Kategori: Nasional

  • TNI Gelar Lomba Karya Jurnalistik Panglima TNI Award 2018

    TNI Gelar Lomba Karya Jurnalistik Panglima TNI Award 2018

    Jakarta (SL) – Dalam rangka menyambut Peringatan Hari TNI ke-73 Tahun 2018, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Mabes TNI menggelar  “Lomba Karya Jurnalistik Panglima TNI Award 2018” bagi wartawan dan media massa. Gelaran lomba tersebut merupakan ajang penghargaan tertinggi persembahan TNI untuk insan wartawan/media atas dedikasi dalam menginformasikan segala kegiatan TNI dalam kiprahnya menjaga kedaulatan NKRI.

    Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI M. Sabrar Fadhilah selaku Penanggung Jawab Lomba Karya Jurnalistik Panglima TNI Award 2018, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/6/2018).

    Menurut Mayjen TNI M. Sabrar Fadhilah, penghargaan yang dikemas dalam even  malam anugerah Panglima TNI Award 2018 tersebut mengambil tema “TNI Bersinergi Membangun Negeri”, dengan total hadiah ratusan juta rupiah yang  rencananya diserahkan langsung oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. kepada para pemenang pada pertengahan Oktober 2018.

    “Kami berharap, rekan-rekan wartawan dan media massa bisa berpartisipasi dalam kegiatan Lomba Karya Jurnalistik Panglima TNI Award 2018 ini. Bagi yang berminat dipersilahkan mendaftarkan diri kepada panitia lomba di Puspen TNI,” ungkapnya.

    Adapun materi yang dilombakan merupakan liputan kegiatan TNI periode 1 Januari 2018 sampai dengan 5 Oktober 2018 yang sudah dipublikasikan di media massa baik media elektronik (televisi dan radio), cetak maupun online.

    Materi lomba dibagi menjadi tiga kategori, yaitu : Pertama, media cetak/online  meliputi artikel isu-isu strategis, feature isu-isu taktis operasional dan foto human interest. Kedua, media televisi  meliputi dokumenter, news, talk show dan iklan layanan masyarakat/PSA. Ketiga, media radio meliputi siaran radio tentang layanan masyarakat / jingle dan siaran radio tentang berita TNI.

    Karya Jurnalistik dapat dikirimkan dalam bentuk hard copy dan soft copy kepada Panitia Lomba Jurnalistik Panglima TNI Award 2018,  Staf Bidpenum Puspen TNI-Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur. Melalui email ke alamat badarpuspentni@gmail.com dan ahmadpuspen@yahoo.co.id dengan dilengkapi bio data peserta, nama media, judul dan materi kategori.

    Batas akhir penyerahan materi karya jurnalistik kepada panitia pada tanggal 26 September 2018, khusus untuk liputan kegiatan Peringatan ke-73 Hari TNI diserahkan terakhir pada tanggal 8 Oktober 2018. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Letkol Sus Aidil HP. 081806263083 dan Mayor Inf Suwandi HP. 08111942194.

    Ketentuan Umum Lomba yaitu:

    1.         Peserta lomba adalah media, wartawan/fotografer berwarga negara Indonesia.

    2.         Peserta lomba harus mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan fotocopi atau mengirimkan               scan KTP dan Kartu Pers.

    3.         Materi lomba harus berkenaan dengan tema yang sudah ditentukan.

    4.         Karya yang dilombakan telah dipublikasikan di media cetak/online/radio/televisi dengan                           melampirkan bukti materi lomba telah dipublikasikan.

    5.         Periode pemberitaan tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 8 Oktober 2018.

    6.         Materi lomba merupakan karya yang keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, bukan saduran               dan bukan terjemahan.

    7.         Hasil karya diperbolehkan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.

    8.         Peserta boleh mengikuti semua kategori lomba.

    9.         Materi lomba yang dikirimkan maksimal 2 dari masing-masing kategori.

    10.       Karya jurnalistik dikirim dalam bentuk soft copy (CD/DVD) baik cetak maupun elektronik

    11.       Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat. (Red).

  • Home Industry Mi Instan Digerebek, Gunakan Bahan Kedaluwarsa

    Home Industry Mi Instan Digerebek, Gunakan Bahan Kedaluwarsa

    Mojokerto (SL) – Sebuah home industry mi instan di Mojokerto digerebek polisi. Industri rumahan ini mengolah mi kedaluwarsa menjadi mi instan. Pemilik home industry pun ditetapkan sebagai tersangka.

    Industri rumahan mi palsu dengan nama UD Barokah ini berada di Dusun/Desa Kembangsri, Ngoro, Mojokerto. Di sebuah rumah kontrakan besar tersebut, Susanto (38) mengolah mi kedaluwarsa dan mi produk gagal menjadi mi instan. Tersangka Susanto merupakan warga Desa Watesnegoro, Ngoro, Mojokerto.

    “Tersangka memproduksi dan menjual mi instan kering berbahan mi kedaluwarsa. Hasilnya dikemas kembali dan diberi label super mie instan cap Bunga Terompet,” kata Kapolres Mojokerto AKBP Leonardus Simarmata di lokasi pembuatan mi palsu, Jumat (22/6/18).

    Leonardus menjelaskan, mi kedaluwarsa yang diolah kembali oleh Susanto adalah mi instan dari merk terkenal, bihun ekspor, mi gelas impor, serta mi curah.

    Menurut Leonardus, mi palsu yang dihasilkan di rumah produksi Susanto berupa mi instan curah dengan label Bunga Terompet, mi remah tanpa label, serta mi remah yang khusus dijual untuk pakan ternak.

    “Pembuatan mi instan ini tidak memiliki sanitasi yang benar dan baik serta tidak mempunyai izin edar,” ujarnya.

    Dari penggerebekan di lokasi, polisi menyita sejumlah barang bukti. Berupa 10 ton bahan baku mi kedaluwarsa, timbangan digital, sekop, 1 karung bekas bungkus mi instan kedaluwarsa, 3 bungkus bekas mi gelas, serta puluhan bungkus produk mi instan Bunga Terompet kemasan 10 kg siap edar.

    Akibat perbuatannya, Susanto dijerat dengan pasal 135 juncto pasal 171 ayat (2) atau pasal 136 huruf b juncto pasal 75 ayat (1) atau pasal 142 junto pasal 91 ayat (1) UU RI No 18 tahun 2012 tentang Pangan.

    “Ancaman pidananya dua tahun penjara atau denda Rp 4 miliar,” tandasnya. (detiknews)

     

  • Jual Bawang Merah ‘Palsu’, 5 Importir Di-blacklist Mentan

    Jual Bawang Merah ‘Palsu’, 5 Importir Di-blacklist Mentan

    Jakarta (SL) – Menteri Pertanian Amran Sulaiman mem-blacklist atau memasukkan daftar hitam lima perusahaan terkait penjualan bawang merah palsu yakni bawang bombaysebagai bawang merah.

    “Hari ini kita terima laporan di hari krida ini dengan berat hati kami mem-blacklist lima perusahaan karena ini menyusahkan petani kita juga memberatkan konsumen sehingga inflasi,” katanya di Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat (22/6/2018).

    “Kami minta yang bersangkutan nggak boleh lagi berbisnis bawang merah, bawang bombay. Yang kedua termasuk membuat perusahaan baru kami tetap blacklist cara apapun kami tetap blakclist,” tegasnya.

    Menurut Amran, bila tak ditindak tegas, perilaku para pengusaha tersebut bisa menyebabkan risaknya hraga bawang di tingkat petani. Karena, harga bawang dijual di tingkat petani Rp 2.000 per kilogram (kg) menjadi Rp 14.000 per kg saat berada di tingkat pedagang.

    “Bawang bombay harga di luar Rp 2.000 di sini Rp 14.000. Jadi ini kami imbau tolong tetap untung kami ingin bersahabat dengan pengusaha tapi jangan ambil untung sebesar-besarnya bisa dibayangkan kalau 700% bisa kan kita turunkan jadi 50% kita maklum,” jelasnya.

    Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Kementan Yasid Taufik menjelaskan total bawang bombay yang masuk ke Indonesia sebanyak 3.600 ton atau mencapai 160 juta kg per tahun.

    “3.600 ton. Walaupun average per tahun, impor bombay 160 ribu ton, artinya 160 juta kg. Ini kan cukup besar,” terangnya.

    Sementara itu, inisial lima perusahaan tersebut adalah PT. TAU, PT. SMA, PT. KAS, PT. FMP, dan PT. JS. (detikfinance)

     

  • Dubes RI Selandia Baru Prihatin Berita Miring Tentang Islam

    Dubes RI Selandia Baru Prihatin Berita Miring Tentang Islam

    Jakarta (SL) – Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia merasa prihatin dengan maraknya berita miring tentang Islam. Keprihatinan tersebut disampaikan Duta Besar RI untuk Selandia Baru Tantowi Yahya dalam forum tahunan New Zealand Institute of International Affairs (NZIIA), Rabu (20/6) malam.

    Tantowi ditunjuk menjadi wakil Asia dalam forum yang digelar di Wellingon Club. Sebagai wakil dari negara-negara Islam, Tantowi menyatakan keprihatinannya terhadap label negatif terhadap Islam sekarang ini.

    “Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia sangat prihatin dengan berbagai berita miring tentang Islam di media, khususnya sosial media. Stereotyping dan profilingterhadap Islam membuat jarak kita semakin lebar,” ujar Tantowi dalam rilis yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (21/6).

    “Kita tidak bisa berteriak Allahu Akbar tanpa orang lain berpikir harus menghubungi polisi. Di beberapa bandara, orang dengan nama, rupa atau pakaian Timur Tengah harus menjalani pemeriksaan keamanan acak. Tahun 2025 semua hal ini harus berhenti karena prasangka terhadap agama, kelompok atau ras tertentu sudah tidak boleh lagi dipertontonkan kepada anak cucu kita, ” ungkapnya yang langsung disambut tepuk tangan dari hadirin.

    Dihadapan 200 tamu undangan yang terdiri dari politisi, anggota korps diplomatik, akademisi dan penggiat masalah internasional, Tantowi mengungkapkan mimpi besarnya untuk dunia di tahun 2025.

    “Bagi saya, mimpi bukanlah khayalan tak bermakna. Mimpi adalah dorongan untuk berusaha dan fokus pada tujuan kita. Untuk mewujudkan mimpi, kita harus bekerja keras dan yakin akan bantuan Tuhan. Untuk itulah saya bermimpi untuk hidup di dunia tanpa konflik, tanpa prasangka dan tanpa permusuhan,” kata Tantowi dalam pembukaan sambutannya.

    Tantowi mengingatkan bahwa kita meminjam dunia ini dari anak cucu kita sehingga sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menyiapkan dunia yang sesempurna mungkin.

    “Kita merasa sudah melakukan semuanya untuk menghadirkan dunia yang aman. Faktanya hanya ada 11 negara yang bebas konflik, sementara lebih dari 180 negara lainnya di dunia masih diselimuti konflik menurut data dari International for Economics and Peace tahun 2014. Ini menunjukkan kita belum berbuat yang terbaik untuk membebaskan dunia dari konflik” ujar Dubes yang juga mantan anggota DPR RI ini.

    Tantowi yang juga merangkap Dubes RI untuk Samoa dan Tonga ini menyampaikan bahwa saat ini kita hidup di dunia yang diwarnai oleh rasa takut, kecurigaan dan ketidakdilan.

    Ini berujung pada terciptanya dunia yang tidak lagi aman. Di tengah meningkatnya pengguna internet, semakin banyak pesan dan agenda politik yang disampaikan lewat sosial media. Tidak ada yang salah dengan kemajuan tehnologi.

    “Masalahnya banyak dari pesan tersebut yang membingungkan bahkan meresahkan masyarakat,” tutur Tantowi.

    Tantowi yakin Indonesia dapat memberikan contoh nyata dalam berdemokrasi, toleransi dan perdamaian kepada dunia. Hal ini karena Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamiinakan mampu mengajak umatnya untuk saling menyayangi, saling menghargai dan patuh pada aturan dan pemimpinnya. (m.cnnindonesia.com)

     

  • Pemkot Bogor Luncurkan Aplikasi Sistem Kerja Sama Daerah

    Pemkot Bogor Luncurkan Aplikasi Sistem Kerja Sama Daerah

    Bogor (SL) – Satu lagi terobosan Pemkot Bogor dalam upayanya menggeber pembangunan di Kota Hujan. Melalui bidang kerja sama Setda Kota Bogor, Pemkot meluncurkan sebuah aplikasi Sistem Kerja Sama. Aplikasi ini akan mempermudah pihak luar untuk bersinergi, sekaligus menatatertibkan administrasi di internal. Sistem ini telah dipayungi oleh Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Kota Bogor.

    “Kerja sama mutlak diperlukan untuk keberlanjutan pembangunan di Kota Bogor. Peran berbagai pihak bersinergi dalam program, kompetensi dan pendanaan diperlukan untuk mengakselerasi pembangunan di Kota Bogor. Tidak hanya mengandalkan dana APBD,” ujar Kepala Bagian Kerja Sama Setda Kota Bogor Tyas Ajeng Fitriani.

    Menurut Tyas banyak pihak yang belum memahami bagaimana cara mengajukan kerja sama dengan Pemkot Bogor. Dari hal yang paling sederhana misalnya informasi tentang bagaimana tata cara permohonan kerja sama hingga prosedur yang harus dijalani. Fakta inilah yang melatarbelakangi lahirnya aplikasi Sistem Kerja Sama Daerah.

    ”Kita awali dengan menggodok payung hukumnya. Alhamdulillah kini sudah ada. Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 38 tahun 2018 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Kota Bogor,” paparnya.

    Dengan Perwali ini, kata Tyas, ada kejelasan prosedur dan mekanisme yang akan mempermudah pihak luar dan internal Pemkot Bogor dalam melakukan kerja sama. Selain itu Perwali juga mengatur adanya transparansi, monitoring, serta evaluasi dari kerja sama yang terjalin.

    “Intinya, kita (pemda) ingin membuka ruang kerja sama seluas-luasnya. Kita punya banyak perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Jika program-programnya bisa disinergikan akan mengakselerasi pembangunan di Kota Bogor” kata dia.

    Tyas menjelaskan, setelah memiliki payung hukum, pihaknya telah menyiapkan aplikasi sistem kerja sama yang mudah diakses siapa saja melalui internet. Aplikasi ini terintegrasi dengan laman milik Pemkot Bogor yakni kotabogor.go.id.

    Dalam tahap awal, menu pada aplikasi Sistem Informasi Kerja Sama ada 5 (lima).

    Pertama, menu digitalisasi naskah/dokumen kerja sama.

    Menu ini menyimpan naskah/dokumen Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama dalam bentuk digital, sehingga ada back up arsip jika arsip fisik hilang. Arsip kerja sama beresiko hilang karena adanya perubahan kelembagaan, pergantian pejabat yang menangani, dan karena lamanya jangka waktu perjanjian kerja sama (bisa sampai 20-30 tahun).

    ”Ini penting untuk memitigasi dokumen apabila terjadi kehilangan atau hal-hal lain. Jadi semua terdokumentasi dengan baik,” jelasnya.

    Menu kedua adalah menu pengajuan kerja sama. Menu ini memberi ruang untuk Perangkat Daerah dan Para Pihak Mitra Kerja Sama mengajukan rencana kerja sama secara online.

    Dengan pengajuan kerja sama secara online ini diharapkan dapat memberikan  kemudahan bagi semua pihak yang memiliki keinginan untuk melakukan kerja sama.

    Beberapa berkas kerja sama Pemkot Bogor, Jawa Barat.

    Pada menu ini, pemohon dapat mengisi dan melampirkan keterangan permohonan kerja sama yang dihendaki (surat permohonan dan TOR).

    Menu ketiga adalah menu kronologis kerja sama. Menu ini menyimpan kronologis/histori perjalanan setiap kerja sama, terutama kerja sama strategis dan kerja sama yang berjangka waktu sangat lama.

    Diharapkan Pemerintah Kota Bogor tidak akan kehilangan kronologis kerja sama dan dokumen pendukungnya, walaupun ada pergantian pimpinan daerah, pergantian kelembagaan dan pejabat/personil yang menangani.

    ”Menu ini sama pentingnya dengan digitalisasi naskah kerja sama. Jadi kita butuh cerita yang jelas atas kronologi kerja sama, lengkap dengan dokumen pendukung sampai jangka waktu kerja sama selesai. Bisa sampai 20-30 tahun, tergantung jangka waktu kerja sama yang disepakati” ungkapnya.

    Menu keempat, menu monitoring dan evaluasi kerja sama. Menu ini merupakan instrumen kerja Bagian Kerja Sama untuk melakukan monitoring dan evaluasi kerja sama.

    Pejabat Boleh Berganti, Tapi Program Tetap Jalan

    APLIKASI sistem kerja sama daerah yang baru saja diluncurkan Pemkot Bogor mendapat apresiasi berbagai pihak. Inovasi dari para ASN di bidang kerja sama Pemkot Bogor tersebut dinilai mampu memangkas birokrasi yang berbelit, sekaligus memberi jaminan proses kerja sama antarlembaga pemerintah daerah dan swasta yang tersistem dan transparan.

    ”Produk ini sekaligus memberikan pemahaman kepada teman-teman kita di Perangkat Daerah, bahwa kerja sama tidak boleh dilakukan secara parsial oleh Perangkat Daerah, tetapi harus diajukan ke Walikota dan ditembuskan ke Sekretaris Daerah,” beber Asisten Pemerintahan Pemkot Bogor Hanafi.

    Hanafi menuturkan, banyak program terdahulu cenderung terputus, lantaran tidak ada berkas dan dokumentasi yang jelas. Karena itu, ia optimistis program ini mampu menghindari hal serupa agar tak kembali terulang.

    Kepala Bagian Kerja Sama Setda Kota Bogor Tyas Ajeng Fitriani memimpin rapat koordinasi staf bagian kerja sama Pemkot Bogor, Jawa Barat. “Terdokumentasikan dengan baik, paling tidak kita satu poros. Tertib administrasi di dalam dan mempermudah pihak luar yang ingin kerja sama. Semangatnya: pejabat boleh berganti, tapi program tetap berjalan,” cetusnya.

    Hanafi mengatakan, melalui program ini pula, diharapkan kerja sama antar daerah yang berbatasan dapat berjalan maksimal. Selain itu, kerja sama dengan badan usaha swasta juga terjalin baik dan berkontribusi signifikan pada pembangunan. “Dunia usaha dituntut bersinergi membangun daerah. Program kami ini untuk mempermudah pihak swasta untuk bekerjasama dengan Pemkot,” ujarnya.

    Hanafi mengimbuhkan, diharapkan program ini juga mampu meningkatkan kerja sama dengan luar negeri di berbagai bidang. Semuanya akan jauh lebih mudah karena program ini berbasis teknologi informasi yang mudah diakses oleh masyarakat luas. (AM/Naryo)

  • Presiden Tinjau Pembangunan Runway dan Arus Balik di Soekarno-Hatta

    Presiden Tinjau Pembangunan Runway dan Arus Balik di Soekarno-Hatta

    Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan landasan pacu (runway) ketiga di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Kamis, 21 Juni 2018. Bersamaan dengan itu, Presiden juga meninjau arus balik libur Lebaran 2018.

    Presiden tiba di Terminal 1C sekitar pukul 09.21 WIB. Di sini, selain meninjau arus balik Lebaran, Presiden juga menyempatkan untuk menyapa masyarakat. Setelah itu, sekitar pukul 09.35 WIB, Presiden kemudian menuju _runway_ dengan menggunakan bis airport.

    Presiden kemudian meninjau landasan pacu dengan menggunakan kendaraan. Setelah itu, Presiden menyempatkan diri menyapa dan menyalami warga. Presiden juga membagikan kain batik dan buku.

    Kepala Negara mengatakan bahwa pertumbuhan penerbangan penumpang udara per tahun mencapai 9 persen. Dengan pertumbuhan yang sangat cepat tersebut, lanjut Presiden, pemerintah terus membangun infrastruktur baru seperti airport baru maupun terminal baru.

    “Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini adalah bandara yang paling sibuk, paling ramai di negara kita. Dan kita tahu, pertumbuhan penerbangan penumpang udara per tahun di negara kita adalah kurang lebih 9 persen. Ini adalah pertumbuhan yang sangat cepat sekali. Oleh sebab itu kita terus bangun airport baru, terminal-terminal baru, termasuk yang kita bangun adalah Bandara Soekarno-Hatta,” ucapnya.

    Sementara untuk landasan pacu _(runway)_ ketiga yang ada di sebelah utara, Presiden menuturkan akan selesai bulan Juni 2019. Pembangunan _runway_ ketiga ini diharapkan akan meningkatkan kapasitas pergerakan pesawat menjadi 120 pesawat per jam, dari saat ini yang hanya 81 pesawat per jam _(take off_ dan _landing)._

    “Jadi meloncat hampir 50 persen ya. Kalau _runway_ ketiga itu selesai, nanti tak ada antrian. Tapi kalau penumpangnya tambah lagi, kita akan tambah lagi _runway_-nya. Ini kan kejar-kejaran dengan pertumbuhan penerbangan di negara kita yang tumbuh 9 persen. Ini hati-hati harus antisipasi harus ada hitung-hitungan,” ungkapnya.

    Presiden juga mengatakan bahwa dengan adanya _runway_ ketiga ini, diharapkan bisa menambah slot penerbangan dari luar negeri yang ingin masuk ke Indonesia. Hal ini menurutnya juga memberi dampak dari segi ekonomi.

    “Tentu saja ini kan sebetulnya banyak yang antre ingin terbang ke Jakarta lewat airport Soekarno-Hatta baik dari Timur Tengah, dari Asia, dari Eropa, tetapi sudah tidak memiliki kapasitas lagi di sini. Oleh sebab itu, nanti tentu saja dengan adanya _runway_ ketiga bisa menambah slot penerbangan dari luar yang ingin masuk ke Indonesia,” paparnya.

    Selain itu, untuk mengurangi kepadatan penumpang, Presiden juga mengatakan bahwa saat ini sedang dibangun _east cross taxi way_ dan _pararel taxi way_ di sebelah utara.

    “Pembebasan sudah selesai 70 persen, konstruksi juga sudah dimulai prosesnya, dan kita harapkan yang _pararel taxi way_ ini selesai pada akhir Desember 2018,” lanjutnya.

    Pada kesempatan yang sama, Presiden juga sudah memerintahkan Menteri Perhubungan dan Direktur Utama Angkasa Pura II untuk menyiapkan terminal yang keempat. Hal ini menurut Presiden penting disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang.

    “Jangan sampai lonjakan penumpang, yang sekarang ini penumpang kurang lebih 63 juta, kita perkirakan 2025 itu sudah mencapai lebih dari 100 juta. Jadi kalau terminal ini tidak segera kita siapkan, kita akan kedodoran lagi. Inilah persiapan-persiapan yang hari ini saya tinjau,” ungkapnya.

    Terkait dengan pembangunan terminal keempat ini, Presiden mengatakan saat ini masih dalam proses detil _enginering design_.

    “Kita perkirakan 2020 itu akan dimulai. Memang sudah enggak ada kesempatan lagi, begitu direncanakan _design_, langsung dikerjakan. Kurang lebih 2020 kita mulai, disiapkan dan dimulai,” ujarnya.

    Pembangunan terminal keempat ini akan menelan biaya kurang lebih Rp 11 trilyun. Presiden pun mengatakan bahwa pemerintah akan menggandeng sektor swasta dalam pengerjaan proyek yang akan dibangun di lahan bekas lapangan golf ini.

    “Ya kita berusaha di setiap pembangunan itu selalu menggandeng private sector, dari sektor swasta, tapi ini terserah Angkasa Pura dengan siapa,” katanya.

    Turut hadir mendampingi Presiden dalam peninjauan ini adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Direktur Utama Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin dan Direktur Utama PT Pembangunan Perusahaan (PP) Lukman Hidayat. (Bey Machmudin)

  • Di Depan Ulama, Jokowi Tepis Anggapan Condong ke China

    Di Depan Ulama, Jokowi Tepis Anggapan Condong ke China

    Karawang (SL) – Presiden Joko Widodo berkunjung ke Pesantren Asshiddiqiyah Cilamaya Kulon, Karawang. Jokowi bertemu dengan ulama, santri, dan tokoh masyarakat Karawang.

    Di hadapan para ulama dan tokoh masyarakat tersebut, Jokowi menepis anggapan bahwa investasi Indonesia hanya berfokus pada China, Korea, dan Jepang. Menurutnya, Indonesia kini juga terus membangun kedekatan dengan negara-negara Timur Tengah. “Katanya kita membuka investasi dari China, Korea, Jepang. Tidak. Justru kita sekarang ini ingin agar negara-negara di Timur Tengah itu banyak investasi di Indonesia,” katanya.

    Jokowi pun memberikan contoh proyek-proyek yang dihasilkan dari kerja sama dengan negara-negara di Timur Tengah. Kerja sama yang disebutkan bukan hanya dalam bidang minyak dan gas. “Alhamdulillah yang sudah dimulai kilang minyak di Cilacap dengan Arab Saudi, sebentar lagi insyaallah dengan Oman di Bontang, Kalimantan. Sebentar lagi dengan Uni Emirat Arab, pelabuhan yang di Kuala Tanjung akan kita kerjasamakan,” kata Jokowi.

    Jokowi lalu berbicara ihwal konsep Wasathiyah Islam atau Islam Jalan Tengah, konsep yang pernah dikemukakan saat pertemuan dengan ulama dunia di Bogor pada awal Mei lalu. “Kita tawarkan Islam Jalan Tengah, Islam yang moderat, sejuk dan damai. Saya kira inilah ciri keislaman di Indonesia. Dan para ulama dunia mengapresiasi hal ini,” kata Jokowi.

    Menurut Jokowi, gagasan itu mendapat apresiasi dari ulama dunia, termasuk Imam Besar Al-Azhar Prof Dr Ahmad Muhammad Ath-Thayeb dan Imam Masjidil Haram Saleh M bin Himeid. “Saya ketemu ulama Al-Azhar dan ulama dunia, mereka menyampaikan kekagumannya kepada kita,” kata Jokowi.

    Menurut Jokowi, negara lain kagum karena Indonesia adalah bangsa yang sangat majemuk tapi bisa hidup bersatu tanpa perpecahan. “Bahkan negara lain memandang kita sebagai negara yang patut dijadikan contoh, karena perbedaan banyak tapi bisa rukun dan bersatu. Di kehidupan sehari-hari, bisa kelihatan persaudaraan kita,” Jokowi menambahkan.

    Dia berpesan supaya masyarakat menjaga persatuan dan kesatuan. Terlebih saat mendekati pilkada. Ia pun mengingatkan supaya tidak ada perpecahan saat pilkada. “Di pesta demokrasi, kita tidak rukun gara-gara hanya beda pilihan, sangat rugi besar seperti itu,” kata Jokowi.

    Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengingatkan bahwa memilih di pilkada hanya sekali dalam lima tahun. Jadi jangan sampai rusak pula silaturahmi selama lima tahun. “Silakan pilih pemimpin yang paling baik, setelah itu ya sudah, rukun kembali karena setiap tahun ada terus. Jangan sampai pilkada menceraiberaikan kita,” Jokowi menambahkan.

    Menurut dia, Indonesia sudah dikagumi kebinekaannya oleh dunia luar. Jadi jangan sampai kekaguman itu dirusak. “Jangan sampai dari luar dikagumi tapi di dalam retak-retak gara-gara pilkada. Sangat rugi sekali kita,” ungkap dia.

    Dalam kegiatan ini, Jokowi ditemani Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Hadir juga mendampingi Jokowi, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agum Gumelar, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki, Staf Khusus Presiden Johan Budi, dan Staf Khusus Presiden KH Abdul Ghofar Rozin.

    Selain itu, hadir pendiri dan pengurus Pondok Pesantren Asshidiqqiyah KH Noer Muhammad Iskandar serta Pengasuh Pondok Pesantren Asshiddiqiyah 3 KH Hasan Nuri Hidayatullah. Seusai kegiatan tersebut, Jokowi meninjau kios NU Mart, yakni sebuah kios modern yang dikelola pengurus pondok pesantren. (DetikNews)

  • Pernyataan Presiden Republik Indonesia Terkait Musibah Kapal Motor Sinar Bangun di Perairan Danau Toba

    Pernyataan Presiden Republik Indonesia Terkait Musibah Kapal Motor Sinar Bangun di Perairan Danau Toba

    Bogor (SL) – 1. Saya telah mendapatkan laporan dari Menteri Perhubungan dan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Kepala Badan SAR Nasional) mengenai musibah kapal motor Sinar Bangun di Perairan Danau Toba.

    2. Atas nama pribadi dan seluruh rakyat Indonesia, kita menyampaikan duka cita yang mendalam atas korban yang meninggal dunia dalam musibah tersebut.

    3. Terhadap korban yang hilang saya minta Basarnas, TNI, Polri, dan BNPB untuk secepatnya segera menemukan dan menyelamatkan korban.

    4. Musibah ini merupakan pelajaran bagi kita semua untuk selalu hati-hati dan waspada. Bagi semua pemilik kapal patuhi semua peraturan yang ada, utamakan keselamatan penumpang, serta ikuti petunjuk dan arahan dari BMKG mengenai prakiraan dan potensi adanya cuaca buruk.

    5. Saya juga minta kepada Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan di daerah untuk selalu rutin melakukan pengecekan berkala demi keamanan dan keselamatan penumpang.

    6. Pemerintah akan memberikan santunan kepada keluarga korban yang meninggal dunia dan menjamin biaya perawatan untuk yang memerlukan perawatan.

    7. Saya minta kasus seperti ini jangan sampai terulang lagi dan saya telah memerintahkan kepada Menteri Perhubungan untuk mengevaluasi seluruh standar keselamatan bagi angkutan penyeberangan. (Bey Machmudin)

  • Presiden Sampaikan Belasungkawa Untuk Korban KM Sinar Bangun

    Presiden Sampaikan Belasungkawa Untuk Korban KM Sinar Bangun

    Bogor (SL) – Presiden Joko Widodo menyampaikan belasungkawa bagi para korban kapal motor Sinar Bangun yang tenggelam di perairan Danau Toba. Dirinya malam ini telah menerima laporan langsung dari Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas terkait peristiwa itu.

    “Atas nama pribadi dan seluruh masyarakat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, kita menyampaikan duka cita yang mendalam atas korban yang meninggal dunia dalam musibah tersebut,” ujar Presiden di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu malam, 20 Juni 2018.

    Kepala Negara kemudian meminta jajaran terkait untuk meneruskan upaya pencarian dan penyelamatan bagi para korban yang masih belum ditemukan.

    “Terhadap korban yang hilang saya minta Basarnas, TNI, Polri, dan BNPB untuk secepatnya segera menemukan dan menyelamatkan korban,” ucapnya.

    Dalam pernyataannya, Presiden mengatakan bahwa peristiwa ini menjadi pelajaran bagi seluruh pihak untuk selalu menjaga kewaspadaan. Ia menyerukan kepada seluruh pemilik kapal agar menaati semua peraturan yang ada, mengutamakan keselamatan penumpang, dan mengikuti petunjuk yang telah dikeluarkan BMKG mengenai potensi cuaca buruk.

    “Saya juga minta kepada Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan di daerah untuk selalu rutin melakukan pengecekan berkala demi keamanan dan keselamatan penumpang,” imbuhnya.

    Selain menyampaikan belasungkawa, Presiden Joko Widodo juga memastikan bahwa seluruh korban akan mendapatkan santunan dan jaminan biaya perawatan dari pemerintah.

    “Pemerintah akan memberikan santunan kepada keluarga korban yang meninggal dunia dan menjamin biaya perawatan untuk yang memerlukan perawatan,” tuturnya.

    Lebih lanjut, ia telah menginstruksikan Menteri Perhubungan untuk melakukan evaluasi mengenai standar keselamatan bagi angkutan penyeberangan. Presiden pun berharap agar peristiwa serupa tak terulang kembali di masa mendatang.

    “Saya minta kasus seperti ini jangan sampai terulang lagi dan saya telah memerintahkan kepada Menteri Perhubungan untuk mengevaluasi seluruh standar keselamatan bagi angkutan penyeberangan,” tandasnya.

    Saat memberikan pernyataan tersebut, Kepala Negara turut didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi beserta Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (sebelumnya disebut Basarnas) Marsdya TNI M. Syaugi. (Bey Machmudin)

  • Ketua Bidang Luar Negeri PWI Teguh Hadiri Konferensi Forum Wartawan Belt and Road 2018 di Beijing

    Ketua Bidang Luar Negeri PWI Teguh Hadiri Konferensi Forum Wartawan Belt and Road 2018 di Beijing

    Beijing (SL) – Hal paling esensial yang harus dimiliki setiap wartawan dalam melaksanakan tugas kewartawanannya adalah itikad baik. Mengandalkan kemajuan teknologi tanpa mengiringinya dengan itikad baik bisa membuat wartawan dan media massa menjadi produsen informasi yang dipenuhi ujaran kebencian dan kebohongan.

    Begitu antara lain disampaikan Ketua bidang Luar Negeri Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Teguh Santosa ketika berbicara dalam Konferensi Forum Wartawan Belt and Road 2018 di Universitas Komunikasi China di Beijing, Republik Rakyat China, Rabu (20/6).

    Konferensi ini diselenggarakan All China Journalists Association (ACJA), didukung Universitas Komunikasi China dan Radio Internasional China.

    “Seringkali kita larut membicarakan kemajuan teknologi komunikasi informasi dan mengagumi kemampuan kita menembus hal-hal yang selama ini membatasi arus informasi. Namun tanpa disadari kita melupakan bahwa yang paling penting dari praktik kewartawanan adalah itikad baik,” ujar Teguh dalam sesi Integrated Development of Media, Building New Channels for Communication.

    “Mengabaikan itikad baik membuat ruang publik dipenuhi ujaran kebencian, dan berita yang diwarnai kebohongan,” sambungnya.

    Teguh berharap, Forum Wartawan Belt and Road yang didirikan tahun lalu dapat menjadi wadah bagi semua anggota Forum untuk saling bertukar informasi yang didasarkan pada niat baik demi mencapai tujuan bersama.

    Teguh mengatakan, Belt and Road Initiative (BRI) yang ditawarkan Presiden Xi Jinping sejalan dengan keinginan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia. Hal ini menjadi salah satu latar belakang yang mendorong PWI ikut mendirikan Forum Wartawan Belt and Road dalam konferensi di Beijing tahun 2017 lalu.

    “Dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta jiwa dan sekitar 17 ribu pulau, Indonesia memiliki visi menjadi poros maritim dunia. Indonesia dan China perlu mensinergikan kedua gagasan itu (Poros Maritim Dunia dan Belt and Road),” kata dia lagi.

    Sebelumnya di tempat yang sama, Teguh Santosa mendatangani Kesepakatan Kerjasama dalam kerangka Belt and Road dan Poros Maritim Dunia.

    Dari pihak ACJA, dokumen kerjasama ditandatangani Sekretaris Eksekutif ACJA, Wang Dongmei.

    Penandatanganan dokumen kerjasama itu juga disaksikan Ketua PWI Jawa Barat Mirza Zulhadi Nachli, Ketua PWI Kalimantan Barat Gusti Yusri Ismail, dan Penasihat PWI Kalbar Hendry Jurnawan.

    Dalam dokumen kerjasama itu disebutkan bahwa hubungan antara PWI dan ACJA didasarkan pada prinsip-prinsip kerelaan, kesetaraan, persahabatan dan konsultasi.

    Bentuk kegiatan yang disepakati dalam dokumen kerjasama tersebut adalah pertukaran wartawan, penyelenggaraan liputan bersama, penyelenggaraan kegiatan bernilai akademik dan pelatihan kewartawanan.

    Kedua pihak juga sepakat memberikan penghargaan kepada wartawan yang menghasilkan karya jurnalistik yang baik dalam konteks BRI dan Poros Maritim Dunia. (red)