Sinarlampung

Kategori: Nasional

  • Pemudik Balik Ke Jakarta Hindari Jalur Banyumas, Purwokerto-Aji Barang

    Pemudik Balik Ke Jakarta Hindari Jalur Banyumas, Purwokerto-Aji Barang

    Wonosobo (SL)-Mengantisiapasi arus balik H+5, puncak mudik wilayah Jawa Timur. Jawa Tengah, menuju Jakarta, Kapolres Wonosobo AKBP Abdul Waras pimpin operasi rekayasa jalur mudik, dan memberikan himbauan untuk para pemudik yang akan kembali ke jakarta disarankan tidak melintasi Kabupaten Banyumas- Ajibarang dan Bumiayu Brebes tetapi disarankan melintasi Wonosobo Banjarnegara Purbalingga Bobotsari Pemalang dan memasuki Tol Exit.

    “Kita sudah melakukan publik adres dan pemasangan bener pe udikmtunjuk kepada para pemudik yang dipasang didaerah Reco Wonosobo yang dapat dibaca para pemudik dari Temanggung ” kata Abdul Waras, dilokasi pam operasi mudik arus balik.

    Pesan atau rambu dipasang didaerah Kalikajar Wonosobo yang mudah dibaca dari arah Magelang dan Purworejo untuk arus balik. “Isi pesan bagi pemudik adalah himbauan untuk pemufil tidak melintasi arah Banyumas Purwokerto, karena untuk hindari penumpukan arus dan macet.” katanya.

    Abdul Waras mengatakan himbauan untuk para pemudik yang akan kembali ke Jakarta disarankan tidak melintasi Kabupaten Banyumas- AJibarang dan Bumiayu Brebes.  Tetapi disarankan melintasi Wonosobo Banjarnegara Purbalingga Bobotsari Pemalang dan memasuki Tol Exit.

    “Kita sudah lakukan publik adres dan pemasangan bener petunjuk kepada para pemudik, yang dipasang didaerah Reco Wonosobo yang dapat dibaca para pemudik dari Temanggung,” kata Abdul Waras, dilokasi pam operasi jalur mudik semalam.

    Selain itu, himbauan dan petunjuk arah juga dipasang didaerah Kalikajar Wonosobo yang bisa dibaca dari arah Magelang dan Purworejo.”Kita terus pantau perebangan jalur mudik arus balik, sehingga ada jaminan kenyamanan dan keamanan pangan mudik,” kata Abdul Waras. (jun)

  • Aksi Sigap AKBP Takdir Matta Nette Selamatkan Pengunjung Wisata Tenggelam

    Aksi Sigap AKBP Takdir Matta Nette Selamatkan Pengunjung Wisata Tenggelam

    Banjar (SL) – Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Banjar, Kalimantan Selatan, AKBP Takdir Mattanete berhasil menyelamatkan nyawa seorang pria pengunjung wisata air “Waterboom” yang sempat tenggelam di tempat itu.

    “Saya bersama keluarga kebetulan berada di lokasi kejadian, dan mendapati seorang pengunjung sempat tenggelam dengan kondisi lemah,” ujar Takdir Mattanete di Martapura, Kalimantan Selatan, Senin.

    Kejadian yang hampir merenggut nyawa korban bernama Mansyur berusia 33 tahun itu terjadi di wahana wisata air Waterboom di Jalan A. Yani KM 11 Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar.

    Saat kejadian sekira pukul 12.30 Wita, dan korban yang warga Sungai Asam Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, tengah bermain-main di salah satu kolam objek wisata air itu.

    Diduga karena kelelahan, korban merasa pusing dan terjatuh ke dalam kolam, kemudian tubuhnya tenggelam dan menyentuh kaki adiknya yang bernama Syaiful Anwar.

    Melihat sang kakak dalam kondisi lemah diduga karena tenggelam dalam kolam dan kemasukan air, saksi dibantu Kapolres dan Kapolsek Kertak Hanyar Iptu Joni Arif mengangkat tubuh korban.

    Selanjutnya, tubuh korban yang cukup lemah dibaringkan dan diberikan bantuan pernafasan yang dilakukan dua aparat kepolisian tersebut.

    Menurut Takdir Mattanete, pertolongan pertama yang diberikan adalahi menekan dada korban sehingga bisa bernafas dengan normal, setelah tidak mampu bernafas karena kemasukan air.

    “Alhamdulillah, setelah diberikan pertolongan pertama dengan menekan dadanya perlahan-lahan, nyawa korban berhasil diselamatkan dan bisa bernafas dengan normal,” ucapnya.

    Oleh karena itu, pihaknya mengimbau pengunjung objek wisata di Kabupaten Banjar selalu berhati-hati dan mengawasi setiap anggota keluarga sehingga bisa ditolong jika mengalami musibah.

    “Setiap anggota keluarga harus saling mengawasi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, dan polisi hadir di objek wisata untuk memberikan keamanan maupun kenyamanan pengunjung ,” demikian AKBP Takdir Mattanete. (ant/nt/Jun)

  • ASN Mukhlis Latief Akui Kesalahan dan Minta Maaf ke Lintas Atjeh

    ASN Mukhlis Latief Akui Kesalahan dan Minta Maaf ke Lintas Atjeh

    Aceh Selatan (SL) – Mukhlis Latief akhirnya meminta maaf kepada Media Online LintasAtjeh.com atas kesalahannya di postingan komentar status Facebook Al Zikri Rahmatillah pada 16 Juni 2018, di Kantor PPWI Aceh Selatan, Tapaktuan, Senin (18/06/2018).

    Pemintaan maaf tersebut disampaikan melalui surat pernyataan yang di ditandatangani oleh Mukhlis dan Kabiro LintasAtjeh.com Al Zikri Rahmatillah dan di saksikan yakni Suahimi Salihin, Delfi Afrawi, Haes Sembiring, serta Faisal Ali.

    Pasalnya Mukhlis Latief, berkomentar di status Facebook Al Zikri link berita Media Online Lintas Atjeh, Sabtu (16/06/2018), berjudul “Ini Hasil Akhir Polling Bupati Aceh Selatan Pilihan Pembaca Lintas Atjeh” dengan menulis komentar “Hoax nyan heheee…(emoticon) yang diduga memfitnah berita Lintas Atjeh tersebut merupakan berita bohong.

    Hal itu, mendapat tanggapan tegas dari Pimpinan Redaksi Lintas Atjeh Ari Muzakki yang meminta Mukhlis Latief memberikan klarifikasi terhadap pernyataannya serta meminta maaf secara terbuka jika tidak ingin berurusan dengan hukum.

    Dalam surat pernyataan tersebut, Muklis Latief, membacakan bahwa dari lubuk hati yang paling dalam memohon maaf kepada Media Online Lintas Atjeh atas komentarnya yang telah bernada memfitnah dan memberikan dampak negatif kepada Pimpinan Redaksi dan awartawan Lintas Atjeh atas kesilapan dan kekhilafan komentar saya bernada memfitnah dengan mengatakan hoax berita tersebut.

    “Saya tidak akan mengulanginya lagi. Apabila melanggar perjanjian yang saya buat ini, maka saya bersedia dituntut di muka hukum,” baca Muklis Latief. (LintasAtjeh/Red)

  • Wakil Ketua DPD PAN Wakatobi Resmi Mengundurkan Diri

    Wakil Ketua DPD PAN Wakatobi Resmi Mengundurkan Diri

    Wakatobi (SL) – Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN), menyatakan mundur dari kepengurusan PAN, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra), sejak tanggal 10 Juni lalu.

    “Secara langsung surat pengunduran diri saya sudah saya serahkan ke DPW PAN Sultra,” ujar Badalan melalui sambungan selulernya, Senin (18/06/2018).

    Ia mengungkapkan, pengunduran dirinya dari kepengurusan DPD PAN dikarenakan hanya demi mengikuti pilihan politik. Bahkan pula dorongan suara dari masyarakat. “Karena semua kehendak masyarakat. Itu juga merupakan pilihan politik. Dan juga saya mendengar dan merespon suara-suara dari rakyat,” ungkapnya.

    Lanjut Badalan mengatakan, pilihan dirinya mundur dari PAN telah bulat. Konsekuensinya pun siap diembannya. Bahkan hal tersebut telah dipikirkannya secara matang. “Surat pengunduran itu seharusnya saya serahkan tanggal 18 Mei lalu, tapi baru sempat tanggal 10 Juni ini,” katanya.

    Wakil rakyat dari dapil Pulau Kaledupa ini menuturkan rasa terima kasih pada PAN yang telah menghantarkannya menduduki jabatan politik di DPRD. (BRNews/Rusu/SS)

  • Mantan Kapolda Metro Akan Dilantik Jadi PJ Gubernur Jabar

    Mantan Kapolda Metro Akan Dilantik Jadi PJ Gubernur Jabar

    Jakarta (SL) – Mantan Kapolda Metro Jaya, Komjen Polisi M Iriawan akan dilantik sebagai Penjabat (PJ) Gubernur Jawa Barat (Jabar) pada Senin (18/6). Iriawan untuk sementara akan menggantikan posisi Ahmad Heryawan yang telah habis masa jabatannya sebagai Gubernur Jabar per 13 Juni lalu.

    Kepastian pelantikan Iriawan tersebut ditegaskan oleh Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Agus Widjojo ketika dikonfirmasi wartawan pada Ahad (17/6) malam. “Betul itu (kabar pelantikan Iriawan). Benar Pak Iriawan,” kata Agus.

    Agus melanjutkan, kabar pelantikan Iriawan sudah ada sejak dua pekan lalu. Kabar tersebut disampaikan lewat surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Mungkin sekitar sepekan-dua pekan lalu. Ada suratnya,” ucapnya.

    Dia pun membenarkan jika Keputusan Presiden (Keppres) terkait pengangkatan Iriawan sebagai Pj Gubernur pun sudah ada. Keppres sudah turun sebelum Idul Fitri. Agus menambahkan, pelantikan Iriawan dilakukan pada Senin pagi di Bandung. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, dipastikan hadir melantik langsung Iriawan.

    “Saya pun sudah di Bandung. Besok saya hadir di pelantikan,” ujarnya.

    Hingga berita ini ditulis, belum ada konfirmasi resmi dari Kemendagri. Dirjen Otonomi Daerah, Sumarsono, juga belum memberikan jawaban terkait pelantikan Iriawan. (Policline.co/ist/rol)

  • Novel Kembali Sebut Sosok Jenderal di Balik Serangan ke Pegawai KPK

    Novel Kembali Sebut Sosok Jenderal di Balik Serangan ke Pegawai KPK

    Jakarta (SL) – Penyidik KPK Novel Baswedan kembali menyebut sosok petinggi Polri di balik serangan terhadapnya. Bahkan, Novel menyebut oknum petinggi yang sama ada di balik setiap serangan ke pegawai KPK.

    “Berkali kali saya sampaikan bukan sekedar saya sebagai korban, tapi kita lihat penyerangan terhadap KPK secara fisik sering terjadi, bahkan saya mempunyai keyakinan dan dugaan kuat beberapa kejadian itu pelakunya sama maksudnya oknum Polri yang terlibat jenderalnya sama,” ujar Novel di lokasi penyerangan dirinya di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (17/6/2018).

    Novel menegaskan penyerangan terhadap KPK bukan hanya sekali, bukan hanya terhadap dirinya. Dia pun membahas mengenai serangan terhadap safe house KPK.

    “Tadi saya sampaikan dengan jelas bahwa penyerangan ini bukan satu kali. Ada ancaman pembunuhan pegawai KPK dan itu direct dan ada serangan lainya seperti menyerang safe house KPK, ada penculikan pegawai KPK dan itu diduga dilakukan pihak pihak yang sama. Ini harus diungkap,” jelasnya.

    Menurut Novel, Presiden harus menaruh perhatian atas ini dan segera mengungkap semua. Novel kembali mengingatkan soal penyerangan terhadap pegawai KPK adalah persoalan serius.

    “Saya berharap dengan ini jadi perhatian ke depan presiden maka setidaknya nggak terjadi di KPK dan ini harus diungkap semuanya. Saya pernah sampaikan setidaknya ada dua kali pegawai KPK diculik dan itu tidak dianggap sebagai masalah, itu hal serius, dan banyak lagi masalah lain yang pernah saya sampaikan,” tutur Novel.

    Ini bukan kali pertama Novel bicara soal sosok jenderal terkait penyerangan yang dialaminya. Polri kemudian meminta Novel membuka sosok jenderal itu, hanya saja saat itu Novel disebut tak mau mengungkapnya.

    “Tim kemaren datang, dengan pihak KPK juga datang, ditanya masalah itu (sosok jenderal), dia juga nggak mau menyampaikan,” kata Karo Penerangan Masyarakat Brigjen Rikwanto, Selasa (5/9/2017).

    Beberapa bulan kemudian, Novel mengaku telah melaporkan sosok jenderal yang diduga berada di balik teror air keras terhadapnya. Ia melaporkan sosok tersebut ke polisi dan Komnas HAM.

    “Saya melaporkan tidak hanya ke kepolisian, saya juga melapor ke Komnas HAM. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan,” kata Novel di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (11/4).

    Menanggapi pernyataan Novel itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono kala itu menyebut belum mendapat informasi.

    “Ya nanti tanya ke Komnas HAM, kita belum dapat informasi, kita semua berdasarkan berita acara. Kita tidak bisa berprasangka, tapi ada berita acara di situ pro justicia, kita gunakan seperti itu,” tutur Argo, Kamis (12/4). (DetikNews)

  • Garuda Sengaja Dibuat Bangkrut oleh Para Mafia Pengadaan Pesawat

    Garuda Sengaja Dibuat Bangkrut oleh Para Mafia Pengadaan Pesawat

    Jakarta (SL) – Pembelian pesawat jor-joran oleh Garuda di saat Garuda Indonesia menderita kerugian triliunan jelas merupakan kebodohan seluruh Direksi dan Komisaris Garuda Indonesia yang merugikan keuangan negara Rp. 47 triliun. Beberapa petinggi Garuda dan mafia pengadaan Garuda sudah berhasil ditangkap KPK dan sudah selayaknya untuk dihukum mati. Para koruptor yang bercokol di tubuh Garuda semua harus ditembak mati karena kejahatan kerah putih mereka telah mengancam nyawa puluhan ribu karyawan Garuda. Koruptor jauh lebih kejam dan biadab dari teroris!

    Jika teroris masih punya hati nurani dan menyesal atas perbuatannya, maka para mafia pengadaan pesawat justru senyum-senyum tanpa wajah penyesalan setelah membuat seluruh karyawan Garuda terancam PHK. Koruptor jauh lebih hina dari teroris dan DPR wajib membuat UU Pidana Teror Korupsi untuk menghukum mati seluruh koruptor di Indonesia.

    Nilai aset Garuda yang pada 2 tahun lalu sebesar Rp. 47 triliun kini habis tak bersisa. Saat ini valuasi Garuda Indonesia berada di titik minus karena utang Garuda jauh lebih besar dari aset-asetnya. Garuda tinggal menunggu digugat pailit karena gagal bayar. Jika seluruh aset Garuda dijual pun masih belum sanggup membayar seluruh utang dan uang pesangon para karyawan Garuda.

    Hanya dalam waktu 2 tahun, jajaran direksi Garuda berhasil membangkrutkan salah satu maskapai penerbangan terbaik dunia ini. Luar bisa kejahatan kerah putih ini.

    Para bank pemberi pinjaman pun dengan sengaja terus memberikan utang sangat besar kepada Garuda Indonesia supaya Garuda semakin cepat bangkrut.

    Apa yang terjadi jika Garuda bangkrut karena gagal bayar utang? Sudah pasti bank akan menyita seluruh aset dan pesawat Garuda Indonesia. Ini strategi licik mafia pengadaan pesawat untuk membeli pesawat bekas Garuda Indonesia lalu dijual lagi dengan harga yang masih sangat bagus ke maskapai penerbangan asing. Bisnis mafia pengadaan pesawat adalah sebuah bisnis yang sangat bagus di negara surga koruptor seperti Indonesia. Para mafia pengadaan pesawat dengan hebatnya bisa memaksa Jokowi untuk mencopot Rizal Ramli dan Ignasius Jonan yang menentang sangat keras pengadaan pesawat Garuda. Jelas Menteri BUMN, Rini Soemarno harusnya mundur karena tidak mampu menyelamatkan Garuda dari kebangkrutan.

    Saat ini hanya Rusdi Kirana, Rudy Habibie dan Ilham Habibie yang mampu menyelamatkan Garuda dari kebangkrutan. Mari kita rakyat Indonesia bersatu padu untuk mendesak Jokowi merombak seluruh jajaran direksi dan komisaris dengan yang baru.

    Indonesia hancur karena riba, bank sengaja terus memberikan pinjaman dengan bunga tinggi walau mereka tahu Garuda terus merugi. Hanya bank milik mafia yang berani memberikan pinjaman ratusan triliun pada perusahaan rugi karena memang tujuan bank milik mafia tersebut bukan untuk memajukan bisnis Garuda namun untuk memborong seluruh pesawat bekas Garuda dengan harga besi kiloan untuk dijual lagi dengan harga mahal.

    Semoga Batik Air bersedia membeli Garuda dan menyelamatkan seluruh karyawan Garuda dari PHK. (red)

  • Yusril: UU Larang Polisi Rangkap Jabatan di Luar Tugas Kepolisian

    Yusril: UU Larang Polisi Rangkap Jabatan di Luar Tugas Kepolisian

    Jakarta (SL) – Pakar Hukum Tata Negara Prof Yusril Ihza Mahendra menegaskan, secara aturan seorang polisi tidak bisa menjabat sebagai gubernur sementara.

    “Seorang Pati polisi untuk jadi pejabat gubernur di dua provinsi, sebenarnya UU kepolisian tidak memungkinkan hal itu dilakukan‎. Oleh karena UU menyebutkan bahwa polisi tidak boleh merangkap jabatan di luar tugas-tugas kepolisian,” ujar Yusril di Kantor DPP PBB, Jalan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Ahad (28/1/2018), sebagaimana diberitakan Tribunnews.

    Yusril mengingatkan, seorang polisi hanya boleh rangkap jabatan dalam tugas-tugas yang berhubungan langsung dengan tugas kepolisian. Misalnya Komjen Budi Waseso yang menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Jenderal Budi Gunawan yang menjabat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

    “BNN dulunya kan organ kepolisian. Tapi kemudian dengan UU Narkotika, BNN jadi semacam lembaga sendiri, lembaga pemerintah non departemen atau non kementerian, itu bisa dijabat oleh Pati polisi aktif. Atau BIN itu kan terkait juga dengan tugas-tugas kepolisian, tapi kalau menjabat sebagai gubernur atau kepala daerah itu enggak terkait langsung dengan tugas-tugas kepolisian,” katanya.

    Sementara itu, alasan usulan PJ Gubernur dari Polisi untuk pengaman wilayah yang dinilai rawan konflik menurut Yusril tidak tepat. Pengaman merupakan ranah tugas polisi dalam hal ini Kapolda, bukan PJ Gubernur.

    ”Polisi aktif menjadi penjabat gubernur, sebenarnya tugas keamanan itu ya tugasnya kapolda, bukan gubernur. Jadi agak berbeda itu,” ujarnya.

    Oleh karenanya mantan Menkumham ini meminta pemerintah bijak dalam memutuskan PJ Gubernur, agar nantinya keputusan yang dibuat tidak menimbulkan ‎dampak hukum di kemudian hari. Selain itu juga tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat.

    ‎”Karena bisa saja orang curiga ya, menempatkan orang di situ nanti ada kepentingan politik untuk mendukung calon tertentu dalam Pilgub dan itu tidak sehat dalam perkembangan demokrasi di kita ini,” tegas Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini.

    Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan dua jenderal bintang dua kepolisian yakni Asisten Operasi Kapolri Irjen Pol Mochmad Iriawan sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat, serta kadiv Propam Irjen Martuani Sormin sebagai penjabat Gubernur Sumatera Utara.‎

    Penjabat sementara dibutuhkan karena masa tugas Gubernur kedua daerah tersebut akan habis sebelum Pilkada mengesahkan gubernur yang baru. (red)

  • Mudik ke Solo, Presiden Blusukan Sapa Warga

    Mudik ke Solo, Presiden Blusukan Sapa Warga

    Jakarta (SL) – Momen Lebaran tahun ini dimanfaatkan Presiden Joko Widodo untuk bersilaturahmi dengan warga masyarakat. Jika di Bogor warga yang datang ke Istana Kepresidenan, maka di Solo Presiden yang blusukan ke perkampungan warga.

    Dua hari setelah Idulfitri atau tepatnya Minggu, 17 Juni 2018, Presiden menyapa warga Bangunharjo, Kelurahan Gandekan, Kota Solo. Presiden yang mengenakan kemeja putih dan celana hitam tiba sekitar pukul 12.45 WIB.

    Kedatangan Presiden disambut masyarakat dengan hangat. Banyak warga yang ingin bersalaman dan mengabadikan momen dengan Kepala Negara.

    Presiden pun dengan senang hati menyalami warga yang begitu antusias. Selain itu, Presiden juga menyempatkan berbincang dan berinteraksi dengan beberapa warga.

    Tampak seorang ibu yang memperlihatkan fotonya bersama Jokowi ketika masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Selain itu, Presiden juga sempat berbincang dengan satu warga yang memiliki usaha sablon kaos dan meminta menandatangani sebuah pigura yang akan digunakan sebagai wadah foto yang memuat gambar warga tersebut bersama Jokowi.

    Selesai berkeliling menyapa warga, Presiden kemudian melanjutkan perjalanan ke kantor Wali Kota Surakarta. Presiden tiba di kantor yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 2 pada pukul 13.10 WIB.

    Presiden disambut Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo. Di sini Presiden meninjau dan melihat-lihat bangunan yang dulu menjadi kantornya. Bagian halaman kantor ini tampak mengalami renovasi, yaitu kini tidak berpagar. Setelah meninjau Kantor Wali Kota Surakarta, Presiden kemudian kembali ke kediamannya.

    Malam harinya, Minggu 17 Juni 2018, Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo telah kembali ke Jakarta.

    Jakarta, 18 Juni 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin

  • Komjen Pol Iriawan Resmi Dilantik Sebagai Pjs Gubernur Jabar

    Komjen Pol Iriawan Resmi Dilantik Sebagai Pjs Gubernur Jabar

    Bandung (SL) – Perwira Tinggi Polri yang juga Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional Komjen Pol Drs Mochamad Iriawan SH MM MH resmi dilantikan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat menggantikan Ahmad Heryawan yang masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Barat habis pada 13 Juni 2018.

    Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Komjen Pol Mochamad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di Gedung Merdeka Bandung, Senin,(18/06/2018).

    Pelantikan M Iriawan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Indonesia Nomor 106/P Tahun 2018 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Masa Jabatan Tahun 2013-2018 dan Pengangkatan Penjabat Gubernur Jawa Barat.

    “Sebelum saya mengambil sumpah jabatan, apakah saudara Komjen Pol Mochammad Iriawan bersedia dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat,” kata Mendagri Tjahjo kepada Iriawan di atas mimbar Gedung Merdeka Bandung.

    “Siap,” ujar M Iriawan yang mengenakan pakaian dinas upacara berwarna putih.

    Pelantikan M Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat ini disaksikan juga oleh Gubernur Jawa Barat dua periode 2008-2013 dan 2013-2018 Ahmad Heryawan dan Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari dan kepala OPD di lingkungan Pemprov Jawa Barat.

    Hingga pukul 10.25 WIB acara pelantikan Penjabat Gubernur Jawa Barat di Gedung Merdeka Bandung masih berlangsung. (MM/Ant)