Sinarlampung

Kategori: Nasional

  • Tinjau Bendungan Kuningan Presiden Jokowi Betharap Bisa Aliri 3 Ribu Hektare Sawah

    Tinjau Bendungan Kuningan Presiden Jokowi Betharap Bisa Aliri 3 Ribu Hektare Sawah

    Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan bendungan Kuningan di Desa Randusari, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Bendungan yang mulai dikerjakan pada 2015 itu ditargetkan akan selesai pada akhir tahun ini. Nantinya, bendungan ini akan bermanfaat untuk mengairi kurang lebih 3 ribu hektare sawah masyarakat dan sumber air baku bagi daerah sekitar.

    “Ini bendungan Kuningan seluas 221 hektare yang dibendung adalah Sungai Cikaro, anak sungai dari Sungai Cijalengkok. Kita harapkan dari waduk Kuningan ini nantinya bisa mengairi 3 ribu hektare sawah dan juga akan menjadi air baku kurang lebih 300 liter per detik untuk 300 ribu KK baik di Kuningan dan Brebes,” ujar Presiden di lokasi peninjauan, Jumat, 25 Mei 2018.

    Saat ini, bendungan yang dibangun dengan anggaran sekira Rp500 miliar itu berada dalam tahap penyelesaian akhir di mana pemerintah juga sedang membangun perumahan khusus bagi ratusan warga yang terdampak pembangunan bendungan ini. Presiden Joko Widodo mengatakan, dirinya telah bertemu dengan sejumlah warga tersebut dan relokasi dapat dilakukan dengan baik. “Saya sudah ketemu juga dengan masyarakat yang akan dipindahkan. Intinya tidak ada masalah,” ucapnya.

    Dalam acara yang sama, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa pihaknya telah membangun 100 rumah dengan tipe 36 untuk kepentingan relokasi ini. Kebutuhan rumah relokasi sisanya akan dibangun pada tahun ini juga sesuai dengan kesiapan lahan dari pemerintah Kabupaten Kuningan.

    “Ada KK yang direlokasi dari daerah genangan sini dan yang sudah ditempatkan di dua lokasi ada 100 rumah tipe 36. Kami ke sana bagus sekali, Pak Presiden mau ke sana tapi waktunya terbatas. Jadi sudah ada 100 rumah yang ditempati oleh warga. Sekarang pemerintah kabupaten sudah menyiapkan lagi lahannya untuk bisa kita bangun tahun ini juga,” ucap Basuki.

    Menurut Basuki, bendungan Kuningan ini selain bermanfaat untuk irigasi dan sumber air baku, nantinya juga dapat digunakan untuk pengendalian banjir di Kabupaten Kuningan dan lokasi wisata. Adapun pihaknya menargetkan agar bendungan ini selesai pada Desember 2018.

    “Saat ini perkembangannya sudah sampai ke 80 persen dan direncanakan bisa kita selesaikan insyaallah Desember 2018 ini,” tuturnya.

    Dalam peninjauan ini, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Imam Santoso, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agum Gumelar.

    Kuningan, 25 Mei 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin

  • Presiden Tegaskan Perpres Antiterorisme Untuk Mengatur Pelaksanaan Teknis

    Presiden Tegaskan Perpres Antiterorisme Untuk Mengatur Pelaksanaan Teknis

    Jakarta (SL) – Revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Antiterorisme yang telah disahkan hari ini salah satunya berbicara soal pelibatan TNI dalam menghadapi tindak pidana terorisme di Tanah Air. Pelibatan tersebut akan diatur lebih lanjut melalui peraturan presiden (Perpres).

    Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Perpres yang dimaksud sebenarnya hanya berbicara soal urusan teknis. Sebab, jauh sebelum ini, keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

    “Itu nanti Perpres hanya teknis. Sebelumnya sebetulnya TNI bisa dilibatkan atas perintah panglima tertinggi. Jadi tidak ada lagi yang perlu dipersoalkan,” ujar Presiden usai meninjau pembangunan bendungan Kuningan di Desa Randusari, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, Jumat, 25 Mei 2018.

    Nantinya, Perpres tersebut kemungkinan akan memuat hal-hal teknis seperti detail pelaksanaan penanggulangan aksi terorisme baik dengan menggunakan pendekatan lunak maupun keras. “Yang penting teknis dalam pelaksanaannya seperti apa. Bagaimana kita perangi terorisme baik dengan pendekatan yang lunak maupun keras. Itu saja,” tandasnya.

    Kuningan, 25 Mei 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin

  • Presiden Jokowi Lakukan Pendaratan Perdana di Bandara Internasional Jawa Barat

    Presiden Jokowi Lakukan Pendaratan Perdana di Bandara Internasional Jawa Barat

    Jawa Barat (SL) – Ketibaan pesawat kepresidenan Indonesia-1 di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) atau Kertajati, Kabupaten Majalengka, menjadi pendaratan perdana (historical landing) di bandara yang dibangun di atas lahan seluas 1.800 hektare tersebut. Rabu, 24 Mei 2018, pesawat kepresidenan yang membawa Presiden Joko Widodo dan rombongan untuk melakukan kunjungan kerja selama dua hari mendarat di BIJB sekira pukul 09.19 WIB. Saat ketibaan di apron, pesawat kepresidenan disambut dengan seremoni water salute.

    “Alhamdulillah, tadi kita sudah saksikan pendaratan bersejarah karena ini pendaratan resmi yang pertama pesawat turun di Bandara Internasional Kertajati setelah kemarin memang ada percobaan yang telah dilakukan,” ujar Presiden Joko Widodo selepas turun dari pesawat kepresidenan.

    Kehadiran bandara terbesar kedua di Indonesia setelah Soekarno-Hatta di sekitar area berkembang Jawa Barat itu diharapkan akan mendukung mobilitas masyarakat di Jawa Barat dan memberikan dampak perekonomian yang baik bagi daerah di sekitarnya.

    “Kita berharap Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat, ini nantinya betul-betul menjadi sebuah bandara yang bisa memberikan pelayanan kepada seluruh warga Jawa Barat dan tentu saja seluruh masyarakat Indonesia yang ingin ke Jawa Barat. Selain itu, kita juga berharap ini ada dampak ekonomi baik di Kabupaten Majalengka maupun di Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan,” ucapnya.

    Kepala Negara mengatakan, pihaknya menginginkan bandara ini dapat diintegrasikan dengan Pelabuhan Patimban yang berjarak kurang lebih 40 kilometer. Integrasi itu dapat mendukung peningkatan perekonomian di Jawa Barat dengan memberikan kemudahan akses dan pelayanan bagi para investor yang masuk.

    “Ini adalah sebuah uji coba yang berhasil, kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi Jawa Barat, dan perusahaan swasta dalam pembangunan Bandara Kertajati ini. Model-model bisnis ini akan kita kembangkan di daerah lain sehingga percepatan pembangunan betul-betul bisa segera dirasakan masyarakat,” imbuhnya.

    Sebelumnya, saat meninjau proyek pembangunan bandara ini pada 17 April 2018 yang lalu, Presiden menargetkan untuk dilakukan uji coba penerbangan pada bulan Mei 2018. “Insyaallah nanti bulan depan sudah akan kita coba mulai tanggal 24 Mei,” ucap Presiden saat itu.

    Pagi ini, Presiden Joko Widodo tidak hanya memenuhi targetnya itu, tetapi juga langsung berperan dalam melakukan pendaratan perdana.

    Dari BIJB, Presiden Joko Widodo langsung menuju Taman Dirgantara untuk memberikan pengarahan kepada para pengurus OSIS SMA/SMK dan pelajar berprestasi se-Kabupaten Majalengka. Dalam kunjungan kerja ini, Presiden juga akan menyerahkan Kartu Indonesia Pintar kepada para pelajar yang dipusatkan di Gelanggang Generasi Muda.

    Presiden beserta rombongan akan singgah di Masjid Farid Arrohman untuk menunaikan ibadah salat zuhur sekaligus menyerahkan sertifikat hak atas tanah wakaf kepada para penerima. Setelahnya, Presiden akan melanjutkan perjalanan dan kunjungan kerjanya menuju Kabupaten Kuningan untuk bermalam hingga keesokan harinya.

    Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Kabupaten Majalengka adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

    Majalengka, 24 Mei 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin

  • BIJB Siap Dioperasikan Layani Arus Mudik Lebaran

    BIJB Siap Dioperasikan Layani Arus Mudik Lebaran

    Jawa Barat (SL) – Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) atau Kertajati yang pagi ini baru saja dilakukan pendaratan perdana oleh Presiden Joko Widodo diproyeksikan untuk dapat melayani arus mudik Lebaran 2018. Menteri Perhubungan telah menginformasikan kepada Presiden terkait kesiapan pihaknya dan BIJB melayani penumpang di Lebaran mendatang.

    “Menteri Perhubungan telah menyampaikan kepada saya insyaallah bisa (digunakan saat Lebaran) dan kurang lebih nanti tanggal 8 (Juni 2018) juga sudah ada penerbangan komersial yang masuk,” ucap Presiden pada Kamis, 24 Mei 2018.

    Selain itu, bandara yang saat ini dibangun di atas lahan seluas 1.800 hektare itu diperkirakan oleh Presiden masih akan berekspansi lagi di masa mendatang mengingat luas lahan keseluruhan untuk pengembangan bandara tersebut dialokasikan seluas 5 ribu hektare.

    “Saya kira bandara ini akan diperbesar agar pesawat-pesawat berbadan lebar bisa masuk ke Kertajati,” ujarnya.

    Lebih jauh, Kepala Negara juga memastikan bahwa sejumlah bandara-bandara lain yang saat ini sedang dibangun pemerintah akan terus dikejar penyelesaian pembangunannya. Dengan itu, akan semakin banyak bandara-bandara besar yang siap beroperasi di Indonesia.

    “Semua kita kejar. Setelah ini akan selesai Bandara Ahmad Yani di Semarang akhir tahun ini. Kemudian yang di Samarinda juga sama. Semuanya dalam proses konstruksi dan pembangunan. Yang di Yogya, Kulon Progo, kita harapkan akhir tahun depan insyaallah selesai,” tuturnya.

    Adapun mengenai kemungkinan dioperasikannya BIJB sebagai bandara haji dan umrah pada tahun ini, Presiden mengatakan bahwa pihaknya akan terlebih dahulu mendalami kemungkinan-kemungkinan itu. Saat ini, Jawa Barat merupakan provinsi yang berkontribusi besar dalam memberangkatkan jemaah haji dan umrah. Kehadiran BIJB ini diharapkan bisa menekan kepadatan di Bandara Soekarno-Hatta dalam memberangkatkan jemaah sekaligus mendukung kemudahan transportasi masyarakat.

    “Kita akan mendalami dulu. Kalau memang memungkinkan ya akan diberangkatkan dari sini,” kata Presiden.

    Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

    Majalengka, 24 Mei 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin

  • Presiden Saksikan Pengucapan Sumpah Sunarto sebagai Wakil Ketua MA

    Presiden Saksikan Pengucapan Sumpah Sunarto sebagai Wakil Ketua MA

    Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo menyaksikan pengucapan sumpah Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Non Yudisial di Istana Negara, Rabu, 23 Mei 2018.

    Pengucapan sumpah Sunarto sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96/P Tahun 2018 tanggal 18 Mei 2018. Dirinya menggantikan posisi Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial sebelumnya, Suwardi, yang memasuki masa purnabakti pada Juni 2017.

    Mengutip siaran pers Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 April 2018, Sunarto terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial setelah menjalani pemilihan di sidang paripurna khusus yang dilaksanakan secara langsung, bebas, dan terbuka untuk umum pada 26 April 2018 di Gedung Mahkamah Agung Jakarta Pusat.

    Setelah pengucapan sumpah Wakil Ketua MA ini, kemudian dilanjutkan dengan pelantikan KSAL.

    Jakarta, 23 Mei 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin

  • Presiden Lantik Siwi Sukma Adji Sebagai KSAL

    Presiden Lantik Siwi Sukma Adji Sebagai KSAL

    Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo melantik Laksamana Madya TNI Siwi Sukma Adji menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) di Istana Negara, Rabu, 23 Mei 2018.

    Pelantikan Laksamana Madya TNI Siwi Sukma Adji menjadi KSAL berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 43/TNI/Tahun 2018 tanggal 22 Mei 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Laut.

    Setelah dilantik menjadi KSAL, Laksamana Madya TNI Siwi Sukma Adji dinaikkan pangkatnya menjadi Laksmana berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44/TNI/Tahun 2018 tanggal 23 Mei 2018 tentang Kenaikan Pangkat dalam Golongan Perwira Tinggi TNI.

    Usai dilantik, Laksamana TNI Siwi Sukma Adji secara resmi menggantikan tugas Laksamana Ade Supandi yang akan pensiun pada 1 Juni 2018 mendatang.

    Acara ini diakhiri dengan pemberian ucapan selamat kepada Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial dan Laksamana TNI Siwi Sukma Adji sebagai Kepala Staf Angkatan Laut oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla serta diikuti oleh para tamu undangan.

    Jakarta, 23 Mei 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin

  • Penyerangan Mapolsek di Jambi Bukan Teroris Dan Pelaku Sulit Diajak Komunikasi

    Penyerangan Mapolsek di Jambi Bukan Teroris Dan Pelaku Sulit Diajak Komunikasi

    Jakarta (SL) – Mabes Polri memasyika. Dua pelaku Penyerang Polsek Maro Sebo Jambi bukan kegiatan teroris. Polisi melakukan tes kejiwaan terhadap pelau yang ditangkap, karena hingga kini sulit diajak berkomunikasi, dan sulit dimintai keterangan.

    Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol M. Iqbal. Sik. MH mengatakan, penyerang Mapolsek Maro Sebo Muaro Jambi saat ini tengah menjalani tes kejiwaan. Hal tersebut dilakukan karena pelaku berinisial AS itu tidak menjawab pertanyaan penyidik dengan baik.

    Pelaku AS menjalani pemeriksaan di RS Bhayangkara Polda Jambi, kondisinya sehat. Penyidik dan beberapa tim dari Mabes Polri sudah berada di Polda Jambi untuk tahap pertama melakukan pemeriksaan kejiwaan. “Karena sampai saat ini pelaku belum bisa berkomunikasi, ditanya A jawab B, ditanya B jawab C,” kata M. Iqbal di Markas Besar Polri, Jakarta, Rabu (23/5/2018).

    Hingga saat ini, motif penyerangan yang terjadi pada Selasa (22/5/2018) itu belum diketahui. Polisi masih memerlukan keterangan ahli yang meyakinkan ada dan tidaknya gangguan kejiwaan pada pelaku yang diketahui merupakan residivis.

    Kendati serangan tersebut disebutnya bukan termasuk serangan terorisme, menurut M. Iqbal kepolisian tetap mengantisipasi segala halnkemungkinan. Kepolisian meningkatkan pengamanan di sekitar kantor polisi dan berkoordinasi dengan masyarakat sekitar. “Untuk ini kami juga sampaikan belum ada dugaan bahwa pelaku masuk dalam aliran apapun, jaringan apapaun belum ada,” kata Iqbal.

    Kepolisian kata Iqbal masih terus mendalami identitas keluarga pelaku, mengingat AS diketahui memiliki catatan kriminal di bidang narkoba. Namun belum bisa memaatikan apakah pelaku merupakan seorang pengedar narkoba atau hanya pemakai narkoba. “Akibat penyerangan itu, dua orang polisi mengalami luka-luka akibat sabetan senjata tajam. Kondisi keduanya saat ini sudah membaik, ” jelas Iqbal. Sik. MH. (brp/nt/red)

  • Lanjutan Sidang Ismail Novendra Pimred Jejak News Memasuki Agenda Keterangan Saksi

    Lanjutan Sidang Ismail Novendra Pimred Jejak News Memasuki Agenda Keterangan Saksi

    Padang (SL) – Lanjutan persidangan terkait kasus yang menimpa Ismail Novendra pemimpin umum/penanggungjawab koran mingguan Jejak News, dengan tuduhan penghinaan dan pencemaran nama baik memasuki agenda mendengarkan keterangan saksi pelapor Afrizal Djunit.

    Afrizal sebagai pelapor merasa tidak senang karena nama baiknya di cemarkan dan mengkaitkan kemenangan PT Bone mitra abadi pada beberapa proyek disumbar dengan hubungan kekeluargaannya dengan Irjen Fakhrizal Kapolda Sumbar.

    Dalam persidangan Rabu, (23/5/2018) Perkara dengan nomor 263/pid.B/2018/PN.pdg, dihadiri Jaksa Penuntut Umum Iqbal, SH dan Syawaludin Muhammad, SH, MH.

    Dalam persidangn yg dihadiri puluhan pengunjung, terungkap beberapa Fakta persidangan. Diantaranya adalah saksi mengakui memang benar dia sebagai Direktur operasional PT. Bone Mitra Abadi dan perusahaan tersebut juga memenangkan beberapa proyek di sumbar pada tahun 2017 lalu.

    Saksi juga mengakui bahwa dirinya ada hubungan kekeluargaan dengan irjen Fakhrizal kapolda Sumbar. ” ibu kapolda Sumbar adalah kakak saya yang satu ayah lain ibu ” ujarnya.

    Selain itu, saksi juga mengakui bahwa memang ada menelpon terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2017 tapi beliau tidk ingat apa yg dibicarakan. ” Saya baru ingat memang ada meneloon terdakwa pada tanggal 7 agustus 2017 tapi saya lupa aa yg dibicarakan. Yang pasti saat komunikasi lewat ponsel itu saya yg aktif bicara” ungkapnya.

    Saat ditanya majelis hakim, apakah saksi ada melakukan bantahan setelah berita diterbitkan, Afrizal mengaku bahwa,” dirinya tidak melakukan klarifikasi atau hak jawab terhadap media tersebut. Hal ini disebabkan dari saran-saran beberapa temannya termasuk oknum anggota Polisi. (red)

  • Presiden Minta Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Jangan Dipersulit

    Presiden Minta Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Jangan Dipersulit

    Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo bersilaturahmi dengan ratusan perwakilan penerima manfaat Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Mei 2018. Presiden berpesan agar tidak mempersulit rakyat ketika ingin mendapatkan pelayanan kesehatan.

    “Nah ini yang paling penting, saya sebetulnya cuma dua, rakyat itu kalau ingin mendapatkan pelayanan kesehatan jangan dihambat. Yang kedua, rakyat kalau ingin mendapatkan pelayanan kesehatan juga jangan dipersulit. Saya hanya minta itu saja kok,” ujar Presiden dalam sambutannya.

    Peserta yang hadir merupakan perwakilan dari 92,4 juta peserta yang iurannya ditanggung oleh pemerintah. Sebanyak 131 orang perwakilan penerima manfaat dan 124 perwakilan daerah yang telah dilengkapi JKN-KIS.

    Presiden juga berbicara mengenai biaya pengobatan masyarakat yang ditanggung oleh JKN-KIS. Beberapa di antaranya mencapai ratusan juta rupiah, bahkan ada yang mencapai lebih dari Rp1 miliar.

    “Ada ini 1 orang dari Tanjung Pinang yang dibayar oleh pemerintah, oleh BPJS itu Rp624 juta. Ada yang di Jakarta Pusat ini Rp435 juta. Ini dibayar karena itu kewajiban kita, agar rakyat jadi sehat kembali,” katanya.

    Selain itu, Presiden juga mencontohkan pasien di Karanganyar yang mendapatkan manfaat JKN-KIS dengan biaya pengobatan lebih dari Rp1 miliar.

    “Contoh lain misalnya saya lihat ini di Karanganyar ada yang lebih dari Rp1 miliar, hemofilia. Ya sudah menjadi tugas pemerintah, kalau dicek benar, BPJS bayar ya harus bayar,” lanjutnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga memberikan penghargaan kepada kepala daerah dari empat provinsi, 28 kotamadya, dan 92 kabupaten yang berhasil mencapai Universal Health Coverage (UHC) di wilayah kerjanya. Empat provinsi yang mendapatkan penghargaan adalah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Gorontalo, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Aceh. Sementara untuk kabupaten dan kotamadya, penyerahan penghargaan secara simbolis diberikan Presiden kepada perwakilan Kabupaten Badung, Kabupaten Luwu Timur, Kota Cirebon, dan Kota Padang Panjang.

    “Saya kira 4 provinsi tadi sangat bagus sekali. Di DKI Jakarta, Gorontalo, di Papua Barat, kemudian di Aceh, sudah di atas 95 persen,” ucap Kepala Negara.

    Namun demikian, Presiden berharap, masyarakat sehat semuanya sehingga tidak perlu menggunakan Kartu Indonesia Sehat. Oleh sebab itu, Presiden mengatakan, untuk urusan kesehatan tindakan pencegahan itu lebih bagus.

    “Yang namanya kesehatan yang bagus memang preventif. Pola makan diatur, olahraga rutin, tidur yang cukup tapi jangan kebanyakan,” katanya.

    Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara ini adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Sosial Idrus Marham, dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fahmi Idris.

    Jakarta, 23 Mei 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin

  • Cerita Haru Seorang Penerima KIS di Depan Presiden

    Cerita Haru Seorang Penerima KIS di Depan Presiden

    Jakarta (SL) – Suasana haru meliputi Istana Negara, Jakarta, Rabu siang tadi, 23 Mei 2018, ketika seorang penerima Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) menceritakan kisahnya di depan Presiden Joko Widodo. Dia adalah Daeng Nurlia (38) asal Makassar, Sulawesi Selatan. “Saya didiagnosa sama dokter penyakit tumor, tumor ganas. Saya kena sakit 2016, tepatnya bulan 6 pas Ramadan juga,” tuturnya.

    Awalnya dia menduga sakitnya itu hanya sakit biasa. Tapi diagnosa dokter berkata lain, dia didiagnosa menderita tumor ganas di persendian. Kemudian dokter pun mengusulkan supaya tumornya tersebut diangkat melalui operasi. “Kemudian saya lanjutkan kemoterapi sampai 6 kali dan itu saya berpikir butuh biaya yang cukup besar. Selain rumah sakit, juga biaya makan di RS dan transportasi. Saya orang susah, tidak punya,” ujarnya lirih.

    Setelah kemoterapi berkali-kali, ia pun kembali check up ke dokter. Hasilnya ternyata tumor masih ada, bahkan lebih ganas. Tumornya pun diangkat lagi, sampai 4 kali operasi. “Operasi terus sampai sudah ada pikiran mau bunuh diri. Tapi saya kembali semangat. Dengan adanya KIS ini saya bisa bangkit lagi mengingat anak-anak saya masih sekolah. Terimakasih kepada pemerintah dan negara,” kata Ibu 4 orang anak ini.

    Ia kini hanya berharap agar bisa berjalan seperti layaknya orang normal sehingga ia bisa melakukan aktivitas sebagai ibu rumah tangga. Ia juga berharap, mereka yang belum mendapatkan Kartu Indonesia Sehat agar bisa mendapatkannya secepat mungkin. “Supaya yang sependeritaan dengan saya bisa merasakan hal yang sama. Harapan kita semua tidak ada yang menginginkan sakit, justru ingin sehat. Saya ingin seperti semula, sembuh. Buat anak-anak saya agar mereka tidak sedih lagi melihat mamahnya yang seperti ini,” ucapnya.

    Presiden Joko Widodo yang mendengar cerita ini pun mengatakan bahwa pelayanan kesehatan ini adalah tugas konstitusional yang harus dijalankan bersama. “Ini memang tugas konstutisional, tugas konstitusi yg harus kita jalani bersama dan memastikan bahwa seluruh rakyat di seluruh pelosok Tanah Air merasakan kehadiran negara terutama dalam pelayanan kesehatan. Seperti yang sudah disampaikan ibu, betapa yg namanya sakit saat ini biayanya sangat tinggi. Sekali lagi kita berharap seluruh masyarakat sehat semuanya,” kata Presiden.

    Sampai saat ini, kata Presiden, pemerintah sudah memberikan 92,2 juta Kartu Indonesia Sehat. Sementara untuk total peserta BPJS Kesehatan, termasuk yang tidak dibayar pemerintah, ada 197,6 juta jiwa.

    “Itu hampir seluruh rakyat memperoleh namanya kartu BPJS dan khusus sekali lagi yang ini (KIS) sudah dipegang oleh rakyat sebanyak 92,2 juta. Kalau masih ada yang ini kita sisir lagi. Kalau ini memerlukan, juga kita tambahkan dan tahun ini target untuk kartu ini saja 96,8 juta. Masih ada ruang untuk yang masih belum memiliki Kartu Indonesia Sehat,” pungkasnya.

    Jakarta, 23 Mei 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin