Kategori: Nasional

Jakarta (SL) – Pemerintah bergegas menyongsong revolusi industri keempat atau yang dikenal dengan era industri 4.0. Melalui sebuah roadmap atau peta jalan mengenai strategi Indonesia dalam implementasi memasuki Industri 4.0 yang digagas Kementerian Perindustrian dengan nama “Making Indonesia 4.0”, pemerintah mengupayakan revitalisasi industri Indonesia secara menyeluruh.

Peta jalan tersebut secara resmi diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo bersamaan dengan pembukaan Indonesia Industrial Summit 2018 di Jakarta Convention Centre, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu pagi, 4 April 2018.

Dalam sambutannya di acara tersebut, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa revolusi industri 4.0 saat ini sedang mentransformasi dunia. Indonesia, seperti negara-negara lainnya, harus bersiap dan mengantisipasi perubahan besar ini.

“Ada sebuah riset oleh McKinsey Global Institute di tahun 2015 yang mengatakan bahwa Revolusi Industri 4.0 dampaknya akan 3.000 kali lebih dahsyat daripada Revolusi Industri pertama di Abad ke 19. McKinsey mengatakan, kecepatan perubahan ini akan 10 kali lebih cepat dan dampaknya akan 300 kali lebih luas,” kata Presiden mengutip data penelitian McKinsey.

Industri 4.0 berbicara tentang implementasi teknologi automasi dan pertukaran data dalam bidang industri. Melalui perubahan ini, sejumlah penelitian menyebut bahwa hal itu dapat menjadi ancaman bagi lapangan kerja. Sebab, tenaga manusia disebut-sebut akan mulai tergantikan oleh robot dan teknologi automasi lainnya.

Kepala Negara memandang bahwa industri 4.0 merupakan fenomena yang harus dihadapi dan juga disambut kedatangannya. Ia percaya bahwa revolusi itu akan menghasilkan perubahan besar bagi tatanan industri di mana Indonesia juga sudah harus bersiap untuk menyongsongnya.

Namun, Presiden tidak begitu saja percaya terhadap kekhawatiran banyak pihak yang memperkirakan revolusi industri ini akan menghilangkan banyak lapangan kerja.

“Saya percaya bahwa Revolusi Industri 4.0 akan melahirkan jauh lebih banyak lapangan kerja baru daripada jumlah lapangan kerja yang hilang,” ujarnya.

Dalam peta jalan “Making Indonesia 4.0” yang telah diluncurkan, pemerintah memiliki agenda untuk mewujudkan pembukaan sepuluh juta lapangan kerja baru di tahun 2030 di mana industri Indonesia pada saat itu diharapkan telah mampu mengimplementasikan industri 4.0 dan bersaing dengan negara-negara lainnya.

“Selain penciptaan lapangan kerja baru, implementasi industri 4.0 di Indonesia harus memastikan pertumbuhan secara inklusif. Pertumbuhan yang juga melibatkan seluruh lapisan ekonomi masyarakat. Tidak hanya usaha besar, tapi juga UMKM di mana ke depannya mereka juga harus dibuat paham dan mudah mengakses teknologi sehingga lebih berdaya saing,” ucap Presiden.

Sebagai langkah awal dalam menjalankan peta jalan “Making Indonesia 4.0”, pemerintah akan menjadikan lima industri nasional sebagai fokus implementasi industri 4.0 di tahap awal. Kelima industri tersebut ialah makanan dan minuman, tekstil, otomotif, elektronik, dan kimia.

“Industri ini merupakan tulang punggung dan diharapkan membawa efek ungkit yang besar dalam hal daya saing dan kontribusinya terhadap ekonomi Indonesia menuju 10 besar ekonomi dunia di 2030,” tuturnya.

Bersamaan dengan itu, Presiden Joko Widodo juga menjadikan “Making Indonesia 4.0” sebagai salah satu agenda nasional bangsa Indonesia di mana Kementerian Perindustrian akan menjadi penggerak utama dari agenda tersebut.

“Saya minta kepada kementerian, lembaga lainnya, pemerintah daerah, dan para pelaku usaha untuk mendukung penuh program ini sesuai tugas dan fungsi masing-masing demi kesuksesan dan kemajuan bangsa yang kita cintai ini,” tandasnya.

Ditemui oleh para jurnalis selepas acara, Presiden Joko Widodo dimintai keterangannya soal strategi pemerintah untuk mencegah kekhawatiran soal hilangnya lapangan kerja akibat revolusi industri keempat ini. Menurutnya, masih banyak peluang di bidang industri lain yang mampu menyerap sumber daya manusia dalam jumlah yang sangat besar.

“Kita siapkan (salah satunya) yang namanya 10 Bali baru. Karena dalam situasi apapun yang namanya pekerjaan tangan, kerajinan tangan, dan industri kreatif itu akan menampung lapangan pekerjaan yang tidak sedikit. Artinya ya memang harus kita hadapi. Tidak mungkin kita tidak masuk ke sana. Negara lain masuk sementara kita tidak, ya ditinggal kita,” ucapnya.

Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala BKPM Thomas Lembong.

Jakarta, 4 April 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas mengenai penataan administrasi kependudukan menekankan pentingnya pelayanan yang diberikan dengan cepat. Pelayanan cepat disebutnya merupakan suatu urgensi karena sudah bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

“Bagi rakyat, kepemilikan KTP dan Kartu Keluarga sangat dibutuhkan karena digunakan sebagai syarat dalam mengakses setiap pelayanan publik lainnya seperti pemasangan listrik, membuka rekening di bank, pelayanan catatan sipil, mengurus paspor, dan lainnya,” ujarnya di Kantor Presiden, Jakarta, pada Rabu, 4 April 2018.

Oleh karenanya, Kepala Negara menginstruksikan jajaran terkait untuk melakukan percepatan pelayanan KTP elektronik sehingga semua warga negara mendapatkan pelayanan yang cepat dan memiliki akses terhadap layanan publik lainnya.

Sebagai salah satu alternatif solusi, Presiden mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk membuat aturan yang mengatur mengenai batas maksimal waktu penyelesaian KTP elektronik.

“Mungkin dibuat Permendagri yang langsung dibatasi waktu selesainya berapa hari atau jam. Saya kira kalau ada peraturan menterinya pelayanan e-KTP akan lebih cepat,” tuturnya.

Selain itu, Kepala Negara juga menyinggung soal perekaman identitas tunggal. Ia meminta agar sistem identitas tunggal tersebut dapat segera diwujudkan dan ditopang dengan sistem informasi yang terintegrasi sehingga dapat mengurangi permasalahan di bidang data kependudukan.

Adapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa status penghayat kepercayaan dapat dicantumkan dalam KTP elektronik, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa putusan tersebut bersifat final. Oleh karenanya pemerintah berkewajiban untuk menjalankan putusan itu.

“Untuk pelaksanaan teknisnya saya minta Kementerian Dalam Negeri mendengarkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan dan organisasi-organisasi keagamaan yang ada,” tandasnya.

Jakarta, 4 April 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin