Sinarlampung

Kategori: Nasional

  • BRI Akan Tutup Kantor Cabang Gantinya Perkuat Agen BRIlink?

    BRI Akan Tutup Kantor Cabang Gantinya Perkuat Agen BRIlink?

    Jakarta, sinarlampung.co-Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) telah memutuskan untuk menutup sebagian kantor cabangnya, guna melakukan transformasi digital. Layanan kantor cabang yang ditutup itu kemudian dialihkan kepada para agen BRILink yang tersebar di warung-warung.

    Baca: Lagi Kasus di Bank BRI, 61 Sertifikat Warga Jadi Jaminan Cair Rp4 Miliar Dan Raib Dibawa Kabur Penghubung?

    Baca: Modus Baru Penipuan KUR: Pemilik Agen BRI Link Tipu 141 Warga di Lampung Selatan

    Sunarso, mengatakan transformasi BRI ini merupakan tahapan yang kedua, yang disebut BRIvolution 2.0. Aspirasinya, BRI ingi menjadi the most valuable banking group in Southeast Asia and champion of financial inclusion. Sunarso menekankan, dalam fase ini, inklusi menjadi kunci.

    “Maka kemudian, kita menutup cabang sebenarnya dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat yang kita kemas dalam rangka financial inclusion. Maka kemudian agen BRILink dimaksudkan untuk memastikan terjadinya sharing ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang secara inklusif melibatkan partisipasi masyarakat sebanyak-banyaknya,” kata Sunarso di segmen Money Talks Power Lunch CNBC Indonesia, Selasa 5 November 2024.

    Sunarso mengungkapkan, hasil riset BRI menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum sepenuhnya digital. Masih lebih banyak yang menyukai layanan perbankan lewat agen. “Bahkan, jangankan digital. Ke bank aja masih enggan gitu, masih lebih senang lewat warung-warung yang sifatnya ada dekat dengan rumahnya, tetangganya, seperti itu. Tapi intinya adalah masih butuh physical presence dan kemudian juga personal touch,” ungakp Sunarso.

    Sunarso menggambarkan, agen BRILink persis seperti layanan kantor cabang BRI yang sesungguhnya, namun dalam bentuk agen. Agen-agen tersebut bisa berupa warung, toko kelontong, dan lain sebagainya. “Tujuannya adalah supaya menjangkau masyarakat lebih luas, lebih dalam, dan lebih murah dengan tujuan meningkatkan inklusi keuangan tadi di wilayah-wilayah terutama yang tidak terjangkau oleh layanan bank secara formal,” imbuh Sunarso.

    Menurutnya, saat ini agen BRILink terus bertumbuh dan jumlahnya sudah mencapai 1.022.000 agen di seluruh Indonesia pada tahun ini. Padahal, Sunarso mengingat pada tahun 2015, jumlah agen BRILink masih sekitar 75.000. Sisi bisnisnya juga menggiurkan.

    Sunarso membeberkan pada tahun lalu, BRI menerima fee sebesar Rp1,5 triliun dari agen BRILink. Dan agen menerima sekitar dua kali lipat dari fee yang diterima BRI tersebut. Karena, porsi fee yang diterima mereka lebih besar daripada yang diterima oleh BRI, diperkirakan agen BRILink di seluruh Indonesia meraup sekitar Rp2,5 triliun hingga Rp3 triliun.

    Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia masih banyak yang butuh layanan secara fisik. Sebab, volume transaksi lewat agen BRILink selama 2023 tembus Rp1.427 triliun. Sementara tahun ini, volume transaksi agen BRILink hingga September saja sudah mencapai Rp1.170 triliun.

    “Itulah kehadiran BRI dengan agen dengan merelakan menutup sebagian cabang-cabangnya dan bisa tetap melayani masyarakat justru lebih dalam, lebih luas, dan kemudian lebih menjangkau masyarakat lebih banyak. Dan ternyata transaksi lewat warung-warung itu volumenya sangat besar,” kata Sunarso. (Red)

  • Cattle Feedlot PT Juang Jaya Abadi Alam Abaikan Polusi, Kini Warga Kebagian Aroma Busuk Truk Pengangkut Tai Sapi

    Cattle Feedlot PT Juang Jaya Abadi Alam Abaikan Polusi, Kini Warga Kebagian Aroma Busuk Truk Pengangkut Tai Sapi

    Lampung Selatan, sinarlampung.co-Kandang penggemukan sapi (Cattle Freedlot) milit PT Juang Jaya Abdi Alam (PT JJAA) di Jalan Raya Trans Sumatera KM 40, Dusun Kampung Baru, Desa Kota Dalam, Sidomulyo, Lampung Selatan, sepertinya selalu mengabaikan pencemaran, dan polusi yang dirasakan warga.

    Baca: Puluhan Tahun PT Juang Jaya Abdi Alam Beroperasi Dan Cemari Sungai Way Bungur, DLH Baru Ambil Sampel?

    Baca: Polda Lampung Sidak Limbah PT Juang Jaya Abadi, Humas Langsung Respon Wartawan

    Padahal warga berulang mengadukan pencemaran lingkungan dengan banyaknya lalat, bau busuk menyengat dan air sungai yang berubah menjadi hitam hingga tidak bisa dimanfaatkan kembali oleh warga, yang diduga kuat disebabkan oleh perusahaan asal Australia itu.

    “Kini warga yang tinggal di dekat peternakan mengeluhkan bau busuk kotoran sapi yang diangkut mobil bertonase besar dari dalam peternakan. Rencananya kotoran sapi tersebut bakal dijadikan pupuk,” kata warga.

    Warga mengaku kesal dengan bau busuk kotoran sapi dari mobil yang keluar masuk ke PT JJAA dengan membawa limbah kotoran sapi. “Emang benar Bang kalau kotoran sapi yang dibawa oleh mobil dari Juang Jaya itu emang baunya sangat menyengat,” kata A, Rabu 31 Oktober 2024.

    Menurutnya, hilir mudik mobil bertonase besar saat mengeluarkan kotoran sapi itu. Bahkan pemandangannya antrian mobil yang cukup panjang hingga ratusan meter semua bau kotoran sapi. “Itu bukan satu mobil atau dua mobil itu udah puluhan mobil. Karena itu dikirim menurut keterangan juga petani yang memakai limbah itu oleh petani jagung apa petani padi,” katanya.

    “Tapi kan baunya tuh kan mengganggu kenyamanan kita, khususnya yang ada di Kampung Baru ini. Itu enggak tahu kalau yang desa yang lain tapi kalau kami ini sangat berdekatan langsung dengan PT Juang Jaya,” ujarnya.

    Cemari Sungai

    Kadus Desa Kota Dalam, Sidomulyo Toni saat mendampingi tim Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung beserta DLH Lampung Selatan dan perwakilan PT JJAA baru-baru ini mengaku keberadaan peternakan sapi potong ini terbukti mencemari sungai Way Bungur.

    Air sungai Way Bungur yang terletak di Desa Kota Dalam, Sidomulyo, Lampung Selatan sejak puluhan tahun tidak bisa dimanfaatkan oleh warga setempat. Di sepanjang Jembatan Way Bungur, Jalan Lintas Sumatera KM 40, Desa Kota Dalam, Sidomulyo, Lampung Selatan yang melintasi rumah warga tidak bisa dimanfaatkan kembali karena bau dan berwarna hitam.

    Ditengarai keberadaan perusahaan penggemukan sapi asal Australia ini memberikan dampak buruk bagi lingkungan karena bau busuk kotoran sapi dan banyak lalat yang menjadi pemandangan setiap hari bagi warga sekitar. “Air sungai sudah tidak bisa digunakan lagi. Semenjak keberadaan Juang Jaya,” kata Kadus Desa Kota Dalam, Sidomulyo Toni.

    Manager General Affair PT. JJAA Thamaroni Usman mengaku, pada dasarnya kompos yang dikeluarkan oleh Juang Jaya adalah kompos matang, untuk membantu masyarakat sekitar yang membutuhkan di tengah kesulitan mendapatkan pupuk subsidi untuk kebun dan pertaniannya.

    “Selama ini pupuk dari Juang Jaya juga dimanfaatkan untuk program pemerintah daerah khususnya Lamsel salah satu contoh untuk kebun edukasi, untuk support lahan pertanian yang dikelola oleh Kodim, dan para petani, masyarakat yang membutuhkan,” papar Tama.

    Kemudian kata dia, pengeluaran kompos pun juga dipersyaratkan sangat ketat oleh manajemen PT JJAA dari angkutan yang layak, pengelolaan yang baik, dan jauh dari pemukiman. Semua yang mengambil kompos juga akan menandatangani pernyataan atas tanggung jawan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaannya. “Untuk sementara bila adanya keluhan akan kita stop dahulu pengeluaran dan memastikan kepada yang ambil kompos untuk mengelola dengan baik sesuai yang dipersyaratkan,” ujarnya. (red)

  • Natalius Pigai Dari Juru Parkir Kini Menteri HAM

    Natalius Pigai Dari Juru Parkir Kini Menteri HAM

    Jakarta, sinarlampung.co-Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memperkenalkan diri kepada anggota Komisi XIII DPR RI dalam rapat kerja perdana. Pigai mengatakan dulunya ia adalah seorang juru parkir Hal itu disampaikan oleh Pigai kepada pimpinan dan anggota Komisi XIII DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat. Pigai menyebut dia bukan sosok yang sering membaca.

    “Bapak pimpinan dan para anggota yang saya hormati, saya mungkin tidak terlalu banyak membaca ya, bahan-bahan yang disediakan oleh kami ya, karena saya sendiri berasal dari tukang parkir Pak dulu di Depnakertrans, Transmigrasi, Kalibata, itu. Saya tukang parkir, juru parkir,” ujar Pigai dalam rapat Kamis 31 Oktober 2024.

    Pigai menyebutkan setelah itu ia menjadi karyawan honorer hingga mendaftar CPNS. Ia mengatakan sempat menjadi staf khusus jabatan struktural hingga akhirnya kini menjadi Menteri HAM Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto.

    “Setelah itu jadi honor, sesudah honor jadi CPNS, CPNS jadi PNS jadi staf antar-antar surat fotokopi. Jadi staf khusus, dapat jabatan struktural fungsional. Jadi pimpinan Komnas HAM, sekarang menteri,” sambungnya.

    Lantaran hal itu, ia menilai memiliki pengalaman untuk memimpin Kementerian HAM. Dikatakan pengalaman itu sebagai modal untuk melangkah ke depan. “Oleh karena itu, penataan organisasi kelembagaan saya sudah pasti punya pengalaman,” ujarnya.

    Selain itu, Natalius mengatakan dirinya saat ini mendapatkan anugerah sebagai menteri. Menurutnya, hal itu suatu yang jarang terjadi bagi seorang aktivis jalanan. “Hari ini juga saya mendapatkan anugerah sebagai Menteri, sesuatu yang tidak mungkin bagi seorang aktivis jalanan. Hari ini juga DPR RI mengangkat citra dan nama hak asasi manusia di seantero Republik Indonesia,” kata Pigai.

    Pigai menyebut ketika menjadi pimpinan Komnas HAM, dia hanya tiga kali dipanggil DPR RI. Ia mengapresiasi langkah cepat pimpinan Komisi XIII DPR RI terkait ucapannya soal permintaan anggaran Rp20 Triliun. “Oleh karena itu ketika ada pernyataan saya disambut langsung oleh pimpinan Bapak Willy Aditya dan Bapak Andreas Hugo Pareira sebagai pimpinan, saya hormat. Mewakili semua aktivis hak asasi manusia, saya menghormati dengan tulus, dengan hati yang mulia,” ungkap Pigai.

    Pigai mengatakan namanya sudah terkenal seantero republik sebagai sosok yang memperjuangkan HAM. Ia menyebut kini dikenal sebagai sosok yang memiliki visi sebagai Menteri HAM. “Bapak Pimpinan dan para anggota yang terhormat, nama saya sudah terkenal seantero republik. Tapi hari ini saya dikenal karena saya punya vision, saya punya mission, bukan karena saya merusak. Oleh karena itu nama saya Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia,” Ucapnya. (Red)

  • Lagi Kasus di Bank BRI, 61 Sertifikat Warga Jadi Jaminan Cair Rp4 Miliar Dan Raib Dibawa Kabur Penghubung?

    Lagi Kasus di Bank BRI, 61 Sertifikat Warga Jadi Jaminan Cair Rp4 Miliar Dan Raib Dibawa Kabur Penghubung?

    Lampung Tengah, sinarlampung.co-Puluhan warga Kecamatan Seputih Agung, harus gigit jari dan berurusan dengan Bank BRI Bandar Jaya, karena terlilit hutang pinjaman senilai Rp4 miliar lebih dengan jaminan sertifikat tanah. Namun pemegang uang dan pihak yang dipercaya mengelola sebagai uang warga itu justru menghilang.

    Baca: Kasus Ratusan Warga Korban Kredit Fiktif Bank BRI Resmi Melapor ke Kejari Bandar Lampung

    Baca: Korupsi KUR Modus Kredit Fiktif Rp1,2 Miliar Eks Mantri BRI Bandar Lampung Dituntut 7,5 Tahun Penjara

    Informasi di Kecamatan Seputih Agung menyebutkan, ada sekitar 61 warga Kecamatan Seputih Agung, yang menjaminnya sertifikat tanah, Mereka berasal dari Kampung Gayausakti 49 warga, sisanya 12 warga berasal dari Simpang Agung, Donoarum,  Fajar Asri dan Sulusuban.

    Para korban mengatakan awalnya mereka dihubungi oleh Fitri untuk dapat pinjaman dari BRI secara mudah tanpa ruwet dan prosesnya cepat. Besarnya pinjaman setiap warga yang mengajukan berfariasi antara Rp30-Rp250 juta. Namun Setelah uang cair dari bank, pemilik jaminan hanya menerima Rp10 juta sampai Rp50 juta sisa pinjaman akan dikelola Fitri sebagai modal pembelian ternak sapi atau kambing.

    “Sejak dua tahun, memang terkenal jika melaui penghubung bernama Fitri, warga Kampung Gayausakti, sangat mudah berurusan dengan BRI Unit Bandar Jaya, Lampung Tengah, lancar, mudah dan cepat cair. Kini si penghubung, Fitri bersama keluarganya telah kabur. Rumahnya di Kampung Gayausakti kosong,” kata salah satu korban.

    Sementara, lanjutnya, yang bertanggung jawab membayar angsuran ke bank adalah Fitri sendiri. Karena mengajukan pinjaman ke BRI Unit Bandarjaya di Simpang Agung melalui Fitri mudah dan selalu cair. Kalau ada nasabah yang bawa mbk Fitri selalu cair, lagian prosesnya mudah mas,” kata Maksum, Kepala Kampung Gayausakti.

    Namun, kata Maksum, belakangan setelah angsuran sekitar ke 5 sampai ke-9 kali, Fitri Kabur. “Dan ini membuat masalah, dan menghebohkan warga kami,” ujar Maksum kepada wartawan, di Gayausakti Senin 28 Oktober 2024.

    Camat Seputih Agung Panji Saputro mengaku sudah mengetahui persoalan tersebut. Dalam waktu dekat, pihaknya bersama Kepala Kampung Gayausakti akan ke BRI Cabang Bandarjaya, dan meminya kebijakan soal pembayaran tanpa bunga dan denda kepada warga yang tertipu itu. “Kasihan warga ini, sudah ketipu masih harus bayar ke bank. Kami akan minta BRI tidak ada penekanan dalam penagihan dan berikan kelonggaran dalam mencicil,” ujar Panji Saputro.

    Sikap BRI Bandar Jaya

    Menanggapi hal itu, Kepala BRI Unit Bandar Jaya di Seputih Agung, Rama menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kepala Kampung dan Camat soal pinjaman nasabah yang belakangan membuat gaduh itu. “Secara aturan bank, pinjaman yang diajukan nasabah telah sesuai prosedur. Kalaupun pemilik anggunan tidak menerima dana setelah pencairan, itu diluar tanggungjawab kami,” kata Rama.

    Terkat kasus itu, lanjut Rama, BRI Cabang Bandarjaya saat ini sedang melakukan investigasi terkait 61 sertifikat Warga Seputih Agung yang dijaminkan ke BRI cair Rp4 miliar uangnya dibawa kabur penghubung.

    Melalui keterangan pers, Pimpinan Cabang BRI Bandarjaya Mochamad Chanra Ariesta, menyatakan bahwa saat ini BRI tengah melakukan investigasi terkait aduan warga Seputih Agung yang diduga menjadi korban tersebut. Apabila dalam investigasi ditemukan adanya pelanggaran, BRI akan mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak terkait, baik internal maupun eksternal.

    Menurutnya, BRI berkomitmen untuk memverifikasi dan menindaklanjuti pengaduan warga sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan dalam kaitannya kasus ini. Perlu dicatat, BRI juga menjadi pihak yang dirugikan. BRI menjunjung tinggi nilai-nilai Good Corporate Governance (GCG) dalam menjalankan seluruh operasional bisnisnya dan BRI berkomitmen dalam penerapan Zero Tolerance terhadap setiap tindakan fraud, baik internal maupun eksternal.

    BRI juga mengimbau kepada seluruh nasabah untuk dapat menjaga kerahasiaan data perbankan milik nasabah dari pihak-pihak yang mengatasanamakan BRI. Untuk informasi resmi BRI, nasabah dapat mengunjungi kantor BRI terdekat atau mengunjungi website resmi BRI : www.bri.co.id, contact center BRI : 1500017, email :Callbri@bri.co.id.Mochamad Chandra AriestaPemimpin Cabang BRI Bandar Jaya. (Red)

  • Bareskrim Polri Kembali Gulung Jaringan Judi Online Slot8278, Amankan BB Rp70 Miliar

    Bareskrim Polri Kembali Gulung Jaringan Judi Online Slot8278, Amankan BB Rp70 Miliar

    Bandar Lampung, sinarlampung.co-Dittipidsiber Bareskrim Polri kembali menangkap tiga orang jaringan perjudian online website slot8278 pada bulan Oktober 2024. Petugas mengamankan barang bukti uang Rp70 miliar. Tiga tersangka baru dalam kasus ini yakni Hartono Abdi Jaya yang ditangkap pada 18 Oktober 2024, CAS alias Kristian dan Ellen pada 1 November 2024. Tersangka lainnya, Ina Juliani dan warga negara China, Dong Xiancai alias Max, yang kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

    “Tersangka Hartono berperan menjadi koordinator yang mencari dan menunjuk orang lain untuk menjadi direktur dan komisaris di dua merchant penyedia jasa pembayaran yang menerima deposit dan withdraw website Slot8278, yakni PT AJT dan PT MLT,” kata Wakabareskrim Irjen Pol Asep Edi Suheri, dalam Konferensi Pers, Sabtu 2 November 2024.

    Asep Edi Suheri, yang juga selaku Wakasatgas mengatakan situs Slot8278 merupakan situs perjudian online berkala internasional. “Jaringannya dikendalikan oleh warga negara Cina dan memiliki jumlah pemain lebih dari 85.000 orang di Indonesia dengan server yang berlokasi di luar negeri,” kata Asep Edi Suheri.

    “Tersangka CAS, yaitu bertindak sebagai direktur PT OT dan tersangka E sebagai komisaris PT OT yang mana PT OT merupakan perusahaan jasa keuangan yang dibuat khusus untuk situs Slot 8278,” tambahnya.

    Penyidik Dittipidsiber Bareskrim Polri juga menetapkan dua tersangka lain, yakni Ina Juliani dan warga negara China, Dong Xiancai alias Max, yang kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

    “Tersangka Dong Xiancai alias Max berperan sebagai koordinator dan memberi perintah kepada tersangka HAJ untuk membuat perusahaan penyedia jasa keuangan situs Slot8278 di Indonesia,” ujarnya.

    Sementara, lanjut Wakabareskrim, tersangka Ina merupakan manajer PT QDT yang berperan sebagai perusahaan penampung dana judi online dari para pemain. Total barang bukti yang disita dari pengembangan kasus slot8278 tersebut di antaranya uang tunai Rp70,138 miliar, dua unit mobil, tiga handphone, dan satu unit laptop.

    “Para tersangka atas perbuatannya dalam kasus tersebut dijerat dengan Pasal 45 Ayat 3 Juncto Pasal 27 Ayat 2 UU ITE dan atau Pasal 82 dan atau pasal 85 UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang tidak pidana transfer dana, serta Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Juncto Pasal 10 UU TPPU dan atau Pasal 303 KUHP Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara,” katanya. (Red)

  • Prabowo Tinjau Program Pertanian Berkelanjutan di Merauke

    Prabowo Tinjau Program Pertanian Berkelanjutan di Merauke

    Merauke, sinarlampung.co – Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Desa Wanam, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, pada Minggu, 3 November 2024, untuk meninjau langsung perkembangan program pertanian berkelanjutan yang diinisiasi pemerintah.

    Kunjungan ini bertujuan memperkuat komitmen pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur.

    Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo meninjau persiapan Demontration Plot (demplot) padi yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas pangan lokal.
    Inisiatif ini diharapkan dapat membantu masyarakat Merauke dan wilayah sekitarnya dalam memenuhi kebutuhan pangan sekaligus menjadi contoh bagi daerah lain dalam penerapan teknologi dan metode pertanian modern.

    Presiden Prabowo turut didampingi beberapa pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala BIN Muhammad Herindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Penjabat (Pj) Gubernur Papua Selatan Rudy Sufahriadi. Kehadiran para pejabat ini menunjukkan dukungan lintas kementerian dan lembaga dalam memajukan sektor pertanian Indonesia.

    Melalui kunjungan ini, Presiden Prabowo mengungkapkan harapannya agar program demplot dapat berjalan sukses dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Papua. “Kami ingin melihat program ini mampu menjadi terobosan dalam upaya peningkatan ketahanan pangan dan kemandirian pangan di Papua dan wilayah-wilayah lain,” ujarnya.

    Selain peninjauan program demplot, kunjungan ini juga menjadi ajang untuk berdialog dengan para petani lokal, mendengarkan aspirasi mereka, serta memberikan arahan terkait upaya peningkatan produktivitas dan pengembangan pertanian berbasis komunitas. (*)

  • Jelaskan Konflik Korea, Teguh Santosa: Kekuatan Militer Berperan Ciptakan Perdamaian

    Jelaskan Konflik Korea, Teguh Santosa: Kekuatan Militer Berperan Ciptakan Perdamaian

    Solo, sinarlampung.co – Perdamaian adalah masa di antara dua perang yang bisa panjang atau pendek tergantung pada kekuatan pihak-pihak yang bertikai. Bila kekuatan pihak-pihak yang bertikai relatif sama atau seimbang, maka masa perdamaian dapat diharapkan berlangsung relatif panjang.

    Namun bila kekuatan pihak-pihak yang bertikai tidak seimbang, besar kemungkinan pihak yang lebih kuat (powerful) akan menaklukkan pihak yang lebih lemah (powerless).

    Dari sudut pandang realisme ini, kekuatan (power) yang dimiliki setiap negara di arena internasional juga berperan penting dalam menentukan, menciptakan, serta mempertahankan perdamaian.

    Demikian dikatakan pengamat hubungan internasional, DR. Teguh Santosa, ketika memberikan kuliah umum mengenai konflik di Semenanjung Korea di hadapan mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS), Solo, Jumat siang, 1 November 2024.

    Dalam presentasi berjudul “Two Koreas: Two-Level Games, Two Wars?” peraih gelar master dari University of Hawaii at Manoa (UHM) dan gelar doktor dari Universitas Padjadjaran (Unpad) memaparkan riwayat konflik Semenanjung Korea dan logika permainan dua-tingkat (two-level games) yang didalilkan Robert D. Putnam dalam mengelaborasi kebijakan luar negeri yang diambil suatu negara.

    Logika permainan dua-tingkat menyatakan bahwa kebijakan luar negeri setiap negara dipengaruhi oleh dinamika politik nasional dan kontelasi politik di arena internasional.

    Selain itu, dengan menggunakan dalil realisme yang dipaparkan Hans J. Morgenthau, Teguh yang juga memimpin Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) menjelaskan bahwa di arena internasional yang anarkis, setiap negara ingin aman (secure).

    “Teori umum mengenai hal ini mengatakan bahwa keamanan (security) merupakan situasi di mana pertahanan (defense) lebih besar dari ancaman (threat). Upaya Korea Utara meningkatkan kapasitas militer dan menjalin kerjasama militer dengan sekutu mereka didasarkan pada perhitungan ini. Korea Utara merasa dirinya berada di tengah ancaman yang nyata, berupa kekuatan militer Amerika Serikat yang berada di Asia Timur, terutama di Jepang dan Korea Selatan,” urai Teguh.

    Sambungnya, cara untuk menurunkan tensi ketegangan di kawasan adalah dengan mengurangi secara signifikai sumber ketegangan itu. Artinya, Amerika Serikat dan sekutunya di kawasan harus mengurangi tekanan pada Korea Utara, sehingga Korea Utara tidak terdorong untuk meningkatkan kapasitas militer dan meningkatkan kerjasama dengan sekutu terdekat mereka, dalam hal ini Rusia.

    Reunifikasi Korea

    Hal lain yang dibahas dalam kuliah umum tersebut adalah peluang reunifikasi kedua Korea yang sempat terbuka di tahun 2018-2019 namun kembali menemui jalan buntu setelah perubahan rejim di Korea Selatan dan Amerika Serikat.

    Menurut Teguh, dengan menghapuskan reunifikasi Semenanjung Korea dari Konstitusi, Korea Utara pada hakekatnya menawarkan pendekatan baru dalam mengakhiri konflik. Pendekatan baru itu semacam solusi dua negara (two states solution), di mana masing-masing Korea menjadi negara sendiri yang dapat hidup berdampingan secara damai (peaceful coexistence).

    “Untuk menciptakan situasi peaceful coexistence, perjanjian gencatan senjata yang mengakhiri Perang Korea tahun 1953 dapat diubah menjadi perjanjian damai di antara kedua negara. Setelah itu kedua negara dapat menjalin hubungan sebagai dua negara yang merdeka dan bersahabat. Atau dengan kata lain mengubah negative peace menjadi positive peace,” kata Teguh lagi.

    Namun yang jadi masalah, Korea Selatan enggan mengikuti langkah Korea Utara. Sementara di dalam Konstitusi Korea Selatan disebutkan bahwa wilayah Republik Korea (Korea Selatan) meliputi seluruh wilayah Semenanjung Korea dan pulau-pulau kecil di sekitarnya.

    Setelah Korea Utara menghapuskan gagasan reunifikasi dari narasi nasional mereka, Korea Selatan malah meningkatkan tekanan. Korea Utara pun memberikan respon yang sepadan dengan menekan balik Korea Selatan.

    Teguh berharap semakin banyak warga dunia yang melihat sengketa Korea ini dengan menggunakan perspektif yang lebih jernih dan berorentasi pada penciptaan perdamaian abadi di kawasan. Mesti disadari, katanya, ketegangan yang meningkat dan bahkan meletus menjadi konflik bersenjata terbuka dapat membuat keamanan dan stabilitas kawasan terganggu dan akan menciptakan dampak yang sangat serius bagi semua negara di kawasan termasuk Indonesia.

    Di akhir kuliah umum yang dipandu dosen hubungan internasional FISIP UNS Muchnizar Siagian, Teguh menyerahkan dua buku kumpulan wawancara dengan duta besar negara sahabat yang ditulisnya kepada mahasiswa-mahasiswa terpilih.

    Kedua buku berjudul “Perdamaian yang Buruk, Perang yang Baik” dan “Buldozer dari Palestina” telah dicatat Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) sebagai buku dengan wawancara duta besar negara sahabat terbanyak. (*)

  • Jelang Aquabike World Championship Kedua di Danau Toba, Pj Gubernur Sumut Fatoni Jadikan Momen Tingkatkan Pendapatan Daerah

    Jelang Aquabike World Championship Kedua di Danau Toba, Pj Gubernur Sumut Fatoni Jadikan Momen Tingkatkan Pendapatan Daerah

    Jakarta, sinarlampung.co – Tinggal menghitung hari lagi, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) akan menjadi tuan rumah perhelatan Aquabike World Championship Tahun 2024. Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni berharap dengan adanya event internasional tersebut mampu meningkatkan pendapatan daerah dan tentunya perekonomian masyarakat sekitar.

    “Tentu bagi masyarakat Sumatera Utara hal ini membanggakan, ini kali kedua dilaksanakan dan kami bersyukur Sumut diberikan kesempatan sekali lagi menjadi tuan rumah event internasional ini,” ucap Fatoni dalam Press Conference Dan Penandatanganan Mou Terkait Penyelenggaraan Event Aquabike World Championship Toba 2024 di Sarinah, Thamrin, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

    “Kami bangga dan kami terus mendukung kegiatan ini untuk menggerakkan ekonomi di sumut, untuk mengembangkan wisata dan juga untuk meningkatkan PAD,” sambung Fatoni.

    Fatoni mengatakan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Sumatera Utara mendukung penuh terselenggaranya Aquabike World Championship Tahun 2024. Mulai dari dukungan pendanaan, dukungan acara, ekosistem dan lainnya juga disiapkan.

    Salah satu dukungan tersebut berasal dari Dinas Kesehatan yang menyediakan tim medis dan unit mobil kesehatan yang standby di venue pertandingan. Kemudian, dukungan dari Dinas Koperasi dan UMKM yang berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten sekitar kawasan Danau Toba untuk mempromosikan UMKM unggulan Sumatera Utara melalui bazaar.

    Selain itu, BPBD juga menyiapkan tim SAR di sekitar venue guna menjamin keamanan dan keselamatan seluruh peserta dan pengunjung. Selanjutnya, Dinas Lingkungan Hidup juga mendukung kebersihan Danau Toba dengan melakukan pembersian sampah dan penanganan tanaman enceng gondok guna menjaga kelancaran acara serta kelestarian lingkungan.

    “Tak hanya itu, Dinas Perhubungan juga mendukung kelancaran transportasi dengan menyediakan akses transportasi dan area parkir dan seputaran parkir sekitar menuju venue pertandingan,” jelas Fatoni.

    Fatoni menyebut berdasarkan data dari LAPI, penyelenggaraan Aquabike World Championship di Danau Toba memberikan dampak ekonomi signifikan. Bahkan diproyeksikan menyentuh angka sebesar Rp 1,86 triliun untuk periode 2023-2027.

    “Kontribusi pajak dari acara ini bahkan mencapai Rp 39,22 miliar atau setara dengan 10,79 persen dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten. Hal ini menunjukkan potensi besar event internasional dalam memperkuat ekonomi dan pembangunan di Sumatera Utara,” ucap Fatoni.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengatakan penyelenggaraan Aquabike World Championship di Danau Toba merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan yang ramah lingkungan dan berdampak positif bagi masyarakat.

    “Kami juga berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik Pemda dan masyarakat setempat. Sinergi yang baik merupakan kunci utama untuk memastikan bahwa pengembangan kawasan Danau Toba dapat berlangsung dengan baik,” jelas Menpar.

    “Saya percaya dengan semangat kerjasama yang kuat dan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian alam dan budaya maka Danau Toba akan menjadi destinasi yang tidak hanya menarik tapi juga berkelanjutan bagi generasi mendatang. Semoga dengan adanya event internasional, festival musik dan bazar UMKM kali ini maka Danau Toba semakin dikenal di dunia dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar,” sambungnya.

    Sebagaimana diketahui, Danau Toba menjadi tuan rumah ajang kompetisi jet ski dunia yang akan di selenggarakan dari tanggal 13-17 November 2024. Seperti tahun lalu, akan ada empat kabupaten yang menjadi tuan rumah Aquabike World Championship 2024, yaitu Kabupaten Karo, Dairi, Simalungun dan Samosir. (*)

  • Hakim Vonis Hukuman Percobaan Untuk Anak Pejabat Terdakwa Joki CPNS, JPU Banding

    Hakim Vonis Hukuman Percobaan Untuk Anak Pejabat Terdakwa Joki CPNS, JPU Banding

    Bandar Lampung, sinarlampung.co-Sempat tertunda-tunda Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, akhirnya menjatuhkan vonis percobaan kepada duna terdakwa kasus joki CPNS. Dua terdakwa joki CPNS yaitu Ratna Devinta Salsabila (anak pejabat,red) dan Cyrilla Zabrina Putri Arzano hanya dihukum percobaan selama dua tahun.

    Baca: Kasus Joki CPNS Kejaksaan Enam Terdakwa Termasuk Anak Pejabat Mulai Sidang Sejak Juni Lalu?

    Baca: Sudah Dua Mahasiswa ITB Termasuk Anak Pejabat Lampung Jadi Tersangka Kasus Joki Tes CPNS Kejaksaan

    Putusan dibacakan pada Kamis 24 Oktober 2024 malam. Bahkan hingga pukul 21.00 WIB sidang vonis belum selesai, dipimpin Hakim Ketua Lingga Setiawan, dengan anggota Majelis Hakim Samsumar Hidayat dan Fajri. Putusan ringan juga kepada empat terdakwa lainnya, yaitu Indra Gunawan dan M Reza Akbar dijatuhi hukuman satu tahun dan enam bulan penjara.

    Untuk Indra dikenakan denda Rp30 juta subsider tiga bulan kurungan penjara dan Reza sebesar Rp15 juta subsider tiga bulan kurungan penjara. “Kami banding,” kata Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, Kandra, Selasa 29 Oktober 2024.

    Dua terdakwa joki CPNS Ratna Devinta Salsabila dan Cyrilla Zabrina Putri Arzano hanya dihukum percobaan selama dua tahun oleh majelis hakim. Putusan ini berbeda jauh dengan tuntutan JPU yaitu menghukum kedua terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun.

    Sementara dua terdakwa lain, yaitu Indra Gunawan dan M Reza Akbar dijatuhi hukuman satu tahun dan enam bulan penjara. Untuk Indra dikenakan denda Rp30 juta subsider tiga bulan kurungan penjara dan Reza sebesar Rp15 juta subsider tiga bulan kurungan penjara.

    Terdakwa Indra Gunawan dan M Reza Akbar sebelumnya dituntut hukuman penjara selama empat tahun denda Rp30 juta subsider enam bulan kurungan penjara. Untuk terdakwa Indra dan Reza, Kandra mengaku mengajukan banding karena terlalu jauh putusannya dari tuntutan. “Dalam dakwaan, korbannya institusi kejaksaan dalam hal penerimaan tes CPNS kejaksaan. Karena itu kami ajukan banding,” katanya.

    Untuk diketahui, sejak proses hukum di Polda Lampung, Ratna Devinta Salsabila dan Cyrilla Zabrina Putri Arzano, hingga proses sidang tidak pernah ditahan. Atas putusan Hakim, keduanya dibebaskan dari tuntutan jaksa untuk dilakukan penahanan selama satu tahun.

    Sebelumnya, JPU Kandra menuntut dua terdakwa tersebut dengan hukuman selama satu tahun kurungan penjara serta denda sebesar Rp10 juta subsider dua bulan kurungan penjara. Tuntutan yang dibacakan pada pekan lalu itu juga meminta kepada tiga majelis hakim agar para terdakwa dilakukan penahanan.

    Kasus Joki CPNS Kejaksaan itu bermula pada tanggal 2 Desember 2023. Tim Kejati Lampung menangkap tangan seorang wanita bernama Ratna Devinta Salsabila, lantaran telah melakukan perbuatan joki tes CPNS kejaksaan.

    Ratna Devinta Salsabila yang merupakan anak dari seorang pejabat di Pemprov Lampung itu kemudian dibawa ke Mapolda Lampung untuk segera dikembangkan. Dari pengembangan tersebut, Polda Lampung kembali menangkap lima pelaku lainnya termasuk Cyrilla Zabrina Putri Arzano.

    Kuasa hukum Ratna Devinta Salsabila, Anggara mengatakan, hukuman percobaan yang dijatuhkan majelis hakim terhadap kliennya karena adanya relasi kuasa antara Ratna dengan para terdakwa lain.

    “Mengenai hukuman percobaan, salah satu pertimbangan majelis hakim karena ada relasi kuasa antara klien kami dengan para terdakwa lain. Relasi kuasa ini dinyatakan terbukti oleh pengadilan. Jadi vonis ini tidak bisa dilihat serta merta vonis hukuman percobaan dan tuntutan JPU,” ujar Anggara.

    Menurut Anggara, hukuman percobaan dua tahun yang dijatuhi majelis hakim itu sangat lama dan ini adalah hukuman percobaan maksimum sekali. “Karena rata-rata hukuman percobaan itu 1 tahun hingga 1,5 tahun. Klien saya tetap bersalah berdasarkan putusan pengadilan,” ujarnya. (Red)

  • Menko AHY Komandoi Lima Menteri

    Menko AHY Komandoi Lima Menteri

    Jakarta, sinarlampung.co-Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengomandoi lima kementerian di Kabinet Merah Putih. Lima kementerian itu adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Perhubungan.

    “Ada lima kementerian teknis yang berada di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini,” kata AHY usai Serah Terima Jabatan kepada Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, serta Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni kepada Ossy Dermawan, dikutip Antara, Selasa 21 Oktober 2024.

    AHY menyatakan masih mempelajari struktur dan otoritas kementerian tersebut. Menurutnya, pembentukan struktur dan kewenangan kementeriannya masih dalam tahap penyempurnaan. Sementara untuk kantornya, AHY akan menggunakan bekas gedung Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves).

    Gedung itu terletak di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. “Untuk Kantor Kemenko Infrastruktur direncanakan di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi. Jadi tempat Pak LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) yang lalu,” kata AHY.

    AHY mengaku baru mendapatkan informasi itu dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ia juga sedang menyiapkan struktur kementerian baru tersebut. Selain itu, ia sedang menunggu keputusan mengenai pegawai Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    “Saya tahu ada deputi-deputi dengan struktur bawahnya dari Kemenko Marves, Kemenko Ekonomi, dan lain sebagainya. Nah kita harus yakinkan dulu apakah masih tepat nomenklaturnya, tugas, dan fungsinya. Apakah sudah ada orangnya atau memang masih kosong dan harus segera dilakukan rekrutmen,” ucapnya.

    Sebelumnya, beberapa menteri Kabinet Merah Putih mengaku belum mempunyai kantor. Hal itu karena ada penambahan 14 kementerian di era Presiden Prabowo Subianto. Selain AHY, menteri-menteri yang belum mendapatkan kejelasan kantor adalah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan. (Red)