Kategori: Nasional

Lerai Keributan Pelajar Bripka Sanusi Tewas Tertembak Pistol Kapolsek Sendiri

Sulawesi Utara (SL)-Lerai keributan antar pelajar SMK, anggota Polsek Sampoabalo, Polres Buton, Sulawesi Utara, Bripka Sanusi tewas dengan lupa tembus dibagian kepala, akibat terkena tembakan, berasal dari pistol Kapolseknya sendiri, Iptu Iptu Suwoto, di jalan Poros Lasalimu Pasarwajo, jalan masuk SMAN 2 Siotapina, Selasa, 31 Juli 2018 sekitar jam 08.40 Wita.

Informasi di Polda Sulawesi Utara menyebutkan, kejadian itu berawal sekitar pukul 07.30, saat itu anggota Polsek baru saja mengikuti apel pagi. Mendengar ada keributan antarsiswa, Brigadir Sanusi bersama Kapolsek dan empat anggota tiga anggota lainnya, Bripka Rusli Dwianti, Bripka Mukhtar, Brigadir La Ode Tafana, dan Brigadir Sanusi, mendatangi lokasi.

Tiba dilokasi, korban menembakkan senjata api ke atas sebagai peringatan. Saat bersamaan Kapolsek Sampoabalo, yang juga melepas tembakan peringatan terjatu, dan peluru mengenai Banit Reskrim Polsek Sampoabalo, Brigadir Polisi Sanusi. Akibat tembakan yang tak disengaja itu, korban megalami luka serius bagian kepala tepatnya di bagian otak kecil.

Jasad korban SN tewas besimbah darah usai tertembak Senjata Api (Senpi) diduga milik Kapolsek Sampoabalo , (foto/ist/net)

Korban Brigadir Sanusi langsung dilarikan di Puskesmas Siotapina, Desa Matanauwe untuk mendapatkan perawatan medis. Selanjutkan korban dirujuk di Rumah Sakit Umum Daerah Laburunci hingga akhirnya Brigadir Sanusi meninggal dunia.

Kapolda Sultra Brigjen Iriyanto SIK mengatakan, masalah yang timbul bukan konflik, hanya tawuran antarsiswa yang juga melibatkan para orang tua. “Ini bukan konflik sebetulnya, hanya para orang tua seharusnya tidak perlu melibatkan diri,” katanya, Selasa 31 Juli 2018.

Saat kejadian, lanjut Irianto, Kapolsek Sampobalo mengeluarkan tembakan peringatan. Namun salah sasaran. “Kronologisnya anggota keluarkan tembakan peringatan sehingga mengenai anggota. Tidak ada kesengajaan, yang mengeluarkan tembakan sama-sama anggota, Kapolsek Sampoabalo untuk menarik perhatian,” kata Kapolda yang didampingi Kapolres Buton AKBP Andi Herman.

Kapolres Buton AKBP Andi Herman menambahkan, kejadian tawuran tersebut sudah berlangsung sejak Senin 30 Juli 2018. Kemudian berlanjut pada Selasa 31 Juli 2018. Sementara Kapolsek Sampuabalo Iptu Suwoto diperiksa Tim Propam Polda Sulawesi Tenggara (Sultra)

Andi Herman mengatakan, insiden penembakan tersebut sedang dalam pemeriksaan Tim Propam Polda Sultra. Untuk mencegah agar tidak terjadi konflik kembali saat ini sejumlah tokoh masyarakat dan orang tua siswa SMAN 2 Siotapina telah mengadakan pertemuan untuk membahas penyelesaian. Sejumlah anggota Polres Buton juga masih berjaga di lokasi kejadian untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yg tidak diinginkan. (nt/*/Jun)

1 Agustus 2018
Presiden Minta Peningkatan Ekspor Diperhatikan Agar Cadangan Devisa Negara Menguat

Bogor (SL) – Presiden Joko Widodo meminta jajaran pemerintahan untuk memastikan terkendalinya impor dan di saat yang sama melakukan peningkatan ekspor. Hal itu sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat cadangan devisa negara.

“Saya minta dua hal penting yang utama yang perlu kita perhatikan bersama yaitu pengendalian impor dan peningkatan ekspor,” ujarnya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Selasa, 31 Juli 2018, Presiden memimpin rapat terbatas yang membahas strategi untuk memperkuat cadangan devisa negara agar daya tahan ekonomi Indonesia semakin kuat dan meningkat terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Sebagai strategi pertama, Kepala Negara meminta jajarannya untuk mengevaluasi kembali sejumlah impor yang saat ini dilakukan.

“Saya minta dievaluasi lagi secara detail impor barang-barang yang tidak bersifat strategis yang perlu kita setop dulu atau dikurangi,” ucapnya.

Terkait dengan kebijakan impor ini, dirinya kembali menekankan konsistensi penerapan aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam industri nasional yang telah digalakkan selama beberapa waktu belakangan. Konsistensi penerapan aturan TKDN ini sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan sektor industri substitusi impor.

“Tidak kalah pentingnya adalah mengenai peningkatan penggunaan kandungan dalam negeri (TKDN). Ini juga saya kira 1,5 atau 2 tahun lalu kita bicarakan tapi dalam implementasi ada yang masih setengah-setengah,” tuturnya.

Dalam hal peningkatan ekspor, Presiden meminta jajarannya untuk membuat daftar prioritas terkait dengan komoditas ekspor utama yang akan mendatangkan devisa bagi negara. Dengan daftar itu, pemerintah akan lebih mudah dalam membuat kebijakan mengenai produk-produk ekspor mana yang harus diperkuat.

Lebih jauh, Presiden juga menginstruksikan jajarannya untuk fokus dalam penyelesaian hambatan-hambatan yang ditemui oleh para eksportir nasional.

“Kemarin kita telah bertemu dengan eksportir kecil, sedang, dan besar. Ada beberapa hal yang nanti secara detail akan saya sampaikan. Kalau memang ada hambatan perdagangan saya juga minta agar segera diselesaikan,” kata Presiden.

Selain itu, sebagai tindak lanjut dari rapat terbatas sebelumnya mengenai percepatan pelaksanaan mandatori biodiesel, ia juga mengingatkan agar hasil rapat terbatas tersebut untuk segera diimplementasikan. Penghematan yang diperoleh dari implementasi kebijakan itu tentu akan bermanfaat bagi cadangan devisa negara.

“Data yang saya terima berpotensi menghemat devisa dari impor BBM yang sangat besar, yaitu USD21 juta setiap harinya,” ujarnya. (rls)

31 Juli 2018
Kuasa Hukum Arinal-Nunik Kaji Kewenangan MK Soal Aduan Cagub Kalah di Pilgub Lampung

Jakarta (SL) – Kuasa hukum Arinal Djunaidi-Chusnunia menyampaikan empat poin keterangan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2018 dengan agenda keterangan termohon (KPU Lampung) dan pihak terkait di Mahkamah Konstitusi, Selasa, 31 Juli 2018.

Arinal Djunaidi – Chusnunia selaku pihak terkait yang menguasakan kepada tim kuasa hukumnya, Andi Syafrani mengatakan bahwa mahkamah konstitusi tidak berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan pemohon (pasangan calon M Ridho Ficardo – Bachtiar Basri dan Herman HN – Sutono) karena dalil-dali yang diajukan oleh pemohon tidak terkait dengan kewenangan mahkamah konstitusi.

“Tapi merupakan kewenangan Bawaslu dan KPU Provinsi Lampung yang sudah dan semuanya telah diperiksa dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Tidak ada satupun dalil yang diajukan oleh pemohon terkait dengan hasil akhir perolehan suara atau setidaknya sesuai dengan perolehan suara pemohon baik di level TPS maupun dalam perhitungan suara di setiap tingkat hingga ke provinsi,” ungkap dia saat sidang di MK yang langsung dipimpin majelis hakim Ketua MK Anwar Usman Selasa, 31 Juli 2018.

Andi melanjutkan bahwa Herman HN – Sutono selaku pemohon tidak memiliki legal standing karena selisih perolehan suara Herman HN – Sutono dengan pihak terkait (Arinal Djunaidi – Chusnunia) sebesar 493.860 suara, lebih besar daripada ambang batas selisih suara yang dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan, yakni maksimal 1 persen jumlah total suara sah yakni 40.993.

“M Ridho Ficardo – Bachtiar Basri selaku pemohon juga tidak memiliki legal standing karena selisih perolehan suara M Ridho Ficardo – Bachtiar Basri 504.840 suara lebih besar daripada ambang batas selisih suara yang dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan, yakni yakni maksimal 1 persen jumlah total suara sah yakni 40.993,” bebernya.

Akademisi Universitas Islam Negeri Hidayatullah Jakarta ini menerangkan “dalil-dalil pemohon (M Ridho Ficardo – Bachtiar Basri dan Herman HN – Sutono) dalam pokok perkara adalah dalil-dalil yang telah diajukan, disidang, dan diputus oleh Bawaslu Provinsi Lampung dalam putusan 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018 dan 002/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018 dan sedang diajukan keberatan oleh pemohon sendiri ke Bawaslu RI. Oleh karenanya beralasan secara hukum bagi mahkamah untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya,” tuturnya.

Menurutnya, keterangan dari KPU Lampung pada dasarnya semua jawaban serupa. “Menegaskan bahwa permohonan para pemohon (M Ridho Ficardo – Bachtiar Basri dan Herman HN – Sutono) bukan kewenangan MK dan pemohon tidak memiliki legal standing terkait pasal 158 tentang selisih suara,” jelasnya.

Masih kata dia, dalil-dalil tentang money politic juga telah diperiksa dan diputus Bawaslu Lampung dan dalam proses keberatan di Bawaslu RI. “Bahkan kita menuduh balik bahwa yang berpotensi melakukan kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Masif justru pemohon petahana (M Ridho Ficardo – Bachtiar Basri) dengan bukti beberapa laporan ke Bawaslu atau Panwaskab seperti adanya ASN yang berpihak pada mereka,” tandasnya. (red)

31 Juli 2018
Presiden Ingatkan Bupati Pentingnya Menjaga Perekonomian Daerah

Bogor (SL) – Presiden Joko Widodo bertemu dengan para bupati di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa, 31 Juli 2018. Pertemuan yang digelar dalam dua sesi ini dilakukan untuk membicarakan sejumlah permasalahan baik di tingkat pusat maupun daerah, utamanya kabupaten, sehingga dapat dicarikan solusi dan diselesaikan bersama.

“Saya perlu mengingatkan pentingnya masalah-masalah yang ada di negara kita diketahui Bapak/Ibu bupati sehingga langkah-langkah yang dimulai dari kabupaten, kemudian naik ke provinsi, dan ke pusat betul-betul bisa kita selesaikan bersama,” ujar Presiden.

Dalam pertemuan itu, Kepala Negara menekankan pentingnya pemerintahan daerah untuk menjaga perekonomian di wilayahnya masing-masing. Apalagi saat ini perekonomian dunia masih diwarnai dengan ketidakpastian.

“Kita tahu semua bahwa ekonomi dunia belum baik, belum bisa tumbuh pada posisi normal kembali, sehingga saya berharap semua berhati-hati dalam mengelola ekonomi di daerah kita masing-masing,” ucapnya.

Pemerintah sendiri selalu berupaya mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi di daerah. Dengan terpacunya ekonomi daerah maka perekonomian nasional akan turut terdongkrak karenanya.

“Ekonomi di kabupaten kalau sudah terkumpul semua dengan kabupaten dan kota ke provinsi dan naik ke nasional itu akan menjadi pertumbuhan ekonomi nasional. Alhamdulillah meskipun ada tekanan-tekanan yang sangat berat dari ekonomi global, kita masih bisa tumbuh di atas 5 lebih sedikit,” tuturnya.

Di tengah upaya meningkatkan perekonomian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Indonesia masih memiliki tantangan dari tekanan ekonomi global. Seperti kenaikan suku bunga bank sentral Amerika dan perang dagang antara Amerika dan Tiongkok yang menyebabkan tertekannya sejumlah nilai tukar mata uang dunia.

“Semua harus tahu bahwa ini juga menekan ekspor dan neraca perdagangan kita sehingga ini memerlukan kerja keras kita bersama agar pertumbuhan ekonomi di daerah tidak terganggu dan dalam lingkup negara pertumbuhan ekonomi nasional kita juga tidak terganggu,” imbuhnya.

Selain itu, Kepala Negara juga menggarisbawahi soal keharusan bagi para pemerintah daerah untuk menjaga pasokan bahan pangan guna menekan inflasi di daerahnya masing-masing. Menurut Presiden, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa dibarengi dengan inflasi yang rendah tetap akan percuma.

“Saya mengucapkan terima kasih bahwa seluruh kepala daerah sudah tahu betapa pentingnya yang namanya mengendalikan inflasi, pasokan, distribusi barang, dan terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan sembako untuk terus kita perhatikan,” ujarnya.

Untuk diketahui, pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para bupati hari ini terbagi dalam dua sesi. Sesi pertama yang dimulai sekira pukul 13.30 WIB diikuti oleh kurang lebih 30 bupati. Adapun dalam sesi dua yang dimulai selepas waktu Asar diikuti oleh 25 bupati. (rls)

31 Juli 2018
Polres Jakbar Amankan 5 Pelaku Sindikat Penjualan Satwa Liar Lewat Medsos

Jakarta (SL) – Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengungkap jaringan penjual satwa liar yang dilindungi, lima orang pelaku berhasil diamankan dimana para pelaku biasa menjajakan satwa liar melalui media sosial seperti Facebook dan whatsApp.

Kapolres Metro Jakarta barat Kombes pol Hengki Haryadi Sik MH melalui kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Edy suranta Sitepu Sik menerangkan lima orang pelaku yang diamankan yang tergabung dalam sindikat penjualan satwa tersebut diantaranya berinisial AS (15 th), CM (18 th), ES ( 20 th) SR (18 th), SS ( 25 th).

Polisi amankan para pelaku disekitar wilayah Jakarta Barat pada tanggal 16 Juli dan 17 Juli 2018 dimana Penangkapan tersebut dipimpin langsung oleh kasubnit Siber Ipda Reza hadafi.

“Dimana para pelaku mempromosikan binatang langka tersebut melalui akun media sosial dan mengirimkan nya melalui jasa ojek online dan bus antar kota yang dilakukan para pelaku dengan cara membungkus dengan kemasan yang tidak mencurigakan seperti kardus atau dilapisi kain”, ujar Edy, Selasa (31/7).

Dari Penangkapan pelaku polisi berhasil mengamankan 2 (dua) ekor burung elang Brontok fase terang, 4 (empat) ekor burung elang alap-alap sawah, 1 (satu) ekor burung elang laut, dan 1ekor buaya muara Ungkap nya

Para pelaku tersebut untuk menutupi kegiatan ilegalnya, jaringan penjual satwa liar tersebut memiliki cara tersendiri yaitu para penjual satwa liar dan pembeli tidak saling mengenal karena mekanisme pembayaran dilakukan melalui rekening penampung

“Uniknya jaringan ini mewajibkan agar si pembeli dan penjual tidak saling mengetahui lokasi asalnya masing-masing disamping untuk menghilangkan jejaknya dimana pelaku mensiasati guna menghindari dari penangkapan polisi”, kata Edy

“Para pelaku menjual satwa liar tersebut beraneka ragam, ada yang harganya mulai dari Rp. 400,000 (empat ratus ribu rupiah) hingga Rp 20 jutaan, atas perbuatannya pelaku dikenakan pasal 40 ayat 2 Jo 21 ayat 2 huruf a Jo pasal 33 ayat 3 UURI no.5 th 1999 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”, tambah Edy. (Beritarakyatnews)

31 Juli 2018
Presiden Tinjau Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Sumbawa

Sumbawa (SL) – Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan program padat karya tunai di Desa Pernek, Kecamatan Moyo Hulu, Senin sore, 30 Juli 2018.

Didampingi Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi, Presiden melihat langsung pembangunan irigasi kecil sepanjang 319 meter dengan biaya sebesar Rp225 juta. Pekerja yang terlibat dalam padat karya tunai ini adalah sebanyak 80 orang dan waktu pengerjaan selama 60 hari.

Adapun manfaat yang diperoleh adalah irigasi akan mampu mengairi irigasi sawah seluas 80 hektare.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden sempat berbincang-bincang dengan pekerja padat karya tunai yang sebagian besar merupakan petani.

Beberapa topik yang menjadi perbincangan Presiden dan para petani di antaranya adalah produktivitas lahan dan harga gabah.

Untuk produktivitas lahan, salah seorang petani menjelaskan bahwa dalam satu tahun lahan mereka dapat menghasilkan panen padi sebanyak dua kali dan satu kali untuk palawija.

Presiden pun memuji panen padi yang dihasilkan dari setiap hektare-nya,. “Sekarang kalau satu hektar bisa dapat berapa ton? 6 ton padi, ya tinggi dong, 6 ton padi tinggi,” ujarnya.

Hal lain yang disampaikan petani adalah mengenai harga gabah. Presiden mengatakan bahwa apabila pemerintah menaikkan harga gabah, maka harga beras akan naik. Tentunya hal seperti ini akan menyenangkan petani, namun di sisi lain masyarakat harus membeli beras dengan harga yang lebih tinggi.

”Pemerintah itu menjaga keseimbangan harga beras, harga berasnya biar enggak mahal tapi petaninya juga mendapatkan harga gabahnya baik,“ ujar Kepala Negara. (rls)

30 Juli 2018
Pokja LPSE Banten Bisa Kena Sanksi Pasal 118 sampai 124 Perpres No 54 Tahun 2010

Banten (SL) – Pernyataan Ketua Pokja LPSE Banten, Yoni, dan Fikri, yang menyebut tidak teruploudnya data peserta lelang, adalah karena hilap dan lupa mendapat kecaman. Pernyataan tersebut tidak pantas, dan menunjukkan kinerja yang lalai dan buruk, serta tidak pantas..

Kabag LPSE Banten Aljen, dalam pesan singkatnya menyatakan bahwa dalam peraturan yang mengatur sanksi bagi PPK/kelompok kerja ULP/pejabat pengadaan yang nota bene adalah berstatus PNS yang melakukan pelnggaran,

“Maka jika di tetapkan telah melakukan pelanggaran seperti tidak berlakukan tahapan proses pengadaan yang telah diatur atau melakukan kecurangan dalam proses pengadaan, berlaku sanksi yang diatur di dalam aturan kepegawaian yang di berikan oleh pihak yang mempunyai kewenangan yang menerbitkan sanksi, seperti teguran, penundaan kenaikan pangkat, pembesan dari jabatan dan pemberhentian, sesuai ketentuan kepegawaian,” kata Aljen melalui pesan singkatnya pada Sinarlampung.com saat sedang di perjalanan menuju Jokya yang hendak menghadiri wisuda anaknya.

Hal senada disampaikan Direktur ALLIP Uday Suhada mengatakan bahwa, penjelasan tentang alasan lupa, khilap adalah seperti itu sangat tidak rasional. Karena Sistem LPSE itu dilahirkan untuk memudahkan, didalamnya mengandung unsur transparansi, obyektifitas dan profesional. Ini malah makin kacau. “Saya terima keluhan dari banyak pengusaha tentang hal tersebut,” katanya.

Sebelumnya, terkait ramainya masalah pelangan pada paket pembangunan USB SMA Cikeusik, banyak pewarta yang sempat dihubungi pihak Pokja, dan mengatakan agar tidak menulis dan mengganggu Ketua Pokja Yoni, dan dengan imbalan akan di beri sejumlah uang. Namun Ketua Pokja ULP Yoni membantah tuduhan tersebut, “Tidak, saya tidak pernah telpon siapa-siapa, dan saya tidak ada kenal LSM,” tutur Yoni.

Sebelumnya diberitakan tentang kisruh lelang online yang kemudian dijawab dengan pernyataan oleh Ketua Pokja yang bernama Yoni, didampingi Fikri, yang menyebut lupa.

Bahwa dalam paket pelelangan belanja gedung dan pembangunan-pengadaan bangunan gedung tempat pendidikan, yaitu pembangunan unit sekolah baru SMA Kabupaten Pandeglang, senilai Rp2,5 miliar yang diikuti dua peserta lelang yaitu CV. Mega Prima dan Karya Dhra Hidayah, dimana dalam lelang tersebut nilai penawaran salah satu peserta lelang tidak teruploud, sehingga lelang yang terbuka ini tidak dapat terlihat oleh masyarakat peserta lelang.

Namun Penyataan Yoni dan Fikri sangat mengejutkan, Fikri mengatakan bahwa tidak teruploadnya nilai penawaran penyedia barang dan jasa dikarena khilaf dan lupa. “Ya kami sebagai manusia ada khilaf dan lupa” ujar Fikri, yang ditambahkan lagi oleh Yoni bahwa hal itu sudah diberita acara dan penyedia bisa melihatnya. (ahmad suryadi)

30 Juli 2018
Presiden Jokowi Tinjau Penanganan Korban Gempa di Lombok Timur

Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo menyampaikan belasungkawa bagi para korban bencana gempa yang mengguncang wilayah Lombok, Bali, dan Sumbawa. Gempa bumi berkekuatan 6,4 SR mengguncang tiga wilayah itu pada Minggu, 29 Juli 2018, sekira pukul 05.47 WIB.

“Kita ingin mengucapkan duka yang mendalam atas musibah ini, terutama bagi korban yang meninggal. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT dan diberikan tempat yang terbaik di sisi-Nya,” ujar Presiden pada Senin, 30 Juli 2018, di Lapangan Madayin, Desa Madayin, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pagi ini, di lokasi tersebut, Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan guna memastikan penanganan bagi para korban gempa berjalan dengan cepat dan baik. Dirinya memastikan bahwa bantuan pembangunan rumah korban gempa yang roboh maupun rusak berat akan diberikan secepatnya sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Untuk fasilitas umum, seperti sekolah dan rumah ibadah, Presiden telah memerintahkan Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono untuk segera melakukan perbaikan.

“Rumah-rumah yang roboh terutama yang rusak berat masih dalam proses verifikasi di kelurahan dan kecamatan. Nanti akan dikeluarkan oleh Pak Gubernur mengenai jumlah semuanya berapa dan segera paling lambat besok pagi, sesuai permintaan dari masyarakat, diberikan uang agar bisa dibangun rumah ini kembali,” ucapnya.

Kepala Negara sempat bertanya langsung kepada sejumlah warga yang mengalami kerusakan tempat tinggal saat peninjauan. Dari hasil pengamatan itu, mayoritas warga diketahui membutuhkan bantuan pembangunan rumah kurang lebih Rp50 juta untuk tiap kepala keluarga.

“Tadi saya sudah bertanya kalau bangun lagi habisnya berapa, rata-rata Rp50-an juta. Nanti akan dibantu per rumah kira-kira Rp50-an juta dan akan segera ditindaklanjuti oleh Kepala BNPB, disupervisi oleh Kementerian PU, dan diawasi oleh Pak Gubernur serta Pak Bupati,” kata Presiden.

Saat pemulihan bencana berjalan, nantinya warga akan dibantu oleh Kodam setempat, tenaga bantuan dari Mabes TNI, dan akan disupervisi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Saya kira ini kerja sama semua,” tuturnya.

Adapun Presiden Jokowi memastikan bahwa penanganan terhadap sejumlah pendaki gunung yang saat gempa terjadi sedang berada dalam pendakian Gunung Rinjani telah dilakukan. Sejumlah tim dari berbagai lembaga pemerintahan telah melakukan evakuasi terhadap para pendaki itu.

“Yang di Rinjani sudah diproses kemarin oleh Basarnas, BNPB, dan TNI semua bekerja sama semoga nanti segera bisa selesai semua,” ujarnya.

Selepas melakukan peninjauan penanganan bencana di Desa Madayin, Kepala Negara beranjak ke desa lainnya dan melakukan peninjauan penanganan korban gempa di posko bencana yang berlokasi di halaman SD Negeri 1, Desa Obel-Obel, Kecamatan Sambelia. Menurut informasi yang bersumber dari Kepala Desa Obel-Obel, sebanyak 4 orang meninggal dunia karena gempa yang terjadi di wilayah itu.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam peninjauan ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kepala BNPB Willem Rampangilei dan Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi.

Untuk diketahui, pada Minggu, 29 Juli 2018, kemarin, Kepala Negara langsung memimpin rapat terbatas mengenai penanganan dampak bencana gempa begitu mengetahui terjadinya bencana itu. Rapat terbatas digelar di Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharuddin Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar. (Sekretariat Presiden)

30 Juli 2018
Maha Karya Adibusana Nusantara Merambah Kanada

Ottawa (SL) – Sebanyak 30 orang model berperawakan tinggi semampai asal Kanada berjalan lenggak-lenggok di panggung catwalk sepanjang 20 meter, memamerkan beragam busana nusantara, di Horticulture Building, Lansdowne Park, Ottawa, Kanada. Mereka menjadi sorotan utama dalam pagelaran Festival Indonesia 2018, ajang promosi dagang, pariwisata, dan investasi tahunan, yang diselenggarakan oleh KBRI Ottawa.

Festival yang mengusung tema “Indonesian Fashion in Ottawa” ini dibuka secara resmi oleh Duta Besar RI untuk Kanada, Dr. Teuku Faizasyah, dan Walikota Ottawa, Mr. Jim Watson, pada tanggal 27 Juli 2018. Turut hadir dalam acara pembukaan sejumlah pejabat pemerintahan Kanada serta korps diplomatik negara sahabat yang terakreditasi di Kanada. Festival berlangsung selama tiga hari penuh hingga tanggal 29 Juli 2018.

Dalam sambutan pembukanya, Duta Besar Teuku Faizasyah menyampaikan harapannya agar penyelenggaraan Festival ini mampu membuka peluang masuknya busana tradisional maupun rancangan modern nusantara ke pasar Kanada. Selain itu, acara ini juga diharapkan dapat terus mempromosikan Indonesia agar semakin dikenal luas oleh warga Kanada.

Walikota Ottawa, Mr. Jim Watson, mengutarakan rasa bangganya atas peran aktif KBRI Ottawa dalam mempromosikan khasanah seni budaya tradisional Indonesia bagi masyarakat Ottawa dan Kanada. Kegiatan promosi seni, budaya dan pariwisata ini juga dinilai mampu menjembatani saling pemahaman atas kekayaan dan keberagaman budaya di antara kedua negara.

Berbeda dengan penyelenggaraan Festival Indonesia sebelumnya, pada pagelaran Festival Indonesia ke-12 ini, KBRI Ottawa secara khusus menyoroti industri fashion Indonesia bagi masyarakat Kanada yang pada gilirannya diharapkan mampu membantu industri fashion Indonesia merambah pasar Kanada.

Sebanyak 15 perancang busana Indonesia yang berbasis di Jakarta, Bali, Montreal, New York dan Chicago turut mengambil peran aktif dalam promosi busana nusantara. Sederet nama brand fashion Indonesia, seperti Entin Gartini, Handi Hartono, Joko SSP, Batik Kartini, Gee Batik, Amdiskastara, My Nuclo, Avy Loftus, Be Management, Monchie Batik, By Vero, Ning Zulkarnain, Sekar Kedaton, Alleira & Bellena, dan LuTro, menampilkan deretan kreasi maha karya adibusana nusantara.

Seluruh pakaian khas nusantara diperagakan oleh 30 orang model di atas catwalk, setelah melalui proses seleksi ketat oleh KBRI Ottawa.

Selain mengusung promosi busana nusantara, Festival Indonesia 2018 juga turut mempromosikan produk agrikultur dan kuliner nusantara, dalam hal ini dengan melibatkan pihak Indofood, PTPN VIII, serta komunitas masyarakat Indonesia di Ottawa.

Para pengunjung Festival Indonesia juga dapat menikmati kuliner khas nusantara, seperti rendang, satay, ketoprak, nasi uduk, siomay, bahkan teh botol sosro, sembari menikmati penampilan peragaan busana dan seni budaya Indonesia di panggung utama Festival.

Komunitas Indonesia yang tinggal menetap di Ottawa dan Montreal serta mahasiswa Papua yang tengah menimba ilmu di sejumlah perguruan tinggi di Toronto juga menampilkan kemahirannya dalambermain musik dan tarian tradisional Indonesia. Kedelapan mahasiswa Papua tampil membawakan beberapa lagu, salah satunya yakni Aku Papua, sedangkan pelajar Indonesia yang menetap di Ottawa menampilkan Tari Saman.

Pengunjung Festival Indonesia dalam inter-sesi peragaan busana juga disajikan sejumlah video promosi pendek yang mengetengahkan beberapa tema, diantaranya mengenai teknologi pengembangan minyak sawit yang ramah lingkungan, promosi beberapa pusat tujuan pariwisata nusantara, serta kemajuan pembangunan infrastruktur dan transportasi tiga matra di Indonesia.

Hingga hari terakhir penyelenggaraan, panitia mencatat terdapat kurang lebih 4000 pengunjung yang hadir dan menikmati beragam kegiatan Festival Indonesia 2018, mulai dari peragaan busana nusantara, penampilan seni tari dan musik tradisional serta kuliner dan jajan pasar khas Indonesia. (rls)

30 Juli 2018
Tolak Premanisme Demokrasi
Jakarta (SL) – Sehubungan dengan adanya penghadangan oleh sekelompok orang atas kedatangan bunda Neno Warisman beserta rombongan di Bandara Hang Nadim Batam, Sabtu sore , (28/7/2018) ; maka _Adv. Djudju Purwantoro/ Tim Advokasi#2019 GantiPresiden_ atas nama Tim Advokasi#2019 GantiPresiden* menyatakan:
1. Bahwa kegiatan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang #2019GantiPresiden adalah hak konstitusional setiap warga negara yang dilindungi undang-undang. Bukan perbuatan melanggar hukum normatif yang berlaku di negara ini.
2. Kegiatan serupa tersebut selama ini juga telah berlangsung di berbagai kota antara lain: Jakarta, Medan, Solo, dan lain-lain diikuti oleh kekompok masyarakat setempat berjalan lancar dan aman.
3. Bahwa penghadangan yang telah dilakukan oleh sekelompok orang tersebut, justru merupakan tindakan semena-mena, anarkis dan melawan hukum.
4. Perbuatan anarkis oleh kelompok masyarakat tersebut, adalah perbuatan melawan hukum yang justru juga telah melanggar Konvensi hukum internasional tentang HAM, dan UU tentang Penerbangan/Bandara yang seharusnya area Bandara bebas dari kegiatan unjuk rasa dan kepentingan politis lainnya.
5. Aktifitas #2019GantiPresiden merupakan kegiatan yang melibatkan masyarakat umum, adalah sah dan tidak melanggar hukum, sesuai UU No.9/1998 tentang Penyampaian Pendapat di muka umum, UU tentang Pemilu No.7/2017, dan PKPU/2017 tentang Pencalonan Presiden.
6. Kami meminta kepada aparat keamanan supaya bertindak tegas, adil dan profesional supaya memproses hukum, kepada setiap orang yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum di Bandara Batam tersebut.
Sejalan dengan rilis yang dikeluarkan Juju, Ketua Presidium Ikatan Polisi Mitra Masyarakat Indonesia (IPMMI) Hans Suta mengharapkan agar polisi pro aktif untuk menindak para pengganggu proses demokrasi sehat yang dilakukan oleh Neno dan kawan-kawan.

“Di negeri ini tidak menghendaki adanya premanisme politik,anarkisme politik,apa lagi terorisme politik.” Kata Hans. (Komandoodp.com)
30 Juli 2018