Sejumlah Komunitas Berkumpul di Taman Kota Putri Kacamayang Sejak Petang Hingga Malam, Rabu (21/3)
Pekanbaru (SL) – Merupakan hari puisi sedunia yang diperingati seluruh penyair di berbagai daerah di Indonesia juga diperingati, salah satunya di Kota Pekanbaru. Sejumlah komunitas berkumpul di taman kota Putri Kacamayang sejak petang hingga malam. Mereka datang untuk menulis dan membacakan puisi. Rabu (21/3)
Kegiatan ini diprakarsai Komunitas Seni Rumah Sunting yang memang aktif menggeliatkan kesusasteraan, khususnya di Riau. Selain dihadiri para penyair, kegiatan ini juga dihadiri berbagai komunitas lingkungan karena disempurnakan juga dengan perayaan hari hutan dan hari air sedunia.
Tema yang diusung kali ini adalah Duniakan Puisi, Puisikan Dunia. Ada harapan besar yang tersirat dalam tema singkat ini. ” Tentu semua yang ada di dunia ini adalah sumber inspirasi untuk menciptakan puisi agar puisi-puisi itu juga bisa mendunia,” kata Kunni Masrohanti, pimpinan Rumah Sunting.
Taman Putri Kacamayang yang berada di tengah kota atau di depan kantor Wali Kota Pekanbaru dipilih sebagai lokasi acara agar warga yang datang di tempat itu bisa turut menyaksikan, bahkan turut membaca dan menulis puisi bersama. Cukup dengan duduk di rerumputan tengah taman, orang-orang pun berkerumun bersama.
Semakin ramai dengan hadirnya perpustakaan keliling milik Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Riau. Mobil perpustakaan dengan berbagai buku bacaan di dalamnya ini juga dikerumuni pengunjung taman kota, termasuk para pedagang.
”Kegiatan literasi yang sangat bagus. Anak-anak muda dari berbagai komunitas, masyarakat, pedagang, semuanya berpuisi. Paling tidak, mendengarkan puisi yang dibacakan, pesan-pesan yang tersirat di dalamnya akan sampai dan didengar. Inilah kelebihan puisi jalan menyampaikan pesan secara tidak langsung. Tahniah untuk penyair, selamat hari puisi sedunia,” ungkap Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dr Rahima Erna MSi yang juga turut membacakan puisi sore itu. Rahima datang bersama seluruh stafnya.
Beberapa penyair yang hadir di antaranya Bambang Kariyawan, DM Ningsih, penyair muda Syarwan Hamid dan beberapa lainnya. Bersama para pengunjung, mereka membacakan puisi khususnya puisi bertema hutan dan lingkungan. (Rls)
Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) (Foto/Dok/Net)
Jakarta (SL) – Pengurus Pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) mengagendakan program tahun 2018 berupa penguatan organisasi lewat pengukuhan pengurus cabang di daerah.
Selain untuk penguatan organisasi, agenda tersebut merupakan salah satu program untuk mendukung proses verifikasi faktual organisasi di Dewan Pers.
Demikian salah satu program mendesak yang disetujui rapat pleno pengurus yang dipimpin Ketua Umum SMSI Pusat Auri Jaya didampingi Sekretaris Jendral Firdaus di Kantor Pusat SMSI, Veteran II/7C, Rabu (21/3/2018).
Program tersebut bernilai strategis dalam memperkuat legalitas SMSI, kata Auri pada rapat pleno yang dihadiri pengurus harian dan Sekretaris Dewan Penasehat Mirza Zulhady.
“Mari kita mengambil bagian dalam membesarkan SMSI, sehingga kelak menjadi bagian kita semua. Yang baiknya buat kita, buruknya buat saya,” canda Auri Jaya.
Ditambahkan Direktur JPNN ini, SMSI sudah punya kantor sendiri yang sangat nyaman dan punya nilai historis bagi perjalanan pers di tanah air. Dengan demikian, SMSI pun harus berjuang agar secara legal institusional bisa diterima sebagai salah satu organisasi pers yang tercatat sebagai konstituen Dewan Pers.
“Jadi program kita selanjutnya menjadi konstituen Dewan Pers. Semua persyaratannya sudah kita siapkan, sudah kita lakukan. Dan, kini sedang berproses,” katanya.
Menurutnya, dalam waktu dekat Dewan Pers akan melakukan verifikasi faktual untuk pengurus cabang di daerah.
“Semoga dalam bisa terpenuhi. Hubungan SMSI dengan Dewan Pers sangat harmoni,” ujar Auri Jaya.
SMSI sudah memiliki 337 anggota hasil pendaftaran dua gelombang – September 2017 dan Februari 2018. Jumlah tersebut sudah memenuhi persyarakatn yang disyaratkan Dewan Pers, yakni minimal 200 anggota dan tersebar di 17 propinsi.
Program lainnya, tutur Auri Jaya yakni penguatan ke dalam. SMSI akan menagendakan workshop pengelolaan media siber yang baik dan memberikan banyak manfaat.
Selain itu, bagaimana meningkatkan kemampuan perusahaan juga wartawan media siber berupa pelatihan-pelatihan tentang pengelolaan IT juga konten beritanya.
“Ini semua untuk anggota SMSI. SMSI akan tetap memikirkan perkembangan anggota kita,” sebut Auri Jaya.
SMSI juga memikirkan kemudahan bagi anggota memeroleh berita lewat news room, semacam satu portal berita internal. Nantinya, kata Auri Jaya, semua anggota SMSI bisa mengambil berita di sana. Dengan catatan, setiap harinya, anggota wajib menyetor, misalnya, minimal 10 berita di news room.
“Untuk legalitas dan menjaga keabsahan berita, dalam arti tidak masuk kategori hoax, semua anggota news room seharusnya medianya sudah terverifikasi,” demikian Auri Jaya
Banten (SL) – Anggota DPRD Propinsi Banten dari fraksi Partai Demokrat Yoyon Sujana angkat bicara terkait Kepala Dinas mangkir Musresbang Provinsi Banten. Yoyon mengatakan bahwa tidak sepatutnya jika seorang pimpinan OPD tidak menghadiri acara Pra Musrenbang tetsebut.
“Saya saja seorang Wakil Rakyat ingin sekali menghadiri akan tetapi mungkin sengaja tidak diundang, kenapa saya ingin datang, agar saya mengetahui. Ini di undang tidak datang, malah banyak yang tidak hadir,” kata Yoyon Sujana, kepada sinarlampung.com, Kamis (22/3)
Politisi Partai Demokrat ini juga menambahkan, “Lalu siapa Yang akan beraspirasi sementara yang dipercaya rakyat, Tidak Diundang Dan yang Diundang tidak Hadir”. Kata Yoyon Sujana ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pandeglang pada wartawan.
Diberitakan sebelumnya Pra Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang di selenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten nampaknya tak di gubris para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Banten.
Hal ini terlihat dengan ketidakhadiran dalam acara pra musrembang yang dilaksanakan selama dua hari yaitu tanggal 21 dan 22 Maret 2018 di kawasan wisata Pantai Anyer Banten. Dari 43 OPD yang ada di Propinsi Banten yang hadir dalam acara pra musrembang hanya 12 OPD saja.
Melihat kenyataan yang terjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten, menyesalkan ketidakhadiran 31 Organiasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Pra Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Dearah (Bappeda) dalam mengimplementasikan progam pembangunan tahun 2019 selama dua hari di kawasan Wisata Pantai Anyer, (Selasa-Rabu 20-21 Maret).
“Bagaimana OPD bisa menjalankan program pembangunan, jika dalam Pra Musrenbang saja mereka tidak hadir. Program apa yang akan mereka usulan untuk tahun 2019 jika mereka tidak hadir, ”ujar H Muslik Kuswandi, Sekretaris Komisi II DPRD Banten, Rabu (21/3).
Kuswandi menilai, ketidakhadiran puluhan kepala OPD dalam Pra Musrenbang tersebut, perlu mendapat perhatian dari Gubernur Banten Wahidin Halim, karena ini menyangkut dengan kebijakaan yang akan di jalankan oleh OPD di tahun 2019. ”Harusnya pak Gubernur memberikan sanksi dan teguran keras kepada para kepala OPD yang tidak hadir dalam Pra Musrenbang. Sebab, ini menyangkut dengan program yang akan dilaksanakan oleh masing masing OPD di tahun 2019,” tutur politisi partai Gerindra ini.
Sementara kepala Bappeda Banten, Hudaya Latuconsina yang dikonfirmasi, membenarkan ketidak hadirian 31 OPD dari 43 OPD yang ada di Banten, tanpa alasan yang jelas. ”Tapi yang pasti, kami sudah mengundang dan mengharapkan kehadiran seluruh OPD dalam Pra Musrebang yang dibuka oleh pak Sekda,” ujarnya.
Menurut Hudaya, Pra Musrenbang sangat penting diikuti oleh seluruh OPD untuk mempertajam program yang akan dijalankan di tahun 2019. Sehingga saat Musrenbang nanti, semua program yang diusulkan tersebut sudah matang dan tinggal disahkan. ”Pelaksanaan Pra Musrenbang ini mengacu kepada Permendagri Nomor 87 tahun 2017,” cetusnya.
Apalagi kata Hudaya, Pra Musrenbang ini nantinya akan akan menjadi acuan perumusan tema dan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten dan Kota di tahun 2019. ”Pra Musrenbang itu bertujuan untuk mempertajam program yang akan diusulkan dari masing masing OPD.Sebelum dilaksanakan Musrenbang, harus ada Pra Musrenbang sebagaimana amanat dari Permendagri Nomor 87 tahun 2017,” terangnya.
Hudaya menuturkan, Pemprov Banten pada rancangan RKPD tahun 2019 mendatang, menargetkan pencapaian indikator makro pembangunan yang lebih baik, misalnya, Indek Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,20 persen, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 6,2 persen, penurunan penduduk misksin hingga mencapai 5,0 persen dan penuruna angka pengangguran terbuka hingga mencapai 8,20 persen.
Hudaya mengungkapkan, ke-12 kepala OPD yang hadir dalam Pra Musrenbang dari dari 43 OPD yang ada di lingkungan Pemprov Banten adalah, kepala dinas Perindustrian dan Perdangangan, Pariwisata, Penanaman Modal, Bapenda, Satpol PP, Biro Bina Infrastruktur, Bina Ekonomi, Ketapang, Perhubungan, Perkim dan PUPR. ”Untuk kepala dinas yang tidak hadir, saya tidak tahu alasan mereka apa sampai tidak hadir,” pungkas Hudaya. (ahmad suryadi)
Sejumlah orang tidak dikenal di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug, Kota Serang Tepatnya di Depan Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Sekitar, Dengan Bersenjatakan Samurai Dan Golok Melakukan Pengeroyokan, Kamis (22/3/18)
Banten (SL) – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Reaktor Banten, yang baru saja keluar dari Kantor Dinas Pendidikan Propinsi Banten,Yepi Gusti Efendi di sambut Samurai dan Golok.
Sejumlah orang tidak dikenal di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug, Kota Serang tepatnya di depan Kantor Dinas Sosial (Dinsos) sekitar pukul 11.20 WIB,dengan bersenjatakan samurai dan golok melakukan pengeroyokan ke salah satu Ketua LSM, Akibat pengeroyokan tersebut, Yepi Gusti mengalami luka-luka serius pada wajahnya.
“Saya dikeroyok orang tidak dikenal tah apa motifnya, pelaku pengeroyok sekitar 10 orang di depan Kantor Dinsos Banten,” Ungkap Yepi pada wartawan.
Saat ini, menurut Yepi tengah berada di Mapolsek Curug untuk melaporkan kejadian tersebut.,” ungkapnya.
Yepi Menuuturkan awal Sebelum kejadian dirinya keluar dari Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) menuju tempat kejadian perkara (TKP) yang hanya berjarak sekitar 10 meter untuk berbincang menemui rekan seprofesinya.
“Tiba-tiba ada seseorang memanggil saya, saya melihat sudah dikepung dan langsung memukul saya, ada juga yang membawa senjata tajam golok,” kata Yepi.
Dia mengaku belum mengetahui jelas motif pengeroyokan terhadap dirinya apa. Namun, sebelumnya pada Senin, 19 Maret 2018 lalu sempet terjadi adu mulut dengan orang mengendarai roda empat yang hendak parkir disamping dindik Banten.
“Saya kan sedang makan bakso bersama rekan rekan di median jalan samping Dindik Banten, tiba tiba ia berhenti parkir didepan saya dan rekan saya, ia sambil mengucap awas minggir saya mau parkir,,” ungkap Yepi sambil menirukan ucapan pelaku itu. “Nah Kayaknya itu pasca kejadian waktu senin kemarin, pasalnya saya sempat adu mulut dengan seorang yang mengendarai mobil hendak parkir itu.” jelasnya.
“Saya sekarang sedang di Mapolsek Curug laporan kang, hampura saya babak belur akibat dikeroyok tadi, saya ga fokus” tuturnya.
Rekan korban, Irfan membenarkan insiden pengeryokan tersebut. Dia mengaku tidak berdaya untuk melerai pengeroyokan terhadp Yepi. “Saya dan teman lain sulit untuk melerai, karena mau melerai ada sekitar tiga sampai empat orang itu bawa senjata tajam jenis golok,” katanya.
Untuk motifnya sama apa yang dikatakan korban pasca insiden pada Senin, 19 Maret 2018 kemarin lalu, otak pelaku pengeroyokan udah kami ketahui dan udah dilaporkan ke Mapolsek Curug Kota Serang Berinisial (DP) warga Desa Gamulung Ciomas.
Menurut Irfan selaku aktivis Pengiat Anti Narkoba, sangat prihatin dengan kejadian tersebut dan menduga ada motif lain selain itu. Dirinya Irfan bersama puluhan LSM mendesak Mapolsek Curug Kota Serang, untuk segera memproses pelaku pengeroyokan berinisial DP.“Pungkasnya. (ahmad suryadi)
Banten (SL) -Pra Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) yang di selenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda ) Provinsi Banten nampaknya tak di gubris para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) Banten.
Hal ini terlihat dengan ketidakhadiran dalam acara pra musrembang yang dilaksanakan selama dua hari yaitu tanggal 21 dan 22 Maret 2018 di kawasan wisata Pantai Anyer Banten. Dari 43 OPD yang ada di Propinsi Banten yang hadir dalam acara pra musrembang hanya 12 OPD saja.
Melihat kenyataan yang terjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten, menyesalkan ketidakhadiran 31 Organiasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Pra Musrebang (Musyawarah Rencana Pembangunan) yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Dearah (Bappeda) dalam mengimplementasikan progam pembangunan tahun 2019 selama dua hari di kawasan Wisata Pantai Anyer, (Selasa-Rabu 20-21 Maret).
“Bagaimana OPD bisa menjalankan program pembangunan,jika dalam Pra Musrenbang saja mereka tidak hadir. Program apa yang akan mereka usulan untuk tahun 2019 jika mereka tidak hadir, ”ujar H Muslik Kuswandi, Sekretaris Komisi II DPRD Banten ,Rabu (21/3).
Kuswandi menilai, ketidakhadiran puluhan kepala OPD dalam Pra Musrenbang tersebut, perlu mendapat perhatian dari Gubernur Banten Wahidin Halim, karena ini menyangkut dengan kebijakaan yang akan di jalankan oleh OPD di tahun 2019. ”Harusnya pak Gubernur memberikan sanksi dan teguran keras kepada para kepala OPD yang tidak hadir dalam Pra Musrenbang. Sebab, ini menyangkut dengan program yang akan dilaksanakan oleh masing masing OPD di tahun 2019,” tutur politisi partai Gerindra ini.
Sementara kepala Bappeda Banten, Hudaya Latuconsina yang dikonfirmasi, membenarkan ketidak hadirian 31 OPD dari 43 OPD yang ada di Banten,tanpa alasan yang jelas. ”Tapi yang pasti, kami sudah mengundang dan mengharapkan kehadiran seluruh OPD dalam Pra Musrebang yang dibuka oleh pak Sekda,” ujarnya.
Menurut Hudaya, Pra Musrenbang sangat penting diikuti oleh seluruh OPD untuk mempertajam program yang akan dijalankan di tahun 2019.Sehingga saat Musrenbang nanti, semua program yang diusulkan tersebut sudah matang dan tinggal disahkan. ”Pelaksanaan Pra Musrenbang ini mengacu kepada Permendagri Nomor 87 tahun 2017,” cetusnya.
Apalagi kata Hudaya, Pra Musrenbang ini nantinya akan akan menjadi acuan perumusan tema dan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten dan Kota di tahun 2019. ”Pra Musrenbang itu bertujuan untuk mempertajam program yang akan diusulkan dari masing masing OPD.Sebelum dilaksanakan Musrenbang, harus ada Pra Musrenbang sebagaimana amanat dari Permendagri Nomor 87 tahun 2017,” terangnya.
Hudaya menuturkan, Pemprov Banten pada rancangan RKPD tahun 2019 mendatang, menargetkan pencapaian indikator makro pembangunan yang lebih baik, misalnya, Indek Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,20 persen, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 6,2 persen, penurunan penduduk misksin hingga mencapai 5,0 persen dan penuruna angka pengangguran terbuka hingga mencapai 8,20 persen.
Hudaya mengungkapkan, ke 12 kepala OPD yang hadir dalam Pra Musrenbang dari dari 43 OPD yang ada di lingkungan Pemprov Banten adalah,kepala dinas Perindustrian dan Perdangangan, Pariwisata, Penanaman Modal, Bapenda, Satpol PP, Biro Bina Infrastruktur, Bina Ekonomi, Ketapang, Perhubungan, Perkim dan PUPR. ”Untuk kepala dinas yang tidak hadir, saya tidak tahu alasan mereka apa sampai tidak hadir,” pungkas Hudaya. (ahmad suryadi)
Ketua EK-LMND Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara Eri Ezi
Lhokseumawe (Sl) – 19 maret 2018, Ketua EK-LMND Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara Eri Ezi, “Gol demi gol telah di ciptakan oleh Bupati Aceh Utara, Mulai dari defisit anggaran hingga kemiskinan di Aceh Utara menjuarai dari daerah kab/Kota lain di Aceh.
Ini adalah keterpurukan yang dilakukan di Era Rezim Pemerintahan Aceh Utara sekarang. Dan ini adalah Darurat bagi daerah Aceh utara jika terus di pimpin oleh Penguasa yang Krisis Moral, Penguasa yang tidak pernah Pro-pada Rakyatnya”, ungkap Eri atau yang sering di panggil “coonek”.
Tambahnya, “keadaan Aceh Utara Sekarang dengan polemik defisit anggaran tanpa ada program-program yang mendukung tingkat kesejahteraan rakyat, Kacamata saya melihat ini adalah bentuk Neo penjajahan oleh penguasa sendiri, karena hari ini defisit anggaran Aceh Utara sekarang Imbasnya sampai kepada perekonomian desa. Kami dari Lmnd juga menilai ada indikasi-indikasi lain yang dilakukan secara sistematis oleh rezim pemerintahan Aceh Utara ini”.
Lanjutnya, “keadaan hari ini yang dilakukan oleh Rezim Pemerintahan ini di Aceh Utara, bukan dapat menyelesaiakan polemik-polemik yang ada, namun malah menimbulkan masalah-masalah baru, seperti wacana pemberhentian 5000 tenaga honorer dan ini benar-benar Pemiskinan secara struktural yang sedang dipraktekkan oleh penguasa.Oleh karenanya pemerintahan Aceh Utara sekarang adalah NEO PENJAJAHAN” !
Jakarta (SL) – Pemerintah sedang menata ulang nomenklatur jabatan pelaksana pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintahan.
Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Setiawan Wangsaatmaja menyatakan, penataan ulang itu dilakukan dengan merevisi Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.
“Kami berencana merevisi secara total,” kata Setiawan dalam keterangannya yang diperoleh dari Humas Kementerian PANRB di Jakarta, Selasa (20/3/2018)
Penataan ulang nomenklatur jabatan pelaksana PNS ini juga telah dibahas dalam rakor standarisasi jabatan dan pengembangan karir aparatur sipil negara (ASN) pada Rabu, 13 Maret 2018 lalu.
Saat ini, menurut Setiawan, ada beberapa permasalahan yang harus diselesaikan, yaitu nomenklatur jabatan yang belum tercantum dalam Permen PANRB Nomor 25 tahun 2016.
Ada juga nomenklatur jabatan yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan, tugas jabatan, serta kedudukan jabatan.
Selain itu, ada nomenklatur jabatan yang kualifikasi pendidikannya tidak tercantum dalam Permen PANRB itu. Ada jabatan yang belum diakomodir sehingga harus ditata ulang.
Dalam lampiran Permen PANRB itu terdapat 40 urusan pemerintahan, dari kesekretariatan hingga yustisi, dengan ratusan jenis jabatan pelaksana PNS.
Jabatan pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
Jabatan pelaksana dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
Kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja, diwujudkan dalam bentuk nomenklatur jabatan pelaksana. Nomenklatur jabatan pelaksana didasarkan kepada kualifikasi pendidikan formal dan atau profesi serta kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.
Nomenklatur jabatan pelaksana digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah untuk penyusunan dan penetapan kebutuhan, penentuan pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, dan pemberhentian.
Setiawan mengatakan pemerintah akan menginventarisasi jabatan yang perlu dievaluasi, jabatan baru apa yang dibutuhkan, atau jabatan mana yang sudah tidak diperlukan.
Dia menegaskan bahwa jabatan pelaksana merupakan pintu masuk penetapan kebutuhan pegawai. Dengan penataan dan mempertegas kualifikasi pendidikan, akan terkait dengan jenjang karir ASN yang bersangkutan.n”Nanti mungkin ada formasi baru,” katanya.
Setiawan menambahkan penataan nomenklatur jabatan pelaksana ini juga sebagai upaya mewujudkan “Smart ASN 2024” yang menuntut abdi negara harus memiliki integritas tinggi, nasionalisme, mahir menggunakan teknologi dan bahasa asing, berwawasan global, memiliki jiwa melayani dan jiwa kewirausahaan, serta memiliki jaringan yang luas.
“Smart ASN 2024” merupakan peta jalan perencanaan SDM aparatur dan rencana aksi kebijakan manajemen ASN hingga tahun 2024.
Penataan ulang nomenklatur jabatan pelaksana PNS itu ditargetkan selesai pada akhir Maret 2018. (oke/nt/*)
Banten (SL)-Lambatnya proses lelang proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten berakibat perbaikan dan pembangunan seluruh infrastruktur di pemerintah Provinsi Banten terhambat. Sementara itu waktu berjalan dan di bulan April tri wulan kedua sudah dekat.
Lambannya proses lelang proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Banten belum menunjukkan progres yang signifikan hingga smpai dengan pertengahan Maret 2018, baru dua paket pekerjaan yang
baru dilelang melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Banten.
Melihat keadaan ini ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatullah akan menanyakan hal ini pada gubernur Banten Dr. Wahidin Halim, “Para ASN seharusnya bekerja saja dan jangan mendengarkan isu-isu lain, contohnya terkait mutasi, hal ini juga akan kita tanyakan apabila benar akan dilakukan mutasi Gubernur harus segera melakukan mutasi,agar semua berjalan,” kata Ketua DPRD Banten, Selasa (20/3).
Sebelumnya Sekretaris Komisi IV Bidang Pembangunan, Najib Hamas mengatakan, Februari kemarin Komisi IV sudah menggelar rapat koordinasi dengan mitra komisi yang salah satunya membahas tentang pekerjaan konstruksi. “Terkait evaluasi lelang pekerjaan fisik, kami sudah rakor bulan lalu. Intinya Komisi IV mengharapkan agar OPD segera mengirim daftar pekerjaan yang akan dilelang ke ULP supaya segera bisa diproses lelangnya,” ujar politisi PKS ini, kemarin.
Terutama, kata dia, proyek-proyek fisik yang besar harus disegerakan. Hal tersebut agar tidak lagi terjadi gagal lelang. “Jangan sampai kayak tahun kemarin ada infrastruktur yang nilainya Rp 1,6 triliun gagal. Begitu mau dilelang lagi sudah tidak cukup lagi waktunya. Diharapkan tidak ada kejadian gagal lelang karena kendala teknis di OPD,” tuturnya. Dia meminta Kepala ULP bekerja optimal agar seluruh kegiatan fisik bisa segera dilelang dan pembangunannya nanti bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. “Proses lelang memang membutuhkan waktu cukup lumayan. Oleh karena itu, ke depan proses ini harus lebih awal lagi,” ucapnya.
Terkait kegiatan lelang infeastruktur di pemerintah provinsi Banten menurut informasi dari laman lpse.bantenprov.go.id,lelang baru dua paket pekerjaan infrastruktur yakni Belanja Konstruksi Peningkatan Jalan Provinsi Ruas Jalan Lopang – Banten Lama senilai Rp 7,12 miliar dan Pemeliharaan Jalan KP3B senilai Rp 3,94 miliar. Sedangkan sisanya, lelang proyek didominasi jasa konsultasi badan usaha yang senilai ratusan juta rupiah.
Sementara itu Kepala Biro Administrasi Pembangunan (Adpem) Setda Banten, Dr Mahdani menerangkan bahwa sampai saat ini Unit Layanan Pengadaan (ULP) Banten menerima 273 paket pekerjaan. Dari jumlah tersebut, 41 di antaranya sudah selesai lelang. Sementara 232 paket lainnya masih dalam proses. “(Pekerjaan) fisik ada dua yang sudah ada pemenangnya, yaitu pembangunan asrama Badan Diklat (sekarang BPSDM), sama satu lagi saya tidak hafal,” kata Mahdani, Senin (19/3/2018).
Ia menjelaskan, saat ini sebagian proyek fisik sedang dikaji ulang oleh kelompok kerja (pokja) ULP dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Kaji ulang tersebut, kata dia, sebagai salah satu prosedur sebelum paket ditayangkan di ULP. “Memang sebelum lelang itu kan harus kaji ulang. Jangan sampai misalnya ada yang tidak lengkap, jadi kita periksa ulang,” kata Mahdani
Mahdani juga menegaskan, adanya pengkajian ulang, dimana kaji ulang dilakukan untuk mengkroscek kembali paket pekerjaan yang notabene membutuhkan waktu lama dan menelan biaya besar. ”Ini untuk yang proyek konstruksi, kalau yang kecil-kecil enggak. Supaya final dulu dari dinas, setelah itu masuk ULP baru tayang. Misalnya proyek fisik waktunya 150 hari itu dipastikan dulu, sudah final belum. Jangan sampai nanti tertulisnya 150 hari tapi pelaksanaannya enggak selesai,” katanya
Selain itu, kaji ulang dilakukan untuk menghindari anggapan adanya ‘permainan’ di ULP. “Kalau udah tayang kan enggak bisa ada perubahan lagi. Nanti kalau ada perubahan-perubahan, dikira ULP ada apa lagi kan. Jadi sekarang bertahap oleh pokja diberi pertimbangan-pertimbangan nanti teknisnya dinas yang mengubahnya,” ucapnya.
Di tempat terpisah BTR seorang pengusaha lokal Banten,dengan lambatnya lelang infrastruktur ini akan berdampak pengusaha, terlambatnya penyerapan anggaran,penyempitan waktu pekerjaan serta target kunerja ASN itu sendiri, sedangkan bagi pengusaha dengan waktuvyang sempit akan berdampak pula pada hasil pekerjaan yang kurang maksimal. Sebab, gangguan cuaca kita tidak bisa hindari, “kalau waktu mepet, yang rugi ya kami para pengusaha,” tegas BTR pada wartawan 20/3 .(Ahmad Suryadi)
Diskusi Bertajuk “Gotong-Royong Mencegah Kampanye Hitam dan Politisasi SARA Pada Pilkada Serentak 2018”. Kegiatan ini Diselenggarakan di Pondok Pesantren Edi Mancoro, Jl. Imam Bonjol Km. 04, Gedangan, Tuntang, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (20/3/18)
Semarang (SL) – Untuk menang setiap kandidat dalam Pilkada serentak pada 27 Juni 2018 nanti memiliki tim media sosial. Namun jangan sampai keinginan untuk menang tersebut mengorbankan keutuhan NKRI dengan membuat dan menyebarkan konten hoax, kampanye hitam dan melakukan penyalahgunaan isu SARA.
Hal itu disampaikan KH. Muhammad Hanif, Pengasuh Pondok Pesantren Edi Mancoro, Semarang dalam diskusi bertajuk “Gotong-Royong Mencegah Kampanye Hitam dan Politisasi SARA Pada Pilkada Serentak 2018”. Kegiatan ini diselenggarakan di Pondok Pesantren Edi Mancoro, Jl. Imam Bonjol Km. 04, Gedangan, Tuntang, Semarang, Jawa Tengah, Selasa sore, 20 Maret 2018.
103 santri mahasiwa yang mengikuti kegiatan literasi media ini mendapatkan materi dari beberapa narasumber, yaitu: 1) Kiai Haji Muhammad Hanif, S.Sos., M.Hum (Pengasuh Pondok Pesantren Edi Mancoro), 2) Nining Susanti, S.Sos.I (Koord Divisi Pencegahan dan Hub Antar-lembaga Panwas Kota Semarang), 3) Prof. Dr. phil. Asfa Widianto (Pakar Pemikiran Islam dari IAIN Salatiga), 4) Hariqo Wibawa Satria, M.Si (Direktur Eksekutif Komunikonten). Kegiatan terselenggara atas kerjasama The Mahfud Ridwan Institute dan Komunikonten (Institut Media Sosial dan Diplomasi).
KH. Muhammad Hanif dalam paparannya mengatakan kejujuran membawa kepada kebaikan, sementara dusta membawa kepada kejahatan. Islam sudah memberikan tips jitu menghadapi berita-berita yang dibawa oleh orang fasik, yaitu dengan tabayyun atau konfirmasi ke berbagai sumber, cek dan ricek, memeriksa dengan teliti. Sebab, jika kita tidak memeriksanya dengan teliti atau langsung menyebarkannya, maka kita akan menyesal karena dampak buruknya sangat luas.
“Dengan segala kerendahan hati, kami mengajak semua pihak agar tidak membuat dan memproduksi konten-konten yang merusak ukhuwah Islamiyah, keutuhan NKRI. Di Ponpes Edi Mancoro, meskipun belum banyak para santri sudah mulai memproduksi konten-konten, dan akan terus kita budayakan,” jelas KH. Muhammad Hanif yang juga merupakan putra dari almarhum KH. Mahfud Ridwan.
Sementara itu, Prof. Dr. phil. Asfa Widianto, kandidat Guru Besar Pemikiran Islam di IAIN Salatiga dalam presentasinya menjelaskan, seringkali kita mendapatkan orang yang rajin ibadah, namun di media sosial dan di grup percakapan online juga menyebarkan hoax, melakukan politisasi agama. Di sinilah perlu kesalehan individu harus disertai dengan dengan kesalehan sosial atau kesalehan sebagai warga negara. Kesadaran bahwa hoax, kampanye hitam, politisasi agama bisa merusak bangunan NKRI juga merupakan sebuah kesalehan.
“Orang cenderung memusuhi apa yang tidak diketahuinya, munculnya konten-konten yang menghina SARA juga disebabkan kurangnya pengetahuan tentang keberagaman, meskipun keberagaman tersebut kita alami dan rasakan setiap waktu. Karena itu, para santri jangan pernah berhenti membaca, menulis, berdiskusi, hanya dengan banyak membaca kita dapat memproduksi konten-konten yang benar dan bermanfaat,” jelas Asfa Widianto yang mendapatkan gelar Doktornya dari University of Bonn, Jerman ini.
Narasumber lainnya, Nining Susanti, S.Sos.I, Koord Divisi Pencegahan dan Hub Antar-lembaga Panwas Kota Semarang dalam presentasinya menjelaskan bahwa salah satu tolak ukur keberhasilan pengawasan Pemilu adalah tingginya partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi setiap tahapan kampanye.
“Kami berterima kasih kepada The Mahfud Ridwan Insitute dan Komunikonten yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Tanpa partisipasi aktif masyarakat, utamanya para Santri maka sulit melakukan pengawasan terhadap Pilkada serentak secara menyeluruh, dengan gotong-royong kita yakin Pilkada serentak 2018 akan bebas dari hoax, kampanye hitam dan politisasi SARA,” ujar Nining Susanti. (rls/jun)
Diskusi Bertajuk “Gotong-Royong Mencegah Kampanye Hitam dan Politisasi SARA Pada Pilkada Serentak 2018”. Kegiatan ini Diselenggarakan di Pondok Pesantren Edi Mancoro, Jl. Imam Bonjol Km. 04, Gedangan, Tuntang, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (20/3/18)
Semarang (SL) – Sementara itu, pengamat media sosial dari Komunikonten, Hariqo Wibawa Satria menjelaskan bahwa bangsa lain sudah memaksimalkan media sosial untuk kepentingan nasionalnya dengan efektif. Lihatlah Korea Selatan, Amerika, Inggris, Turki, India, dan China. Kita jangan sampai tertinggal, jangan sampai media sosial kita gunakan untuk saling memfitnah, dan melakukan penyalahgunaan isu SARA. Kapan kita akan maju jika trend ini diteruskan, bangsa lain sudah berlari, kita masih berdebat tentang hal-hal yang sudah diputuskan dengan susah payah oleh para pendiri NKRI ini.
Hariqo menambahkan bahwa penyebar hoax, pelaku kampanye hitam harus dihukum, jika tidak mereka akan merasa benar dan orang lain juga akan terdorong melakukan hal yang sama. Kita tidak ingin setiap pemilihan umum ikatan sosial masyarakat Indonesia menipis. Meskipun modal sejarah, budaya, agama kita sangat kuat namun jika terus menerus diserang kampanye hitam, lama-lama bisa rapuh.
“Membangun gotong-royong di media sosial dapat dimulai dengan kesadaran 1928. Kita ini sudah bersumpah bahwa kita adalah satu. Tujuan kita sama, yakni ingin menjadikan Indonesia maju dan menjadi tempat yang menyenangkan, membahagiakan bagi seluruh lapisan warga negara Indonesia,” jelas Hariqo.
Dalam lokakarya literasi media ini, Hariqo Wibawa juga memberikan praktek membuat konten video sederhana menggunakan telepon genggam dengan melibatkan santri. “Orang baik jauh lebih banyak dari orang jahat, namun kesadaran orang baik untuk memproduksi konten yang benar dan bermanfaat untuk kepentingan nasional yang perlu terus ditingkatkan. Gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan konten,” tutup Hariqo dalam presentasinya. (rls/bow)
