Kategori: Nasional

Bersama Aanggota DPR RI Forwata Riau Gelar Aksi Peduli Pantai Rupat Utara

Riau (SL) – Rupat Utara–Forum Wartawan Pariwisata (Forwata) Provinsi Riau menyelenggarakan kegiatan aksi bersih-bersih pantai di kawasan destinasi wisata pantai Desa Teluk Rhu, Pulau Rupat Utara, Bengkalis, Riau, Sabtu (5/5/2018).

Aktivitas ini selain mempromosikan objek wisata bahari Rupat utara juga sebagai kegiatan sosial peduli lingkungan, meningkatkan sadar wisata dan Sapta Pesona pariwisata. Dihadiri masyarakat setempat serta tokoh masyarakat yang ada di Rupat Utara. Kegiatan digagas Forwata Riau bekerjasama dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Sayed Abubakar Assegaf.

Kegiatan ini tak lain untuk meningkatkan promosi Pulau Rupat sebagai salah satu destina wisata dunia yang perlu dikembangkan di Riau. Menurut Sayed Abubakar Assegaf Pulau Rupat ini salah satu pulau yang cukup menarik untuk dikunjungi, apalagi masyarakat setempat antusias dengan kunjungan dari pihak luar.

“Saya optimis bila terus dikembangkan objek wisata di pulau ini pastinya para investor ingin berinvestasi baik itu untuk pembangunan akomodasi, transportasi maupun kegiatan wisata lainnya,” ujarnya.

Selain itu, ia mengakui memang pulau ini perlu banyak pembenahan untuk dijadikan objek wisata. Namun, tidak menutup kemungkinan investor akan melirik pulau ini, apalagi pulau ini merupakan pulau terluar yang bersebelahan dengan Malaka dan Johor Malaysia. Dari Rupat utara ini bisa dilihat negeri jiran Malaysia itu dengan mata telanjang.

Sayed juga meminta agar masyarakat sepenuhnya mendukung daerah ini dijadikan salahsatu objek wisata menarik. Tentunya hal ini memiliki manfaat bagi masyarakat dari segi ekonomi.

Kegiatan yang diadakan di Pulau Rupat ini, pagi harinya dibuka dengan senam bersama warga Desa Teluk Rhu serta pembagian bingkisan secara tidak langsung membantu masyarakat. Kegiatan yang diadakan di pinggir pantai sangat antusias. Selesai kegiatan warga melakukan aksi bersih-bersih pantai memungut sampah sebagai wujud cinta lingkungan bersih secara spontan.

Sayed juga memberikan bank sampah dengan tujuan agar Pulau Rupat ini selalu bersih dan memilah sampah yang mana bisa dimanfaatkan dan didaur ulang.

Sementara salah seorang warga Teluk Rhu, Rizal yang juga nelayan menjelaskan saat ini wisatawan sudah rutin datang ke Rupat utara. Tujuannya antara lain untuk wisata. Dan baru saja datang rombongan dari Pekanbaru yang hobi mancing.

Mereka akan mancing mania sewa kapal pompong nelayan Rp700 ribu mulai melaut Sabtu (5/5/2018) pukul 17.00 sampai esoknya Minggu pukul 17.00 WIB ke tengah laut di Selat Melaka karena sekarang musim angin selatan ikan sedang banyak.

“Biasanya sekarang ini Mei 2018 jelang bulan puasa 1439 H banyak ikan Jenak dan ikan mirip kakap merah di karang laut sedalam 28 meter. Lokasi ini 1 km dari pantai Rupat utara. Mereka pakai mata pancing double nomor 7. Kalau di tengah laut sedalam 28 meter itu kita mancing mulai dapat 1 ekor saja maka jangan pindah ke tempat lain karena di sinilah lumbung habitat dan populasi ikan itu sembunyi. Pancinglah terus, akan bertubi-tubi dapat ikan. Dulu kami mancing begini dapat 150 kg dibawa pulang,” katanya.

Kawasan Rupat utara ini memiliki pantai yang landai. Di desa lainnya seperti di Tanjung Punak, Pantai Lapin kini jadi destinasi wisata andalan dan dikunjungi banyak wisatawan. Wisatawan mulai datang Jumat hingga Minggu.

Rombongan Forwata Riau juga mengunjungi Pulau Beting Aceh di Rupat utara sebuah pulau yang lahir dari pembentukan daratan pasir secara alamiah seluas 1 km2. (rls)

6 Mei 2018
Silaturahmi dan Konsolidasi PWI se-Indonesia Pererat Tali Persaudaraan

Tanggerang (SL) – Bertempat di Horison Grand Serpong Hotel, Tangerang, Banten, Sabtu 5 Mei 2018, pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dari berbagai daerah di tanah air, berkumpul dalam Silaturahmi dan Konsolidasi Puncak PWI se-Indonesia.

Pada silaturahmi PWI se-Nusantara ini, hadir, Ketua Bidang Pembinaan Daerah PWI Pusat, Ketua PWI Sumatera Selatan, Wakil Ketua PWI Sumatera Utara, Ketua PWI Riau, Sekretaris PWI Riau, Ketua PWI Sulawesi Tengah, Ketua PWI Sulawesi Tenggara, Ketua PWI Sulawesi Utara, Ketua PWI Gorontalo, Ketua PWI Bali, Ketua PWI Jawa Barat, Ketua PWI DKI Jakarta, Ketua PWI Yogyakarta, Ketua PWI Bangka Belitung, Sekretaris PWI Bangka Belitung, Ketua PWI Kalimantan Selatan, Ketua PWI Papua, Ketua PWI Papua Barat, Ketua PWI Aceh, Ketua PWI Maluku, Ketua Dewan Kehormatan PWI Lampung serta tuan rumah Ketua PWI Banten.

Ketua PWI Provinsi Banten, Firdaus, dalam sambutannya mengatakan, kedepan PWI harus lebih baik. Untuk itu lanjut Firdaus, diperlukan evaluasi dan perbaikan sistem.

Sementara itu, dalam sesi pertama pertemuan, para Ketua PWI tersebut, sepakat secara bulat menyatakan bahwa, 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional, merupakan harga mati.

Selanjutnya diskusi seson kedua, akan membahas lebih dalam tentang kondisi dan perkembangan dunia pers saat ini di tanah air serta perumusan hasil usulan-usulan para Ketua PWI yang hadir dan deklarasi kebulatan sikap. (rls/mdr)

6 Mei 2018
Pendukung Jokowi Harus Legowo Dengan Hasil Survei INES

Jakarta (SL) – Indonesia Network Election Survei (INES) telah merilis hasil survei mereka terkait capres 2019 mendatang. Dalam hasil survei INES yang dilaksanakan di 33 provinsi di Indonesia di mana survei dilakukan pada 12-28 April 2018 dengan jumlah responden sebanyak 2.180 orang, Prabowo Subianto unggul atas kandidat incumbent, Jokowi.

Survei ini dilakukan berdasarkan pertanyaan terbuka dan tertutup dengan hasil yang nyaris sama. Secara terbuka elektabilitas Prabowo Subianto mencapai 50,2% sementara Jokowi hanya 27,70 persen. Sementara secara tertutup elektabilitas Prabowo Subianto mencapai 54,50%, dan Jokowi hanya 26,10%. Hasil sangat berbeda dengan hasil lembaga survei lain yang selama ini selalu menempatkan Jokowi sebagai pemenang.

Lalu siapakah yang benar? Bila kita merujuk track record INES dalam melakukan survei maka INES lah yang benar. Kita tentu masih ingat hasil survei INES dalam pilkada DKI Jakarta. Pada saat itu INES juga merilis hasil survei mereka yang menempatkan Anies-Sandi sebagai pemenang pilkada. Faktanya hasil survei tersebut tepat dan kita ketahui bersama Anies-Sandi menang dalam pilkada DKI Jakarta.

Fakta tak terbantahkan tersebut semakin menyakinkan kita semua bahwa INES tidak main-main dengan survei mereka dan sangat tidak wajar bila ada tuduhan hasil survei capres 2019 merupakan rekayasa. Selain hasil survei Anies-Sandi, polling-polling di sosial media juga sejalan dengan survei INES dimana Prabowo selalu unggul atas Jokowi. Hasil-hasil tersebut harus disikapi dengan legowo oleh para pendukung Jokowi, tak perlu menuduh survei tersebut rekayasa.

Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO) mengapresiasi kinerja INES yang professional. Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO) juga menghimbau kepada seluruh pendukung dan simpatisan Jokowi agar menjaga iklim demokrasi dengan legowo serta tidak mencari-cari alasan untuk menyerang INES. Harusnya pendukung Jokowi sudah menyadari hasil survei tersebut merupakan realitas, sejak Jokowi mengutus Luhut untuk merayu Prabowo pastilah Jokowi sudah tahu bahwa elektabilitasnya jauh tertinggal atas Prabowo.

Jakarta, 07 Mei 2018

Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO)

Bastian P. Simanjuntak

6 Mei 2018
Presiden Minta Anak-anak Manfaatkan Waktu Luang Untuk Bermain di Luar Ruangan

Jakarta (SL) – “Pak Jokowi main yuk. Bu Iriana main yuk,” ajak sejumlah anak yang memanggil keduanya di depan Istana Merdeka.

Jumat sore, 4 Mei 2018, halaman tengah Istana Merdeka, Jakarta, diramaikan oleh ratusan anak-anak yang datang dari seluruh Indonesia. Acara dengan tajuk #JamMainKita yang diinisiasi oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) digelar di sana.

Sore itu, halaman tengah Istana disulap menjadi sebuah arena bermain dan berkumpul bagi anak-anak Indonesia. Pepohonan yang berada di sekeliling halaman itu menjadikan tempat bermain bagi anak-anak semakin asri dan nyaman.

Sesaat setelah Presiden dan Ibu Negara hadir menerima ajakan anak-anak, sorak sorai dan tepuk tangan meriah membahana.

Keduanya kemudian menyaksikan seni tari yang dibawakan oleh sejumlah anak yang datang dari Kota Agats, Kabupaten Asmat, Papua. Setelahnya persembahan lagu-lagu Nusantara didendangkan oleh sejumlah anak dari “Voice of Indonesia”.

Di acara tersebut, Kepala Negara sempat memberikan nasihat kepada anak-anak Indonesia. Presiden berpesan agar anak-anak giat belajar, taat beribadah, dan rajin berolahraga.

“Coba anak-anak olahraganya apa? Futsal? Mana yang senang jalan sehat? Ada yang senang renang? Ada yang senang badminton? Siapa yang senang sepak bola?” tanya Presiden.

Selain itu, ia juga mendorong anak-anak untuk meluangkan waktu bersenang-senang menikmati permainan tradisional bersama teman-teman sebaya di luar ruangan saat senggang.

“Jangan lupa anak-anak kalau ada waktu baik sore hari, hari Sabtu atau Minggu, juga harus selalu bermain di luar ruangan. Jangan main handphone terus,” ujar Presiden.

Setelahnya, Presiden Joko Widodo mengajak anak-anak untuk bermain kuda lumping bersama dengan Ibu Negara dan sejumlah jajaran Kabinet Kerja. Presiden dan Ibu Iriana tampak berada di baris terdepan dengan diiringi musik dan dipandu oleh Ketua LPAI Seto Mulyadi.

Keceriaan anak-anak semakin bertambah dengan adanya permainan-permainan tradisional yang sudah dipersiapkan di arena bermain. Engklek, gobag sodor, dan egrang merupakan beberapa di antaranya.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Iriana, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Sosial Idrus Marham.

Jakarta, 4 Mei 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin
[4/5 11.03 PM] Yudi Wijanarko Istana: Foto: Laily Rachev – Biro Pers Setpres

5 Mei 2018
Kapolri Perintahkan Tangkap Preman Debt Collector Resahkan Masyarakat

Jakarta (SL) – Kapolri Tito Karnavian, Perintahkan tangkap preman dan Debt Collector, karena aksinya sudah meresahkan dan mengusik serta menjadi terror masyarakat. Polri akan menangkap preman dan preman berkedok Debt Collector pembuat resah masyarakat, adanya teror dari Debt Collector dijalanan dan mengambil unit motor atau Mobil konsumen yang terlambat membayar, dengan alasan apapun, dan itu tidak bisa dibenarkan.

”Apapun itu alasannya kalau meresahkan Masyarakat wajib di tindak lanjuti polisi, itu bagian dari Terror pada masyarakat. Kami ingin Indonesia tenang, kondusif, Aman menjelang Pilgub dan Pilpres 2019 ini. Kita rangkul masyarakat, karena rakyat bagian dari kami,” kata Kapolri.

Sebab, lanjut Kapolri, telah diatur oleh Fidusia dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK 010/2012 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011. Sementara perilaku bank finance (jasa membayarkan kreditur) yang menggunakan jasa preman berkedok debt collector untuk mengambil unit motor atau mobil juga tidak dibenarkan menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK 010/2012 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 serta tindakan itu melawan hukum.

Unit mobil dan motor konsumen atau kreditur wajib di daftarkan ke Fidusia. Menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011, Dan satu-satunya pihak yang berhak menarik kendaraan kredit bermasalah adalah juru sita pengadilan dan didampingi kepolisian bukan Preman berkedok DebtCollector.

Sedangkan pihak Leasing harus tunduk kepada hukum indonesia, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK 010/2012 Tentang semua perbankan. Unit motor dan mobil harus mengikuti pendaftaran Fidusia yang mewajibkan leasing mendaftarkan jaminan fidusia paling lambat 30 hari sejak perjanjian kredit ditandatangani.

Leasing yang tidak mendaftarkan jaminan tersebut terancam dibekukan usahanya. Fidusia umumnya dimasukkan dalam perjanjian kredit kendaraan. Sebagai debitur membayar biaya jaminan fidusia tersebut. Tujuannya adalah kendaraan yang dikredit bebas dari penarikan Debt Collector.

Terpisah, Hotman Paris Hutapea juga berpesan kepada Polri agar menangkap Preman dan Preman yang berkedok debt collector. Karena mereka menjadi teror dan resahkan masyarakat, ”Polri segera tangkap semua preman dan Debt Collector di jalanan, dan menindak tegas pengambil unit yang berada di leasing. Karena mereka sudah mengancam dan meneror, bahkan resahkan masyarakat.” kata Hotman. (net/nt/Jun)

5 Mei 2018
Tidak Ada Lagi Pengangkatan Guru Honor, Ingin Jadi PNS Harus Tes

Jakarta (SL) – Kabar buruk bagi para tenaga honorer di seluruh wilayah Indonesia. Harapan untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) sirna sudah. Kementerian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memastikan tidak ada lagi pengangkatan langsung tenaga honorer menjadi PNS.

Hal itu disampaikan Menpan RB, Asman Abnur, usai membuka Koordinasi Kebijakan Standarisasi Jabatan dan Pengembangan Karier SDM Kemenpan RB di Hotel Clarion Makassar, Kamis (3/5/2018).

Menpan Asman menegaskan, tenaga honorer harus ikut tes seleksi calon PNS ( CPNS) sesuai dengan amanat Undang-undang. “Yang jelas ada penerimaan CPNS tahun ini dan semua harus melalui melalui tes. Hasil seleksi semua diumumkan secara transparan dan tidak ada lagi sistem titipan pejabat dan lainnya,” kata dia.

“Jadi kalau ada pegawai yang sudah bekerja lima tahun, dua tahun atau tiga tahun, silakan ikut tes jika ingin jadi PNS,” tambahnya.

Menpan Asman menjamin transparansi dalam rekrutmen CPNS. Ia memastikan yang lulus seleksi betul-betul berdasarkan kompetensi. Saat ini, era keterbukaan membuat tidak ada lagi orang yang lulus seleksi berdasarkan rekomendasi pejabat tertentu.

“Bupati, Gubernur, termasuk Menteri sekali pun tidak bisa bantu jadi CPNS. Yang bisa membantunya adalah kemampuan individunya sendiri. Ada tesnya, ada soal-soalnya,” tegas Asman.

Standar kompetensi

Dia memaparkan bahwa pemerintah ingin PNS yang menduduki suatu jabatan harus berdasarkan kompetensi. Di mana suatu jabatan harus dipegang oleh orang yang ingin bekerja profesional serta punya kompetensi yang pas di bidangnya.

“Pentingnya manajemen aparatur sipil negara berbasis kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Sebab PNS merupakan orang-orang pilihan. Kalau salah merencanakan dan salah merekrut, maka 30-50 tahun ke depan kita akan salah menanggung beban,” kata Asman dalam rapat koordinasi di hadapan perwakilan PNS dari 185 kabupaten/kota se-Indonesia di Kota Makassar.

Seperti diketahui sebelumnya, pemerintah berencana membuka seleksi CPNS untuk berbagai formasi pada tahun ini.

Meski tidak disebutkan kapan waktu pasti pelaksanaannya, namun perundang-undangan tidak lagi membenarkan adanya perekrutan CPNS tanpa tes.

Pendaftaran CPNS 2018

Kini sudah ada titik terang dan jawaban dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN RB) RI.

Menteri PAN RB, Asman Abnur pada Selasa (27/3/2018) mengatakan, pada bulan Mei akan dilakukan finalisasi formasi sesuai dengan usulan dari masing-masing pemerintah daerah.

Tes akan dilakukan setelah pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak, dan akhir tahun 2018 adalah waktu untuk pengumuman hasil tes hingga pengangkatan CPNS.

Sesuai dengan jadwal dari Komisi Pemilihan Umum RI, hari pencoblosan pemilihan kepala daerah di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten akan berlangsung pada 27 Juni 2018.

Sebagian besar pemerintah daerah kini telah menyerahkan usulan formasinya.

Berdasarkan usulan formasi, CPNS yang bakalan banyak diterima adalah tenaga kependidikan dan kesehatan atau guru, perawat, bidan, dan dokter.

Artinya, peluang sarjana pendidikan, sarjana kedokteran, ahli madya kebinanan, atau ahli madya keperawatan sangat besar.

Total PNS yang akan diterima tahun ini diperkirakan tidak lebih dari 200 ribu orang, sesuai dengan jumlah PNS yang akan pensiun.(net/*)

5 Mei 2018
Diplomasi Bulu Tangkis ala Presiden Jokowi

Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo bermain bulu tangkis dengan Sultan Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Keduanya bermain bulu tangkis ketika mengunjungi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Cilangkap, Jakarta pada Kamis, 3 Mei 2018.

Presiden mengatakan bahwa persahabatan antar negara tidak selalu dilakukan dalam sebuah forum yang formal saja. Bermain bulu tangkis ini menurut Presiden merupakan salah satu bentuk soft diplomacy.

“Memang saya tahu Sultan Hassanal Bolkiah itu hobinya badminton. Saya pernah bertanya dan beliau menjawab, sehari beliau tiga kali badminton. Sekali main tiga set. Sehingga waktu di Asian Summit, Australia dan kemudian di Singapura, saya mengajak beliau untuk datang ke Indonesia main badminton,” ujarnya.

Presiden tampak mengenakan jaket Asian Games ketika hendak bertanding. Saat bertanding bulu tangkis, Presiden yang berpasangan dengan salah satu peraih emas Olimpiade, Alan Budi Kusuma tampak melepas jaketnya dan mengenakan kaos putih lengan panjang. Sementara Sultan Bolkiah berpasangan dengan Hendry, pelatih tunggal putera. Permainan berlangsung seru dengan kedudukan akhir 25-25.

Sebelumnya, Presiden dan Sultan Bolkiah juga menyaksikan atraksi dan demonstrasi latihan gabungan prajurit TNI. Presiden yang telah tiba terlebih dahulu menyambut kedatangan Sultan Bolkiah di depan teras Gedung Jenderal Sudirman. Presiden dan Sultan Bolkiah tampak mengenakan seragam loreng dan baret. Presiden Jokowi memakai baret hitam, sementara Sultan Bolkiah memakai baret merah.

Keduanya kemudian melakukan foto bersama sebelum menuju panggung untuk menyaksikan demonstrasi. Sultan Bolkiah juga tampak menandatangani buku tamu di atas kanvas.

Beberapa atraksi yang ditampilkan antara lain rampak gendang. Kemudian ada juga atraksi seni beladiri. Terakhir, keduanya menyaksikan simulasi penyelamatan sandera.

Setelah itu, keduanya kemudian berjalan kaki menuju pameran alat utama sistem persenjataan (alutsista). Seperti diketahui salah satu potensi kerja sama Brunei-Indonesia yang terus ditingkatkan adalah penjualan produk alat utama sistem persenjataan (alutsista) buatan Indonesia. Sebelumnya di Istana Kepresidenan Bogor, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa mereka utamanya tertarik dengan kendaraan armoured personnel carrier dan persenjataan.

“Tadi sudah dalam proses dan memang sudah kita perintah untuk segera diproses mengenai pembelian yang ada di Pindad baik berupa senjata maupun tank Anoa. Kemudian kita tadi juga menawarkan kapal, beliau tadi menyampaikan masih dihitung-hitung dulu. Kita juga menyampaikan untuk pembelian pesawat CN, juga beliau menyampaikan masih kita hitung-hitung dulu,” kata Kepala Negara.

Selesai meninjau pameran alutsista, keduanya kemudian menaiki kendaraan taktis untuk menuju ke Gedung Ahmad Yani di mana pertandingan bulu tangkis diadakan.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara ini adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Jakarta, 3 Mei 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

4 Mei 2018
Polisi SP3 Kasus Tuduhan Penodaan Lambang Negara Oleh Habib Rizieq

Jakarta (SL) – Bareskrim Polri bersama Polda Jawa Barat akhirnya memutuskan untuk menghentikan kasus dugaan penodaan lambang negara Pancasila yang dilakukan Habib RizieqShihab. Penghentian ini ditandai dengan keluarnya surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Rizieq, Sugito Atmo Pawiro usai bertemu dengan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Herry Rudolf Nahak di Bareskrim Polri. “Kebetulan kami datang ke Bareskrim itu untuk mengambil barang bukti yang terkait dengan perkara di Bandung dan itu beberapa waktu yang lalu sudah SP3,” kata dia di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (4/5/2018)

Dia menuturkan, kasus yang dihentikan itu adalah yang dilaporkan Sukmawati Soekarnoputri. Bahkan, SP3 dilakukan sejak beberapa waktu lalu. “Itu kan tersangkanya Habib Rizieq. Jadi karena tidak memenuhi unsur dan tidak ditemukannya mens rea, Bareskrim melalui Polda Jabar itu mengeluarkan SP3,” terang dia.

Hal ini dibenarkan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Umar Surya Fana. “Iya betul, saya lupa mungkin kalau enggak Februari, Maret 2018,” kata dia dihubungi terpisah.

Ketika ditanya apa alasan penyidik menghentikan kasus itu, dia mengaku lupa. “Saya harus cek dulu, buka berkas lagi,” imbuh dia.

Diketahui kasus ini bergulir ketika Polda Jabar masih dikomandoi Irjen (purn) Anton Charliyan. Bahkan berkas perkara kasus ini sudah bolak-balik kejaksaan untuk diteliti. Namun, setahun bergulir hingga Anton diganti Irjen Agung Budi Maryoto, kasus tak kunjung rampung hingga akhirnya dikeluarkan SP3. (editor/nt/*)

4 Mei 2018
Bawaslu RI: Tak Ada Larangan ASN Ikuti Kampanye?

Jakarta (SL) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengatakan aparatur sipil negara (ASN) dapat mengikuti kampanye dan menggunakan hak pilihnya dalam pilkada 2018 dan pemilu 2019.

“Hadir (kampanye) boleh tapi jangan bareng- bareng lah. Batasannya tidak boleh memakai baju dinas, tidak pada jam dinas, dan tidak menggunakan fasilitas dinas misalnya mobil dinas,” kata Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja di kawasan Kemayoran, Jakarta, Rabu (2/5/2018).

Bawaslu RI mengizinkan ASN hadir di kampanye pilkada atau pemilu agar mereka bisa mengetahui visi dan misi para kandidat.

Bagja melanjutkan, ASN juga harus menggunakan hak pilihnya jika peduli dengan program pemerintah, yakni meningkatkan tingkat partisipasi dalam pemilu.

“Boleh tidak ASN berpihak? Boleh, asal di bilik dan kotak suara. Boleh tidak ambil kaos partai? Boleh, asal dipakai jangan saat kerja atau misal lagi lari pagi begitu,” ujar

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN memang tak melarang pegawai negeri menggunakan suaranya pada pemilu. Mereka hanya diwajibkan menjaga netralitas dan tidak berpihak terhadap parpol atau kepentingan politik tertentu.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo mengatakan bahwa ASN harus aktif mengawasi pelaksanaan pilkada serta pemilu. Pengawasan terutama harus dilakukan jelang Ramadan tahun ini.

“Beberapa hari ke depan semua event di masyarakat akan menjadi pantauan Bawaslu. Apalagi menjelang ibadah Ramadan, apalagi ada muatan politik, ASN harus mampu beri informasi kepada masyarakat,” kata Hadi. (Tirto/nt)

4 Mei 2018
Pejabat RSUD Banten Jarang ‘Ngantor’ Banyak Proyek di Perjual Belikan

Banten (SL) – Rumah sakit umum daerah Banten layaknya seperti pasar rau. Ruang pendaftaran bagi para pasien terasa panas dan keadaan tidak teratur terkesan para pejabat rumah sakit tidak pernah peduli dan diduga sibuk mengurusi kepentingan pribadinya saja. Saat sinarlampung.com melihat keadaan RSUD Banten dan hendak menemui Plt kepala RSUD Banten Dr.Susi dan Kasubag umum Yogi prabowo, seorang satpam mengatakan “Ibu plt sedang keluar begitu juga pak Yogi,” terang seorang petugas satpam.

Keadaan RSUD Banten terkesan tidak teratur dan amburadul tak tertata, sementara para pejabatnya diduga datang kekantor hanya absen, duduk setengah jam lalu pergi meninggalkan ruang kerjanya. Hal ini di benarkan oleh seorang yang sedang ada urusan di RSUD Banten, “sudah biasa pak, saya saja kalau mau ketemu sulit, ya harus sabar kalau ada keperluan dengan pejabat di sini,” ujar toni.

Ironisnya lagi bahwa pekerjaan yang penunjukan langsung di tenggarai di perjual belikan, karena proyek penunjukan langsung yang banyak di berikan ke para pengusaha yang tidak jelas tersebut, di jual dan diketahui oleh pejabat terkait.

Contohnya di bagian umum, proyek penunjukan langsung yang ada di bagian umum yang kebanyakan proyek itu di jual lagi ke pihak ketiga yang berakibat hasil pekerjaannya tidak maksimal, karena sudah diperjual belikan.

Yoyon Sudjana anggota DPRD Propinsi Banten dari Partai Demokrat menanggapi hal ini mengatakan bahwa sebetulnya jika dikaitkan dengan posisi saya saat ini yang sebagai wakil Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Banten tentu RSUD itu bukan mitra kerja komisi 1 (satu). Namun karena saya punya mandataris sebagai wakil rakyat tentu saya berhak untuk mengomentari semua yang Berkaitan dengan aspirasi rakyat dan hak-hak rakyat.

“Berkaitan degan ruangan seperti pasar tentu mungkin saat ini kondisi kesehatan masyarakat lagi buruk sehingga mereka datang ke RSUD dimulai dari registrasi pendaftaran, jika dikaitkan dengan ruangan/situasi panas mungkin itu ruangan terbuka yang tidak dipasilitasi AC.

Mengenai kurang tanggap PLT Direktur RSUD atau datang dan pergi (tidak betah di kantor) mungkin lagi banyak tugas luar dan jika memang terkesan malas maka lebih baik minta usul mutasi dari pada dimutasikan. Tolong sentuh/hubungi kepala dinas kesehatnnya dan sampaikan keluh kesahnya.” tegas yoyon.

Ditambahkan lagi oleh ketua DPC Partai Demokrat ini bahwa minta mutasi atau kita yang mengusulkan agar mereka di mutasi,” kata Yoyon Sudjana (Ahmad Suryadi)

3 Mei 2018