tadi (Senin) pagi. Dua korban meninggal. Pelaku ayahnya sendiri,” kata Kapolres TTS, AKBP Sigit Harimbawan, Senin 3 Maret 2025.

Menurut Kapolres petugas sedang menuju lokasi kejadian. “Perjalanan dari Polres ke tempat kejadian perkara bisa ditempuh dalam waktu tiga sampai empat jam,” kata Kapolres.

Kasat Reskrim Polres TTS, Iptu Joel Ndolu menjelaskan seorang pria di Desa Skinu, Kecamatan TTS, NTT, Yani Taniu (41), membacok dua anak perempuannya, Sarifa Taniu (14) dan Desika Taniu (4), hingga tewas. Pelaku juga menyerang kerabatnya, Nikanor Leni (66), yang kini dalam kondisi kritis. “Ada tiga orang yang dibacok pelaku. Dua di antaranya adalah anak kandung pelaku, mereka meninggal di lokasi kejadian. Kalau yang kerabatnya masih kritis dirumah sakit,” ujar Joel Ndolu, dari lokasi kejadian.

Menurutnya, dari hasil pemeriksaan, peristiwa terjadi saat keluarga tersebut tengah mencari udang di Sungai Noeponof, Desa Skinu, pada Senin 3 Maret 2025 sekitar pukul 11.30 Wita. Awalnya, Yani bersama istrinya, Lefernia Bobe (39), dan dua anak mereka pergi ke kebun untuk menjaga tanaman jagung dari serangan monyet.

Tak lama kemudian, Lefernia mengajak mereka mencari udang di Sungai Noeponof yang berbatasan langsung dengan kebun mereka. Sesampainya di sungai, Lefernia meminta Yani dan kedua anaknya mencari udang ke sebuah lokasi Sungai Poli. Namun, permintaan tersebut justru memicu kemarahan Yani. Pelaku menuduh istrinya ingin membunuhnya agar bisa menikah lagi.

Dalam kondisi emosi, Yani mengambil batu dan melemparinya ke arah Lefernia. Lefernia yang ketakutan berteriak dan meminta kedua anaknya, Sarifa dan Desika, untuk melarikan diri. Namun, Yani mengejar Desika dan membacoknya berulang kali hingga tewas. Pelaku kemudian menyusul Sarifa dan membunuhnya dengan cara serupa.

Lefernia berhasil melarikan diri ke dalam kampung dan meminta pertolongan warga. Mendengar teriakan tersebut, Nikanor Leni datang untuk membantu, tetapi justru menjadi korban serangan Yani. Ia dibacok di tangan kirinya hingga mengalami luka parah dan kini menjalani perawatan di Puskesmas Toianas. “Pelaku telah diamankan ke Polsek Amanatun Utara. Kami berencana membawanya ke Polres TTS beserta barang buktinya untuk proses hukum selanjutnya,” ujar Joel.

Polres TTS telah menetapkan Yani Taniu sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ini. “Kami sudah mengamankan dan menetapkan yang bersangkutan jadi tersangka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,” ujar Joel.

Yani dijerat dengan Pasal 338 KUHP dan Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang (UU) RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ia terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Menurut Joel, polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk sebilah parang yang digunakan Yani untuk membacok para korban, pakaian korban, tiga batu berlumuran darah, serta beberapa pasang sandal milik korban dan pelaku. “Terungkap bahwa kedua korban (Sarifa dan Desika) mengalami luka parah di bagian kepala, leher, dan tangan akibat serangan dengan benda tajam,” ungkap Joel. (Red)

Jakarta, sinarlampung.co-Jaksa Azam Akhmad Akhsya kini menjadi tersangka dalam kasus penilapan uang barang bukti senilai Rp11,5 miliar dalam kasus investasi bodong Robot Trading Fahrenheit. Jaksa Azam ditangkap Kejaksaan Tinggi Jakarta pada 27 Februari 2025 lalu. Sebagai jaksa, Azam diketahui pernah ikut sebagai JPU dalam persidangan kasus narkoba aktor Ammar Zoni dan kasus sabu ditukar tawas yang melibatkan Irjen Teddy Minahasa.

Baca: Gelapkan Miliaran Uang BB Kasus Investasi Robot Trading Fahrenheit Eks JPU Kejari Jakarta Barat Azam Akhmad Akhsya Ditangkap dan Ditahan

Azam Akhmad Akhsya merupakan mantan jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Azam diduga menilap uang Rp 11,5 miliar ketika mengembalikan barang bukti kasus investasi bodong Robot Trading Fahrenheit. Uang tersebut merupakan milik korban penipuan investasi bodong yang dilakukan oleh platform Robot Trading Fahrenheit.

Dikutip dari badiklat.kejaksaan.go.id, Azam Akhmad Akhsya menjabat sebagai Kepala Subseksi Penuntutan, Subseksi Eksekusi, dan Eksaminasi di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Dari Kejari Jakbar, Azam kemudian dimutasi menjadi Kasi Intel Kejari Landak, Kalimantan Barat, hingga akhirnya diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap pada 24 Februari 2025 lalu.

Azam diketahui pernah menempuh studi S2 Ilmu Hukum di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Ia lulus tahun 2024 dengan tesisnya yang berjudul IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor 01/E/EJP/02/2022 Tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif).

Selain di Kejari Jakbar dan Landak, Azam pernah bertugas di Kejari Subang, Jawa Barat. Sebagai jaksa, Azam diketahui pernah ikut sebagai JPU dalam persidangan kasus narkoba aktor Ammar Zoni dan kasus sabu ditukar tawas yang melibatkan Irjen Teddy Minahasa.

Harta Kekayaan Azam

Azam Akhmad Akhsya terakhir kali menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 31 Desember 2023 untuk periodik 2022. Dalam LHKPN-nya, Azam tercatat memiliki kekayaan hingga Rp6,8 miliar. Tetapi, jumlah itu berkurang menjadi Rp6,6 miliar sebab ia mempunyai utang sebanyak Rp280 juta. Azam diketahui memiliki aset dua bidang tanah dan bangunan, lima kendaraan, harta lainnya, kas dan setara kas, serta harta lainnya.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta Patris Yusrian Jaya mengungkapkan, Azam ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 27 Februari 2025. “Atas tindak pidana korupsi berupa suap tersebut, Penyidik Kejati DKI telah memeriksa beberapa pihak pada tanggal 24 Februari, yaitu satu orang oknum Jaksa inisial AZ telah ditetapkan sebagai tersangka,” ucap Yusrian.

Tak sampai di situ, kuasa hukum atau pengacara dari korban penipuan berinisial BG dan OS juga telah ditahan dan berstatus sebagai tersangka. Jaksa Azam Akhmad Akhsya dijerat Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 Huruf e, Pasal 12B dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, BG disangkakan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan Pasal 13 dari undang-undang yang sama. Sedangkan OS ditangkap di rumahnya pada Kamis (27/2/2025) dan ditetapkan sebagai tersangka. “Jumat 28 Februari 2025, penyidik kembali menetapkan tersangka baru yaitu OS selaku kuasa hukum korban Robot Trading Fahrenheit,” ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum Syahron Hasibuan dalam keterangannya, Jumat (28/2/2025).

OS dikenakan Pasal 5 ayat (1), Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Duduk perkara

Penipuan investasi bodong Robot Trading Fahrenheit bermula dari serangkaian laporan ke Bareskrim Polri pada tahun 2022. Di antara para korban terdapat aktor terkenal, Chris Ryan. Ia melapor kepada Bareskrim mengenai penipuan yang dialaminya melalui platform Fahrenheit pada 15 Maret 2022.

Dalam laporannya, ia menyebut, pihak Fahrenheit diduga menghilangkan uang yang telah disetor oleh para anggota aplikasi, dengan total kerugian yang diperkirakan mencapai Rp5 triliun. “Mereka dengan sengaja selama satu jam me-margin-call-kan, me-loss-kan. Semua investasi hilang dan itu diduga sampai Rp5 triliun dari keseluruhan korban,” seperti pemberitaan Kompas.com Selasa 15 Maret 2022.

Chris mengaku terjun ke dunia robot trading ini karena ingin mencari tambahan penghasilan di tengah pandemi Covid-19. Padahal, seluruh kegiatan Fahrenheit telah ditutup sejak Desember 2021 oleh Satgas Waspada Investasi (SWI).

Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga menyatakan telah memblokir platfrom aplikasi Fahrenheit bersama 1.222 situs web lainnya, pada Februari 2022.

Diperkirakan saat itu, jumlah korban mencapai 80 orang dengan kerugian perorangan, yakni Chris sekitar Rp 40 miliar. Atas kasus ini, polisi menetapkan Hendry Susanto sebagai tersangka penipuan pada Senin 21 Maret 2022 lalu.

Penipuan yang melibatkan jaksa Dalam skenario yang lebih luas, Jaksa Azam yang saat itu menjabat sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Jakarta Barat bertanggung jawab atas eksekusi pengembalian barang bukti perkara yang mencapai Rp 61,4 miliar kepada 1.500 korban.

Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, Azam seharusnya mengembalikan uang tersebut kepada korban pada 23 Desember 2023. Namun, kuasa hukum korban, BG dan OS, berusaha membujuk Azam untuk memanipulasi jumlah uang yang dikembalikan kepada korban demi mendapatkan bagian. “Mereka menilap uang barang bukti sekitar Rp23,2 miliar dengan kalkulasi jaksa Azam menerima setengah bagiannya atau Rp11,5 miliar,” ungkap Patris Yusrian Jaya.

Artinya, ketiga tersangka hanya mengembalikan uang kepada korban sekitar Rp38,2 miliar. Pada operasinya, penilapan dilakukan berangsur dengan kesepakatan saling bagi kepada setiap penasehat hukum. “Manipulasi pengembalian barang bukti ini, yaitu (pertama) sebesar Rp 17 miliar dibagi dua dengan OS, masing-masing mendapatkan Rp 8,5 miliar,” lanjut Patris.

Pengembalian barang bukti selanjutnya dilakukan bersama BG, di mana Rp38 miliar dimanipulasi menjadi Rp6 miliar dan dibagi rata dengan jaksa Azam. Uang yang menjadi bagian Azam pun kemudian ditransfer ke rekening salah satu honorer di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

Diketahui, setelah kasus ini, Azam promosi menjadi Kasi Intel di Kejaksaan Negeri Landak, Kalimantan Barat. “Saudara AZ, uang ini digunakan untuk kepentingan pribadi, membeli aset, dan sebagian lagi masuk ke rekening istrinya,” terang Kejati Jakarta Patris Yusrian Jaya dalam jumpa pers, Kamis 27 Februari 2025 malam.

Komjak Berikan Atensi

Sementara, Ketua Komjak Pujiyono Suwadi mengatakan, para korban investasi bodong Robot Trading Fahrenheit tersebut juga sudah menyampaikan aduan ke Komisi Kejaksaan. “Ini Komjak ikut memantau dan memastikan bahwa proses berjalan dengan paripurna karena pengaduan ke Komjak mengenai robot trading ini juga banyak,” kata Pujiyono dikutip media.

Tidak hanya aduan langsung, menurut Pujiyono, ribuan Korban Robot Trading ini juga menyampaikan aduan melalui akun Instagram @komisikejaksaanriofficial. Oleh sebab itu, Guru Besar Fakultas Hukum (FH) Universitas Sebelas Maret (UNS) ini memastikan bahwa kasus jaksa tilap uang korban diatensi oleh Komjak. “Ribuan korban sudah menyampaikan aspirasi ke kita terkait problem mereka melalui akun Instagram kita,” kata Pujiyono. (Red/*)

Bandung, sinarlampung.co-Viral ornamen ‘penyu’ raksasa di Alun-alun Gadobangkong, Palabuhanratu, Sukabumi, rusak parah. Tampak di dalam ornamen penyu itu ada bahan yang mirip kardus. Dalam unggahan yang viral, ornamen yang menjadi salah satu ikon kawasan itu tampak jebol di beberapa bagian, terutama pada cangkangnya yang berlubang besar.

Yang mengejutkan, bagian dalam ornamen yang seharusnya kokoh justru memperlihatkan rangka dari bambu dan material mirip kertas berbahan kardus. Pemandangan ini sontak memicu reaksi warganet yang menanyakan kualitas bahan serta konstruksi ornamen yang disebut-sebut merupakan bagian dari proyek pembangunan senilai miliaran rupiah itu.

Ornamen patung penyu yang dibangun dengan anggaran Rp15,6 miliar di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Gado Bangkong, Pelabuhanratu, Sukabumi, itu kontan menjadi sorotan publik. Patung yang baru selesai dibangun pada September 2024 itu kini mengalami kerusakan di beberapa bagian. Patung penyu ini juga mendapat kritik karena materialnya yang disebut menggunakan kardus dan rangkanya berbahan bambu

Pegiat media sosial Denis Malhorta turut mengomentari hal ini dengan nada satir (Satir adalah majas yang digunakan untuk menyampaikan sindiran secara halus). Dia menyindir besarnya anggaran yang dihabiskan untuk membangun patung tersebut, tetapi hasilnya justru mengecewakan. “Mahal banget anggaran sebanyak itu habis cuma buat bikin patung kardus,” tulis Denis di akun X @denismalhorta.

Denis juga menyindir bahwa ada hal lain yang lebih mahal daripada sekadar patung penyu. “Namun ada yang lebih mahal lagi, menghabiskan duit triliunan untuk presiden kardus,” cetusnya menyindir pembangunan IKN.

Perwakilan pihak kontraktor yang membangun kawasan tersebut, Imran Firdaus, menyatakan bahwa semua sudah sesuai aturan pengadaan. Terkait temuan kardus dalam ornamen penyu yang ramai diperbincangkan warganet, Imran menjelaskan, bahwa material tersebut bukanlah bahan utama.

“Kami melihat foto-foto yang bertebaran di media sosial. Jadi, si penyu itu memang bukan terbuat dari coran atau batu, tapi dari resin dan fiberglass. Kardus itu hanya digunakan sebagai media pencetak bentuk penyu sebelum dilapisi resin dan fiberglass, yang merupakan bahan utama ornamen. Jadi, bukan berarti penyu itu terbuat dari kardus, tetapi kardus hanya sebagai cetakan awal,” katanya Selasa 4 Maret 2025.

“Kenapa ada kardus di dalam? Itu sebagai media karena kalau tidak ada kardus, resin tidak bisa menempel,” lanjutnya.

Imran mengklarifikasi, soal anggaran proyek yang disebut-sebut mencapai Rp15,6 miliar. Menurutnya setelah dipotong pajak PPN 11 persen serta adanya denda keterlambatan dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), nilai riil yang diterima lebih rendah.

“Anggaran proyek ini memang Rp 15 miliar, tapi setelah dipotong PPN, jadi sekitar Rp13 miliar. Ada juga temuan BPK terkait kekurangan volume dan denda keterlambatan yang mencapai hampir Rp1 miliar, sehingga realisasi anggaran di lapangan tidak sebesar yang banyak diberitakan,” katanya.

Meski demikian, pernyataan tersebut tak langsung membuat masyarakat percaya. Banyak warganet yang meragukan proyek ini dan mempertanyakan transparansi anggaran yang digunakan. “Patung kayak gitu paling habisnya cuma ratusan juta, kok bisa sampai belasan miliar?” komentar seorang netizen.

“Ada yang bilang ini pakai resin, ada yang bilang pakai kardus. Jadi yang benar yang mana?” tanya netizen lain. Publik masih terus memperbincangkan proyek ini, terutama soal kualitas hasil pengerjaan yang dinilai tidak sebanding dengan besarnya anggaran yang digunakan. (Red/*).

Bangka Belitung, sinarlampung.co-Kasus korupsi timah yang mengguncang Bangka Belitung terus menyeret berbagai pihak ke dalam pusaran hukum mengungkap fakta baru. Sekitar 200 ton timah yang seharusnya menjadi barang bukti kasus korupsi PT Tinindo Inter Nusa (TIN)diduga digelapkan dan diperjual belikan. Para pelaku melibatkan sejumlah pejabat dan aparat penegak hukum dan pihak swasta, Sabtu 1 Maret 2025.

Baca: Kuntadi Yang Ditakuti Koruptor Kini Jabat Kejati Lampung, Dua Asisten dan Empat Kajari Ikut Bergeser

Informasi yang ditulis wartawan di Bangka Belitung menyebutkan pada pertengahan tahun 2024, tim Kejaksaan Agung mengusut kasus korupsi sektor pertimahan yang menyeret beberapa perusahaan smelter swasta, termasuk PT Tinindo Inter Nusa. Namun, tanpa sepengetahuan Kejagung, timah balok seberat ±200 ton ditimbun di dalam lubang tanah di lokasi smelter PT Tinindo. Langkah ini diduga dilakukan untuk menyembunyikan aset perusahaan yang tengah diperiksa dalam kasus korupsi senilai Rp271 triliun.

Tindakan penimbunan ini disebut dilakukan oleh sejumlah pihak yang memiliki keterkaitan pekerjaan dengan PT Tinindo. Di antara nama-nama yang mencuat adalah Sdr. PS dan Sdr. AR yang diduga terlibat dalam penggalian dan pemindahan timah balok tersebut.

Pada pertengahan tahun 2024, sebagian dari timah balok yang ditimbun tersebut mulai digali kembali oleh pihak PT Tinindo. Dari penggalian pertama ini, sebanyak ±120 ton timah balok berhasil diangkat. Proses ini menggunakan alat berat ekskavator (PC) dan diduga mendapat pengawalan dari aparat berinisial sdr. RN dan CC dari Polda Kepulauan Bangka Belitung.

Lima bulan kemudian, tepatnya pada Minggu, 15 Desember 2024, dalam suasana kasus korupsi yang tengah bergulir di pengadilan, sisa timah balok yang belum diangkat diperintahkan untuk digali kembali oleh Sdri. Syafitri Indah Wuri, yang merupakan istri muda dari Hendri Lie.

Dalam penggalian kedua ini, sekitar ±80 ton timah balok berhasil dikeluarkan. Proses ini kembali dikawal oleh pihak yang memiliki kepentingan, termasuk aparat dari Polda Kepulauan Bangka Belitung serta sejumlah pegawai PT Timah yang berada di luar lokasi dengan inisial sdr BD dan AND.

Dari total ±200 ton timah balok yang ditimbun, sebanyak ±180 ton telah dijual oleh pihak PT Tinindo dan kelompok yang memiliki kepentingan di dalamnya. Dugaan yang mencuat semakin mengejutkan ketika hasil penjualan tersebut dikabarkan mengalir ke Kejaksaan Agung sebesar Rp15 miliar.

Jika dugaan ini terbukti, maka kasus ini tidak hanya melibatkan pelaku bisnis ilegal, tetapi juga menjerat aparat penegak hukum yang seharusnya berada di garda terdepan dalam memberantas korupsi.

Setelah ramai di sorot edia di Bangka Belitung, Divisi Investigasi Terpadu (DV-IT) Kompolmas TV menerjunkan tim penyelidik. Hasilnya tidak jauh berbeda, bahwa 200 ton timah ilegal yang semestinya menjadi barang bukti megakorupsi Harvey Moeis dan gerombolannya itu telah dibancak sejumlah pihak, termasuk mama muda eks Bos Sriwijaya Air Hendry Lie.

Si Mama Muda, SIW, dikabarkan berperan memberi instruksi penggalian tahap kedua yang menyasar 80 ton timah pada 15 Desember 2024, saat kasus korupsi timah telah memasuki proses persidangan. Proses penggalian dikawal ketat dua oknum aparat Polda Babel, RN dan CC, serta dua kaki tangan PT Timah Tbk, AND dan BD. (KBO/Babel)