Sinarlampung

Kategori: Nasional

  • DPD Garda NKRI Sumbar Sampaikan Belasungkawa Atas Gempa Lombok

    DPD Garda NKRI Sumbar Sampaikan Belasungkawa Atas Gempa Lombok

    Padang (SL) –  Sekretaris Umum Dewan Pengurus Daerah Garda NKRI Sumatera Barat Fikri Haldi menyampaikan belangsungkawa atas gempa yang menimpa Lombok Nusa Tenggara Barat Selasa (06/08/2018).

    Gempa yang berkekuatan 7 SR, melanda Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat yang menewaskan puluhan orang dan juga berdampak sampai kewilayah lain yaitu wilayah Bali, Gempa meruntuhkan Rumah-rumah warga serta bangunan lain seperti Mesjid serta sekolah yang ada di Lombok Nusa Tenggara Barat.

    Fikri Haldi menyampaikan “kita turut prihatin dan berduka atas kejadian yang menimpa daerah Lombok dan sekitarnya, semoga keadaan menjadi normal kembali, kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh relawan yang cepat tanggap langsung terjun Ke Lombok langsung serta juga mengapresiasi TNI/Polri yang mengirim pasukan kesehatan.

    Saat ini masyarakat masih trauma, dilanda ketakutan dan membutuhkan uluran tangan kita semua, kita DPD Garda NKRI Sumatera Barat, membuka donasi untuk masyarakat Lombok dan juga akan melakukan penggalangan dana kejalan dan mengintruksikan kepada kader dan simpatisan Garda NKRI Sumatera Barat untuk melakukan penggalangan dana”, ungkap Fikri Haldi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tersebut.

    DPD Garda NKRI Sumatera Barat membuka donasi ke rekening 0669-01-005249-53-4 atas nama Yunnia Kuswara. Kondisi Saat ini masih banyak warga yang kehilangan rumah dan harta benda mereka dan memilih tidur di di tempat terbuka seperti tempat penampungan yang di sediakan. (rls)

  • Lombok Kembali di Guncang Gempa 6,2 SR

    Lombok Kembali di Guncang Gempa 6,2 SR

    Bandarlampung (SL) – Gempa berkekuatan 6,2 SR kembali mengguncang Lombok Utara, pada Kamis (9/8/2018) sekitar pukul 12.25 WIB.

    Titik gempa berada 6 kilometer Barat Laut dari Lombok Utara, atau tepatnya  8.36 Lintang Selatan, 116.22 Bujur Timur dengan kedalaman 12 kilometer.

    “Tidak berpotensi tsunami,” ujar Kepala Pusat Gempa bumi dan Tsunami BMKG, Rahmat Triyono dalam rilis yang diterima Lampost.co, Kamis (9/8/2018).

    Mengingat episenternya relatif sama dengan gempa bumi yang terjadi pada 5 Agustus 2018 lalu, maka BMKG menyatakan bahwa gempa ini merupakan gempa bumi susulan (Aftershock) dari rangkaian gempa bumi yang terjadi sebelumnya.

    “Hingga pukul 13.05 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan telah terjadi 362 aktivitas gempa susulan (aftershock), diantaranya 18 gempa dirasakan. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,” tambahnya. (net)

  • Akibat Gempa Bumi di Lombok Korban Tewas Bertambah Jadi 347 Orang

    Akibat Gempa Bumi di Lombok Korban Tewas Bertambah Jadi 347 Orang

    Lombok (SL) – Gempa bumi yang menimpa Lombok Utara sebesar 7,2 SR mengakibatkan banyaknya korban jiwa yang meninggal dunia. Menurut laporan para camat serta Bupati Lombok Utara sejauh ini korban tewas bertambah menjadi 347 orang.

    “Angka korban tewas tersebut dilaporkan pada pertemuan para camat bersama bupati hari ini,” sebut Kepala BPBD Lombok Utara Iwan Asmara, kepada media yang dikutip Join News Network (JNN) Rabu (8/8) kemarin.

    Data sementara korban meninggal dunia secara rinci tersebar di Kecamatan Gangga ada 54 orang, Kayangan 171 orang, Bayan 11 orang, Tanjung 54 orang, dan Pemenang 57 orang.  Data sementara yang diterima BPBD dari hasil pertemuan dengan camat, hingga Rabu siang kemarin, ” katanya.

    Sebelumnya JNN pernah merilis bahwa Gubernur NTB Muhammadi Zainul Majdi menyebutkan korban tewas gempa yang mengguncang NTB sebanyak 226 orang.

    ”Jumlah tersebut bisa saja bertambah mengingat banyak wilayah yang belum terjangkau sehingga korban lainnya belum terdata,” katanya.

    Kepala Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan jumlah korban tewas saat ini memang belum pasti.

    BNPB mengakui baru mencatat korban tewas sebanyak 131 orang. Di Lombok Utara BNPB baru menerima laporan ada 78 orang tewas.

    Namun kepada wartawan BNPB mengakui, bila angka korban tewas, akan terus bertambah . “Angka korban tewas ini akan terus bertambah,” ujar Sutopo.

    Bahkan menurutnya, beberapa korban tewas diantaranya sudah diambil pihak keluarga dan dimakamkan. Sebagian lainnya masih berada di rumah sakit yang tersebar di beberapa wilayah.

    Selain korban tewas, ada 1.477 orang mengalami luka berat dan menjalani rawat inap. Mereka juga tersebar di sejumlah wilayah. Sementara itu, ada sekitar 156.003 orang masih mengungsi.

    BNPB juga mencatat ada 42.239 unit rumah dan 458 bangunan sekolah yang rusak karena gempa.

    Pihaknya bersama, Prajurit TNI dan Polri dan bahkan masyarakat, pencarian korban dan pendataan bangunan rumah yang rusak masih terus dilakukan. Hal ini terus dilakukan karena terkait dengan bantuan yang akan diberikan pemerintahan.

    Soal gempa susulan diakui terus terjadi hingga hari ini. Goncangan gempa susulan sekitar 3-6 Skala Richter, dan sampai hari ini tercatat sekitar 362 aktivitas gempa susulan .

    Sementara Asosiasi negara-negara Asia Tenggara melalui ASEAN Humanitarian Assistance Center (AHA Center) menyatakan siap memberi sejumlah bantuan yang diperlukan para korban gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Minggu (5/8) lalu.

    “Saya tekankan komitmen ASEAN yang siap membantu dan mendukung pemerintah Indonesia untuk memulihkan dampak gempa Nusa Tenggara Barat melalui AHA Center,” kata Sekretaris Jenderal ASEAN Lim Jock Hoi pada acara HUT ASEAN Ke-51 di Jakarta, Rabu (8/8) kemarin. (net)

  • Pidato Soal “Berantem” Jokowi Dilaporkan ke 4 Lembaga Negara Sekaligus

    Pidato Soal “Berantem” Jokowi Dilaporkan ke 4 Lembaga Negara Sekaligus

    Yogjakarta (SL) – Presiden Joko Widodo dilaporkan oleh Organisasi masyarakat sipil di Yogyakarta, Indonesia Court Monitoring (ICM) perihal pidatonya di hadapan relawan, Sabtu (4/8).

    Jokowi dilaporkan oleh ICM ke empat lembaga negara sekaligus yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawan Pemilu (Bawaslu), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

    Aduan itu disampaikan oleh ICM melalui surat yang dikirimkan lewat Kantor Pos Besar Yogyakarta, Senin siang (6/8).

    Direktur ICM Tri Wahyu KH mengatakan pernyataan Jokowi dikhawatirkan dapat menciderai semangat Pemilu Damai dan dapat memicu konflik horizontal di antara anak bangsa. ICM mengaku sangat prihatin dengan pernyataan Jokowi ini.

    Menurutnya, masyarakat dan relawan hingga masyarakat mempunyai penafsiran berbeda atas pernyataan Jokowi.

    “Bagi kami ini sangat berbahaya karena Bapak Joko Widodo dimandatkan sebagai Presiden Republik Indonesia sampai 2019. Beliau adalah panglima tertinggi TNI Polri. Beliau pula yang mengangkat Kepala Badan Intelijen Negara,” kata ucap Wahyu.

    Wahyu menambahkan ada dua pertimbangan utama yang mendasari aduan ini. Pertama, alinea ke empat UUD 45 bahwa pemerintah Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, Nawa Cita Presiden RI di Perpres 2 tahun 2015 butir pertama yaitu negara hadir memberi rasa aman dan nyaman.

    Sesuai kewenangannya, kata Wahyu, Kapolri diharapkan mampu mencegah supaya tak terjadi konflik horizontal.

    Wahyu mengatakan kalau konflik terjadi, Kapolri harus memproses hukum Jokowi dengan pasal penyertaan dan penganjur.

    Selain itu, Wahyu meminta Komnas HAM memantau pemenuhan hak rasa aman warga negara. Sedangkan KPU dan Bawaslu diminta untuk menjaga Pemilu 2019 tetap damai sesuai kewenangannya masing-masing.

    “Jangan deklarasi damai basa-basi tapi kok di dalamnya menyimpan bara api,” kata Wahyu.

    Dalam pidatonya di hadapan relawan, di Sentul Bogor, Jokowi meminta kepada relawannya agar tidak gentar melawan jika ada yang mengajak berkelahi.

    “Jangan membangun permusuhan, jangan membangun ujaran-ujaran kebencian, jangan membangun fitnah-fitnah. Tidak usah suka mencela, tidak usah suka menjelekkan orang lain. Tapi kalau diajak berantem juga berani”, kata Presiden Jokowi. (CNN)

  • Lion Air Group Hadirkan Bantuan Sosial Bagi Korban Gempa Lombok

    Lion Air Group Hadirkan Bantuan Sosial Bagi Korban Gempa Lombok

    Lombok (SL) – Sebagai upaya untuk dapat terus meringankan beban bagi para korban bencana alam yaitu gempa yang menimpa beberapa titik di Pulau Lombok, Lion Air Group bersama dengan organisasi dibawah naungannya yaitu Lion Air Care yang bergerak dalam bidang kepedulian sosial kembali menghadirkan sedikit bantuan bagi masyarakat yang tertimpa musibah tersebut.

    “Terhitung ada 8 desa yang dihampiri oleh tim Lion Air Care yaitu Desa Kekait, Jeringo, Lembah Sari, Sandik, Pusuk, Batu Layar, Bengkaung, dan Malaka. Desa – desa tersebut dinilai memiliki tingkat presentase kerusakan yang  cukup tinggi hingga mencapai 80% sehingga dirasa perlu untuk menghadirkan sedikit bantuan yang dapat meringankan beban bagi para pengungsi korban gempa,” kata Ramaditya Handoko, Corporate Communications Lion Air Group.

    Bantuan logistik berupa kebutuhan makanan, minuman, dan perlengkapan lainnya yang dapat mendukung kegiatan sehari-hari para korban dikirimkan oleh Lion Air Care yang harapkan dapat menunjang kemudahan dalam mengkonsumsi kebutuhan pokok yang cukup sulit didapatkan pada kondisi dan saat tersebut.

    Antusiasme para korban pengungsian begitu besar dengan kehadiran Lion Air Care yang juga memberikan semangat moral bagi para korban dengan kerap ber interaksi kepada keluarga – keluarga  serta mensosialisasikan kepada mereka untuk dapat terus menjaga kesehatan dan keamanan lingkungannya. Para Kepala Desa pun sangat mengapresiasi kehadiran Lion Air Care yang dirasa memiliki tingkat kepedulian yang tinggi dan semangat nya dalam mengunjungi desa – desa yang terbilang cukup jauh jaraknya dari pusat kota.

    “Selain membantu meringankan beban para korban, Lion Air Care pun berkomitmen untuk dapat memberikan distribusi bantuan yang merata ke beberapa daerah yang berbeda sehingga dapat menjangkau banyak kalangan dari  beberapa desa yang terkena dampak”, tutup Rama. (rls)

  • Aktivitas Vulkanik Gunung Anak Krakatau Terus Meningkat, Puskesmas Rajabasa Bagikan Masker Gratis

    Aktivitas Vulkanik Gunung Anak Krakatau Terus Meningkat, Puskesmas Rajabasa Bagikan Masker Gratis

    Kalianda (SL) – Semakin tingginya aktifitas semburan debu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau (GAK), menyebabkan penduduk disekitar GAK mengalami gangguan pernafasan. Untuk itu, Puskesmas Rajabasa Lampung Selatan membagikan masker gratis kepada masyarakat Pulau Subesi, Rabu (8/8).

    Menurut Kepala Puskesmas Rajabasa Khilmiah, SKM, hal ini dilakukan pihaknya guna menghindari dampak buruk bagi kesehatan masyarakat sekitar GAK, terutama warga pulau subesi dan sebuku Lampung Selatan.

    “Kami sengaja turun langsung ke pulau subesi untuk membagikan masker secara gratis kepada masyarakat pulau Subesi. Bahkan warga Desa lain seperti Rajabasa, Way Muli dan sekitarnya yang juga terkena dampak debu vulkanik GAK, kami berikan masker secara gratis,” ujarnya kepada Fajar Sumatera.

    Bahkan, Mia sapaan akrabnya juga sudah memberikan himbauan kepada tenaga medis yang ada di seluruh Kecamatan Rajabasa, agar menyiagakan obat-obatan yang berhubungan dengan gangguan penafasan. Agar masyarakat yang mengalami gangguan pernafasan akibat debu vulkanik GAK, tidak perlu jauh-jauh datang ke puskesmas untuk berobat, mengingat kondisi saat ini sangat tidak dianjurkan untuk melakukan aktifitas diruang terbuka.

    “Sekarang intensitas debu vulkanik masih cukup tinggi, jadi kami menyarankan untuk mengurangi aktifitas di luar ruangan. Jika memang tidak terlalu penting ya, lebih baik beraktifitas di rumah saja,” tambahnya.

    Terpisah, Zulkifli (30) warga pulau Subesi mengaku memang debu abu Vulkanik cukup meresahkan, memang sifatnya sedikit demi sedikit, akan tetapi selalu mengotori baik halaman rumah seluruh warga pulau subesi.

    “Setiap hari dari bagian kaca rumah sampai lantai, di penuhi debu abu vulkanik. Akan tetapi kami tidak begitu khawatir, mengingat aktifitas seperti ini sudah biasa bagi kami. Tetapi tidak sesering ini, kalau ini pagi, siang dan sore pasti debu tersebut mengotori rumah kami,” ujarnya.

    Untuk itu, dirinya sangat bersyukur adanya bantuan masker gratis kepada masyarakat disini, hal ini bisa meringkan ke khawatiran kami akan timbulnya penyakit batuk, flu dan sebagainya.

    “Kami sangat bersyukur, dengan begitu kami tidak khawatir untuk berpergian keluar rumah. Mengingat hampir disetiap sudut ruang terbuka pasti ada debu vulkanik dari GAK,” tutupnya. (net)

  • Rudi Hermanto : Mahfud MD Sosok Ideal Wakil Presiden RI Mendatang

    Rudi Hermanto : Mahfud MD Sosok Ideal Wakil Presiden RI Mendatang

    Yogyakarta (SL) – Pesta demokrasi di Indonesia akan segera dihelat. Dengan dibukanya pintu pendaftaran pasangan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden RI oleh penyelenggara Pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), 10 Agustus 2018 mendatang, menjadi satu momentum penting dalam tahapan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

    Seluruh mata publik akan tersedot guna mengetahui sosok ideal yang akan memimpin negeri ini dalam lima tahun periode kepemimpinannya.

    Terkait hal tersebut, Rudi Hermanto, SH, MH, CLA, salah seorang advokat yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menilai, bahwasanya problematika hukum di Indonesia akan semakin kompleks.

    “Supremasi hukum Indonesia di masa mendatang akan menghadapi tantangan hukum yang lebih kompleks. Dalam arti, dalam setiap peristiwa yang bersinggungan dengan hukum membutuhkan penanganan dari seluruh aparatur penegak hukum di setiap tingkatan,” ujar Rudi Hermanto, Auditor Hukum/Kuasa Hukum Pajak alumnus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, saat berbincang-bincang dengan awak media ini, Rabu, (07/08/2018), di Cafe Silol Yogyakarta.

    Menurutnya, permasalahan hukum di Indonesia ibarat labirin, jalan berkelok yang tidak jelas pintu masuk dan pintu keluarnya.

    “Perwujudan supremasi Hukum Indonesia belum menunjukkan kemampuannya dalam menyelesaikan bentuk penyimpangan sosial secara signifikan. Sebagai contoh, beberapa kasus yang bersentuhan dengan permasalahan hukum kadang kala tidak memiliki solusi yang tepat,” ujar Rudi.

    Diterangkannya, kompleksitas problematika hukum yang dihadapi Indonesia pada masa mendatang menyangkut lemahnya integritas penegak hukum, efektifitas pengawasan yang terkesan tidak konsisten, adanya pandangan melihat hukum dari kontennya, mentalitas praktisi dan aparatur penegak hukum yang lemah, serta beberapa persoalan lainnya.

    “Selain itu, peraturan perundang-undangan yang diterapkan di Indonesia terasa masih belum memihak kepada rakyat,” terangnya seraya menambahkan masih banyak persoalan hukum di Indonesia yang diputuskan secara tidak komprehensif.

    “Sehingga, produk hukum yang dihasilkan tidak bersifat adil,” tegas Rudi Hermanto.

    Rudi mengatakan untuk mengatasi problematika hukum di Indonesia yang semakin kompleks, membutuhkan sosok Wakil Presiden yang menguasai dan memahami seluk-beluk hukum.

    “Sosok yang ideal untuk menjadi Wapres RI adalah sosok yang experts dibidang hukum. Siapapun calon Presidennya, harus mengambil sosok tersebut,” jelasnya seraya menyatakan jika sosok dimaksud adalah Mahfud MD, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.

    “Mahfud MD memiliki pengalaman yang tidak dapat dipungkiri dengan track record yang bersih. Saya yakin, Mahfud MD mampu menjawab tantangan atas problematika hukum di Indonesia,” pungkasnya. (ardi)

  • Presiden Buka Pendidikan Kader Ulama MUI Kabupaten Bogor di Cibinong

    Presiden Buka Pendidikan Kader Ulama MUI Kabupaten Bogor di Cibinong

    Jawa Barat (SL) – Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Pendidikan Kader Ulama (PKU) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor Angkatan XII Tahun 2018 di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 8 Agustus 2018.

    Tiba pukul 09.00 WIB, Presiden yang mengenakan kemeja batik lengan panjang dan peci hitam tampak disambut meriah oleh seluruh peserta PKU MUI.

    Dalam sambutannya di acara yang bertema “Mencetak Kader Pemimpin Muslim Berparadigma Wasathiyah” ini, Presiden menyampaikan kembali hasil pertemuan Konsultasi Tingkat Tinggi ulama besar seluruh dunia yang mendorong lahirnya poros Wasathiyah Islam dunia. Konsep ini, kata Presiden, merupakan konsep Islam jalan tengah, moderat, toleran, dan penuh kesejukan.

    “Hadir saat itu Grand Syeikh Al-Azhar, Grand Syeikh Masjidil Haram dan ulama-ulama besar lainnya. Beliau-beliau ini sangat mengagumi Indonesia setelah kita bercerita mengenai keragaman Indonesia yang berbeda-beda suku, agama, adat, dan tradisi. Para ulama menyampaikan betapa sulitnya mengelola bangsa bermacam-macam seperti ini. Kekaguman itu yang beliau sampaikan tapi kita sendiri sering tak sadari itu,” kata Presiden.

    Presiden juga menuturkan, sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia sering dipakai sebagai rujukan dunia Islam. Keberadaan dan peran Indonesia di dunia internasional terutama di negara-negara Islam, kini mulai dilihat dan diakui.

    “Sekarang ini kalau ada masalah-masalah pasti telepon pertama adalah kita. Masalah Palestina, Presiden Mahmud Abbas menelepon Indonesia. Presiden Turki juga menyampaikan, ini konferensinya di Turki saja Pak Jokowi, jangan di tempat lain. Kita datang hadir di sana. Ada masalah kemarin misalnya Arab Saudi dengan Iran kita juga ditelepon untuk ikut mendinginkan suasana,” lanjutnya.

    Oleh sebab itu, Presiden mengatakan, sudah sepatutnya kita terus menjaga persatuan, kerukuran, dan persaudaraan. Tiga hal itu yang menurut Presiden adalah aset terbesar bangsa Indonesia.

    “Saya selalu berpesan jaga ukhuwah, karena ini aset terbesar kita,” ucap Presiden.

    Dalam acara ini turut mendampingi Presiden, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Ketua MUI Provinsi Jawa Barat K H. Rahmat Syafei, Ketua MUI Kabupaten Bogor K. H. Ahmad Mukri Aji, dan Bupati Bogor Hj. Nurhayanti. Tampak pula hadir Ketua Umum PPP Romahurmuziy. (rls)

  • Presiden Berharap Kader Ulama Beri Kesejukan Umat

    Presiden Berharap Kader Ulama Beri Kesejukan Umat

    Jakarta (SL) – Menjelang pesta demokrasi lima tahunan yang akan kembali digelar pada tahun depan, Presiden Joko Widodo mengajak seluruh pihak untuk menahan diri dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan.

    Saat meresmikan Pembukaan Pendidikan Kader Ulama (PKU) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor Angkatan XII Tahun 2018, Kepala Negara berharap agar para kader ulama dalam kesehariannya mampu mendakwahkan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga persaudaraan dan menghentikan penyebaran ujaran kebencian dan kabar bohong.

    “Seperti ini yang terjadi di masyarakat kita, saling melempar isu dan saling fitnah. Ini menjadi tugas kader-kader ulama untuk menyampaikan kepada masyarakat jangan sampai kita berburuk sangka apalagi menyebarkan fitnah,” ujar Presiden di Gedung Tegar Beriman, Bogor, pada Rabu, 8 Agustus 2018.

    Dalam kesempatan tersebut, dirinya sekaligus meluruskan sejumlah fitnah yang ditujukan kepada dirinya. Salah satunya seputar kabar yang mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo adalah seorang pengikut gerakan PKI.

    “Gambarnya coba lihat di medsos. Ada yang namanya Ketua PKI, Aidit, tahun 55 pidato, saya (disebut) ada di dekatnya coba. Saya lahir tahun 1961, pidato tahun 1955. Gambar-gambar seperti ini ada di media sosial dan ada yang percaya,” ucapnya sambil memperlihatkan sebuah foto yang beredar di media sosial.

    Presiden juga menggunakan kesempatan bertemu dengan para kader ulama hari ini untuk mengklarifikasi tuduhan bahwa dirinya memberi kesempatan luas bagi tenaga kerja asing untuk masuk ke Indonesia, utamanya dari Tiongkok. Faktanya, kata Presiden, saat ini hanya ada kurang lebih 23 ribu tenaga kerja sementara asal Tiongkok.

    “Mereka ada di sini, tapi tidak terus menerus. Mereka pasang turbin dan _smelter_ yang kita belum siap untuk melakukan itu sehingga mereka harus di sini 4-6 bulan untuk memasang,” ucapnya.

    Selain itu, perbandingan jumlah seluruh tenaga kerja asing yang ada di Indonesia dengan penduduk Indonesia tidak sampai 1 persen, tepatnya 0,03 persen. Adapun tenaga kerja asal Indonesia di negara lain sebenarnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan tenaga kerja negara-negara tersebut yang bekerja di Indonesia.

    Di Tiongkok, Presiden menyebut ada kurang lebih 80 ribu orang Indonesia yang bekerja di sana. Sementara di Malaysia, jumlah TKI yang tercatat secara resmi untuk bekerja di sana mencapai 1,2 juta orang.

    “Coba dilihat tenaga kerja asing yang ada di Indonesia dibandingkan dengan jumlah penduduk itu hanya 0,03 persen. Satu persen aja enggak ada. Bandingkan tenaga kerja asing yang ada di Uni Emirat Arab 80 persen asing semua,” kata Presiden.

    Sebagai gambaran di negara lain tentang perbandingan jumlah seluruh tenaga kerja asing dengan jumlah penduduk negara tersebut, di Saudi Arabia misalnya perbandingan itu mencapai 33,78 persen, di Brunei adalah 32,45 persen dan di Singapura mencapai 24,38 persen serta di Malaysia sebesar 5,44 persen.

    Upaya yang dilakukan Presiden Joko Widodo sebenarnya adalah mengupayakan lapangan kerja yang lebih banyak bagi tenaga-tenaga lokal melalui investasi yang masuk ke Indonesia.

    “Kenapa investasi kita datangkan? Untuk membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya untuk rakyat. Bukan yang lain,” ucap Presiden. (rls)

  • Presiden Berkisah Soal Perjuangan RI Ambil Alih Pengelolaan Blok Tambang dari Asing

    Presiden Berkisah Soal Perjuangan RI Ambil Alih Pengelolaan Blok Tambang dari Asing

    Jakarta (SL) – Pemerintah mengambil langkah serius terhadap upaya penguasaan negara terhadap sumber daya alam minyak dan gas. Beberapa aset yang berhasil diambil alih pengelolaannya oleh Indonesia antara lain Blok Minyak dan Gas Bumi (Migas) Mahakam di Kalimantan Timur dan yang terbaru Blok Migas Rokan di Riau.

    “Blok Mahakam dulu dimiliki Prancis dan Jepang, 100 persen sekarang kita berikan pada Pertamina. Blok Rokan dulu dikelola Chevron, Amerika, sekarang sudah diambil oleh Pertamina 100 persen juga,” kata Presiden saat meresmikan Pembukaan Pendidikan Kader Ulama (PKU) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor, pada Rabu, 8 Agustus 2018.

    Selain itu, Kepala Negara juga mengabarkan upaya yang masih ditempuh pemerintah untuk dapat mendapatkan bagi hasil yang lebih adil dan menguntungkan Indonesia dari Freeport.

    “Freeport, wah ini memang sulit banget,” ucapnya.

    Menurut Presiden, selama 40 tahun rakyat Indonesia hanya menikmati bagi hasil pengolahan sebesar 9,3 persen dari Freeport Indonesia. Karena itu, pihaknya dalam 3,5 tahun belakangan ini masih terus mengupayakan negosiasi soal divestasi saham Freeport ini.

    “Saya negosiasi 3,5 tahun, alot sekali. Jangan dipikir itu mudah. Saya sampaikan, jangan mundur! Minta mayoritas 51 persen. Ditawar 30 persen tidak boleh, 51 persen mayoritas!” tuturnya.

    Upaya panjang tersebut pada akhirnya membuahkan sebuah kesepakatan awal di mana Indonesia nantinya dapat meningkatkan kepemilikan saham Freeport Indonesia menjadi 51 persen.

    Meski demikian, kesepakatan awal tersebut justru sempat menuai nada sumbang dari sejumlah pihak dari dalam negeri. Menurut Presiden, langkah penting ini seharusnya didukung penuh sebagai bagian dari mengupayakan kedaulatan negara atas sumber daya alam yang dimilikinya.

    “Mestinya seluruh rakyat mendukung penuh agar itu betul-betul bisa dikelola oleh bangsa ini,” tandasnya. (rls)