Kategori: Nasional

Jakarta, sinarlampng.co-Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang dijadwalkan di periksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Senin, 17 Februari 2025. Namum Hasto memastikan tidak hadir, dan meminta KPK menunda pemeriksaannya sebagai tersangka hari ini dengan alasan telah mengajukan gugatan praperadilan lagi.

Sebagai tanggapan, KPK akan melayangkan panggilan kedua kepada Hasto untuk diperiksa pekan ini. “Informasi dari penyidik, benar saudara HK tidak memenuhi panggilan hari ini sebagai tersangka. Penyidik akan kembali melayangkan surat panggilan kedua dalam pekan ini,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Tessa mengungkapkan pemanggilan ulang kemungkinan akan dilakukan antara Kamis 20 Februari 2025 atau Jumat 21 Februari 2025 pekan ini. Menurut Tessa, Hasto meminta penundaan pemeriksaan karena tengah mengajukan praperadilan ulang terkait status tersangkanya.

Namun, KPK menilai alasan tersebut tidak patut dan wajar karena penyidikan dan praperadilan adalah dua hal yang berbeda. “Penyidik menilai tidak ada alasan yang sah untuk tidak menghadiri panggilan sebagai tersangka hari ini. Oleh karena itu, akan dilayangkan surat panggilan kedua,” tegasnya.

Sorotan Mantan Penyidik KPK

Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menyayangkan hal itu. “Padahal katanya kooperatif. Ini KPK sudah memanggil sesuai prosedur yang berlaku dengan surat panggilan yang jelas,” kata Yudi dalam keterangannya, Senin 17 Februari 2025.

Yudi menilai alasan Hasto tidak penuhi panggilan KPK karena sedang mengajukan kembali praperadilan, tidak beralasan. Apalagi, lanjut Yudi, KPK telah berbaik hati menunggu hasil praperadilan sebelumnya.

“Alasan Hasto bahwa sedang praperadilan lagi sungguh tidak patut dan wajar, karena praperadilan sudah sangat jelas tidak menunda proses penyidikan termasuk memanggil tersangka. Apalagi KPK pun sudah berbaik hati dengan menunggu hasil praperadilan sebelumnya. Dan hasilnya publik sudah tahu bahwa permohonan Hasto tidak diterima sehingga sampai detik ini 2 penyidikan KPK terkait Hasto sah dan berlaku,” ujarnya.

Yudi pun meminta KPK tegas kepada Hasto yang tidak menghadiri panggilan tersebut. Menurutnya, KPK memiliki opsi hingga langsung menangkap Hasto. “Untuk itulah, Yudi meminta pimpinan dan penyidik KPK tegas terkait ketidakhadiran Hasto. KPK mempunyai 2 opsi apakah langsung menangkap Hasto atau memanggil kembali dengan surat panggilan kedua, itu semua kewenangan KPK,” sebutnya.

Dijeral Pasal Berlapis

Diketahui, Hasto Kristiyanto telah ditetapkan tersangka oleh KPK. Dia dijerat dengan pasal dugaan suap dan perintangan penyidikan. Sekjen PDIP itu sempat melawan status tersangka tersebut dengan mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan. Gugatan Hasto itu diputus pada Kamis 13 Februari 2025. Hakim tidak menerima gugatan tersebut. Hakim menyatakan praperadilan yang diajukan Hasto kabur dan tidak jelas.

Penyidik KPK pada hari Selasa, 24 Desember 2024 menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan advokat Donny Tri Istiqomah.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa Hasto mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I. Hasto juga diketahui mengatur dan mengendalikan Donny untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.

Setyo mengatakan Hasto bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan Donny melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina sebesar 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS pada periode 16 Desember 2019-23 Desember 2019.  “Agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Dapil Sumsel I,” ujar Setyo.

Selain itu, penyidik KPK juga turut menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan.

Alasan Hasto

Pengacara Hasto, Ronny Talapessy dalam keterangan tertulisnya menyebut kliennya akan mangkir dari panggilan itu, dengan Dalih mereka yakni mau mengajukan praperadilan lagi. “Betul, ada surat pemanggilan untuk hari Senin. Upaya ini kami lakukan agar pengadilan melakukan pemeriksaan pokok perkara praperadilan kami yang belum tersentuh dalam putusan,” ucap Ronny Talapessy melalui keterangan tertulis, Minggu, 16 Februari 2025.

Sebelumnya, KPK juga mengungkap adanya dana Rp400 juta untuk menyuap Wahyu Setiawan dari Hasto. Duit itu diserahkan melalui staf Hasto, Kusnadi. “Kusnadi menitipkan uang yang dibungkus amplop warna cokelat, yang dimasukkan di dalam tas ransel berwarna hitam,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kabiro Hukum KPK Iskandar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 6 Februari 2025.

Iskandar mengatakan, uang dari Hasto disebut sebagai operasional pengurusan proses PAW anggota DPR untuk Harun Masiku. Buronan paling dicari itu menyiapkan Rp600 juta untuk menyuap Wahyu. “Dan (Kusnadi) mengatakan ‘Mas, ini ada perintah Pak Sekjen (Hasto) untuk menyerahkan uang operasional Rp400 juta ke Pak Saeful, yang Rp600 juta Harun’,” ucap Iskandar.

Uang itu diserahkan di Ruang Rapat Kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Dana dari Hasto itu diterima oleh Advokat Donny Tri Istiqomah yang juga mengurusi suap proses PAW Harun ini. (Red)

Surabaya, sinarlampung.co-Seorang bocah laki-laki Faton (6) ditemukan tewas di kebun Desa Garahan, Kecamatan Silo, Jember, Jawa Timur. Korban dibunuh dan dikubur hidup-hidup oleh Alfin, pacar ibunya. Warga setempat mengamankan Alfin setelah beredar kabar bocah itu hilang sepekan, Kamis 13 Februari 2025.

Saat ramai kabar penculikan. Korban sempat hilang selama sepekan, foto pelaku beredar di media sosial. Korban dilaporkan diculik oleh Alfin, yang merupakan kekasih ibu kandungnya. “Pagi tadi, ada warga yang mengetahui keberadaan pelaku di kebun miliknya di dekat eks Pabrik rokok Sampoerna, di Dusun Krajan, Desa Garahan, Kecamatan Silo,” ujarnya.

Massa berkumpul di lokasi dan menunggu pelaku keluar. Alfin sempat dihajar oleh warga yang marah saat tidak mau mengaku keberadaan bocah tersebut. “Setelah didesak, pelaku akhirnya mengakui bahwa korban dikubur di kebunnya,” kata warga.

Warga segera melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian dan mencari lokasi penguburan korban. “Kami melaporkan ke polisi dan tempat mengubur korban ditutupi dengan dedaunan kering,” jelas Khumaidi, tetangga korban.

Menurut Khumaidi, bocah tersebut hilang saat ibunya membantu tetangga yang menggelar pesta pernikahan. Setelah penyelidikan, pihak kepolisian menemukan korban tidak diculik, melainkan dibunuh oleh Alfin. “Usai dibunuh, korban dikubur di kebun dan malam ini polisi dibantu warga menggali tanah lokasi korban dikubur,” kata Khumaidi.

“Ya ramai memang sejak korban hilang banyak curiga dengan Ayah tirinya. Anak tiri itu sudah kurang lebih apa lima hari apa tujuh hari gitu, kalau enggak keliru. Makanya tadi ini kami dapat informasi sudah ditemukan, dikubur hidup-hidup di belakang pabrik Sampoerna itu,” ujar Kholis, tetangga korban.

Dititipkan ke Pelaku

Kasat Reskrim Polres Jember, AKP Angga Riatma, membenarkan kejadian tersebut. Jenazah korban sudah dievakuasi. Kapolsek menjelaskan kasus ini bermula ketika ibu korban, Irmawati (23), menitipkan anaknya kepada Alfiyanto pada Minggu 9 Februari 2025. Saat itu, Irmawati sedang membantu acara hajatan di rumah saudaranya. “Ibu korban saat itu sedang sibuk membantu acara hajatan di rumah saudaranya,” jelas Angga.

Setelah dititipkan, Alfiyanto membawa Faton ke kebun kopi di Desa Garahan, tempat pelaku diduga melakukan pembunuhan. Setelah itu, pelaku menguburkan tubuh korban di lubang yang digali dengan kedalaman setinggi lutut orang dewasa.

Untuk menghilangkan barang bukti, pakaian dan sandal korban dibakar. Sebelum dikubur, tubuh bocah malang tersebut terlebih dahulu dimasukkan ke dalam karung. “Korban dikubur di sana, baju dan sandalnya dibakar untuk menghilangkan barang bukti,” ungkap Angga.

Ketika ibu korban menanyakan keberadaan anaknya, pelaku mengaku telah mengantarkan Faton pulang. Namun, karena anaknya tak kunjung ditemukan, Irmawati melaporkan kejadian tersebut ke polisi.

Setelah dilakukan pencarian, warga melihat pelaku di kawasan SPBU Kecamatan Silo dan langsung mengamankannya. Warga yang marah sempat memukul dan menginterogasi pelaku hingga ia mengaku telah membunuh korban.

Setelah mengungkap keberadaan jenazah korban, polisi membongkar lokasi kuburan dan membawanya ke RSD dr Soebandi untuk dilakukan otopsi. Korban Sementara itu, polisi terus melakukan pemeriksaan mendalam terhadap Alfiyanto guna mengungkap motif serta kronologi lebih lanjut dari kasus tragis ini. Kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. (Red)

Jakarta, sinarlampung.co-Upaya hukum praperadilan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kandas. Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menyatakan puutusan tidak menerima praperadilan Hasto sehingga status tersangka menjadi sah.

Baca: Diperiksa Sebagai Tersangka di KPK Hasto Datang Semangat Pulang Irit Bicara

Diketahui, permohonan gugatan praperadilan Hasto teregister dengan nomor No 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel. Pemohon dalam gugatan ini Hasto Kristiyanto, sedangkan termohon adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cq pimpinan KPK.

Praperadilan ini diajukan oleh Hasto usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama Harun Masiku dan merintangi penyidikan Harun Masiku. Hasto meminta agar status tersangkanya dinyatakan tidak sah.

Proses praperadilan pun berjalan. Sampai Kamis 13 Februari 2025, keputusan dibacakan oleh hakim tunggal Djuyamto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Djuyamto menyampaikan praperadilan yang diajukan kubu Hasto kabur dan tidak jelas sehingga tidak dapat diterima.

“Menyatakan permohonan praperadilan pemohon kabur atau tidak jelas. Menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima,” kata hakim tunggal Djuyamto.

Putusan praperadilan itu pun memiliki konsekuensi hukum. Status tersangka Hasto Kristiyanto pun kini menjadi sah usai praperadilannya tidak dapat diterima. Arti Putusan Praperadilan Tidak Diterima

Berdasarkan catatan wartawan, ‘Tidak diterima’ merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu ‘niet ontvankelijke verklaard’ atau yang biasa disebut sebagai putusan NO. Dibaca ‘En O’, bukan NO dalam bahasa Inggris yang artinya ‘tidak’. NO merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil.

Dikutip dari buku ‘Hukum Acara Perdata’ yang ditulis Yahya Harahap, alasan putusan NO yaitu:

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
2. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
3. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;
4. Gugatan mengandung cacat obscuur libel, ne bis in idem, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

“Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima,” demikian bunyi Pasal 56 ayat 1 UU MK.

Ini bunyi Pasal 50 yang dimaksud:

Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan Pasal 51 soal syarat legal standing, identitas pemohon, dan uraian kejelasan permohonan.Putusan ‘tidak diterima’ dan ‘ditolak’ memiliki dampak hukum berbeda. Apabila perkara ‘NO’, maka perkara tersebut masih bisa digugat lagi/diadili lagi sehingga tidak berlaku asas nebis in idem, sedangkan perkara ‘ditolak’, perkara tersebut tidak bisa digugat lagi karena sudah pernah diadili pokok perkaranya atau dikenal dengan istilah nebis in idem.

PDIP Sebut It’s Not The End

Sementara itu, Kuasa hukum Hasto, Todung Mulya Lubis, buka suara terkait putusan hakim. Dia mengatakan putusan praperadilan ini bukanlah akhir. “Jadi buat saya ini satu sideback, kemunduran. Apa yang akan kami lakukan, Maqdir akan menjelaskan, tapi this is not the end, penegakan hukum dan keadilan adalah kewajiban yang ada pada pundak kita semua dan kita akan melakukan apa yang akan kita lakukan. Tapi apa yang akan kita lakukan uji akan kita rumuskan dan diskusikan bersama nantinya,” kata Todung Mulya Lubis seusai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Todung mengatakan pihaknya kecewa dengan putusan praperadilan ini. Dia menyayangkan pertimbangan hakim yang tidak menerima permohonan praperadilan ini.

“Kami harus mengatakan bahwa kami kecewa dengan putusan praperadilan yang dibacakan dan saudara-saudara sudah mendengarkan saksama. Kami mengharapkan satu putusan dengan pertimbangan hukum, dengan legal reasoning yang bisa meyakinkan kita semua bahwa permohonan praperadilan itu tidak diterima. Tetapi kami sangat menyayangkan bahwa kami tidak menemukan pertimbangan hukum atau legal reasoning yang diyakinkan untuk bisa memahami,” ujarnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum Hasto lainnya, Maqdir Ismail, mengakui memang terbuka peluang untuk pengajuan kembali praperadilan. Namun, dia menyebut itu semua bergantung pada diskusi dengan Hasto. “Itu salah satu di antaranya yang kami pertimbangkan. Tapi ini juga tergantung dengan Mas Hasto. Apakah juga mungkin ada tindakan-tindakan hukum yang lain tentu juga akan kita pertimbangkan,” kata Maqdir Ismail

Ketua KPK: Putusan Hakim Sudah Tepat

Ketua KPK Setyo Budiyanto buka suara usai hakim tunggal pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan tidak menerima permohonan praperadilan yang diajukan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Setyo mengatakan putusan dari hakim telah tepat. “Putusan hakim sudah proporsional dan tepat sebagaimana pertimbangan dari dalil dan argumentasi yang disampaikan tim hukum dari KPK,” kata Setyo

Setyo mengatakan vonis dari hakim itu telah sesuai dengan dalil dan argumentasi hukum yang diajukan tim hukum KPK. KPK, kata Setyo, menghormati ketetapan yang telah diputus hakim.Saat ditanya kapan Hasto akan diperiksa kembali sebagai tersangka setelah praperadilan tidak diterima, Setyo mengatakan hal itu menjadi wewenang dari penyidik.”Untuk hal terkait tindak lanjut penyidikan nanti urusan penyidik,” jelas Setyo. (Red)

Jakarta, sinarlampung.co-Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara resmi melaporkan dua Advokat yang telah dicabut sumpahnya itu, Razman Arif Nasution dan Firdaus Oiwobo ke Bareskrim pada Senin 11 Februari 2025. Pelaporan ini buntut kericuhan dalam sidang dugaan pencemaran nama baik dengan tersangka Razman Arif Nasution pada Kamis, 6 Februari 2025, lalu.

“Jadi atas nama lembaga, atas kejadian pada hari Kamis, tanggal 6 Februari kemarin, menuai pro dan kontra ya. Namun demikian, sikap dari lembaga kami sudah melaporkan kejadian tersebut. Sudah kita laporkan,” kata Humas PN Jakarta Utara, Mariono kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa 11 Februari 2025.

Menurut Mariono, pelaporan yang dilakukannya ini terkait dengan kericuhan yang terjadi dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan Hotman Paris Hutapea sebagai saksi. “Ya, betul, laporan setelah kegaduhan yang terjadi dalam ruang sidang. Baik yang selama diskors maupun selama persidangan perjalanan,” ujarnya.

Mariono menyatakan, pelaporan ini dilakukan juga berdasarkan perintah dari Mahkamah Agung (MA). “Ini Perintah Mahkamah Agung sendiri. Jadi, atas kejadian itu kami juga enggak diam. Kami kan punya bapak, punya Pengadilan Tinggi. Kita ke Pengadilan Tinggi, kita ke Mahkamah Agung. Kita seperti itu. Ini atas nama lembaga. Jadi, ada strata perintah,” ucapnya.

Dalam pelaporan ini, PN Jakut menyertakan bukti berupa video yang merekam aksi Razman dan pengacaranya di ruang persidangan. Bukti itu sudah diberikan kepada penyidik. “Pasal yang dilaporkan ada tiga yaitu 335 KUHP, 207 KUHP, dan 217 KUHP. Ada tiga pasal,” ucapnya.

Razman Tidak Minta Maaf Secara Langsung

Dalam kesempatan itu, Mariono memastikan, Razman hingga kini belum menyampaikan permintaan maaf secara langsung atas kegaduhan tersebut. “Kalau minta maaf langsung tidak ada. Tetapi kan seperti di TikTok itu. Minta maaf kepada Pak Pengadilan Tinggi, kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kepada Kejaksaan Agung, juga minta maaf sama Mahkamah Agung, seperti itu. Kalau secara langsung, belum. Belum ada,” ujar Mariono.

Firdaus Naik Meja Sidang

Sebelumnya, Pengacara Firdaus Oiwobo menjadi sorotan usai naik meja sidang pada 6 Februari 2025. Momen itu terjadi dalam sidang kasus pencemaran nama baik advokat Razman Nasution di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Firdaus menginjak meja ketika suasana sidang tak terkendali setelah Razman menunjuk-nunjuk dan mendekati Hotman Paris Hutapea yang sedang duduk di kursi saksi.

Razman tak terima atas keputusan hakim yang menggelar sidang tertutup dengan agenda mendengarkan keterangan saksi Hotman Paris. Razman meminta sidang digelar terbuka untuk publik dan disiarkan secara live streaming. Namun, hakim kukuh pada keputusannya. Suasana sidang pun pecah. Razman dan kuasa hukumnya mengamuk. Firdaus yang saat itu duduk di barisan pembela Razman seketika naik ke meja sidang. (Red)