Kategori: Nasional

  • Panglima TNI Dan Kapolri Kunjungi Aceh dan Sumut

    Panglima TNI Dan Kapolri Kunjungi Aceh dan Sumut

    Aceh (SL) – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, S.I.P. bersama Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian usai mengunjungi Prajurit TNI dan Polri di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), melanjutkan kunjungan kerja ke Medan-Sumatera Utara, Kamis (19/4/2018).

    Kedatangan Panglima TNI dan Kapolri di Lanud Soewondo, Medan, disambut Pangdam I/BB Mayjen TNI Ibnu Triwidodo, Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw dan Gubernur Sumut Dr. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si., diselingi dengan penampilan Tarian Melayu Sekapur Sirih.

  • Gaji Guru di Idi Rayeuk Ini Cuma Rp100 Ribu Perbulan

    Gaji Guru di Idi Rayeuk Ini Cuma Rp100 Ribu Perbulan

    Aceh Timur (SL) – “Guru, pahlawan tanpa tanda jasa,” Setidaknya ungkapan tersebut layak disematkan kepada Meutia Dewi, salah seorang guru yang berjuang mengabdikan dirinya sebagai guru bakti di SDN Kuala Peudawa Puntong, Kec. Idi Rayek, Kab. Aceh Timur.

    Setiap hari berangkat dari rumah untuk mengajar di sekolah, guru ini hanya bergaji tak lebih dari Rp.100 ribu per bulannya.

    “Saya Ikhlas demi mengajar anak-anak,” ungkap Meutia Dewi kepada Reportase Global, Selasa 17 April 2018.

    Meutia Dewi tidak sendirian, ada 13 guru bakti lainnya bernasib sama di sekolah tepi pantai tersebut. Meutia sendiri mengaku sudah mengabdi di sekolah itu sejak tahun 2009 silam.

    “Ada 13 orang lagi gajinya sama, diantaranya ada yang Rp.300 ribu per bulan, kalau saya dari 2009 tetap Rp.100 ribu,” ungkapnya lagi.

    Dia berharap pemerintah memberi perhatian lebih dengan meningkatkan pendapatan mereka dan mengangkatnya sebagai PNS.

    “Ya kalau bisa honornya ditambah, dan diangkat jadi pegawai,” ujarnya kepada media ini.

    Meutia Dewi mengaku honornya yang tidak memadai itu tidak berdampak pada proses belajar mengajar di kelas, sebab dirinya selalu berusaha hadir ke sekolah dan bahkan mengajar lebih giat lagi setiap waktunya.

    “Ga ada masalah, saya selalu datang ke sekolah untuk mengajar,” katanya.

    Plt. Kepala sekolah SDN Kuala Peudawa Puntong,Yunsyah Putra,S.Pd.SD, saat dikonfirmasi Reportase Global, membenarkan terkait honor Rp.100 ribu yang diterima bawahannya tersebut.

    Yunsyah yang baru saja 3 bulan menggantikan kepemimpinan kepala sekolah yang lama di sekolah tersebut mengatakan, dirinya terus berupaya meningkatkan kemajuan di sekolah yang terdiri dari murid yang kebanyakan berasal keluarga kurang mampu dan yatim piatu tersebut, termasuk memperjuangkan nasib para guru bakti.

    “Guru-guru ini honornya dari alokasi dana BOS, yang penggunaannya sangat terbatas untuk itu, sekitar 15% dari dana tersebut. Sebab nggak boleh lebih, nanti jadi temuan. Namun saya terus perjuangkan, agar honor mereka bertambah, bila perlu UMR, saya juga upayakan mereka dapat tambahan dari kegiatan lain, tahun ini juga saya usulkan ke pemerintah supaya status mereka diangkat tahun ini,” ungkap Yunsyah.

    Sebelumnya, Bupati Aceh Timur, Hasballah M Thaib, diketahui sempat melobi pemerintah pusat melalui Menpan RB terkait nasib para guru honorer di Kabupaten Aceh Timur. (ony)

  • Ketum SMSI Pusat sosialisasi Server Bersama dan News room SMSI di Banten

    Ketum SMSI Pusat sosialisasi Server Bersama dan News room SMSI di Banten

    Serang (SL) – Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, Auri Jaya mengunjungi kantor SMSI Banten di Serang, Banten, belum lama ini. Kunjungan tersebut dalam rangka program memperkuat SMSI di Indonesia, dengan menyiapkan program server bersama.

    Selain itu, kunjungan Aurih juga membahas program news room yang dimana isi kontens share berita dari perusahaan media yang terdaftar di SMSI.

    “Amanat Rakernas SMSI di Surabaya, Jawa Timur yang lalu. Kita bakal mempersiapkan wadah pemberitaan online yang bersumber dari media siber khususnya yang sudah terdaftar di SMSI. Rencananya bulan Juni 2018 launching sekaligus mengenalkan kantor pusat SMSI” kata Auri.

    Auri Jaya Priritaskan Legal Formal Dari Dewan Pers.

    Ketua umum SMSI Pusat, Auri Jaya sewaktu mengunjungi SMSI Provinsi Banten mengatakan, di era kepemimpinannya bakal terus mendorong SMSI menjadi konsituen Dewan Pers. Sehingga, perusahaan media siber yang telah tergabung dalam SMSI dapat dengan mudah mengurusi verifikasi perusahaan di Dewan Pers.

    “SMSI Pusat akan terus mendorong agar kita segera menjadi konsituen Dewan Pers sehingga perusahaan media siber yang tergabung di SMSI terverifikasi. Semoga ini segera selesai terealisasi agar dapat memajukan perusahaan media siber di Indonesia,” ujarnya.

    Agar program antara pusat dan daerah nyambung, saya berharap, kepengurusan kita di seluruh Indonesia dapat mengkonsolidasikan anggota, sementara pengurus pusat mengejar target legal formal di Dewan Pers.

    Sementara, Ketua SMSI Banten, Junaidi yang didampingi Sekretarisnya Rapih Herdiansyah menyambut baik kedatangan Auri Jaya ke kantor SMSI Banten. Dia pun mengapresiasi langkah Auri untuk memajukan media siber Indonesia dengan membuat server bersama dan news room (*)

  • Presiden Ajak Masyarakat Optimistis Hadapi Tantangan Menjadi Negara Besar

    Presiden Ajak Masyarakat Optimistis Hadapi Tantangan Menjadi Negara Besar

    Bandung (SL) – Menjadi sebuah negara besar dengan ekonomi yang kuat bukanlah perkara yang mudah. Mengingat banyaknya tantangan dan ujian yang harus dihadapi dengan penuh keyakinan dan rasa optimisme.

    Pernyataan ini disampaikan Presiden Joko Widodo ketika memberikan sambutan pada Peringatan Hari Lahir ke-58 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang digelar pada Selasa, 17 April 2018, di Sasana Budaya Ganesa, Bandung, Jawa Barat.

    “Kita semuanya harus optimis bisa mengatasi rintangan-rintangan, bisa mengatasi ujian-ujian, cobaan-cobaan, hambatan-hambatan yang ada. Kita semuanya harus optimis. Dan saya meyakini insyaallah yang hadir pada malam hari ini, kader-kader PMII semuanya adalah calon-calon pemimpin yang penuh dengan optimisme,” kata Presiden.

    Terlebih lagi beberapa riset yang dipublikasikan sejumlah lembaga seperti Bank Dunia, McKinsey, dan Bappenas, yang memperkirakan Indonesia akan menjadi negara yang mampu menembus sepuluh besar negara dengan ekonomi terkuat di dunia pada 2030 mendatang. Bahkan, pada tahun 2045, Indonesia juga diyakini akan masuk menjadi lima besar negara dengan ekonomi terbesar di dunia.

    Untuk itu Presiden mengingatkan kepada semua elemen bangsa untuk tidak mudah menyerah, selalu berusaha, dan berserah diri kepada Allah SWT dalam menghadapi berbagai rintangan yang ada.

    “Tahan uji, tahan banting, selalu tawakal, dan berserah diri kepada Allah dengan tetap berusaha dan berikhtiar. Jangan sampai ada pesimisme apapun. Betapa cobaannya itu berat, jangan ada pesimisme apapun. Kalau ada yang menakut-nakuti, diajak untuk pesimis ya jangan mau,” ucap Presiden.

    Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengingatkan bahwa budaya politik Indonesia adalah budaya politik yang penuh etika dan menjunjung tinggi sopan santun.

    “Bukan politik yang memecah belah, bukan politik yang membawa perpecahan, bukan politik yang saling menghujat, bukan politik yang saling mencela, bukan politik yang saling memaki,” ujar Kepala Negara.

    Di awal sambutannya, Presiden menyampaikan apresiasinya dapat bertemu dengan para kader PMII yang diyakini memiliki semangat tinggi sebagai pemuda muslim Tanah Air.

    “Semangat perjuangan santri, semangat intelektual muda muslim Indonesia dan saya optimis masa depan Indonesia akan lebih cerah jika kader-kader PMII semangatnya tetap dipertahankan dan terus diperkuat,” tutur Presiden.

    Bandung, 17 April 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin
    [18/4 10.34 AM] Yudi Wijanarko Istana: Foto: Laily Rachev – Biro Pers Setpres

  • Petani Kebun Sawit Tewas Diserang Babi Hutan

    Petani Kebun Sawit Tewas Diserang Babi Hutan

    Bengkulu (SL) – Petani kebun sawit, Suprapto (55), warga Desa Manunggal Jaya, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, tewas akibat serangan seekor babi hutan besar, yang masuk di lahan perkebunan kelapa sawit, Selasa (17/4) sore.

    “Korban tewas bernama Suprapto (55), dia diserang babi hutan yang mengamuk dan melukai seluruh tubuhnya,” kata Beni, warga tetangga kampung korban.

    Beni mengatakan, peristiwa itu terjadi ketika korban sedang membersihkan lahan perkebunan kelapa sawitnya di Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Ipuh. Tiba-tiba korban diserang babi hutan yang sudah berada dalam lokasi lahan perkebunan kelapa sawit milik korban.

    Suprapto masih bisa meminta tolong kepada warga yang berada di sekitar lahan perkebunan kelapa sawitnya. Sejumlah warga yang mendengar teriakan korban, datang untuk menolong korban, dan melihat korban sudah terkapar . “Pada saat warga menolong, korban sudah dalam keadaan pingsan, sementara babi itu pergi,” ujarnya.

    Lalu warga membawa korban ke Puskesmas Kecamatan Ipuh. Namun korban tak tertolong dan meninggal di Puskesmas itu. Korban kemudian dibawa ketumah duka untuk dikebumikan, Rabu (18/4). (ant)

  • PWI Sesalkan Tak Hadinya Ketua DP 

    PWI Sesalkan Tak Hadinya Ketua DP 

    Bandarlampung (SL) – PWI menyesalkan ketidakhadiran Ketua Dewan Pers Yoseph Adhi Prasetio (Stanly) atas undangannya untuk membahas usul perubahan hari HPN (Hari Pers Nasional) di Gedung Dewan Pers, Rabu (18/4/2018), pukul 16.00 WIB.

    Sebelum rapat dibuka oleh Wakil Ketua DP Ahmad Djauhar, Uni Lubis bahkan sempat mengecam ketidakhadiran Stanly karena PWI menilai pentingnya menghadiri undangan dari Dewan Pers itu sendiri.

    Akibat adanya wacana perubahan waktu Hari Pers, ebagian besar PWI daerah menyatakan sikap atas usul tersebut. Mereka menolak karena itu bagian dari sejarah dan dapat memecahbelah insan pers.

    Menurut Ahmad Djauhar, Stanly tidak dapat hadir karena sedang berada di Manado. “Kok gak ada di acara penting menyangkut konstituen? Mestinya, dia memilih hadir di rapat ini,” ujar Uni Lubis.

    Pada rapat tersebut, hampir semua konstituen Dewan Pers hadir pada rapat tersebut. Wakil P3I (Perusahaan Periklanan dan SGP (Grafika Pers) yang tampak tak hadir di rapat tersebut.

    Rapat akhirnya tetap dilaksanakan dengan diskusi soal usulan AJI dan IJTI yang menginginkan perubahan hari HPN dari tanggal 9 Februari ke 23 September, hari ditandatanganinya UU Pers 40/1999.

    Pengurus PWI Pusat yang diwakili Sekretaris Jendral Hendry CH Bangun,

    Ketua Bidang Pendidikan Marah Sakti Siregar, dan lainnya menolak usulan AJI dan IJTI. Alasannya antara lain, usulan tersebut tidak urgen.

    Uni Lubis bahkan mengusulkan HPN sepenuhnya ditangani Dewan Pers.

    “Saya dan Hendry CH Bangun menegaskan bagi PWI HPN 9 Februari merupakan tanggal bersejarah dan warisan pejuang pers Indonesia. Jadi harga mati bagi PWI,” ujar Marah Sakti Siregar.

    Ditegaskannya lagi,  PWI tidak ingin tanggal tersebut diubah atau diganti. “Kalau mau diubah, silakan saja. PWI tetap akan memperingati ulang tahunnya di seluruh Indonesia,” katanya. (Pakho)

  • Tujuh Bulan 333 Bocah Nikah Muda Di Sulsel Pengamat Sebut Pemerintah “Lalai”

    Tujuh Bulan 333 Bocah Nikah Muda Di Sulsel Pengamat Sebut Pemerintah “Lalai”

    Jakarta (SL) – Berita menghebohkan terjadi di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan (Sulsel) yakni pernikahan anak di bawah umur yakni 15 dan 14 tahun. Dalam 7 bulan di Sulsel telah terjadi 333 pernikahan dini anak dibawah umur.

    Menurut peneliti kebijakan publik Indonesian Public Institute (IPI) Dr Jerry Massie Ph.D ini tentu saja melanggar UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, UU Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 bahkan UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga- kerjaan.

    Belum lagi ujarnya, dari aspek kesehatan sebagaimana diatur dalam UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009. Sejauh ini kata Jerry, pernikahan dini menurut riset UGM tahun 2016 yakni 26 persen.

    Jerry menambahkan dampak nikah dini yakni rentan perceraian, belum bisa menafkahi, tidak bisa bekerja harus di atas 17 tahun, rentan kena kanker rahim, belum dewasa, belum bisa beradaptasi di lingkungan. Saat ini Indonesia menempati peringkat 37 di dunia terkait pernikahan dini. “Pemerintah jangan diam kan sudah diputuskan MK tentang pernikahan dari 16 tahun menjadi 18 tahun bagi perempuan,” tutur dia.

    Untuk itu tegas Jerry, pemerintah mengambil langkah tegas khususnya Departemen Agama. Jangan hanya melihat satu Undang-undang maupun regulasi, tapi secara keseluruhan.

    Lanjut kata dia, mau jadi apa generasi kita ke depan kalau pemerintah lemah soal pernikahan dini. “Presiden harus tegas dan jika menemukan oknum-oknum yang terlibat dalam skandal pernikahan dini jangan-jangan segan-segan menghukum. Fiat justitia fuat coelum (hukum harus ditegakan sekalipun langit runtuh),” ujar dia.

    Bagaimana menikah muda dirinya saja belum bisa dipenuhi sandang, pangan dan papan ini mau anak orang lain. Negeri kita suka melabrak dan menubruk undang-undang. UU seakan mandul dan tak bertaji. Sampai pernikahan pun dipolitisasi.

    Parahnya lagi katanya, pernikahan dini Indonesia berada di peringkat ke-2 di Asia Tenggara. Bahkan menurut survei 5 provinsi berada dibatas 30 persen. Sekitar 2 juta dari 7,3 perempuan Indonesia berusia di bawah 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah.

    “Diperkirakan tahun 2030 jumlah itu diperkirakan bisa naik menjadi tiga juta orang,” tutur dia.

    Sebagaimana diketahui, Undang-undang Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun.

    Sementara bagi perempuan menikah di usia 16 tahun kata dia, berpotensi melanggar atau tidak sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dan UU 23 Tahun 2002, dan hasil revisi UU Nomor  35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. (rls)

  • Presiden Bertolak ke Majalengka Tinjau BIJB

    Presiden Bertolak ke Majalengka Tinjau BIJB

    Jawa Barat (SL) – Presiden Joko Widodo Selasa siang ini, 17 April 2018 bertolak menuju Kabupaten Majalengka, Jawa Barat untuk meninjau Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB). Selain itu, Presiden juga diagendakan menghadiri Peringatan Hari Lahir ke-58 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Kota Bandung.

    Dalam perjalanannya kali ini Presiden didampingi oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki, Staf Khusus Presiden Diaz Hendropriyono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Trisno Hendradi, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI (Mar) Suhartono.

    Sekitar pukul 13.00 WIB, Presiden berangkat menuju Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara, Kota Bandung, dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

    Setibanya di Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara, Kota Bandung pukul 14.05 WIB, Presiden dan rombongan kemudian berganti menggunakan helikopter Super Puma TNI AU langsung menuju Kabupaten Majalengka untuk meninjau proyek BIJB, Kertajati.

    Selesai meninjau BIJB, Presiden kembali menggunakan helikopter Super Puma TNI AU menuju Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara, Kota Bandung.

    Pada malam harinya, Presiden diagendakan menghadiri Peringatan Hari Lahir ke-58 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang dihelat di Gedung Sasana Budaya Ganesa, Kota Bandung.

    Selesai menghadiri acara PMII, Presiden dan rombongan akan kembali ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

    Jakarta, 17 April 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin
    [17/4 2.30 PM] Yudi Wijanarko Istana: Foto: Laily Rachev – Biro Pers Setpres

  • Aksi Bidkum Polda Metro Jaya Bersama Artis Ibukota Sepakat Menolak Hoax

    Aksi Bidkum Polda Metro Jaya Bersama Artis Ibukota Sepakat Menolak Hoax

    Jakarta (SL) – Maraknya kabar bohong di media sosial memang membuat pemerintah kalang kabut. Polri akan terus memonitor dan mengantisipasi penyebaran-penyebaran berita hoax yang biasanya menjadi marak melalui media sosial.

    Hal ini mengingat pengguna media sosial dapat dengan mudah menyebarkan (sharing) berita apapun melalui akun media sosial yang dimilikinya.

    Polri sudah memiliki beberapa cara agar kejahatan cyber bisa diredam. Menurut beliau, langkah yang halus adalah mengcounter, menetralisir dan menyerang menggunakan teknik-teknik IT juga. Langkah terakhir adalah melakukan tindakan secara hukum. Hal ini dikarenakan penyebaran berita hoax bisa dikenakan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronk atau UU ITE.

    Tentunya masyarakat mendukung setiap tindakan positif pemerintah demi kebaikan bersama. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Drs Idham Azis yang diwakili Kabidkum Polda Metro Jaya Kombes Pol Agus Rohmat bersama sejumlah masyarakat, Artis Ibukota melaksanakan Deklarasi Indonesia anti hoax melakukan aksi tolak hoax dan mengutuk keras para pelaku penyebar Hoax. Kegiatan yang digelar di kawasan Tebet Square, Senin (16/04) ini dilakukan lantaran banyaknya informasi bohong, hoax, yang beredar di media sosial.

    Kabidkum Polda Metro Jaya Kombes Pol Agus Rohmat mengatakan, kegiatan ini difokuskan sebagai sarana pendidikan dalam menggunakan media sosial. Pasalnya, banyaknya berita bohong di media sosial karena ketidakpahaman masyarakat dalam memanfaatkan media sosial.

    “Banyak informasi hoax yang viral di media sosial yang kemudian memicu keributan. Bahkan, merembet menjadi kerusuhan fisik, dan berpotensi mengganggu keamanan nasional,” tukasnya.

    Dalam hal ini, masyarakat selaku penerima informasi haruslah bijak dan bisa memilah. Mana berita yang benar dan mana yang tidak. “Masyarakat harus bisa memilah mana berita hoax dan tidak.” ujar Kombes Agus Rohmat.

    Dalam kegiatan ini dihadiri pula oleh Artis Indonesia antara lain Pelawak Tessy, Shinyta Bachir, Cisca Martinez, Astrid Queen, Anneke serta media massa baik TV, Cetak, Online dan beberapa simpatisan masyarakat anti hoax. Dilakukan pula deklarasi anti hoax dengan membubuhkan tanda tangan di banner yang telah disediakan panitia penyelenggara sebagai bentuk penolakan berita bohong.

    (Manroe/M-B)

  • Teguh Santosa : Pers Harus Memiliki Kompetensi dan Profesionalisme

    Teguh Santosa : Pers Harus Memiliki Kompetensi dan Profesionalisme

    Jakarta (SL) – Ada dua pekerjaan besar di depan mata masyarakat pers nasional. Dua pekerjaan besar itu adalah memastikan bahwa setiap wartawan yang bekerja di perusahaan pers memiliki kompetensi, dan setiap perusahaan pers yang melayani kebutuhan informasi publik bekerja dengan standar profesionalisme yang dapat dipertanggung jawabkan.

    Kedua hal itu memiliki arti yang sangat penting di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin menjadi, yang di sisi lain digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menciptakan disharmoni di tengah kehidupan bangsa dan negara.

    Hal ini disampaikan pendiri Indonesian Online Media Syndicate (IOMS) Teguh Santosa saat dimintai pandangannya mengenai keinginan sementara pihak mengubah tanggal Hari Pers Nasional (HPN) dari tanggal 9 Februari menjadi 23 September.

    Menurut Teguh, perdebatan mengenai perubahan tanggal itu tidak lebih penting daripada menyelesaikan kedua pekerjaan besar yang sudah disebutnya di atas.

    “Kedua hal itu adalah ekspresi yang paling pas untuk memperlihatkan kepedulian menciptakan pers berkualitas dan di saat bersamaan merupakan sumbangan kita untuk demokrasi yang dewasa di Indonesia,” ujar Teguh yang juga dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta ini.

    Wakil Rektor Universitas Bung Karno (UBK) itu pun mengingatkan, bahwa pers nasional memiliki sejarah yang panjang, sepanjang sejarah perjuangan membangun pondasi kebangsaan dan merebut kemerdekaan Indonesia.

    “Pers nasional kita adalah pers perjuangan. Lahir bersama keinginan menciptakan satu bangsa yang berdaulat. Dalam konteks kebangsaan dan perjuangan itulah pejuang dan wartawan berkumpul di Solo pada 9 Februari 1946 untuk menegaskan kesatuan jiwa mereka,” ujarnya.

    Pemimpin Umum Kantor Berita Politik RMOL ini khawatir keinginan mengubah tanggal Hari Pers Nasional didasarkan pertimbangan egoisme pihak tertentu.

    “Saran saya, lebih baik kita fokus membantu publik mendapatkan gambaran yang pas mengenai posisi negara ini di tengah percaturan global,” demikian Teguh. [*]