Kategori: Nasional

  • Presiden Ajak Umat Hindu Persiapkan Diri Hadapi Tantangan Global

    Presiden Ajak Umat Hindu Persiapkan Diri Hadapi Tantangan Global

    Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Perayaan Nyepi tahun ini menjadi sangat istimewa bagi umat Hindu karena bertepatan dengan hari suci Saraswati yang diperingati sebagai hari turunnya ilmu pengetahuan.

    Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi pada acara Dharma Santi Nasional Perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1940 di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Sabtu 7 April 2018.

    “Jika pada saat Nyepi, umat Hindu lebih banyak melakukan kontemplasi diri mulat sarira mengasah budhi sebagai upaya pembersihan diri dan alam semesta. Maka pada hari suci Saraswati Umat Hindu diajak untuk menyadari betapa pentingnya ilmu pengetahuan, pendidikan untuk mencapai kemuliaan hidup Widya Dhanam, Sarwadhana Pradhanam pengetahuan adalah kekayaan tertinggi,” kata Presiden.

    Kesadaran tentang pentingnya ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi untuk mencapai kemuliaan hidup bukan hanya menjadi inspirasi bagi umat Hindu tetapi juga bagi seluruh elemen bangsa dan negara.

    “Kita tidak boleh terlena hanya karena mendapatkan anugerah dari Tuhan dengan kekayaan sumberdaya alam yang berlimpah. Tapi kita harus berani membangun kesadaran baru untuk menjadikan manusia Indonesia yang berkualitas, sebagai kekuatan kita, sebagai keunggulan kita sebagai fondasi kita memasuki masa depan,” ucapnya.

    Untuk itu Presiden mengajak seluruh umat Hindu untuk mempersiapkan diri menghadapi berbagai tantangan kemajuan menyongsong revolusi industri 4.0 serta menyambut inovasi teknologi yang berubah dengan sangat cepat.

    “Tantangan global mengharuskan Umat Hindu untuk semakin cerdas, semakin kreatif, semakin inovatif dalam merespon perubahan,” kata Presiden.
    Perubahan yang terjadi, lanjut Presiden, hendaknya dianggap sebagai tantangan yang tidak bisa dihindari dan harus dijawab dengan peningkatan kualitas diri dan juga peningkatan produktivitas.

    “Dan juga yang tidak kalah pentingnya penyiapan pendidikan yang berkualitas pada anak-anak kita, generasi muda yang menentukkan masa depan kita semua,” tutur Kepala negara.

    Jakarta, 7 April 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin

  • Nikah Lagi Tanpa Izin Anggota DPRD Dipolisi

    Nikah Lagi Tanpa Izin Anggota DPRD Dipolisi

    Pekanbaru (SL) – Oknum anggota DPRD Riau, Suhardiman Amby dilaporkan istrinya, Hj Yulia Herman ke polisi. Laporan itu terkait suaminya menikah lagi tanpa restunya. Uniknya Amby berencana melaporkan balik istrinya.

    Yulia melaporkan suaminya ke Polsek Bukit Raya pada 4 April 2018. Laporan ke polisi itu pada pukul 23.45 WIB. Dalam surat tanda penerimaan laporan dituliskan, bahwa Yulia telah melaporkan peristiwa tindak pidana poligami yang dilakukan Suhardiman Amby dengan Suci Nita Edwar dengan nomor surat pelaporan No STPL/522/IV/2018.

    Suhardiman Amby membenarkan laporan istrinya tersebut ke Polsek Bukit Raya Pekanbaru. “Benar (dilaporkan ke polisi). Istri saya melaporkan itu,” kata Amby.

    Politikus Hanura itu mengatakan, dia secara Islam sudah menikah dengan istri keduanya Suci Nita Edwar.

    “Secara Islam sudah menikahi istri kedua sekitar 4 tahun yang lalu. Islam tidak melarang poligami sepanjang mampu dan berlaku adil,” kata Amby.

    Menurut Amby, dia menikahi istri keduanya justru untuk menghindari perbuatan zina. Pun demikian dia menyayangkan sikap istrinya yang melaporkan ke pihak kepolisian.

    “Kan mestinya bisa dibicarakan secara baik-baik. Saya juga akan pertimbangkan untuk melaporkan balik ke Polda Riau. Karena istri saya didampingi pengacaranya mendatangi ke rumah istri kedua saya. Kedatangan mereka bawa wartawan segala dan menggedor-gedor pintu pagar. Saya merasa dipersekusi,” kata Amby.

  • Pengusaha Media Sosial Harus Netral Dalam Politik Indonesia

    Pengusaha Media Sosial Harus Netral Dalam Politik Indonesia

    Depok (SL) – Yang harus netral dalam politik di Indonesia bukan hanya TNI, POLRI, Aparatur Sipil Negara dan media, namun juga pengusaha media sosial. Sebab pengusaha media sosial seperti facebook, google, twitter, dll memiliki data yang jika diolah dapat memprediksi kecenderungan individu maupun masyarakat, serta akan berbahaya jika disalahgunakan untuk kepentingan politik, bisnis, dll.

    Hal ini disampaikan Hariqo Wibawa Satria, pengamat media sosial dari Komunikonten (Institut Media Sosial dan Diplomasi) di Depok, Jawa Barat, pada  06 April 2018.

    “Pengusaha media sosial atau media sosial itu sendiri dapat memberikan prioritas kepada kandidat yang mereka dukung. Karenanya pemerintah dan masyarakat selain mendidik pengguna media sosial juga harus mendidik pengusaha media sosial dengan aturan yang jelas. Prinsipnya silahkan berusaha di Indonesia, namun jangan merugikan kepentingan nasional Indonesia”, jelas Hariqo.

    Selain itu terkait kemanan di internet, Hariqo menambahkan, memang media sosial seperti facebook tidak memproduksi hoaks, ujaran kebencian, namun facebook juga ikut menyebarkannya lewat iklan.

    “Sistem facebook tidak selalu sukses mendeteksi kebenaran konten yang diiklankan pengguna facebook. Setelah membayar dalam jumlah tertentu kepada facebook dan lolos verifikasi facebook, maka konten adu domba, hoaks, ujaran kebencian, penyalahgunaan SARA disebarkan oleh facebook kepada target yang sudah dipesan oleh pengiklan”, ujar Hariqo.

    Sebelumnya pada tahun 2016, Komunikonten (Institut Media Sosial dan Diplomasi) mengadakan aksi lapangan di seputar bunderan HI Jakarta untuk menuntut pengusaha media sosial membayar pajak. Terkait informasi bocor ada pengguna facebook Indonesia yang datanya disalahgunakan dan berbagai tantangan digital di hari-hari berikutnya, Komunikonten merekomendasikan beberapa hal

    Pertama, pemerintah agar memanggil pengusaha media sosial terkait sistem keamanan dan kenetralannya. Kedua, memaksimalkan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Bawaslu, KPU dan meningkatkan sinerginya dengan Dewan Pers, KPI, dll agar media sosial tidak merugikan media-media yang ada di Indonesia. Ketiga, membentuk komisi pengawasan internet. Keempat, penegakan hukum yang bagi pengguna media sosial maupun pengusaha media sosial. Kelima, mendorong dengan serius kehadiran dan penggunaan media sosial dan mesin pencari karya anak bangsa, dan berhati-hati terhadap penggunaan media sosial dan email seperti yahoo, gmail, dll.

    “Ada tiga isu utama di internet, yakni keamanan, kreatifitas dan kolaborasi. Isu keamanan tidak hanya terkait keamanan individu, namun juga keamanan NKRI. Di tengah belum banyaknya SDM, kita perlu lebih kreatif dan terus memperkuat koloborasi” ujar Hariqo, Direktur Eksekutif Komunikonten. Narahubung: 081289001636 (Hariqo)

  • Kemping 3D2N Forwata di Rupat Utara Dimajukan

    Kemping 3D2N Forwata di Rupat Utara Dimajukan

    Pekanbaru (SL) – Kemping 3D2N Pengurus Forum Wartawan Pariwisata (Forwata) Indonesia, Provinsi Riau ke Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis dimajukan dari jadwal semula.

    Dimana pada jadwal yang direncanakan sebelumnya, pengurus Forwata Indonesia, Provinsi Riau akan kemping pada 28-30 April 2018.

    “Jadwal kemping kita ke Rupat Utara kita majukan menjadi tanggal 27-29 April 2018,” sebut Ketua Forwata Indonesia Provinsi Riau, Didis Mardisna pada rapat pengurus dan panitia kemping 3D2N di Gedung PWI Riau, Jalan Arifin Achmad, Pekanbaru, Jumat (06/04/2018) siang menjelang sore.

    Hadir pada rapat tersebut, Sekretaris Forwata Riau sekaligus Sekretaris Panitia Bambang Irawan Syahputra, Wakil Sekretaris Forwata Riau Zulmiron, Bendahara Forwata Riau Kunni Masrohati, Ketua Bidang Event dan Promosi Aznil Fajri, Anggota Bidang Hubungan Antar Lembaga Jon Hendry dan Ketua Bidang Litbang dan Dokumentasi Arif Budiman serta anggota Bidang Litbang dan Dokumentasi Andre Zaki.

    Pada kesempatan itu, Didis menyampaikan, kegiatan selama kemping di Rupat Utara nanti yakni pada Sabtu pagi kegiatan diawali dengan senam sehat bersama Sayed Assegaf, Camat dan warga, bakti sosial membersihkan mushalla/masjid, pembagian 100 paket sembako dan sore acara bebas.

    “Malamnya kumpul dengan warga, agendanya semacam penyuluhan Sadar Wisata bagi masyarakat Rupat,” ungkap Didis.

    Namun sebelum kegiatan kemping ini dilaksanakan, sebut Didis, tim survey akan berangkat ke Rupat untuk menjumpai camat dan kepala desa serta menentukan titik lokasi kemping. Tim survey atau AJU ini akan berangkat Insya Allah pada Rabu (11/04/2018) malam menuju Bengkalis untuk menemui Bupati dan Kepala Dinas Pariwisata Bengkalis pada Kamis (12/04/2018) pagi atau siang dan selanjutnya baru menuju Rupat.

    “Dipastikan seminggu menjelang hari H,” ucap Didis.

    Mengenai jadwal keberangkatan ke Rupat, sebut Didis, pada Kamis sudah sampai di lokasi dan langsung pasang tenda. Pada Kamis malam, akan ada acara keakraban peserta dengan Sayed Assegaf seraya disemarakkan dengan api unggun, bakar jagung atau ubi.

    “Untuk itu, bagi kawan-kawan pengurus yang memastikan diri ikut segera mendaftar ke panitia paling lambat tanggal 24 April 2018. Itu deadline yang kita sepakati bersama pengurus dan panitia saat rapat,” kata Didis.(*)

  • Pemerintah Fokus Turunkan Angka Stunting di 100 Kabupaten/Kota

    Pemerintah Fokus Turunkan Angka Stunting di 100 Kabupaten/Kota

    Bogor (SL) – Presiden Joko Widodo menjelaskan sejumlah langkah yang akan dijalankan pemerintah untuk mencegah terjadinya gangguan pertumbuhan pada anak (stunting) di lingkungan masyarakat. Salah satu langkah yang akan diambil ialah dengan lebih memfokuskan program pemberian makanan tambahan di daerah-daerah yang memiliki angka stunting yang tinggi.

    “Sebetulnya ini sudah dimulai dari tiga tahun lalu dengan pemberian makanan tambahan. Untuk tahun ini kita akan lebih menyasar dan fokus. Tahun ini kita akan fokus kepada desa-desa yang sudah kita tentukan. Tidak semuanya. Kita hanya fokus kepada 100 kabupaten dan kota,” kata Presiden di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, 6 April 2018.

    Nantinya, program tersebut akan turut melibatkan PKK dan Posyandu daerah setempat untuk menggencarkan sosialisasi pola hidup sehat dan menambah asupan makanan yang diberikan melalui program pemberian makanan tambahan yang dijalankan pemerintah pusat.

    “Nanti akan kerja sama dengan PKK dan Posyandu untuk pemberian makanan tambahan baik berupa telur, ikan, kacang hijau, susu, juga tambahan biskuit seperti kemarin. Intinya makanan lokal akan lebih didahulukan,” ungkapnya.

    Selain itu, program padat karya tunai sebagiannya juga akan diarahkan untuk menangani perbaikan gizi anak di daerah-daerah yang menjadi fokus perhatian. Dengan itu diharapkan kondisi lingkungan dan kesehatan di daerah-daerah terfokus dapat ditingkatkan untuk mencegah stunting sejak dini.

    “Karena stunting ini bukan hanya masalah makanan, tapi juga berkaitan dengan kesehatan lingkungan baik sanitasi, infrastruktur air bersih, semuanya. Ini sebuah kerja yang harusnya sangat terintegrasi,” tandasnya.

    Untuk diketahui, Kamis kemarin, 5 April 2018, Presiden Joko Widodo dan jajaran terkait telah membahas penanganan stunting secara khusus dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta. Dalam rapat tersebut, Presiden meminta rencana aksi yang lebih terpadu dan memiliki dampak yang lebih konkret mulai dari intervensi pada pola makan, pola asuh, dan juga yang berkaitan dengan sanitasi untuk menangani permasalahan stunting ini.

    Bogor, 6 April 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin

  • Sekjen EW-LMND : Kasus Korupsi Kepala Dinas DKPP Harus di Kawal

    Sekjen EW-LMND : Kasus Korupsi Kepala Dinas DKPP Harus di Kawal

    Aceh (SL) – EW- LMND (Eksekutif Wilayah-Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi). Sekjen EW-LMND. syibral mulasi mengatakan dengan penetapan tersangka dalam kasus Korupsi bantuan ternak yang terlibat kepala Dinas kelautan, perikanan dan pertanian (DKPP) kota lhokseumawe pada selasa kemarin, pada tanggal 3 april 2018. Ini harus betul dikawal dan kemungkinan besar ada tersangka lain seperti yang di lansir di media online dan tribratanews.

    Ini merupakan dari hasil kerja keras pihak kepolisian sebagai penegak hukum dalam kasus ini harapan syibral juga harus dibasmi habis tersangka Korupsi bantuan ternak jangan tebang pilih untuk membersihkan Negara dari para elit yang terlibat dalam kasus ini

    Syibral juga berharap agar kasus ini terus dikembang kan dan tersangka yang terlibat dalam kasus korupsi bantuan ternak ini segera di publik, apalagi dalam kasus ini kerugian Negara mencapai 8 Milyar bukan yang sedikit apalagi terjadinya devisit anggaran kota lhokseumawe

    Ini merupakan salah satu permasalahan di lhokseumawe , serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan pidana Korupsi yang secara tidak wajar dan menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak dan menyalahgunakan kewenangan

    Syibral juga mengatakan, titik ujung korupsi adalah kleptokrasi yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali, Imbuhnya

  • Pesan Presiden ke Anak Penyintas Kanker : Miliki Cita-Cita yang Besar untuk Membangun Semangat

    Pesan Presiden ke Anak Penyintas Kanker : Miliki Cita-Cita yang Besar untuk Membangun Semangat

    Bogor (SL) – Ekspresi wajah ceria tampak dari puluhan anak yang duduk dan berkumpul di halaman belakang Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Di hadapan mereka, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo tampak berlesehan membaur dengan keceriaan anak-anak itu.

    Jumat pagi, 6 April 2018, puluhan anak yang bernaung di bawah Yayasan Kanker Anak Indonesia bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Pertemuan berlangsung dengan santai diselingi dengan tanya jawab antara Presiden dengan anak-anak, aktivitas menyanyi, dan sedikit atraksi sulap.

    Presiden Joko Widodo kemudian menyampaikan pesannya kepada anak-anak penyintas kanker tersebut. Ia berharap, anak-anak tersebut tetap menjalani aktivitasnya dan memiliki cita-cita karena cita-citalah yang membangunkan semangat.

    “Anak-anak harus punya cita-cita dan harus bersemangat,” ucap Presiden.

    Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara turut menyampaikan apresiasinya untuk orang tua, Yayasan Kanker Anak Indonesia dan pendamping yang selama ini telah memberikan dukungan dan dorongan bagi anak-anak penyintas kanker.

    “Semoga dorongan dan bantuan yang diberikan memberikan semangat anak-anak kita untuk tetap memiliki cita-cita yang besar ke depannya,” ujarnya.

    Selama pertemuan tersebut, Presiden juga berdialog dengan para orang tua dan pengurus Yayasan. Ia mendengarkan masukan-masukan yang diberikan oleh pengurus terkait dengan perawatan bagi anak-anak penyintas kanker dan berjanji akan menindaklanjutinya.

    “Tadi masukan-masukan yang diberikan misalnya yang berkaitan dengan regulasi untuk bea masuk yang berkaitan dengan obat-obatan akan saya tindak lanjuti. Karena ini juga menyangkut hal yang sangat penting bagi anak-anak kita ke depan,” tuturnya kepada para jurnalis.

    Selain itu, ia menyampaikan harapannya terkait peluang kesembuhan bagi anak-anak itu. Presiden tentu berharap agar anak-anak penyintas kanker mampu meraih masa depannya.

    “Tadi disampaikan dari Yayasan Kanker Anak Indonesia bahwa 70 persen lebih anak-anak ini masih bisa sembuh kalau kanker itu ditemukan sejak dini. Kita harapkan anak-anak semuanya, bukan hanya 70 persen tapi 100 persen, bisa disembuhkan karena mereka memiliki sebuah masa depan,” ujarnya.

    Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam acara tersebut, Menteri Kesehatan Nila Moeloek dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia Yohana Yembise.

    Bogor, 6 April 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin

  • Saat Perhatian Publik ke Sukmawati, Jokowi Teken Perpres Pekerja Asing

    Saat Perhatian Publik ke Sukmawati, Jokowi Teken Perpres Pekerja Asing

    Jakarta (SL) – Di saat perhatian publik tersita pada kasus dugaan penistaan agama oleh Sukmawati Soekarnoputri melalui puisi “Ibu Indonesia”, Pemerintah RI dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani peraturan presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

    Perpres ini dikeluarkan karena pemerintah menilai perlu untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi.

    Seperti dilansir dari laman Setkab.go.id, Kamis (5/4), dalam Perpres ini disebutkan, penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, yang dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar tenaga kerja dalam negeri.

    Setiap pemberi tenaga kerja TKA wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia. Dalam hal jabatan sebagaimana dimaksud belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia, jabatan tersebut dapat diduduki oleh TKA.

    “TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau jabatan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri,” bunyi Pasal 4 ayat (1,2) Perpres ini.

    Perpres ini juga menegaskan, bahwa Pemberi Kerja TKA pada sektor tertentu dapat mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA yang lain dalam jabatan yang sama, paling lama sampai dengan berakhirnya masa kerja TKA sebagaimana kontrak kerja TKA dengan Pemberi Kerja TKA pertama.

    Adapun jenis jabatan, sektor, dan tata cara penggunaan TKA sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Pepres ini juga menegaskan bahwa setiap pemberi kerja TKA yang menggunakan TKA harus memiliki RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, dan sedikitnya memuat mengenai alasan penggunaan TKA, jabatan atau kedudukan, jangka waktu penggunaan, dan penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan.

    Namun, pemberi kerja TKA tidak wajib memiliki RPTKA untuk mempekerjakan TKA yang merupakan pemegang saham menjabat anggota direksi atau anggota dewan komisaris pada pemberi kerja TKA, pegawai diplomatik dan konsuler pada perwakilan negara asing, atau TKA pada jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh pemerintah. Untuk pekerjaan yang bersifat darurat dan mendesak, menurut Perpres ini, Pemberi Kerja TKA dapat mempekerjakan TKA dengan mengajukan permohonan pengesahan RPTKA kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) hari kerja setelah TKA bekerja. Selanjutnya, pengesahan RPTKA akan diberikan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap

    Berdasarkan Perpres ini, pemberi kerja TKA wajib membayar dana kompensasi penggunaan TKA yang dipekerjakan setelah menerima notifikasi, dan dilakukan melalui bank yang ditunjuk oleh Menteri, yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pembayaran dana kompensesi penggunaan TKA dan kewajiban memiliki RPTKA ini tidak diwajibkan bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, dan badan internasional yang mempekerjakan TKA.

    Vitas untuk Bekerja. Dalam Perpres ini ditegaskan, setiap TKA yang bekerja di Indonesia wajib memiliki Visa Tinggal Terbatas atau Vitas untuk bekerja, yang dimohonkan oleh Pemberi Kerja TKA atau TKA kepada menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau pejabat yang ditunjuk, dengan melampirkan notifikasi dan bukti pembayaran. Permohonan Vitas sebagaimana dimaksud sekaligus dapat dijadikan permohonan Izin Tinggal Sementara atau Itas.

    Proses permohonan pengajuan Itas dilaksanakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yang merupakan perpanjangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Adapun pemberian Itas dilaksanakan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, dan ITAS sebagaimana dimaksud merupakan Izin Tinggal untuk bekerja bagi TKA. Izin Tinggal bagi TKA untuk pertama kali diberikan paling lama 2 (dua) tahun, dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bunyi Pasal 21 ayat (3) Perpres ini.

    Redaksi – Jumat, 6 April 2018 12:00 WIB

  • Brigjen Firli Terpilih Sebagai Deputi Penindakan KPK

    Brigjen Firli Terpilih Sebagai Deputi Penindakan KPK

    Jakarta (SL) – Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Brigjen Firli terpilih sebagai Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kepastian itu disampaikan langsung Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Syafruddin.

    Rencananya, pelantikan Firli sebagai pejabat eselon I akan dilaksanakan di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat (6/4/2018).

    Berikut profil Brigjen Firli yang dirangkumKompas.com:

    Pria kelahiran 7 November 1963 itu merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1990. Firli melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada 1997 dan Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) pada 2004.

    Firli pernah menjadi Kepala Satuan III Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Pria asal Sumatera Selatan itu pernah menjabat Kepala Kepolisian Resor di Kebumen dan Brebes.

    (Baca juga: Pujian Wakapolri untuk Brigjen Firli yang Terpilih Jadi Deputi Penindakan KPK)

    Pada 2009, Firli ditugaskan menjadi Wakil Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat. Setahun kemudian, ia diangkat menjadi asisten sekretaris presiden.

    Selanjutnya, pada 2012, Firli ditugaskan menjadi ajudan Wakil Presiden. Saat itu, Firli menjadi ajudan Boediono.

    Firli pernah dilantik sebagai Wakil Kepala Polda Banten pada 2014, kemudian menjadi Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah pada 2016.

    Firli ditunjuk menggantikan Inspektur Jenderal (Pol) Heru Winarko yang diangkat menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional.

  • Presiden Ajak Budayawan Menjadi Teladan Bagi Masyarakat

    Presiden Ajak Budayawan Menjadi Teladan Bagi Masyarakat

    Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo bersilaturahmi dengan sejumlah budayawan di beranda Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat sore, 6 April 2018.

    Tampak di antara para budayawan tersebut ialah Radhar Panca Dahana, Butet Kertaradjasa, Toety Herati N. Rooseno, Mohammad Sobary dan pelukis Nasirun.

    Di beranda itu, Presiden sempat menuliskan “Indonesia Maju” pada sebuah kanvas yang disediakan di sana. Tulisan Presiden itu selanjutnya diselesaikan Nasirun dan juga Wayan Kun Adnyana hingga tampak apik.

    Ramah tamah antara Presiden dengan para budayawan dilanjutkan di taman yang berada di halaman tengah Kompleks Istana Kepresidenan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan pentingnya upaya pelestarian seni budaya Tanah Air sebagai investasi sumber daya manusia di masa mendatang.

    Menurut Presiden, kebudayaan menjadi fondasi sebuah bangsa yang ikut menentukan daya saing dan kompetisi yang dimiliki sebuah negara. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran yang disampaikan oleh salah satu budayawan Indonesia, Radhar Panca Dahana.

    “Artinya nilai-nilai yang kita miliki ini akan menentukan bangsa ini bisa berkompetisi, bisa bersaing dengan negara lain atau tidak,” ujar Presiden.

    Presiden juga menyampaikan pemikirannya terkait revolusi mental. Sejalan dengan budayawan Putu Wijaya, Presiden mengajak para budayawan untuk memberikan contoh yang baik kepada masyarakat terkait nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.

    “Revolusi mental itu bukan jargon yang saya kira kayak masa-masa lalu yang perlu diteriak-teriakan terus atau perlu diiklan-iklankan terus, saya kira bukan itu. Saya kira contoh lebih baik dari pada kita berteriak. Memberikan contoh adalah lebih baik daripada kita berteriak,” ucap Presiden.

    Hadiah Puisi dari Aceh

    Sore itu Presiden juga mendapat hadiah berupa pembacaan puisi dari seorang budayawan Aceh, Lesik Keti Ara. Puisi ini berisi tentang ucapan terima kasih karena Jokowi telah membangun Bandara Rembele di Kabupaten Bener Meriah, Aceh.

    “Sebagai ucapan terima kasih kami orang Gayo, terhadap peluncuran (bandara) Rembele, saya akan bacakan puisi pendek,” kata Lesik Keti Ara.

    Bandara Rembele untuk Jokowi

    Kepakkan sayapmu lalu terbanglah, katanya
    Orang-orang memandang ke tubuhnya yang dibalut kopo ulen-ulen, kain adat Gayo
    Orang-orang juga memandang senyumnya yang tulus
    Hari ini ku resmikan Bandara Rembele, katanya

    Itulah tanda cinta pada kampung kedua
    Orang-orang rindu pada ucapan itu karena telah lama terasa dipinggirkan, bahkan diabaikan
    Buka mata dan layangkan pandang ke tempat paling jauh ke wilayah tak tersentuh
    Di sana kita bertemu, memadu cinta untuk negeri tercinta

    Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf.

    Jakarta, 6 April 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin
    [6/4 10.54 PM] Yudi Wijanarko Istana: Foto: Rusman – Biro Pers Setpres