Kategori: Nasional

Dolar AS Tembus Rp 14.400, Pengusaha Mamin: Ini Rawan Sekali

Jakarta (SL) – Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) pagi ini telah menyentuh level Rp 14.410. Kondisi ini dinilai sudah sangat rawan bagi pelaku industri makanan-minuman (mamin). Pasalnya mereka masih impor bahan baku.

Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman menyampaikan, industri mamin di Indonesia cukup signifikan bergantung bahan baku impor yang harus dibeli menggunakan dolar AS. “Bahan baku kita cukup signifikan karena banyak sekali yang impor. Nah ini kan kondisi seperti ini kan sangat rawan sekali,” katanya, Jakarta, Jumat (29/6/2018).

Pihaknya pun meminta pemerintah serius menangani penguatan dolar AS. Menurut dia, jika tidak segera ditangani bisa berdampak serius, khususnya bagi industri mamin. “Nah tentunya kita perlu segera antisipasi. Makanya kemarin saya sudah minta Kementerian Perdagangan untuk melakukan kajian segera. Dampak ini sangat serius sekali kalau tidak diatasi,” jelasnya.

Bukan hanya bahan baku, produk makanan-minuman jadi pun Indonesia juga masih impor walaupun jumlahnya tidak banyak. “Produk jadinya saja lebih banyak impornya daripada ekspornya meskipun persentase impor itu masih kecil sekitar 5- 6% dari total peredaran produk pangan olahan,” ujarnya.

“Nah ini sangat rawan sekali kalau untuk industri makanan minuman karena untuk produk jadi ekspor itu lebih kecil daripada impor,” tambahnya. (detik)

29 Juni 2018
Menang Pilwakot, Helmi Hasan Ajak Warga Kota Bersatu

Bengkulu (SL) – Calon Walikota Bengkulu, Helmi Hasan mengucapkan terimakasih dan mengajak seluruh warga Kota Bengkulu bersatu usai Pemilihan Walikota (Pilwakot) 2018.

Ini disampaikan Helmi dihadapan pendukung dan simpatisannya usai dinyatakan menang Pilwakot versi hitung cepat di Posko pemenangan di Kelurahan Sidomulyo.

“Kami mengucapkan terimakasih kepada warga Kota Bengkulu atas kemenangan ini dan mari bersatu kita bangun Kota Bengkulu yang lebih baik untuk 5 tahun ke depan,” kata Helmi, Rabu sore (27/6/2018).

Dalam Pilwakot ini, Helmi pun menegaskan masyarakat sudah cerdas dan tidak terpengaruh dengan politik uang. Hal itu dibuktikan dengan terpilihnya Helmi-Dedy sebagai pemenang Pilwakot.

“Segala puji bagi Allah. Warga Kota Bengkulu yang saya cintai, hari ini kita membuktikan warga sudah cerdas. Tidak ada money politik dan kita menang,” ungkap Helmi.

Sambung Helmi, kemenangan ini semata-mata atas pertolongan Allah dan perjuangan warga kota untuk memilih pemimpinnya karena Allah.

“Sekali lagi terimakasih sudah memilih Helmi Hasan karena Allah. Atas doa dan dukungan semua pihak semoga kota ini akan lebih baik,” ujarnya.

Seperti diketahui, Hasil survei hitung cepat menetapkan pasangan Helmi-Dedy sebagai pemenang Pilwakot dengan perolehan suara 32,47 persen.

Menyusul Linda-Mirza 27,4 persen dan David-Bakhsir 22,3 persen. Diposisi buncit ada pasangan Erna-AZA dengan perolehan suara 17,97 persen. (Zie Khausna)

28 Juni 2018
Kapolri Diminta Copot Kapolda Sumut dan Wakapolda Kepri, Ini Alasannya

Jakarta (SL) – Setelah mencopot Wakapolda Maluku Brigjen Hasanuddin, Kapolri perlu mencopot Kapolda Sumut dan Wakapolda Kepri. Sebab kedua pejabat Polri itu tidak mampu menjaga netralitasnya sebagai anggota kepolisian di Pilkada 2018.

Indonesia Police Watch (IPW) menilai, Kapolda Sumut Irjen Paulus Waterpauw dan Wakapolda Kepri Brigjen Yan Fitri sudah melanggar Pasal 4 dan Pasal 6 tentang 13 Pedoman Netralitas Polri Dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 yang dikeluarkan Kapolri Tito Karnavian pada 16 Januari 2018.

Dalam Pasal 4 disebutkan, anggota Polri dilarang menghadiri, menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan deklarasi, rapat, kampanye, pertemuan politik, kecuali di dalam melaksanakan pengamanan yang berdasarkan surat perintah tugas.

Sedangkan Pasal 6 menegaskan, anggota Polri dilarang melakukan foto bersama dengan pasangan calon kepala/wakil kepala daerah/caleg. Dalam kasus Kapolda Sumut dan Wakapolda Kepri, kedua pejabat Polri itu melakukan pertemuan dengan tokoh dan kader partai yang sama, yakni PDIP.

Kapolda Sumut hadir dalam acara PDIP dan foto bersama serta menunjukkan dua jari. Sementara Wakapolda Kepri bertemu dengan pimpinan PDIP setempat dan timses Paslon.

Apa yang dilakukan kedua pejabat Polri itu jelas jelas melanggar 13 Pedoman Netralitas Polri yang dikeluarkan Kapolri. IPW berharap Kapolri bersikap tegas dan konsisten pada Pedoman yang sudah dikeluarkannya agar sebagai pimpinan tidak dilecehkan bawahannya.

Sikap tegas itu adalah dengan cara mencopot Kapolda Sumut dan Wakapolda Kepri dan menggantikannya dengan pejabat kepolisian yang mampu menjaga netralitasnya.

Dalam kondisi apa pun Polri harus tetap profesional dan mampu menjaga netralitasnya. Tujuannya agar masyarakat percaya pada Polri dan tidak terjadi benturan di akar rumput akibat pemihakan Polri dalam Pilkada.

Sikap tegas dan konsisten Kapolri diperlukan agar bawahannya tidak seenaknya bermain politik praktis untuk kepentingan sesaat yang sangat merugikan Polri secara jangka panjang.

IPW mengimbau semua pihak agar mau menjaga profesionalisme dan netralitas Polri dan jangan menyeret nyeret Polri kepada kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok yang pragmatis. (red)

27 Juni 2018
Kemenperin Bersinergi Dengan UNDP Kurangi Polusi Sampah Plastik

Jakarta (SL) – SKI – Kementerian Perindustrian bersama Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pembangunan (United Nations Development Programme/UNDP) mengajak kepada seluruh pihak di Indonesia supaya bisa saling bersinergi melakukan tindakan dalam mengurangi polusi plastik, UNDP memperkirakan terdapat 13 juta ton sampah plastik yang terbuang ke lautan dan amat berdampak mengganggu lingkungan hidup di seluruh dunia setiap tahunnya.

Dengan itu, penanganan sampah plastik ini merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintah, swasta, dan masyarakat, kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin, Ngakan Timur Antara di Jakarta, Minggu (24/6).

Menurut Ngakan, secara garis besar dapat dilakukan melalui tiga cara dalam upaya menekan sampah plastik, yaitu meminimalisir penggunaan produk berbahan plastik sekali pakai, menggunakan material alternatif yang lebih mudah terurai, dan melakukan daur ulang sampah plastik menjadi barang bernilai ekonomi.

Untuk mengurangi sampah kantong plastik, sebenarnya penggunaan plastik urai hayati (biodegradable plastic) bisa menjadi salah satu solusi. Namun itu belum begitu popular di kalangan non-retail, karena harganya dianggap masih relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan plastik konvensional, ungkapnya.

Lanjut Ngakan, tidak hanya teknologi biodegradable plastik saja yang menjanjikan perubahan pola konsumsi plastik di masyarakat, namun juga kemasan siap makan (edible coating) mulai berkembang digunakan.

Kemasan tersebut sifat materialnya seperti plastik dan berfungsi seperti plastik yang lazim digunakan pada industri makanan, paparnya. Bahan edible coating ini biasanya dari material nabati seperti tapioka yang dipastikan lebih ramah lingkungan, dan tentunya bisa dimakan (edible).

Ngakan meyakini bahwa akan lebih banyak teknologi di masa depan yang dapat membantu memecahkan masalah plastik, namun demikian memasukkan plastik ke dalam circular economy merupakan salah satu solusi tercepat saat ini. “Contoh sederhana peran masyarakat dalam circular economy tersebut adalah dengan membawa kemasan sisa produk atau produk yang tidak terpakai ke dalam collecting point,” jelasnya.

Ngakan juga menyebutkan, salah satu merek kosmetika ternama bahkan memberikan reward berupa poin kepada konsumen yang mengembalikan kemasan kosmetik bekas pakai. Poin tersebut yang bisa ditukarkan dalam rupiah yang bisa dibelanjakan kembali untuk produk-produk dari merk tersebut.

Inisiasi lainnya adalah pengurangan sedotan plastik yang sedang digalakkan franchise restoran cepat saji terkenal di Indonesia. Gerakan tersebut malah menciptakan peluang baru, yakni pembuatan sedotan yang bisa dipakai berkali-kali, yang ternyata juga melahirkan kreativitas. “Sekarang sudah ada yang menjual sedotan berbahan logam atau bamboo, bahkan desainnya banyak yang unik,” ungkap Ngakan.

Senior Programme Manager UNDP Indonesia, Anton Sri Probiyantono menyampaikan, risiko yang ditimbulkan polusi plastik terhadap lingkungan hidup dan kesehatan manusia telah mendorong masyarakat internasional untuk bertindak melalui gerakan global “Beat Plastic Pollution” dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada tanggal 5 Juni.

“Kami ingin mendorong semua orang untuk mulai melakukan sesuatu yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelamatkan lingkungan hidup,” ujarnya.

Teddy Caster Sianturi, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup (Puslitbang IHLH) Kemenperin menambahkan bahwa plastik merupakan hasil revolusi industri yang memegang peranan penting dalam merevolusi hidup manusia. “Plastik berperan dalam segala bidang mulai dari otomotif, elektronika, pangan, dan masih banyak lagi,” ujarnya.

Oleh karena itu, kata Teddy, salah jika mengatakan “bye bye plastic”, karena yang diperlukan adalah bagaimana memanajemen sampah plastik. “Membakar plastik adalah tindakan yang salah. Pembakaran plastik malah bisa menimbulkan senyawa dioksin dan furan yang sangat berbahaya bagi kesehatan,” jelasnya.

Guna berkontribusi terhadap tujuan menekan polusi plastik, Kemenperin dan UNDP mengadakan acara khusus melalui pameran fotografi dan pameran instalasi seni berbahan sampah plastik, workshop mewarnai tas belanja berbahan kain, lomba memilah sampah, serta pemutaran film dokumenter tentang pembangunan berkelanjutan. Kegiatan ini diharapkan dapat membidik para generasi muda Indonesia agar perhatian terhadap isu pembangunan lingkungan hidup.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menegaskan, pihaknya berkomitmen mendorong pertumbuhan industri yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, salah satunya melalui produsen biodegradable plastic untuk meningkatkan produksinya. Upaya ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pelestarian lingkungan hidup.

“Kalau bisa dalam waktu dua tahun ini, produknya 10 kali lipat makin banyak. Jadi, tidak hanya menggantikan untuk shopping bag tetapi juga packaging secara keseluruhan, dan tidak hanya di pasar modern tetapi juga tradisional,” tuturnya.

Menperin memacu peningkatan produksi biodegradable plastic hingga lima persen dari jumlah kapasitas nasional saat ini sebesar 200 ribu ton per tahun untuk menggantikan plastik konvensional yang tidak ramah lingkungan. “Sementara itu, konsumsi plastik di Indonesia mencapai lima juta ton per tahun, dan baru 50 persen yang bisa dipenuhi dari industri dalam negeri,” ungkapnya.

Terlebih lagi, Pemerintah Indonesia tengah gencar mendorong konsep ekonomi sirkular dengan prinsip yang dikenal sebagai 5R. Prinsip ini antara lain dilakukan melalui reduce atau pengurangan pemakaian material mentah dari alam.

Selain itu, juga melalui prinsip reuse atau optimasi penggunaan material yang dapat digunakan kembali, daur ulang (recycle), perolehan kembali (recovery), dan perbaikan (repair). Melalui prinsip-prinsip tersebut ekstraksi material mentah dari alam jauh lebih efektif dan efisien, Selain itu limbah juga dapat dikurangi. (Red)

27 Juni 2018
Presiden Tinjau Kesiapan GBK untuk Asian Games 2018

Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo meninjau langsung kesiapan venue Asian Games 2018 di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) pada Senin sore, 25 Juni 2018. Presiden yang mengenakan kemeja putih dan jaket Asian Games hitam, tiba di GBK sekitar pukul 15.07 WIB.

Setibanya di GBK, Presiden disambut oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, dan Ketua Indonesia Asian Games 2018 Organizing Committee (INASGOC) Erick Thohir.

Presiden dan rombongan kemudian meninjau pedestrian atau jalur pejalan kaki di depan Jalan Sudirman. Presiden dan rombongan kemudian berjalan kaki untuk meninjau patung Presiden pertama RI Soekarno yang terletak di Pintu V GBK.

Setelah itu, Presiden kemudian melanjutkan peninjauan dengan berjalan menuju Stadion Utama Gelora Bung Karno. Setelah sekitar 7 menit berada di dalam SUGBK, Presiden kemudian menuju venue yang nanti akan digunakan untuk pertandingan cabang olahraga squash. Kemudian dilanjutkan meninjau Stadion Madya, salah satu venue untuk cabang olahraga atletik.

“Jadi Asian Games ini tinggal 53 hari lagi. Oleh sebab itu, hari ini saya cek kembali kesiapan baik untuk pembukaan, kesiapan venue-venue yang ada, dan juga berkaitan dengan lingkungan di sekitar GBK. Saya melihat semuanya berjalan dengan baik,” kata Presiden kepada awak media selepas melakukan peninjauan.

Presiden pun berharap nanti pada saat tanggal pelaksanaan Asian Games, 18 Agustus 2018, keseluruhan persiapan sudah mencapai 100 persen. “Baik dari sisi venue, dari sisi penyelenggaraan, pembukaan, dan juga sisi prestasinya,” lanjutnya.

Sementara itu, terkait dengan Asian Para Games 2018, Presiden mengatakan bahwa pihaknya kini sedang fokus terlebih dahulu dengan Asian Games 2018. “Ya ini satu-satu. Ini mau konsentrasi ke sini dulu (Asian Games). Nanti kalau sudah tidak ada masalah-masalah kecil maupun sedang, baru menginjak ke Para Games-nya,” ujarnya.

Terkait dengan target prestasi atlet Indonesia di Asian Games 2018, Presiden menuturkan bahwa ia akan meninjau langsung ke pelatnas-pelatnas yang ada, baik di Jakarta, di sekitar Jakarta, maupun di luar Pulau Jawa. “Untuk memastikan atlet-atlet kita itu siap dan target medali tercapai. Syukur-syukur bisa lebih dari target,” ucapnya.

Selesai meninjau, sekitar pukul 16.20 WIB, Presiden pun meninggalkan GBK. (Bey Machmudin)

26 Juni 2018
Ketua Korpri Polri Ibu Niken Arief Kunjungi Taman Baca Kemala Cinta Indonesia Pontianak

Pontianak (SL) – Kunjungan Ibu ketua korpri Polri, Bayangkari Ibu Niken Arief Sulistiyanto beserta rombongan di taman bacaan Kemala Cinta Indonesia Beting Permai Pontianak, Selasa (25/6/18) tanjung raya 1, kecamatan Pontianak Timur kelurahan kampung dalam Bugis.

Dalam Kunjungannya Ibu Niken mengajak masyarakat agar membawa anak-anaknya selalu aktif untuk membaca di taman bacaan Beting Permai.

Lanjut Niken dalam sambutanya mengingatkankan jika dirinya pernah kesini, “saya pernah menanam hidroponik di sini tanaman hidroponik masih ada enggak?,” ucapnya mengingatkan dan berpesan.

“Kepada masyarakat beting khususnya kaum hawa, tidak ada lagi nanti yang tersangkut urusan narkoba dan lain-lainnya anak-anak islami jangan hilang, pada kesempatan ini saya datang kembali ke sini dengan membawa sejumlah buku-buku, tidak banyak tapi paling tidak kami para PNS Polri, juga ikut berperan aktif serta untuk meningkatkan kemampuan pendidikan, kualitas dan masih menjaga taman bacaan ini tetap dipelihara,” lanjutnya.

Ibu Niken Arief Sulistiyanto menambahkan. “Untuk sementara ini kami sudah berhasil mengembangkan taman bacaan terbesar di Kabupaten/kota, diharapkan berhasil menemukan 1 orang anak, sehingga nanti kami akan mengadakan acara lomba menulis dengan tujuan supaya anak-anak bisa berlatih dengan giat, peran polisi Bhayangkari serta Yayasan menjadi kekuatan yang luar biasa untuk mereka, diharapkan kita sama-sama agar menjadi teladan kebaikan dimanapun kita berada,” ujarnya lagi.

Terpisah ketua Bayangkari ranting Pontianak Timur Salma Hafidz, mengatakan, “dengan Hadirnya Taman Bacan Beting Permai agar masyarakat selalu aktif mengajak anak-anaknya untuk lebih giat lagi membaca di taman bacaan tersebut supaya menambah wawasan mereka agar jadi lebih luas dengan membaca dan berpesan kepada orang tua agar selalu menjaga anak-anaknya agar tidak terjerumus kedalam pergaulan bebas,” ucapnya. (Hen)

26 Juni 2018
Saat Wartawan Istana Demam Asian Games

Jakarta (SL) – Wartawan yang biasa bertugas di Istana Negara mendapatkan kejutan dari Presiden Joko Widodo. Hari ini, Selasa, 26 Juni 2018, Presiden mewujudkan janjinya untuk membuat “demam” Asian Games dengan memberikan para awak media tersebut jaket berlogo Asian Games 2018.

Siang itu, sekitar pukul 11.45 WIB, para wartawan sedang berada di ruang wartawan Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta saat jaket Asian Games kiriman Presiden meluncur kepada mereka. Ada sekitar 50 jaket yang diberikan kepada para wartawan ini.

Di bagian depan jaket berwarna hitam ini terdapat tulisan “18th Asian Games.” Di bagian lengan kanan terdapat tulisan “Indonesia”, dan di lengan kiri terdapat simbol 5 cabang olahraga. Sementara di bagian belakang terdapat gambar ilustrasi beberapa cabang olahraga berwarna biru lengkap dengan tulisan “Asian Games”.

Para wartawan pun kemudian langsung antre untuk mengisi daftar nama dan menandatangani tanda terima. Begitu menerima jaket, dengan antusias para wartawan pun langsung memakai jaket ini.

Seorang wartawan mengatakan bahwa ini merupakan langkah bagus untuk membuat demam Asian Games semakin terasa. Beberapa orang lainnya melontarkan harapannya agar Indonesia bisa sukses, baik sebagai penyelenggara maupun sebagai peserta Asian Games 2018.

“Semoga Indonesia sukses dalam prestasi dan juga penyelenggaraan Asian Games 2018,” ujar wartawan ramai-ramai.

Setelah mendapatkan jaket, para wartawan pun langsung memakainya dan berkeliling seputar Istana Negara. Tampak beberapa juga berfoto dengan maskot Asian Games -Bhin-bhin, Atung, dan Kaka- yang terdapat di sekitar Istana Negara.

Sebelum Presiden memimpin Rapat Terbatas dengan para Menteri Kabinet Kerja di Kantor Presiden, dengan memakai jaket barunya, para wartawan pun berfoto bersama Presiden.

Awal mula pembagian jaket ini adalah ketika Presiden meninjau venue Asian Games 2018, kemarin, para wartawan sempat berseloroh kepada Presiden, “Pak, jaketnya bagus.” Presiden pun menanggapinya, “Lho memang kalian belum dapat (jaket)? Ya sudah nanti dibagi.”

Jakarta, 26 Juni 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

26 Juni 2018
Tak Liburkan Karyawan pada Pilkada 27 Juni, Perusahaan Bakal Kena Sanksi

Karawang (SL) – Perusahaan yang tidak meliburkan karyawannya pada hari pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (jabar) pada 27 Juni 2018 mendatang bakal diberi sanksi.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karawang Ahmad Suroto ke Kompas.com melalui sambungan telepon, Senin (25/6/2018).

“Sanksinya, perusahaan yang mempekerjakan pekerja pada hari pelaksanaan pemungutan suara tanggal 27 Juni (2018), wajib membayar uang lembur dengan perhitungan dua kali satu per seratus tujuhpuluh lima, kemudian dikali besarnya upah atau gaji, di satu jam pertama,” ujar Suroto.

Suroto mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada perusahaan di wilayahnya melalui surat Nomor 568/4736/HIPK tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah pada 22 Juni 2018.

“Pemberitahuan itu kami kirimkan agar perusahaan meliburkan karyawannya untuk bisa menyalurkan hak pilih,” katanya.

Penetapan hari libur atau hari yang diliburkan pada pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar pada 27 Juni 2018 sudah berdasarkan regulasi.

Yakni berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang mengatur bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.

Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 3 Ayat (2) yang berbunyi “pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.”

“Kami berharap pihak perusahaan bisa memaklumi ketetapan pemerintah tersebut. Terlebih, pemungutan suara tersebut dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, yang juga akan ditetapkan melalui Peraturan Presiden,” tambahnya.

Di Karawang sendiri, sekitar 1.500 perusahaan berdiri yang tersebar di beberapa kawasan industri dan beberapa di antaranya di zona, di mana ratusan ribu warga yang mempunyai hak pilih bekerja di perusahaan tersebut. (Kompas/AI)

26 Juni 2018
Silahturahmi Kerumah SBY, JK Ngaku Nggak Bahas Politik

Jakarta (SL) – Senin malam (25/6/2018) sekitar pukul 20.00 Wib Jusuf Kalla didampingi istrinya Mufidah Kalla mendatangi rumah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kedatangan JK ini dalam rangka silahturahmi dalam rangka hari Raya Idul Fitri.

“Kami kan Silaturahim, Idul Fitri. Beliau ini bagi saya sebagai saudara, sahabat,” kata JK seusai pertemuan di Kediaman SBY yang berlangsung mulai pukul 20.00 WIB dikutip dari Antara News.

Dituliskan Antara, bahwa pertemuan berlangsung kurang lebih selama satu jam lebih lima menit tersebut, menurut JK tidak membicarakan politik baik pilkada maupun pilpres.

Hal senada diungkapkan mantan Presiden SBY. “Kita ga bicara politik,” katanya. SBY mengatakan, pembicaraan mereka lebih terkait cucu-cucu mereka. Hal ini juga diamini oleh Wapres JK.

Sementara itu, Wapres JK di dampingi Ibu Mufidah Jusuf Kalla mengenakan batik berangkat dari rumah dinas Wapres, Jl Diponegoro pada pukul 19.48.

Wapres JK tiba di kediaman Presiden ke-6 tersebut pada pukul 20.00 langsung disambut dengan hangat oleh SBY beserta Ani Yudhoyono dan putra sulungnya Agus Harimurti Yudhoyono. (Net)

26 Juni 2018
Dolar RP 15.000, Utang Rp6.000 T, Bertahankah Jokowi-JK Sampai 2019?

Jakarta (SL) – Nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat kembali melemah, Rp 14.105 per dollar AS. Kondisi ini diprediksi meicu krisis besar yang akan dihadapi Indonesia. Disisi lain, jika nilai tukar rupiah mencapai Rp15 .000 per dollar AS dan utang mencapai Rp6.000 triliun, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla harus waspada.

Bisakah Jokowi dan JK bertahan sampai 2019? Pertanyaan inilah yang kerap kita dengar di ranah publik. Namun bagi peneliti kebijakan publik dari Indonesian Public Institute (IPI) Jerry Massie, ambruknya rupiah dan utang yang terus bertambah menjadi peringatan bagi pemerintahan Jokowi untuk waspada.

“Pemerintahan Jokowi harus waspada. Nilai tukar rupiah terus merosot terhadap dolar akan berpengaruh pada president election 2019. Ini perlu diwaspadai, pasalnya Soeharto jatuh lantaran ekonomi tak stabil kala itu,” kata Jerry kepada Harian Terbit, Senin (25/6/2018).

Menurutnya, jika pemerintahan Jokowi ingin tetap bertahan hingga 2019 maka sektor ekonomi diperkuat dengan public and goverment policy.

“Pemerintah juga harus tahu forecast market ramalan pasar dan juga dengan cara mulai membangun industri-industri substitusi impor, perkuat trading dan industry, selling power and buying power domestik bahkan internasional juga perlu diperhatikan,” paparnya.

Sementara itu pengamat politik Indro S Tjahyono mengemukakan, kondisi ekonomi yang tidak membaik dan tingginya utang , kalau dikaitkan dengan jatuhnya pemerintah, tentu masih jauh.

“Indonesia tidak menganut sistem (kabinet) parlementer yang bisa dengan mudah mengganti pemerintah (perdana menteri) setiap kali dinilai gagal. Kecuali itu rezim kapitalisme global juga tidak membiarkan ekonomi regional kolaps, karena akan berpengaruh pada sistem ekonomi keseluruhan. Bahkan Yunani yang ekonominya pernah kolaps, kemudian buru-buru dibenahi secara kroyokan,” ujar Indro dihubungi terpisah.

Dia mengatakan, persoalannya berbeda dengan masa terakhir kejatuhan Soeharto. Waktu itu legitimasi Suharto sudah sangat merosot. Kalau dibiarkan, Indonesia yang dipandang sebagai ladang eksploitasi sumberdaya alam, akan kehilanngan oportunitas investasi. Apalagi saat-saat terakhir Soeharto sudah menunjukkan indikasi anti pasar, anti investasi, dan anti Barat.

Karenanya, lanjut Indro, ada upaya yang disengaja untuk menggoyang kurs rupiah terhadap dolar (sampai 17 ribu per dolar AS). Hal itu disusul dengan rush dana yang tersimpan di berbagai bank. Dan yang penting kurs dolar berdampak langsung terhadap sektor riel, sehingga barang-barang menjadi langka di pasaran.

Menurut Indro, persepsi dunia usaha terhadap Jokowi masih positif, walau banyak terjadi hambatan di birokrasi. Pembangunan (infrastruktur) masih dianggap ekspektatif. Jika terjadi krisis masih mudah diatasi melalui komitmen-komitmen baru. Elektabilitas dan popularitas Jokowi cukup tinggi.

“Koalisi pendukung pemerintahan Jokowi masih mantab dan terkonsolidasi. Sedangkan partai-partai anti pemerintah belum punya basis pendukung yang solid. Kesan kondisi ekonomi yang buruk kebanyakan hanya ada di lingkungan elit seperti terekspos di media sosial. Apalagi pihak yang selama ini kritis terhadap pemerintah sedikit demi sedikit semakin memahami kondisi yang sebenarnya,” ujar Indro.

Bisa Jatuh

Sebelumnya, Wakil Ketua DPP Gerindra Ferry Juliantono menyatakan tidak ada pemerintahan yang kuat kalau nilai tukar rupiah terhadap dolar tembus Rp 15 Ribu. Hal ini disampaikan Ferry menanggapi nilai tukar rupiah yang semakin hari kian memburuk.

“Sekarang kan Rp 14.200/U$, sedikit lagi tembus Rp14.500 kalau sudah Rp 15 ribu tidak ada (pemerintah) yang kuat,” ungkap Ferry di hotel Atlet Century, Jakarta, Selasa, (22/5/2018).

Ia mencontohkan, hal serupa yang pernah terjadi pada tahun 1998, di mana saat itu Presiden Soeharto yang sangat kuat, akhirnya tumbang setelah dolar membumbung tinggi.

Dia memprediksi, partai-partai pendukung pemerintah akan berfikir ulang jika dolar terus naik. “Tembus Rp15 ribu jatuh itu pemerintah (Jokowi),” Ferry mengingatkan.

Sebab, kata dia, dampak inflasi dari itu akan dirasakan langsung oleh seluruh rakyat Indonesia. Ia mengaku sudah bertemu dengan para pedagang yang juga mengeluhkan inflasi ini. “Jadi, kalau ada yang bilang puas dengan pemerintah sekarang, itu hanya persepsi saja,” pungkasnya.

Krisis Besar

Pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy menungkapkan potensi krisis besar yang akan dihadapi Indonesia menyusul nilai kurs rupiah yang sudah mencapai Rp14ribu per US Dolar Amerika Serikat (AS). Nilai tukar rupiah tersebut merupakan yang terlemah sejak Desember 2015.

Menurut dia, jika krisis tahun 1997 yang melanda Indonesia disebabkan oleh faktor moneter, sementara krisis tahun 2008 pemicunya adalah perdagangan, maka krisis yang akan terjadi di tahun 2018 lebih berbahaya.

“Karena krisis yang akan dihadapi di 2018 ini pemicunya sekaligus dua. Ada moneter dan perdagangan,” kata Noorsy kepada CNNIndonesia.com, Jumat (11/5).

Noorsy sudah memprediksi jika perekonomian Indonesia akan mengalami stagnasi sejak tiga tahun lalu. Seharusnya dengan kondisi yang makin parah seperti saat ini, pemerintah harus mulai lepas dari investasi dan tenaga kerja asing. (HanTer/Safari)

26 Juni 2018