Sinarlampung

Kategori: Nasional

  • Polres Metro Jakarta Barat Gelar Operasi Ketupat Jaya 2018

    Polres Metro Jakarta Barat Gelar Operasi Ketupat Jaya 2018

    Jakarta (SL) – Kepolisian resort metro Jakarta barat menggelar apel Operasi Ketupat jaya 2018 dihalaman museum kota tua Jakarta barat, Rabu (06/06/2018) pagi.

    Sasaran operasi ini untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat selama mudik Lebaran 2018.

    Apel gelar pasukan operasi ketupat jaya 2018 turut hadir dari berbagai unsur stakeholder terkait serta pasukan gabungan yang terlibat dalam pengamanan operasi ketupat jaya sekitar 1500 personel yang disiagakan.

    Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Hengki Haryadi selaku inspektur upacara menyematkan pita kepada perwakilan dari Polisi, TNI, dan Satpol PP, dan Dinas Perhubungan sebagai tanda dimulainya operasi.

    Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Hengki Haryadi menyebutkan bahwa Operasi Ketupat ini dilaksanakan selama 24 hari. “Artinya bahwa operasi ketupat jaya pada tahun ini digelar cukup lama, dimana dalam Operasi ketupat jaya, kita menghadapi adanya salah satu ancaman diantara nya ancaman terorisme,” kata Kapolres Metro Jakarta barat.

    Dimana lanjut Kombes Hengki menjelaskan bahwa jelang hari raya tahun ini polres metro Jakarta barat akan membentuk Satgas rumsong ( rumah kosong), kemudian ancaman berikut terkait terorisme. ”Dimana Jakarta sementara ini masih cukup aman, tapi kita tetap antisipasi adanya sel sel tidur dari jaringan tersebut,” bebernya.

    Kapolres Metro Jakarta barat juga menghimbau kepada masyarakat, jika akan melaksanakan perjalanan mudik hendaknya pastikan rumah dalam keadaan aman terkunci. ”Nyalakan lampu rumah dan selalu kordinasikan dengan pihak keamanan dilingkungan setempat,” himbaunya.

    Menurut Hengki bahwa segala kegiatan masyarakat selama libur Lebaran 2018 akan mendapat pengamanan polisi. Warga yang mudik juga mendapatkan pengamanan sejak dari terminal, bandara, atau stasiun menuju kampung halaman. “Sasarannya yang pertama Operasi Ketupat adalah orang. Orang siapa? Orang yang mudik, orang yang berbelanja, orang yang berekreasi, orang yang sembahyang. Nanti kita lakukan pengamanan semua,” ungkapnya.

    Sambung Hengki, tentu yang mudik ada yang lewat jalur udara, darat, laut. ”Mulai dari terminal keberangkatan, kita berikan pengamanan. Nanti juga di tempat-tempat agama, salat id kemudian kegiatan lain. Nanti kita amankan semua,” bebernya.

    Sementara Walikota Madya Jakarta barat H. Anas Efendi menyampaikan bahwa pihaknya akan selalu bersinergi dengan aparat kepolisian maupun instansi terkait dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat jelang Hari Raya Idul Fitri. ”Dimana instansi terkait yang berhubungan dalam pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan sebagaimana mestinya,” kata Anas.

    Sedangkan Letkol Kaveleri Andre Hendry Masengi juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan terus bersinergi membantu bersama Polri dalam menciptakan Kamtibmas. ”Kita akan terus bersinergi bersama Polri dalam rangka menciptakan Kambtimas di wilayah hukum Metro Jakarta barat,” jelasnya. (red)

  • Kapolri dan Panglima TNI Pimpin Apel Gelar Operasi Ketupat 2018

    Kapolri dan Panglima TNI Pimpin Apel Gelar Operasi Ketupat 2018

    Jakarta (SL) – Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI bersinergi memimpin apel gelar pasukan Operasi Ketupat 2018. Gelar pasukan dilakukan untuk melihat kesiapan pasukan pengamanan pada arus mudik hingga aksi terorisme.

    “Operasi ini kira targetkan pada empat hal,” kata Tito di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (6/6/2018).

    Tito mengatakan pemerintah sudah menyiapkan infrastruktur yang baik. Tinggal petugas mengamankan jalannya arus mudik agar warga bisa sampai ke kampung halaman dengan lancar.

    ”Pertama pengamanan arus mudik dan arus balik. Selama ini sudah cukup perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya infrastruktur dan berdasarkan hasil pengecekan relatif lebih baik dari tahun sebelumnya,” ujar Tito.

    Adapun operasi pengamanan bertujuan untuk menstabilkan harga pangan. Hal itu agar tidak memberatkan masyarakat menjelang Lebaran 2018. “Kemudian kedua, menstabilkan harga pangan agar tak terjadi inflasi dan tidak memberatkan masyarakat,” ujar dia.

    Tito menegaskan operasi itu bertujuan untuk mencegah kejahatan konvensional selama Lebaran 2018. Pengamanan ditingkatkan di terminal, bandara, hingga stasiun.

    “Operasi ini juga bertujuan untuk memudahkan masyarakat yang akan kembali dari gangguan baik gangguan premanisne, kejahatan konvesional lain seperti copet, jambret,” ujarnya.

    Dalam paparannya Tito meminta para personel yang disiapkan untuk pengamanan agar bertugas dengan dedikasi yang tinggi, untuk mencegah dan menindak aksi terorisme.

    “Mengamankan masyarakat dari potensi kejahatan terorisme, operasi terus dilanjutkan,” ujar Tito. (red)

  • Kritik Keras Jenderal Gatot Terhadap Demokrasi di Indonesia

    Kritik Keras Jenderal Gatot Terhadap Demokrasi di Indonesia

    Jakarta (SL) – Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengkritik perkembangan demokrasi di Indonesia. Menurutnya pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini sudah tidak sesuai dengan Pancasila.

    “Saya siap ditembaki karena mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia saat ini tak sesuai dengan Pancasila. Enggak apa-apa ditembaki emang kenyataannya seperti itu kok,” kata Gatot saat memberikan ceramah dalam dialog kebangsaan di Masjid Islamic Center, Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta, Minggu kemarin.

    Gatot menilai bahwa kesalahan dalam demokrasi di Indonesia harus segera diluruskan, dan dikembalikan lagi kepada Pancasila sebagai dasar negara.

    “Saya meluruskan yang benar. Demokrasi kita saat ini tidak sesuai dengan Pancasila. Jika sesuai dengan Pancasila maka penerapan sila pertama hingga keempat akan mewujudkan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Gatot.

    Menurutnya ada pergeseran penerapan sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

    “Cara berdemokrasi di Indonesia adalah dengan sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tidak seperti saat ini. Harusnya menggunakan musyawarah dan mufakat, bukan voting,” kata Gatot di depan puluhan ribu jemaah Muhammadiyah.

    “Demokrasi Sudah Kebablasan”

    Ketua MPR Zulkifli Hasan yang dimintai konfirmasi setuju dengan pandangan Gatot. Menurut dia, demokrasi di Indonesia saat ini sudah kebablasan.

    “Saya sependapat jika itu dikatakan sudah lampu kuning. Ya kan awalnya kita dari otoriter sekarang malah bebasnya luar biasa, kalau memang dibilang kelebihan saya setuju,” ujar Zulkifli Hasan di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (5/6).

    Zulkifli menilai, demokrasi kebablasan hampir terjadi di semua bidang. Dia tak setuju jika parlemen disebut tak demokratis. “Ya hampir di semua bidang. Kan Parlemen itu yang milih rakyat,” singkatnya.

    Lebih jauh, Zulkifli kembali mengingatkan, Pancasila itu bukan berarti siapa yang lebih nasionalis, melainkan membagi kasih sayang kepada seluruh warga negara.

    “Pancasila itu apa sih, kan tujuannya satu, senasib sepenanggungan, intinya kasih sayang, tapi sekarang kok saling menyakiti berarti sudah lebih ini,” tuturnya.

    Diapun juga menyinggung berbagai pihak saat terjadinya pemilihan umum atau kepala daerah, di mana sering kali agama dan nasionalisme diperjualbelikan.

    “Agama dipolitisasi dan NKRI dipertaruhkan tentu itu yang juga harus kita evaluasi,” sindirnya. [cob]

    Sumber: merdeka.com, 6 Juni 2017

  • Danlantamal XII Hadiri Rakor PAM Idul Fitri 1439 H TA 2018 di Mapolda Kalbar

    Danlantamal XII Hadiri Rakor PAM Idul Fitri 1439 H TA 2018 di Mapolda Kalbar

    Pontianak (SL) – Rapat koordinasi lintas sektoral pengamanan lebaran hari Raya Idul Fitri 1439 H Ta 2018, telah di buka Kapolda kalbar irjen Pol Didi Haryono, S.H., M.H. di hadiri Pangdam XII/Tpr Mayjen TNI Achmad Supriyadi, Danlantamal XII Laksma TNI Gregorius Agung W.D. M.Tr (Han), Wakapolda kalbar Brigjen Pol Gracia Sri Handayani, serta para Kapolres se kalbar, Dishub Prov kalbar serta Unsur Maritim Senin(4/618).

    Bertemakan, “Melalui rapat koordinasi lintas sektoral, kita sinergikan pengamanan Idul Fitri 1439 H, guna mewujudkan siskamtibmas dan kamseltibcarlantas yang tertib, nyaman dan kondusif di wilayah Kalimantan Barat”.

    Sebelum rakor di mulai, di awali menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan Kapolda kalbar, doa, paparan pengamanan lintas sektoral Karo ops Polda kalbar, pengarahan pengamanan berturut2 dimulai Pangdam XII Tanjungpura, Danlantamal XII, menyanyikan lagu padamu negeri di akhiri foto bersama.

    Dalam sambutannya Kapolda menyampaikan visi dan misi Pengamanan dalam rangka menyambut hari besar Idul fitri 1439 H dengan di laksanakannya beberapa agenda yaitu Operasi Ketupat 2018 dan beberapa operasi di bulan puasa ini polda kalbar laksanakan operasi pekat tujuannya untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban khususnya wilayah Kalbar, menjelang Idul Fitri aktifitas masyarakat akan meningkat, dan Polda Kalbar akan membuat Pos Pengamanan di sejumlah 471 titik Pos yang tersebar di berbagai daerah Kalbar guna mempermudah pengawasan, pengguna pemakai jalan maupun masyarakàt dalam menyambut Idul Fitri diharapkan setiap satuan harus peka dengan situasi yang ada saat ini.

    Tidak menutup kemungkinan bisa terjadi untuk itu saya berharap setiap desa sekarang sudah ada 3 pilar yakni Babinsa, Babinkamtibmas dan setiap desa sekarang wajib menggalakkan Pos Kamling.

    Selanjutnya Danlantamal XII dalam sambutannya, “agar semua elemen khususnya Unsur Maritim mendukung pelaksanaan pengamanan jalur sungai/laut, untuk memperhatikan kelengkapan navigasi semua kapal yang keluar masuk melalui pintu alur sungai hindari Laka laut/sungai, kelengkapan pemadam kebakaran, agar menjadi perhatian kita semua, Laka kapal di air lebih sulit mengatasi daripada di  darat, agar hal2 tsb bisa menjadi perhatian kita semua khususnya Unsur Maritim Kalbar ini,” Ujar Danlantamal XII.

    Turut hadir pada kegiatan tersebut, Asintel kasdam XII/Tpr, Asops Kasdam XII/Tpr, para kapolres se Kalbar, Dishub Prov kalbar, Unsur Maritim Kalbar, para komandan POM TNI se Pontianak serta para perwira polda Kalbar. (Hen)

  • Dua Wartawan Radar Papua Jadi Sasaran Massa Saat Bertugas

    Dua Wartawan Radar Papua Jadi Sasaran Massa Saat Bertugas

    Manokwari (SL) – Ancaman terhadap demokrasi, kebebasan pers, dan hak publik atas informasi dinilai makin tergerus. Hal tersebut dibuktikan dengan kembali terjadinya kriminalisasi terhadap kerja jurnalis.

    Wartawan Radar Papua Nofryanto Terok

    Wartawan Radar Papua Nofryanto Terok dihakimi oknum sekelompok massa, saat meliput insiden terbakarnya sepeda motor, di areal SPBU Sanggeng, Kabupaten Manokwari, Selasa (5/6) sekira pukul 14.16 WIT.

    Nofry panggilan akrab korban, menceritakan peristiwa penganiayaan berawal saat dirinya sedang mengambil gambar, sepeda motor terbakar usai keluar dari SPBU, kemudian sedang diseret menjauh keluar dari area SPBU. “Saat itu Saya dari arah lampu merah Bank Mandiri, Saya liat di arah SPBU Sanggeng, ada kepulan asap yang cukup tebal naik ke atas, dan orang-orang maupun kendaraan mulai terlihat berbalik arah. Sebagai seorang jurnalis, saya tergerak untuk melihat apa yang terjadi di TKP. Dan setelah dekat, motor yang saya gunakan, saya titipkan di dekat Toko Royal Bangunan,” ujarnya.

    Saat tiba di SPBU Sanggeng, lanjut Nofry, dirinya menjumpai sejumlah warga sedang menyeret sebuah sepeda motor, keluar dari areal SPBU hingga berada di jalan raya. “Saat berada di jalan, saya ambil gambar, namun tiba-tiba dari belakang ada yang pukul. Saya mundur, namun orang-orang mulai kejar dan memukul Saya, hingga tak terhitung berapa orang yang memukul Saya,” paparnya.

    Dengan kondisi terdesak, beruntung Nofry berhasil meloloskan diri. Dengan mencegat sepeda motor yang lewat, menuju Pos Polisi yang tak jauh dari TKP. “Tiba di Pos Polisi, saya disarankan untuk ke Polsek Kota. Disana saya buat laporan Polisi,” katanya.

    Akibat pemukulan yang dilakukan oleh oknum sekelompok massa, bagian wajah korban bengkak dan sempat mengeluarkan darah. Korban juga mengaku mulutnya sempat mengeluarkan darah.

    Kapolres Manokwari AKBP Adam Erwindi saat dikonfirmasi Koran ini mengungkapkan, pihaknya akan segera melakukan pengecekan terhadap laporan polisi yang sudah dibuat korban. “Pengeroyokan wartawan itu masih saya cek dulu, karena pelaporannya kan di Polsek, jadi saya cek dulu penyidiknya,” singkat Kapolres.

    Di samping itu, Kasat Reskrim Polres Manokwari AKP Indro Rizkiadi membenarkan, telah terjadi pemukulan pada saat terjadinya kebakaran sepeda motor di SPBU Sanggeng Manokwari. Saat ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut.

    “Sementara dalam proses penyelidikan. setelah dilaporkan oleh pihak SPKT, nanti akan didiskusikan dengan bapak Kapolres,” ujarnya saat dimintai keterangan via telepon seluler.

    Di sisi lain, tindakan kriminalisasi kerja wartawan tersebut, sontak menuai respon dari sejumlah kalangan. Pertama dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengurus Daerah (Pengda) Papua Barat. Pihak IJTI Papua Barat mengecam keras, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok warga tersebut.

    Ketua IJTI Pengda Papua Barat Chanry Andrew Suripatty menyesalkan dan mengecam keras, aksi kekerasan terhadap pekerja pers yang dilakukan oleh sekelompok warga di Kota Manokwari. Dimana tindakan tersebut merupakan tindakan yang sangat keji dan di luar batas kemanusian. Apalagi saat itu, jurnalis tersebut sedang melakukan pekerjaan jurnalistiknya.

    “Ini tindakan yang sangat keji, dan Saya sangat mengecam peristiwa yang dilakukan oleh sejumlah oknum warga di Manokwari. Dan ini harus diproses hukum, apapun alasannya, tindakan kekerasan terhadap pekerja pers yang sedang melakukan kerja jurnlaistik tidak dibenarkan,” kata pria yang akrab disapa Andrew ini.

    IJTI Papua Barat, lanjut Andrew, dalam kasus ini akan membuat laporan lengkap, setelah mengumpulkan seluruh informasi dari jurnalis yang menjadi korban tersebut. Dan melaporkan kepada Satgas Anti Kekerasan Dewan Pers untuk mendapatkan advokasi dan penyelidikan, atas tindakan yang dilakukan sejumlah oknum warga saat kebakaran di salah satu SPBU di Manokwari. “Kami menilai ada dua peristiwa hukum yang terjadi. Pemukulan adalah delik umum yang legal standing-nya, berada pada korban langsung bukan pada perusahaan,” tukasnya.

    Kedua, sambung Andrew, terkait penghalangan kerja sebagaimana diancam Pasal 18 ayat 1 UU Pers, hal ini mengacu pada Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 yang legal standing-nya ada pada perusahaan pers. IJTI mengimbau semua pihak agar menghormati profesi jurnalis yang dilindungi undang-undang.

    Terkait aksi kekerasan tersebut, IJTI menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut:
    1. Menghalang-halangi serta melakukan tindak kekerasan terhadap para jurnalis, yang tengah menjalankan tugasnya merupakan pelanggaran undang-undang, dan pelaku bisa dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
    2. Meminta aparat kepolisian Polda Papua Barat dan Polres Manokwari serius dan bersikap tegas, menindak siapapun baik masyarakat sipil maupun non-sipil, yang telah mengancam dan melakukan tindak kekerasan kepada para jurnalis.
    3. Meminta aparat menjamin dan melindungi para jurnalis yang tengah menjalankan tugasnya.
    4. Meminta kepada semua pihak jika merasa dirugikan atas pemberitaan agar memproses melalui mekanisme yang berlaku, seperti menggunakan hak jawab, meminta koreksi, hingga mengadukan ke Dewan Pers.
    5. Jurnalis dan media wajib menjaga independensinya, menjalankan tugasnya secara profesional dan sesuai Kode Etik Jurnalistik.
    Terpisah, Aliansi Jurnalis Indonesia Jayapura juga turut mengecam, aksi anarkis terhadap wartawan Radar Papua Nofryanto Terok. “Para pelaku pemukulan layak mendapat hukuman pidana penjara karena kasus penganiayaan tersebut,” ujar Koordinator Advokasi AJI Kota Jayapura Fabio Maria Lopes Costa.
    “AJI Jayapura mengimbau warga agar sadar akan kerja pers dalam menyampaikan informasi ke khalayak secara objektif,” pungkasnya. (sky)

  • Presiden Meletakkan Batu Pertama Pembangunan Kampus UIII di Depok

    Presiden Meletakkan Batu Pertama Pembangunan Kampus UIII di Depok

    Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo pagi ini, Selasa, 5 Juni 2018, melakukan peletakan batu pertama pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) yang akan dibangun di Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Presiden yang mengenakan batik lengan panjang bercorak cokelat dan peci hitam tiba di tempat acara sekitar pukul 08.40 WIB dan disambut Wakil Presiden Jusuf Kalla yang telah tiba sebelumnya.

    Peletakan batu pertama ini menandai dimulainya proses pembangunan universitas yang dibangun di atas 3 nilai dasar: nilai keislaman, wawasan dan proyeksi global, serta keindonesiaan. Rencana pembangunan ini sebelumnya telah dimatangkan pemerintah dalam kurun waktu dua tahun belakangan.

    “Rencana pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia yang ini sudah dimatangkan dan direncanakan selama dua tahun,” ujar Presiden dalam sambutannya.

    Ia menuturkan, kendala awal yang dialami dalam pematangan rencana pembangunan tersebut ialah mengenai persoalan lahan. Semula, Presiden menginginkan universitas tersebut berdiri di atas lahan seluas seribu hektare. Namun, hal tersebut urung terlaksana karena ketiadaan lahan seluas itu.

    “Ternyata kita mendapatkan 142 hektare. Memang jauh dari seribu, tetapi setelah melihat di lapangan tadi, saya juga kaget. Ternyata 142 hektare itu sebuah lahan yang sangat luas. Alhamdulillah,” ucapnya.

    Kepala Negara memuji desain bangunan dan tata ruang wilayah universitas yang disebutnya futuristik dan menggambarkan kemajuan. Dengan kampus tersebut, Presiden berharap agar Indonesia benar-benar menjadi pusat penelitian peradaban Islam.

    “Sudah sewajarnya Indonesia menjadi rujukan bagi kemajuan peradaban Islam di dunia. Inilah nanti tempatnya,” tuturnya.

    UIII dibangun tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik di bidang pendidikan tinggi Islam, melainkan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat global sekaligus meneguhkan kepemimpinan Indonesia di dunia internasional. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pada 29 Juni 2016 lalu telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2016 mengenai pendirian universitas itu.

    Dalam praktiknya nanti, UIII tidak hanya terbatas pada aktivitas belajar mengajar semata, tapi juga diarahkan untuk berperan melalui jalur diplomasi dengan menyebarluaskan ajaran dan praktik Islam yang moderat, toleran, demokratis, dan sesuai dengan kemajuan zaman kepada masyarakat internasional.

    Untuk diketahui, pembangunan UIII ini telah dimasukkan ke dalam proyek strategis nasional. Tahun ini, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp750 miliar dari total Rp3,5 triliun rupiah yang dibutuhkan. Pembangunan ini diharapkan akan dapat diselesaikan secara keseluruhan pada empat tahun mendatang di mana pada tahun depan pemerintah menargetkan setidaknya terdapat dua atau tiga program studi yang dapat segera dimulai di bangunan baru tersebut.

    “Kita berharap ide-ide yang ada ini dapat mempercepat hadirnya kesejahteraan umat, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan ide-ide yang mewujudkan Indonesia sebagai negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,” tandas Presiden.

    Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengucapkan terima kasih atas dipilihnya Kota Depok sebagai lokasi pembangunan UIII. Ia mengatakan, pembangunan UIII akan menjadi dampak besar bagi Jawa Barat, khususnya Indonesia, sebagai pusat pengembangan Islam.

    “Terlebih dengan akan berdirinya UIII sebagai universitas Islam berkaliber internasional di Kota Depok ini, besar harapan kami akan membawa dampak besar bagi Jawa Barat dan Indonesia sebagai pusat pengembangan Islam yang bercorak Indonesia ke penjuru dunia, yakni corak Islam yang moderat, terbuka, dan berkemajuan,” katanya.

    Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara peletakan batu pertama ini yaitu Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Wakapolri Komjen Syafruddin, dan Wakil Menteri Luar Negeri A. M. Fachir.

    Jakarta, 5 Juni 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin

  • Kombes Pol Hengki Haryadi Sambut Kedatangan Akpol Bhayangkara Madya di Kapolres Metro Jakbar

    Kombes Pol Hengki Haryadi Sambut Kedatangan Akpol Bhayangkara Madya di Kapolres Metro Jakbar

    Jakarta (SL) – Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi SIK MH menyambut kedatangan Akademi Taruna Akedemi Kepolisian (Akpol) Bhayangkara Madya di ruang rapat Aris Dinanta Polres Metro Jakarta Barat pada hari Senin (04/05). Kedatangan Akpol tersebut dalam rangka menggelar latihan kerja

    Kedatangan Akpol disambut Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi SIK MH dengan didampingi oleh pejabat utama. Pada kesempatan itu, Kapolres Metro Jakarta Barat memberikan arahan kepada peserta Latihan Kerja Akademi Kepolisian Bhayangkara Madya *Taruna TK.III / 50 Batalyon Wicaksana Adhimanggala

    “Adik- adik adalah calon pemimpin Bangsa dan  yang terpilih menjadi Taruna Akpol, sehingga harus memahi teori maupun Praktek di lapangan, dalam latihan kerja ini silahkan ditanyakan kepada seniornya ( para Kasat dan Kanit ) sehingga waktu yang sangat singkat ini ada makna tersendiri dalam melaksanakan latihan kerja di Polres Metro Jakarta Barat,” Tutur Kombes Pol Hengki

    Hengki berharap agar para Taruna dapat mengaplikasikan pelajaran yang telah diperoleh selama mengikuti latihan kerja di Polres Metro Jakarta Barat dan sekaligus dapat memahami dan menghayati tugas-tugas pada fungsi teknis Kepolisian dimana dalam pelaksanaan tugas mulia ini dapat bermanfaat pada masyarakat luas

    Serta dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilan secara komprehensif, baik teknis maupun taktis operasional kepolisian

    “Agar dalam menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Jangan melakukan perbuatan yang merugikan. Laksanakan kegiatan yang benar,” dan jalankan tugas dalam melayani masyarakat sebagai bentuk salah satu ibadah Kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi SIK MH

  • Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry : Gubsu Mendatang Diharap Lanjutkan Perolehan WTP

    Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry : Gubsu Mendatang Diharap Lanjutkan Perolehan WTP

    Medan (SL) – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Dr. Ir. H. Tengku Erry Nuradi, MSi menitipkan pesan kepada Gubsu mendatang agar dapat melanjutkan keberhasilan provinsi ini dalam memperoleh predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama empat tahun berturut-turut.

    “Saya berharap kepada Gubsu yang akan datang dapat melanjutkan dan mempertahankan keberhasilan pencapaian WTP dalam penggunaan APBD tersebut,” kata Gubsu Erry Nuradi pada peresmian dan peletakan batu pertama renovasi gedung Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut senilai Rp 2,7 miliar sekaligus acara buka puasa bersama Pengurus PWI Sumut dengan anggota dan para mitra kerja di aula gedung PWI Sumut Jalan Adinegoro No.4 Medan, Sabtu (2/6/2018).

    Hadir saat itu Ketua PWI Sumut H Hermansjah SE beserta unsur pengurus, Ketua Serikat Perusahaan Pers (SPS) Sumut H Farianda Putra Sinik, Ketua IKWI Sumut Hj Dewi Budiati Teruna Jasa Said, Pangkosek Hanudnas III Marsekal Pertama TNI Ir. Tri Bowo Budi Santoso, M.M., M. Tr. (Han), mantan Sekda Provsu Dr. RE Nainggolan, Bupati Serdang Bedagai Ir. H. Soekirman, sejumlah Pemimpin Redaksi media massa, Kepala Dinas Kominfo Provsu Drs Muhammad Fitriyus, Direktur PTPN-3 dan PTPN-4, Pemimpin RSU Permata Bunda Dr. Rosihan Arbie, Pimpinan Asian Agri Group, Pimpinan PT Inalum, Pimpinan PT Toba Pulp Lestari, sejumlah Pengurus PWI Kabupaten/Kota, Al Ustadz H Zulfikar Hajar Lc, puluhan anak yatim dari Panti Asuhan Alwashliyah Jalan Garu IV Medan, serta undangan lainnya.

    Gubsu Erry Nuradi juga berharap kepada Gubsu terpilih mendatang melanjutkan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol yang sudah terbangun di Sumut sepanjang 113 kilometer. Begitu juga dengan ketersediaan listrik yang mencukupi.

    Sebelumnya Ketua PWI Sumut H Hermansjah SE menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Gubsu H Tengku Erry Nuradi yang dapat merealisasikan renovasi gedung PWI Sumut setelah tiga tahun tertunda. “Kiranya renovasi gedung dapat lebih meningkatkan kinerja PWI Sumut ke depan terutama dalam memacu profesionalisme wartawan melalui kegiatan pendidikan dan latihan termasuk dalam pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW),” kata Herman.

    Sementara Pangkosek Hanudnas Marsekal Pertama TNI Ir. Tri Bowo Budi Santoso, M.M., M. Tr. (Han) yang didaulat menyampaikan tausyiah antara lain mengajak umat Islam untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT terlebih di bulan Ramadhan melalui puasa dan amalan lainnya terutama dalam membaca kitab suci Al Qur’an.

    Usai berbuka puasa bersama dilanjutkan Shalat magrib berjamaah dengan imam Al Ustadz H Zulfikar Hajar Lc, kemudian makan malam bersama. Pengurus PWI Sumut beserta Pengurus IKWI juga berkesempatan menyerahkan santunan kepada 50 anak yatim yang turut hadir dalam acara buka puasa bersama. (red)

  • WTP Bukan Jaminan Kesuksesan Pembangunan dan Kemajuan Daerah

    WTP Bukan Jaminan Kesuksesan Pembangunan dan Kemajuan Daerah

    Jakarta (SL) – Direktur Lembaga Kaki Publik Adri Zulpianto, S.H menyayangkan banyak pemerintah daerah yang menjadikan penilaian BPK sebagai tolak ukur kesuksesan pemerintahannya. Entah ini di awali darimana dan siapa, tapi melihat klaim keberhasilan ini, seharusnya BPK bertindak tegas dengan menyatakan bahwa penilaian tersebut hanya berdasarkan hasil audit laporan tertulis yang tidak disertai dengan investigasi lapangan berdasarkan analisis fakta dan kewajaran.

    “Penilaian BPK yang tidak dapat dijadikan sebagai klaim atas keberhasilan pemerintah daerah ini bukan tanpa alasan, bahwa terdapat daerah yang mendapat predikat WTP, justru daerahnya berada dalam kriteria daerah kumuh dan tertinggal,” jelasnya

    Selain itu, dia mengatakan penggunaan anggaran daerah dan pengelolaannya pun kurang tepat. Banyak pembangunan yang dilaksanakan secara asal-asalan, tapi daerahnya mendapat WTP.

    “Pertanyaannya kemudian adalah, apakah predikat yang diberikan WTP ini hanya bersifat audit laporan tertulis yang diserahkan kepada BPK dari pemerintah daerah, atau ada unsur kepentingan politik di dalam penilaian laporan keuangan daerah tersebut?,” Sesalnya

    Dia melanjutkan Jika memang predikat WTP bukan cerminan keberhasilan pemerintah dalam tata kelola keuangan daerah, mestinya BPK mengeluarkan statemen tegas untuk tidak menjadikan predikat BPK sebagai jaminan kesuksesan daerah.

    “Objektifitas penilaian BPK patut dipertanyakan, jika kenyataanya kemudian predikat BPK tersebut dijadikan sebagai bahan dagangan politik bagi pemerintah daerah,” ungkapnya.

    Fakta di lapangan menyatakan bahwa predikat WTP dari BPK kini tidak lagi menjadi jaminan keberhasilan tata kelola anggaran daerah, apabila masih terdapat masalah dalam pembangunan dan pengelolaan anggaran di daerah. (red)

  • Kosgoro Harapkan Kebesaran Hati Pilot Garuda Batalkan Mogok

    Kosgoro Harapkan Kebesaran Hati Pilot Garuda Batalkan Mogok

    Tanggerang Selatan (SL) – Gerakan Mahasiswa Kosgoro menyayangkan rencana mogok massal para pilot Garuda yang diinisiasi oleh Serikat Pekerja Garuda (SEKARGA) dan Asosiasi Pilot Garuda (APG). “Kami menyayangkan rencana mogok tersebut. Karena yang dirugikan adalah konsumen,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Mahasiswa Kosgoro HM Untung Kurniadi.

    Gerakan Mahasiswa Kosgoro berharap agar pilot dan karyawan maskapai Garuda Indonesia mengurungkan rencana mogok kerja karena berdampak kepada masyarakat terlebih apabila mogok masal pada saat mudik Lebaran nanti . “Kami meminta kebesaran hati para pilot dan karyawan untuk membatalkan rencana mogok apalagi pada mudik lebaran karena sekali lagi yang dirugikan adalah konsumen,” kata Untung yang juga menjabat ketua hubungan antar lembaga PPK Kosgoro.

    Untung juga mengatakan, aksi mogok justru membuat publik hilang simpati kepada perjuangan serikat karyawan Garuda dan asosiasi pilot Garuda selama ini. Untung berharap para pilot Garuda untuk mengambil jalan mediasi ketimbang melakukan aksi mogok.

    Gema Kosgoro berharap karyawan dapat bernegosiasi secara intensif dengan pihak managemen dan pemerintah selaku pemilik Garuda secara elegan, tanpa mengorbankan hak – hak konsumen.

    Untung juga menghimbau pihak managemen GA mendengarkan aspirasi SEKARGA dan APG serta secara sistemik memperbaiki pelayanan kepada konsumen.

    Menurutnya, Garuda Indonesia adalah maskapai yang memiliki market share besar dengan jumlah armada yang banyak.
    Jika mogok kerja dilakukan, maka dampaknya akan dirasakan masyarakat luas.

    Ditempat terpisah Wakil Ketua BPSK Kota Tangerang Selatan Junaidi mengatakan, “konsumen dapat mengadukan ke BPSK terdekat terkait kerugian akibat mogoknya pilot dan karyawan GIA krn melanggar UU no.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” pungkasnya.

    Lebih jauh Junaidi menyebutkan pelaku usaha dapat dituntut hukuman administrasi sampai dengan 200 juta rupiah dan denda kerugian kurungan 5 tahun penjara atau denda maksimal 2 miliar rupiah,pungkasnya. (red)