Kategori: Nasional

KPU RI: Masyarakat Boleh Sosialisasikan Dan Memilih Kotak Kosong

Jakarta (SL) – Seluruh elemen masyarakat baik perorangan, tokoh agama, ormas, Perguruan Tinggi ataupun media massa, diperbolehkan mensosialisasikan keberadaan kotak kosong dalam pilkada. Bahkan relawan kotak kosong diperbolehkan untuk memobilisasi masyarakat untuk memilih kotak kosong.

Demikian ditegaskan komisioner KPU RI Pramono U Tantowi saat menjadi nara sumber Di diskusi publik dengan tema “Calon Tunggal Pilkada, Ujian dan Tantangan Demokrasi Lokal” yang diadakan FISIP Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) di kampus UMT Tangerang, Kamis, (15/2/18).

Lanjut Pramono, relawan atau kelompok pendukung kotak kosong dalam pilkada, dijamin hak konstitusinya dalam undang-undang Dan PKPU. Dalam PKPU hak demokrasinya melalui PKPU nomer 8 Tahun 2017.

“Siapa saja boleh mensosialisasikan kotak kosong baik perorangan, lembaga atau siapa saja. Hak mereka untuk memilih kotak kosong tidak boleh dihalang-halangi,” tandasnya.

Yang harus dibedakan menurut Pramono adalah kegiatan kampanye kotak kosong. Sebab kampanye adalah hak peserta pemilu, kalau kotak kosong bukan peserta, ada karena adanya calon tunggal.

Sedangkan, perbedaan kampanye dengan dengan sosialisasi yakni, bila kampanye ada pemaparan visi misi serta program, sedangkan sosialisasi tidak ada. Dan pada saat sosialisasi, relawan kotak kosong pun diberi kewenangan untuk memasang spanduk atau baliho.

“Relawan kotak kosong tidak boleh diintimidasi oleh siapapun. Laporkan saja ke Panwaslu bila ada,” tukasnya.

Saat ditanya, apakah seseorang atau kelompok, lembaga yang mensosialisasikan kotak kosong harus terdaftar di KPU, ditegaskan Pramono tidak perlu.

“Yang terdaftar itu bila akan menjadi pemantau pemilu, kalau sosialisasi boleh saja silahkan asal tidak menjelek-jelekan yang lain,” tandasnya.

Nara sumber lain Titi Anggraini dari Perludem menyayangkan apabila ada orang-orang yang mengahalangi seseorang atau kelompok orang yang akan mengekspreaikan hak konstitusinya. Sebab seseorang yang melakukan sosialisasi terhadap kotak kosong dijamin hak demokrasinya oleh Undang-Undang dan peraturan KPU.

“Kalau ada yang menghalangi mensosialisasikan kotak kosong, sama saja Ia sudah memberangus hak demokrasi seseorang atau kelompok tertentu. Mulailah berdemokrasi yang dewasa, tidak usah takut kalau memang mau pemilu yang adil,” tandasnya.

Selanjutnya Ia mengajak masyarakat untuk berperan aktif mengawasi jalanya pilkada yang hanya satu calon. Sebab sudah tidak aneh bila hanya satu pasang calon, munculah berbagai isu yang beredar terkait borong partai dengan mahar atau bagi-bagi jabatan hingga mahar politik.

“Hal wajar bila masyarakat curiga dengan calon tunggal yang memborong partai. Kecurigaan muncul terkait kompromi politik beauty calonnya menang,” ujarnya.

Menurutnya, sebuah tantangan bagi KPU untuk mensosialisasikan kotak kosong kepada masyarakat. Memberikan pemahaman ke masyarakat terkait pilkada calon tunggal dan adanya kotak kosong. “Dibutuhkan konsistensi KPU untuk sosialisasi pilkada adanya calon tunggal,” ucapnya. (red)

10 Juni 2018
Ashal Yantu bin Jumri Bakri Al-Banjari Saat Mengikuti Uji Kompetensi di Mekah

Jakarta (SL) – Ramai beredar lewat aplikasi WhatsApp soal pemuda Indonesia yang disebut menjadi imam Masjidil Haram di Mekah, Arab Saudi. Disebutkan pemuda bernama ‘Ashal Yantu bin Jumri Bakri al-Banjari itu telah lolos standar uji kompetensi.

“Sebenarnya itu bukan imam Masjidil Haram. Jadi dia selama ini menjadi imam di masjid Birrul Walidain di kawasan Zaidi, Mekah,” kata Kabiro Humas Kementerian Agama Mastuki saat dihubungi, Sabtu (9/6/2018).

Mastuki mendapatkan informasi ‘Ashal memang dijadikan anak angkat atau murid salah satu imam Masjidil Haram Syekh Dr Hasan Bukhori. ‘Ashal, yang lahir di Arab Saudi, sudah hafal Alquran sejak umur 15 tahun.

“Kalau dilihat videonya, kental sekali logatnya khas Arab dan umur 15 tahun sudah hafal Alquran. Dia lahir di sana, besar di sana, kemudian mendapatkan bimbingan beberapa syekh di Mekah, dan karena suaranya merdu beberapa kali mendapatkan kesempatan tampil di haflah-haflah, lomba-lomba,” ujarnya.

Dia mengatakan banyak model uji kompetensi semacam ini di Mekah. Masjid-masjid di sana memang kerap menggelar uji kompetensi. Kegiatan yang diikuti ‘Ashal cukup bergengsi karena dihadiri penguji yang salah satunya berasal dari imam Masjidil Haram. Mastuki melihat potensi ‘Ashal yang nantinya bisa saja menjadi imam Masjidil Haram.

“Itu standar luar biasa tinggi dan melalui tahapan. Kalau dilihat umurnya ‘Ashal ini kan baru 21 tahun, ya itu potensi yang sangat besar,” tuturnya.

Mastuki mengatakan ‘Ashal berasal dari komunitas suku Banjar yang bermukim di kawasan Zaidi, Mekah, Arab Saudi. Meski demikian, ‘Ashal masih berkewarganegaraan Indonesia.

Dia mengatakan komunitas Banjar memang sangat dihormati orang Mekah. Banyak anak-anak komunitas Banjar yang lahir dan besar di sana. Hingga akhirnya mereka banyak yang menjadi imam masjid, pemberi fatwa (mufti), guru-guru, dan yang lainnya.

“Kalau dari Kandangan, Kalsel, itu memang ada perkampungan sendiri dan sangat dihormati orang Mekah. Karena komunitas Banjar itu sangat dikenal. Seperti Syeh Arsyad al-Banjari, Syekh Nafis al-Banjari besar di Mekah pada saat itu,” ucap dia.

Mastuki menambahkan, di Saudi banyak komunitas suku lain dari Indonesia yang bermukim di sana. Beberapa di antaranya yakni Jawa (Al-Jawi), Banten (Al-Bantani), Mandailing (Al-Mandali), Padang (Al-Padangi), Bima (Al-Bima), dan lainnya.

“Dan sudah ada presedennya orang Indonesia mengakui Mekah. Itu sangat wajar karena kita punya tradisi di situ baik sebagai imam, mufti, guru,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, ada tiga orang yang pernah menjadi imam di masjid yang jadi pusat ibadah umat Islam ini. Mereka ialah Syekh Junaid al-Batawi, Syekh Muhammad Nawawi al-Jawi al-Bantani, dan Syikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi. (red)

9 Juni 2018
KPK Bantah Bupati Non Aktif Tulungagung Syahri Mulyo Menyerahkan Diri

Jakarta (SL) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo belum menyerahkan diri sampai hari ini. “Sampai saat ini bupati belum datang menyerahkan diri ke kantor KPK,” kata Juru bicara KPK, Febri Diansyah saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 9 Juni 2018.

Bendahara tim pemenangan Syahri Mulyo, Heru Santoso sebelumnya mengatakan calon Bupati Tulungagung inkumben itu telah menyerahkan diri dan sedang diperiksa di gedung KPK. “Menurut info yang kami terima, (Syahri Mulyo) sudah di KPK dan sangat kooperatif menjalani pemeriksaan,” kata Heru, Sabtu ini.

Namun, Febri membantah keterangan tersebut. Ia mengatakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu belum menyerahkan diri.

Febri mengimbau agar Syahri segera menyerahkan diri. Dengan begitu, kata dia, Syahri dapat memberikan klarifikasi dan bantahan kepada KPK. “Klarifikasi dan bantahan akan lebih baik disampaikan langsung ke penyidik,” kata dia.

KPK menetapkan Syahri Mulyo sebagai tersangka kasus dugaan suap dalam sejumlah proyek di Kabupaten Tulungagung sejak Jumat, 8 Juni 2018. Dia disangka menerima uang sebanyak Rp 1 miliar dari kontraktor bernama Susilo Prabowo terkait proyek infrastruktur peningkatan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung.

KPK menetapkannya sebagai tersangka bersama dengan Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar setelah melakukan operasi tangkap tangan di Tulungagung dan Blitar pada 6 Juni 2018. Dalam operasi itu, KPK menyita uang Rp 2,5 miliar dan menangkap empat orang, namun gagal menangkap kedua kepala daerah tersebut.

Samanhudi telah menyerahkan diri ke KPK pada Jumat, 8 April 2018 malam. Sedangkan, Syahri Mulyo hingga saat ini belum menyerahkan diri. (red)

9 Juni 2018
Menteri Perhubungan Tergugah, Beberapa Peserta Mudik Disabilitas Kecewa

Jakarta (SL) – Akses penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak-hak dasar warga secara setara masih jauh dari nyata. Karena itu, kegiatan Mudik Ramah Anak dan Disabilitas (MRAD) 2018 menjadi sangat penting sebagai ruang advokasi menuntut tanggung jawab negara dalam memenuhi aksesibilitas para penyandang disabilitas.

Hal tersebut disampaikan salah satu inisiator MRAD Ilma Sovri Yanti dalam perjalanan mendampingi para penyandang disabilitas yang mudik ke Bandung, Jawa Barat, menggunakan mobil akses dari Kementerian Sosial (9/6/2018).

Tahun ini, menurut Ilma, MRAD mulai mendapat perhatian, baik dari publik, pemerintah, maupun pihak swasta. Hal tersebut dapat terlihat dari bertambahnya mobil akses untuk mudik menjadi dua elf dan dua bus kecil yang dibarengi dengan portable toilet.

“Jika tahun lalu hanya bisa menyediakan bagi 7 pengguna kursi roda, 1 daksa dan 1 polio, tahun ini mobil akses MRAD 2018 yang terdiri dari dua elf dan dua bus kecil mampu membawa 14 penyandang disabilitas dengan kursi roda, 1 polio dan 2 tuna netra untuk mudik dan balik,” ujar Koordinator Satgas Perlindungan Anak (Satgas PA) ini.

Keterlibatan swasta dalam MRAD tahun ini, sambung Ilma, berupa penyediaan 4 mobil akses oleh Bank Syariah Mandiri, portable toilet dari Lazismu, dan pemeriksaan kesehatan para pemudik oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Sementara, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Direktur Rehabilitasi Sosial Anak, Kementerina Sosial, Nahar, serta pihak keamanan lalu lintas dari Polda Metro Jaya, mewakili pemerintah dalam upacara melepas MRAD 2018 yang dilakukan di depan Bank Syariah Mandiri, Jl. MH. Thamrin, Jakarta.

Tahun ini MRAD menjadi ruang bagi komunitas-komunitas disabilitas bersama masyarakat sipil untuk mengkampanyekan kesetaraan akses disabilitas dalam memperoleh hak-haknya secara adil, tanpa diskriminasi, kepada pemerintah dan publik secara luas. Beberapa kegiatan terkait MRAD dilakukan sepanjang Ramadan dengan melakukan audit fisik dan non-fisik terhadap fasilitas publik seperti moda-moda transportasi dan trotoar di Jakarta, juga mendorong penyediaan ruang ibadah, tempat wudlu dan toilet akses di masjid dan rumah ibadah lainnya yang dilakukan di masjid Gedung Pengurus Pusat Muhammadiyah, Menteng, Jakarta.

“Masih banyak hambatan dan ketimpangan yang dihadapi disabilitas karena lemahnya tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas. Akibat ketidakadilan tersebut, para penyandang disabilitas sulit untuk mendapat kesempatan membaur beraktivitas bersama non-disabilitas dalam mengakses pelayanan publik,” sesal Ilma.

Sangat minimnya pemerintah dalam memberikan pelayanan fasilitas publik yang ramah disabilitas tampak disadari Menteri Perhubungan dalam sambutannya. Ia kemudian berjanji akan mengusahakan agar warga bisa mudik dan merasa bahagia, tanpa terkecuali kalangan disabilitas, meskipun saat ini belum bisa dipenuhi pemerintah. Karena itu Budi Karya Sumadi meminta maaf karena pemerintah belum maksimal.

“(Mudik ramah disabilitas) menggugah saya sebagai Menteri Perhubungan. Saya merasa bersyukur bisa bertemu dengan saudara-saudara disabilitas yang mau mudik. Sebab, pesan dari Presiden adalah membahagiakan seluruh pemudik,” ujar Budi Karya Sumadi.

Ia berharap kepada para peserta MRAD yang saat ini bisa mudik mendapatkan kebahagiaan dalam menghadapi dan menikmati hari yang fitri.

“(Berikutnya) kami akan mengusahakan lebih banyak disabilitas bisa mudik, termasuk saudara saya yang dari Sumatera. Anda-anda memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya,” kata Budi Karya Sumadi yang berdiri di samping penyandang disabilitas dengan kursi roda asal Medan, Amin, yang hadir untuk menunjukkan solidaritas kepada rekan-rekan sesama disabilitas yang berbahagia mengikuti mudik bersama.

*Fasilitas Rest Area tidak Ramah Disabilitas*

Salah satu peserta MRAD yang sedang perjalanan ke Kebumen, Jawa Tengah, Catur Sigit Nugroho (36) menunjukkan kekecewaannya ketika hendak menggunakan toilet di Rest Area KM 19. Ia melihat masjid yang letaknya di lantai dua dengan tangga yang panjang dan tinggi tetap sulit untuk diakses, begitupun tempat wudunya.

Sebab, MRAD tahun lalu, di tempat yang sama, Catur menggunakan masjid dan tempat wudu yang situasinya belum berubah juga. Bahkan, ketika memasuki toilet yang kini ada tanda akses disabilitas, ternyata ia mendapati keadaan yang tidak banyak berubah dari sebelumnya.

“Toilet terlalu sempit. Walaupun bisa masuk ke toilet, tetapi pintu tidak bisa ditutup karena terhalang kursi roda saya. Sehingga kami yang disabilitas dengan kursi roda tidak mungkin menggunakan toilet dengan pintu terbuka,” ujarnya dengan nada protes di hadapan pengelola Rest Area KM 19 Bekasi.

Rasa kecewanya menjadi alasan Catur untuk berusaha menyampaikan pemahaman kepada pihak pengelola bahwa Permen PU No. 14/2017 telah memberikan ketentuan bahwa bangunan atau fasilitas publik harus aksesibel buat penyandang disabilitas. Beruntungnya, kali ini MRAD turut membawa portable toilet. Beberapa peserta mudik disabilitas pun bisa memanfaatkannya tanpa ada kendala.

MRAD 2018 ini juga mendapat dukungan Jakarta Barrier Free Tourism (JBFT) Satgas PA, Forum Dialog Antar-agama untuk Kesejahteraan Holistik Anak (FORDAKHA), Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) dan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)

*Mengawal Janji Pemerintah*

Sementara salah satu peserta mudik yang akan pulang ke Bandung, Cucu Saidah, meskipun masih memendam banyak kekecewaan, tetapi ia berharap gerakan seperti MRAD dapat berbuat banyak untuk terus mengingatkan tanggung jawab negara dalam menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak warga disabilitas.

“Persepsi pemerintah dan pihak swasta masih memandang disabilitas sebagai objek, menjadi objek charity. Karena kursi roda yang melekat pada tubuh, sangat visibel (kerentanannya) jika dibandingkan dengan disabilitas lainnya. Sehingga dalam acara ceremonial tadi, disabilitas masih diperlakukan seperti tontonan,” kata lulusan master bidang Kebijakan Publik Flinders University, Australia Selatan.

Namun, sebagai inisiator MRAD, ketika dihubungi dalam perjalanannya ke Sukabumi untuk menjenguk rekan sesama disabilitas dengan kursi roda yang sedang sakit, Cucu Saidah mencoba melihat perubahan-perubahan kecil dan harapan yang menyertainya atas advokasi-advokasi yang MRAD lakukan bersama-sama dengan berbagai pihak.

Setidaknya, ia mencoba objektif, terdapat peningkatan peserta disabilitas untuk ikut mudik. Sasaran advokasi MRAD juga berbuah.

“Implikasinya, Menteri Perhubungan datang langsung dan ikut melepas peserta mudik,” ujarnya sedikit menghibur diri.

Kendati demikian, MRAD ia harapkan tidak sekadar berhenti pada ajang-ajang charity yang cenderung menjadikan disabilitas sebagai objek, melainkan menjadi sarana advokasi dan edukasi ke berbagai pihak, baik Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bertanggung jawab membangun infrastruktur, masyarakat sipil, maupun publik secara luas untuk mengembangkan fasilitas-fasilitas publik dan budaya atau cara pandang baru yang lebih ramah terhadap disabilitas.

“Ini PR besar disabilitas mengawal janji Pak Menteri. Seperti yang disampaikan tadi pagi, bagaimana Pak Menteri akan mengupayakan transportasi publik yang aksesibel. Sehingga, penting menagih Menteri Perhubungan di 2019 menciptakan transportasi Jakarta yang aksesibel, tidak hanya pas mudik, tapi sehari-hari, sesuai janji Pak Menteri,” usulnya.

Maka, istri dari pelukis mulut disabilitas Faisal Rusdi yang juga ikut dalam MRAD ini menaruh harapan agar Kementerian Perhubungan merealisasikan janjinya dengan satu gerbong kereta, minimal, disediakan pada 2019 sebagai fasilitas pengguna kursi roda menggunakan transportasi publik. Untuk tidak berharap lebih, ia pun mengandaikan Menteri Perhubungan menyediakan satu gerbong itu untuk satu jurusan dulu, Jakarta-Solo, misalnya.

“Bikinlah satu gerbong yang tetap dicampur dengan penumpang umum, yang sepertiganya disediakan untuk space yang cukup luas bagi disabilitas pengguna kursi roda. Toilet di gerbong itu aksesibel,” harapnya. (Rls)

CP:
Cucu Saidah 08122489301, Ilma Sovri Yanti 087838703730, Catur Sigit Nugroho 085647748249

9 Juni 2018
Pandam XII/Tpr Buka Puasa Bersama Puluhan Wartawan Pontianak Online Maupun Cetak

Pontianak (SL) – Puluhan wartawan dari berbagai media cetak dan elektronik, menghadiri buka puasa bersama yang di gelar jajaran Penerangan Kodam XII/Tpr, yang di komandoi langsung oleh Kapendam XII/Tpr Letnan Kolonel Infanteri Aulia Fahmi Dalimunthe.

“Ya hari ini kita gelar buka puasa bersama dengan para wartawan. Karena wartawan adalah mitra kita, mitranya Kodam Xll/Tpr. Semoga dari kegiatan ini, jalinan silaturahmi kita semakin erat,” ucap Auli pada sejumlah wartawan, sabtu (9/6/18).

Dikatakan Aulia, buka puasa bersama ini sudah menjadi kegiatan rutin yang di gelar setiap tahunnya. “Hubungan pendam dan insan media tidak bisa di lepaskan, karena saling membutuhkan. Karena bagi kami, tanpa media kami seakan kehilangan teman sejati yang harus selalu bersama dalam situasi apapun,” tambahnya

Semata-mata kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan dan memupuk tali silaturahmi yang sudah terjalin diantara kita dan harus kita bina dalam hal ini juga saya menginginkan dan berpesan silaturahmi yang kita lakukan tidak hanya pada saat acara buka puasa bersama ini namun di hari kedepan besok lusa tetap dan dimana saja kapan saja ini penting kita lakukan khusus dalam hal penting yang kita sama-sama pegang komitmen bahwa pendam dengan media itu adalah satu komunitas yang tidak bisa dipisahkan bagaimana media adalah mitra bagi pendam sendiri oleh karena itu sharing informasi ini sangat penting, kita lakukan, khususnya kami yang berada di pendam XXl/Tpr, ini tidak tertinggal tentang perkembangan dan informasi informasi terkini yang berlaku di wilayah Kodam XXl/Tanjungpura, saya berharap silaturahmi kita akan terjalin sampai kapanpun yang tidak akan mengenal ruang dan waktu sekaligus saya sampaikan karena ini saya juga baru di sini adapun kegiatan hari ini selain silaturahmi saya juga ingin memperkenalkan diri bahwa kapendam XXl/Tanjungpura yang baru sekarang, ujarnya. (Hen)

9 Juni 2018
Indonesia Terpilih Sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB Periode 2019-2020

Jakarta (SL) – Nama Indonesia di kancah Internasional semakin terlihat dengan terpilihnya Indonesia sebagai salah satu anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB (DK PBB) periode 2019-2020. Pada tanggal 8 Juni 2018 jam 09.00 waktu New York, Amerika Serikat, Indonesia memperoleh suara 144 dari total 190 perwakilan negara yang hadir.

Prestasi ini patut dibanggakan karena sudah keempat kalinya Indonesia menduduki posisi ini. Sebelumnya, Indonesia pernah terpilih pada periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.

Syarat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB (DK PBB) juga tak main-main. Sebuah negara kandidat harus mengumpulkan 2/3 suara dari anggota tetap PBB atau 127 suara negara. Indonesia sendiri mengalahkan Maladewa yang hanya mendapat 46 suara.

Selama menjalankan tugas ke depan, Indonesia akan bekerja sama dengan anggota tidak tetap DK PBB lainnya seperti Jerman, Belgia, Afrika Selatan, dan Republik Dominika. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan bahwa Indonesia berkomitmen menciptakan ekosistem perdamaian dan stabilitas global.

Dilansir brilio.net dari berbagai sumber, Sabtu (9/6), berikut ini detik-detik Indonesia saat dipilih jadi anggota tidak tetap DK PBB melalui perwakilan Menlu Retno Marsudi.

1. Sebelumnya, Menlu Retno Marsudi sudah bertemu dengan perwakilan berbagai negara untuk mencari dukungan pencalonan Indonesia jadi anggota tidak tetap DK PBB.

2. Tak hanya tatap muka, Retno juga bercakap dengan Menlu negara lain lewat telepon.

3. Retno langsung bersyukur setelah Indonesia terpilih jadi anggota tidak tetap DK PBB.

4. Delegasi dari berbagai negara terlihat sedang memasuki ruangan rapat DK PBB.

5. Inilah momen saat Indonesia dinyatakan jadi anggota tidak tetap DK PBB.

6. Ini potret suasana ruang rapat PBB setelah nama anggota tidak tetap DK PBB diumumkan.

7. Lima negara, Jerman, Belgia, Afrika Selatan, Indonesia, dan Republik Dominika akan mengemban tugas sebagai anggota tidak tetap DK PBB selama 2019-2020. (brilio.net)

9 Juni 2018
Dikira Ketiduran Penumpang Bus di Merak Ini Ternyata Wafat

Merak (SL) – Seorang lelaki yang menumpangi Bus Budiman bernomor polisi Z 7891 HC, ditemukan tak bernyawa. Pria tersebut diketahu bernama Latumaerissa (55), warga Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, DKI Jakarta.

Menurut informasi yang terhimpun oleh Bantennews—jaringan Suara.com, korban diketahui meninggal sekitar pukul 04.00 WIB pada Sabtu (9/6/2018).

Bus yang ditumpangi Latumaerissa berangkat dari Tasikmalaya, Jawa Barat, dengan tujuan akhir Terminal terpadu Merak sekitar pukul 03.00 WIB.

Belum jelas penyebab kematian pria paruh baya itu. Kekinian, jenazahnya sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut.

Kepala Koordinator TTM Sugiyo membenarkan adanya peristiwa tersebut. Ia mengatakan, Latumaerissa bukan pemudik, melainkan penumpang biasa dan dalam perjalanan untuk bekerja.

Dia menjelaskan, sekitar pukul 03.00 WIB, bus tiba di TTM dan melakukan penurunan penumpang, kemudian sang sopir hendak parkir di area terminal. “Kemudian dia menghampiri pria tersebut dan membangunkan, namun ternyata pria itu tidak kunjung bangun dan tak ada respons saat dibangunkan,” ujarnya.

Melihat kejanggalan itu, Dadan melapor ke Nazmi yang merupakan sopir bus dan bersama-sama memeriksa penumpang tersebut. “Namun tetap saja tidak juga bangun. Kemudian keduanya melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian setempat dan petugas medis yang bertugas di sekitar terminal untuk dilakukan pemeriksaan fisik,” terangnya.

Setelah petugas melakukan pemeriksaan, ternyata pria tersebut diketahui sudah meninggal dunia. “Sekitar pukul 04.00 WIB pria itu dinyatakan sudah meninggal dunia. Kemudian petugas mengevakuasi jenazahnya dan dilarikan ke RSUD Cilegon untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut,” tandasnya. (MediaMerdeka.com)

9 Juni 2018
Kasad Lepas Mudik Bersama Keluarga Besar Mabesad 1439 Hijriyah

Jakarta (SL) – Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono melepas 2374 Prajurit dan PNS beserta keluarganya dalam acara Mudik Bersama Keluarga Besar Mabesad 1439 H/ 2018 M di Lapangan Apel Mabesad, Jakarta, Jumat (8/6/2018).

Kasad Jenderal TNI Mulyono dalam sambutannya mengatakan, Mudik Lebaran merupakan tradisi tahunan bangsa Indonesia yang unik untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri.

Bahkan tradisi ini telah menjadi “ciri khas” kita, di mana di dalamnya terkandung makna filosofis untuk mempererat tali silaturahmi dengan sanak keluarga, handai taulan, dan mengukuhkan ikatan kekeluargaan. “Kita semua sebagai bagian dari bangsa Indonesia, tentunya juga turut melestarikan tradisi ini” ungkap Kasad.

Menurut Kasad, sebagai wujud kepedulian satuan, seperti tahun-tahun sebelumnya, Denma Mabesad telah menyiapkan armada bus untuk mendukung pelaksanaan mudik bersama bagi Prajurit dan PNS TNI AD beserta keluarganya.

“Saya berharap dukungan seperti ini dapat terus berlanjut di masa mendatang, agar dapat meringankan beban Prajurit dan PNS TNI AD beserta keluarga yang ingin merayakan Idul Fitri di daerah masing-masing” harap Kasad.

“Saya yakin dan percaya, para unsur pimpinan secara berjenjang telah mengingatkan anggotanya tentang hal-hal penting yang perlu diwaspadai selama mudik Lebaran” ucap Kasad. Kasad juga menekankan kepada seluruh prajurit dan PNS TNI AD yang melaksanakan mudik bersama agar senantiasa mengutamakan keamanan dan keselamatan selama di perjalanan.

Kasad juga meminta agar faktor keamanan tetap menjadi prioritas untuk diperhatikan “saya minta agar sesama penumpang saling membantu satu sama lain, sehingga perjalanan mudik bersama dapat berlangsung dengan lancar dan selamat sampai di tempat tujuan” kata Kasad

“Sebagai prajurit dan PNS TNI AD yang taat asas, saya berharap agar kalian semua bisa memelihara disiplin dan citra TNI AD selama cuti lebaran. Laporkan segera apabila terjadi permasalahan selama mudik lebaran, sehingga dapat diatasi dengan cepat dan tepat” tegas Kasad.

Mabesad menyiapkan 52 bus untuk mudik Prajurit, PNS dan keluarganya dengan tujuan antara lain jurusan Kuningan, Tegal, Purwokerto, Semarang, Yogyakarta, Wonogiri Solo, Surabaya dan jurusan Lampung. Hadir dalam acara ini diantaranya Irjenad, para Asisten Kasad dan Kasahli Kasad. (Tribunsatu.com)

9 Juni 2018
Seorang Pria Bunuh Diri Terjun dari Atap Masjidil Haram

Mekah (SL) – Ketegangan dan ketakutan melanda para jemaah yang sedang melakukan ibadah di Masjidil Haram, Mekah pada Jumat malam 8 Juni 2018. Hal itu terjadi ketika seorang pria melakukan aksi bunuh diri di depan Kabah.

Dikutip dari Dailytimes, Sabtu 9 Juni 2018, aksi pria nekat tersebut diketahui dengan melompat dari atap mataf setelah melakukan salat Isya. Pria tersebut diidentifikasi berusia sekitar 35 tahun.

Atas aksi nekat yang dilakukan pria tersebut, pejabat yang berwenang menyampaikan tidak ada orang lain yang dilaporkan terluka atas insiden tersebut.

Sampai saat ini, pihak berwenang juga masih melakukan pendalaman atas alasan aksi yang dilakukan pria tersebut. Dan penyelidikan masih terus berlangsung.

Selain itu, pihak berwenang juga mengatakan bahwa alasan bunuh diri yang dilakukan pria tersebut belum meyakinkan. (Viva.co.id)

9 Juni 2018
Presiden Ingatkan Kembali Proses Deredikalisasi Cegah Terororis Masuk Kampus,

Indramayu (SL) – Terungkapnya aktivitas yang terkait dengan aksi teror di lingkungan kampus memang menjadi kekhawatiran tersendiri. Untuk menanggulangi agar paham radikalisme tidak semakin meluas, pemerintah akan terus melakukan proses deradikalisasi yang telah berjalan.

“Memang radikalisme ini tidak muncul tiba-tiba. Ini sudah proses yang lama dan tidak mendadak datang”, kata Presiden ketika dimintai pandangannya oleh para jurnalis saat kunjungan kerjanya di Desa Majasari, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Kamis, 7 Juni 2018.

Menurut Presiden, proses-proses untuk deradikalisasi sudah digerakkan oleh pemerintah misalnya melalui BNPT untuk pencegahan atau tindakan di Polri dan TNI.

Namun Presiden berharap bahwa proses deradikalisasi yang saat ini digerakkan pemerintah tidak hanya berjalan sendirian. Menurutnya, keterlibatan berbagai elemen masyarakat dan organisasi keagamaan juga penting sebagai upaya pencegahan sejak dini.

“Misalnya Majelis Ulama Indonesia juga ikut berperan, kemudian Nahdlatul Ulama juga ikut berperan, dan Muhammadiyah juga kita ajak berperan bersama. Memang kalau melihat data yang terpapar itu angkanya sudah sangat mengkhawatirkan. Ini yang terus akan kita kerjakan,” ucapnya.

Kepala Negara juga mengungkapkan bahwa saat ini sedang dilakukan kajian oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengenai diperlukan atau tidaknya regulasi yang secara khusus mengatur soal radikalisme di lingkungan kampus ini.

“Baru dalam proses kajian oleh Kemenristekdikti. Tetapi kalau memang regulasi itu diperlukan, akan kita buat. Tapi ini masih dalam kajian,” tuturnya.

Ia menegaskan bahwa radikalisme di kampus dan pencegahannya sama sekali tidak berkaitan dengan prinsip kebebasan akademik atau berserikat. Dua hal itu menurutnya adalah hal berbeda yang tidak saling terkait.

“Tidak ada hubungannya antara kebebasan akademik atau kebebasan berserikat dengan proses pencegahan radikalisme. Ini adalah proses dalam rangka eksistensi negara kita ini, bukan yang lainnya,” tandasnya. (Bey Machmudin)

8 Juni 2018