Jakarta (SL) – Hari kedua berada di Provinsi Kalimantan Selatan, Senin 26 Maret 2018, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengawali kegiatannya dengan menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bansos Pangan Rastra di Lapangan Dr. Murjani, Kota Banjarbaru.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyerahkan 1.245 KIP dan 1.250 PKH. Sebanyak 1.245 penerima KIP terdiri atas 500 siswa SD, 273 siswa SMP, 175 siswa SMA dan 122 peserta program kesetaraan. Selain itu, hadir pula 500 guru penerima sertifikasi profesi.
Adapun jumlah dana bantuan yang diterima pelajar tingkat SD sebesar Rp450 ribu per tahun. Sementara untuk pelajar SMP disediakan Rp750 ribu per tahun. Sedangkan untuk tingkat SMA maupun SMK disediakan dana bantuan sebesar Rp1 juta per tahun.
Presiden mengingatkan kepada pada penerima KIP bahwa dana bantuan tersebut hanya diperuntukkan untuk keperluan pendidikan.
“Beli pulsa tidak boleh! Kalau ketahuan uangnya beli pulsa, kartunya dicabut. Kita janjian ya? Ini berkaitan dengan sekolah,” kata Presiden.
Presiden juga mengatakan bahwa angka kemiskinan harus diturunkan sebanyak-banyaknya. “Ya saya sampaikan harus turun di bawah 10 (persen). Ini targetnya ya,” lanjutnya.
Untuk itu, Presiden melanjutkan, tahun depan jumlah PKH akan dinaikkan. Presiden mengatakan bahwa masih banyak keluarga yang sangat membutuhkan bantuan terutama untuk pendidikan anak.
“Baik untuk pendidikan anak, baik untuk urusan gizi anak. Ini penting sekali,” ujar Kepala Negara.
Setelah membagikan KIP dan PKH, Presiden juga akan membagikan sertifikat tanah untuk rakyat di Kota Banjarbaru. Sore harinya sebelum kembali ke Jakarta, Presiden meninjau pelaksanaan Program Padat Karya Tunai Dana Desa di Kabupaten Banjar.
Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam penyerahan KIP dan PKH, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Idrus Marham, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor.
Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo berharap program padat karya tunai berbagai kementerian bisa meningkatkan ekonomi masyarakat di pedesaan. Menurutnya, apabila peredaran uang di desa semakin meningkat akan meningkatkan konsumsi dan daya beli masyarakat.
“Ini masih awal-awal. Semua yang paling banyak memang di Kementerian PU dan di Kementerian Desa. Ini baru tahap pertama jadi masih belum banyak, lalu belum di kementerian yang lain. Saya cek kemarin Kementerian BUMN juga masih baru mulai. Kemenhub juga baru mulai,” ujar Presiden saat meninjau langsung kegiatan padat karya tunai di Desa Pematang Panjang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, pada Senin, 26 Maret 2018.
Presiden mengatakan bahwa program padat karya tunai memiliki banyak manfaat. Setidaknya ada dua hal yang menjadi sasaran, pertama pembangunan infrastruktur. Kedua, ekonomi rakyat meningkat.
“Bukan untuk infrastruktur saja tapi juga untuk banyak hal. Jadi kalau ini yang kita lihat ya di infrastruktur untuk jalan produksi dan sekali lagi, kita harapkan peredaran uang di desa semakin meningkat sehingga daya beli dan konsumsi juga semakin naik. _Goalnya_ ke sana,” katanya.
Dalam program Padat Karya Tunai di Desa Pematang Panjang ini dilakukan peningkatan atau pengerasan jalan lingkungan atau jalan warga. Jalan yang dibangun ini menurut Presiden akan diprioritaskan untuk jalan produksi di desa, jalan antar desa, jalan menuju ke persawahan, dan irigasi untuk sawah.
“Saya kira hal-hal yang sifatnya produktif, infrastruktur yang sifatnya produktif. Intinya kita ingin memperbaiki jalan-jalan produksi menuju ke pertanian, menuju ke desa itu menjadi lebih baik lagi,” lanjutnya.
Jalan yang dibangun sepanjang 398 meter dan lebar 3 meter ini memiliki nilai proyek sebesar Rp115.919.200 dan dikerjakan dengan metode swakelola. Pengerjaan diperkirakan berlangsung selama 15 hari dengan menyerap 30 tenaga kerja.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam peninjauan ini, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor.
Setelah selesai meninjau program padat karya tunai tersebut, Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo kembali ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan RJ-85 melalui Pangkalan TNI AU Syamsuddin Noor, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Jakarta, antara lain Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Staf Khusus Presiden Johan Budi, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Trisno Hendradi dan Komandan Paspampres Mayjen TNI (Mar) Suhartono.
Presiden dan Ibu Iriana bersama rombongan tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta pada pukul 15.55 WIB.
Jakarta, 26 Maret 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden
Joko Widodo Saat Menerima Perwakilan pengemudi Ojek Online di Istana Negara
Jakarta (SL) – Perwakilan pengemudi ojek online yang tergabung dalam perusahaan penyedia aplikasi layanan pemesanan transportasi daring diterima langsung oleh Presiden Joko Widodo. Mereka, yang sejak siang melakukan unjuk rasa di seberang Istana Merdeka berkesempatan untuk menyampaikan keluh kesahnya kepada Presiden.
Setidaknya ada lima orang perwakilan pengemudi ojek online yang bertemu dengan Presiden di ruang tengah Istana Merdeka. Dari pengamatan, Presiden Joko Widodo tampak mendengarkan serius keluhan yang disampaikan mereka.
Kepala Negara menerima perwakilan tersebut sekitar pukul 13.30 WIB. Dalam pertemuan tersebut, Presiden didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Selepas mengambil sumpah jabatan Arief Hidayat sebagai Hakim Konstitusi dan melantik Isdianto sebagai Wakil Gubernur Kepulauan Riau untuk sisa masa jabatan tahun 2016-2021, dirinya menjelaskan mengenai apa yang menjadi bahasan dalam pertemuan itu.
“Intinya mereka menyampaikan kesulitan mengenai masalah perang tarif antaraplikator. Tadi saya perintahkan kepada Menteri Perhubungan dan Menkominfo agar besok diundang aplikator-aplikator, termasuk driver-driver -nya, untuk berbicara. Harus dicari jalan tengah yang tidak merugikan,” ujarnya di Istana Negara.
Setelah mendengar keluhan dari perwakilan pengemudi ojek online, Presiden beranggapan memang seharusnya ada semacam batasan tarif atas dan bawah bagi para penyedia layanan pemesanan transportasi daring. Namun, hal itu bukan merupakan sebuah keputusan final dan masih harus dibicarakan sejumlah pihak.
“Besok dibicarakan dulu. Tapi menurut saya memang harus ada patokan harga bawah dan harga atas. Mungkin ke situ, tapi belum,” tuturnya.
Jakarta, 27 Maret 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden
Pengurus Forwata Riau akan Kemping 3D2N Bersama Anggota DPR RI Sayed Assegaf (Foto/Dok/Detikriau)
Pekanbaru (SL) – Program promosi wisata yang diusung Forum Wartawan Pariwisata (Forwata) Provinsi Riau mendapat apresiasi dari Anggota DPR RI Sayed Assegaf.
Buktinya, sang legislator dari Partai Demokrat ini mendukung rencana kemping 3 Day 2 Night (3D2N) yang menjadi agenda perdana dari Forwata Riau, pasca terbentuk beberapa waktu lalu.
“Saya sangat mengapresiasi dan mendukung program promosi wisata yang menjadi andalan Forwata Riau ini,” ujar pria yang akrab disapa Ibeck ini.
Menurut Ibeck, kehadiran Forum Wartawan Pariwisata atau yang disingkat dengan Forwata ini bisa menjadi magnet positif bagi industri pariwisata Riau. Apalagi. Provinsi Riau yang berjuluk Bumi Lancang Kuning ini mempunyai potensi objek wisata yang menggiurkan. Dan ini butuh promosi, salah satunya lewat media, baik cetak, elektronik dan online.
“Untuk memperkenalkan objek wisata itu kita butuh media sebagai sarana promosi. Dengan adanya promosi dari media, otomatis akan meningkatkan kunjungan wisata dari para wisatawam baik domestik maupun mancanegara,” ulas Ibeck.
Sementara itu, Ketua Forwata Riau Didis Mardisna mengatakan, kemping 3D2N, (3 hari 2 malam) di Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis yang akan dilaksanakan pada 13 dan 14 April 2018 nanti akan diikuti sebanyak 20 pengurus dan anggota Forwata Riau. Kegiatan kemping 3D2N ini didukung Ibeck Assegaf, anggota DPR RI.
“Kita buat agenda wisata agro atau kemping ke wilayah Rupat. Agenda Kemping Forwata Riau ini didukung Anggota DPR RI Sayed Abubakar Assegaf ” ucap pemilik situsriau.com ini yang juga Wakil Ketua Bidang Pariwisata PWI Riau ini.
Selain Sayed Assegaf, tutur ibu dua anak ini, Forwata Riau juga akan melibatkan Dinas Pariwisata Riau dan Pemkab Bengkalis untuk suksesnya kegiatan promosi wisata Riau ini.
“Intinya, kemping 3D2N ini merupakan kegiatan strategis untuk mengangkat wisata Riau. Namun kunjungan wisatawan kesana masih minim, sehingga perlu ada langkah kongkrit dari semua stakeholder untuk mrngembangkan destinasi Pulau Rupat ini, ” kata Didis seraya berharap kepada 20 peserta kemping 3D2N untuk membuat tulisan di media masing-masing.
“Setiap pengurus dan anggota Forwata yang ikut akan menaikan berita atau galeri foto kegiatan dimaksud. Artinya. untuk 20 orang peserta kemping, kita buka kesemptan juga buat ya g suka dan bisa update berita pariwisata,” harap Didis.
Untuk diketahui, Pulau Rupat Utara ini, khususnya pantai pesona memilki pasir putih sepanjang 13 kilometer yang sudah dilengkapi berbagai fasilitas seperti hotel dan arena permainan banana boat, jet sky dan lain-lain. (ron)
Jakarta (SL) – Mutasi jabatan di lingkungan TNI dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier Perwira Tinggi, guna mengoptimalkan tugas-tugas TNI yang semakin kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, TNI melakukan upaya peningkatan kinerja melalui mutasi dan promosi jabatan personel di tingkat Perwira Tinggi TNI.
Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/277/III/2018, tanggal 23 Maret 2018 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI, telah ditetapkan mutasi jabatan 39 Perwira Tinggi (Pati) TNI, terdiri dari 25 Pati jajaran TNI Angkatan Darat, 2 (dua) Pati TNI Angkatan Laut dan 12 Pati TNI Angkatan Udara.
Dalam mutasi tersebut tercatat sebagai berikut : 25 Pati TNI AD, yaitu Letjen TNI Agus Sutomo, S.E. dari Irjen Kemhan menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Mayjen TNI M. Thamrin Marzuki dari Dirjen Pothan Kemhan menjadi Irjen Kemhan, Brigjen TNI Dessano Indrasakti, S.E. dari Karoum Setjen Kemhan menjadi Staf Ahli Bid. Ekonomi Kemhan, Brigjen TNI Muhammad Nakir dari Sesditjen Strahan Kemhan menjadi Dirjen Strahan Kemhan, Brigjen TNI Kup Yanto Setiono, M.A. dari Dirjakstra Ditjen Strahan Kemhan menjadi Sesditjen Strahan Kemhan, Kolonel Inf Erwin Bambang Tetuko dari Kabagproglap Setditjen Pothan Kemhan menjadi Dirjakstra Ditjen Strahan Kemhan, Brigjen TNI Alfred BH Rante Tandung dari Ses Itjen Kemhan menjadi Kabainstranas Kemhan, Brigjen TNI Efendi Sihole, S.I.P., M.Si.(Han) dari Dosen Tetap Fakultas Strategi Pertahanan Unhan menjadi Ses Itjen Kemhan, Mayjen TNI Eko B. Soepriyanto dari Staf Ahli Bid.
Keamanan Kemhan menjadi Staf Khusus Kasad, Brigjen TNI Sunaryo dari Sesditjen Pothan Kemhan menjadi Staf Ahli Bid. Keamanan Kemhan, Brigjen TNI Iskandar M. Munir, M.Sc.Soc. dari Dirkomcad Ditjen Pothan Kemhan menjadi Sesditjen Pothan Kemhan, Kolonel Cku Amad Sugiyono, S.E., M.M. dari Karo Ren Setjen Kemhan menjadi Dirkomcad Ditjen Pothan Kemhan, Brigjen TNI Drs. Akhmad Tamim, M.Si. dari Staf Khusus Kasad menjadi Karo Ren Setjen Kemhan, Brigjen TNI Suyanto, S.E., M.Si. (Han) dari Direktur Asia dan Pasifik Deputi Bid.
Intelijen Luar Negeri BIN menjadi Staf Ahli Bid. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup BIN, Kolonel Chb Ricky Fredrik Winowatan dari Agen Madya pada Direktorat Asia dan Pasifik Deputi Bid. Intelijen Luar Negeri BIN menjadi Direktur Asia dan Pasifik Deputi Bid. Intelijen Luar Negeri BIN, Brigjen TNI Moh. Hatta Usmar Rukka dari Bandep Lingkungan Pemerintahan Negara Setjen Wantannas menjadi Sahli Bid. Ekonomi Setjen Wantannas, Brigjen TNI Abdul Latief, S.Sos., M.Si.(Han) dari Dirum Kodiklat TNI menjadi Staf Khusus Kasad, Kolonel Inf Tri Martono, S.I.P. dari Kakordos Seskoad menjadi Dirjianbang Kodiklat TNI, Mayjen TNI Ainurrahman dari Pangdivif-1 Kostrad menjadi Staf Khusus Kasad, Brigjen TNI Agus Rohman dari Kadisjasad menjadi Pangdivif-1 Kostrad, Kolonel Inf Mochammad Hasan dari Sekretaris Pusterad menjadi Kadisjasad, Mayjen TNI Agus Suhardi dari Pangdivif-2 Kostrad menjadi Staf Khusus Kasad, Brigjen TNI Dr. Marga Taufiq, S.H., M.H. dari Kasdam II/Swj menjadi Pangdivif-2 Kostrad, Brigjen TNI Syafrial, PSC., M.Tr.(Han) dari Kasdivif-2 Kostrad menjadi Kasdam II/Swj dan Kolonel Inf Haryanto, S.I.P. dari Danpusdikif Pussenif Kodiklatad menjadi Kasdivif-2 Kostrad.
2 (dua) Pati TNI AL, yaitu Kolonel Laut (E) Ir. Erwan Heruwicaksono, M.I.T., M.Han. dari Sahli E Teklog Pangarmabar menjadi Kapusdatin Kemhan dan Kolonel Laut (T) Sulistiawan, S.T. dari Agen Madya pada Binda Maluku Utara BIN menjadi Kabinda Sumatera Barat BIN.
12 Pati TNI AU, yaitu Marsma TNI Yusuf Jauhari, S.Sos., M.Eng. dari Kapusdatin Kemhan menjadi Karoum Setjen Kemhan, Marsma TNI Dr. Asep Adang Supriyadi, S.E., M.M. dari Dosen Unhan menjadi Sestama BNPT, Marsda TNI Suwandi Mihardja, M.D.S. dari Staf Ahli Bid. Ketahanan Nasional Kemenko Polhukam menjadi Deputi Bid. Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur Kemenko Polhukam, Marsma TNI Rus Nurhadi Sutedjo dari Sekretaris Deputi pada Deputi Bid. Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam menjadi Staf Ahli Bid. Ketahanan Nasional Kemenko Polhukam, Kolonel Pnb Amrizal Mansur dari Pamen Sopsau menjadi Sekretaris Deputi pada Deputi Bid. Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam, Kolonel Pas Hadi Suryono dari Agen Madya pada Binda Sulawesi Selatan BIN menjadi Kabinda Sulawesi Selatan BIN, Marsma TNI Wahyudi Sumarwoto, S.E., M.Si. dari Wadan Kodiklat TNI menjadi Staf Khusus Kasau, Marsma TNI R. Ismet Ismaya Saleh dari Dirdik Kodiklat TNI menjadi Wadan Kodiklat TNI, Kolonel Pnb Eko Dono I., S.I.P. dari Sesdisopslatau menjadi Dirdik Kodiklat TNI, Marsma TNI Gatot Purwanto, M.Si.(Han) dari Dirjianbang Kodiklat TNI menjadi Dirum Kodiklat TNI, Marsma TNI Ir. Novyan Samyoga dari Danlanud Adi Sucipto menjadi Staf Khusus Kasau dan Marsma TNI Ir. Tedi Rizalihadi S. dari Staf Khusus Kasau menjadi Danlanud Adi Sucipto
Jakarta (SL) – Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam kasus penodaan agama, Senin (26/3).
“Benar (PK Ahok ditolak), baru saja diketok,” kata Juru Bicara MA Suhadi kepada CNNIndonesia.com.
PK Ahok ditolak setelah disidangkan oleh tiga hakim agung. Majelis hakim terdiri dari Artidjo Alkostar sebagai ketua dibantu dua hakim lainnya, Salman Luthan dan Sumardijatmo.
Ahok kini masih mendekam di penjara Mako Brimob setelah divonis dua tahun dalam perkara penodaan agama sejak Mei 2017.
Ahok mengajukan PK karena menilai ada kekhilafan hakim saat memvonisnya dengan hukuman penjara dua tahun. Pengacara Ahok juga menjadikan putusan kasus ujaran kebencian dengan terdakwa Buni Yani di Pengadilan Negeri Bandung sebagai rujukan.
Pelatihan Dasar Sumber Daya Manusia Pariwisata Tahun 2018 di Prime Park Hotel Pekanbaru, Senin (26/03/2018)
Pekanbaru (SL) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Pariwisata (Dispar) Riau terus melakukan pembenahan untuk pengelolaan dan mengembangkan destinasi pariwisata agar menjadi lebih baik lagi.
Di antaranya dengan mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih baik.
Adapun pembenahan yang dilakukan Dinas Pariwisata Riau itu, salah satunya dengan menggelar pelatihan dasar sumber daya manusia pariwisata tahun 2018 di Prime Park Hotel Pekanbaru, Senin (26/03/2018).
Kegiatan ini dibuka lansung oleh Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Provinsi Riau, Fahmizal Usman.
Dalam sambutannya, Fahmizal mengatakan, SDM merupakan salah satu program yang strategis dalam upaya memajukan pariwisata khususnya di Provinsi Riau.
“Pembangunang kepariwisataan itu dibangun tidak dengan sendiri, tapi dengan pembangunan yang terintegrasi baik itu sarana prasarana dan sdm itu sendiri,” sebut Fahmizal seraya mengatakan, guna mendorong sektor pariwisata diperlukan kesadaran dalam diri dan fikiran. Sehingga SDM ini penting.
“Tanamkan bahwa kita menjadi tuan rumah yang baik dengan melayani dengan baik. Jadi tuan rumah yang baik itu penting ditanamkan di dalam pikiran kita. Artinya kita melayani dengan baik, jangan berfikir kita yang mau dilayani, sehingga orang yang berkunjung ke Riau ini merasa nyaman. Dan sebagai tuan rumah yang baik kita juga memperlakukan tamu dengan baik, artinya membangun rumah yang nyaman bagi wisatawan, bagi semua kita di Provinsi Riau.,” ujarnya.
Fahmizal berharap, kegiatan ini dapat menciptakan pelayanan wisata yang terampil dalam pengembangan destinasi wisata dikabupaten/kota se Provinsi Riau.
Pelatihan dasar sumber daya manusia pariwisata tahun 2018 diikuti sebanyak 250 orang peserta Pelajar yang terdiri dari, Mahasiswa, Kelompok pariwisata Riau, asosiasi organisasi pariwisata, HPI Riau, angkasa pura, para pengrajin suvenir, APJI Riau , pengelola desa wisata dan tamu lainnya.(*)
Puluhan Staf Dan Pejabat Eselon di Lingkungan Pemprov Banten (Foto/Dok/Ahmad)
Banten (SL) – Hampir di semua tingkatan di pemerintah propinsi Banten banyak jabatan yang kosong.
kekosongan jabatan terjadi di semua tingkatan eselon mulai dari Eselon II, III, dan IV Berdasarkan data yang dihimpun sampai Maret 2018, kekosongan jabatan di mulai dari eaelon IV sebanayak 30 jabatan sedangkan jabatan Eselon III sebanyak 19 jabatan yang kosong. Sementara, untuk jabatan Eselon II ada tiga yang kosong.
Menurut Asisten Daerah III Bidang Administrasi Umum, samsir bahwa banyak jabatan Eselon III dan IV yang kosong sampai maret ini. “puluhan staf dan pejabat Eselon IV di lingkungan Pemprov Banten dipastikan mendapat promosi jabatan karena banyaknya jabatan Eselon III dan IV yang kosong itu. “Eselon III dan IV banyak yang kosong. Data sampai Maret ini, ada 30 jabatan Eselon IV yang kosong. Ditambah nanti ada 19 Eselon IV yang promosi ke Eselon III, karena Eselon III ada 19 yang kosong. Jadi Eselon IV saja yang promosi sekitar 50 orang,” kata Samsir, Jumat (23/3/2018).
“Baperjakat Pemprov Banten sedang memetakan personal maupun posisi jabatannya. ”Jadi selain promosi jabatan, kan rotasi juga. Jadi kami petakan. Pertama yang promosi dari staf ke Eselon IV, kami ingin menggunakan data-data hasil assessment. Minggu-minggu ini sudah selesai lah,” hasil pemetaan Baperjakat tersebut, selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Banten selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). ”Iya (masih pemetaan), kan untuk disampaikan ke gubernur. Ada yang harus dirotasi juga, yang enggak pas (di posisinya). Rotasi biar lebih pas penempatannya,” ucapnya.
Menurutnya Samsir bahwa, rotasi pegawai akan melibatkan sedikitnya empat jabatan. “Mengisi jabatan yang dirotasi itu kan banyak. Satu orang saja (dirotasi) bisa melibatkan empat jabatan. Karena muter terus itu, jarang sekali tukar jabatan itu. Minimal imbasnya pada empat jabatan itu, baru dia pas,” ujarnya.
Ditegaskan lagi oleh Samsir, “pemetaan pegawai sudah hampir rampung. Namun, untuk waktu pelaksanaan rotasi/mutasi ia tidak dapat memastikan.“ Sekarang sudah hampir selesai. Untuk lebih pasnya menunggu hasil dari assessment. Pak gubernur memang minta secepatnya, kalau bisa di bulan Maret, ”ada beberapa komponen penilaian. Hasil assessment hanya satu dari beberapa pertimbangan rotasi/mutasi.”Assessment itu salah satu alat saja. Penilaian lain tetap ada, seperti kinerjanya, kemudian ada rekam jejak. Kita punya catatannya. Misalnya ada pelanggaran-pelanggaran kan kita punya datanya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, assessment dibutuhkan untuk mengetahui kecocokan pegawai untuk ditempatkan di satu posisi. “Jadi nanti hasil assessment itu akan ketahuan kecenderungan pegawai ditempatkan di mana. Apakah dia sebagai staf, pelaksana atau perencana. Jadi diketahui apakah dia (pegawai) cocoknya di dinas, di sekretariat atau di badan. Apakah di bagian TU atau di teknis,” penilaian lainnya juga soal pengalaman kerja. Ia mencontohkan, tidak semua pegawai yang berlatar belakang hukum pas ditempatkan di Biro Hukum.
“Tidak selamanya orang hukum pas di Biro Hukum. Kalau dari awal dia ditempatkan di keuangan, kemudian dipindah ke Biro Hukum malah jadi enggak pas. Jadi di sini pengalaman kerja dan kinerjanya juga dinilai,” tegasnya.
Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) divtempat terpusah menerangkan jikalau saat ini progres assessment sudah 70 persen. ”Hasil assessment belum selesai. Minggu depan. Sudah hampir sebagian, 70 persen sudah selesai. Sisanya masih (jalan), harusnya besok ya,” kata WH, ditemui usai menunaikan Salat Jumat di Masjid Raya Albantani, KP3B, Kota Serang. (ahmad suryad)
Penyerahan Tongkat Komando Danjen Kopassus Digelar di Lapangan Markas Kopassus, Cijantung, Jaktim, Jumat (23/3)
Jakarta (SL) – Tongkat Komando Pasukan Khusus (Kopassus) resmi dipegang Mayor Jenderal TNI Eko Margiyono setelah sebelumnya jabatan Komandan Jenderal (Danjen) dijabat oleh Mayor Jenderal TNI Madsuni. Acara penyerahan tongkat komando Danjen Kopassus digelar di lapangan Markas Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Jumat (23/3) pukul 09.00 WIB.
“Saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh Baret Merah dan mitra Kopassus yang memberikan bantuan, Kerja sama untuk Kopassus, hingga Kopassus dapat mencapai kemajuan dan sejahtera,” kata Mayor Jenderal TNI Madsuni dihadapan para tamu undangan, Jumat (23/3).
Sementara itu, Danjen Kopassus yang baru Walikota Jenderal TNI Eko Margiyono mengucapkan terimakasih kepada mantan pimpinannya (Walikota Jenderal TNI Madsuni) karena telah banyak mengharumkan nama Kopassus dalam berbagai perlombaan. Tak hanya kepada Walikota Jenderal TNI Madsuni, ucapan terimakasih dan disampaikan untuk sesepuh Kopassus dan segenap tamu undangan yang hadir pada kesempatan ini.
“Pada kesempatan yang baik ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada mantan pimpinannya (Walikota Jenderal Madsuni) karena telah banyak mengharumkan nama Kopassus dalam berbagai perlombaan. Untuk sesepuh Kopassus dan segenap tamu. Kita tahu banyak teori yang diberikan dalam rangka memajukan Kopassus, ide, dan pemikiran yang baru yang menjadi tokoh utama dari kehidupan, pertempuran perkotaan, rekor Muri, dan juga menjadi juara lomba tembak pada tahun 2017, ”kata Mayor Jenderal TNI Eko Margiyono, Jumat (23/3).
Dalam prosesi serah terima jabatan tongkat komando Danjen Kopassus diawali dari penembakan runduk yang menyasar dua boneka yang telah disiapkan. Iring-iringi kendaraan roda dua dan roda empat dari tim pasukan Kopassus. Serta, para pasukan Kopassus yang masuk secara bersama-sama untuk berbaris di lapangan.
Acara penyerahan tongkat komando Danjen Kopassus juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia, Jenderal TNI Luhut Binsar Panjaitan, Jenderal TNI Agum Gumelar M.Sc adalah mantan Menteri Perhubungan pada Kabinet Gotong Royong, Letjen Herindra, dan juga beberapa mantan Danjen Kopassus. (puspen TNI)
Rapat Dengar Pendapat Terkait Dengan Program Kerja dan Rencana Perubahan UU ASN no. 5/2014 di Ruang Rapat DPD RI Senayan Jakarta, Rabu (21/3/18)
Jakarta (SL) – Rapat dengar pendapat yang pagi tadi dilakukan gabungan Komite 1, Komite 3 dan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI bersama Kementerian PAN/RB terkait dengan program kerja dan rencana perubahan UU ASN no. 5/2014 di ruang rapat DPD RI Senayan Jakarta yang langsung dipimpin Menteri Asman Abnur bersama seluruh deputinya berjalan dinamis dengan dihadiri 25 anggota komite dan BAP. Acara RDP dipimpin Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubid dan dipandu oleh Ketua Komite 1 Ahmad Muqqowam.
Andi Surya, Anggota DPD RI Wakil Lampung menyinggung perihal keberadaan 439.956 tenaga honorer K2 yang hingga saat ini masih terkatung-katung nasibnya. Disebutkannya: “Nasib 439-ribuan honorer K2 menjadi tidak jelas ketika KemenpanRb harus menunggu perubahan UU ASN no. 5/2014. Mereka sudah tidak bisa menunggu karena faktor usia yang mendekati pensiun.
Sementara di sisi lain KemenpanRb dapat menerima 6.296 CPNS Guru Garis Depan dari jalur umum pada 2017 yang lalu. Tentu ini menjadi tidak adil dirasakan oleh Honorer K2. Oleh karenanya saya meminta kepada Menteri agar menggunakan kebijakan diskresi mengatadi persoalan inu dengan melibatkan kementerian pendidikan nasional dan Menteri Keuangan untuk menghitung kebutuhan Honorer K2 jika diangkat sebagai PNS”.
Menanggapi hal ini, Asman Abnur memberi penjelasan: “Kami segera akan mencarikan solusi yang berkeadilan dan sesuai dg peraturan perundang2an untuk honorer K2 yg tdk lulus seleksi thn 2013. Karena ini menyangkut anggaran maka kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Kami juga alan melakukan validasi atas data2 honorer K2 ini agar tidak terjadi tumpang tindih dan benar2 mendapat data faktual utk penyelesaian persoalan honorer K2”.
Di tempat yg sama, Ketua Komite 1 Ahmad Muqowam menegaskan: “DPD RI akan mengawal pemerintah cq. KemenPanRb untuk mengambil langkah solusi terhadap honorer K2, dan kami juga akan siap mengawal upaya koordinasi dengan Kementerian Keuangan serta Kemendiknas, juga akan meminta Presiden Jokowi dapat menegaskan instruksi penyelesaian honorer K2 yang telah berlarut2 ini”. Tutupnya.
