Kategori: Nasional

Kantor Bupati Lampung Selatan Di Segel KPK

Lampung Selatan (SL) – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menggeledah kantor Bupati Lampung Selatan DR. Zainudin Hasan, MH dan Kantor Kadis PU Lamsel, di Kalianda, Jumat (27/7/2018) pagi.

Dengan dikawal oleh anggota Brimob bersenjata lengkap, penyidik KPK masuk kantor Bupati Lamsel Zainudin Hasan juga adik kandung Ketua MPR Zulkifli Hasan ini. Penyidik juga langsung menyegel kantor Bupati Lamsel.

Sekitar pukul 09.40 WIB, Bupati Lamsel Zainudin Hasan dan anggota Dewan, Kadis PU dan pihak swasta sudah dibawa ke Jakarta. Dari Polda Lampung diangkut menggunakan tiga mobil dibawa ke Bandara untuk diterbangkan ke Jakarta.

Bupati Lamsel Zainudin Hasan saat dibawa KPK berpakaian baju putih jeket warna cokekat dan berpeci hitam. Sedangkan Kadis PU Tms, mengenakan baju putih berpeci hitam.

Diberitakan sebelumnya, hingga Jumat (27/7/2018) pagi pukul 09.00 WIB, hasil OTT KPK Jumat dini hari masih menjalani pemeriksaan di Polda. Bupati Lamsel juga ketua DPW PAN Lampung ditangkap di sebuah hotel di Telukbetung Bandarlampung, terkait setoran proyek infrastruktur.

Keterangan dari KPK, OTT terhadap bupati Lampung Selatan ini, telah diamankan uang Rp 700 juta terkait proyek infrastruktur. “Tim mengamankan uang Rp 700 juta dalam pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam keterangannya, Jumat (27/7/2018) pagi.

Selain bupati, KPK juga mengamankan tiga orang yakni, AA, TA. Selain itu, satu oknum Anggota DPRD Lampung yang juga Ketua Fraksi PAN berinitial ABN, dan satu pengurus partai berinitial GR dan pengusaha A. (net)

27 Juli 2018
Timnas PK Upaya Menyatukan Perang Melawan Korupsi

Jakarta (SL) – Pemerintah membentuk Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK). Tim ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018. Kementerian Dalam Negeri menyambut baik dan mendukung penuh pembentukan tim tersebut.

Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Jumat (27/7). Menurut Tjahjo, pembentukan Timnas PK merupakan upaya kolaborasi pencegahan korupsi oleh KPK, Kemendagri, Bappenas, Menpan dan Kantor Staf Kepresidenan (KSP) yang selama ini seolah berjalan sendiri-sendiri.

“Hadirnya Timnas PK penting agar aksi-aksi pencegahan korupsi saat ini bisa lebih efektif,” katanya.

Tjahjo menambahkan, dulu dikenal Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) yang diinisiasi oleh Bappenas. Kemudian ada juga program reformasi birokrasi yang digulirkan oleh Menpan.

Dan ada Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) oleh Kemendagri. Juga ada Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) yang dilakukan KPK. Tapi masing-masing jalan sendiri-sendiri.

“Nah hadirnya Timnas PK akan menyatukan seluruh aksi ini,” katanya.

Kata Tjahjo, upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Kemendagri selama ini akan dimasukkan menjadi Aksi Pencegahan Korupsi dalam Timnas PK. Ini sesuai dengan Permendagri Nomor 35 Tahun 2018.

Dengan begitu kedepan pencegahan korupsi diarahkan pada perencanaan dan penganggaran, perjalanan dinas, hibah bansos, pendapatan daerah dan pengadaan barang dan jasa plus perizinan.

“Semua upaya-upaya yang sedang berjalan seperi integrasi e-planning dan e-budgeting, PTSP ke depan akan disupervisi oleh KPK melalui Timas PK.
Apabila ditanya berarti upaya pencegahan Kemendagri selama ini belum efektif, sehingga perlu Timnas PK, tergantung indikatornya apa, kalau rumah besarnya akuntabilitas dan tata kelola Pemda, Binwas Kemendagri sangat efektif seperti membaiknya opini WTP BPK, SPIP, e-government dan lain-lain,” urai Menteri Tjahjo.

Tjahjo optimistis dengan hadirnya Perpres Nomor 54 Tahun 2018. Karena dengan itu seluruh energi yang ada bisa disatukan untuk bersama-sama melawan korupsi. Pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan komitmen pemerintah di bawah Presiden Jokowi yang bertekad menguatkan lembaga KPK. “Khususnya pencegahannya,” katanya.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengatakan, selama ini Kemendagri juga telah melakukan pembinaan aparatur di lingkungan kementerian dan aparat Pemda. Pembinaan dilakukan melalui diklat-diklat, bimbingan teknis dan pengembangan kompetensi anti korupsi. Pembinaan dilaksanakan oleh BPSDM dan IPDN.

“Pembinaan menitikberatkan pada penguatan materi perubahan pola pikir anti korupsi, wawasan dan perilaku serta integritas aparatur yang menjauhkan diri perilaku dan tindakan yang koruptif,” katanya.

Kata Bahtiar, Mendagri sendiri dalam berbagai forum dan kesempatan tak pernah bosan mengingatkan tentang pentingnya perubahan pola pikir dan perilaku aparat. ” Dan beliau selalu ingatkan area rawan korupsi yang wajib dihindari dan dicegah,” ujarnya. (rls)

27 Juli 2018
Video “Viral” Peristiwa Gugurnya Anggota Polri di Papua 25 Juli 2018 ‘Hoax’

Jayapura (SL) – Pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018, terkait beredarnya video di beberapa media sosial tentang peristiwa meninggalnya anggota kepolisian pada tanggal 25 Juli 2018, berita itu tidak benar atau berita bohong.

Peristiwa tersebut memang benar terjadi adanya, namun kejadian tersebut terjadi pada tanggal 16 Maret 2006, yang menyebabkan 4 personel Brimob Polda Papua dan 1 anggota TNI AU meninggal dunia, saat melaksanakan pengamanan aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa di depan Universitas Cenderawasih di Distrik Abepura Kota Jayapura.

Situasi di Papua pada tanggal 25 Juli 2018 (kemarin) sangat aman dan kondusif, pada hari tersebut juga pelaksanaan pilkada susulan di Kabupaten Paniai berjalan aman dan lancar. Tidak ada gangguan kamtibmas yang terjadi di wilayah hukum Polda Papua.

Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai ini merupakan Pilkada susulan dikarenakan adanya perbedaan keputusan atau penetapan antara KPU dan Panwaslu Kabupaten Paniai soal jumlah pasangan calon. Hal ini membuat Pilkada Kabupaten Paniai tidak dapat diselenggarakan serentak pada tanggal 27 Juni 2018 lalu.

Pada hari pelaksanaan pemungutan suara Kapolda Papua bersama Forkopimda Prov. Papua memantau langsung jalannya pelaksaan pemungutan suara di Kabupaten Paniai dengan melihat langsung beberapa tempat pemungutan suara. Kapolda juga melakukan beberapa kunjungan ke beberapa tempat dengan menggunakan Helicopter Poludara.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Drs. Ahmad Musthofa Kamal, SH menegaskan, bahwa video yang viral di media sosial itu terjadi pada tanggal 16 Maret 2006 di depan Universitas Cenderawasih Distrik Abepura Kota Jayapura. Dan Kabid Humas menghimbau, kepada seluruh masyarakat tidak mudah terprovokasi khususnya masyarakat yang berada di Jayapura, kebersamaan yang telah dibangun kiranya dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban khususnya di Kota Jayapura dan di Papua pada umumnya. (rls)

27 Juli 2018
Ketua Dewan Pembina SMSI : Media Digital Adalah Masa Depan Perubahan

JAKARTA (SL) –Ketua Dewan Penasehat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Chairul Tanjung mengatakan bahwa pengembangan media digital berada ditengah era perubahan luar biasa. Segala sesuatu harus fisikly dan ini suatu keniscyaan. Tentu dari perubahan ini ada konsekwensi yang dihadapi yang menjadikan segala sesuatunya berubah. GI kalau dulu perusahaan paling besar di dunia GI general. Elektrik yang memiiki alat super canggih.

Sekarang perusahaan itu dari yang luar biasa sekarang tidak terlalu bisa dikatakan nobody. Jika sebelumnya saya bangga, sekarang kenyataannya jadi begini, ” kata Chairul Tanjung dalam Rapat Kerja Nasional 111 Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di ballroom Hotel Sari Pasific Jakarta, 25-27 Juli 2018.

Menurut Owner Transmart ini, The mouse variabel asset itu adalah data yang bisa menggarap semua sistem ekonomi. Winner takes all bahwa pemenang mengambil semuanya.
Dia juga mengatakan, Media media tradisional pelan pelan akan hilang dan ini sebuah keniscayaan. Trend industri media menuju konvergensi. “Termasuk terjadinya evolusi saluran distribusi perusahaan media. Evolusi dari sosial media,” katanya.

Chairul Tanjung mengingatkan bahwa Inilah proses evolusi yang harus kawan kawan pemilik media siber yang harus dicermati. Adanya proses metamorfosa media seperti kompas dan koran Jawa Pos (tradisional media) yang akhirnya juga memakai digital media.

“Saya berharap pengola media mau menang dalam kompetisi. Di mana anda itu spesialisnya dan di mana anda bisa oerang, satu pemenang yang ada yang menguasai 70 persen market, pintarlah membaca peluang, “tandas Chariul Tanjung. (red)

26 Juli 2018
Kemajuan Industri Digital Jadi Andalan Kemenpar

Jakarta (SL) – Guntur Sakti Kepala biro komunikasi publik Kementrian Pariwisata mengatakan, “kemajuan industri digital saat ini menjadi andalan, maka kemenpar yang juga berada dalam dunia digital, maka mau tidak mau kami (Kementrian Pariwisata) juga harus menjadi bagian dari milenial”.
Hal itu disampaikan Guntur dalam Rapat Kerja Nasional Serikat Media Siber Indonesia di Hotel Sari Pasific, Jakarta 26 Juli 2018 .

Dalam Rakernas SMSI dengan tema kegiatan ‘Indonesian Optimis Menghadapi Revolusi Industri’, Guntur juga mengatakan Pariwisata Indonesia menjadi 20 negara yang tercepat dalam pengembangan pariwisata. Indonesia saat ini industri pariwisata tumbuh 22 persen. “Kita disalip Vietnam dan mereka melakukan perubahan luar biasa dalam meningkatkan kemajuan sektor pariwisata mereka. Sementara destinasi pariwisata terbaik di dunia menobatkan Indonesia sebagai tiga destinasi terbaik pariwisata dunia. Untuk wilayah yang pariwisata nya lengkap adalah pulau Jawa. Pengakuan itu bukan kita yang meminta tetapi dunia yang memberinya, ” kata Guntur.

Devisa pariwisata Indonesia saat ini bertengger di posisi ke empat, dan saat ini menjadi nomor dua dalam menghasilkan devisa.(red)

26 Juli 2018
Menteri Kominfo RI Membuka Rakernas III SMSI

Jakarta (SL) – Menteri Komunikasi Dan Informatika RI, Rudiantara membuka secara resmi Rakernas III Serikat Media Indonesia (SMSI) dengan tema “Indonesia Optimis Menghadapi Revolusi Digital”, yang di gelar di Hotel Sari Pasific, Jl M.H. Thamrin Jakarta, Rabu (25/07).

Dalam sambutannya, Menkominfo Rudiantara mengungkapkan dinamika yang terjadi di dunia maya sangat cepat, sehingga dibutuhkan informasi yang sampai kemasyarakat bener-benar akurat.

“Dari informasi yang di sampaikan Dewan Pers sebanyak 43.000 media online yang menggunakan basis internet menyebarluaskan informasi kemasyarakat, jika ini tidak terkontrol akan berbahaya apalagi memasuki tahun politik seperti sekarang ini,” ungkap Rudiantara.

Lebih lanjut Rudiantara mengungkapkan, Kominfo akan berikan domain gratis kepada 1000 usaha kecil menengah (UKM) yang ingin membuat domain, namun Ruadiantara menyarankan agar domain UKM tidak lagi menggunakan com dan menyarankan untuk menggunakan co.id agar aksesnya mudah.

“Saya ingin berikan saran kepada media online agar tidak lagi menggunakan domain com, kenapa? Karena jika menggunakan com ketika website atau domain itu di buka maka hostingan akan keluar dulu sementara domainnya di indonesia, yang akses juga kita, lebih baik menggunakan co.id saja,” jelasnya.

Rudiantara juga berharap agar pers indonesia benar-benar menjadi pilar demokrasi Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Menkominfo Rudiantara juga sekaligus meluncurkan Siber Indonesia Network (SIN), ini merupakan newsroom produk dari SMSI yang diharapkan mampu menghadirkan berita menarik dan akurat dari wilayah nusantara.

“Semoga perusahaan media online yang termasuk dalam keanggotaan SMSI menjadi pioner dalam pemberantasan berita hoax dan menjadikan Undang-undang Pers Nomor 40 tahun 1999 sebagai pedoman dalam penulisan berita,” harap Rudiantara.

Sementara itu, Ketua Umum SMSI Pusat Auri Jaya mengungkapkan sebanyak 32 perwakilan pengurus SMSI Daerah provinsi dari seluruh Indonesia hadir dalam mensukseskan Rakernas SMSI III.

“Sebanyak 320 perusahaan media online telah menjadi anggota SMSI namun tidak semua hadir disini dan sudah di wakili oleh pengurus SMSI dari provinsi masing-masing,” terang Auri Jaya.

Lebih lanjut Auri Jaya mengungkapkan, walau pengurus SMSI tampilannya tidak milineal tapi semangatnya masih sangat milineal. Auri Jaya juga menggelorakan tema Rakernas Ke-III ini yakni Indonesia Optimis.

Hadir dalam acara tersebut Dewan Pembina SMSI pusat Chairul Tanjung, wartawan senior,Atal S Depari, Ketua Dewan Kehormatan PWI Ilham Bintang, Plt PWI Pusat Tedjo, Firdaus Sekjen SMSI Pusat dan beberapa deretan wartawan senior di Indonesia. (Red)

26 Juli 2018
DPD Gelar Paripurna ke-15 Pemilihan Pimpinan

Jakarta (SL) – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI hari ini menggelar sidang paripurna ke-15 di masa persidangan ke-5 tahun sidang 2017-2018. Salah satu agenda paripurna adalah pemilihan tambahan pimpinan DPD yang sebelumnya sempat tertunda.

Sidang digelar di gedung Nusantara V, kompleks Senayan, Jakarta. Sidang digelar Kamis (26/7/2018), pukul 10.00 WIB. Berdasarkan absensi, hanya 56 dari 132 anggota Dewan yang hadir saat paripurna dibuka.

Dari 76 anggota DPD yang tak hadir itu, sebanyak 8 anggota Dewan meminta izin, dan 4 anggota tugas. Hadir juga dalam sidang paripurna ini Forum pembaharuan kebangsaan (FPK).

Ada empat agenda utama dalam sidang paripurna ini. Yakni, laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan, pengesahan keputusan DPD RI, pemilihan pimpinan, dan pengucapan sumpah/janji pimpinan DPD RI yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung (MA).

Sidang paripurna dipimpin Wakil Ketua DPD Nono Sampono. Selain Nono, pimpinan yang hadir adalah Ketua DPD Oesman Sapta Odang dan Darmayanti Lubis. “Sidang terbuka untuk umum,” kata Nono membuka paripurna.

Namun belum dipastikan apakah agenda pemilihan pimpinan baru dan pengucapan sumpah/janji pimpinan, sesuai putusan UU MD3 jadi dilaksanakan. Agenda pemilihan pimpinan sendiri sebelumnya telah ditunda dua kali.

Pada paripurna yang digelar Kamis (31/5) lalu pelantikan ditunda karena alasan teknis. Kemudian agenda pemilihan yang semula dijadwalkan pada Jumat (22/6) juga kembali ditunda dengan alasan tak kuorum.

Paripurna itu sesuai UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3 yang salah poinnya menyatakan, DPD mendapat satu tambahan pimpinan Dewan.

Saat ini, DPD dijabat 3 pimpinan. Mereka adalah Oesman Sapta Odang (ketua) dan 2 wakil ketua, yang dijabat Nono Sampono dan Darmayanti Lubis. (detik.com)

26 Juli 2018
Ramon Damora Nakhodai Siber Indonesia Network SMSI

Jakarta (SL) – Rapat Kerja Nasional Serikat Media Siber Indonesia (Rakernas SMSI) ke-3 resmi dibuka Menteri Kominfo RI, Rudi Antara, di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Rabu (25/7/2018) malam.

Rakernas yang akan berlangsung selama tiga hari, juga telah melahirkan news room bernama Siber Indonesia Network (SIN).

SIN merupakan sebuah jaringan yang berfungsi sebagai pengumpul berita-berita daerah berkualitas dari seluruh anggota SMSI se-Indonesia, yang kemudian dapat dikonsumsi oleh member SMSI secara aman.

“SIN diciptakan dengan tujuan meningkatkan kualitas pemberitaan seluruh media anggota SMSI, nanti ada sedikitnya 2000 berita, foto dan video setiap harinya di SIN” ungkap Ketua Umum SMSI, Auri Jaya.

Berita-berita yang masuk ke SIN, menurut Auri, merupakan berita berkualitas pilihan dari tiap-tiap daerah se-Indonesia, yang dijamin keakuratannya, kebenarannya dan yang pasti bukan berita hoax.

Untuk menggawangi news room ini, SMSI telah memilih Ramon Damora sebagai pemimpin redaksinya.

“Kita percayakan SIN kepada Ramon Damora, beliau ini anak muda yang cerdas, energik dan sudah berkiprah di media-media Jawa Pos Group, dari Riau Pos, Batam Pos, Posmetro Batam dan sekarang di Tanjungpinang Pos,” papar Auri.

Auri berharap kehadiran SIN menjadi suatu generasi baru dalam dunia infomasi di tanah air, dan memberika manfaat yang besar bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sementara itu, Meneteri Kominfo RI, Rudi Antara menyambut baik Rakernas SMSI dan kehadiran SIN di tengah menjamurnya pertumbuhan media online di Indonesia.

“Dengan fungsi kontrol yang baik, maka SIN akan menjadi salah satu motor penyebar berita-berita berkualitas yang layak dikonsumsi oleh masyarakat dari satu daerah ke daerah yang lain,” harap Rudi.

Pada kesempatan itu, Rudi juga mengingatkan seluruh anggota SMSI untuk terus meningkatkan kualitas dan prifesionalisme yang menjunjung tinggi amanat Undang-undang RI, nomor 40 tentang pers.

“Untuk meningkatkan kualitas, media tentunya harus terverifikasi, personilnya harus menaati kode etik jurnalistik, sebagaimana profesi-profesi lainnya yang juga memiliki kode etik di lingkungannya,” papar Rudi.

Hadir dalam pembukaan Rakernas SMSI ke-3 ini, Ketua Dewan Penasehat SMSI Chaerul Tanjing yang juga Founder CT Group, Ketua DK PWI Ilham Bintang, sejumlah pengurus PWI Pusat serta tokoh-tokoh per tanah air. (batampro.com)

26 Juli 2018
Ketua Dewan Pers : Masa Depan Jurnalisme Ada di online, Konvensional Akan Punahetak

Jakarta (SL) – Ketua Dewan Pers, Yosef Adi Prasetyo menyebut Indonesia negara paling banyak media. Tercatat 47 ribu media yang didata dewan Pers.

“Ada 47 ribu media. Kami punya datanya, karena mudahnya membuat media,” kata Stanley sapaan Yosef diacara, Rakernas III Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) ‘Indonesia Optimis Menghadapi Revolusi Digital’, di Jakarta, Kamis 26 Juli 2018.

Menurut Stanley, rinciannya, ada sekitar 2000 media cetak, 321 yang sudah terverifikasi, 43.300 media online, 674 radio, 523 media televisi. Sedangkan untuk wartawan. “Masa depan jurnalisme ada di online. Media cetak dan televisi mengalami kepunahanan,” ujarnya.

Ia mengatakan, Dewan Pers mempunyai data sekitar 12 ribu wartawan yang sudah berkompetensi, media online saat ini masih berebut ‘isu’ (berita politik) nasional, padahal kata dia, banyak isu lokal yang lebih baik. “Isu lokal yang konek dengan UKM, perusahaan dan lainnya,” imbuhnya.

Dengan mengangkat isu-isu lokal dengan sendirinya media online itu dikunjungi pembaca, jika sering dikunjungi pembaca kata dia, maka dengan sendirinya iklan akan banyak yang memasang iklan untuk pemasukan perusahaan.

Si kesempatan itu, Stanley memaparkan tiga Upaya Dewan Pers yaitu, mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada berita. Kemudian, mengembalikan otoritas kebenaran faktual media arus utama. Dan mengembalikan kepercayaan pada profesi jurnalis.

“Wartawan itu profesi cerdas, kita itu harus belajar jangan pernah putus, wartawan itu mahasiswa seumur hidup, jika ingin membuat berita harus ada refrensi sumber lain, wartawan harus belajar jangan pernah berhenti. Kita harus bisa menulis karena publik harus tahu. Karena itu hakikat kita (menulis),” kata dia. (red/jun)

26 Juli 2018
Rudiantara : Pemerintah Tetap Menjaga UU Pers

Jakarta (SL) – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) resmi dibuka Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara.

Pada pembukaan di Hotel Sari Pasifik Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, pada hari Rabu 25 Juli 2018 malam tersebut, SMSI turut meluncurkan Siber Indonesia Network (SIN) sebagai wujud kebersamaan.

SIN tersebut merupakan wadah para pengelola dan awak media online dapat saling menghimpun berita dalam sebuah wadah yang akan dipimpin oleh Pemimpin Redaksi tersendiri.

Ketua Umum SMSI, Auri Jaya, mengungkapkan rasa optimisnya atas peluncuran SIN.

“Kita menciptakan News Room guna menghimpun berita yang nantinya semua berita harus bebas hoaks. Sehingga anggapan miring terhadap pemberitaan media online dapat kita minimalisir,” kata Auri dalam sambutannya.

Selain itu, Auri menegaskan pihaknya tidak berhenti berinovasi dan harus optimis.

“Kita harus optimis. SMSI tak pernah menyerah berinovasi. SIN ini nantinya akan dipimpin seorang Pemred yang akan bertanggung jawab terhadap semua berita. Sebagian menganggap ikan-ikan teri, tapi kita banyak dan akan menciptakan paus-paus media yang punya kompetensi,” tegasnya.

Sementara, Menkominfo Rudiantara, saat berbicara di hadapan Pengurus SMSI dari 31 kabupaten/kota pada Pembukaan Rakernas SMSI 3 tersebut juga menyinggung soal menjamurnya media online yang hampir-hampir tak terbendung.

“Betapa sulitnya Dewan Pers harus memverifikasi media online saat ini yang berjumlah 40.000 lebih. Sedangkan SMSI saat ini beranggotakan 300 media online, tahap awal cobalah verifikasi yang ini dulu,” tegas Rudiantara.

Pada sisi lain, Menkominfo juga menyinggung terkait penggunaan domain bagi sebuah media online. “Sekarang masih banyak menggunakan dot.com. Seharusnya kita di Indonesia menggunakan dot.co.dot.id. Kenapa? karena jika sebuah media online menggunakan domain dot.com, ketika kita klik, dia ke luar negeri dulu, sehingga luar negeri dapat dana dari penggunaan domain tersebut,” sebutnya.

Pada bagian lain, Menkominfo yang didampingi Ketum dan Sekjen SMSI beserta Dewan Penasehat turut meluncurkan terbentuknya Siber Indonesia Network yang digagas SMSI.

Selain itu, Rudiantara meminta seluruh insan pers menjunjung tinggi etika pers selama menjalankan aktifitas.

Pemerintah sangat menghargai UU No 40 tentang Pers dan itu ditunjukkan tidak adanya PP maupun Permen atau pun produk hukum turunannya.

“Kita tidak mengenal adanya Peraturan Pemerintah (PP) atau aturan lainnya dibawah UU Pers ini. Itu tanda kita sangat menghargai UU Pers, jadi insan pers harus menggunakannya dengan baik. Dan tentu karena tidak ada PP atau aturan lainnya, sepenuhnya ini tergantung etika, dalam hal ini kode etik jurnalistik,” pinta Rudi.

Kode etika itu, tambahnya, merupakan benteng dalam menjalankan usaha dan profesi pers selain UU Pers.

Jadi soal ketentuan dan aturan semua sudah jelas di UU, sedangkan dalam aplikasinya sangat memerlukan etika.

Karena itu, kita berharap pers siber juga mengikuti aturan-aturan sesuai UU Pers, termasuk mengenai verifikasi media dan lain-lain.

“Kalau pers tidak mau menggunakan UU No 40, maka pers akan dikenakan UU lain seperti UU ITE, jadi tolong dijalankan dan terapkan. Termasuk kode etik, karena itu rohnya pers,” tambahnya.

Sementara itu, Pemred Pewarta.co, Chairum Lubis SH yang hadir sebagai salah seorang delelgasi dari perwakilan SMSI Sumut mengapresiasi Menkominfo, Rudiantara yang telah membuka Rakernas III SMSI.

Chairum Lubis SH yang juga Ketua Persatuan Wartawan (Pewarta) Polrestabes Medan ini juga berharap Rakernas SMSI III sekses dan melahirkan kebijakan yang mendukung kinerja para jurnalis dan media online yang tergabung dalam SMSI. (Pewarta.co/nt)

26 Juli 2018