Sinarlampung

Kategori: Nasional

  • Presiden Jokowi: Jauhi Narkoba dan Tindak Kekerasan

    Presiden Jokowi: Jauhi Narkoba dan Tindak Kekerasan

    Sorong (SL) – Presiden Joko Widodo mengajak para remaja Indonesia untuk menjauhi narkoba dan perilaku kekerasan. Kedua hal tersebut menurutnya dapat merusak generasi muda Indonesia yang akan muncul sebagai pemimpin-pemimpin baru bangsa ini di masa mendatang.

    Demikian disampaikan Presiden dalam seminar tentang tolak penggunaan narkoba dan setop kekerasan serta pornografi di kalangan pelajar yang dilaksanakan pada hari ketiga kunjungan kerjanya di Tanah Papua, Jumat, 13 April 2018,

    Seminar yang turut dihadiri oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo itu dihelat di Graha Lux ex Oriente, Kecamatan Sorong Barat, Kota Sorong.

    Di hadapan para pelajar dari tingkat SMP dan SMA yang hadir dalam seminar tersebut, Kepala Negara mulanya memberikan gambaran bahwa dalam 20 hingga 30 tahun ke depan akan muncul bibit-bibit pemimpin bangsa dari kalangan generasi muda saat ini yang nantinya akan duduk di pemerintahan daerah seperti bupati, wali kota, dan gubernur. Bahkan, bukan hal yang mustahil bagi mereka untuk kemudian menjadi orang nomor satu negeri ini.

    “Tapi untuk mencapai hal-hal yang tadi disampaikan, untuk menjadi pengusaha yang sukses bisa juga, anak-anak harus belajar keras, bekerja keras, tidak ada yang bermanja-manjaan, tidak ada yang namanya malas-malasan untuk mencapai cita-cita yang tinggi,” ujar Presiden.

    Meski demikian, Kepala Negara berujar bahwa belajar dan menjadi pintar saja tidaklah cukup. Ia menekankan bahwa para generasi muda Indonesia saat ini juga dituntut untuk menyadari ancaman dari penyalahgunaan narkoba dan tindak kekerasan.

    “Percuma anak-anak itu pintar, percuma anak-anak pandai, kalau terkena yang namanya narkoba. Tidak ada artinya, menjadi nol. Hati-hati, hindari yang namanya narkoba dan kekerasan, jauhi yang namanya narkoba dan kekerasan,” tuturnya.

    Lebih lanjut, kepada para guru dan orang tua, Presiden menekankan bahwa Indonesia dikenal dengan penduduknya yang memiliki budi pekerti yang baik. Oleh karenanya, anak-anak Indonesia diharapkan mampu memelihara nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dengan terus diajarkan budi pekerti dan keramahan agar nantinya memiliki kepribadian yang baik sekaligus terhindar dari pergaulan yang dapat menjerumuskan anak-anak kepada bahaya narkoba.

    “Sekali lagi, jangan sampai yang namanya menyentuh narkoba. Dekat-dekat saja gak boleh,” sambungnya.

    Untuk diketahui, sebelum menghadiri seminar tersebut, Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara mengawali kegiatannya dengan mengunjungi TK Theresia di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Di sana Presiden dan Ibu Iriana meninjau proses pembelajaran pendidikan anak usia dini (PAUD). Presiden juga sempat bermain dan berdialog bersama anak-anak di taman bermain.

    Adapun sebelum menunaikan ibadah salat Jumat, Presiden dan Ibu Iriana akan meninjau sosialisasi tentang kesehatan, penyakit TBC, dan Program IVA Test di Puskemas Remu di Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong.

    Siang harinya, usai santap siang bersama, Presiden dan Ibu Iriana beserta rombongan akan melanjutkan perjalanan menuju Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 melalui Bandara Domine Eduard Osok, Kota Sorong.

    Sorong, 13 April 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin

  • Saat Presiden Belanja di Pasar Mama Mama

    Saat Presiden Belanja di Pasar Mama Mama

    Jayapura (SL) – Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyempatkan berbelanja di Pasar Mama Mama, Kota Jayapura, dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Papua, Rabu petang, 11 April 2018.

    Sesampainya di pasar, Presiden yang mengenakan kemeja putih langsung disambut oleh para penjual yang telah menunggu kedatangannya. Para mama Papua juga tampak antusias melihat kedatangan orang nomor satu di Indonesia ini.

    Sambil bersalaman dan berbincang dengan para mama Papua, Presiden pun langsung berbelanja di pasar itu, diantaranya dengan membeli jambu.

    Selanjutnya Presiden membeli beberapa sayuran seperti tomat, cabe, dan keladi. Presiden juga membeli sebotol madu. Terakhir, Presiden membeli sekitar ubi jalar.

    Selesai berbelanja Presiden dan Ibu Iriana langsung pulang menuju hotel tempatnya menginap yang letaknya tidak jauh dari pasar ini.

    Jayapura, 11 April 2018
    Deputi Bidang Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin

  • Pejabat “Narkoba” Dilantik Komitmen Gubernur Banten Dipertanyakan

    Pejabat “Narkoba” Dilantik Komitmen Gubernur Banten Dipertanyakan

    Banten (SL) – Pelantikan pejabat eaelon IV yang dilakukan gubernur Bantwn Wahidin Halim pada Jum’at lalu (6/4) Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) melantik sejumlah pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemprov Banten. Publik berharap, WH menunaikan komitmentnya untuk melakukan reformasi birokrasi.

    Keputusannya konon didasarkan pada rekam jejak yang baik, profesional dan seterusnya. Bahkan menurut Kepala BKD Komarudin, semua pejabat yang dilantik sudah menempuh uji kompetensi dan assesment.

    Melakukan rotasi di lingkungan pemprov Banten tentu merupakan hak prerogatif gubernur. Dengan demikian WH sebagai birokrat yang dikenal berpengalaman pasti tau satu persatu siapa saja dan bagaimana track record nya selama ini, sebelum dilantiknya.

    Tertuang dalam lampiran Keputusan Gubernur Banten Nomor: 821.2/KEP.95-BKD/2018, puluhan pejabat dicantumkan nama dan jabatannya. Namun ternyata didalamnya ada pejabat yang pernah digerebek saat menggunakan narkoba di ruang kerjanya.

    Narkoba adalah salah satu masalah besar yang semestinya menjadi musuh bersama di negeri ini. Inilah yang disebut “jauh panggang dari api”.

    BDS, dilantik sebagai Kasi Jamsoskel di Dinsos Banten. Dari berbagai sumber yang mudah diperoleh, termasuk di media massa, yang bersangkutan adalah ASN yang digerebek Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten saat mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan pil ekstasi pada 25/08/2015 di ruang kerjanya.

    Merujuk pada Peraturan Presiden (PP) Nomor 53 Tahun 2010, yang bersangkutan dapat dijatuhi hukuman berat ataupun sesuai dengan hasil pemeriksaan. Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) yang mendapat vonis pidana di atas 2 tahun karena terlibat narkoba, harus siap dipecat. Kebijakan itu sesuai dengan Undang Undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS), Nomor 5/2014.

    Bagi ASN yang terlibat Narkoba, dapat dijatuhi hukuman disiplin berat, karena merupakan pelanggaran terhadap Pasal 10 angka 2 dan angka 4, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 ajun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sanksi itu perlu diambil karena ASN yang terlibat narkoba berdampak negatif pada pemerintah dan atau negara.

    Kala itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, Cepi Safrul Alam, memastikan oknum pegawai negeri sipil (PNS) yang ditangkap karena kasus penyalahgunaan narkoba di ruang kerjanya, di Kantor Dinsos Banten akan dipecat sebagai PNS.

    “Namun pemecatan tersebut dilakukan setelah berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Ini sesuai UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN,” kata Cepi, waktu itu.

    Alih-alih dipecat, dari Keplaa BKD Komarudin yang ngotot menempatkannya, kini Gubernur WH malah melantiknya sebagai pejabat lingkungan Dinsos Pemprov Banten.

    Aroma KKN dan Baperjakat Swasta. Beberapa hal menarik lain yang patut dipertanyakan adalah beberapa nama yang ditengarai merupakan kerabat dekat Gubernur & Wagub. Di antaranya, Astri Retnadiarti (kakak Airin, tante wagub Andika) sebagai Kepala UPT Bapenda Serpong pada Bapenda Banten. Ada Bayu Adi Putranto (menantu WH) sebagai Kasubag TU UPT Bapenda Ciledug pada Bapenda Banten. Ada Ratu Iloh Rohayati (adik Chairul Jaman & Atut Chosiyah, paman & Ibu wagub Andika) sebagai Kepala UPT Bapenda Serang pada Bapenda Banten. Ada pula Yani Heryani (kerabat Andika) sebagai Kabid Kelembagaan dan Pengawasan pada Dinkop UKM Banten, yang dipromote dari eselon IV ke eselon III.

    Aroma adanya ‘baperjakat swasta’ pun cukup terasa. Sejumlah nama yang track record nya dipertanyakan juga dilantik: Ada (EW), Kasubag TU UPT Bapenda Balaraja pada Bapenda Banten. Demikian pula (S), Kepala UPT Bapenda Ciledug pada Bapenda Banten. Termasuk promosi tercepat dari eselon IV (S) yang dilantik sebagai Kepala UPT Bapenda Malingping pada Bapenda Banten. Ada lagi (INA) – pindahan dari Dishub menjadi Kasi Penerimaan dan Penagihan UPT Bapenda Cikokol pada Bapenda Banten. Satu lagi, pejabat pindahan dari Kota Tangerang dan langsung menjadi eselon III, yakni (S) Kepala UPT Bapenda Cikokol pada Bapenda Banten.

    Mereka semua berada di OPD favorite yang dikenal “basah”: Bapeda Banten. Kenapa tidak di Perpusda misalnya?

    Dengan demikian, kami mempertanyakan kembali komitment gubernur WH. Inikah yang dimaksud reformasi birokrasi ?

    Ternyata hasil assesmen tidak menjadi rujukan dalam mutasi dan promosi pejabat pemprov Banten. Assesmen yg dilakukan kemarin nampak hanya sandiwara semata. Karena masih banyak pejabat yg menduduki posisi tidak linier dengan background pendidikan, kapasitasnya atau dengan hasil assesmen.

    Jadi nyatanya konsentrasi bukan pada capaian visi-misi, infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Tapi pada penguatan Infrastruktur Modal Sosial dengan menempatkan personil secara kolutif. (ahmad suryadi)

  • PWI Banten Gelar FGD Bahas Pers di Tengah Maraknya Hoax

    PWI Banten Gelar FGD Bahas Pers di Tengah Maraknya Hoax

    Serang (SL) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Banten memberi perhatian khusus terhadap persoalan pers dan media terkait maraknya kasus pemberitaan bohong alias hoax. Persoalan itu akan dibahas dan dikaji oleh para pakar dan praktisi pada acara Focus Group Discussion (FGD) yang digelar selama dua hari, Kamis-Jumat, 12-13 April 2018 di Hotel Horison Ultima Ratu-Serang.

    Dalam FGD yang mengangkat tema besar ‘Independensi dan Profesionalisme Pers Melawan Hoax’, PWI Banten mengundang narasumber, di antaranya Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Banten, Brigjend TNI Danny Gaothama, Ketua Dewan Kehormatan PWI pusat, Ilham Bintang yang merupakan Owner/Pendiri Cek & Ricek, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) pusat Auri Jaya serta Ketua Jaringan Wartawan Anti Hoax pusat Agus Sudibyo.

    Pada hari pertama, Kamis (12/4/2018), Gubernur Banten Wahidin Halim akan menjadi Keynote Speech dengan bahasan tentang ‘Pers Sehat, Media Kuat, Informasi Akurat’. Gubernur juga sekaligus membuka acara yang dihadiri para pimpinan dan pengurus organisasi pers yakni Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Forum Komunikasi TV Lokal Banten (FK-TVLB) dan seluruh pengurus cabang PWI kabupaten dan kota di Banten.

    Bahasan tentang ‘Pers Sehat, Media Kuat, Informasi Akurat’ yang disampaikan Gubernur Banten Wahidin Halim kemudian akan diperdalam di forum selanjutnya dengan narasumber Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo bersama Ketua DPRD Banten.

    Di sesi selanjutnya, agenda FGD mulai masuk pada pembahasan perilaku dan kode etik wartawan yang terkait dengan dinamika media akhir-akhir ini. Dengan mengangkat topik ‘Kode Etik Jurnalistik dan Kode Perilaku (Code of Conduct) Wartawan Sebagai Penangkal Gejolak Publik’, forum akan berdiskusi dengan Kepala BIN Daerah Banten, Brigjend TNI Danny Gaothama.

    FGD hari pertama ini akan ditutup dengan sesi yang membahas topik ‘Kesenjangan Pengelolaan Anggaran Media, Pengaruh Terhadap Informasi dan Pelanggaran’. Para narasumber dalam forum ini antara lain Ketua PWI Banten Firdaus, Ketua IJTI Banten A. Fery Setiawan, Ketua PRSSNI Banten Cahyonoadi, Ketua Dewan Kehormatan PWI Banten Agus Sandjadirdja, Ketua SMSI Banten Junaidi dan Ketua FK-TVLB Nana S Amdan.

    Ketua PWI Banten, Firdaus mengatakan, pers dan media memiliki andil dalam perkembangan dan dinamika yang terjadi di negara. Terlebih lagi belakangan ini sedang ada fenomena hoax atau berita bohong) yang harus ditangkal bersama.

    “Berbagai dinamika di nasional maupun di daerah menjadi perhatian bagi kami di PWI untuk membuat pers kita menjadi sehat, independen dan profesional,” kata Firdaus.

    Ia mengatakan, tema besar FGD menitikberatkan pada persoalan pers dan maraknya hoax yang tersebar di sejumlah platform media siber (media online dan media sosial).

    Oleh karena itu, pada hari kedua, FGD membahas topik ‘Undang-undang ITE dan Delik Pers sebagai Penangkal Hoax di Dunia Siber’ dengan narasumber Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) pusat Auri Jaya, kemudian Ketua Jaringan Wartawan Anti Hoax pusat Agus Sudibyo serta Ketua Dewan Kehormatan PWI pusat, Ilham Bintang yang merupakan Owner/Pendiri Cek & Ricek.

    Sementara dari penegak hukum, narasumber yang mengisi materi yakni Kapolda Banten Brigjen Pol Listyo Sigit Prabowo dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten.

  • Ketua ULP Tanggapi Soal Tudingan Pengumuman Gagal Lelang

    Ketua ULP Tanggapi Soal Tudingan Pengumuman Gagal Lelang

    Banten (SL) – Ketua ULP Kota Serang Nofri menanggapi pengumuman gagal lelang di ULP Kota Serang menerangkan bahwa, “tahapan lelang sudah dilalui semua berdasarkan sistem SPSE V.2 dan sifat lelang adalah sistem gugur,” terang ketua ULP pada sinarlampung.com.

    Saat di singgung akan adanya somasi dari beberapa pengusaha ke ULP Kota Serang, Nofri memgatakan bahwa “dokumen lelang ada klausal terkait surat pernyataan tidak akan menuntut apabila lelang gagal/batal/diulang,” terang Nofri melalui pesan singkatnya.
    Sementara itu Bahtiar seorang pengusaha Kota Serang mennggapi peryataan ketua ULP Kota Serang menerangkan “pengusaha tidak akan menuntut kalau proses lelang sudah sesuai dengan aturan dan peraturan yg berlaku dan pengusaha pastinya akan menuntut kalau proses lelang diindikasikan/didasari atas tindakan kesewenang wenangan,” kata Bahtiar.
    “Lah kalau pembukaan, pengumuman saja belum, tapi dengan tiba-tiba dibatalkan, jadi lucu kan,” tegas Bahtiar pengusaha asal Cipocok kota Serang.

    Diberitakan sebelumnya para pengusaha di Kota serang Banten akan melakukan somasi ke ULP Kota Serang. Dikarenakan, ULP Kota Serang di nilai tidak profesional dalam melakukan lelang belanja modal dan bangunan rehab puskesmas di beberapa lokasi di Kota Serang.
    Zulfikar salah seorang pemgusaha asal Pabuaran menegaskan bahwa ada aturan jikalau pihak ULP Kota Serang akan mengumumkan penggagalan pelelangan, seharusnya ULP ikuti aturannya, dimana dalam lelang tersebut yang pertama adalah pengumuman pascakualifikasi, kedua dowloud dokumen pelelangan terus ada lagi tahapan-tahapannya, baru nanti bagaimana, “lah ini belum ada pengumuman dan belum ada apa-apa kok sudah dinyatakan gagal lelang, tanpa alasan yang kita tidak tahu, dimana tanggal 10 dan 11 april 2018 ini kan pembuktian kualifikasi, kenapa ini di umumkan gagal lelang dengan dalih peserta tidak ada yang memenuhi syarat,” kata Zulfikar.
    “Perusahaan saya sudah berapa kali ikut lelang begini, yang tidak memenuhi syarat yang mana, wong di buka saja belum, inikan sudah kesewenang wenangan saja, maka dari itu, kami akan coba layangkan surat somasi untuk meminta penjelasan terkait pengagalan lelang ini,” tegas Zulfikar.
    Senada dengan zulfikar seorang pengusaha lokal Kota Serang bahtiar juga akan melakukan somasi, “kami hanya meminta ULP kota Serang transfaran dan jujur, jangan semena-mena begini, saya secara pribadi juga heran, dan kemungkinan saya akan lakukan somasi juga, somasi ini saya lakukan demi untuk ketransfaransian ULP, kita ini sudah berubah untuk kota Serang yang maju, kalau sudah begini gaya ULP kota Serang, akan berakibatkan preseden buruk bagi Kota Serang”, kata Bahtiar.
    Saat di singgung kapan akan melayangkan somasi, bahtiar menerangkan secepatnya saya layangkan, adapun bukti pendukung untuk somasi sudah saya siapkan “saya sudah prin out tahapan-tahapan dari awal hinggal hari ini, jadi insya Allah data lengkap,” kata Bahtiar pada Sinarlampung.com.(ahmad suryadi)
  • Presiden Tinjau Holtekamp Pastikan Mampu Tumbuhkan Titik Perekonomian Baru di Jayapura

    Presiden Tinjau Holtekamp Pastikan Mampu Tumbuhkan Titik Perekonomian Baru di Jayapura

    Jayapura (SL) – Pembangunan jembatan Holtekamp di Jayapura, Papua, yang diperkirakan akan selesai pada akhir 2018 diharapkan mampu memicu perekonomian di kawasan setempat. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat meninjau pembangunan jembatan Holtekamp pada Kamis, 12 April 2018.

    “Saya kira ini menjadi jembatan yang paling panjang yang kita harapkan akan menumbuhkan titik perekonomian baru di Jayapura dan sekitarnya karena dapat memperpendek jarak dari kota Jayapura ke Skouw yang biasanya ditempuh 2,5 jam, dengan jembatan ini bisa ditempuh 1 jam,” kata Presiden.

    Jembatan sepanjang 1328 meter termasuk bentang utama 732 meter ini berada diatas Teluk Youtefa yang menghubungkan Kota Jayapura dengan Distrik Muara Tami di Provinsi Papua. Nantinya waktu tempuh dari Kota Jayapura menuju perbatasan Skouw lebih cepat dari semula 2,5 jam menjadi 60 menit.

    Dibangunnya Jembatan Holtekamp, selain memperlancar konektivitas akan mendorong pengembangan wilayah Kota Jayapura ke Timur yakni ke arah Skouw. Hal ini juga ditunjang dengan pengembangan kawasan perbatasan Skouw sebagai embrio pusat ekonomi baru yang telah selesai bangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan dilanjutkan dengan pembangunan pasar.

    “Ini dikerjakan dengan kolaborasi antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Ada bagian-bagiannya sendiri-sendiri, yang bagus di situ,” tuturnya.

    Selain mendorong perekonomian daerah, pembangunan selanjutnya adalah untuk kawasan wisata air sehingga menjadi lokasi wisata yang mampu menarik minat wisatawan.

    “Kita harapkan juga selain titik pertumbuhan ekonomi baru, kawasan di sekitar jembatan ini juga menjadi tempat wisata yang indah, cantik, dan bagus,” ujarnya.

    Setelah melihat langsung jembatan tersebut, Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo didampingi Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Pj Gubernur Papua Soedarmo dan Walikota Jayapura Benny Tommy Mano menggunakan tug boat mengitari jembatan tersebut.

    Dua bentang Jembatan Holtekamp

    Jembatan Holtekamp yang memiliki panjang 1328 meter, yang terdiri dari panjang jembatan utama 433 meter, jembatan pendekat sepanjang 895 meter. Selain dibangun 400 meter jalan akses ke jembatan pendekat arah Hamadi dan 7410 meter arah Holtekamp.

    Jembatan ini juga terdiri dari dua bentang utama dengan pelengkung baja. Masing-masing panjang bentang utama 150 meter, tinggi 20 meter dan berat 2.000 ton. Dibuat secara utuh di PT. PAL Indonesia di Surabaya dan pengiriman bentang utama pertama dilakukan pada 3 Desember 2017 dilepas oleh Menteri Basuki dan tiba tanggal 21 Desember 2017 Sedangkan bentang kedua dikirim tanggal 17 Desember 2017 dan tiba tanggal 2 Januari 2018.

    Kedua bentang dikirim dengan menggunakan kapal dan menempuh perjalanan sejauh 3.200 km. Tantangan utama dalam lifting kedua bentang, selain beban adalah kondisi cuaca, arus air, dan angin.

    Pembangunan jembatan dibiayai oleh APBN melalui Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, sementara Pemerintah Provinsi Papua mendanai pembangunan jalan pendekat dari arah Holtekamp, dan Pemerintah Kota Jayapura membangun jalan pendekat dari arah Hamadi. Ditargetkan keeeluruhan jembatan dan jalan pendekat rampung pada akhir tahun 2018 yang akan datang.

    Biaya pembangunan bentang utama jembatan adalah sebesar Rp 943 miliar yang dikerjakan oleh konsorsium kontraktor PT. PP sebagai pimpinan, PT Hutama Karya dan PT Nindya Karya.

    Dalam rangka memenuhi spesifikasi mutu jembatan, material pembangunan jembatan ini sebagian didatangkan dari Bitung seperti batu pecah. Hal ini dikarenakan untuk mendapatkan mutu beton K500 yang membutuhkan keausan (tingkat kehancurannya) tidak boleh lebih dari 20 persen.

    Jayapura, 12 April 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin

  • Mahasiswi Dan Dosen Terjaring Pol PP Di Kamar Hotel

    Mahasiswi Dan Dosen Terjaring Pol PP Di Kamar Hotel

    Padang (SL) – Salah seorang dosen di salah satu kampus swasta di Kota Padang, Sumatera Barat, tepergok sedang berada dalam kamar bersama seorang mahasiswi, Sabtu malam (7/4).

    Dosen berinisial SS (32) dan Mahasiswi FW (26), diamankan petugas Satpol PP di kamar Hotel Cavery di kawasan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang.

    “Diketahui identitas keduanya saat pendataan dan ternyata merupakan dosen dan mahasiswi. Setelah diperiksa mereka tidak memiliki surat nikah dan hanya pasangan ilegal,” terang Kasi Operasi Satpol PP Padang, Syafnion membenarkan, Senin pagi (9/4).

    Selain penginapan, petugas Satpol PP Kota Padang juga menyasar tempat hiburan malam seperti kafe karaoke. Disinyalir kafe tersebut tidak mengantongi izin dan terpaksa dirazia.

    “Kafe karaokean ini telah sebelumnya telah diberikan peringatan tegas, namun mereka masih tetap beraktivitas. Saat diperiksa di dalam kafe menemukan wanita-wanita yang biasa menemani para lelaki,” katanya.

    Syafnion mengungkapkan, tiga wanita itu kedapatan sedang bersembunyi di dalam selokan yang berada di belakang kafe. Selain itu, pihaknya juga menemukan beberapa puluhan botol minuman keras dan langsung disita.

    “Untuk proses lebih lanjut botol minuman keras diamankan dan dibawa ke markas. Begitupun dengan empat orang wanita dan satu laki-laki yang terjaring diberikan pembinaan,” tambahnya.

    Dia menegaskan, bagi mereka yang terjaring tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, diimbau juga bagi masyarakat agar menjaga anak dan kamanakanya dari pergaulan bebas, dan menjauhi perbuatan yang melanggar norma-norma yang ada. (mrd/nt*)

  • Anak Ketum Granat Positif Narkoba

    Anak Ketum Granat Positif Narkoba

    Jakarta (SL) – Anak Ketua Umum DPP Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT), Henry Yosodiningrat dinyatakan positif narkoba setelah sempat menghilang alias tidak pulang ke rumah hingga larut malam. Pasalnya, Henry sempat kebingungan karena anaknya tak pulang-pulang hingga larut malam.

    Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono menjelaskan, awalnya Henry meminta tolong petugas polisi untuk mencari anaknya yang tak disebutkan namanya itu, karena tak kunjung pulang.

    “Kemudian setelah dibantu cari, diketemukan anaknya di SPBU daerah Jakarta Selatan, oleh anggota dibawa ke Polda Metro,” kata Argo saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (10/4/2018).

    Mengetahui anaknya berkeluyuran hingga larut malam, Anggota Komisi II DPR itu meminta polisi lakukan tes urine, dan hasilnya ternyata positif narkoba. Namun begitu, yang bersangkutan tetap dipulangkan ke pihak keluarga karena petugas tidak menemukan barang bukti padanya.

    “Sesuai permintaan orangtua dilakukan tes urine, hasilnya positif, akhirnya dipulangkan, diserahkan ke orang tuanya untuk di periksa ke dokter,” pungkas mantan Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur itu. (oke/nt)

  • Ini Paparan Ridho di Acara Kupas Kandidat TVRI Nasional

    Jakarta (SL) – Calon (petahana) Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, memapaparkan program strategisnya dalam acara Kupas Kandidat, yang disiarkan secara langsung oleh Stasiun TVRI Nasional, di Jakarta, Selasa malam (10/4).

    Dalam penyampaiannya, calon gubernur Nomor Urut 1 ini menjelaskan, program kerja 2014-2019 yang baru berjalan 3 tahun kepemimpinannya bersama Bachtiar Basri, dikatakan Ridho, banyak mengejar ketertinggalan dalam progres pembangunan, baik sumber daya manusianya hingga sumber daya alam itu sendiri.

    “Diawal tahun 2014 kami (Ridho-Bachtiar) harus lebih dahulu mengetahui keluhan masyarakat Lampung. Mereka memilih kami karena apa, dan yang paling atas muncul dalam 3 kali survei adalah permasalahan infrastruktur,” ungkap Ridho, dihadapan panelis Kupas Kandidat.

    Kata Ridho, hampir 50 persen belanja daerah digunakan untuk infrastruktur wilayah Lampung. Tentunya ini bukan tujuan, tapi ada arah yang disusun untuk menuju percepatan pembangunan. Seperti untuk ketahanan pangan, industrialisasi, hingga sektor kepariwisataan.

    “Untuk ketahanan pangan, Allhamdulilah, Lampung saat ini peringkat ke-4 surplus beras nasional. Dalam sektor industrialisasi, Kami terus berupaya agar hasil petani yang keluar dalam bentuk mentah, bisa memberikan nilai tambah. Bahkan, sawah tadah hujan yang 1 kali panen, setelah kita perbaiki irigasinya,hingga pemberian bantuan ratusan sumur bor, hasilnya membaik bisa panen 2 atau 3 kali. Tentunya ada kenaikan pendapatan 100 persen,” papar Ridho.

    “Bereskan sektor pertanian, gerakan industri, dan pariwisata. Salah satu menekan angka kemiskinan termasuk keamanan,” timpalnya lagi.

    Selain daripada itu, Ridho juga mengkawatirkan akan situasi pemerintahan hari ini, dimana kepala daerah semestinya nyata, sementara hakikat pembangunan manusia seutuhnya justru tidak terlihat. Dalam hal ini yang paling fundamental adalah masalah pendidikan dan kesehatan.

    “Ini menjadi pekerjaan rumah dari pemerintah provinsi dan tentunya pemerintah kabupaten kota. Tentunya ini memalukan nama Lampung, padahal ada puskesmas dan posyandu yang mustinya melakukan pencegahan dini, tetapi tidak terlihat ketika kepala daerahnya lebih sering ke politik. Ini akan menjadi konsen kami (Ridho Bachtiar) untuk turun langsung memperbaiki kualitas manusia di 15 kabupaten dan kota se-Lampung,” papar Ridho.

    Sementara itu, dari segi investasi dan pariwisata Lampung yang terus membaik, Ridho tetap akan terus mendorong untuk melakukan perbaikan dalam sistem produksi petani, yang nantinya menjadi salah satu faktor menekan angka kemiskinan di Provinsi Lampung.

    Untuk diketahui, dalam acara Kupas Kandidat yang dipandu oleh Imam Priyono dan Rina Fahlevi, ini juga mengundang 4 panelis untuk mengupas arah program kebijakan calon Gubernur Lampung, yakni, Pakar Politik dari LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) R. Siti Zuhro, Kebijakan Publik Sirojudin Abbas, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, dan Pakar Ekonomi Indonesia Firmanzah.(NN)

  • Kunjungan Kerja ke Papua, Presiden Akan Tinjau Jembatan Holtekamp dan Kunjungi Asmat

    Kunjungan Kerja ke Papua, Presiden Akan Tinjau Jembatan Holtekamp dan Kunjungi Asmat

    Jakarta (SL) – Dalam kunjungan kerja ke Papua pada 11-13 April 2018, Presiden Joko Widodo akan meninjau jembatan Holtekamp, jembatan sepanjang 732 meter yang berada diatas Teluk Youtefa ini menghubungkan Kota Jayapura dengan Distrik Muara Tami di Provinsi Papua.

    Jembatan ini memangkas waktu tempuh dari Kota Jayapura menuju perbatasan Skouw yang semula 2,5 jam menjadi 60 menit.

    Jembatan Holtekamp ini adalah salah satu bukti membangun Indonesia dari pinggiran bukanlah hanya sebuah slogan atau jargon bagi pemerintahan Jokowi-JK.

    Dalam berbagai kesempatan, Presiden menegaskan bahwa membangun dari pinggiran, membangun dari pulau-pulau terluar adalah upaya pemerintah menekan ketimpangan pembangunan yang terjadi.

    Jalan trans Kalimantan, trans Sumatra, trans Papua juga merupakan contoh infrastruktur yang dibangun agar mobilitas orang dan mobilitas barang lebih cepat dan harga bahan pokok menjadi semakin murah di berbagai kawasan di Indonesia.

    Selain jembatan Holtekamp, Presiden juga akan berkunjung ke Kabupaten Asmat, Provinsi Papua.

    Di sini, Presiden ingin memastikan penanganan setelah kejadian luar biasa (KLB) campak dan gizi buruk terus dilakukan dan juga untuk mengingatkan pentingnya pemberian makanan tambahan. Selain itu, Kepala Negara juga ingin mendengarkan langsung masukan-masukan dari masyarakat di kabupaten tersebut.

    Peninjaun jembatan Holtekamp dan berkunjung ke Kabupaten Asmat akan dilakukan Presiden pada hari kedua berada di Papua, Kamis 12 April 2018.

    Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo bertolak ke Jayapura pada Rabu, 11 April 2018 pukul 08.15 WIB dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta.

    Setibanya di Jayapura, Presiden akan menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat dan pada malam harinya akan meninjau Pasar Mama Mama, Kota Jayapura.

    Setelah itu, Presiden dan Ibu Iriana bersama rombongan akan bermalam di Kota Jayapura dan melanjutkan kegiatan kunjungan kerja keesokan harinya.

    Turut menyertai Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Papua, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Staf Khusus Presiden Johan Budi, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Trisno Hendradi dan Komandan Paspampres Mayjen TNI (Mar) Suhartono.

    Jakarta, 11 April 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin