Sinarlampung

Kategori: Nasional

  • Tokoh Pers Nasional Wina Armada Sukardi Wafat

    Tokoh Pers Nasional Wina Armada Sukardi Wafat

    Jakarta, sinarlampung.co-Innalilahi wa Inna ilaihi rojiun. Kabar duka datang dari dunia pers Indonesia. Tokoh pers Wina Armada Sukardi meninggal dunia pada Kamis 3 Juli 2025 sekira pukul 15:59 WIB. Sebelum meninggal dunia, Wina Armada sempat dirawat di RS Jantung di kawasan Jakarta Selatan.

    “Telah wafat dengan tenang, kawan dan guru  baik kami Wina Armada Sukardi. Akan di makamkan pada Jumat 4 Juli 2025 di pemakaman Tanah Kusir, Jakarta, baqdo sholat Jum’at,” bunyi pesan Whatsapp jurnalis senior Benny Bengke, Kamis 3 Juli 2025.

    Jenazah Wina Armada Sukardi yang juga Presiden Festival Film Wartawan Indonesia (FFWI) akan dibawa dari RS Jantung, Blok S, menuju kediaman di Rumah duka di Jalan Mawar No1, Bintaro, Jakarta Selatan.

    Wina Armada Sukardi lahir di Jakarta 17 Oktober 1959. Mengenyam pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Wina Armada punya perjalanan panjang sebagai jurnalis. Tulisan-tulisannya tentang hukum dan pers mewarnai perjalanan dunia pers Indonesia.

    Pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PWI Pusat periode 2003-2008. Pernah pula menjadi anggota Dewan Pers selama dua periode sejak 2004 sampai 2010. Selama beberapa tahun terakhir Wina Armada dipercaya sebagai Presiden Festival Film Wartawan Indonesia (FFWI). 

    Wina Armada Sukardi, juga anggota Steering Committee Kongres Persatuan PWI 2025. Wina Armada Sukardi wafat dalam usia 65 tahun. Semasa hidupnya, Wina Armada dikenal sebagai sosok wartawan senior, pemikir, dan pakar hukum pers yang memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan dunia jurnalistik dan kebebasan pers di Indonesia.

    Lahir di Jakarta pada 17 Oktober 1959, Wina Armada menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kariernya di Bidang Pers sangat panjang dan produktif. Di Dewan Pers, almarhum dipercaya sebagai Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan.

    Selain aktif dalam organisasi, Wina Armada juga dikenal luas sebagai penulis dan pemikir Hukum Pers. Ia menulis sejumlah buku penting, di antaranya Wajah Hukum Pidana Pers dan Menggugat Kebebasan Pers. Ia juga menjadi editor dalam berbagai penerbitan buku bertema hukum dan jurnalisme.

    Sepanjang hidupnya, Wina tak pernah lepas dari dunia tulis-menulis. Sejak masa SMP, ia telah menekuni dunia kepenulisan dan dalam satu dekade terakhir bahkan rutin menulis setiap hari. Salah satu gagasan terakhirnya adalah menyusun antologi puisi untuk anak-anak, sebuah proyek literasi yang jarang disentuh secara khusus. Kumpulan puisi bertajuk Pacul Berdarah menjadi bagian dari upaya itu.

    Sekretaris Panitia Kongres Persatuan PWI 2025 Tubagus Adhi, menyampaikan belasungkawa mendalam atas kepergian almarhum. “Beliau adalah salah satu wartawan senior yang pemikirannya sangat saya kagumi. Kontribusinya terhadap dunia pers nasional, baik melalui karya tulis maupun pemikiran hukum dan etika jurnalistik, sangat luar biasa dan akan terus dikenang,” ujarnya.

    Kehilangan ini menjadi duka mendalam bagi dunia pers Indonesia. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT, dan segala amal ibadah serta dedikasinya selama hidup menjadi amal jariyah yang terus mengalir.. (Red)

  • Perintah Prabowo ke Polri Utamakan Kepentingan Rakyat, Jangan Kecewakan Masyarakat

    Perintah Prabowo ke Polri Utamakan Kepentingan Rakyat, Jangan Kecewakan Masyarakat

    Jakarta, sinarlampung.co-Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk menjaga dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Prabowo juga mengingatkan Polri tak mengecewakan masyarakat. Polri harus bersih, unggul, dicintai rakyat, bela yang lemah, miskin. Indonesia butuh polisi tangguh untuk jadi negara makmur dan berhasil

     

    “Saudara-saudara, lanjutkan perjuangan ini. Jaga kepercayaan rakyat. Selalu, sekali lagi, mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Saudara-saudara, sekali lagi, jangan sekali-sekali mengecewakan rakyat kita,” Ujar Prabowo saat menjadi Inspektur Upacara Hari Bhayangkara ke-79 di Lapangan Monas Jakarta Pusat, Selasa 1 Juli 2025.

     

    Presiden berpesan kepada polisi agar menjadi aparat yang dicintai masyarakat serta mengabdikan dirinya untuk kejayaan bangsa. Prabowo menyebut Indonesia membutuhkan polisi yang bersih dan unggul untuk dapat menjadi negara makmur. “Negara dan bangsa kita memerlukan suatu kepolisian yang tangguh, kepolisian yang unggul, kepolisian yang bersih, kepolisian yang dicintai rakyat,” ujarnya.

     

    Polisi Harus Berada di Tengah Masyarakat

     

    Di sisi lain, Prabowo menekankan polisi harus berada di tengah masyarakat, membela, melindungi rakyat. Terutama, masyarakat yang paling lemah, tertindas, dan paling miskin. “Sejarah manusia sepanjang ribuan tahun mengajarkan kepada kita tidak ada negara yang berhasil tanpa kepolisian yang unggul dan tangguh,” tutur Prabowo.

     

    “Sekali lagi, jadilah polisi yang dicintai rakyat. Terima kasih. Selamat bertugas. Selamat menjalankan amanah mulia untuk rakyat, bangsa dan negara. Polri untuk masyarakat. Polri untuk rakyat,” sambung dia.

     

    Presiden Prabowo Subianto bersama Kapolri menaiki kendaraan inspeksi pasukan sekitar pukul 08.05 WIB. Seluruh keliling di kawasan Monas sendiri dipenuhi pasukan upacara, mulai dari prajurit TNI, satuan pengamanan dari masyarakat, hingga kelompok buruh dan tani.

     

    Kendaraan yang ditumpangi Prabowo dan Kapolri pun berkeliling Monas. Salam hormat dan lambaian tangan saling berbalas saat inspeksi pasukan tersebut. Sekitar 10 menit kendaraan tersebut memutari Monas. Setelahnya, Prabowo dan Listyo kembali ke tenda utama melanjutkan rangkaian upacara. (Red)

  • Pestisida Pada Makanan Bikin Cowok Jadi “Melambai”

    Pestisida Pada Makanan Bikin Cowok Jadi “Melambai”

    Jakarta, sinarlampung.co-Rektor Universitas IPB, Arif Satria mengatakan bahwa keamanan pangan atau food safe masih jadi permasalahan yang mesti dapat perhatian serius. Masifnya penggunaan pestisida dan pupuk-pupuk kimia merupakan salah satu penyebab tercemarnya bahan pangan yang ada di Indonesia.

     

    Bahan pangan seperti sayur dan buah yang masih mengandung residu pestisida ini menurut dia dapat mengakibatkan berbagai masalah kesehatan jika dikonsumsi oleh masyarakat. Salah satu dampak dari mengonsumsi bahan makanan yang tercemar pestisida menurut dia adalah meningkatnya hormon feminin dalam tubuh seseorang.

     

    “Dengan kita mengonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran yang masih terkena residu pestisida itu akan berdampak pada meningkatnya hormon feminin kita,” kata Arif Satria saat memberikan sambutan dalam Launching Program Matching Fund Patriot Pangan Kampus Merdeka di UGM, Senin 14 November 2022 lalu.

     

    Menurutnya meningkatnya hormon feminin ini akan membuat seseorang bersikap lebih feminim, tak terkecuali pada laki-laki. Karena itu, dia mengatakan bahwa salah satu penyebab seorang laki-laki bersikap seperti perempuan adalah karena cemaran pestisida di dalam bahan-bahan pangan yang dikonsumsi.

     

    “Jadi kalau sering melihat di tv-tv, laki-laki gemulai, istilahnya laki-laki melambai, itu secara saintifik bisa dijelaskan, salah faktornya adalah karena faktor konsumsi residu pestisida. Kalau banyak penyanyi-penyanyi, artis-artis, gemulai-gemulai itu saya curiga itu karena banyak makan tidak bersih sayurnya, tidak bersih buahnya, residu itu bisa mempengaruhi perubahan hormonal,” lanjut Arif Satria. 

     

    Rektor IPB melayani wawancara wartawan. Foto: Widi Erha PradanaMeski begitu, dia menyadari bahwa peralihan sistem pertanian berbasis kimia ke organik membutuhkan waktu yang panjang. Pasalnya, selama puluhan tahun petani sudah punya ketergantungan yang sangat kuat pada zat-zat kimia dalam bertani.Di tengah masalah seperti ini, perguruan tinggi menurut dia bisa memberikan kontribusi melalui hal-hal kecil di akar rumput. 

     

    Saat ini, IPB menurut dia tengah mendampingi beberapa komunitas petani organik di Jawa Barat. Saat ini, kelompok petani tersebut sudah bisa menyuplai buah dan sayur organik ke 51 supermarket di Jabodetabek.

     

    Upaya-upaya seperti ini menurut dia penting untuk dilakukan, terutama untuk mengenalkan pola-pola pertanian yang ramah lingkungan, untuk menghasilkan bahan-bahan pangan yang lebih sehat dan aman.

     

    Sebab, cemaran residu pestisida dan bahan kimia lain di bahan pangan bukan hanya mengancam kesehatan generasi saat ini, tapi juga generasi Indonesia di masa yang akan datang. “Banyak hal-hal kecil yang menurut kita sesuatu yang biasa tapi sebenarnya impact-nya sistemik dan luar biasa karena berkaitan dengan generasi kita mendatang,” kata Arif Satria. (Red)

  • Dipimpin Irjen Pol Helmi Santika Polda Lampung Masuk Empat Besar Polisi Lakukan Kekerasan, Kapolda: Kritik Adalah Masukan

    Dipimpin Irjen Pol Helmi Santika Polda Lampung Masuk Empat Besar Polisi Lakukan Kekerasan, Kapolda: Kritik Adalah Masukan

    Jakarta, sinarlampung.co-Sumatera Utara menjadi provinsi dengan jumlah tertinggi kasus kekerasan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). data itu berdasarkan temuan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) selama periode Juli 2024 – Juni 2025.

    Berdasarkan peta sebaran kasus yang dihimpun oleh KontraS, terjadi 127 peristiwa kekerasan oleh polisi di Sumatera Utara dalam setahun terakhir. “Tahun ini paling banyak peristiwa kekerasan oleh Polri terjadi di Provinsi Sumatera Utara,” kata Wakil Koordinator Bidang Eksternal KontraS Andrie Yunus di kantor KontraS, Jakarta Pusat, Senin, 30 Juni 2025.
     
    Provinsi Sumatera Utara disusul Jawa Timur di peringkat dua dengan 79 kasus kekerasan polisi, lalu Jawa Barat di urutan ketiga dengan 50 kasus. Kemudian, provinsi di peringkat keempat adalah Lampung dengan 39 kasus. Adapun Sulawesi Selatan duduk di peringkat kelima dengan 30 kasus.
     
    KontraS menghimpun data tersebut berdasarkan satuan kerja kewilayahan polisi, yang di antaranya terdiri dari kepolisian sektor (polsek) di tingkat kecamatan, kepolisian resor (polres) di tingkat kabupaten dan kota, hingga kepolisian daerah (polda) di tingkat provinsi.
     
    Andrie mengatakan peta sebaran kasus kekerasan ini bertujuan untuk menggambarkan bahwa tempat kejadian kekerasan oleh aparat kepolisian tidak hanya terjadi di kota besar seperti Jakarta dan Bandung. “Tapi juga dari ujung Aceh sampai Papua itu ada,” kata dia.
     
    KontraS mencatat ada total 602 peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polri dalam setahun terakhir. Hasil pemantauan itu tertuang dalam kertas kebijakan KontraS bertajuk “Hari Bhayangkara 2025: Kekerasan yang Menjulang di Tengah Penegakan Hukum yang Timpang”.

    Kertas kebijakan itu dirilis menjelang HUT Bhayangkara atau perayaan hari ulang tahun Polri ke-79, yang jatuh pada 1 Juli 2025. “Total korban dari 602 peristiwa kekerasan itu ada 1.085 orang. “Dengan rincian 1.043 orang mengalami luka-luka, 42 orang korban meninggal dunia,” ucap Andrie.
     
    Dari angka 1.043 korban orang luka-luka, menurut laporan KontraS, sebanyak 1.010 di antaranya merupakan korban kekerasan yang juga mengalami oleh penangkapan sewenang-wenang oleh Polri.
     
    Jika dikategorikan berdasarkan jenis kekerasan, KontraS mencatat polisi telah melakukan 411 penembakan, 81 penganiayaan, 72 penangkapan sewenang-wenang atau arbitrary arrest, dan 43 pembubaran paksa.
     
    Kemudian, polisi disebut bertanggung jawab atas 38 kasus penyiksaan, 24 kasus intimidasi, sembilan kasus kriminialisasi, tujuh kasus kekerasan seksual, serta empat tindakan tidak manusiawi lainnya.

     

    Kritik Adalah Masukan

     

    Sementara Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika, mengajak masyarakat untuk tidak ragu memberikan kritik dan masukan kepada institusi Polri. Hely Santika menekankan bahwa kritik membangun dari masyarakat merupakan bentuk kecintaan terhadap kepolisian dan menjadi cermin penting bagi Polri dalam meningkatkan kinerjanya.

     

    “Teruslah berikan masukan-masukan, kritik yang membangun, terus awasi kami, karena kami yakin setiap masukan, setiap kritik yang diberikan oleh masyarakat, itu karena kecintaan kepada Polri,” ujar Irjen Helmy, saat sukuran 79 Tahun Bhayangkara,Selasa 1 Juli 2025.

     

    Menurutnya, Polri sangat membutuhkan peran aktif masyarakat dalam mengawal setiap langkah dan kebijakan kepolisian. Kritik yang konstruktif, lanjut Helmy, menjadi bahan introspeksi yang sangat berharga untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kemampuan personel dalam melayani publik.

     

    “Kritik itu menjadi cermin bagi kami, menjadi bahan kami untuk introspeksi diri agar kami bisa menjadi lebih baik, dan pada akhirnya memberikan yang terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.

     

    Helmy juga menegaskan bahwa di momen peringatan Hari Bhayangkara ke-79 ini, Polri terus berbenah dan membuka diri terhadap semua aspirasi dari warga demi menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, serta memperkuat kepercayaan publik.

     

    Pernyataan Helmy Santikan sekaligus menegaskan komitmen Polri sebagai institusi yang melayani dan bekerja untuk masyarakat, dengan menjadikan kritik sebagai bahan bakar perbaikan, bukan sesuatu yang ditolak. (Red)

  • HUT Bhayangkara 79, Presiden Prabowo: Jadilah Polisi Yang Dicintai Rakyat

    HUT Bhayangkara 79, Presiden Prabowo: Jadilah Polisi Yang Dicintai Rakyat

    Jakarta, sinarlampung.co – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengimbau seluruh anggota kepolisian agar profesional dalam menjalankan tugasnya dan menjadi polisi yang bersih serta membela rakyat. Hal itu disampaikan saat menghadiri Upacara Peringatan ke-79 Hari Bhayangkara yang berlangsung di Pelataran Monumen Nasional, Jakarta.

     

    “Bangsa dan negara kita membutuhkan kepolisian yang tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat. Polisi yang berada di tengah rakyat, membela rakyat, melindungi rakyat, khususnya mereka yang paling lemah, paling tertindas, dan paling miskin,” jelas Presiden Prabowo, Selasa (1 Juli 2025).

     

    Menurut Presiden Prabowo, hal itu demi mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia agar rakyat dapat menikmati kemerdekaan dan kesejahteraan tanpa kemiskinan, kelaparan, serta mendapatkan keadilan sepenuhnya.

     

    “Cita-cita kita adalah membangun sebuah negara di mana seluruh rakyat dapat menikmati kemerdekaan dan kesejahteraan. Cita-cita para pendiri bangsa adalah Indonesia tanpa kemiskinan, Indonesia tanpa kelaparan, dan Indonesia yang penuh keadilan,” ungkapnya.

     

    Ia juga menekankan kepada seluruh jajaran anggota kepolisian agar selalu berada di tengah masyarakat, melayani sepenuh hati, dan menempatkan kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Kepercayaan rakyat pun diharapkan dapat bisa terus dijaga.

     

    Lebih lanjut presiden menekankan agar Polri selalu mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya. Polri pun senantiasa mengabdikan diri untuk kejayaan nusa dan bangsa serta menjadi polisi yang dicintai rakyatnya.

     

    “Jangan sekali-kali mengecewakan rakyat kita. Selamat Hari Bhayangkara ke-79. Jadilah insan Bhayangkara sejati, Rastra Sewakottama, polisi yang mengabdikan dirinya untuk kejayaan nusa dan bangsa. Sekali lagi, jadilah polisi yang dicintai rakyat,” ujar Prabowo. (Red)

  • Gegara Ancaman Bom, Pesawat Saudi Arabian Airlines Mendarat Darurat Di Bandara Kualanamu

    Gegara Ancaman Bom, Pesawat Saudi Arabian Airlines Mendarat Darurat Di Bandara Kualanamu

    Deli Serdang, sinarlampung.co – Pesawat Saudi Arabian Airlines dengan nomor penerbangan SVA 5688 yang melayani rute Jeddah – Muscat Oman – Surabaya melakukan pendaratan darurat di Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Sabtu, 21 Juni 2025, pukul 09.27 WIB. Pendaratan darurat ini dilakukan setelah menerima ancaman bom.

     

    Menindaklanjuti situasi tersebut, Pangdam I/Bukit Barisan melalui Kapendam I/Bukit Barisan, Kolonel Inf Asrul Harahap menjelaskan bahwa Kodam I/Bukit Barisan telah menurunkan pasukan pengamanan dan Tim Penjinak Bahan Peledak (Jihandak) untuk mengamankan lokasi pendaratan pesawat. Pengamanan diperkuat oleh personel Kopasgat TNI AU dan Gegana Brimob Polda Sumatera Utara.

     

    Proses pengamanan dilaksanakan secara terkoordinasi untuk memastikan keselamatan seluruh penumpang dan kru pesawat.

     

    Proses evakuasi terhadap seluruh penumpang dan kru berlangsung cepat, tertib, dan dinyatakan selesai pada pukul 11.30 WIB. Seluruh penumpang dan kru Saudi Arabian Airlines untuk sementara ditempatkan di Gedung G1 dan G2 Bandara Kualanamu untuk menjalani pemeriksaan serta pendataan lebih lanjut oleh pihak terkait.

     

    Dalam kegiatan pengamanan ini, Kodam I/Bukit Barisan mengerahkan 1 Satuan Setingkat Kompi (SSK) Yonkav 6/NK , 1 SST Jihandak Yonzipur 1/DD dan didukung 1 SST Kopasgat TNI AU dan 1 SST Gegana Brimob Polda Sumatera Utara.

     

    Personel TNI juga turut membantu mengatur dan menenangkan para penumpang di Gedung G1 dan G2 agar tetap tenang dan merasa aman selama proses evakuasi berlangsung.

     

    Pesawat Saudi Arabian Airlines SVA 5688 membawa 376 penumpang, terdiri dari 196 laki-laki, 180 perempuan, serta 10 kru pesawat. Seluruh penumpang dan kru dilaporkan dalam keadaan selamat.

    Pihak bandara dan maskapai telah menyiapkan fasilitas tempat istirahat sementara bagi penumpang apabila pesawat tidak dapat melanjutkan penerbangan.

     

    Penanganan insiden ini berlangsung aman dan sesuai prosedur yang berlaku. Tim gabungan TNI, Polri, dan otoritas bandara terus melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pesawat dan seluruh barang bawaan guna memastikan situasi sepenuhnya aman dan terkendali. (Red)

  • Mobil Kontraktor Yang Di-OTT KPK Ada di Depan Gubernur Bobby Saat Tinjau Kondisi Jalan

    Mobil Kontraktor Yang Di-OTT KPK Ada di Depan Gubernur Bobby Saat Tinjau Kondisi Jalan

    Medan, sinarindonesia.id-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan jika kontraktor inisial KIR selaku Dirut PT DNG yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek jalan yang menjerat Kadis PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting ikut saat Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution saat meninjau jalan rusak itu. 

    Bahkan ternyata mobil kontraktor KIR itu berada di depan mobil Bobby saat meninjau jalan rusak. “Bahkan mobilnya di depan mobil saya,” kata Bobby Nasution di Kantor Gubsu, Senin 30 Juni 2025.

    Meskipun begitu, menantu Jokowi itu mengaku tidak tahu jika kontraktor yang ditangkap KPK itu ikut. “Ini jujur ya, saya baru tahu yang bersangkutan yang ikut itu, yang kena ini dari pengusahanya itu ikut,” ucapnya.

    Suami Kahiyang Ayu itu mengaku jika memang dia ingin meninjau langsung jalan rusak itu. Hal itu karena mau melihat betul atau tidak kondisi jalan rusak sesuai dengan foto yang diterimanya. “Tapi memang itu yang saya sampaikan kemarin, dalam hal itu saya mau melihat langsung karena total jalan yang akan diperbaiki panjang, anggarannya besar, makanya saya pengen melihat langsung benar atau tidak kondisi jalan yang difoto-foto yang dikirim sama saya,” ucapnya.

    Bobby menyebutkan jika pihaknya meminta agar pihak IOF, organisasi offroad, ikut dalam peninjauan itu. Sebab mobil standar disebut tidak bisa lewat di jalur itu. “Kemarin saya minta memang karena jalannya begitu rusak, mobil standar nggak bisa ikut, mobil standar nggak bisa lewat, jadi perlu mobil yang standarnya sudah dimodifikasi untuk jalur-jalur offroad, nah kemarin itu memang kita minta ada yang mendampingi dari IOF sana,” ujarnya.

    Sebelumnya KPK telah menetapkan Kadis PUPR Sumut Topan Ginting serta empat orang lainnya sebagai tersangka kasus korupsi proyek sejumlah jalan. Dalam kasus ini, Topan disebut telah mengatur perusahaan swasta pemenang lelang untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa Topan menginstruksikan kepada RES selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut yang juga pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam proyek ini untuk menunjuk Dirut PT DNG, KIR, menjalankan proyek pembangunan Jalan Sipiongot Batas Labusel dan Jalan Hutaimbaru-Sipiongot dengan nilai total kedua proyek Rp 157,8 miliar.

    “Seharusnya pihak swasta itu tidak hanya sendirian yang diikutkan. Di sini sudah diikutkan Saudara KIR sebagai Direktur Utama PT DNG ini sudah dibawa sama Saudara TOP ini, Kepala Dinas PUPR. Kemudian juga TOP ini memerintahkan Saudara RES untuk menunjuk Saudara KIR. Di sini sudah terlihat perbuatannya,” kata Asep dalam konferensi pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (28/6).

    Selanjutnya, kata dia, RES pun menelepon KIR tentang penayangan proyek yang akan dilakukan pada Juni 2025. RES sekaligus meminta KIR menyiapkan dan memasukkan penawaran sebagai pihak yang akan mengelola proyek jalan tersebut. Informasi dari RES kemudian ditindaklanjuti oleh KIR yang meminta stafnya, termasuk anaknya, RAY, untuk berkoordinasi mengenai penyiapan hal teknis mengenai proses e-katalog. 

    Pada akhirnya, RES dan KIR pun berhasil mengatur proses e-katalog hingga PT DNG berhasil memperoleh proyek tersebut. “Atas pengaturan proses e-katalog di Dinas PUPR Provinsi Sumut tersebut, terdapat pemberian uang dari KIR dan RAY untuk RES yang dilakukan melalui transfer rekening. Jadi ada yang diberikan secara langsung tunai, ada yang diberikan juga melalui transfer, seperti itu,” ujar Asep.

    Asep mengungkapkan uang yang diduga diberikan KIR dan RAY ini kepada beberapa pihak untuk memuluskan pemenangan pengerjaan proyek sejumlah jalan di Sumut diketahui setelah adanya kegiatan penarikan tunai senilai Rp2 miliar yang dilakukan keduanya. 

    “Kami sudah mendapatkan informasi, ada penarikan uang sekitar Rp 2 miliar dari pihak swasta yang kemungkinan besar uang 2 miliar ini akan dibagi-bagikan kepada pihak-pihak tertentu, di mana pihak swasta ini berharap untuk memperoleh proyek ya terkait dengan pembangunan jalan,” ujarnya.

    Diketahui, pengungkapan kasus ini diawali operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Mandailing Natal yang dilakukan pada Kamis 26 Juni 2025 malam. Enam orang yang ditangkap lalu diterbangkan ke Jakarta pada Jumat 27 Juni 2025. Dari enam orang yang ditangkap, KPK kemudian menetapkan lima orang tersangka. 

    Salah satu pihak yang ditetapkan tersangka yakni Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut, Topan Ginting. “Menetapkan lima orang sebagai tersangka yaitu satu TOP, selaku Kepala Dinas PUPR provinsi Sumut. Nomor dua, saudara RES selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut, merangkap pejabat pembuat komitmen atau PPK. Ini untuk perkara di Dinas PUPR,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (28/6)

    “Kemudian saudara HEL selaku PPK Kasatker PJN (Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional) Wilayah I Provinsi Sumatera Utara ini untuk perkara yang di PJN. Saudara KIR selaku direktur utama PT DNG dan Saudara RAY selaku direktur PT RM, ini adalah pihak swasta yang memberikan suap kepada tiga orang tadi dari dua dinas yang berbeda,” lanjut Asep.

    Asep menjelaskan KPK baru menetapkan lima orang tersangka meski ada enam pihak yang terkena OTT. Dia mengatakan satu orang yang belum ditetapkan tersangka karena belum memenuhi unsur bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka. (Red)

  • Eks Sekretaris MA Nurhadi Abdurrachman Kembali Ditangkap KPK

    Eks Sekretaris MA Nurhadi Abdurrachman Kembali Ditangkap KPK

    Jakarta, Sinarlampung.co-Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurrachman kembali ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah baru saja bebas menjalani hukuman di kasus suap dan gratifikasi.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan penangkapan tersebut untuk kepentingan penyidikan kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat Nurhadi. “Benar, KPK melakukan penangkapan dan kemudian dilakukan penahanan kepada saudara NHD di Lapas Sukamiskin,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin 30 Juni 2025 sore.

    Penangkapan itu dilakukan tim penyidik KPK pada Minggu 29 Juni 2025 dini hari. “Penangkapan dan penahanan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang di lingkungan MA,” terang Budi.

    Sebelumnya Nurhadi pernah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, untuk menjalani masa pidana penjara selama enam tahun terkait kasus suap dan gratifikasi.

    Berdasarkan putusan MA nomor: 4147 K/Pid.Sus/2021 tanggal 24 Desember 2021, Nurhadi juga dihukum membayar pidana denda sebesar Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan. Sedangkan pidana uang pengganti Rp83 miliar sebagaimana tuntutan jaksa KPK tidak dikabulkan majelis hakim. (Red)

  • Teguh Santosa Umumkan Kepengurusan JMSI Pusat Periode 2025-2030

    Teguh Santosa Umumkan Kepengurusan JMSI Pusat Periode 2025-2030

    Jakarta, sinarlampung.co – Sepekan setelah kembali terpilih sebagai Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Teguh Santosa merampungkan susunan Pengurus Pusat JMSI yang akan membantunya menjalankan roda organisasi pada periode 2025-2030.

     

    Susunan Pengurus Pusat JMSI Periode 2025-2030 dituangkan dalam Surat Keputusan No. 1/PP/SK/JMSI/VII/2025 yang ditandatangani Teguh Santosa sebagai Ketua Umum dan Rahimandani sebagai Sekretaris Jenderal. 

     

    Dalam susunan Pengurus Pusat JMSI ini, posisi Wakil Ketua Umum diduduki Eko Pamuji yang pada periode sebelumnya sempat menjadi Sekretaris Jenderal. Ia bertukar posisi dengan Rahimandani yang pada periode sebelumnya adalah Wakil Ketua Umum.

     

    Dalam menjalankan tugasnya, Rahimandani didampingi Wakil Sekjen Sabri. Sementara posisi Bendahara Umum dipercayakan pada Akhiruddin Mahyuddin yang dalam periode sebelumnya adalah Ketua Bidang Kordinasi Program. 

     

    Dalam kepengurusan periode ini, sesuai rekomendasi Munas ke-2 JMSI yang diselenggarakan 22 Juni 2025, Pengurus Pusat JMSI memiliki Ketua Harian. Posisi kunci ini diserahkan Teguh kepada Ari Rahman yang pada periode sebelumnya adalah Ketua Bidang Sekretariat dan Pendataan Anggota. 

     

    “Susunan Pengurus Pusat JMSI periode ini lebih sederhana, dengan titik tekan pada tiga sektor, yakni penguatan kapasitas bisnis perusahaan, jurnalisme berkualitas, serta bidang IT dan digital,” ujar Teguh dalam keterangan, Selasa, 1 Juli 2025.

     

    Untuk urusan internal organisasi, posisi ketua bidang dipercayakan kepada Faisal Mahrawa yang didampingi Yayan Sopyani Al Hadi. 

     

    Untuk Bidang Jurnalisme Berkualitas, Teguh mempercayakan posisi ketua bidang kepada Dino Umahuk dari Maluku yang didampingi Satria Utama Batubara dari Riau, serta Ninding Julius Permana yang merupakan praktisi dunia radio.

     

    Sementara posisi Ketua Bidang Platform Digital dipercayakan kepada Herwanto yang sempat menjadi Bendahara Umum pada periode sebelumnya. Ia didampingi Rohadi dan Ejang Hadian.

     

    Sebagai organisasi perusahaan pers yang berusaha membangun kultur kewirausahaan di kalangan pemilik dan pengelola media, sejak awal JMSI memiliki Bidang Potensi Daerah. 

     

    “Pengusaha media harus mulai memikirkan strategi terbaik untuk mendiversifikasi usaha. Ini penting juga untuk menjaga independensi ruang redaksi. Diversifikasi usaha ini menjadi fokus dari Bidang Potensi Daerah,” kata Teguh. 

     

    Posisi ketua Bidang Potensi Daerah dipercayakan kepada Pandji Weskantio didampingi Akbar Endra. 

     

    Selanjutnya posisi ketua Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga diduduki I Wayan Sudane yang didampingi Irwansyah. 

     

    Sejalan dengan keinginan membangun tradisi kemandirian dan keberlanjutan bisnis media, JMSI juga memiliki Lembaga Kerjasama Bisnis dan Advokasi yang dipimpin Zulpen Zuhri sebagai direktur, didampingi Kadafi Azwar sebagai wakil direktur dan Revy Alicya sebagai sekretaris. 

     

    Adapun posisi Kepala Sekretariat dipercayakan kepada Sekretariat Riki Susanto dari Bengkulu yang didampingi dua staf Nurfaiza Al Adabiyah dan Jamaluddin. 

     

    Pengurus Pusat JMSI Periode 2025-2030 memiliki tiga penasehat hukum, yakni Novermal Yuska, S.H., M.H., Hardi Firman, S.H., M.H., dan Eko Sembiring, S.H. 

     

    “Dalam waktu dekat Pengurus Pusat JMSI akan memfinalisasi susunan Dewan Pembina dan Dewan Pakar,” tambah Teguh mengakhiri.

     

    Berikut susunan Pengurus Pusat JMSI Periode 2025-2030

     

    Ketua Umum : Dr. Teguh Santosa

    Wakil Ketua Umum : Dr. Eko Pamuji

    Ketua Harian : Ari Rahman

    Sekretaris Jenderal : Dr. Rahimandani

    Wakil Sekjen : Sabri, SKM., M.Kes

    Bendahara Umum : Akhiruddin Mahyuddin

     

    Bidang Organisasi

    Ketua : Dr. Faisal Mahrawa

    Sekretaris : Yayan Sopyani Al Hadi

     

    Bidang Jurnalisme Berkualitas

    Ketua : Dino Umahuk

    Sekretaris : Satria Utama Batubara

    Anggota : Ninding Julius Permana

     

    Bidang Platform Digital

    Ketua : Herwanto 

    Sekretaris : Rohadi

    Anggota : Ejang Hadian

     

    Bidang Potensi Daerah

    Ketua : Pandji Weskantio

    Sekretaris : Akbar Endra

     

    Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga

    Ketua : I Wayan Sudane

    Sekretaris : Irwansyah

     

    Lembaga Kerjasama Bisnis dan Advokasi

    Direktur : Zulpen Zuhri

    Wakil Direktur : Kadafi Azwar

    Sekretaris : Revy Alicya

     

    Sekretariat

    Kepala : Riki Susanto

    Anggota : Nurfaiza Al Adabiyah

    Jamaluddin

     

    Penasehat Hukum

    Novermal Yuska, S.H., M.H.

    Hardi Firman, S.H., M.H.

    Eko Sembiring, S.H.

     

    (Rls)

  • Kajagung Warning Evaluasi Kajati dan Kajari Yang Lemah Tangani Kasus Korupsi

    Kajagung Warning Evaluasi Kajati dan Kajari Yang Lemah Tangani Kasus Korupsi

    Maluku Utara, sinarlampung.id-Jaksa Agung Republik Indonesia, ST. Burhanuddin, mengeluarkan perintah keras tanpa kompromi kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di seluruh Indonesia. Kajagung menuntut peningkatan kinerja nyata dalam pemberantasan korupsi—bukan sekadar laporan dan bukan basa-basi.

    Peringatan tegas itu disampaikan langsung Burhanuddin dalam kunjungan kerjanya ke Maluku Utara pada Rabu (18/6/2025), yang sekaligus menjadi ajang evaluasi terbuka terhadap aparat Kejaksaan di daerah. “Kunjungan ini sekaligus bagian dari evaluasi, karena saya akan melihat kalau daerah yang perkara korupsinya tidak menangani atau sedikit, maka saya evaluasi,” tegas ST. Burhanuddin.

    Burhanuddin tidak menutup-nutupi kekesalannya terhadap daerah yang lamban atau terkesan membiarkan korupsi tumbuh subur. Ia menuntut aksi nyata, bukan pencitraan. Tak ada ruang bagi pemimpin kejaksaan yang memilih aman atau bermain mata dengan pelaku korupsi. “Kalau komitmen soal korupsi sudah jelas, saya memerintahkan ke seluruh jajaran untuk ungkap, tangkap, dan selesaikan,” ujar Jaksa Agung dengan nada penuh ketegasan.

    Jaksa Agung menjadikan jumlah perkara yang ditangani dan kerugian negara yang diselamatkan sebagai tolok ukur kinerja. Artinya, siapa pun yang tak punya capaian signifikan akan disorot dan terancam dicopot.“Banyaknya yang diselamatkan, setidak-tidaknya berapa sih perkara korupsi yang ditangani dan berapa kerugian negara yang diselamatkan,” lanjut ST. Burhanuddin.

    Burhanuddin juga menegaskan bahwa Kejaksaan harus transparan dan berani membuka penanganan kasus ke publik. Rakyat berhak tahu sejauh mana lembaga ini berdiri di barisan terdepan untuk membasmi kejahatan yang menggerogoti keuangan negara. Kunjungan ke Maluku Utara ini bukan sekadar rutinitas birokrasi. Ini adalah sinyal keras: siapa yang tidak bekerja serius, siap diganti. Siapa yang bermain aman, akan tersingkir.

    Burhanuddin menginginkan Kejaksaan yang bukan hanya bersih di atas kertas, tapi juga terbukti tajam di lapangan. Langkah ini adalah tekanan langsung dari pimpinan tertinggi penegak hukum untuk menghentikan segala bentuk pembiaran terhadap korupsi di daerah. Evaluasi akan terus berjalan. Tidak ada tempat bagi pejabat yang gagal menjalankan tanggung jawab. Kejaksaan harus menjadi garda terdepan yang bersih, profesional, dan berani menindak—siapa pun pelakunya. (red)