Kategori: Nasional

Samarinda, sinarlampung.co-Kanit Reskrim Polsek Batu Sopang Aipda Kiswanto dianiaya hingga tewas oleh dua terduga pelaku pembawa Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal. Penganiayaan terjadi di Desa Batu Botuk, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa 17 Desember 2024, sekitar pukul 10.30 Wita. Kedua pelaku itu berinisial IN (37) dan SA (33) kini ditahan di Polres Paser.

Informasi dilokasi kejadian menyebutkan, Ps Kanit Reskrim Polsek Batu Sopang itu dianiaya salah seorang pelaku berinisial IN (37). Insiden itu terjadi saat Aipda Kiswanto beserta dua orang anggotanya mencegat mobil pelaku dan melakukan pemeriksaan sekitar pukul 10.30 WITA. “Anggota kami sedang melakukan upaya penegakan hukum terhadap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi, dan saat ini terduga pelaku sudah diamankan di Polres Paser,” ujar Kapolres Paser AKBP Novy Adhi Wibowo.

Menurut Kapolres, saat kejadian, Aipda Kiswanto bersama dua orang anggotanya yang berpakaian preman mencuriga sebuah mobil pikap yang terparkir di pinggir jalan. Saat personel turun dari kendaraan untuk melakukan pemeriksaan menanyakan kepada dua orang awak mobil terkait isi muatan karena diduga BBM ilegal, tiba-tiba pelaku dengan nada marah dan bersikap agresif melakukan perlawanan dengan cara pelaku memukul menyebabkan korban terluka.

“Seketika terjadilah perkelahian. Saat berkelahi, sempat berguling-guling tersangka dengan korban. Tersangka juga melakukan beberapa kali pemukulan terhadap korban. Pada saat tersangka berhasil diamankan, korban yang hendak berdiri tiba-tiba langsung terjatuh dan tak sadarkan diri,” ujar Kapolres.

Aipda Kiswanto mengalami luka cukup parah di kepala dan meninggal di rumah sakit. Korban kemudian segera dilarikan ke Puskesmas Muara Komam, namun setelah mendapatkan penanganan medis, nyawanya tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia. Sementara dua orang terduga pelaku yakni sopir pikap SA (33) dan pelaku pemukulan IN (37) langsung diamankan polisi beserta mobil bernomor polisi DA-8048-BX.

Dari hasil penggeledahan, ditemukan BBM jenis Pertalite sebanyak 15 jerigen dari total 30 jerigen. Dari hasil pemeriksaan, ternyata kedua tersangka merupakan TO dari pada petugas. “Dari hasil pemeriksaan, tersangka IN pada pagi harinya menenggak 10 butir pil Dextro. Pelaku diduga di bawah pengaruh obat keras,” ujarnya.

Kapolres memastikan akan memberikan hukuman berat kepada pelaku sesuai dengan aturan perundang-undangan. “Kami kehilangan seorang anggota terbaik yang gugur saat menjalankan tugas mulia dalam menegakkan hukum dan melindungi kepentingan negara. Kami memastikan bahwa proses hukum terhadap pelaku akan berjalan adil dan tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ucapnya.

Saat itu, Aipda Kiswanto menemukan mobil pikap Gran Max berwarna hitam dengan nomor polisi DA 8048 BX berhenti di Desa Batu Butok.Aipda Kiswanto bersama dua anggotanya langsung memeriksa barang bawaan mobil itu. Namun IN tiba-tiba menyerang Aipda Kiswanto yang berjalan ke belakang mobil pikap. Rencananya, jasad Aipda Kiswanto dibawa ke RS Bhayangkara Balikpapan guna keperluan autopsi. (Red/*)

Jakarta, sinarlampug.co-Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Darmawan Prasodjo, diduga kerap melakukan perjalana dinas fiktif. Bersama keluarga pelesiran keluar negeri namun biaya mendomplang anggaran PLN. Teranyar kabar dugaan perjalanan dinas fiktif Darmawan Prasodjo ke Australia bersama keluarga, saat siaga Natal Tahun Baru.

Kabar itu ramai menjadi sorotan media, dan membuat Geng Darmo, (sapaan Dirut) di jajaran manajemen PT PLN (Persero) yang selama ini rajin memolesnya sebagai pejabat berintegritas, marah dan kasak kusuk, mencari siapa yang membocorkan hal itu. Bahkan Darmo yang mengetahui plesirannya bersama keluarga ke Negeri Kangguru berbalut perjalanan dinas terekspose di sejumlah media, juga sangat marah. “Kabarnya begitu bang, sangat berang dan marah besar. Iya ngamuk-ngamuk dia (Darmo), marah besar,” kata sumber di PT PLN Pusat di Jakarta.

Lingkarannya, termasuk EVP Komunikasi dan jajarannya yang jadi sasaran emosi dan makiannya, kenapa bisa tercium wartawan dia pergi plesiran. Karena Darmo memang dikenal sangat arogan. “Dia panik karena inikan masa Siaga Natal dan Tahun Baru (Nataru) ini. Sudah gak tenang dia dan kabarnya jadwalnya liburannya dipersingkat dan segera balik ke Indonesia,”‘ ujar sumber di PLN Pusat.

Menurut sumber yang minta identitasnya dirahasiakan, Siaga Nataru PLN merupakan aturan baku yang mewajibkan seluruh jajaran PLN termasuk pejabat di level pusat harus ‘stand by’ di wilayah kerja masing-masing sampai pergantian tahun atau sampai berakhirnya masa siaga. “Ya harusnya dia yang menjadi contoh, tapi dia sendiri yang melanggar. Malah Plesiran keluar negeri sama anak bininya, berkedok perjalanan dinas. Kan biayanya jadi tanggungan PLN,” cibir sumber

Karena itu, untuk meng-counter serangan pemberitaan negatif itu, mantan Deputi 1 KSP di era Presiden Jokowi itu mengeluarkan ultimatum kepada anak buahnya. “Jadi anak buahnya dikomunikasi, terutama EVP, disuruh cari siapa orang yang membocorkan kabar dia keluar negeri. Terus habisi siapa yang mempublikasikannya. Cuma tidak tahu pasti habisi bagaimana yang dimaksudnya. Cuma salah satu VP disitu diminta menyiapkan uang dan mereka menggunakan pihak eksternal yang juga perangkat pemerintah untuk mengatasi siapa yang memainkan isu ini,” bebernya.

Selain itu, kata sumber, Darmo juga meminta pihak divisi komunikasi PLN pusat mencari akses ke sejumlah perusahaan di Australia yang bisa membantunya ‘framing’ seolah bekerjasama dengan PLN, sehingga isu perjalanan dinas fiktif bisa dipatahkan. “Memang sampai segitunya Darmo. Jadi di mata pimpinan negara ini dia harus terlihat sempurna. Padahal sadis ini orang. Harusnya aparat penegak hukum mau Polisi, Jaksa atau KPK, bongkar semua kasus korupsi di PLN selama kepemimpinannya. Sangat parah,” ujar sumber

Sebelumnya, meski Presiden RI Prabowo Subianto secara tegas meminta seluruh pejabat negara berhemat dan mengurangi aktivitas ke luar negeri, namun perintah tersebut tak sepenuhnya dipatuhi aparaturnya.Indikasi itu pula yang terjadi di PT PLN (Persero).

Sang Direktur Utama, Darmawan Prasodjo yang seharusnya bisa menjadi contoh jajarannya, malah terkesan tak peduli dengan perintah dengan ultimatum orang nomor satu di Republik ini. Karena beredar kabar, belum lama balik ke Indonesia usai melakukan lawatan ke China dan Ajerbaizan, sejak beberapa hari lalu, pria yang biasa disapa Darmo itu dikabarkan melakukan ‘plesiran’ ke Australia dan hingga kini masih berada di Negeri Kangguru itu.

Disebut-sebut, untuk memuluskan plesiran itu, Darmo melabeli kepergiaannya itu dengan perjalanan dinas. Anehnya, terdengar kabar bahwa Darmo berangkat bersama seluruh anggota keluarnya dengan pembiayaan PLN. Semakin mencurigakan, karena dalan kepergian itu, tidak ada satupun jajaran Board Of Director (BOD) atau Direksi yang ikut mendampinginya.

”Iya betul, tapi memang kabar dari manajemen itu perjalanan dinas rahasia. Tapi beliau (Dirut) perginya hanya dengan keluarga saja, tidak ada Direksi yang ikut,” ucap sumber yang sangat layak dipercaya di PLN Pusat, Rabu 17 Desember 2024.

Namun sumber tidak mengetahui pasti, perjalanan seperti apa yang dilakukan sang bos, sehingga tak membawa perangkat utamanya. “Katanya sih mau ngunjungi beberapa perusahaan, tapi tidak jelas, nota dinasnya tidak terbuka. Tapi gak Taulah ya, memang biasanya kalau dinas biasa ada satu orang minimal direksi yang ikut mendampingi,” ucap sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Hanya saja sumber memastikan bahwa sang istri Ny Dini ikut menyertai keberangkatannya. “Kalau ibu Dirut memang kalau perjalanan dinas selalu ikut berangkat, saya gak tau pasti bagaimana aturannya di PLN, tapi yang jelas biaya ibu itu juga ditanggung PLN,”katanya.

Sementara itu, dari informasi yang dihimpun, bukan kali ini saja Darmo melakukan hal serupa. Karena beberapa waktu lalu ia juga dikabarkan menonton Liga Champion di Eropah bersama istrinya. Dan untung kepentingan pribadi itu, Darmo kabarnya mengklaim pengeluarannya ke PLN.

Dikecam

Ketua DPP Korps Alumni KNPI Ahmad Yani Panjaitan, menyatakan bahwa tindakan ini mencederai amanat Presiden Prabowo yang baru-baru ini menyerukan pejabat untuk tidak menghamburkan uang negara. “Ini adalah pengkhianatan terhadap amanat Presiden. Di saat rakyat menghadapi kesulitan ekonomi, Dirut PLN malah berfoya-foya,” ujarnya ke jejaring media, 19 Desember 2024.

Ahmad Yani, juga Presidium Koalisi Ormas dan Pemuda Indonesia untuk Pancasila & Merah Putih (KOPI PMP), meminta Presiden Prabowo segera mencopot Darmawan Prasodjo dari jabatannya. “Jika dugaan ini benar, Presiden harus mengambil tindakan tegas. Rakyat tidak bisa dibiarkan terus-menerus menjadi korban kesewenang-wenangan pejabat,” tegasnya.

Selain itu, ia mendesak KPK dan aparat hukum untuk menyelidiki dugaan penggunaan anggaran perusahaan untuk kepentingan pribadi. “KPK dan aparat hukum jangan tutup mata. Telusuri dugaan penggunaan anggaran PLN untuk perjalanan ini,” imbuh Ahmad Yani, yang juga menjabat Ketua Umum Pusat Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Pembangunan Daerah (PUSPERANDA).

Dilaporkan LSM

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo bakal dilaporkan ke ke Bareskrim Polri atas dugaan memakai perjalanan dinas fiktif saat plesiran ke Australia. Manifest keberangkatan akan menjadi bagian dari dokumen yang dilaporkan. “Kami juga tengah menyusun laporan untuk Sekretariat Kabinet (Seskab) terkait dugaan mega korupsi di PLN selama tiga tahun kepemimpinan Darmo,” ujarnya Yudhistira, Jumat 20 Desember 2024.

Yudhis juga mengkritik keras sikap Darmawan yang dianggap tidak memberikan contoh baik kepada bawahannya. “Darmo memerintahkan semua petugas berjaga selama masa siaga tanpa bepergian, tetapi dia sendiri justru melanggarnya,” katanya.

Ia menambahkan bahwa tindakan ini mencerminkan ketidakkonsistenan seorang pemimpin yang seharusnya mematuhi kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, PP IWO meminta Presiden Prabowo untuk mencopot Darmawan Prasodjo dari jabatannya. “Kami juga mendesak dilakukan audit total keuangan PLN, termasuk transaksi kartu kredit Darmo selama menjabat sebagai Dirut PLN,” ujar Yudhis.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PLN belum memberikan klarifikasi terkait tuduhan ini. di Konfirmasi wartawan memilih bungkam, dan mengalihkan pembicaraan. (Red)

BOGOR, sinarlampung.co-Kantor Redaksi Pakuan Raya (Pakar) Jalan Raya Pajajaran Raya Ruko Warung Jambu No.1B RT 02/RW 006, Kelurahan Bantar Jati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, dibakar oleh dua orang tak dikenal (OTK), Sabtu 28 Desember 2024 sekitar pukul 01.00 dini hari.

“Kejadianya sekitar pukul 00:30 WIB Sabtu 28 Desember 2024 dini hari,”ujar Aditia Anugerah Linardi, salah satu saksi mata seorang driver ojeg online, Sabtu 28 Desember 2024.

Menurutnya, sempat melihat dua orang pria tidak dikenal menggunakan motor berhenti di depan pos polisi lampu merah jambu dua. Satu orang dengan mengenakan pakaian sweater hitam turun dari motor dan berjalan mendatangi kantor Media Harian Pakar.

Pelaku yang menggunakan sweater warna hitam membawa kardus dan botol plastik air mineral, kemudian membakar kantor PAKAR. Dari jarak sekitar tiga meter dari api yang sudah besar, pelaku kembali melemparkan satu botol berisi BBM, sehingga api semakin besar.

Setelah itu pelaku langsung kabur mendekati temannya yang berada di atas motor, kemudian keduanya melarikan diri memutar lampu merah jambu dua ke arah Jalan Pajajaran.

“Orang itu membawa kardus dan bensin dalam sebuah botol plastik air mineral, kemudian pelaku langsung membakar kantor PAKAR. Sementara untuk satu orang pelaku lainnya menunggu diatas motor tepat di depan Pos Polisi Lampu Merah Warung Jambu,”ujarnya.

Para driver ojek online dan warga yang tak jauh dari lokasi kantor itu beramai ramai memadamkan api. “Api berhasil dipadamkan oleh driver ojeg online dan pemilik warung yang berada di depan kantor PAKAR,”jelasnya

Dari lokasi kejadian ditemukan bekas kardus terbakar dan dua botol air mineral berisi bensin yang sudah terbakar. Tim Polsek Bogor Utara. Kemudian pihak INAFIS Polresta Bogor Kota dan Polsek Bogor Utara melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). (Red) 

Jakarta, sinarlampung.co-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis foto terbaru Harun Masiku, tersangka kasus korupsi suap terkait Pergantian Antarwaktu (PAW) Calon Anggota DPR RI periode 2019-2024. KPK meminta masyarakat dan aparat yang melihat tersangka untukditangkap dan diserahkan ke KPK.

Baca: Jadi Tersangka Hasto Jualan Bung Karno? Ini Pernyataan Lengkapnya

Dalam foto yang disebarluaskan, Harun terlihat mengenakan pakaian dan berpose dalam empat posisi berbeda yang memperlihatkan wajahnya secara jelas. Selain foto data pribadi Harun Masiku juga dicantumkan dalam surat itu, termasuk tanggal lahir, alamat rumah, serta nomor KTP dan paspor. Selain itu, ciri-ciri fisiknya dideskripsikan secara rinci, seperti tinggi badan, bertubuh kurus, berkacamata, suara sengau, serta logat khas Toraja atau Bugis.

Langkah terbaru KPK ini untuk mempercepat proses pencarian Harun Masiku, yang telah menjadi buron sejak kasus ini mencuat pada awal 2020. Surat perintah penyidikan (sprindik) terkait Harun telah diterbitkan sebanyak tiga kali, yakni pada 2020, 5 Mei 2023, dan terakhir pada 26 Oktober 2024.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, menyatakan bahwa penerbitan ulang daftar pencarian orang (DPO) ini merupakan bagian dari proses berkelanjutan penyelidikan yang dilakukan oleh KPK. “DPO tersebut merupakan update atas DPO yang diterbitkan awal 2020,” ungkap Tessa kepada media, Rabu 25 Desember 2024.

Hingga saat ini, keberadaan Harun Masiku masih menjadi misteri. KPK pun terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri, untuk melacak keberadaan tersangka. Pihak KPK juga meminta masyarakat yang memiliki informasi terkait Harun Masiku untuk segera melapor agar proses hukum dapat segera dilanjutkan.

Kasus ini menjadi perhatian publik mengingat Harun Masiku adalah mantan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang diduga terlibat dalam pemberian suap kepada salah satu komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pengurusan PAW anggota DPR RI. KPK menegaskan akan terus mengejar Harun Masiku hingga proses hukum dapat ditegakkan. (Red) 

Jakarta, sinarlampung.co-Pasca ditetapkan sebagai tersangka, dalam kasus Harun Masiku, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, dirinya adalah warga negara yang taat hukum dan PDIP juga menghormati keputusan dari KPK. Hasto mengaku sebagai murid Bung Karno dan mengikuti perjuangannya.

Baca: KPK Tetapkan Hasto Kristiyanto dan Donny Tri Istiqomah Tersangka Suap

“Setelah penetapan saya sebagai tersangka olek KPK, maka sikap dari PDI Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum, PDI Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum,” kata Hasto dalam video yang diterima wartawan, Kamis 26 Desember 2024.

Hasto mengatakan dirinya telah siap dengan risiko yang dihadapi ketika menyampaikan suara kritis bagaimana demokrasi harus ditegakkan. Hasto mengatakan suara rakyat tak bisa dikebiri. Dalam pernyataannya itu, Hasto juga mengatakan bahwa dia sebagai murid Bung Karno dan akan mengikuti ajarannya.

Hasto juga menunjukkan buku karya Cindy Adams ‘Bung Karno-Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. “Maka sebagai murid Bung Karno saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adams ini, inilah kitab perjuangan saya dan seluruh kader-kader PDI Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9,” Ucapnya.

“Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya. Maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita,” Tambahnya.

Berikut Pernyataan Lengkap Hasto:

Terima kasih,

Seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan.

Setelah penetapan saya sebagai tersangka olek KPK, maka sikap dari PDI Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum, PDI Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum.

Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watan kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan, saya sudah memahami berbagai risiko-risiko yang akan saya hadapi.

Maka sebagai murid Bung Karno saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adams ini, inilah kitab perjuangan saya dan seluruh kader-kader PDI Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9.

Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapatnya. Maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita.

Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PDI Perjuangan. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan tiga periode, ataupun perpanjangan masa jabatan itu. Maka demi konstitusi Bu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi.

Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan.

Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat dan bagaimana membangun supremasi hukum yang berkeadilan.

Untuk itu kami tidak akan pernah menyerah, baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk, karena sebagaimana dilakukan Bung Karno masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita.

Untuk itu jangan pernah takut menyuarakan kebenaran, kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kita jaga marwah dari Ketua Umum PDI Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan.

Kita adalah partai yang sah, karena itulah sebagaimana kita para kader PNI ketika menghadapi hukuman gantung di Ciamis hanya gara-gara memekikkan salam merdeka, merdeka, merdeka, pada masa Belanda, maka mereka menuju tiang gantungan dengan mulut tersenyum kepala dan tegak.

Mari demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan risiko apapun saja kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum, terima kasih, merdeka! (Red)