Kategori: Nasional

Semarang, sinarlampung.co-Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jateng memeriksa dan menahan Ketua Partai Hanura Jawa Tengah (Jateng) Bambang Raya Saputra. Politisi senior itu diduga terseret kasus dugaan prostitusi dan striptis di Mansion Executive Karaoke Kota Semarang, Jumat 20 Juni 2025.

Polisi melakukan penahanan terhadap Bambang Raya setelah terlebih dulu memeriksa dan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. “Tersangka BR sudah ditahan,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jateng Kombes Dwi Subagio, Sabtu 21 Juni 2025.

Menurut Dwi, proses pemeriksaan terhadap Bambang Raya dilakukan sejak pukul 11.00 hingga 14.00 WIB. Setelah itu, Ketua Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) Jateng tersebut dijebloskan ke jeruji tahanan. “Pemeriksaan selesai sekitar pukul 14.00 WIB,” kata Abiturien Akademi Kepolisian (Akpol) 1991 tersebut.

Kombes Dwi yang juga teman satu angkatan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan alasan penahanan itu untuk mempermudah proses penyidikan. “Ya, biar mudah proses penyidikannya,” katanya.

Sebelumnya, Bambang Raya sempat dua kali mangkir dari panggilan penyidik. Pada pemanggilan pertama dan kedua, Bambang Raya tidak hadir dengan alasan sedang ada kegiatan. “Yang pertama dia menyampaikan dalam bentuk surat (tidak hadir), hanya menyampaikan ada kegiatan. Yang kedua juga tidak hadir karena ada kegiatan yang bersifat organisasi,” ujarnya.

Bambang yang juga Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) itu juga telah dicekal agar tidak bisa bepergian ke luar negeri. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Bambang Raya membantah terlibat dalam praktik prostitusi dan pertunjukan striptis yang berlangsung di lokasi tersebut.

Bambang mengakui sebagai pemilik gedung, tetapi mengeklaim tidak terlibat dalam pengelolaan operasional. “Saya yang punya gedungnya, izinnya punya saya. Namun, operasionalnya bukan saya,” katanya kepada wartawan. (Red/*)

Jakarta, sinarlampung.co-Dewan Pers resmi menjalin kerja sama strategis dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Mou itu dalam upaya memperkuat perlindungan terhadap jurnalis, terutama yang terlibat dalam peliputan investigatif. Penandatanganan nota kesepahaman ini digelar di Mangkuluhur Artotel Suites, Jalan Gatot Subroto Kav II No. 3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa 24 Juni 2025.

Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, mengatakan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk nyata komitmen Dewan Pers dalam memperjuangkan keamanan dan hak-hak para wartawan, khususnya ketika menghadapi tekanan dalam tugas-tugas jurnalistik yang berisiko tinggi. 

“Dewan Pers ini dibantu oleh kawan-kawan yang memang para ahli, para ilmuwan, dan juga praktisi di lapangan.  Kita juga menjalin kerja sama dengan penegak hukum seperti kejaksaan, Mahkamah Agung, dan kepolisian. Semua pihak harus terlibat dalam mendukung kerja jurnalistik,” ujar Prof. Komaruddin.

Prof. Komaruddin juga menyoroti berbagai ancaman yang kerap dihadapi oleh jurnalis yang tengah melakukan peliputan investigatif, terutama terkait isu-isu sensitif seperti korupsi kelas kakap. Menurutnya, tak sedikit wartawan yang mengalami intimidasi, teror, bahkan hingga pembunuhan dan lebih parah lagi, banyak kasus yang hingga kini belum terungkap tuntas.

“Masalahnya, ketika ada wartawan yang melakukan investigasi terhadap kasus korupsi besar, mereka seringkali mendapatkan ancaman serius. Bahkan, ada yang sampai dibunuh dan proses hukumnya tidak pernah jelas,” ungkapnya.

Dalam konteks ini, lanjutnya, kemitraan antara Dewan Pers dan aparat penegak hukum menjadi sangat penting untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi para jurnalis. “Kami berharap ke depan, kemitraan Dewan Pers dengan para penegak hukum, terutama kepolisian, bisa menjadi pengawal yang baik bagi wartawan investigatif. Polisi harus menjadi teman dan pelindung kerja-kerja jurnalistik,” ucapya.

Komaruddin menyatakan bahwa jurnalisme yang kritis dan independen adalah salah satu pilar utama dalam menjaga kepentingan bangsa dan negara. Jurnalis yang melakukan peliputan mendalam terhadap praktik-praktik korupsi atau pelanggaran HAM sesungguhnya sedang membela nilai-nilai demokrasi dan keadilan. 

“Perilaku yang sedang diselidiki oleh wartawan itu kerap merongrong kepentingan bangsa. Maka tugas polisi dan jurnalis sejatinya sejalan. Kalau semua bekerja dengan baik, justru mereka harus menjadi mitra strategis,” katanya.

Ketua Dewan Pers juga mengakui bahwa dalam praktiknya, hubungan antara jurnalis dan aparat kerap kali tidak harmonis. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya pemahaman dan komitmen terhadap etika serta profesionalisme di masing-masing pihak.

“Sering kali hubungan antara pejabat, penguasa, dan wartawan tidak harmonis. Itu bisa diatasi jika masing-masing berpegang teguh pada etika dan profesionalisme sesuai tugasnya,” ujar Prof Komaruddin.

Kerja sama antara Dewan Pers, LPSK, dan Komnas Perempuan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menciptakan ekosistem kerja yang lebih aman, adil, dan menghargai kebebasan pers. Perlindungan terhadap wartawan, terutama perempuan yang kerap mengalami kekerasan ganda, juga menjadi bagian penting dalam kesepakatan tersebut.

Kolaborasi lintas lembaga ini juga diharapkan tidak hanya jurnalis yang mendapat perlindungan hukum dan psikologis, tetapi juga publik memperoleh informasi yang berkualitas tanpa intervensi atau tekanan dari pihak manapun. (Red)

Banten, sinarindonesia.id- Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Masyarakat Peduli Lingkungan, Mustofa (51), ditangkap usai memeras PT Wahana Pamunah Limbah Industri (WPLI), perusahaan limbah di Kabupaten Serang, Banten. PT WPLI mengalami kerugian mencapai Rp400 juta dari ulah Mustofa.

 “Total kerugian adalah Rp 400 juta, yang mana Rp 100 juta diserahkan di awal, selanjutnya Rp 300 juta dengan cara dicicil bulanan selama 20 bulan, dikali Rp 15 juta, itu adalah setoran bulanan kepada LSM ini,” kata Dirkrimum Polda Banten Kombes Pol Dian Setyawan kepada wartawan saat rilis di Mapolda Banten, Rabu (11/6/2025). 

Mustofa, yang sehari-hari bekerja sebagai penjahit pakaian, memeras PT WPLI dengan cara melakukan demo pada tahun 2017 menuntut dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang dikelolanya. Jika tidak diberi, tersangka mengancam akan melaporkan perusahaan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait pencemaran lingkungan. 

Dalam tekanan karena adanya ancaman tersebut, terjadi kesepakatan bahwa PT WPLI setuju memberi dana pembinaan organisasi sebesar Rp15 juta per bulan. Dana tersebut rutin diterima Mustofa dari September 2020 hingga Oktober 2022, yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi. 

Setelah itu, Mustofa pada November 2023 kembali mengajukan permintaan kepada Direktur PT WPLI berupa kendaraan operasional, yaitu mobil Toyota Avanza, Toyota Sigra, Isuzu Elf, dan tiga unit sepeda motor. Kemudian perangkat elektronik seperti komputer, laptop, printer, hingga iPhone 14 Pro Max. “Permintaan itu disertai ancaman pelaporan ulang ke KLHK jika tidak dipenuhi,” ujar Dian. 

Manajemen PT WPLI akhirnya melaporkan kasus pemerasan tersebut ke Polda Banten. Adanya laporan tersebut, penyidik menangkap Mustofa pada Kamis (5/6/2025) di rumahnya di Jawilan, Kabupaten Serang. Mustofa ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat Pasal 368 Jo pasal 64 KUHP tentang perbuatan yang berkelanjutan dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun. (Red) 

Jakarta, sinarlampung.co-Mantan anak buah Ferdy Sambo, Hendra Kurniawan sebelumnya telah diputus PTDH alias Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sidang kode etik di Mabes Polri pada 31 Oktober 2022 lalu. Ternyata sanksi tersebut dibatalkan.

Hendra Kurniawan juga divonis penjara 3 tahun dengan denda Rp20 juta subsider 3 bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jaksel, 27 Februari 2023 itu hanya demosi 8 tahun. Vonis Hendra karena terlibat dalam obstruction of justice atau penghalangan penyidikan dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

Fakta bahwa sanksi PTDH Hendra Kurniawan telah dicabut diungkap sang istri, Seali Syah yang mengaku akan membersihkan nama baik suaminya. Seali Syah menyebut Hendra Kurniawan masih bisa berkarier di tubuh Polri. Pasalnya Hendra Kurniawan kini hanya didemosi 8 atau 9 tahun. Artinya tak ada pemecatan atas nama Hendra Kurniawan.

“Masih (bisa kerja di Polri).. Gak jadi PTDH. TAPIII demosi 8 tahun atau 9 tahun aku lupa. Jadi yaa anggota polri tapi tidak pernah menjabat Manusia-manusia itu berada di titik serba salah sih Pecah ayah takut ‘nyanyi’ dikasih jabatan lagi takut makin borok terus ‘nyanyi juga,” tulis Seali Syah menjawab pertanyaan netizen lewat DM Instagramnya.

Seali menerangkan maksud demosi dan pembatalan sanksi PTDH Hendra Kurniawan. “Aku jelasin soal PTDH biar gak SALAH KAPRAH Biasanya anggota Polri itu di PTDH kalo pidana lebih dari 4 tahun. Ayah (Hendra Kurniawan) cuma 3 tahun. Lagi pula yaa, ada kok anggota Polri yang suap narkoba dll jarang dipidana,” tulis Instagram @sealisyah pada Minggu 5 Mei 2025.

Seali Syah menyebut Hendra Kurniawan mengajukan banding. Dan hasilnya Hendra Kurniawan tak jadi dipecat hanya didemosi. “Nah ayah banding dari putusan PTDH itu hasilnya demosi Apakah ada upaya hukum lanjutan? Adaa, namanya PK internal, itu wewenang Kapolri. Tapi manusia yang bakalan sidangin ya itu-itu lagii, yang lagi nikmatin jabatan mewahnya,” sindir Seali Syah.

“Jadi kita memutuskan untuk nanti-nanti dulu laaah PK Internalnya, masih pikir-pikir dulu. Walaupun fakta sudah terkuah jelas, ayah mau nikmatin hidup everday is a holiday,” tambahnya.

“Walaupun konsepnya kita gak bisa naik Yatch atau plesir-plesiran mewah,” tulis Seali Syah dengan emoji tertawa.

Sambil menunjukkan CV Hendra Kurniawan, Seali Syah menyebut suaminya sosok ‘si paling’ mengabdi negara. “Kesian memang si paling abdi negara ini Cape-cape mengabdi jadi polisinya polisi yaa pasti banyak dimusihin ama internalnya. Makanya dihanyutkan wkwkwk dikasih demosi panjaaaaang. Padahal banyak banget yang kasus lebih krusial, cuman kagak diviralin aja Eh gak demosi panjang gini,” tukas Seali Syah.

Seali Syah Ungkap Hendra Kurniawan Diminta Rp2 Miliar dari Hakim Djuyamto. Seali Syah, kini blak-blakan tentang apa yang terjadi dalam peradilan kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat alias Brigadir J. Seali Syah tegas ingin membersihkan nama baik Hendra Kurniawan, terlebih saat ini ada hakim yang memimpin terjerat kasus suap.

Hakim senior Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Djuyamto, kini resmi menjadi tersangka Kejagung atas kasus suap vonis lepas ekspor crude palm oil (CPO). Dalam pembagian suap, hakim Djuyamto mendapatkan uang Rp6 miliar.

Ditelisik ke belakang, hakim Djuyamto merupakan hakim yang menangani kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat alias Brigadir J dengan terdakwa Brigjen Hendra Kurniawan cs. Terungkap fakta lain, hakim Djuyamto ternyata pernah meminta uang Rp2 miliar kepada Hendra Kurniawan untuk ‘meringankan’ hukuman.

Hal ini diungkap oleh istri Hendra Kurniawan, Seali Syah, yang ingin nama baik suaminya kembali bersih. “Juli 2022, sebuah bulan di mana dunia kami hancur berantakan. Suami difitnah habis-habisan. Sebuah narasi fitnah kejam dibangun untuk menghancurkan semua integritas yang sudah dibangun di institusi Ayah mengabdi yaitu Polri.

TIDAK ADA SATUPUN pemberitaan dari institusi Polri pada waktu itu yang menyanggah fitnah ini hingga bergulir dan orang-orang tersebut tersenyum menikmati kenaikkan pangkat dan jabatan-jabatan basahnya. Namun seiring berjalannya waktu, kami mendapatkan berita ada yang terkena stroke dan penyakit lain. Ada yang sudah purna namun berjibaku dengan ‘power syndrom’

Dari situ kami belajar bahwa tidak ada gunanya pangkat dan jabatan. Tapi ada yang harus dibersihkan Yaa NAMA BAIK SUAMI SAYA,” tulis Seali Syah dalam Instagram Story Minggu (5/5/2025).

Seali Syah mengunggah potongan video saat Djuyamto meminta Hendra Kurniawan harus jujur terkait tuduhan keluarga tidak boleh membuka peti Brigadir J. Sementara, menurut Seali Syah, Hendra Kurniawan tidak pernah mengantar jenazah Brigadir J ke Jambi.

“Harus jujur yang Mulia,” tulis @sealisyah.”Time will tell,” tambahnya dengan menunjukkan hakim Djuyamto menggunakan rompi tersangka Kejagung.

Seali Syah pun mengungkapkan aksi Djuyamto yang meminta Hendra Kurniawan memberi Rp2 miliar. Namun Hendra Kurniawan tegas menolak permintaan suap tersebut. “Hakim Djuyamto ini, dia ada minta 2Meter aka 2 Milyar !!! Apakah kita kasih?? TIDAKKKK Prinsip ayah pada waktu itu, uang segitu akan lebih baikk diberikan ke anak yatim piatu, dhuafa, dan jompo. Daripada sekedar kebebasan duniawi namun harus dengan sogok hakim.Lebih baik kita isi perut orang-orang kesusahan dan waktu akan menjawab semuanya,” tulis @selaisyah lagi.

Wanita yang juga berprofesi sebagai pengacara tersebut mengaku sosok hakim Djuyamto ini adalah sosok yang harus dilawan. “Modelan begini yang harus aku lawan. Diminta 2 miliar buat hakim yaa aku sihh nyerah Tapi aku berjuang dengan 2 M untuk doa tulus jalur langit,” sindir Seali Syah.

Selain tentang hakim Djuyamto, Seali Syah juga membongkar adanya ‘kejomplangan’ atas putusan AKBP Arif Rahman yang didampingi advokat Marcella Santoso yang kini bernasib sama menjadi tersangka suap CPO. “Oh wow pantesan pidananya rendah, lawyernya hebat gacoan hakim,” tulis Seali Syah mengunggah potret Marcella Santoso menemani AKBP Arif Rahman.

“AR (Arif Rahman) pada waktu di Bareskrim, berkolaborasi dengan MS (Marcella Santoso) inii Jadi kenalan aku ada masuk penjara sampai 6 bulan semua proses pidana dihadapin Karena dia yakin benar, hingga akhirnya ketok palu bahwa ybs tidak salah, ybs juga punya anak-anak dengan kebutuhan khusus. Gak ada nurani mereka,” ungkap Seali Syah.

Akibat menolak suap Rp2 miliar ke hakim, putusan pidana Hendra Kurniawan dinilai Seali Syah jadi memberatkan. Seali Syah menyebut hakim hanya mendengarkan kesaksian AR. “Di dalam putusan pidana ayah, tidak ada satupun keterangan ahli dijadikan pertimbangan, mulai dari ahli pidana forensik, ahli bahasa, ahli tata negara.”

“Tidak ada pertimbangan atas kesaksian-kesaksian staff yang melakat ke ayah bahwa ayah tidak menghadap ke FS bersama ARHanya keterangan AR lah yang diyakini BENAR,” tulis Seali Syah.

Seali Syah mengaku tak menyesali kejadian 2022 silam. Pasalnya Hendra Kurniawan sudah menjalankan pekerjaan sesuai SOP. Justru ia akan menyesal jika memberi suap Rp2 miliar pada Djuyamto. “Iya kenapa harus menyesali??- menjalankan semua sesuai SOP ada surat perintah tugas dll- GAK NGANTER PETI !!!- Jawab apa adanya dibilang berbelit karena gak sesuai harapan hakim. Kita akan nyesel kalau ngasih 2 miliar ke hakim,” tungkas Seali Syah.

Seali Syah juga sempat membandingkan nasib sang suami dengan hakim yang sempat meminta suap. “Berdamai dengan diri sendiri ikhlas Yang difitnah dijatuhkan dipidana,” tulis Seali Syah dengan memajang foto Hendra Kurniawan.

“Yang ngesidangin minta 2M,” tulis Seali Syah dengan masang potret Djuyamto berpakaian tersangka.

Memiliki banyak bukti tak bersalah, namun Hendra Kurniawan dipidana, Seali Syah memutuskan tak mengambil Peninjauan Kembali. Terlebih pada Mei 2025 ini, masa pidana Hendra Kurniawan telah usai. Hendra Kurniawan juga tak ingin mengorbankan beberapa anggota yang terpaksa terseret kasus tersebut.

“Kenapa gak mengajukan Peninjauan Kembali?? MALES!! Bulan Mei ini udah selesai masa pidana ayah Terus yah, waktu setelah semua selesai sidang, beberapa bulan kemudian dehh Ada orang-orang yang memberikan kesaksian sesat di sidang ayah terus bikin video pernyataan mereka minta maaf.

Kata mereka, mereka bikin keterangan begitu karena dipaksa sama penyidik dan dijanjikan akan dikasih jabatan lebih baik setelah perkara ini selsai yang faktanya ZONKEh akhirnya mereka bikin bideo dehh minta maaf dan tarik keterangan Bisa aja video ini buat bahan PK, tapi kembali lagi AYAH GAK TEGA, Kasian mereka katanya, cuma pangkat rendah yang sedang sesat..Time will tell kata ayah. Bingung gw juga hatinya untuk institusi masih segitunya,” terang Seali Syah.

Diketahui, Hendra Kurniawan sempat mendekam di penjara setelah terseret kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Hendra Kurniawan divonis penjara 3 tahun dan denda Rp20 juta subsider 3 bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jaksel, 27 Februari 2023.

Selain itu, terpidana Hendra Kurniawan juga sempat divonis PTDH dari anggota Polri berdasarkan sidang etik pada 31 Oktober 2022 silam.Namun Hendra Kurniawan mengajukan banding dan hasilnya suami Seali Syah hanya didemosi. Setelah setahun berselang, Hendra Kurniawan telah bebas bersyarat pada 2 Agustus 2024 lalu. (Red/net/*)