Kategori: Nasional

Raja Gunung Sahilan Siap Sambut Para Penyair

Perayaan Hari Puisi Indonesia (HPI) di Riau, Rabu (28/3/18)

Pekanbaru (SL) – Perayaan Hari Puisi Indonesia (HPI) di Riau dilaksanakan di dua lokasi. Selain di Pekanbaru, juga di rantau Kampar Kiri, mulai dari Gunung Sahilan, Lipatkain hingga bagian hulu yakni Desa Tanjung Belit dan Sungai Subayang atau kawasan Bukit Rimbang Bukit Baling.

Sebagai pelaksana perayaan HPI setiap tahun, Komunitas Seni Rumah Sunting (KSRS) mengusung beragam tema. Tema kali ini adalah Puisi Jalan Merawat Tradisi. Hal ini disesuaikan dengan kondisi lokasi yakni rantau Kamparkiri yang masih kaya dengan adat, budaya dan tradisi yang masih terawat dan terlaksana sampai saat ini. Salah satunya masih berjalannya sistem kerajaan Gunung Sahilan oleh pewaris kerajaan yang dipertuan agung bersama khalifah dan pembesar-pembesarnya dalam menjalankan fungsinya sebagai masyarakat adat.

Pewaris Raja Kerajaan Gunung Sahilan Yang Dipertuan Muda H Tengku Muhammad Nizar, menyambut baik rencana pelaksanaan HPI di kawasan rantau Kamparkiri. Bersama masyarakat, raja akan menyambut dengan makan bajamba dan pergelaran seni tradisi yang ada di sana. Hal ini disampaikan raja usai pertemuan dengan pimpinan KSRS Kunni Masrohanti dan segenap panitia pelaksana lainnya, Rabu petang (28/3/2018) di Pekanbaru.

”HPI ini kegiatan sastra, puisi, yang akan datang para sastrawan Indonesia dan mancanegara. Sebagai tuan rumah, kami harus menyambut dengan baik. Kerajaan dan masyarakat Kamparkiri insyaallah siap menyambut karena bukan hanya ajang silaturrahmi tapi juga kesempatan yang baik untuk memperkenalkan adat dan budaya yang kita punya. Ini akan saya bicarakan serius dengan tokoh masyarakat, ninik mamak dan kholifah,” ujar Raja.

Para penyair dari berbagai daerah dan negara ini, termasuk penyair Riau, akan diundang untuk menulis puisi tentang rantau Kamparkiri dan Kerajaan Gunung Sahilan. Mereka juga akan membacakan puisi di beberapa lokasi di Rantau Kamparkiri dan juga di Anjung Seni Idrus Tintin (ASIT) sebagai lokasi acara berikutnya.

”Pertemuan dengan raja ini sangat penting karena berkaitan dengan lokasi dan kesiapan masyarakat menyambut acara ini. Kami ingin HPI ini dinikmati dan diketahui masyarakat banyak, dilaksanakan bersama-sama, sampai pesan dan tujuan yang diinginkan yakni mengenalkan puisi dan merawat adat, budaya, tradisi dan sejarah dengan puisi. Puisi itu adalah sebuah jalan, termasuk jalan merawat tradisi. Alhamdulillah raja menyambut baik,” ujar Kunni.

Beberapa penyair mancanegara yang sudah memastikan hadir, kata Kunni, antara lain dari Malaysia, Singapura, Thailand dan Vietnam. Beberapa penyair Indonesia juga sudah memastikan diri untuk datang juga banyak, termasuk ketua Wanita Penulis Indonesia (WPI) dan Ketua WPI dati berbagai daerah atau provinsi yang sudah terbentuk. Pelaksanaan HPI tahun ini juga akan diwarnai dengan penabalan gelar adat oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau untuk pejuang sastra Indonesia, Sutardji Calzoum Baghri. (rls)

29 Maret 2018
Anak Petani Jadi Gubernur Bank Indonesia

Gubernur BI Perry Warjiyo Periode 2018-2023, Rabu (28/3/18)

Jakarta (SL) – Setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan, Perry Warjiyo akhirnya dipilih menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2018 – 2023.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi XI Melchias Marcus Mekeng usai menggelar rapat dengan anggota komisi XI di Jakarta, Rabu (28/3/2018).

Selain Perry, Komisi XI juga memutuskan memilih Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Dody Budi Waluyo sebagai Deputi Gubernur BI.

“Kami sudah mendengarkan calon gubernur dan anggota komisi XI sudah menyampaikan harapan-harapan mereka. Sesudah rapat fraksi dan rapat internal, kami secara musyawarah mufakat memutuskan Gubernur BI Perry Warjiyo dan Deputi Gubernur Dody Budi Waluyo,” katanya kepada awak media.

Mekeng menjelaskan keduanya dipilih dengan alasan memiliki rekam jejak yang sangat mumpuni. Selain itu, Dody sebelumnya merupakan bawahan Perry sehingga dinilai menjadi team work yang bagus.

“Semua fraksi menyampaikan calon yang sama. Hari ini kami akan menulis surat kepada pimpinan DPR dan nanti dijadwalkan dalam rapat Badan Musyarakah lalu dalam rapat paripurna,” tuturnya.

Dia melanjutkan, Gubernur dan Deputi Gubernur BI terpilih akan diharapkan menjalankan tugas pokok dan fungsinya, antara lain untuk menjaga stabilitas kurs dan inflasi.

“Kita juga minta terobosan yang lebih greget supaya kurs lebih baik. Karena kalau ada ada gangguan sedikit di luar negeri, dolar langsung naik Rp14.000. Padahal pemerintah bilang ekonomi kita sedang baik, mestinya kalau ekonomi baik harusnya kurs juga baik.”

Suasana uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo sempat diliputi keharuan.

Perry menyampaikan visi misinya dengan suara lantang selama hampir 40 menit di ruangan Komisi XI DPR RI. Kemudian, di bagian akhir, dia memberikan sedikit penutup tentang latar belakang kehidupannya.

“Sampaikan kami di penghujung paparan yang tadi kami sampaikan dengan sepenuh hati,” kata Perry. Kemudian sempat mengambil jeda beberapa detik untuk mengambil napas lalu melanjutkan dengan tone suara yang menjadi lebih rendah.

Dia mengatakan, latar belakang keluarganya berasal dari keluarga miskin yang berprofesi sebagai petani di pedesaan. Akan tetapi, berkat kegigihan dan ketekunan untuk menghadapi sejumlah kegagalan, dia berhasil menjadi pejabat penting di Bank Indonesia.

“Bapak ibu sekalian, saya ini adalah orang desa, orang petani dari keluarga yang sangat miskin dan itulah perjalanan saya dari desa sampai kemudian alhamdulillah, 5 tahun lalu saya duduk di sini juga menjalani fit and proper test sebagai deputi gubernur BI. Setelah tiga kali tidak berhasil, tapi kemudian kami belajar banyak bagaimana berkomunikasi politik,” katanya.

Dia juga berterimakasih kepada anggota Komisi XI yang mendukungnya sehingga akhirnya menjabat sebagai Deputi Gubernur BI selama 5 tahun.

“Alhamdulillah selama 5 tahun ini saya menjalankan amanah itu secara baik dan bersama BI ikut terus proaktif mendorong pertumbuhan ekonomi dan di sinilah saya untuk menjalankan rapat seperti ini,” katanya.

Perry melanjutkan, pengalamannya selama 34 tahun di Bank Indonesia dan keterlibatan dalam perekonomian nasional dan internasional akan menjadi bekal untuk mengabdi dengan jabatan baru kelak, yakni sebagai pemimpin di bank sentral.

“Itulah bekal kami untuk mengabdi. Insyallah kalau ini nanti menjadi suatu amanah, akan kami tunaikan secara amanah barokah. Hanya satu dedikasi dan integritas kami, seluruh hidup kami akan kami baktikan, tidak hanya untuk BI, untuk negara indonesia tapi juga untuk kita bersama.

29 Maret 2018
Candra Manggih Rahayu : UKM IKM Nusantara Siap Memperkuat Pelaku Usaha Dari Perdesaan

Pengukuhan Pengurus Perhipunan UKM IKM Nusantara Pusat Bersamaan Dengan Pelantikan Pengurus Provinsi Bali dan Jogjakarta, di Gedung Kementerian Koperasi UKM, Kuningan, Jakarta, Selasa (27/3)

Jakarta (SL) – Pengurus Perhipunan UKM IKM Nusantara Pusat dikukuhkan. Pengukuhan juga bersamaan dengan pelantikan Pengurus Provinsi Bali dan Jogjakarta, di Gedung Kementerian Koperasi UKM, Kuningan, Jakarta, Selasa (27/3).

Pengukuhan juga dihadiri perwakilan Pethipunan Provinsi, di antaranya, Jawa Tinur, Sumatera Sekatan, Lampung, Jawa Barat, DKI, Indonesia Wilayah Timur, dan dihadiri Menteri Koperasi, serta empat lembaga lain.

“Perhimpunan UKM IKM Nusantara siap memperkuat pelaku usaha di perdesaan terutama kalangan usaha kecil menengah (UKM) maupun industri kecil menengah (IKM),” kata Ketua Umum UKM IKM Nusantara Candra Manggih Rahayu.

Menurut Cabdra, program penguatan UKM dan IKM di perdesaan tersebut dilakukan melalui dana desa yang saat ini tengah digulirkan pemerintah.

”Kami ingin menyukseskan program pemerintah yakni penguatan ekonomi kecil di daerah melalui UKM dan IKM yang mampu merespons perubahan zaman,” ujarnya.

Dana desa yang digulirkan pemerintah, tambahnya, jika tiga tahun pertama diarahkan kepada pembangunan infrastruktur, kali ini diarahkan pada penguatan ekonomi lokal dan peningkatan SDM.

Kebijakan tersebut, lanjut Candra, sangat baik dan pihaknya akan merespons dengan sejumlah program yang dapat mempercepat realisasi kebijakan pemerintah itu. “Momentum ini sangat baik untuk kemajuan dan penambahan jumlah UKM dan IKM,” tuturnya.

Sementara itu, sejumlah program yang telah dilakukan UKM IKM Nusantara sejak terbentuk pada April 2017, menurut Candra, yakni mengembangkan aplikasi UKM-IKM sebagai wahana pemasaran pagi para pelaku usaha kecil menengah.

Hingga tiga tahun ke depan, tambahnya, pihaknya telah bekerja sama dengan perusahaan e-commerce karena penjualan melalui jaringan atau daring merupakan keharusan untuk meningkatkan penjualan dan pangsa pasar pelaku UKM-IKM.

Terkait pengukuhan pemgurus Pusat. yang diikuti oleh pengurus di daerah untuk menyerap berbagai macam persoalan, peluang dan tantangan UKM-IKM di daerah, dan segera di lakukan pengukuhan UKM IKM daerah.

Ketua Perhimpunan UKM IKM Lampung, Sarmada menyatakan, pihaknya saat ini tengah mempersiapkan pengurus dan mensingkronkan dengan program pusat dan kerja sama dengan sejumlah lembaga didaerah yang juga dilakukan pusat yaitu, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Kominfo, serta BPJS

“Hal ini sebagai upaya mensinergikan program pemerintah, pusat, dan seluruh daerah tersebut untuk penguatan dan pemberdayaan UKM-IKM di Indonesia,” tandasnya. (Jun)

29 Maret 2018
Pencitraan Dominasi Berita Jelang Pesta Politik

Pendiri Sindikasi Media Online Indonesia Atau IOMS, Teguh Santosa, Jakarta, Rabu (28/3/18)

Jakarta (SL) – Masyarakat pers nasional memiliki tanggung jawab untuk menggali dan menyiarkan track record serta kapasitas tokoh-tokoh yang menyatakan siap menjadi presiden dan wakil presiden.

Informasi mengenai drama pencitraan tokoh seharusnya tidak menjadi warna dominan dalam pemberitaan seputar kontestasi politik nasional yang sudah di depan mata.

Hal itu disampaikan pendiri Sindikasi Media Online Indonesia atau Indonesian Online Media Syndicate (IOMS) Teguh Santosa dalam dialog di RRI Pro 1 Jakarta, Rabu (28/3). IOMS adalah jaringan media yang dikelola oleh Kantor Berita Politik RMOL.

Teguh yang juga Penasehat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menjadi narasumber tunggal dalam dialog yang dipandu penyiar Ratih Atmodjo itu.

Drama pencitraan seperti naik kereta atau naik jet pribadi bersama petahana, diundang ke Istana memberi makan domba, atau ke makam minta wangsit dan berkeliling dengan sepeda yang terlalu berlebihan bisa menyesatkan. Seakan hal-hal itu jauh lebih penting daripada kemampuan tokoh membaca tantangan zaman dan menyusun program strategis.

Publik, sambung Teguh, harus mendapatkan informasi yang lebih substansial tentang figur daripada sekadar drama pencitraan.

Masyarakat harus dibantu untuk memahami bahwa tantangan di depan lebih berat. Negara-negara besar dipimpin oleh tokoh yang memiliki karakter kuat dan di saat bersamaan punya komitmen memproteksi kepentingan nasional mereka. Ada Donald Trump di Amerika Serikat, Xi Jinping di Republik Rakyat China, Shinzo Abe di Jepang, dan Narendra Modi di India, misalnya.

Dia menambahkan, sejak 2012 dirinya sudah mengamati fenomena politik pencitraan yang ketika itu disebutnya sebagai photoshop politics. Target dari praktik politik yang menggunakan teknik-teknik memoles penampilan seorang tokoh ini hanya menawarkan keindahan semu.

Kalau media massa diwarnai drama pencitraan, sementara media sosial diramaikan kabar bohong dan ujaran kebencian, maka pemilihan presiden secara langsung bisa berbuah petaka.

Pada bagian lain, Teguh Santosa juga mengingatkan bahwa mempromosikan gagasan dan program strategis, serta tokoh yang dianggap memiliki kapasitas untuk mewujudkan gagasan melalui program-program strategis itu, adalah tanggung jawab partai politik.

Menurut Teguh, kualitas demokrasi ditentukan oleh antara lain itikad partai politik menseleksi calon-calon pimpinan nasional yang memang kredibel dan punya kapasitas.

Kalau belum apa-apa partai politik sudah takluk pada “ancaman” popularitas yang dengan serampangan dikonversi menjadi elektabilitas, maka partai politik sesungguhnya sedang menawarkan racun di cawan emas untuk diminum rakyat.

“Konkretnya, hal pertama yang dilakukan partai politik seharusnya adalah menseleksi tokoh berdasarkan track record dan kapasitas yang dimiliki. Setelah itu baru mempopulerkannya sebagai tokoh yang paling pantas memimpin Indonesia ke arah yang lebih baik. Jangan dibalik,” demikian Teguh.

29 Maret 2018
Presiden Minta Pemda Manfaatkan Teknologi Untuk Tingkatkan Pelayanan

Presiden Saat Menyampaikan Pentingnya Investasi Bagi Kemajuan Daerah, Rabu (28/3/18)

Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo mendorong seluruh kepala daerah untuk berani melakukan reformasi besar guna mempermudah iklim usaha dan investasi di daerah. Dalam era yang serba modern seperti sekarang ini, kemudahan-kemudahan dalam perizinan sudah selayaknya dihadirkan.

Demikian salah satu penekanan penting yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan arahannya dalam rapat kerja pemerintah mengenai percepatan pelaksanaan berusaha di daerah pada Rabu, 28 Maret 2018, di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta.

Di hadapan para bupati dan wali kota serta anggota DPRD dari seluruh Indonesia, Kepala Negara menyampaikan pentingnya investasi bagi kemajuan daerah. Dengan banyaknya investasi yang masuk ke suatu daerah, maka dapat dipastikan bahwa roda perekonomian daerah itu akan tumbuh.

“Kalau ada arus modal masuk ke sebuah kabupaten atau kota, artinya ada arus uang masuk. Kalau ada arus uang masuk artinya peredaran uang di kabupaten atau kota semakin tinggi. Ekonomi berarti berjalan di kota itu. Ini yang sering tidak kita pahami mengenai manfaat arus modal masuk ke kabupaten atau kota,” ujarnya.

Saat ini merupakan saat yang tepat bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk menggalakkan investasi. Apalagi belakangan ini Indonesia memperoleh sejumlah kepercayaan yang ditunjukkan melalui peningkatan posisi Indonesia dalam sejumlah indeks.

“Momentum kepercayaan yang positif ini harus betul-betul harus kita manfaatkan baik untuk investasi dalam negeri maupun dari luar,” kata Presiden.

Oleh karenanya, Kepala Negara berpesan agar jajarannya di daerah memanfaatkan momentum tersebut. Salah satunya ialah dengan meneruskan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah pusat guna mendukung kemudahan berusaha di daerah-daerah.

“Jangan bikin perda-perda yang menghambat orang yang ingin berusaha, jangan bikin perda-perda yang menghambat investasi, jangan bikin perda-perda yang membebani,” ucapnya.

Menurutnya, semakin banyak aturan yang dibuat, justru akan mempersulit diri sendiri. Sejumlah 42 ribu regulasi yang ada saat ini merupakan salah satu PR pemerintah pusat dan daerah yang masih terus diupayakan.

“Daerah harus berani melakukan reformasi besar-besaran untuk mempermudah iklim usaha dan investasi. Zamannya sudah berubah,” tuturnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga diminta untuk mau beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Dalam hal proses perizinan misalnya, Presiden menilai bahwa bukan zamannya lagi bagi para pemohon izin untuk disodorkan berlembar-lembar formulir permohonan.

“Kalau izin-izin yang ada di kabupaten dan kota mengisi formulir berlembar-lembar seperti ini ceritanya jadi kuno banget,” ucapnya.

Di penghujung arahan, Presiden meminta jajarannya di daerah untuk sadar bahwa di era ini masyarakat selalu menginginkan pelayanan yang cepat dan mudah. Oleh karenanya, semua syarat-syarat yang berkaitan dengan urusan perizinan di daerah disesuaikan dengan kebijakan yang telah diambil pemerintah pusat.

“Sudah saatnya kita bawa segala proses perizinan itu ke era yang singkat, cepat, dan online,” tuturnya.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Kepala BKPM Thomas Lembong.

Jakarta, 28 Maret 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

29 Maret 2018
Bank Wakaf Mikro Hadirkan Kios Dadakan Di Istana Negara

Presiden Jokowi Siang Ini Bersilaturahmi Dengan Para Pengelola dan Nasabah Bank Wakaf Mikro di Istana Negara, Kamis (29/3/18)

Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo siang ini bersilaturahmi dengan para pengelola dan nasabah Bank Wakaf Mikro di Istana Negara, Jakarta. Selain bersilaturahmi, Presiden ingin mengetahui kendala dan jalannya Bank Wakaf Mikro di lapangan.

Bank Wakaf Mikro diluncurkan dengan semangat membangun jiwa wirausaha di lingkungan pondok pesantren. Sampai dengan saat ini, telah berdiri sebanyak 20 Bank Wakaf Mikro di sejumlah daerah. Jumlah tersebut diharapkan akan semakin meningkat di masa mendatang.

Sebelum berdialog dengan para pengelola dan nasabah, Presiden Joko Widodo sempat melihat-lihat sejumlah “kios dadakan” yang ada di pelataran Istana Negara. Sejumlah nasabah Bank Wakaf Mikro memang berkesempatan untuk menunjukkan jenis usaha yang mereka jalankan dengan modal yang didapat.

“Tadi di depan (pelataran Istana Negara) saya lama berbincang-bincang dengan nasabah Bank Wakaf Mikro yang memamerkan produknya,” kata Presiden memulai sambutannya.

Ia menceritakan dialog antara dirinya dengan seorang nasabah Bank Wakaf Mikro yang berjualan gorengan. Dari dialog tersebut, diketahui bahwa sebelum memperoleh model usaha dari Bank Wakaf Mikro, sang nasabah hanya mampu menjajakan dua jenis makanan saja. Namun, setelahnya, ia mampu melakukan diversifikasi produk dengan menjajakan lebih banyak jenis makanan.

“Ini memang kita ingin mengembangkan ekonomi rakyat yang berada di lingkungan pondok pesantren. Tapi memang sekarang ini baru buka 20, ini akan tambah lagi 20. Rencananya setelah ini kita evaluasi sehingga kita bisa membuat perbaikan-perbaikan,” Presiden menjelaskan.

Hal yang serupa dengan penjual gorengan juga ditemui Presiden saat menyambangi kios lainnya. Salah satu nasabah lain yang ditemui Presiden mengaku bahwa dengan modal usaha yang diperoleh dari Bank Wakaf Mikro, ia mampu membuka jenis usaha baru yang berbarengan dengan usaha yang telah ia jalankan sebelumnya.

“Ini, yang seperti ini yang kita inginkan. Jangan sampai sudah dapat pinjaman malah tidak dapat tambahan apa-apa. Harus semuanya dipakai untuk modal usaha,” ucap Kepala Negara.

Untuk diketahui, mengutip siaran pers Otoritas Jasa Keuangan tanggal 14 Maret 2018, hingga awal Maret ini, 20 Bank Wakaf Mikro yang sudah dibentuk telah menyalurkan pembiayaan ke 2.784 nasabah. Kepada para nasabah itu, Bank Wakaf Mikro telah mengeluarkan pembiayaan sebesar Rp2,45 miliar.

Skema pembiayaan melalui Bank Wakaf Mikro adalah pembiayaan tanpa agunan dengan bagi hasil setara 3 persen. Selain itu, dalam skema pembiayaan Bank Wakaf Mikro juga disediakan pelatihan dan pendampingan serta pola pembiayaan yang dibuat per kelompok atau tanggung renteng.

Jakarta, 28 Maret 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

29 Maret 2018
Presiden Apresiasi Pertumbuhan Film Nasional

Joko Widodo Setelah Menyaksikan Film “Yowis Ben” di Bioskop di Salah Satu Mall di Kota Malang, Rabu (28/3/2018)

Jakarta (SL) – Dalam dua tahun terakhir ini, film nasional mengalami pertumbuhan yang sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah bioskop dan juga jumlah penonton.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo setelah menyaksikan film “Yowis Ben” di bioskop di salah satu mal di Kota Malang, Rabu 28 Maret 2018.

“Saya kira loncatan yang bagus dalam dua tahun ini,” ucap Presiden.

Namun demikian, peningkatan jumlah bisokop dan pembuatan film tidak diiringi dengan peningkatan jumlah kru pembuat film.

“Saya mendapatkan kabar bahwa pembuatan film ini kekurangan kru. Kru film kurang ini sesuatu yang bagus tapi juga harus kita isi kekurangan-kekurangan yang ada,” lanjutnya.

Kekurangan kru film ini menurutnya merupakan kabar yang baik karena membuka lapangan pekerjaan. Namun di sisi lain, kekosongan itu harus segera terisi, salah satunya adalah melalui tenaga terampil yang dihasilkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

“Jurusan yang berkaitan dengan perfilman itu ada kurang lebih 120 SMK, tapi baru diperbaiki atau direvitalisasi 18 SMK. Perlu perbaikan sarana prasarana, meng-update guru-guru yang ada. Sehingga kekurangan kru di dalam perbuatan film betul-betul kita isi,” katanya.

Oleh karenanya untuk mempercepat revitalisasi SMK tersebut Presiden telah memerintahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyelesaikannya.

Film “Yowis Ben” sendiri merupakan film drama-komedi Indonesia yang dirilis pada 22 Februari 2018. Film yang dibintangi oleh Bayu Skak sebagai pemeran utamanya ini, 80 persen menggunakan bahasa Jawa. Presiden pun menyampaikan rasa senangnya dengan adanya film yang menggunakan bahasa daerah.

“Saya senang sekali ada sebuah film yang berbahasa daerah Jawa Timur-an. Kemudian di bawahnya tetap ada terjemahan bahasa Indonesia sehingga semua bisa melihat dan menikmati film ini. Ini film anak muda yang wajib ditonton yang merasa muda. Yah bagus sekali banyak lucunya, banyak ger-nya dan alur ceritanya juga bagus,” katanya.

Presiden pun berharap dengan semakin banyaknya bioskop yang memutar film nasional akan memberikan kesempatan kepada pembuat film untuk tumbuh dan berkreasi. “Memberikan kesempatan dan peluang untuk filmmaker di negara kita semakin tumbuh karena jumlah penonton banyak artinya membuat film itu (miliki potensi) keuntungan,” kata Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara ini, antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Selain itu turut hadir pula beberapa pemeran “Yowis Ben”, antara lain Bayu Skak, Brandon Salim, dan Devina Aureel.

Berdasarkan data yang dilaporkan situs Katalog Film Indonesia (KFI) jumlah penonton pada tahun 2017 sebanyak 42,7 juta penonton, meningkat dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 37,2 juta penonton.

Menurut data KFI, jumlah layar bioskop di Indonesia meningkat pesat dalam lima tahun terakhir. Hingga Desember 2017, sudah ada 263 gedung bioskop dengan total layar sebanyak 1.412. Jumlah layar pada akhir 2017 ini meningkat hingga 2,3 kali lipat dibanding pada penghujung 2012 dimana terdapat 145 gedung bioskop dengan total layar sebanyak 609.

Malang, 28 Maret 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

29 Maret 2018
BEM RI: Kepemimpinan Jokowi Cukup Satu Periode

Ilustrasi Demo Mahasiswa (Foto/Dok/Net)

Jakarta (SL) – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Republik Indonesia menyatakan sikap tegas untuk menghentikan Presiden Joko Widodo yang akan kembali menjadi calon Presiden RI 2019.

Aliansi ini menilai jika kondisi negara Indonesia semakin memprihatinkan. Kepemimpinan Jokowi selama ini dianggap tidak sesuai dengan harapan rakyat Indonesia.

Dalam siaran persnya, Bem menyampaikan jika banyak janji-janji politik Jokowi saat mencalonkan diri sebagai Presiden tidak direalisasikan. Dari 66 janji baru satu yang terlaksana, yaitu santri nasional, selebihnya entah kapan akan dipenuhi Presiden.

Bagi BEM sangat mustahil janji yang lain akan terpenuhi mengingat masa kepemimpinan Jokowi yang hanya tinggal 18 bulan lagi.

Maka dari itu BEM menegaskan jika Jokowi sudah tidak layak lagi memimpin negara ini apalagi melanjutkan kepemimpinannya di tahun 2019 mendatang.

Hutang Indonesia di era Jokowi selama tiga tahun sekitar Rp1200 Triliun, jauh melebihi kenaikan pendapatan Pajak yang stagnan sebagai ukuran bayar hutang. Ditambah ambruknya nilai tukar rupiah yang hampir mendekati Rp14.000,00. Pelemahan tersebut dianggap turut mendorong kenaikan inflansi dan mengakibatkan kenaikan pada beberapa barang baik barang impor maupun barang komoditi lainnya (bahan pokok).

Kenaikan harga bahan pokok ini tentunya menambah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Beberapa masalah tersebutlah yang menjadi landasan utama BEM untuk menyatakan sikap menghentikan kepemimpinan Jokowi.

Di era Jokowi, kawasan Istana dijadikamsebagai posko menuju kepemimpinannya pada 2019. Hutang meningkat, Nilai tukar rupiah melemah, gula, garam, beras impor. Ditambah lagi dengan harga bahan pokok yang naik.

Selain itu, BEM menyampaikan sembilan nawacita Jokowi yang Gagal yaitu :
1. BIN dibawa kepemimpinan Budi Gunawan sangat lemah hingga tidak akan pernah bisa menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Pemerintah hanya mementingkan kelompoknya sehingga membuat pemerintah lupa membangun tata kelola yang bersih, efektif, spdemokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran hanyalah janji.
4. Penegakan hukum yang bebas korupsi, bukti nyata korupsi semakin merajalela.
5. Peningkatan kualitas pendidikan. Pendidikan di Indonesia tidak setara, bagaimana mungkin bisa berkualitas.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat namun kenyataannya selalu membodohi rakyat.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi, ekonomi sangat terpuruk.
8. Melakukan revolusi karakter seperti sejarah pembentukan bangsa, namun kenyataannya budaya-budaya asing di biarkan masuk sehingga dapat menghilangkan budaya-budaya yang ada di bangsa ini.
9. Memperteguh kebhinekaan tapi tidak menjaga kesatuan dan persatuan anak bangsa.

Adapun tuntutan BEM ialah :

1. Copot Kepala BIN Budi Gunawan.
2. Jokowi secepatnya keluarkan perpu untuk mematahkan UU MD3 atau turun jadi Presiden.
3. Pendidikan harus disetarakan dari plosok daerah sampai kota.
4. Stop Impor
5. Stop Hutang
6. Memanfaatkan Sumber Daya Alam untuk kesejahteraan rakyat
7. Prioritas para pekerja dari dalam negeri
8. Kepolisian RI harus kembali ke foksinya.

BEM menghimbau kepada seluruh mahasiswa RI dan rakyat Indonesia untuk sadar. Sudah saatnya rezim yang hanya melakukan pencitraan ini dihentikan.

29 Maret 2018
PGN Rela Menekan Laba demi Mendukung Program Pemerintah

Ilustrasi PGN (Foto/Dok/Net)

Jakarta (SL) – Laba PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau PGN yang turun dalam lima tahun terakhir mendapat sorotan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama, buka suara terkait penurunan laba perusahaan yang terjadi dari US$ 845 juta pada 2013 menjadi sebesar US$ 143 juta di akhir tahun lalu.

Ia menjelaskan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka menjadi tugas manajemen untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menyediakan harga gas domestik yang terjangkau bagi industri maupun masyarakat. Salah satu contohnya adalah PGN tidak menaikkan harga pokok penjualan (HPP) gas ke pelanggan, meskipun harga beli gas domestik dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) terus naik.

Dikutip dari data PGN, HPP gas domestik mengalami kenaikan rata-rata sebesar 8 persen pada periode 2013 sampai 2017. Mulai dari US$ 1,58 per MMBTU menjadi US$ 2,17 per MMBTU.

“Beban HPP merupakan porsi terbesar dalam komponen pembentukan harga jual gas bumi, sekitar 60 persen kontribusinya. Namun, naiknya harga beli gas domestik dari produsen atau KKKS tidak diikuti dengan penyesuaian harga jual gas bumi ke pelanggan,” kata Rachmat, Rabu (28/3/2018).

Salah satu contoh harga beli gas yang melonjak sesuai instruksi regulator adalah harga gas dari Conocophilips untuk memenuhi kebutuhan industri di Batam, dari semula US$ 2,6 per MMBTU menjadi US$ 3,5 per MMBTU. PGN tetap membeli gas tersebut meskipun harus menanggung beban sebesar US$ 7,5 juta per tahun.

Sebagai catatan, PGN terakhir kali menyesuaikan harga jual gas bumi pada medio 2012-2013 lalu. Setelah itu, manajemen tidak menaikkan harga gas demi mendukung kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi.

Beleid tersebut memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melarang perusahaan distributor gas menjual gas dengan harga lebih dari US$ 6 per MMBTU untuk enam sektor industri yang banyak menggunakan gas, yaitu industri pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

PGN mendukung instruksi Kementerian ESDM untuk menurunkan harga jual gas kepada pelanggan industri di Medan sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomo 434.K/2017. Aturan tersebut juga meminta PGN untuk bersedia menjual gas dari harga rata-rata sebelumnya US$ 1,35 per MMBTU menjadi US$ 0,9 per MMBTU, sehingga membuat perusahaan harus menanggung beban sebesar US$ 3 juta per tahun.

Selain itu, penugasan dari Kementerian ESDM untuk membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) dan Jaringan Gas Rumah Tangga (Jargas) juga mengharuskan PGN menyediakan dana setidaknya US$ 4,9 juta per tahun.

“Kami juga memberikan insentif harga kepada PT PLN (Persero) karena pemerintah ingin menurunkan biaya pokok produksi (BPP) listrik PLN sehingga harga listrik ke masyarakat tidak naik. Ini kami jalankan sebagai bentuk sinergi BUMN yang diinginkan pemerintah,” jelas Rachmat.

Rachmat memastikan manajemen PGN telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah laba perusahaan turun lebih dalam.

Hal tersebut diantaranya dilakukan dengan menekan biaya operasional menjadi US$ 457 juta pada akhir 2017. Artinya dalam lima tahun terakhir, PGN berhasil menurunkan CAGR biaya operasional sebesar 3 persen dari US$ 511 juta pada 2013 lalu.

Manajemen juga berhasil menekan jumlah utang atau liabilitas jangka pendek maupun jangka panjang perusahaan. Sampai akhir 2017 lalu, liabilitas PGN tercatat sebesar US$ 3,10 miliar, berkurang signifikan dibandingkan posisi liabilitas 2016 sebesar US$ 3,66 miliar.

“Kami melakukan berbagai upaya efisiensi sehingga mampu mencetak laba di tengah kondisi perekonomian saat ini,” kata Rachmat.

28 Maret 2018
Guna Pengoptimalkan Tugas-tugas TNI Mutasi Beberapa Jabatan

Markas Besar TNI (Foto/Dok/Net)

Jakarta (SL) – Mutasi jabatan di lingkungan TNI dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier Perwira Tinggi, guna mengoptimalkan tugas-tugas TNI yang semakin kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, TNI melakukan upaya peningkatan kinerja melalui mutasi dan promosi jabatan personel di tingkat Perwira Tinggi TNI.

Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/277/III/2018, tanggal 23 Maret 2018 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI, telah ditetapkan mutasi jabatan 39 Perwira Tinggi (Pati) TNI, terdiri dari 25 Pati jajaran TNI Angkatan Darat, 2 (dua) Pati TNI Angkatan Laut dan 12 Pati TNI Angkatan Udara.

Dalam mutasi tersebut tercatat sebagai berikut : 25 Pati TNI AD, yaitu Letjen TNI Agus Sutomo, S.E. dari Irjen Kemhan menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Mayjen TNI M. Thamrin Marzuki dari Dirjen Pothan Kemhan menjadi Irjen Kemhan, Brigjen TNI Dessano Indrasakti, S.E. dari Karoum Setjen Kemhan menjadi Staf Ahli Bid. Ekonomi Kemhan, Brigjen TNI Muhammad Nakir dari Sesditjen Strahan Kemhan menjadi Dirjen Strahan Kemhan, Brigjen TNI Kup Yanto Setiono, M.A. dari Dirjakstra Ditjen Strahan Kemhan menjadi Sesditjen Strahan Kemhan, Kolonel Inf Erwin Bambang Tetuko dari Kabagproglap Setditjen Pothan Kemhan menjadi Dirjakstra Ditjen Strahan Kemhan, Brigjen TNI Alfred BH Rante Tandung dari Ses Itjen Kemhan menjadi Kabainstranas Kemhan, Brigjen TNI Efendi Sihole, S.I.P., M.Si.(Han) dari Dosen Tetap Fakultas Strategi Pertahanan Unhan menjadi Ses Itjen Kemhan, Mayjen TNI Eko B. Soepriyanto dari Staf Ahli Bid.

Keamanan Kemhan menjadi Staf Khusus Kasad, Brigjen TNI Sunaryo dari Sesditjen Pothan Kemhan menjadi Staf Ahli Bid. Keamanan Kemhan, Brigjen TNI Iskandar M. Munir, M.Sc.Soc. dari Dirkomcad Ditjen Pothan Kemhan menjadi Sesditjen Pothan Kemhan, Kolonel Cku Amad Sugiyono, S.E., M.M. dari Karo Ren Setjen Kemhan menjadi Dirkomcad Ditjen Pothan Kemhan, Brigjen TNI Drs. Akhmad Tamim, M.Si. dari Staf Khusus Kasad menjadi Karo Ren Setjen Kemhan, Brigjen TNI Suyanto, S.E., M.Si. (Han) dari Direktur Asia dan Pasifik Deputi Bid.

Intelijen Luar Negeri BIN menjadi Staf Ahli Bid. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup BIN, Kolonel Chb Ricky Fredrik Winowatan dari Agen Madya pada Direktorat Asia dan Pasifik Deputi Bid. Intelijen Luar Negeri BIN menjadi Direktur Asia dan Pasifik Deputi Bid. Intelijen Luar Negeri BIN, Brigjen TNI Moh. Hatta Usmar Rukka dari Bandep Lingkungan Pemerintahan Negara Setjen Wantannas menjadi Sahli Bid. Ekonomi Setjen Wantannas, Brigjen TNI Abdul Latief, S.Sos., M.Si.(Han) dari Dirum Kodiklat TNI menjadi Staf Khusus Kasad, Kolonel Inf Tri Martono, S.I.P. dari Kakordos Seskoad menjadi Dirjianbang Kodiklat TNI, Mayjen TNI Ainurrahman dari Pangdivif-1 Kostrad menjadi Staf Khusus Kasad, Brigjen TNI Agus Rohman dari Kadisjasad menjadi Pangdivif-1 Kostrad, Kolonel Inf Mochammad Hasan dari Sekretaris Pusterad menjadi Kadisjasad, Mayjen TNI Agus Suhardi dari Pangdivif-2 Kostrad menjadi Staf Khusus Kasad, Brigjen TNI Dr. Marga Taufiq, S.H., M.H. dari Kasdam II/Swj menjadi Pangdivif-2 Kostrad, Brigjen TNI Syafrial, PSC., M.Tr.(Han) dari Kasdivif-2 Kostrad menjadi Kasdam II/Swj dan Kolonel Inf Haryanto, S.I.P. dari Danpusdikif Pussenif Kodiklatad menjadi Kasdivif-2 Kostrad.

2 (dua) Pati TNI AL, yaitu Kolonel Laut (E) Ir. Erwan Heruwicaksono, M.I.T., M.Han. dari Sahli E Teklog Pangarmabar menjadi Kapusdatin Kemhan dan Kolonel Laut (T) Sulistiawan, S.T. dari Agen Madya pada Binda Maluku Utara BIN menjadi Kabinda Sumatera Barat BIN.

12 Pati TNI AU, yaitu Marsma TNI Yusuf Jauhari, S.Sos., M.Eng. dari Kapusdatin Kemhan menjadi Karoum Setjen Kemhan, Marsma TNI Dr. Asep Adang Supriyadi, S.E., M.M. dari Dosen Unhan menjadi Sestama BNPT, Marsda TNI Suwandi Mihardja, M.D.S. dari Staf Ahli Bid. Ketahanan Nasional Kemenko Polhukam menjadi Deputi Bid. Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur Kemenko Polhukam, Marsma TNI Rus Nurhadi Sutedjo dari Sekretaris Deputi pada Deputi Bid. Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam menjadi Staf Ahli Bid. Ketahanan Nasional Kemenko Polhukam, Kolonel Pnb Amrizal Mansur dari Pamen Sopsau menjadi Sekretaris Deputi pada Deputi Bid. Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam, Kolonel Pas Hadi Suryono dari Agen Madya pada Binda Sulawesi Selatan BIN menjadi Kabinda Sulawesi Selatan BIN, Marsma TNI Wahyudi Sumarwoto, S.E., M.Si. dari Wadan Kodiklat TNI menjadi Staf Khusus Kasau, Marsma TNI R. Ismet Ismaya Saleh dari Dirdik Kodiklat TNI menjadi Wadan Kodiklat TNI, Kolonel Pnb Eko Dono I., S.I.P. dari Sesdisopslatau menjadi Dirdik Kodiklat TNI, Marsma TNI Gatot Purwanto, M.Si.(Han) dari Dirjianbang Kodiklat TNI menjadi Dirum Kodiklat TNI, Marsma TNI Ir. Novyan Samyoga dari Danlanud Adi Sucipto menjadi Staf Khusus Kasau dan Marsma TNI Ir. Tedi Rizalihadi S. dari Staf Khusus Kasau menjadi Danlanud Adi Sucipto

27 Maret 2018