Sinarlampung

Kategori: Nasional

  • Kapolri Perintahkan Polair Tegakkan Peraturan Dalam Fungsi Pengawasan Angkutan Air

    Kapolri Perintahkan Polair Tegakkan Peraturan Dalam Fungsi Pengawasan Angkutan Air

    Jakarta (SL) – Maraknya kecelakaan perairan, Kapolri Jenderal Polisi. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph. D., memerintahkan jajarannya khususnya Polair membantu menegakkan peraturan dalam fungsi pengawasan angkutan air. Dua peristiwa terakhir yang tak berselang lama adalah kecelakaan KM Sinar Bangun di Danau Toba dan KM Lestari Maju di Perairan Selayar.

    Menurut Kapolri, saat ini tugas Polri di peraiaran sifatnya hanya membantu, terutama dalam hal penegakan hukum. Jenderal Bintang Empat tersebut rencananya akan membawa wacana ini saat rapat dengan pihak terkait. Rapat lintas sektoral sudah dilakukan dengan desk khusus dipandu oleh Kemenkopolhukam untuk membahas persoalan kecelakaan kapal.

    “Menko Polhukam akan membentuk desk khusus. Ini kan perlu banyak kerja sama dari Kementerian Perhubungan, Polri dan Pemda setempat ya. Ini semua harus dikumpulkan termasuk agen-agen pemilik kapal. Harus dikumpulkan di tingkat pusat dan daerah masing-masing,” jelas Kapolri di PTIK, Jakarta selatan, Rabu (4/7/2018).

    “Ini kan sudah ada yang tewas, ini mulai masuk domain penyelidikan dan penyidikan. Polri akan lakukan penyelidikan dan penyidikan supaya hukum tegak sehingga menjadi pembelajaran bagi yang lain,” ucap Kapolri.

    Kapolri juga mengingatkan para operator kapal untuk tak bertindak sembarangan, khususnya mengenai prosedur keselamatan penumpang ketika berlayar.

    “Bagi operator yang punya kapal enggak bisa sembarangan. Selain UU pelayaran ada juga KUHP, barang siapa yang karena lalainya mengakibatkan orang lain meninggal dunia itu akan dihukum. Ini pasti akan saya tegakkan dan proses sambil kita membantu evakuasi,” tegas Kapolri Jenderal Pol. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph. D. (CN)

  • Teguh Santosa: Masyarakat Diminta Agar Berhati-hati dalam Menyimak Informasi

    Teguh Santosa: Masyarakat Diminta Agar Berhati-hati dalam Menyimak Informasi

    Jakarta (SL)-Praktisi media, Teguh Santosa meminta warga masyarakat agar berhati-hati dalam menyimak informasi.

    Hal tersebut terkait dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 yang baru lalu yang sedikit banyak mampu meredakan ketegangan di tengah masyarakat.

    Diharapkan juga, suasana saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang akan lebih kondusif.

    Demikian disampaikan Teguh Santosa dalam dialog program Pojok Dot Com di RRI, pada hari Rabu 4 Juli 2018 kemarin.

    Menurut Teguh, Pilkada 2018 memperlihatkan watak asli kompetisi politik yang pragmatis.

    Apa yang sebelumnya diyakini sebagai nilai dan kepentingan absolut ternyata bisa dinegosiasikan.
    “Terlepas dari berbagai analisa yang berkembang mengiringi hasil sementara pilkada serentak yang baru lalu, saya rasa ada peredaan ketegangan politik identitas berdimensi Suku, Agama Ras dan Aliran (SARA) sisa pemilihan gubernur DKI Jakarta,” ujar pendiri Indonesian Online Media Syndicate (IOMS) itu.

    Dijelaskan Teguh, apapun konstelasi yang mungkin terjadi dalam pemilihan presiden tahun depan, dia berharap setelah ini berbagai lembaga survei politik dan juga media tidak memperlakukan pemilihan presiden seperti layaknya arena adu jangkrik.

    “Jangan hanya menyoroti aspek kalah dan menang tokoh atau kandidat, seperti mengadu jangkrik. Beri porsi yang cukup untuk membicarakan track record kandidat juga kebijakan dan program yang diusungnya. Sehingga masyarakat punya gambaran mengenai konsekuensi dari pilihan mereka,” jelas Teguh.

    Di sisi lain, dia juga mengingatkan anggota masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menyimak informasi.

    “Jangan mudah termakan informasi provokatif dan isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” tandasnya. (Pewarta/rel).

  • Rupiah Kembali Melemah Jadi Rp 14.413 Per Dolar AS

    Rupiah Kembali Melemah Jadi Rp 14.413 Per Dolar AS

    Jakarta (SL) – Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, Jumat (6/7/2018) pagi bergerak melemah 19 poin menjadi Rp 14.413 dibanding posisi sebelumnya Rp14.394 per dolar AS.

    Analis senior CSA Research Institute Reza Priyambada mengatakan, pergerakan rupiah yang kembali melemah, membuka peluang pelemahan lanjutan.

    “Apalagi jika sentimen yang ada kurang mampu menahan pelemahan dan tidak memberi dampak yang cukup positif mengangkat rupiah,” ujar Reza di Jakarta, seperti dilansir teropongsenayan.com, Jumat (6/7/2018).

    Pada penutupan perdagangan sebelumnya, laju rupiah kembali melemah tipis setelah sempat menguat.

    Pergerakan sejumlah mata uang Asia yang melemah dinilai memberikan imbas negatif pada rupiah.

    Dari dalam negeri pun terlihat belum adanya sentimen yang cukup signifikan untuk mengangkat rupiah sehingga kenaikan sebelumnya kembali diuji.

    Aksi menahan diri dari pelaku pasar jelang pengenaan tarif terhadap sejumlah barang-barang impor Tiongkok berimbas pada pergerakan sejumlah mata uang yang cenderung flat.

    Sementara itu, pergerakan Yuan China (CNY) masih bertahan positif meski hanya naik tipis seiring masih adanya imbas dari langkah People`s Bank of China yang melakukan upaya untuk menahan pelemahan mata uang tersebut dengan mempertahankan Yuan pada tingkat yang stabil dan masuk akal serta arus modal yang masih terkendali.

    “Diperkirakan rupiah akan bergerak di kisaran 14.405-14.369,” ujar Reza.

    Senada dengan rupiah, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) Jumat dibuka melemah sebesar 6,2 poin atau 0,11 persen ke posisi 5.733,13.

    Sementara kelompok 45 saham unggulan atau LQ45 bergerak turun 1,57 poin (0,17 persen) menjadi 904,03. (TR)

  • MA Tegaskan Surat Keterangan Bebas Pidana Dari Pengadilan Gratis

    MA Tegaskan Surat Keterangan Bebas Pidana Dari Pengadilan Gratis

    Jakarta (SL) – Pengadilan negeri di sejumlah kota-kabupaten diserbu bakal calon anggota legislatif (Bacaleg). Mereka ke pengadilan untuk meminta surat keterangan bebas pidana atau bebas kasus. Mahkamah Agung (MA) menegaskan, pembuatan surat itu gratis. Bila ada staf pengadilan yang minta bayaran, MA minta Bacaleg segera melapor.

    “Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 2/2018, seluruh Peradilan Umum dan Peradilan Militer dalam mengeluarkan surat keterangan tidak dibenarkan memungut biaya apapun kepada para pemohon,” sebut Abdullah di Kantor MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (6/7/2018).

    “Bagi peradilan yang telah terlanjur memungut biaya kepada para pemohon dengan alasan apapun, diminta untuk mengembalikannya,” sambungnya.Abdullah menuturkan, SEMA tersebut diterbitkan sejak Rabu (4/7) lalu. Sejak tanggal tersebut, ia menambahkan, aturan bebas biaya bagi pembuatan surat keterangan bebas kasus yang dimohonkan oleh para caleg diberlakukan.

    “Sejak dikeluarkan SEMA 2/2018 tanggal 4 Juli 2018 sidah tidak diperkenankan lagi (dipungut biaya). Karena ini dinyatakan tidak dipungut biaya,” tutur Abdullah.

    Ia pun berharap, dengan diterbitkannya SEMA 2/2018 tersebut mampu memberikan kejelasan bagi seluruh peradilan. Baik peradilan umum maupun peradilan militer. “Diharapkan dengan lahirnya SEMA 2/2018 ini dapat memberikan kejelasan kepada peradilan umum dan peradilan militer untuk segera dilaksanakan sebagaimana mestinya,” tutupnya.

    Di Bandar Lampung, kantor pengadilan, Polreta Bandar Lampung, dan RSJ, juga mulai ramai didatangi masayarkat yang melengkapi admisitrasi dan tes, sebagai syarat Bakal Calon Anggota Legislatif. Bahkan semakin ramai dengan masyarakat pencari kerja, yang juga mengurus SKCK, dan Kesehatan di rumah sakit. (Ismadiah/net)

  • Porwanas XIII di Papua Diundur pada 2020

    Porwanas XIII di Papua Diundur pada 2020

    Yogyakarta (SL) – Pelaksanaan Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) XIII di Papua diundur pada 2020. Sebelumnya, event tiga tahunan itu akan berlangsung pada 2019. Keputusan mundurnya pelaksanaan Porwanas tersebut menjadi salah satu hasil kesepakatan rapat kerja nasional (rakernas) Seksi Wartawan Olahraga (Siwo) PWI di Hotel Rich Jogja, Yogyakarta, Jumat (6/7/2018).

    Ketua SIWO Papua, Paul Karma, mengatakan ada beberapa hal yang membuat pihaknya memutuskan untuk mengundur pelaksanaan Porwanas. Selain persoalan pendanaan, faktor keamanan juga menjadi pertimbangan utama karena tahun depan bersamaan dengan sejumlah agenda politik seperti Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif.

    “Jadi kami putuskan Porwanas di Papua pada 2020. Kami bangga diberi kepercayaan menjadi tuan rumah,” kata Paul, saat memaparkan kesiapan Papua sebagai tuan rumah Porwanas XIII.

    Menurut Paul ada delapan cabang olahraga yang rencananya akan dipertandingkan pada Porwanas 2020. Yakni, atletik, biliar, bulu tangkis, catur, futsal, sepakbola, tenis meja, dan tenis. “Selain itu ada dua cabang kompetisi yaitu Karya tulis dan foto jurnalis,” jelasnya.

    Menurutnya penentuan cabang-cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada Porwanas tersebut mengacu dengan pertimbangan kesiapan venue.(rel)

  • KOMANDAN LANTAMAL XII MEMBUKA LOMBA SAMPAN BIDAR HUT KOTA SAMBAS KE-387/2018

    KOMANDAN LANTAMAL XII MEMBUKA LOMBA SAMPAN BIDAR HUT KOTA SAMBAS KE-387/2018

    Pontianak (SL) – Warga berbagai kecamatan tumpah ruah mengikuti jalannya perlombaan Sampan Bidar yang di ikuti 30 tim peserta sampan dari berbagai daerah dalam rangka memperingati HUT Kota Sambas ke 387 dan HUT Bhayangkara ke 72 Tahun 2018 di Sirkuit Muara Ulakan Sungai Sambas.Rabu (4/7/2018)

    Lomba sampan bidar yang tiap tahunnya di adakan untuk meramaikan HUT Kota Sambas dalam upaya melestarikan budaya, tradisi olahraga perairan masyarakat setempat secara resmi di buka Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) XII Laksamana Pertama TNI Greg. Agung W. D. M. Tr (Han) yang di hadiri Sultan Sambas Pangeran Ratu Muhammad Tarhan, Kesultanan Sulu Filiphina Sultan YM. Pehin Sri Farid Ibrahim, Ketua PODSI Kalbar Abdi nurkalim mawardi, Sekjen PFKPM Kalbar Hendy sutarsa, Asintel Danlantamal XII, Asops Danlantamal XII, Kapolres Sambas di wakili Kabag Ops. Polres Sambas, Kepala Imigrasi Sambas, serta para tokoh masyarakat dan agama.

    Sejak persiapan kegiatan lomba di mulai pagi hari di sirkuit muara ulakan sungai sambas, warga dan para peserta mulai memenuhi sepanjang tepian bantaran sungai untuk menyaksikan jalannya lomba.

    Lomba di ikuti 30 tim peserta sampan bidar dari berbagai daerah kecamatan di wilayah kabupaten Sambas dengan tujuan untuk memasyarakatkan dan melestarikan olahraga perairan sampan bidar sebagai olahraga tradisional di Kab. Sambas.

    Selain warga yang menonton jalannya lomba, lomba sampan bidar ini menjadi moment yang menguntungkan bagi masyarakat sekitar yang berdagang makanan dan minuman di tempat lokasi lomba. (hen)

  • Presiden Ingatkan Pentingnya Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah

    Presiden Ingatkan Pentingnya Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah

    Bogor (SL) – Presiden Joko Widodo bertemu sejumlah bupati di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis, 5 Juli 2018. Para bupati dari berbagai daerah ini diterima oleh Presiden dalam dua sesi, pagi dan sore.

    Sebanyak 23 bupati diterima Presiden pukul 10.00 WIB. Sementara pertemuan sore hari dimulai pukul 16.00 WIB dan diikuti 18 bupati.

    Setelah bersalaman dan berfoto bersama di teras Istana, Presiden kemudian mengajak para kepala daerah ini masuk ke Ruang Garuda untuk berbincang-bincang.

    “Ini undangan khusus kepada Bapak Ibu Bupati, saya memang ingin mengundang dalam forum-forum yang lebih kecil seperti ini, sehingga lebih bebas untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan di daerah,” kata Presiden membuka pertemuan.

    Dalam arahannya Presiden yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, menyampaikan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Presiden mengatakan ingin agar pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota betul-betul satu garis lurus.

    “Setiap kebijakan di pemerintah pusat harus bisa dikerjakan secara sinergi bersama-sama antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten,” ucapnya.

    Pada kesempatan yang sama, Presiden juga menyampaikan hal yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Presiden menuturkan bahwa situasi ekonomi dunia sekarang penuh dengan ketidakpastian dan sulit dikalkulasi.

    “Saya kira Bapak Ibu Bupati juga merasakan betapa ketidakpastian ekonomi dunia itu betul-betul sulit dikalkulasi dan sulit dihitung,” katanya.

    Walaupun demikian, Presiden mengatakan, Indonesia harus tetap bersyukur karena pertumbuhan ekonominya masih tumbuh 5 persen lebih. Presiden mencontohkan negara-negara lain juga mengalami penurunan dalam pertumbuhan ekonominya.

    “Misal kayak China, Tiongkok, itu turun dari 11 persen, dari 10 persen, langsung anjlok posisi 6,5 persen. Ini betul-betul sebuah pukulan yang sangat berat bagi negara itu,” ujarnya.

    Presiden pun berharap pertumbuhan ekonomi bisa menjadi sebuah pertumbuhan yang berkualitas.

    “Tapi apapun yang terjadi kita ingin agar pertumbuhan ekonomi kita merupakan pertumbuhan yang berkualitas sehingga fundamental ekonomi kita, fondasi ekonomi kita kuat,” imbuhnya. (rls)

  • Manajemen Semen Padang, Halalbihalal dengan Menteri BUMN

    Manajemen Semen Padang, Halalbihalal dengan Menteri BUMN

    Jakarta (SL) – Jajaran komisaris dan direksi PT. Semen Padang bersama petinggi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk hadir dalam halalbihalal di kediaman Menteri BUMN, Rini Soemarno, di Jakarta, Sabtu (30/6).

    “Bagaimana Semen Padang, tingkatkan kinerja ya, ” kata Menteri Rini, menjelang foto bersama.

    Dari Semen Padang hadir Komisaris Werry Darta Taifur dan Khairul Jasmi. Sedang direksi, Dirut Yosviandri, Direktur Operasional, Firdaus dan Direktur Keuangan, Tri Hartono Rianto.

    Pada halalbihalal tersebut tampak juga hadir jajaran direksi dan komisaris BUMN, antara lain, Komut BRI, Andrinof Chaniago, Komut Angkasa Pura Dua, Rhenald Kasali, Dirut PGN Jobi Triananda Hasjim, serta ratusan petinggi BUMN.

    Acara halalbihalal diantar oleh Sekretaris Kementerian BUMN, Imam Apriyanto Putro.

    Dirut Semen Padang, Yosviandri menyebut, di tengah persaingan yang tajam di industri persemenan nasional, perseroan saat ini sedang giat memperdalam dan memperluas pasar di Sumatera.

    “Di holding Semen Indonesia Group, PT Semen Padang mendapat penugasan untuk fokus menggarap pasar Sumatera dimana di wilayah pemasaran ini PT Semen Padang masih menjadi market leader dengan market share di atas 42- 44 %,” kata Yosviandri.

    Diakuinya, akibat dampak persaingan, dalam lima tahun terakhir kinerja PT Semen Padang mengalami penurunan. Saat ini PT Semen Padang juga menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya, “over supply” dimana rata–rata produksi semen hanya diserap sebesar 66 %. Pemain semen china yang terus menerus masuk dan melakukan penetrasi ke pasar Indonesia.
    “Kita tentu saja harus terus berupaya untuk menghadapi tantangan tersebut dengan meningkatkan daya saing,” tambahnya.

    Di balik tantangan itu, kata Yosviandri, Perseroan juga memiliki peluang yang harus dimanfaatkan dengan baik. Salah satunya adalah pembangunan jalan tol Padang – Pekanbaru, dan peluang program dana desa di Sumatera Barat yang nilainya mencapai Rp40 miliar yang digunakan untuk pembangunan fisik yang pasti membutuhkan semen. “Harapan kita PT Semen Padang dapat melewati tantangan dan mampu menangkap peluang – peluang tersebut sehingga kembali bisa survive di tengah sengitnya persaingan,” katanya.

    PT Semen Padang adalah perusahaan semen pertama di Indonesia, dan Asia Tenggara berdiri sejak 18 Maret 1910 di Kota Padang. Pada tahun 2017, Semen Padang memproduksi semen sebanyak 7,4 juta ton dan mencatatkan laba bersih sebesar Rp498,76 miliar lebih. Laba 2017 ini turun dari laba tahun 2016, sebesar Rp723 miliar. (red)

     

  • Ribuan Pelanggaran Pers oleh Media Online

    Ribuan Pelanggaran Pers oleh Media Online

    Sisi positifnya, pers semakin merdeka hingga ribuan media online berdiri. Namun di sisi lain, produk pemberitaan yang dihasilkan banyak yang tak sesuai kode etik jurnalistik. Akibatnya pun, tidak jarang menimbulkan permasalahan.

    Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Ilham Bintang, mengakui mulai keteteran menangani kasus-kasus aduan dugaan pelanggaran pers dari berbagai wilayah di Indonesia saat ini.

    Berbicara didampingi Plt Ketua Umum PWI Pusat, Sasongko Tejo, selaku pemateri di kegiatan Pelatihan Ahli Pers Nasional, di Palangka Raya, Selasa (3/7), Ilham menjelaskan, jumlah kasus yang ditangani Dewan Kehormatan PWI tersebut saat ini mencapai ribuan.

    Ironisnya, dominasi kasus-kasus dugaan pelanggaran kegiatan jurnalastik tersebut dilakukan oknum yang mengaku wartawan dari media massa online.

    Mengingat banyaknya,  sehingga perlu lebih banyak waktu bagi timnya untuk memberikan rekomendasi akhir kepada pihak-pihak yang bersengketa.

    “Karena itu, Dewan Kehormatan PWI berharap di setiap daerah terlahir ahli-ahli pers yang nantinya dapat membantu penyelesaian kasus-kasus pelanggaran pers tanpa harus dibawa ke pusat,” ujar Ilham.

    Selain Ilham Bintang dan Sasongko Tejo, kegiatan pelatihan ahli pers ini juga menampilkan sejumlah pemateri lain. Di antaranya, Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun,  Analis Utama Divisi Hukum Mabes Polri, Kombes Pol Warasman Marbun SH MH mewakili Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Sekretaris Dewan Kehormatan PWI Pusat, Wina Armada Sukardi, dan Hakim Agung Dr Andi Samsan N.

    Sementara Ketua PWI Kalteng yang juga penanggungjawab kegiatan, H Sutransyah, mengatakan, kegiatan pelatihan pertama di Indonesia ini diikuti 40 insan pers yang merupakan unsur pimpinan redaksi dari berbagai media massa se-Indonesia.

    Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari, hingga Rabu (4/7) malam ini, dibuka Gubernur diwakili Asisten III Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) I Ketut Widhi Wirawan.

    Selain peserta, hadir dalam kegiatan ini Kepala Dinas PU Provinsi Kalteng, Shalahuddin, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalteng, Herson B Aden, Kepala LPP RRI dan TVRI Kalteng, serta sejumlah pimpinan media cetak dan elektronik di Kalteng. (banuapost/yb)

  • MA Ingatkan Perkara Pers Gunakan SEMA 13

    MA Ingatkan Perkara Pers Gunakan SEMA 13

    Palangkaraya (SL) – Hakim Mahkamah Agung mengingatkan perkara pers yang berjalan dalam penyidikan hendaknya menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 13 Tahun 2008.

    Hakim Agung Andi Samsan Nganro menjelaskan hal itu ketika menjadi pemateri Pelatihan Ahli Pers Nasional Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Palangka Raya, Rabu (4/7/2018).

    Hakim Andi menjelaskan pokok dari SEMA No.13 Tahun 2018 tertanggal 30 Desember 2008, dalam penanganan atau pemeriksaan perkara yang terkait dengan delik pers hendaknya majelis mendengar/meminta keterangan ahli dari Dewan Pers.

    “Keterangan Ahli Pers ini yang mengetahui seluk beluk pers secara teori dan praktek,” kata Hakim Agung ini.

    Acara pelatihan Ahli Pers Nasional selama dua hari penuh itu diikuti pengurus dan anggota Dewan Kehormatan PWI seluruh Indonesia.

    Menurut dia, kasus-kasus sengketa pers yang sering terjadi adalah sengketa akibat pemberitaan yang dilakukan oleh sebuah penerbitan pers.

    Dia mencontohkan sengketa pers itu berupa pencemaran nama baik, akibat kesalahan pemberitaan, atau pemberitaan yang melanggar kode etik.

    Hakim Agung Andi Samsan kembali mengingatkan perkara pidana yang diadukan atas pemberitaan pers, sebaiknya sejak tingkat penyidikan sudah perlu didengat keterangan ahli dari Dewan Pers.

    Usai menerima materi pelatihan ahli pers, peserta diberikan simulasi sengketa pers mulai dari pendampingan, penyelidikan, gelar perkara, dan penyidikan serta dalam sidang pengadilan. (Lampost)