Sinarlampung

Kategori: Nasional

  • Pimpinan dan Anggota DPRD Lampung Tengah Disidang di Jakarta

    Pimpinan dan Anggota DPRD Lampung Tengah Disidang di Jakarta

    Jakarta (SL) – Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga dan anggota DPRD, Rusliyanto segera menghadapi persidangan. Kedua tersangka dalam kasus dugaan suap dana pinjaman daerah itu akan menjalani sidang di Jakarta. “Hari ini dilakukan pelimpahan berkas dan barang bukti. Jadi penyidikan sudah selesai dan dilimpahkan ke tahap penuntutan untuk dua orang tersangka RUS anggota DPRD Lampung Tengah dan JNS Wakil Ketua DPRD I Lampung Tengah. Rencananya sidang akan dilakukan di jakarta jadi penahanannya tetap dilakukan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jakarta, Jumat (8/6/2018).

    Febri berujar saat ini tim Jaksa Penuntut Umum tengah menyiapkan dakwaan hingga nantinya akan mendaftarkan perkara ke pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta. Belum diketahui kapan pastinya sidang perdana keduanya akan dilakukan.

    Dalam perkara keduanya, Febri mengatakan pihaknya sudah mendapatkan banyak bukti dan keterangan dari para saksi. Sedikitnya 54 orang saksi sudah dimintai keterangan. “Sekitar 54 saksi sudah diperiksa. Mulai dari Ketua DPRD Lampung Tengah, jajaran pimpinan DPRD Lampung Tengah, anggota DPRD Lampung Tengah, Sekda dan sejumlah PNS serta swasta,” paparnya.

    Dalam kasus inu KPK lebih dahulu menetapkan tiga tersangka, yakni Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga, anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto dan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman. Mustafa diduga secara bersama-sama menjadi pemberi suap kepada anggota DPRD Lampung Tengah agar menyetujui usulan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp300 miliar.

    Atas perbuatannya, Mustafa dan Taufik selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara Natalis dan Rusliyanto sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (SK/Rilis.id)

  • Presiden Hadiri Buka Puasa Bersama di Rumah Dinas Ketua MPR

    Presiden Hadiri Buka Puasa Bersama di Rumah Dinas Ketua MPR

    Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo hadir dalam acara buka puasa bersama dengan pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di rumah dinas Ketua MPR, Jalan Widya Chandra IV Nomor 16, Jakarta Selatan. Presiden tiba sekitar pukul 17.25 WIB.

    Setibanya di tempat acara, Presiden yang mengenakan batik cokelat lengan panjang dan peci hitam, langsung disambut Ketua MPR Zulkifli Hasan. Setelah bersalaman, keduanya langsung bergegas masuk ke dalam rumah.

    Presiden duduk semeja dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD Oesman Sapta Odang dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman. Tampak hadir juga para Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani, Hidayat Nur Wahid dan EE Mangindaan.

    Sambil menunggu waktu berbuka, acara diisi dengan ceramah keagamaan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Setelah itu, Ketua MPR selaku tuan rumah memberikan sambutannya.

    Pukul 17.48 azan Magrib berkumandang. Presiden pun berbuka puasa kemudian langsung dilanjutkan dengan salat Magrib berjamaah yang dipimpin oleh Syekh Ali Jaber.

    Selesai salat Magrib, Presiden pun menyantap hidangan yang telah disediakan.

    Tampak hadir mendampingi Presiden dalam buka puasa bersama kali ini antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Sosial Idrus Marham dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur.

    Presiden Apresiasi Yudi Latif

    Selesai acara buka puasa bersama dengan jajaran MPR, Presiden menyempatkan bertemu dengan para jurnalis. Kepada Kepala Negara, para jurnalis menanyakan perihal pengunduran diri Yudi Latif sebagai Ketua Badan Pemantapan Ideologi Pancasila (BPIP) tadi pagi.

    “Ya jadi pagi tadi saya telah menerima surat pengunduran diri dari Pak Yudi Latif. Dan saya sangat menghargai upaya-upaya yang telah disiapkan dan proses-proses pembentukan UKP-PIP pindah ke BPIP. Saya kira kerja keras dan integritas Pak Yudi Latif tidak perlu diragukan lagi,” ucap Presiden.

    Adapun alasan pengunduran dirinya, kata Presiden, adalah terkait urusan pribadi dan urusan keluarga. “Tadi dalam surat juga disampaikan bahwa karena ada urusan pribadi urusan keluarga yang harus lebih diberikan perhatian jadi beliau mengundurkan diri,” tuturnya.

    Sementara itu, terkait penggantinya, Presiden mengatakan masih terlalu dini. “Wong baru tadi pagi,” pungkasnya.

    Jakarta, 8 Juni 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin

  • Sampah Menumpuk di Museum Negeri Banten Akibat Bazar, Gubernur ‘Geram’

    Sampah Menumpuk di Museum Negeri Banten Akibat Bazar, Gubernur ‘Geram’

    Banten (SL) – Akibat Bazar yang di selenggarakan di Museum Negeri Banten, tampak terlihat sampah berserakan, mulai dari pintu gerbang masuk Museum hingga ke depan pintu pendopo Museum Banten, sangat miris melihat keadaan museum negeri Banten yang nota bene simbol kejayaan propinsi Banten. Pro dan kontra terkait keberadaan Bazar di Museum Negeri Banten, akhirnya Gubernur Banten Wahidin Halim meminta area Museum Negeri Banten tidak boleh di gunakan untuk ajang komersil, peryataan ini di sampaikan wakil Gubernur Bamten Andika hazrumy, “Pemprov Banten dikajian pak gubernur menerangkan bahwa pak Gubernur tidak ingin wilayah museum itu menjadi wilayah jual beli atau perdagangan,” tegas wagub Banten saat di temui di plaza aspirasi DPRD Banten (5/6/2018).

    Ditambahkan lagi oleh wagub Banten pihaknya sudah koordinasi dengan pihak dinas pendidikan dan kebudayaan, satuan polisi pamong praja agar segera memindahkan tempat bazar tersebut, “kita sudah koordinasikan kepada dikbud dan satpol PP bahwa tidak bisa di tempatkan di wilayah museum, mungkin kalau di Alun-alun boleh,” tutur Andika Hazrumy. Terkait perijinan yang telah dikeluarkan UPT Museum Negeri Banten wagub menerangkan seharusnya pihak Museum berkoordinasi dengan pemprov Banten dengan surat tembusan kepada gubernur.

    Andika juga menegaskan agar kegiatan tersebut segera dipindahkan karena kawasan museum harus steril dari komersil, “bukan dibubarkan tetapi dipindahkan, tadi juga pak gubernur sudah setuju,” kata wagub Banten Andika Hazrumy.

    Diberitakan sebelumnya bahwa Museum Negeri Banten Museum yaitu Pendopo Gubernuran Banten dalam beberapa kali Pemerintahan sejak memisahkan diri dari propinsi Jawa barat, Pendopo gubernuran Banten merupakan tempat saklar.

    Namun saat ini di jaman pemerintahan WH-Andika, pendopo gubernuran yang kini menjadi museum negeri propinsi Banten diduga dijadikan ajang bisnis para pedagang dadakan dengan dalih bazar.

    Para pedagang dadakan dengan menggunakan tenda-tenda dan lampu kerlap kerlip merubah susana yang tadinya terlihat saklar menjadi pasar malam.

    Berdasarkan sejarah bahwa Pendopo gubernuran yang sempat digunakan sebagai kantor Gubernur Banten, merupakan kumpulan beberapa bangunan yang bersejarah.

    Museum negeri Banten yang konon merupakan sebagai kantor residen atau kerap disebut Karesidenan Banten, diduga sudah dijadikan ajang bisnis oleh oknum-oknum yang meraup keuntungan, sebab berdasarkan informasi yang didapat bahwa pelaksanaan bazar di Museum negeri yang di kelola oleh Dinas Kebudayaan tersebut, harus mengeluarkan kocek lumayan besar guna mendapatkan izin untuk memakai lokasi di museum negeri banten, yang kita tahu bahwa setelah terbentuknya propinsi Banten pada 4 Oktober 2000 Museum negeri atau dikenal pendopo lama gubernuran Banten menjadi Kantor Gubernur dn Wakil Gubermur Banten dan beberapa pejabat yaitu sekda, asda serta biro hukum, biro pemerintahan, keuangan serta PKK.

    Beberapa kalangan menilai dampak positif dan negatif, F.Riana seorang pemerhati budaya Banten yang juga putra asli Banten asal Pabuaran, menilai ini sudah tidak benar, sebab museum negeri ini. Merupakan sejarah masyarakat Banten, “Wahidin dan Andika seharusnya melarang hal ini terjadi, seandainya museum dijadikan tempat ajang seni budaya itu memng tempatnya,” ujar Riana.

    “Kalau mau jualan baju atau bazar, yakan ada alun-alun atau stadion maulana yusuf, tidak harus di museum negeri dong. “Saya sedih melihat kenyataan yang ada, kok museum negeri yang bersejarah dan saklar menjadi pasar malam dan lampu kerlap kerlip seperti dunia malam saja jadinya,” kata F.Riana pada sinarlampung.com.

    Safroni seorang budayawan di desa Beberan Kota Serang sangat menyayangkan adanya keadaan tersebut, Safroni menerangkan bahwa, “museum Negeri Propinsi Banten dirancang Menjadi Museum identitas yang artinya museum yang mengenalkan sejarah dan mengenalkan budaya banten, kami sebagai orang tua berharap kepada gubernur dan wakil gubernur agar memgkaji ulang pemberian ijin Bazar yang di keluarkan pihak Dinas Kebudayaan Propinsi Banten itu,” tutur Safroni.

    Diketahui bahwa Museum negeri Banten mendapatkan bantuan dana dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Dana Tugas Pembantuan dengan menggunakan APBN 2015 melalui Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Direktorat Jenderal Kebudayaan untuk kegiatan revitaliasi museum. Tujuannya adalah agar Provinsi Banten memiliki museum yang dapat meningkatkan kualitas penyajian informasi melalui strategi komunikasi visual, yang dituangkan dalam rancang bangun interior museum dan penyempurnaan tata pamer. Selain itu untuk mendorong Museum Negeri Provinsi Banten agar mampu melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas informasi pada pameran tetapnya, yang sesuai dengan tujuan dan fungsi informasi koleksi bagi pengunjug pada masa kini dan mendatang. (Ahmad Suryadi)

  • Presiden Ingin Para Petani Bersinergi Tingkatkan Produksi Pertanian

    Presiden Ingin Para Petani Bersinergi Tingkatkan Produksi Pertanian

    Indramayu (SL) – Dengan segala perkembangan teknologi dan berbagai sarana perekonomian, petani saat ini tidak dapat lagi bekerja sendiri-sendiri. Sudah seharusnya para petani berkumpul dan bekerja dalam satu kelompok besar untuk meningkatkan produksi pertanian yang berdampak pada kesejahteraan mereka.

    Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo di hadapan para petani di Desa Majasari, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, pada Kamis, 7 Juni 2018 saat meresmikan program kewirausahaan dan digitalisasi sistem pertanian sebagai upaya mewujudkan korporasi petani.

    “Memang sebelumnya ada GAPOKTAN dan POKTAN, penting organisasi seperti ini. Tetapi untuk bisa kita menang dalam bersaing, kelompoknya tidak bisa kecil-kecil seperti GAPOKTAN dan POKTAN. Kelompoknya harus besar seperti yang kita lihat di cara-cara kerja perusahaan besar atau korporasi. Harus dalam jumlah besar,” kata Presiden dalam sambutannya.

    Ia yakin sebenarnya para petani kita mampu bekerja selayaknya perusahaan-perusahaan besar beroperasi. Namun, ia menyebut satu syarat yang harus dipenuhi, yakni para petani harus mau berkumpul dalam sebuah organisasi besar dan bersama-sama meningkatkan produktivitas.

    Mitra BUMDes Bersama (MBB) yang telah menjadi proyek percontohan di daerah tersebut misalnya, merupakan upaya pemerintah dalam membentuk wadah besar bagi para petani sekitar. Para petani diharapkan untuk dapat bergabung dan mengambil manfaat dari adanya wadah binaan BUMN itu.

    “Ini adalah sebuah contoh pertama yang akan saya ikuti, saya lihat, selama 6 bulan ke depan. Kalau ini berjalan dengan baik, kita akan lakukan di seluruh Tanah Air dalam mengorganisasi petani. Karena setelah kita pelajari, keuntungan terbesar dari pertanian itu didapat bukan dari pratanam, atau saat menanam, tetapi yang paling banyak adalah di pascapanennya,” ujar Presiden.

    MBB dalam praktiknya memfasilitasi para petani untuk menjual berasnya dan mengemasnya ke dalam kemasan yang menarik. Setelahnya produk-produk pertanian itu akan didistribusikan dan dipasarkan melalui pasar daring. Menurut Presiden, dengan cara itu para petani akan mendapat keuntungan yang jauh lebih besar.

    “Nantinya beras-beras yang ada bisa berada pada posisi beras premium, harganya beda. Kemudian menjualnya juga tidak lewat tengkulak. Petani tidak dapat apa-apa kalau caranya seperti ini. Kalau petani bisa berjualan beras baru di situlah petani bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Kepala Negara juga mendorong para petani untuk bersama-sama pemerintah membenahi sektor pertanian nasional. Sebab di masa mendatang, pangan merupakan salah satu komoditas yang akan menjadi rebutan negara manapun.

    “Negara-negara yang tidak memiliki ketahanan pangan akan bingung. Artinya peran petani akan menjadi semakin penting ke depan, menjadi semakin strategis di seluruh belahan dunia termasuk Indonesia,” tandasnya.

    Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agum Gumelar.

    Indramayu, 7 Juni 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin

  • Digitalisasi Sistem Pertanian, Upaya Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Petani

    Digitalisasi Sistem Pertanian, Upaya Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Petani

    Indramayu (SL) – Presiden Joko Widodo telah meresmikan program kewirausahaan dan digitalisasi sistem pertanian dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis, 7 Juni 2018.

    Program tersebut secara garis besar berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan para petani di Indonesia dengan memberikan kemudahan dan fasilitas bagi para petani untuk berproduksi.

    Direktur Digital and Strategic Portfolio PT. Telkom David Bangun mengatakan, program tersebut merupakan implementasi dari visi Presiden Joko Widodo untuk mengumpulkan para petani ke dalam sebuah kelompok besar sehingga memiliki daya saing dan keekonomian yang lebih kuat.

    Telkom sendiri berperan dalam melakukan pembinaan dan digitalisasi sistem pertanian terintegrasi melalui aplikasi digital pertanian yang disebut Logistik Tani (Logtan).

    “Program ini merupakan suatu implementasi dari arahan Bapak Presiden untuk korporatisasi pertanian. Ini adalah inisiatif dari Kementerian BUMN, Kementerian Desa, Kementerian Pertanian, beserta Pemda di mana kami membentuk yang namanya Mitra BUMDes Bersama (MBB) yang didukung dengan digitalisasi sistem pertanian,” ucapnya saat ditemui Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden di lokasi peresmian, Desa Majasari, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu.

    Mitra BUMDes Bersama (MBB), sebagaimana yang disebut Bangun, dalam praktiknya akan menjadi saluran program kewirausahaan dengan menjadi mitra dalam berbagai kegiatan produksi tani seperti proses penyediaan bibit, pupuk, pengajuan kredit usaha rakyat, hingga penjualan hasil tani.

    “Hari ini merupakan peresmian dimulainya proyek percontohan yang sudah berjalan di 9 kabupaten (Jawa Barat). Ada 11 MBB yang merupakan implementasi dari kewirausahaan pertanian tersebut,” ucapnya.

    Ia melanjutkan, program ini merupakan sebuah upaya untuk membuat semua program dari pemerintah baik BUMN maupun kementerian dan departemen bisa tersalurkan ke petani secara terintegrasi sehingga upaya peningkatan kesejahteraan petani akan menjadi lebih efektif. Upaya tersebut telah mencakup keseluruhan proses pertanian mulai dari tahap pratanam, tanam, panen, maupun pascapanen.

    “Seluruh proses tersebut menggunakan digitalisasi sistem pertanian (Logtan) yang akan berisi antara lain data tunggal petani, data lahan, dan data transaksi, sehingga penyaluran-penyaluran program pertanian dari pemerintah tersalurkan dengan efektif ke para petani,” imbuhnya.

    Dengan kata lain, MBB ini berperan sebagai integrator dari semua BUMN dalam menunjang bidang pertanian. Nantinya para petani cukup berhubungan dengan MBB bila memerlukan KUR (Kredit Usaha Rakyat), kebutuhan benih, sarana produksi pertanian, serta asuransi bila gagal panen.

    Untuk diketahui, MBB yang berlokasi di tempat yang dikunjungi Presiden Jokowi, yakni di Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, juga memiliki fasilitas pascapanen berupa Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SPBT). Fasilitas itu akan menyerap beras dari petani-petani lokal dengan memberikan harga yang menguntungkan bagi petani. Beras tersebut kemudian dikemas dalam kemasan terbaik sehingga melepas ketergantungan mereka terhadap praktik tengkulak yang merugikan. Penjualan produk-produk pertanian itu nantinya juga akan dilakukan melalui layanan e-commerce.

    Indramayu, 7 Juni 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin

  • Presiden Silaturahmi Dengan Ulama dan Tokoh Masyarakat Se-Karawang

    Presiden Silaturahmi Dengan Ulama dan Tokoh Masyarakat Se-Karawang

    Karawang (SL) – Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Jawa Barat, Presiden Joko Widodo bersilaturahmi dengan alim ulama dan tokoh masyarakat se-Kabupaten Karawang, Rabu, 6 Juni 2018. Acara silaturahmi dilaksanakan di Pondok Pesantren Asshiddiqiyah 3 di Jalan Siperbangsa, Desa Sukatani, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang.

    Dalam sambutannya Presiden mengatakan bahwa agar permbangunan terus berjalan, maka diperlukan stabilitas politik dan keamanan yang baik. Bahkan menurut perkiraannya, Indonesia akan masuk dalam jajaran empat besar negara ekonomi terkuat di dunia.

    “Saya meyakini apabila stabilitas politik kita baik, stabilitas keamanan kita baik, pembangunan ini akan terus berjalan. Bahwa sebuah negara besar seperti Indonesia untuk menjadi negara dengan ekonomi terkuat, perkiraan kita 2045 negara kita akan masuk dalam jajaran empat besar negara ekonomi terkuat di dunia,” ujar Presiden.

    Salah satu cara untuk memperkuat ekonomi negara, kata Presiden, adalah dengan terus mengembangkan hubungan dengan negara-negara lain.

    “Kita terus mengembangkan hubungan kita dengan negara-negara lain baik yang ada di Timur Tengah maupun di Asia Selatan. Hubungan-hubungan seperti ini akan memperkuat ekonomi negara kita,” lanjutnya.

    Terkait dengan hal tersebut, Presiden pun menepis anggapan bahwa investasi Indonesia hanya berfokus pada Tiongkok, Korea, dan Jepang. Menurutnya, kini Indonesia juga terus membangun kedekatan dengan negara-negara Timur Tengah.

    “Katanya kita membuka investasi dari China, Korea, Jepang. Tidak. Justru kita sekarang ini ingin agar negara-negara di Timur Tengah itu banyak investasi di Indonesia,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Presiden pun memberikan contoh proyek-proyek yang dihasilkan dari kerja sama dengan negara-negara di Timur Tengah.

    “Alhamdulillah yang sudah dimulai kilang minyak di Cilacap dengan Arab Saudi, sebentar lagi insyaallah dengan Oman di Bontang, Kalimantan. Sebentar lagi dengan Uni Emirat Arab, pelabuhan yang di Kuala Tanjung akan kita kerjasamakan,” ucapnya.

    Dalam silaturahmi kali ini Presiden yang datang bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo turut didampingi oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agum Gumelar, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki, Staf Khusus Presiden Johan Budi dan Staf Khusus Presiden KH Abdul Ghofar Rozin. Juga hadir Pendiri dan Pengurus Pondok Pesantren Asshidiqqiyah KH Noer Muhammad Iskandar dan Pengasuh Pondok Pesantren Asshiddiqiyah 3 KH Hasan Nuri Hidayatullah.

    Setelah menghadiri acara silaturahmi, Presiden meninjau kimo NU mart, yakni sebuah kios modern yang dikelola oleh pengurus pondok pesantren.

    Karawang, 6 Juni 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin

  • Museum Negeri Banten Salah Satu Tempat Saklar,Jadi Ajang Pedagang Dadakan

    Museum Negeri Banten Salah Satu Tempat Saklar,Jadi Ajang Pedagang Dadakan

    Banten (SL) – Museum Negeri Banten Museum yaitu Pendopo Gubernuran Banten dalam beberapa kali Pemerintahan sejak memisahkan diri dari propinsi Jawa barat, Pendopo gubernuran Banten merupakan tempat saklar.

    Namun saat ini di jaman pemerintahan WH-Andika, pendopo gubernuran yang kini menjadi museum negeri propinsi Banten diduga dijadikan ajang bisnis para pedagang dadakan dengan dalih bazar.

    Para pedagang dadakan dengan menggunakan tenda-tenda dan lampu kerlap kerlip merubah susana yang tadinya terlihat saklar menjadi pasar malam.

    Berdasarkan sejarah bahwa Pendopo gubernuran yang sempat digunakan sebagai kantor Gubernur Banten, merupakan kumpulan beberapa bangunan yang bersejarah.

    Museum negeri Banten yang konon merupakan sebagai kantor residen atau kerap disebut Karesidenan Banten, diduga sudah dijadikan ajang bisnis oleh oknum-oknum yang meraup keuntungan, sebab berdasarkan informasi yang didapat bahwa pelaksanaan bazar di Museum negeri yang di kelola oleh Dinas Kebudayaan tersebut, harus mengeluarkan kocek lumayan besar guna mendapatkan izin untuk memakai lokasi di museum negeri banten, yang kita tahu bahwa setelah terbentuknya propinsi Banten pada 4 Oktober 2000 Museum negeri atau dikenal pendopo lama gubernuran Banten menjadi Kantor Gubernur dn Wakil Gubermur Banten dan beberapa pejabat yaitu sekda, asda serta biro hukum, biro pemerintahan, keuangan serta PKK.

    Beberapa kalangan menilai dampak positif dan negatif, F.Riana seorang pemerhati budaya Banten yang juga putra asli Banten asal Pabuaran, menilai ini sudah tidak benar, sebab museum negeri ini. Merupakan sejarah masyarakat Banten, “Wahidin dan Andika seharusnya melarang hal ini terjadi, seandainya museum dijadikan tempat ajang seni budaya itu memng tempatnya,” ujar Riana.

    “Kalau mau jualan baju atau bazar, yakan ada alun-alun atau stadion maulana yusuf, tidak harus di museum negeri dong. “Saya sedih melihat kenyataan yang ada, kok museum negeri yang bersejarah dan saklar menjadi pasar malam dan lampu kerlap kerlip seperti dunia malam saja jadinya,” kata F.Riana pada sinarlampung.com.

    Safroni seorang budayawan di desa Beberan Kota Serang sangat menyayangkan adanya keadaan tersebut, Safroni menerangkan bahwa, “museum Negeri Propinsi Banten dirancang Menjadi Museum identitas yang artinya museum yang mengenalkan sejarah dan mengenalkan budaya banten, kami sebagai orang tua berharap kepada gubernur dan wakil gubernur agar memgkaji ulang pemberian ijin Bazar yang di keluarkan pihak Dinas Kebudayaan Propinsi Banten itu,” tutur Safroni.

    Diketahui bahwa Museum negeri Banten mendapatkan bantuan dana dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Dana Tugas Pembantuan dengan menggunakan APBN 2015 melalui Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Direktorat Jenderal Kebudayaan untuk kegiatan revitaliasi museum. Tujuannya adalah agar Provinsi Banten memiliki museum yang dapat meningkatkan kualitas penyajian informasi melalui strategi komunikasi visual, yang dituangkan dalam rancang bangun interior museum dan penyempurnaan tata pamer. Selain itu untuk mendorong Museum Negeri Provinsi Banten agar mampu melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas informasi pada pameran tetapnya, yang sesuai dengan tujuan dan fungsi informasi koleksi bagi pengunjug pada masa kini dan mendatang. (Ahmad Suryadi)

  • Polres Metro Jakarta Barat Gelar Operasi Ketupat Jaya 2018

    Polres Metro Jakarta Barat Gelar Operasi Ketupat Jaya 2018

    Jakarta (SL) – Kepolisian resort metro Jakarta barat menggelar apel Operasi Ketupat jaya 2018 dihalaman museum kota tua Jakarta barat, Rabu (06/06/2018) pagi.

    Sasaran operasi ini untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat selama mudik Lebaran 2018.

    Apel gelar pasukan operasi ketupat jaya 2018 turut hadir dari berbagai unsur stakeholder terkait serta pasukan gabungan yang terlibat dalam pengamanan operasi ketupat jaya sekitar 1500 personel yang disiagakan.

    Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Hengki Haryadi selaku inspektur upacara menyematkan pita kepada perwakilan dari Polisi, TNI, dan Satpol PP, dan Dinas Perhubungan sebagai tanda dimulainya operasi.

    Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Hengki Haryadi menyebutkan bahwa Operasi Ketupat ini dilaksanakan selama 24 hari. “Artinya bahwa operasi ketupat jaya pada tahun ini digelar cukup lama, dimana dalam Operasi ketupat jaya, kita menghadapi adanya salah satu ancaman diantara nya ancaman terorisme,” kata Kapolres Metro Jakarta barat.

    Dimana lanjut Kombes Hengki menjelaskan bahwa jelang hari raya tahun ini polres metro Jakarta barat akan membentuk Satgas rumsong ( rumah kosong), kemudian ancaman berikut terkait terorisme. ”Dimana Jakarta sementara ini masih cukup aman, tapi kita tetap antisipasi adanya sel sel tidur dari jaringan tersebut,” bebernya.

    Kapolres Metro Jakarta barat juga menghimbau kepada masyarakat, jika akan melaksanakan perjalanan mudik hendaknya pastikan rumah dalam keadaan aman terkunci. ”Nyalakan lampu rumah dan selalu kordinasikan dengan pihak keamanan dilingkungan setempat,” himbaunya.

    Menurut Hengki bahwa segala kegiatan masyarakat selama libur Lebaran 2018 akan mendapat pengamanan polisi. Warga yang mudik juga mendapatkan pengamanan sejak dari terminal, bandara, atau stasiun menuju kampung halaman. “Sasarannya yang pertama Operasi Ketupat adalah orang. Orang siapa? Orang yang mudik, orang yang berbelanja, orang yang berekreasi, orang yang sembahyang. Nanti kita lakukan pengamanan semua,” ungkapnya.

    Sambung Hengki, tentu yang mudik ada yang lewat jalur udara, darat, laut. ”Mulai dari terminal keberangkatan, kita berikan pengamanan. Nanti juga di tempat-tempat agama, salat id kemudian kegiatan lain. Nanti kita amankan semua,” bebernya.

    Sementara Walikota Madya Jakarta barat H. Anas Efendi menyampaikan bahwa pihaknya akan selalu bersinergi dengan aparat kepolisian maupun instansi terkait dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat jelang Hari Raya Idul Fitri. ”Dimana instansi terkait yang berhubungan dalam pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan sebagaimana mestinya,” kata Anas.

    Sedangkan Letkol Kaveleri Andre Hendry Masengi juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan terus bersinergi membantu bersama Polri dalam menciptakan Kamtibmas. ”Kita akan terus bersinergi bersama Polri dalam rangka menciptakan Kambtimas di wilayah hukum Metro Jakarta barat,” jelasnya. (red)

  • Kapolri dan Panglima TNI Pimpin Apel Gelar Operasi Ketupat 2018

    Kapolri dan Panglima TNI Pimpin Apel Gelar Operasi Ketupat 2018

    Jakarta (SL) – Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI bersinergi memimpin apel gelar pasukan Operasi Ketupat 2018. Gelar pasukan dilakukan untuk melihat kesiapan pasukan pengamanan pada arus mudik hingga aksi terorisme.

    “Operasi ini kira targetkan pada empat hal,” kata Tito di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (6/6/2018).

    Tito mengatakan pemerintah sudah menyiapkan infrastruktur yang baik. Tinggal petugas mengamankan jalannya arus mudik agar warga bisa sampai ke kampung halaman dengan lancar.

    ”Pertama pengamanan arus mudik dan arus balik. Selama ini sudah cukup perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya infrastruktur dan berdasarkan hasil pengecekan relatif lebih baik dari tahun sebelumnya,” ujar Tito.

    Adapun operasi pengamanan bertujuan untuk menstabilkan harga pangan. Hal itu agar tidak memberatkan masyarakat menjelang Lebaran 2018. “Kemudian kedua, menstabilkan harga pangan agar tak terjadi inflasi dan tidak memberatkan masyarakat,” ujar dia.

    Tito menegaskan operasi itu bertujuan untuk mencegah kejahatan konvensional selama Lebaran 2018. Pengamanan ditingkatkan di terminal, bandara, hingga stasiun.

    “Operasi ini juga bertujuan untuk memudahkan masyarakat yang akan kembali dari gangguan baik gangguan premanisne, kejahatan konvesional lain seperti copet, jambret,” ujarnya.

    Dalam paparannya Tito meminta para personel yang disiapkan untuk pengamanan agar bertugas dengan dedikasi yang tinggi, untuk mencegah dan menindak aksi terorisme.

    “Mengamankan masyarakat dari potensi kejahatan terorisme, operasi terus dilanjutkan,” ujar Tito. (red)

  • Kritik Keras Jenderal Gatot Terhadap Demokrasi di Indonesia

    Kritik Keras Jenderal Gatot Terhadap Demokrasi di Indonesia

    Jakarta (SL) – Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengkritik perkembangan demokrasi di Indonesia. Menurutnya pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini sudah tidak sesuai dengan Pancasila.

    “Saya siap ditembaki karena mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia saat ini tak sesuai dengan Pancasila. Enggak apa-apa ditembaki emang kenyataannya seperti itu kok,” kata Gatot saat memberikan ceramah dalam dialog kebangsaan di Masjid Islamic Center, Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta, Minggu kemarin.

    Gatot menilai bahwa kesalahan dalam demokrasi di Indonesia harus segera diluruskan, dan dikembalikan lagi kepada Pancasila sebagai dasar negara.

    “Saya meluruskan yang benar. Demokrasi kita saat ini tidak sesuai dengan Pancasila. Jika sesuai dengan Pancasila maka penerapan sila pertama hingga keempat akan mewujudkan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Gatot.

    Menurutnya ada pergeseran penerapan sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

    “Cara berdemokrasi di Indonesia adalah dengan sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tidak seperti saat ini. Harusnya menggunakan musyawarah dan mufakat, bukan voting,” kata Gatot di depan puluhan ribu jemaah Muhammadiyah.

    “Demokrasi Sudah Kebablasan”

    Ketua MPR Zulkifli Hasan yang dimintai konfirmasi setuju dengan pandangan Gatot. Menurut dia, demokrasi di Indonesia saat ini sudah kebablasan.

    “Saya sependapat jika itu dikatakan sudah lampu kuning. Ya kan awalnya kita dari otoriter sekarang malah bebasnya luar biasa, kalau memang dibilang kelebihan saya setuju,” ujar Zulkifli Hasan di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (5/6).

    Zulkifli menilai, demokrasi kebablasan hampir terjadi di semua bidang. Dia tak setuju jika parlemen disebut tak demokratis. “Ya hampir di semua bidang. Kan Parlemen itu yang milih rakyat,” singkatnya.

    Lebih jauh, Zulkifli kembali mengingatkan, Pancasila itu bukan berarti siapa yang lebih nasionalis, melainkan membagi kasih sayang kepada seluruh warga negara.

    “Pancasila itu apa sih, kan tujuannya satu, senasib sepenanggungan, intinya kasih sayang, tapi sekarang kok saling menyakiti berarti sudah lebih ini,” tuturnya.

    Diapun juga menyinggung berbagai pihak saat terjadinya pemilihan umum atau kepala daerah, di mana sering kali agama dan nasionalisme diperjualbelikan.

    “Agama dipolitisasi dan NKRI dipertaruhkan tentu itu yang juga harus kita evaluasi,” sindirnya. [cob]

    Sumber: merdeka.com, 6 Juni 2017