Kategori: Nasional

  • Presiden Sambangi Pabrik Bulu Mata Palsu dan Rambut Palsu di Purbalingga

    Presiden Sambangi Pabrik Bulu Mata Palsu dan Rambut Palsu di Purbalingga

    Purbalingga (SL) – Saat memberikan keterangan pers setelah meninjau rencana pengembangan Bandara Jenderal Besar Soedirman di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, pada Senin, 23 April 2018, Presiden Joko Widodo berharap akan munculnya titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di Purbalingga dan sekitarnya.

    Harapan tersebut diyakini Kepala Negara mengingat saat ini terdapat sejumlah investasi dan industri yang sedang berkembang pesat di Purbalingga. Salah satunya adalah industri bulu mata palsu yang merupakan terbesar kedua di dunia. Bahkan, industri tersebut mampu menyerap kurang lebih 60 ribu tenaga kerja lokal.

    Oleh karena itu, di luar agenda kunjungan kerjanya di Kabupaten Purbalingga, Presiden meminta untuk mengunjungi salah satu pabrik bulu mata palsu dan rambu palsu. Presiden yang tiba sekira pukul 11.24 WIB, langsung memasuki pabrik tersebut dan melihat proses pembuatan bulu mata palsu serta rambut palsu.

    “Ini terbuat dari apa?” tanya Presiden kepada karyawan pabrik yang tengah menyusun rambut palsu di sebuah maneken.

    “Ini sintetis Pak,” ucap karyawan tersebut.

    Pabrik yang berada Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga tersebut memperkerjakan 8.600 tenaga kerja dan menghasilkan produk yang diekspor ke Jepang, Korea Selatan, hingga Amerika Serikat.

    Pukul 11.42 WIB, Presiden beserta rombongan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Banjarnegara. Turut mendampingi Presiden adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Plt. Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko, dan Bupati Purbalingga Tasdi.

    Purbalingga, 23 April 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin

  • Pengembangan Bandara Jenderal Besar Soedirman Resmi Dimulai

    Pengembangan Bandara Jenderal Besar Soedirman Resmi Dimulai

    Purbalingga (SL) – Pengembangan Bandara Jenderal Besar Soedirman di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, resmi dimulai. Pengembangan bandara yang sebelumnya bernama Lanud Wirasaba tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar akan layanan transportasi udara yang memang sudah sangat mendesak.

    “Di Jawa Tengah bagian selatan dan barat ini tidak ada bandara yang memadai untuk masyarakat. Oleh sebab itu, hari ini sudah dimulai pembangunan bandara Jenderal Besar Soedirman di Kabupaten Purbalingga seluas 115 hektare,” ujar Presiden saat melakukan peninjauan dalam kunjungan kerjanya ke Jawa Tengah, Senin, 23 April 2018.

    Di tahap pertama pengembangan, Bandara Jenderal Besar Soedirman akan dilengkapi dengan runway sepanjang 1.600 meter, runway saat ini masih berupa rumput sepanjang 850 meter. Panjang runway akan ditambah di tahap kedua hingga sepanjang 2.500 meter beserta fasilitas-fasilitas pendukung lainnya.

    “Dengan terminal seluas 3.000 meter persegi akan bisa menampung kurang lebih 300 ribu penumpang dalam setahunnya. Kita harapkan bandara ini akan selesai akhir tahun 2019 insyaallah,” ucapnya.

    Saat beroperasi nanti, bandara tersebut tak hanya dapat memfasilitasi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Purbalingga saja, tapi juga masyarakat di daerah sekitarnya yang meliputi Banjarnegara, Kebumen, Banyumas, Pemalang, Brebes, Tegal, Kota Tegal, dan Wonosobo.

    “Kita harapkan nantinya juga akan muncul titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di Purbalingga dan sekitarnya,” imbuh Kepala Negara.

    Untuk diketahui, saat ini ada sejumlah investasi dan industri yang berkembang pesat di Purbalingga. Salah satunya adalah industri bulu mata palsu yang merupakan terbesar kedua di dunia. Industri tersebut mampu menyerap kurang lebih 60 ribu tenaga kerja lokal.

    Presiden Joko Widodo berharap dengan adanya bandara yang mampu mendukung mobilitas orang dan barang nantinya dapat semakin meningkatkan perindustrian di kawasan itu.

    “Kalau bandara ini ada, investasi-investasi seperti itu bisa lebih membesar, bisa ekspansi. Kita harapkan bukan hanya bulu mata saja, investasi di bidang lain juga akan bisa berkembang dengan cepat,” tuturnya.

    Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan ini, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Yuyu Sutisna dan Plt. Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko.

    Purbalingga, 23 April 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin

  • Ketua Majelis Hakim Tipikor Jatuhi Hukuman 15 Tahun Kepada Setya Novanto

    Ketua Majelis Hakim Tipikor Jatuhi Hukuman 15 Tahun Kepada Setya Novanto

    Jakarta (SL) – Ketua Majelis Hakim Tipikor Yanto, SH menjatuhkan hukuman mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto selama 15 Tahun penjara, Selasa (24/4/2018).

    Novanto juga diwajibkan membayar denda sebesar denda Rp 500 juta subsider dua bulan kurungan.

    Hakim memvonis Novanto, lantaran menurut hakim pria berumur 62 tahun itu terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

    “Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama,” ujar Ketua Majelis Hakim Yanto saat membaca amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa(24/4).

    Dalam pertimbangannya, hakim menilai perbuatan Novanto tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi.

    Adapun tindak pidana yang dilakukan Novanto dianggap dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif sehingga menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar.

    Menurut hakim, akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan masyarakat hingga kini masih kesulitan mendapat e-KTP hingga saat ini. “Dijatuhkan hak politiknya untuk tidak dipilih dan tidak dapat mengikuti pemilu,” tutur hakim

    Meski demikian, Novanto belum pernah dihukum, menyesali perbuatan, dan berterus terang dalam persidangan. Selain itu, Novanto telah mengembalikan sebagian uang korupsi yang ia terima.

    Hakim menyatakan bahwa Novanto terlibat dalam pemberian suap terkait proses penganggaran proyek e-KTP di DPR RI, untuk tahun anggaran 2011-2013.

    Selain itu, ia juga terlibat dalam mengarahkan dan memenangkan perusahaan tertentu untuk menjadi pelaksana proyek pengadaan e-KTP.

    Dalam kasus ini, Novanto terbukti melanggar Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

  • Presiden: Pembangunan KJA Lepas Pantai Proses Transfer Ilmu dan Teknologi ke Nelayan

    Presiden: Pembangunan KJA Lepas Pantai Proses Transfer Ilmu dan Teknologi ke Nelayan

    Jawa Barat (SL) – Presiden Joko Widodo meresmikan proyek keramba jaring apung (KJA) lepas pantai dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Peresmian itu dilaksanakan di Pelabuhan Pendaratan Ikan Cikidang, Desa Babakan, Selasa, 24 April 2018.

    Proyek tersebut merupakan upaya pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan produktivitas para nelayan dan membudidayakan ikan-ikan yang kini sulit ditemukan.

    “Ini terobosan pertama di Indonesia. Kita harapkan menjadi cikal bakal berlipat gandanya nilai tambah dari budidaya perikanan Indonesia,” kata Presiden di hadapan para nelayan dan masyarakat umum yang hadir.

    Presiden menjelaskan bahwa pembangunan unit KJA lepas pantai ini merupakan sebuah proses transfer ilmu dan teknologi kepada para nelayan sehingga dapat memproduksi ikan dengan jumlah yang jauh lebih banyak dibanding dengan cara-cara konvensional.

    “Coba bandingkan dengan keramba jaring apung biasa yang produksinya hanya 5,4 ton per tahun, per unit. Ini 816 ton per tahun, per unit,” ujarnya.

    Oleh karenanya, Kepala Negara meminta para nelayan untuk mengikuti perkembangan teknologi tersebut demi kesejahteraan para nelayan itu sendiri. Ia menyebut bahwa Indonesia masih memiliki peluang untuk terus meningkatkan produksi perikanan nasional menjadi lebih banyak lagi.

    “Kita harapkan semakin banyak yang terlibat dalam keramba jaring apung offshore ini. Pemasarannya ke mana? Kita harapkan bisa ekspor entah ke Timur Tengah, Australia, Eropa, Jepang, semuanya,” tuturnya.

    Untuk diketahui, unit KJA yang diresmikan Presiden terletak di lepas pantai yang berjarak 8 mil dari Pelabuhan Pendaratan Ikan Cikidang. Untuk menuju unit tersebut, dibutuhkan waktu selama kurang lebih 45 menit menggunakan kapal.

    Proyek ini dalam praktiknya melibatkan hingga ratusan nelayan setempat untuk beroperasi. Tak hanya di Pangandaran, saat ini pemerintah juga sedang membangun unit serupa di beberapa titik lainnya.

    “Ini baru satu yang dibangun di sini, nanti akan dikembangkan dua lagi. Sedang dikerjakan di Sabang dan Karimun Jawa,” ungkap Presiden.

    Di setiap lubang keramba yang dibangun di lepas pantai Pangandaran, ditebar bibit ikan Kakap Putih (Baramundi) yang kini sulit ditemukan nelayan setempat yang salah satunya diakibatkan oleh penggunaan alat tangkap yang kurang ramah lingkungan. Dalam kunjungan itu, Presiden turut menebar benih ikan dimaksud usai memberikan sambutan.

    Sebelum beranjak menuju lokasi keramba, ia sempat berpesan kepada para nelayan untuk mulai beralih kepada alat tangkap yang ramah lingkungan. Kesadaran tersebut perlu untuk ditanamkan demi menjamin keberlanjutan dan kesinambungan usaha perikanan tangkap hingga generasi mendatang.

    “Marilah kita pakai jaring-jaring yang ramah pada lingkungan. Jangan pakai jaring yang kecil-kecil sehingga ikan kecil kena semua. Anak-cucu kita nanti kehabisan ikan-ikan yang harusnya bisa dinikmati,” ucapnya.

    Setelah bertemu nelayan, Presiden bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menuju KJA lepas pantai dengan menggunakan kapal riset dan latih Madidihang 03 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saat mendekat kerambu jaring apung tersebut, Presiden dan rombongan berganti perahu karet sea rider untuk mendekati kerambu jaring dan menebar benih ikan kakap putih (baramundi).

    Lompatan Industri Perikanan

    Sementara itu, setelah meninjau lokasi pembangunan rumah khusus nelayan di di Desa Prapat, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Presiden menjelaskan kepada jurnalis bahwa perbedaan KJA lepas pantai dengan keramba konvensional yang sudah ada. Secara kapasitas dan teknologi, KJA lepas pantai memiliki perbedaan nyata yang mampu meningkatkan produksi ikan hingga ratusan kali lipat.

    “Keramba jaring apung yang di danau banyak sekali. Ini sekarang yang di lepas pantai, kira-kira dari pantai jauhnya 8 mil. Kapasitasnya besar sekali. Pemantauannya computerized semua,” tuturnya.

    Presiden menambahkan, KJA lepas pantai ini merupakan budidaya ikan dengan cara modern.

    “Setelah saya lihat di lapangan tadi, memang sebuah lompatan di industri perikanan yang harus kita ikuti. Kalau tidak kita ketergantungan terus pada ikan tangkap,” ucapnya.

    Pangandaran, 24 April 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin

  • JK Akan Pensiun Di Pilpres 2019 Dan Ingin Fokus Keluarga

    JK Akan Pensiun Di Pilpres 2019 Dan Ingin Fokus Keluarga

    Jakarta (SL) – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan, dirinya ingin istirahat dari pencalonan presiden maupun wakil presiden pada pilpres 2019. Pernyataan ini diutarakan JK menyusul peluangnya menjadi calon wakil presiden (cawapres).

    “Seperti yang sering saya katakan, saya sendiri tentu ingin istirahat. Apalagi masalah konstitusi sudah menetapkan hal seperti itu, yang harus dua kali (menjabat),” kata JK kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (24/4).

    JK pun menyampaikan pengalaman suka dan duka selama mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama hampir satu periode kepemimpinan. Menurut JK, Jokowi adalah sosok sederhana sehingga tidak terdapat banyak kendala selama mendampingi pemerintahan Jokowi.

    “Semua baik. Pak Jokowi orang sederhana, jadi kami tidak banyak masalah. Ya, kami dapat bekerja bersama. Bagi saya, bekerja bersama dengan Pak Jokowi suatu tugas, amanah yang tentu harus saya laksanakan dengan baik,” katanya menjelaskan.

    Terkait penilaian beberapa pihak bahwa dia adalah sosok tepat untuk kembali mendampingi Jokowi dalam pencalonan pilpres 2019, JK mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi tanggapan publik tersebut. “Ya, tentu seperti yang saya katakan, saya berterima kasih kepada setiap tanggapan-tanggapan yang baik, atas apa yang telah kita kerjakan selama ini. Tetapi kan konstitusi berbunyi begitu, ya nanti lah kita perhatikan,” ujarnya.

    Sejumlah survei menunjukkan bahwa nama Jusuf Kalla masih dipercaya publik sebagai pendamping Joko Widodo dalam pilpres 2019. Hasil survei Populi Center pada Februari lalu menunjukkan elektabilitas JK menempati urutan pertama dengan mencapai 15,6 persen dalam daftar nama cawapres. Terakhir, survei Litbang Kompas juga menampilkan nama Jusuf Kalla sebagai tokoh yang paling banyak dipilih responden, dengan angka 15,6 persen, untuk kembali maju di pilpres 2019 mendampingi Presiden Jokowi. (antara)

  • MKD Akan Bahas Vonis 15 Setyanovanto Dan Status Anggota DPR RI

    MKD Akan Bahas Vonis 15 Setyanovanto Dan Status Anggota DPR RI

    Jakarta (SL) – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) akan menggelar rapat internal membahas putusan Pengadilan Tipikor yang memvonis Setya Novanto 15 tahun penjara. Rapat internal untuk menentukan sikap MKD terkait posisi politikus Partai Golkar itu sebagai anggota DPR.

    “Kami akan menggelar rapat internal, rapat ini bukan hanya secara khusus membahas Novanto tapi biasa rapat internal akhir masa reses,” kata Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (24/4).

    Dasco mengatakan, belum mengetahui lebih lanjut pembahasan dalam rapat nanti. Namun, salah satunya akan membahas sikap MKD dalam merespons putusan pengadilan terhadap Novanto.

    Menurut dia, MKD mengacu pada UU nomor 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) terkait status Novanto sebagai anggota DPR pasca putusan pengadilan. “Sampai keputusan inkracht, UU bunyinya seperti itu kecuali ditarik dari Fraksi Partai Golkar atau yang bersangkutan mengundurkan diri,” ujarnya.

    Dasco menjelaskan, opsi-opsi lain akan tergantung dari sikap fraksi-fraksi partai di MKD yang akan dibahas di rapat. Berdasarkan Pasal 237 ayat 3, anggota DPR yang terbukti melanggar ketentuan larangan korupsi, kolusi dan nepotisme berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPR.

    Politikus Partai Gerindra itu mengatakan peluang opsi pemberhentian Novanto tanpa menunggu keputusan berkekuatan hukum tetap tidak memungkinkan kecuali fraksi dan partai menarik keanggotaan Novanto. Sebelumnya, mantan Ketua DPR Setya Novanto divonis 15 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan KTP-el tahun anggaran 2011-2012.

    “Mengadili, menyatakan terdakwa Setya Novanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama seperti dakwaan kedua menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 15 tahun dan denda Rp 500 juta,” kata Ketua Majelis Hakim Yanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (24/4).

  • Presiden Pastikan Dampak Gempa Banjarnegara Ditangani Serius

    Presiden Pastikan Dampak Gempa Banjarnegara Ditangani Serius

    Banjarnegara (SL) – Presiden Joko Widodo meninjau langsung penanganan dampak gempa yang terjadi di Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, pada Senin 23 April 2018. Presiden tiba di lokasi pertama, di Desa Sidokangen sekitar pukul 15.20 WIB.

    Seperti diketahui, Kabupaten Banjarnegara mengalami gempa bumi pada Rabu, 18 April 2018 pukul 13.28 WIB lalu. Dalam laporan yang diterimanya, Presiden mengatakan bahwa ada 2.125 masyarakat terdampak yang masih mengungsi.

    Kemudian ada 465 unit rumah yang rusak, yang terdiri atas 144 rumah rusak berat, 125 rumah rusak sedang, dan 196 rumah rusak ringan. Selain itu ada 4 masjid, 2 musala, 1 bangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 3 bangunan Sekolah Dasar (SD) yang mengalami rusak berat.

    “Ini langsung akan dikerjakan. Kita butuh waktu 2 minggu sampai 1 bulan untuk persiapan material, perencanaan, dan lain-lain. Dan kita harapkan dalam waktu 2 minggu sampai 1 bulan semuanya sudah dikerjakan oleh BNPB bekerja sama dengan Kementerian PUPR,” ungkap Presiden.

    Untuk penanganan bangunan yang rusak berat dan rusak sedang akan ditangani oleh pemerintah pusat. Sementara untuk bangunan yang mengalami rusak ringan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten.

    Presiden juga mengatakan pemerintah akan memberikan bantuan sewa rumah sebesar Rp.500 ribu per bulan per rumah. Bantuan tersebut akan diberikan selama 6 bulan ke depan.

    “Kemarin kita perkirakan rumah-rumah yang ada itu 6 bulan sudah selesai. Akan ada juga bantuan jatah hidup Rp.10 ribu per jiwa per hari selama 3 bulan,” lanjutnya.

    Di lokasi pertama peninjauan Presiden memberikan santunan untuk korban meninggal dunia. Ada dua orang korban, yaitu Asep (13 tahun) dari Desa Kasinoman, dan Kasrih (100 tahun) dari Dusun Bakalan.

    Selain memberikan santunan, Presiden juga bertemu dengan anak-anak korban gempa. Presiden menyempatkan berdialog dan membagikan buku tulis untuk mereka.

    “Anak-anak tetap belajar kan? Dengan Kak Seto belajar? Mau? Belajar apa? Main sulap? Terus apa lagi? Bernyanyi, iya terus apa lagi? Senam biar sehat, benar, terus? Matematika, berhitung juga? Pintar semua ini. Saya beri buku dibagi, tiga-tiga, empat-empat ya,” ucap Presiden.

    Setelah itu Presiden pergi untuk meninjau lokasi kedua yaitu di Dusun Kasinoman, Desa Kasinoman, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Bajarnegara. Di sini, Presiden menyempatkan untuk melihat rumah yang rusak akibat gempa.

    Dalam kunjungannya kali ini Presiden didampingi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei, dan Plt. Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko.

    Banjarnegara, 23 April 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin
    [23/4 9.09 PM] Yudi Wijanarko Istana: Foto: Laily Rachev – Biro Pers Setpres

  • Speedboat Rombongan Kapolres Tenggelam Waka Polres Hilang

    Speedboat Rombongan Kapolres Tenggelam Waka Polres Hilang

    Labuhan Batu (SL)-Speedboat rombongan Pejabat Polres Labuhan Batu, Sumatera Utara, tenggelam. AKBP Frido Situmorang selamat sementara Wakapolres Kompol Andi Chandra, hilang. Sabtu (21/4),

    Kecelakaan menimpa rombongan pejabat Polres Labuhan Batu Sumut, yang ditumpangi tujuh pejabat Polres di Pimpin Kapolres.

    Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Rina Sari Ginting mengatakan, speedboat itu membawa ABK dan 7 penumpang, termasuk Kapolres Labuhan Batu AKBP Frido Situmorang dan Wakapolres Kompol Andi Chandra. Mereka dalam perjalanan kembali ke Tanjung Sarang Elang setelah menghadiri acara di Berombang.

    “Perjalanan baru berjalan kurang lebih 10 menit, speedboat Polair diperkirakan menabrak tunggul kayu dan mengalami kebocoran sehingga kapal tidak bisa diselamatkan atau tenggelam,” jelas Rina.

    Enam personel Polri yang menjadi penumpang speedboat itu telah ditemukan dalam keadaan selamat, termasuk Frido. Namun Andi Candra masih hilang.

    Pencarian terhadap jebolan Akpol 2003 itu masih terus dilakukan. Upaya itu dilakukan Polri bersama BPBD Labuhan Batu, dan warga setempat.

    “Kapolda Sumut langsung memerintahkan Wakapolda Sumut, Karo Ops Polda Sumut, Kasat Brimob Polda Sumut, serta Direktur Polair Polda Sumut untuk melakukan langkah cepat mengevakuasi korban bersama warga masyarakat, dan berkoordinasi dengan pihak Basarnas untuk pencarian Wakapolres Labuhan Batu,” jelas Rina.(nt/*/jun)

  • Mayat Wakapolres Labuhanbatu Kompol Andi Chandra Ditemukan

    Mayat Wakapolres Labuhanbatu Kompol Andi Chandra Ditemukan

    Labuhan Batu (SL)-Tubuh Wakapolres Labuhanbatu Kompol Andi Chandra ditemukan tewas mengambang di Perairan Laut Desa Sei Lumut Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, Minggu (22/4) pukul 10.00
    “Pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 10.00 WIB telah ditemukan Wakapolres Labuhanbatu Kompol Andi Chandra dalam keadaaan meninggal dunia,” ujar Kabid Humas Polda Sumut Kombes Rina Ginting melalui pesan Whatsapp, Minggu (22/4/2018).
    Menurut Kombes Rina Ginting, pada Minggu pukul 07.30 WIB dilanjutkan pencarian yang dipimpin oleh Kapolres Labuhan Batu AKBP Frido Situmorang bersama dengan tim gabungan Personel Polres Labuhanbatu dan jajaran, BPBD Kabupaten Labuhanbatu, TNI beserta nelayan setempat menyisiri sekitar TKP.

    Jenazah Wakapolres Labuhanbatu Kompol Andi Chandra ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pukul 10.00 WIB, Minggu (22/4/2018).Jenazah Wakapolres Labuhanbatu Kompol Andi Chandra ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pukul 10.00 WIB, Minggu (22/4/2018). (Istimewa)

    Wakapolres Labuhan Batu Kompol Andi Chandra berhasil ditemukan oleh tim dalam keadaaan meninggal dunia tidak jauh dari lokasi karamnya speedboad Pol Airud Polres Labuhanbatu yang ditumpangi Kapolres Labuhanbatu beserta ABK pada hari Sabtu di perairan Desa Sei Lumut Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu.
    Kecelakaan menimpa rombongan pejabat Polres Labuhanbatu Sumut, Sabtu (21/4/2018). Speedboat yang mereka tumpangi tenggelam, Wakapolres Kompol Andi Chandra masih hilang. Speedboat itu membawa ABK dan 7 penumpang, termasuk Kapolres Labuhanbatu AKBP Frido Situmorang dan Wakapolres Kompol Andi Chandra. (trb/nt/*)
  • Ibu Iriana Lepas Peserta Lomba Kartini Run 2018

    Ibu Iriana Lepas Peserta Lomba Kartini Run 2018

    Jakarta (SL) – Ibu Negara Iriana Joko Widodo membuka lomba lari Kartini Run 2018 yang diselenggarakan di Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta pada Minggu, 22 April 2018. Ibu Iriana melepas para peserta bersama dengan Ibu Mufidah Jusuf Kalla dan Ketua Yayasan Kemala Bhayangkari (YKB) Ibu Tri Tito Karnavian.

    Sekitar pukul 06.00 WIB Ibu Iriana melakukan flag off untuk peserta lari kategori 10k di garis start/finish yang bertempat di Silang Barat Daya Monas. Setelah itu, Ibu Mufidah Kalla melakukan flag off untuk peserta lari kategori 5k. Selanjutnya Ibu Iriana kembali melakukan flag off untuk kategori difabel 2k.

    Lomba lari Kartini Run 2018 ini diadakan dalam rangka memperingati Hari Kartini 2018. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan Kemala Bhayangkari bekerjasama dengan Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE-KK), Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (Perwosi).

    Sekitar pukul 06.20 WIB peserta pertama kategori 5k melintas garis finish. Ia adalah Meri M. Paijo (usia 31) yang berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur yang berhasil menyelesaikan lomba dalam waktu 19 menit 7 detik. Beberapa detik kemudian disusul oleh peserta kedua dan ketiga, masing-masing Afriana Paijo (26) yang juga berasal dari Kupang, dan Rieke (15) yang berasal dari Salatiga, Jawa Timur.

    Atas pencapaiannya tersebut, ketiganya mendapatkan hadiah yaitu untuk juara pertama mendapatkan Rp.15 juta, juara kedua Rp.10 juta, dan juara ketiga Rp.5 juta. Hadiah diserahkan langsung oleh Ibu Iriana pada pukul 07.15 WIB di podium bersamaan dengan pengalungan medali. Sementara untuk kategori difabel 2k, pemenangnya adalah Miya (48) asal Pondok Bambu, Jakarta. Kemudian diikuti oleh Mercy (49) dan Rini (34) yang juga berasal dari Pondok Bambu, serta Chandra (18) yang berasal dari Jakarta Selatan.

    Sebelum pengalungan medali dan penyerahan hadiah, Ibu Iriana meninjau sejumlah stand yang berada di lokasi acara. Peninjauan ini dipandu oleh Ibu Tri Tito Karnavian.

    Dalam lomba ini beberapa peserta tampak mengenakan atribut daerah/tradisional yang menjadi ciri khasnya masing-masing. Penyelenggara pun menyediakan hadiah khusus atribut daerah terbaik.

    Selesai lomba Kartini Run 2018, Ibu Iriana dan Ibu Mufidah Kalla beserta rombongan OASE-KK menuju Lapangan Bhinneka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan dengan menggunakan mobil kereta wisata Monas. Sesampainya di Kementerian Pertahanan, Ibu Iriana dan rombongan melakukan senam bersama. Setelah itu, Ibu Iriana dan rombongan beramah tamah di Gedung Urip Sumoharjo dan meninggalkan tempat acara pada pukul 08.50 WIB.

    Jakarta, 22 April 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin