Kategori: Nasional

Mensos Idrus Diperiksa KPK

JAKARTA (SL) – Menteri Sosial Idrus Marham mendatangi Gedung KPK, Kamis (19/7/2018). Pemeriksaan Idrus berkaitan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Anggota DPR RI Fraksi Golkar Eni Saragih.

Saat itu, Idrus mengaku diperiksa sebagai saksi untuk Eni dan Johannes Budisutrisno Kotjo, yang pernah menjadi pemegang saham Black Gold Natural Resources Limited.

“Jadi hari ini sebenarnya saya juga ada undangan di DPR ya bersama beberapa menteri di Komisi IX. Tapi karena saya juga dapat undangan dari KPK dan karena itu saya harus hormati dan saya harus penuhi undangan pada hari ini karena saya anggap penting karena itu saya hadir disini,”kata Idrus saat tiba di gedung KPK Jakarta seperti dilansir dari antaranews.com

Soal apa saja materi pemeriksaan yang akan ia jalani, Idrus enggan menyampaikan.”Nanti materinya apa tentu saya belum bisa menyampaikan ke teman-teman semua. Saya percaya KPK itu tidak melakukan di luar aturan jadi pasti aturannya biasanya tiga hari sebelumnya sudah diterima,”ucapnya.

“Nanti ya, saya kira sudah ya, sudah ditunggu,”sambungnya sambil berlalu.

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan bahwa para saksi adalah orang-orang yang punya kaitan dengan perkara tersebut.

“Kita tidak akan manggil orang kalau tidak ada hubungan langsung tidak langsung dengan kasus itu,”tegas Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di gedung KPK, Rabu (18/7/2018). (net)

22 Juli 2018
Kasus Lapas Sukamiskin Dikhawatirkan Terjadi di Lapas Lain

JAKARTA (SL) – Wakil Ketua Fraksi F-PKS DPR RI Aboebakar Alhabsyi menyebut kasus OTT Lapas Sukamiskin adalah fenomena gunung es. Menurut dia, bisa jadi situasi serupa banyak terjadi di lapas yang lain.

Tentunya hal tersebut harus diantisipasi dengan baik oleh Menkumham. Jangan sampai hal ini tetulang lagi.

“Saya menyesalkan kejadian di lapas Sukamiskin. Ini seharusnya tidak terjadi jika kalapasnya berintegritas dan sistemnya tidak memungkinkan untuk terjadinya pelanggaran,” ucap Aboebakar Alhabsyi kepada bukamata.co, Minggu (22/7/2018).

Untuk pembenahan, lanjut dia, harus dilakulan bukan hanya di lapas sukamiskin. Tapi di seluruh lapas di Indonesia. Hal ini perlu menjadi early warning untuk pembenahan seluruh lapas di Indonesia.

Anggota Komisi III DPR Ri itu memaparkan ada dua hal yang perlu diperhatikan untuk pembenahan lapas tersebut. Pertama, adalah pembenahan sistem dalam lapas.

Sistem yang baik harus mampu menutup peluang adanya kongkalikong antar petugas dengan warga binaan. Aturan sedapat mungkin mengedepankan tertip hukum dan tertip aturan dalam lapas.

“Kedua adalah penguatan integritas para petugasnya. Dengan integritas yang baik peraturan yang ada akan dapat diimplementasikan secara tepat,” ucapnya.

Tanpa integritas, aturan sebaik apapun akan dapat diakali. Oleh karenanya integritas ini akan menjadi kunci paling strategis pembenahan lapas. (net)

22 Juli 2018
BMKG Imbau Nelayan Indonesia Untuk Sementara Tidak Melaut

Jakarta (SL) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan peringatan dini cuaca ekstrim di laut Indonesia. BMKG memperkirakan akan terjadi gelombang tinggi laut dengan ketinggian 2,5 sampai 6 meter di sejumlah wilayah selama sepekan mendatang.

“BMKG perlu memberikan peringatan dini, karena diperkirakan pada 23-28 Juli masih akan terjadi gelombang tinggi dengan ketinggian 2.0-6.0 meter. Dan puncak ekstrimnya diperkirakan terjadi pada tanggal 24-25 Juli 2018,” kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam konfrensi pers bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Kafe Pisa, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (22/7/2018).

Dia memaparkan, tinggi gelombang 1,25-2,5 meter dengan status sangat waspada berpeluang terjadi di laut Jawa bagian Timur, perairan Timur Kotabaru, Selat Makassar bagin Selatan, laut Flores, perairan Baubau-Kepulauan Wakatobi dan laut Banda.

Kemudian, perairan Selatan Pulau Buru-Pulau Seram, perairan Kepulauam Kei-Kep. Aru, perairan Kep. Barbar-Kep. Tanimbar, perairan Barat Yos Sudarso, laut Arafuru dan perairan Jayapura.

Sedangkan tinggi gelombang 2,5 – 4 meter yang berstatus berbahaya, berpeluang terjadi di perairan Sabang, perairan Utara dan Barat Aceh, perairan Barat pulau Simeuleu hingga kepulauan Mentawai. Lalu perairan Barat Bengkulu hingga Lampung, selat Sunda bagian Selatan, perairan Selatan Jawa hingga P. Sumba, selat Bali – selat Lombok, selat Alas bagian Selatan, perairan Selatan P.Sumba, laut Sawu, dan perairan Selatan P.Rote.

Pada tanggal 24-25 Juli berpeluang terjadi peningkatan tinggi gelombang menjadi 4-6 meter dengan status sangat berbahaya di sejumlah wilayah. Diantaranya, perairan Sabang, perairan Utara dan Barat Aceh, perairan Barat pulau Simeuleu hungga kepuluan Mentawai, perairan Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudera Hindia Barat Sumatera, selat Sunda bagian Selatan, perairan Selatan Jawa hingga pulau Sumba, selat Bali – Selat Lombok – selat Alas bagian Selatan, Samudera Hindia Selatan Jawa hingga NTB.

Dia menjelaskan, kondisi tekanan tinggi yang bertahan di Samuder Hindia (Barat Australia) atau disebut dengan istilah Mascarene High memicu terjadinya gelombang tinggi di perairan Selatan Indonesia.

“Hal ini dikarenakan kecepatan angin yang tinggi di sekitar wilayah kejadian mascarene high di Samudera Hindia (Barat Australia) dan terjadinya swell/alun yang dibangkitkan oleh mascarane high menjalar hingga wilayah perairan Barat Sumatera, Selatan Jawa hingga pulau Sumba. Kondisi itu juga berdampak pada peningkatan tinggi gelombang hingga berkisar 4-6 meter di perairan Selatan Jawa hingga Nusa Tenggara,” terang dia.

Oleh sebab itu, ia memperingatkan semua masyarakat untuk tetap waspada atas potensi kecelakaan laut akibat gelombang tinggi di laut, khususnya para nelayan dan kapal-kapal yang berlayar.

“Kami himbau masyarakat tetap waspada, menunda kegiatan penangkapan ikan secara tradisional hingga gelombang tinggi mereda. Masyarakat, terutama perahu nelayan dan kapal-kapal ukuran kecil agar tidak memaksakan diri melaut, serta tetap waspada san siaga dalam melakukan aktivitas pelayaran,” kata dia. (net)

22 Juli 2018
KPK Peringatkan Kalapas se-Indonesia Menolak Suap Para Koruptor

Jakarta (SL) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperingatkan seluruh kepala lembaga pemasyarakatan seluruh Indonesia tidak menerima suap. Terlebih menyediakan fasilitas mewah untuk para terpidana korupsi atau koruptor.

Hal tersebut terkait dengan kasus Kalapas Sukamiskin Bandung Wahid Husein yang menerima suap berupa mobil dan uang untuk memberikan fasilitas, pemberian perizinan ataupun pemberian lainnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin Bandung. Salah satu yang diduga menyuap adalah narapidana kasus korupsi Fahmi Darmawansyah yang juga suami dari artis cantik Inneke Koesherawati.

“Kasus ini diharapkan juga menjadi peringatan bagi seluruh kalapas agar tidak melakukan hal yang sama karena petugas permasyarakatan termasuk kategori penyelenggara negara yang dapat ditangani oleh KPK,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam pernyataan persnya, Minggu (22/7/2018).

KPK menyatakan komitmen pemerintah dan semua pihak terhadap pemberantasan korupsi dipandang sulit akan terwujud jika korupsi masih terjadi secara masif di lapas karena efek jera terhadap pelaku korupsi sulit akan direalisasikan.

“Kerja keras penyidik dan penuntut umum memproses dan membuktikan kasusnya menjadi nyaris sia-sia jika terpidana korupsi masih mendapat ruang transaksional di Lapas dan menikmati fasilitas berlebihan dan bahkan dapat keluar masuk tahanan secara leluasa,” tuturnya.

KPK pun, lanjut Febri, kembali mengingatkan agar pembenahan secara serius terhadap fungsi Lapas dilakukan segera.

“Kita harus berhenti hanya menyalahkan oknum apalagi jika sampai menggunakan dalih-dalih pembenaran-pembenaran, apalagi terhadap kondisi yang ditemukan tim KPK dalam kegiatan tangkap tangan. Seluruh sel di Lapas Sukamiskin dan lapas-lapas lainnya semestinya dikembalikan sesuai dengan standar,” ujar Febri.

KPK menyambut baik jika Kemenkumham serius melakukan perbaikan sepanjang hal tersebut dilakukan secara sungguh-sungguh dan terus menerus.

Selain itu, dia juga menegaskan bahwa terhadap lokasi-lokasi yang sudah disegel di Lapas Sukamiskin, termasuk dua sel terpidana korupsi masing-masing Fuad Amin dan Tubagus Chaeri Wardana, agar tidak dimasuki pleh pihak mana pun, kecuali penyidik yang berwenang.

“Diingatkan ada risiko hukum jika segel atau bukti-bukti dalam penyidik dirusak atau dihilangkan,” kata Febri.

KPK baru saja menetapkan empat tersangka suap pemberian fasilitas, pemberian perizinan ataupun pemberian lainnya di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Sukamiskin Bandung.

Empat tersangka itu, yakni Kalapas Sukamiskin sejak Maret 2018 Wahid Husein (WH), Hendry Saputra (HND) yang merupakan staf Wahid Husein, narapidana kasus korupsi Fahmi Darmawansyah (FD) dan Andri Rahmat (AR) yang merupakan narapidana kasus pidana umum/tahanan pendamping (tamping) dari Fahmi Darmawansyah. (net)

22 Juli 2018
Perkuat Jejaring Siber SMSI Luncurkan News Room

Jakarta (SL)-Diskusi 337 pemilik media siber menjelang Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III/Serikat Media Siber Indonesia yang dihelat di Jakarta pada Rabu-Jumat, 25-27 Juli 2018 mendatang melahirkan ide membenuk newsroom, sebagai jejaring siber. Ide Ketua Umum SMSI, Auri Jaya, akan dilunucurkan diacara Rakernas yang diagendakan dibuka Menteri Komunikasi dan Informasi RI, Rudiantara

Lalu apa itu SMSI News Room? News Room atau dalam bahasa Indonesia disebut Ruang Berita, merupakan tempat bagi jurnalis, baik itu reporter, editor, redaktur, dan produser, beserta dengan staff lainnya bekerja bersama-sama untuk mengumpulkan berita yang selanjutnya dipublikasikan melalui koran atau majalah, atau dipancarkan melalui televisi, kabel, atau radio. Dengan kata lain, alur kerja sebuah media dari mulai pengumpulan berita hingga mempublikasikannya di media massa.

Dalam perkembangannya, News Room telah berevolusi hingga bentuk keempat yang dikenal dengan News Room Generasi 4.0. Sebelum saya bercerita tentang News Room 4.0, saya ingin memaparkan dulu mengenai News Room generasi 1.0, News Room 2.0, dan News Room 3.0. News Room generasi pertama merupakan alur kerja dengan banyak jurnalis, banyak redaktur, dan banyak media massa. Dalam alur kerja ini, masing-masing jurnalis mengumpulkan berita untuk redaktur dan media massa yang spesifik. Bukan hanya spesifik secara jenis medianya saja, tetapi juga spesifik secara jenis beritanya juga, baik di tingkat jurnalis maupun di tingkat redaktur. Sehingga News Room generasi pertama mensyaratkan banyak sumber daya manusia.

Sedangkan pada News Room generasi kedua tidak memerlukan banyak jurnalis yang spesifik terhadap media. Jurnalis dituntut mampu membuat berita untuk berbagai media massa. Sedangkan yang bertugas memilah berita dan bekerja spesifik sesuai jenis medianya adalah redaktur.

Nah pada News Room generasi ketiga strukturnya lebih ramping lagi. Dalam alur kerjanya, tidak hanya jurnalis yang dituntut mampu membuat berita untuk berbagai media massa, tetapi juga sang redaktur. Redaktur dituntut untuk mampu menguasai pengolahan informasi untuk berbagai jenis media massa. Tentu saja, alur kerja ini tidak mensyaratkan banyak sumber daya manusia.

Sementara untuk News Room generasi keempat atau 4.0 lebih canggih lagi. Selain tidak perlu banyak sumber daya manusia, sang jurnalis juga diberi kewenangan untuk langsung mempublikasikan hasil liputannya. Sedangkan tugas redaktur hanya memantau dan memberi masukan tentang apa yang ditulis sang jurnalis. Selain itu, tugas redaktur fokus memikirkan konsep media berkaitan dengan animo masyarakat terhadap informasi.

Model News Room generasi keempat juga akan sangat efektif bila ditunjang oleh divisi riset yang mumpuni. Divisi riset ini tugasnya mengumpulkan berbagai data dan fakta yang terjadi di masyarakat. Sumbernya pun bukan hanya dari jurnalis semata, tetapi dari masyarakat, termasuk di dalamnya praktisi, pakar, peneliti, akademisi, hingga pemerintahan.

Masyarakat didorong untuk menulis dan memasukan kontennya ke dalam Content Management System (CMS) milik media. Dalam jangka panjang, hal ini sangat membantu media untuk menghadirkan konten-konten yang tidak hanya cepat, tetapi juga mendalam dan menyeluruh.

Pada news room generasi keempat, pengendalian (controling) di redaksi dilakukan dengan dua metode yakni Pre-Treatement dan Post-Treatement. Pengendalian Pre-Treatement menitikberatkan peran redaktur untuk memfilter dan menyunting bahasa dan konten reportase.

Jadi, semuanya ada di tangan redaktur. Sedang pada Post-Treatment, peran redaktur hanya memberi kritik dan masukan terhadap reportase jurnalis yang telah dipublikasikan di media massa. Dalam Pre-Treatement, kebanyakan jurnalis bergantung kepada redaktur. Terkadang, reportase yang diberikan jurnalis kepada redaktur, tidak ditulis dengan sebaik-baiknya karena jurnalis berpikir bahwa semuanya akan diperbaiki oleh redaktur.

Sehingga, seringkali kemampuan jurnalis tidak berkembang karena semuanya diserahkan kepada redaktur. Sedangkan dalam Post-Treatement, kemampuan jurnalis dipaksa untuk berkembang. Jurnalis dituntut membuat reportase sebaik-baiknya. Sehingga para jurnalis harus melengkapi dirinya dengan kemampuan berbahasa yang baik, pemahaman etika jurnalistik yang menyeluruh, serta pemaparan konten yang mendalam.

Tingkat kepercayaan kepada jurnalis dalam news room generasi keempat sudah cukup tinggi. Jurnalis di News Room 4.0 memiliki kemampuan yang baik dalam keredaksian dan apa yang ditulisnya bisa dipertanggung jawabkan kepada publik. Konsep News Room 4.0 ini memang masih relatif baru. Namun, sangat efektif diterapkan pada media yang tidak mampu mempekerjakan banyak orang. Contohnya saja di Selandia Baru.

Sebuah media massa di sana hanya memiliki 30 orang jurnalis. Namun, media massa ini mampu menghasilkan 1.600 halaman konten dalam seminggu. Sedangkan di Indonesia, media massa koran yang memiliki 500 orang jurnalis, hanya mampu menghasilkan konten 32 halaman per hari atau 224 halaman per minggu.

Dengan konsep News Room generasi keempat ini pula, manusia tidak lagi dianggap sebagai sumber daya (resources), tetapi telah menjadi investasi. Sehingga ketika menjadi investasi, manusia lebih dihargai lantaran telah menjadi kebutuhan vital sebuah perusahaan. Analisis kebutuhan informasi di masyarakat pun, mudah diketahui bila media massa menggunakan konsep News Room generasi keempat.

Hal ini bisa dilihat dari kecenderungan konten dari masyarakat yang telah terkumpul di CMS milik media. Dengan kemudahan menganalisis kebutuhan informasi di masyarakat ini, media massa bisa dengan mudahnya membuat media baru yang lebih tematik. Karena bermain di tingkat kebutuhan masyarakat, modal dan iklan pun relatif mudah didapatkan.

Lalu model news room seperti apa yang akan diluncurkan SMSI? Merujuk diskusi dengan Ketua Umum SMSI Auri Jaya, Didampingi Firdaus Sekretaris Jenderal SMSI untuk sementara SMSI akan meluncurkam news room generasi ketiga. Alasannya, masih minimnya ketersediaan database dan konten yang dimiliki di Indonesia. Terlebih News Room 4.0 membutuhkan data dan konten internet yang terekam dengan baik.

Namun dalam perkembangannya kedepan, news room SMSI akan menyiapkan divisi riset dan mengelaborasi dalam CMS yang dimilikinya sehingga bermetaformosis menjadi news room 4.0. Meskipun demikian News Room 3.0 yang akan digunakan SMSI akan dapat mengefektifkan sumber daya manusia. Terlebih bagi pemilik media siber sudah tentu akan sangat terbantu dalam peningkatan kualitas konten sesuai segmentasi media siber di daerah.

SMSI news room bukan menjadi kompetitor para pemilik media siber namun akan bersinergi dan bekerja untuk banyak media. SMSI news room harus bisa memutuskan bahwa sebuah berita memang tepat dan layak dipublikasikan di media tertentu. SMSI news room juga harus memastikan bahwa bahasa yang digunakan cocok untuk segmentasi media anggotanya. Dan ini adalah teroboson yang spektakuler untuk memperkuat jejaring media siber. (rls)

22 Juli 2018
Api Obor Asian Games 2018 Berkobar di Puncak Gunung Bromo

Malang (SL) – Rangkaian kirab obor Asian Games 2018 yang akan melewati 18 Provinsi, 54 kota, dan 64 titik, hari ini tiba di Gunung Bromo setelah sebelumnya mengunjungi Blitar, kota dimana makam Bung Karno berada dan Kota Malang. Kemarin, Obor telah dibawa keliling kota terbesar kedua di Jawa Timur ini bersama artis Samuel Riza dan mantan atlet tenis meja, Ling Ling serta mantan atlet bulu tangkis, Luluk Hadiyanto. Kemudian hari ini obor dibawa ke Gunung Bromo setelah mengikuti Festival Kota Malang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Malang.

“Gunung Bromo merupakan salah satu tujuan wisata yang sangat indah, kami memang sengaja menjadikan Bromo sebagai titik yang dilalui oleh kirab obor Asian Games 2018 agar keindahan alam Bromo semakin terekspos ke dunia internasional dan meningkatan wisatawan,” kata Erick Thohir, Ketua Panitia Pelaksana Asian Games 2018.

Saat di Bromo, obor dibawa oleh artis kenamaan Indonesia, Irfan Hakim yang diiringi oleh puluhan pasukan berkuda dari kesatuan Kavaleri TNI serta masyarakat Bromo. Untuk menunjukan kekayaan budaya Indonesia, seluruh rombongan kirab obor menggunakan pakaian tradisional menuju kawah Gunung Bromo dan membawa bendera merah putih. Obor dibawa ke puncak kawah Gunung Bromo oleh pembawa obor utama yang juga legenda bulu tangkis Indonesia, Susi Susanti, disana obor yang mengandung gabungan api dari India dan Mrapen ini akan menyulut mini cauldron yang tersedia. Maka berkobarlah api semangat Asian Games 2018 di puncuk Gunung Bromo.

“Terima kasih kepada semuanya. Sebagai pembawa api obor Asian Games 2018 ini, harapan saya kepada para atlet-tlet indonesia untuk maju terus pantang mundur dan berikan yang terbaik untuk indonesia. dan kebetulan juga saya baru pertama kalinya berkunjung ke Bromo, ternyata Bromo sangat Indah, eksotis dan luar biasa,” tutup legenda bulu tangkis Indonesia, Susi Susanti. (net)

21 Juli 2018
Anggota Fraksi PDI-P Tolak Kondisi Ekonomi Disamakan dengan Tahun 1998

Jakarta (SL) – PDI Perjuangan tidak setuju apabila ada pihak-pihak tertentu yang menyamakan kondisi perekonomian saat ini dengan kondisi 1998. Waktu itu, ekonomi nasional sangat gonjang-ganjing dan berimbas ke ranah politik, berujung pada pengakhiran kekuasaan Orde Baru.

“Tidak tepat jika nilai tukar dolar hari ini yang berada di kisaran Rp14.400 disamakan dengan kegentingan ekonomi yang sama dengan 1998,” ujar anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR, Adian Napitupulu, melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Ia menegaskan, pihak yang menyamakan nilai tukar dolar Amerika Serikat hari ini sudah segenting 20 tahun lalu, hanya melihat angka dolar Amerika Serikat itu tanpa mengetahui angka-angka lain, misalnya angka upah minimum regional. Pihak itu menurut dia, mencoba mendramatisasi situasi seolah menakutkan dan berbahaya.

“Opini ini bisa jadi didesain untuk tujuan politik,” kata Napitupulu.

Mantan aktivis 1998 itu menduga opini bermotif politik itu digulirkan dengan harapan rakyat percaya bahwa nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di pemerintahan Jokowi seolah dalam situasi yang persis sama dengan situasi 20 tahun lalu.

Ia lalu memberikan perbandingan atas kondisi perekonomian saat ini dengan 1998.

Nilai tukar dolar Amerika Serikat pada akhir Agustus 1997 berada di kisaran satu dolar Amerika Serikat senilai Rp 2.500, dengan UMR DKI ditetapkan Rp 172.500 per bulan atau sekitar 69 dolar Amerika Serikat per bulan.

Dalam waktu tidak lebih dari 10 bulan dari menjelang akhir Agustus 1997 hingga rentang Januari-Juli 1998 nilai tukar dolar Amerika Serikat melejit mendekati Rp 16.800.

Pada saat dolar Amerika Serikat menyentuh Rp 16.800 itu, kata Napitupulu, UMR DKI ada di angka Rp192.000 per bulan atau setara dengan 11,4 dolar Amerika Serikat.

Dia menerjemahkan deretan angka itu, “Artinya dari 1997 ke 1998 kenaikan UMR hanya Rp20.000 atau sekitar 13 persen, sementara kenaikan nilai dolar Amerika Serikat mencapai 600 persen.”

Akibatnya, ujar dia, daya beli masyarakat menjelang reformasi memang menurun sangat tajam, dan membuat banyak perusahaan gulung tikar diikuti PHK massal.

Sementara kondisi saat ini, kata dia, pada saat Jokowi dilantik menjadi presiden, Oktober 2014 nilai tukar dolar Amerika Serikat berada di kisaran Rp 12.200 dimana pada saat yang sama UMR DKI berada di angka Rp 2.441.000 per bulan. Artinya pada Oktober 2014 UMR DKI setara dengan 200 dolar Amerika Serikat.

Kemudian Juli 2018 saat ini, nilai tukar dolar Amerika Serikat ada di kisaran Rp 14.400 dengan UMR DKI Rp 3.648.000 per bulan atau setara dengan 253 dolar Amerika Serikat. Adapun harga telur ayam negeri di angka Rp 29.000-Rp 31.000 per kilogram.

“Dari Oktober 2014 hingga Juli 2018 dolar Amerika Serikat merayap naik Rp 2.200 atau sekitar 18 persen, sementara UMR DKI mengalami kenaikan dari Rp 2.441.000 menjadi Rp 3.648.000 atau jika dikonversi dengan dolar Amerika Serikat dari 2014 hingga 2018 UMR naik 26 persen dari 200 dolar Amerika Serikat menjadi 253 dolar Amerika Serikat,” jelas dia.

Dia menekankan perbandingan kurs dolar Amerika Serikat dengan UMR saat ini menunjukkan, kenaikan kurs dolar Amerika Serikat sebesar 18 persen tidak berdampak pada daya beli layaknya terjadi pada situasi Mei-Juli 1998.

Lebih jauh Adian juga membandingkan tingkat daya beli masyarakat tahun 1998 dengan saat ini.

Pada Juli 1998 besaran UMR Rp192.000 per bulan. Sedangkan harga beras medium saat itu Rp2.800 per kilogram. Artinya pada saat itu rakyat dengan UMR nya hanya dapat membeli 69 kg beras per bulan.

Sedangkan dengan UMR saat ini Rp 3.648.000 per bulan dan harga beras medium sesuai Harga Eceran Tertinggi berada di kisaran Rp9.500 hingga Rp10.000 per kg, maka rakyat bisa membeli 364 kg beras hingga 384 kg beras per bulan. (net)

21 Juli 2018
Pertama Kali, Pendapatan RI akan Tembus Rp 2.000 T Tahun Depan

Bogor (SL) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tahun depan adalah pertama kalinya pemerintah bakal mendapatkan pendapatan negara sebesar Rp 2.000 triliun. Sri Mulyani menyampaikan hal ini usai sidang kabinet paripurna tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 di Istana Bogor, Jawa Barat.

“Pertama kali pendapatan di tahun depan akan menembus Rp 2.000 triliun, karena selama ini pendapatan negara selalu di bawah Rp 1.900 triliun. Tahun ini akan mendekati Rp 1.900 triliun, dan tahun depan menembus Rp 2.000 triliun,” kata Sri Mulyani, Rabu (18/7/2018).

Sri mulyani menuturkan, dengan penerimaan negara yang sebesar Rp 2.000 triliun maka terdapat ruang bagi setiap kementerian/lembaga untuk memperluas program prioritas.

“Dengan Rp 2.000 triliun ini kami bisa membelanjakan belanja kementerian lembaga dan daerah

Dalam RAPBN 2019, Sri Mulyani juga mengumumkan ada asumsi dasar makroekonomi yang diubah dari postur sementara. Yaitu, pertumbuhan ekonomi menjadi 5,3% dari yang sebelumnya 5,2-5,6%, nilai tukar, dan harga minyak menjadi US$ 70 per barel dari postur US$ 60-70 per barel. (net)

21 Juli 2018
Ratusan Emak-Emak Kepung Istana Negara

Jakarta (SL) – Sedikitnya 500 emak-emak yang tergabung dalam Barisan emak-emak Militan Nusantara akan mengepung Istana Negara, Jakarta, Rabu (18/7/2018) ini. Mereka menuntut agar pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) untuk bisa menurunkan harga sembako yang belakangan ini semakin membumbung tinggi. Karena emak-emak maka dalam aksinya mereka akan membawa peralatan dapur seperti panci, dandang dan penggorengan.

Selain itu para emak-emak juga akan membawa spanduk yang bertuliskan agar pemerintah Jokowi menurunkan harga sembako seperti “Rakyat Sudah Menderita, Turunkan Harga. Aksi yang digelar emak-emak ini akan dimulai dari pukul 09.00 WIB hingga selesai.

Koordinator Aksi Sri Aisyah mengatakan, aksi digelar emak-emak karena saat ini hampir semua harga kebutuhan pokok seperti minyak, beras, gula, telur, daging telah mengalami kenaikkan. Selain itu di pemerintahan Jokowi juga membuat harga BBM dan listrik mengalami kenaikan. Jika pun harga tidak naik tapi barang tersebut sulit didapat contohnya premium yang saat ini semakin langka karena tidak semua SPBU menjualnya.

“Saat ini semua kebutuhan pokok sehari-hari sudah tidak terjangkau seperti listrik, BBM dan sembako,” ujar Sri kepada Harian Terbit, Selasa (17/7/2018).

Sri menegaskan, jika Jokowi tidak merespon aksi emak-emak untuk menurunkan harga kebutuhan pokok seperti listrik dan BBM maka emak – emak akan menggelar aksi lebih besar lagi. Para emak-emak akan mengepung Istana Negara kembali agar bisa segera menurunkan harga kebutuhan pokok, listrik dan BBM. Karena kenaikan harga barang-barang akan membuat susah kehidupan masyarakat.

“Kalau harga tidak diturunkan juga maka kami akan mendatangkan emak-emak lebih banyak lagi,” ancamnya.

Sri menegaskan, bagaimana emak-emak bisa menciptakan generasi yang unggul jika harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan dan sulit dijangkau. Karena jangankan untuk menghidupi generasi selanjutnya untuk kehidupan sehari – hari saja sulit. Karena naiknya harga tidak hanya untuk jenis telur, daging, beras dan ayam. Tapi kenaikan harga juga dialami sayuran..

“Tak sangup kami hidup lagi kalau kebutuhan pokok sudah tak terjangkau,” paparnya.

Terpisah pengamat kebijakan publik dari Institute For Strategic and Development Studies (ISDS), M Aminudin mengatakan, emak-emak sampai turun ke jalan untuk menuntut harga kebutuhan pokok turun menunjukkan bahwa saat ini harga kebutuhan pokok memang sudah tidak terjangkau lagi. Apalagi para emak – emak yang merasakan dampaknya secara langsung dari kenaikan harga kebutuhan pokok.

“Aksi emak – emak itu logis. Karena emak-emak yang paling banyak merasakan dampak kenaikan harga-harga seperti listrik, elpiji, sembako dan lainnya,” ujarnya.

Aminudin menuturkan, aksi digelar emak-emak juga dilakukan karena tidak ada pemasukan yang didapat lagi. Sementara pemasukan mereka turun terutama keluarga petani, pemilik tambak garam. Akibat membanjirnya impor komoditi seperti beras, gula, jagung, dan sebagainya. Kebutuhan pokok naik karena rezim saat ini yang dikendalikan banyak orang dan banyak pihak bahkan negara asing.

“Satu kuda banyak penunggang sehingga membuat jalannya berat,” paparnya.

Pengamat politik dari Lembaga Kajian dan Analisa Sosial (LeKAS) Karnali Faisal juga mendukung aksi emak-emak yang akan digelar di Istana. Karnali meminta aksi emak-emak yang turun ke jalan jangan selalu dilihat dari sisi politik. Sehingga jangan dicurigai ada pihak-pihak yang menungganginya. Karena aksi yg dilakukam emak-emak itu sebagai reaksi atas melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok belakangan ini.

“Kaum emak-emak juga yang paling merasakan kenaikan harga tersebut. Di sisi lain, sampai saat ini tak ada satu pun elemen masyarakat termasuk mahasiswa yang mengkritisi kenaikan sejumlah harga bahan pokok tersebut,” tegasnya. (net)

21 Juli 2018
Tenggak Miras Oplosan Tiga Prajurit TNI Tewas di Papua

Papua (SL) – Tiga prajurit TNI Kodam Cenderawasih tewas usai menenggak minuman keras oplosan di Puncak Jaya, Papua. Ketiga prajurit itu adalah Praka Felix Lauren Rumbekwan, Pratu George Willyanto Ndiken, dan Pratu Agustinus Hamok Warong.

Ketiganya dinyatakan meninggal dunia pada Kamis (19/7) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Sebelum dinyatakan meninggal dunia, ketiga korban mengeluh pusing, mual dan kesakitan pada bagian dadanya.

Kepala Penerangan Kodam Cenderawasih, Kolonel Inf Muhammad Aidi, menyebutkan kejadian berawal disaat sejumlah anggota TNI membersihkan pos pada pagi hari, lalu para prajurit itu duduk istirahat di belakang pos, sambil minum-minuman kaleng suplemen.

Saat itu, ada seorang prajurit yang mencoba mencampurkan minuman suplemen dengan alhokol 70% yang biasa digunakan oleh bintara kesehatan untuk membersihkan luka.

“Saat kejadian, ada 5 anggota TNI yang ikut menenggak miras oplosan. Lalu ke-5 orang itu langsung tertidur di saung belakang. Sementara teman lainnya istirahat dan makan siang,” ujar Aidi, Jumat (20/7)

Kemudian, sekitar pukul 12.30 WIT, usai dibangunkan dari tidurnya, ketiganya mengeluh pusing, mual, dan merasa kesakitan. Lalu, Danki Pos melarikan ketiganya ke RSUD Mulia Puncak Jaya.

Pukul 13.20 WIT, Praka Felix Lauren Rumbekwan dinyatakan meninggal dunia dengan diagnosa keracunan alkohol. Lalu, pada pukul 21.00 WIT kedua prajurit TNI lainnya dinyatakan meninggal dunia, yakni Pratu George Willyanto Ndiken dan Pratu Agustinus Hamok Warong.

“Saat ini kedua korban lainnya yakni Pratu Leonardo Sony Siloy dan Pratu Abdurab Ahek dirujuk ke Rumah Sakit TNI Marthen Indey Jayapura dan masih dalam perawatan,” jelas Aidi.

Aidi menambahkan, hasil pengecekan pada warung-warung di sekitar pos, tak ditemukan jenis miras. Ada indikasi pra prajurit ini mencoba sendiri minuman suplemen dengan alkohol. Padahal alkohol bukan jenis minuman untuk dikonsumsi, melainkan untuk bahan pembersih luka. “Saat kejadian, prajurit ini lepas dari pengawasan unsur perwira atau pimpinan,” ucap Aidi. (kumparan.com)

21 Juli 2018