Sinarlampung

Kategori: Nasional

  • Gubernur NTB “Presiden RI Masa Depan”

    Gubernur NTB “Presiden RI Masa Depan”

    Gubernur NTB, Tuan Guru Bajang (Foto/Dok/Net)

    Lombik (SL) – Inilah Gubernur yang berani mengkritik pers. Secara terbuka. Di puncak acara Hari Pers Nasional (HPN) pula. Di depan hampir semua tokoh pers se-Indonesia. Pun di depan Presiden Jokowi segala. Di Lombok. Tanggal 9 Februari lalu.

    Inilah gubernur yang kalau mengkritik tidak membuat sasarannya terluka. Bahkan tertawa-tawa. Saking mengenanya dan lucunya.

    ”Yang akan saya ceritakan ini tidak terjadi di Indonesia,” kata sang gubernur. Ini di Mesir.”

    Sang gubernur memang pernah bertahun-tahun belajar di Mesir, setelah menyelesaikan studynya di pesantren Gontor. Di Universitas paling hebat di sana: Al Azhar. Bukan hanya paling hebat, tapi juga salah satu yang tertua di dunia.

    Dari Al Azhar pula, Sang Gubernur meraih gelar doktor. Untuk ilmu yang sangat sulit: Tafsir Alquran. Inilah satu-satunya kepala pemerintahan di Indonesia yang hafal Alquran. Dengan artinya, dengan maknanya, dan dengan tafsirnya. Beliau juga pernah ngalap berkah kepada guru besar Prof. Dr. Sayyid Muhammad Alawi Almaliki di Makkah Al Mukarromah walau sebentar.

    Mesir memang mirip dengan Indonesia. Di bidang politik dan persnya. Pernah lama diperintah secara otoriter. Lalu, terjadi reformasi. Bedanya: Demokrasi di Indonesia mengarah ke berhasil. Di Mesir masih sulit ditafsirkan.

    ”Di zaman otoriter dulu,” ujar Sang Gubernur di depan peserta puncak peringatan Hari Pers Nasional itu, ”Tidak ada orang yang percaya berita koran” Gubernur sepertinya ingin mengingatkan berita koran di Indonesia pada zaman Presiden Soeharto. Sama, tidak bisa dipercaya. Semua berita harus sesuai dengan kehendak penguasa.

    ”Satu-satunya berita yang masih bisa dipercaya hanyalah berita yang dimuat di halaman 10,” ujarnya. Di halaman 10 itulah, kata dia, dimuat iklan dukacita. Gerrrrr..!! Semua hadirin tertawa. Termasuk Presiden Jokowi. Tepuk tanganpun membahana.

    Bagaimana setelah reformasi, ketika pers menjadi terlalu bebas? ”Masyarakat Mesir malah lebih tidak percaya” katanya. ”Semua berita memihak” tambahnya. ”Halaman 10pun tidak lagi dipercaya” guraunya.

    Meski hadirin terbahak lebih lebar, Sang Gubernur masih perlu klarifikasi. ”Ini bukan di Indonesia lho, ini di Mesir,” katanya. Hadirinpun kian terpingkal2. Semua mafhum. Ini bukan di Mesir. Ini di Indonesia.

    Saya mengenal banyak Gubernur yang amat santun. Semua Gubernur di Papua termasuk yang sangat santun. Yang dulu maupun sekarang. Tapi, Gubernur yang baru mengkritik pers itu luar biasa santun. Itulah Gubernur NTB: Tuan Guru Dr KH Zainul Majdi. Lebih akrab disebut Tuan Guru Bajang.

    Gelar Tuan Guru di depan namanya mencerminkan bahwa dirinya bukan orang biasa. Dia Ulama besar. Tokoh agama paling terhormat di Lombok sejak dari kakeknya. Sang kakek punya nama selangit. Termasuk langit Arab: Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid.

    Di Makkah, Sang Kakek dihormati sebagai ulama besar. Buku-bukunya terbit dalam bahasa Arab. Banyak sekali. Di Mesir, juga di Lebanon. Menjadi pegangan bagi orang yang belajar agama di Makkah.

    Sang kakek adalah pendiri organisasi keagamaan terbesar di Lombok: Nahdlatul Wathan (NW). Setengah penduduk Lombok adalah warga NW. Di Lombok tidak ada NU. NU-nya ya NW itu. Kini sang cuculah yang menjadi pimpinan puncak NW. Dengan ribuan madrasah di bawahnya.

    Pada zaman demokrasi ini, dengan mudah Tuan Guru Bajang terpilih menjadi anggota DPR. Semula dari Partai Bulan Bintang. Lalu dari Partai Demokrat. Dengan mudah pula dia terpilih menjadi gubernur NTB. Dan terpilih lagi. Untuk periode kedua sekarang ini.

    Selama karirnya itu, Tuan Guru Bajang memiliki track record yang komplit. Ulama sekaligus Umara. Akhli agama, intelektual, legislator, birokrat dan sosok santun. Tutur bahasanya terstruktur. Pidatonya selalu berisi. Jalan pikirannya runut.

    Kelebihan lain: masih muda, 43 tahun. Ganteng. Berkulit jernih. Wajah berseri. Murah senyum. Masa depannya masih panjang. Pemahamannya pada rakyat bawah nyaris sempurna.

    ”Bapak Presiden,” katanya di forum tersebut, ”Saya mendengar pemerintah melalui Bulog akan membeli jagung impor 300.000 ton dgn harga Rp 3.000 per kg.

    ”Lalu, ini inti pemikirannya: Kalau saja pemerintah mau membeli jagung hasil petani NTB dgn harga Rp 3.000 per kg, alangkah sejahtera petani NTB. Selama ini, harga jagung petani di pusat produksi jagung Dompu, Sumbawa, NTB, hanya Rp 2.000 sampai Rp 2.500 saja per kg.

    Sang Gubernur kelihatannya menguasai ilmu mantik. Pelajaran penting waktu saya bersekolah di madrasah dulu. Pemahamannya akan pentingnya pariwisata juga tidak kalah.

    ”Lombok ini memiliki apa yang dimiliki Bali, tapi Bali tidak memiliki apa yang dimiliki Lombok” moto barunya. Memang segala adat Bali dipraktikkan oleh masyarakat Hindu yang tinggal di Lombok Barat.

    Demikian juga pemahamannya tentang vitalnya infrastruktur. Dia membangun by pass di Lombok. Juga di Sumbawa. Dia rencanakan pula by pass baru jalur selatan. Kini Sang Gubernur lagi merancang berdirinya kota baru. Kota internasional di Lombok Utara.

    Sebagai Gubernur, Tuan Guru Bajang sangat mampu dan modern. Sebagai Ulama, Tuan Guru Bajang sulit diungguli. Inikah sejarah baru.?? Lahirnya Ulama dengan pemahaman Indonesia yang seutuhnya? Subhanallah.

    Bila kita ingin masa depan Indonesia jadi lebih baik, maka bangsa ini harus dipimpin oleh sosok langka seperti DR. KH. Zainul Majdi ini.

    Sudah menjadi rahasia umum bahwa utk menjadi Presiden di negeri ini maka dia harus menjadi ‘MediaDarling’ sayangnya Pemimpin berkualitas dan berkualifikasi seperti Beliau “mustahil” akan didukung oleh para taipan Media, apalagi dengan latar belakang keislamannya yg begitu kental.

    Namun itu bukan alasan bagi kita untuk tidak berusaha “Menempatkan Orang Baik di tempat yang baik utk kebaikan bersama” dengan segala kemampuan yang kita miliki. Meski hanya dengan menyebarkan informasi dan postingan ini.

    Banyak muslim baik yg menjadi pemimpin yg baik. Pemimpin kita di Indonesia yg mayoritas beragama Islam, haruslah muslim terbaik. Karena Ketika Semut Bersatu Maka Naga Sekalipun Akan Jatuh.

  • Asati Jadi Guide Wisatawan Asal Pattani Thailand

    Asati Jadi Guide Wisatawan Asal Pattani Thailand

    Rombongan Wisatawan Asal Pattani Thailand Menggandeng Assosiasi Sales Travel Indonesia (Asati) Menikmati Indahnya Danau Toba, Kamis (15/3/18)

    Medan (SL) – Rombongan wisatawan asal Pattani Thailand menggandeng Assosiasi Sales Travel Indonesia (Asati) untuk menikmati keindahan Danau Toba, Sumatera Utara.

    Kunjungan wisatawan asal Thailand ini berlangsung sejak 15-19 Maret 2018 ini, juga mendukung penuh percepatan wisatawan mancanegara ke Indonesia.

    “Asati siap mendukung penuh setiap gebrakan bapak Menteri Pariwisata Arief Yahya untuk percepatan wisatawan mancanegara ke Indonesia,” tegas Sekjen DPP Asati Arlan Dikusnata di sela penyambutan rombongan wisatawan asal Pattani Thailand di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Kuala Namu Deliserdang, Kamis (15/3/2018).

    Arlan menambahkan, Asati siap bersinergi dengan semua asosiasi pariwisata yang ada demi kemajuan industri pariwisata di tanah air.

    “Selama ini lebih kepada wisatawan Malaysia, Thailand dan Singapura. Khusus Thailand sudah kita handle sejak tiga tahun yang lalu dan rombongan ini merupakan kedatangan perdana di tahun 2018,” papar Arlan yang juga Direktur PT Mitra Tour Padang.

    Ditambahkannya, pihaknya menargetkan tamu tamu muslim Thailand ke Indonesia sekitar 600-900 orang pada tahun 2018 ini.

    Rombongan wisatawan asal Thailand yang tergabung dalam Mid Group Monspace Thailand dipimpin oleh Mr Dolhalem menggunakan Maria Travel yang langsung dipimpin Wan Yusuf dari Pattani. Wan Yusuf yang juga Direktur Maria Travel menjelaskan selain ke destinasi menarik dan terkenal di Sumut mereka juga akan mengunjungi obyek wisata di ibukota Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali dan Lombok.

    “Saat ini rombongan masih berada di Danau Toba dan besok akan kembali ke negaranya. Selama berada di Sumatera Utara, mereka terlihat sangat senang dan menikmati perjalanannya,” ungkap Arlan seraya mengatakan pihak ASATI siap bersinergi dengan Forum Wartawan Pariwisata Indonesia (Forwata) untuk mempromosikan setiap event ASATI.

    Selain Sekjen DPP Asati, rombongan wisatawan Thailand disambut oleh Ketua DPD Asati Sumut Rapelta Ginting yang juga Direktur PT Bintan Liburan Wisata, serta Sekretaris DPD Asati Sumut Andriansyah dari PT Aulia Salam Sejaktera Tour and Travel serta pemandu wisata Rahmat Hafipudin dari Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI).

    Pihak Asati mengenakan ulos kepada rombongan wisatawan sebagai ungkapan selamat datang dan semoga berbahagia selama di ibukota Sumatera Utara. Pada bulan April dan Agustus akan menyusul lagi wisatawan dari Thailand. “Mereka sudah booking ke Medan,” ujar Arlan.

    Sebelum ini, Asati telah banyak berkiprah di dalam dan luar negeri mempromosikan industri pariwisata Indonesia. Berbagai kegiatan yang telah diikuti Asati antara lain ekspo terbesar “Central European Tourism Trade Fair” di negara Cheko 15-18 februari 2018, Muscat Festival di Oman pada 17 Januari-10 Februari 2018, talk show “Halal Membawa Pesona” di Palembang yang diikuti juga peserta dari Malaysia dan Thailand bersinerji dengan Kadin Indonesia.

    “Untuk membantu program bapak presiden dan menteri terkait Indonesi Halal Destination for tourism. Adapun di Oman, dalam rangka mempromosikan interntional halal tourism guna mendorong kunjungan turis dari Timur tengah,” urai Arlan.

    Kegiatan lainnya di tanah air menggelar famtrip ke Bangka Belitung bekerjasama dengan Pemkab serta pelaku pariwisata Bangka. Famtrip diikuti oleh travel agent Singapura bersama media pariwisata Singapore dan Malaysia. Juga ikut dalam famtrip travel agent dari Yogyakarta dan Bandung. (rls)

  • Presiden : Anak Indonesia Tak Cukup Hanya Pintar Namun Harus Paham Sopan Santun

    Presiden : Anak Indonesia Tak Cukup Hanya Pintar Namun Harus Paham Sopan Santun

    Presiden RI, Joko Widodo (Foto/Dok/Net)

    Serang (SL) – Pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan perlindungan sosial bagi rakyat Indonesia. Salah satunya melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah berjalan selama beberapa tahun terakhir. Melalui bantuan sosial PKH tersebut, masyarakat diharapkan dapat memiliki akses kepada pelayanan pendidikan dan kesejahteraan sosial untuk meningkatkan taraf hidup keluarga prasejahtera.

    Sore ini, Rabu 14 Maret 2018, Presiden Joko Widodo kembali menyerahkan bantuan PKH kepada 1.000 keluarga prasejahtera yang ada di sekitar Kota Serang, Provinsi Banten. Penyerahan tersebut dilakukan langsung olehnya di Gedung Remaja Ciceri, GOR Maulana Yusuf, Serang.

    Saat penyerahan dilakukan, Kepala Negara mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengusahakan untuk memberikan bantuan yang lebih baik bagi para keluarga prasejahtera. Hal itu dilakukan dengan berupaya menaikkan anggaran yang diperuntukkan bagi para penerima PKH di tahun mendatang.

    “Nanti Ibu-Ibu doakan saja tahun depan semoga anggarannya bisa kita naikkan. Saya sudah minta kalau bisa dua kali lipat, kalau bisa,” kata Presiden.

    Saat ini, para penerima PKH memperoleh bantuan sebesar Rp1,89 juta setiap tahunnya. Dana yang tersedia dalam kartu PKH itu dapat diambil sebanyak empat kali pengambilan.

    Menurutnya, untuk meningkatkan alokasi anggaran bagi para penerima PKH tersebut membutuhkan dukungan dan persetujuan DPR. Namun, Presiden berharap agar rencana tersebut dapat diwujudkan di tahun mendatang agar masyarakat dapat semakin merasakan manfaat dari program tersebut.

    “Saya akan berusaha agar anggaran yang ada ini bisa dinaikkan sehingga bisa digunakan sebaik-baiknya,” ucapnya.

    Dalam acara tersebut, Kepala Negara juga menyerahkan jenis bantuan sosial lainnya yang berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada para pelajar dari tingkat SD hingga SMA/SMK yang hadir. Sebanyak 1.319 pelajar memperoleh bantuan tersebut dalam kunjungan kerja Presiden kali ini.

    “Yang SD mendapatkan Rp450 ribu, yang SMP Rp750 ribu, yang SMA/SMK Rp1 juta. Anggaran yang ada ini tidak boleh untuk beli pulsa. Kalau ketahuan beli pulsa kartunya akan kita cabut,” Presiden menjelaskan.

    Acara penyerahan bantuan sosial tersebut juga dihadiri oleh 500 guru yang memperoleh sertifikasi profesi. Kepada para pendidik anak bangsa tersebut Presiden menitipkan pesan dan harapannya bagi pendidikan anak-anak Indonesia.

    “Saya titip anak-anak semuanya agar dididik yang baik. Berikan hal-hal yang berkaitan dengan etika, budi pekerti, dan akhlak. Berilah anak-anak ini pendidikan ke arah itu,” tuturnya.

    Ia berpandangan bahwa saat ini tidaklah cukup bagi anak-anak Indonesia untuk pintar saja. Anak-anak kita juga harus memiliki perilaku yang baik, budi pekerti yang baik, dan paham soal sopan santun.

    “Itulah ciri dan karakter bangsa Indonesia,” ucapnya.

    Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Sosial Idrus Marham, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Gubernur Banten Wahidin Halim.

  • Telusuri Data Registrasi Bocor, DPR Panggil Menkominfo

    Telusuri Data Registrasi Bocor, DPR Panggil Menkominfo

    Ilustrasi Simcard (Foto/Dok/Net)

    Jakarta (SL) – Komisi I DPR RI akan memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara dan operator seluler. Tujuannya guna menindaklanjuti dugaan kebocoran registrasi registrasi SIM card prabayar. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua I DPR RI, Meutya Hafidz.

    ”Senin nanti (19/3) kami mengundang Menkominfo dan operator seluler terkait evaluasi registrasi prabayar yang telah dilakukan,” ujar Meutya kepada wartawan, Senin (13/3). Pada kesempatan itu juga, kata politisi Golkar itu, DPR akan menanyakan secara langsung kepada Menkominfo dan operator seluler menyangkut isu-isu bocornya data pelanggan.

    Meutya mengaku, meski tidak menuding secara langsung bahwa kebocoran data pelanggan seluler terkait bisa terjadi dan melalui berbagai pintu masuk, persoalan ini harus diantisipasi tidak hanya diatur dalam level peraturan menteri, namun harus ada di level undang-undang. ”Sinyal (kebocoran data, Red), makanya kita panggil. Komisi I memanggil Menkominfo dan operator seluler untuk duduk bersama. Kesiapannya bagaimana untuk melakukan proteksi data pribadi konsumen seluler ini,” ucapnya.

    Diamini Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari. Dia mengatakan, data registrasi tersebut rawan dibocorkan oleh oknum tertentu. ”Pemerintah seharusnya buat semacam perangkat hukum dibanding mewajibkan registrasi SIM card,” kata Kharis saat dihubungi, kemarin.

    Politisi PKS itu menyatakan, bila pemerintah tidak membuat perangkat hukum soal data SIM card, maka pihaknya akan menolak kebijakan tersebut. Sebab, data tersebut rawan disalahgunakan oleh oknum tertentu. Data itu bisa saja bocor karena tidak ada perlindungan dari perangkat hukum. ”Prinsipnya registrasi itu harus. Tetapi harus ada jaminan dari pemerintah bahwa data itu aman dan tidak disalahgunakan. Kalau ada yang berani jamin, saya setuju. Tapi kalau tidak ada jaminan, saya tidak setuju,” tukasnya.

    Disinggung adanya kemungkinan data tersebut digunakan untuk kepentingan pileg dan pilpres mendatang, Kharis enggan berkomentar. ”Saya tidak tahu. Tapi tidak boleh digunakan oleh siapa pun,” pungkasnya.

    Terpisah, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara membantah kabar tersebut. ”Belum ada surat pemanggilan dari DPR,” ujarnya.

    Dia juga menyatakan, tidak ada data yang bocor karena yang memegang datanya adalah Dukcapil dan keamanan data itu tertera dalam undang-undang tentang administrasi kependudukan. Sementara dari sisi operator seluler ada sertifikat keamanan data ISO 27001 dan Peraturan Menteri Kominfo tentang Perlindungan Data Pribadi.

    ”Dari Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika, Red) tidak ada data yang bocor, operator juga tidak bocor, karena datanya tetap ada di Dukcapil. Apa yang dilakukan otorisasi itu adalah dicocokkan, dari pelanggan kepada operator dicocokkan NIK dan KK dengan database milik Dukcapil, bukan data di operator, hanya konfirmasi saja,” jelas Rudiantara.

    Meski begitu, Rudiantara tidak bisa memungkiri ada saja orang-orang yang mengumbar data pribadinya di dunia maya sehingga masuk dalam mesin pencarian, termasuk data seperti NIK dan nomor KK. Hal inilah yang kemudian membuat nomor itu disalahgunakan.

    ”Kita kalau googling di dunia maya, NIK dan KK itu banyak dan ada, dan itu memang sudah terjadi sebelum adanya registrasi prabayar, karena registrasi prabayar ini kan baru mulai Oktober 2017. Jadi, memang kesadaran masyarakat terhadap keamanan itu yang harus ditingkatkan terus,” paparnya. Menurutnya, literasi terhadap aspek keamanan dalam menjelajahi dunia maya memang sangat penting dan harus ditingkatkan. (aen) (Aziz Ali Balbeid).

  • Fraksi PAN Desak Pemerintah Lindungi Data Pribadi Masyarakat

    Fraksi PAN Desak Pemerintah Lindungi Data Pribadi Masyarakat

    Ilustrasi logo Partai PAN (Foto/Dok/Net)

    Jakarta (SL) – Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) mendesak agar pemerintah memberikan perlindungan soal data pribadi masyarakat. Untuk itu, kata dia, perlu upaya sistematis dan konstitusional dari pemerintah untuk menjamin perlindungan data pribadi.

    “Berpijak pada UUD pasal 28 huruf G bahwa setiap setiap warna negara berhak atas perlindungan diri pribadi, rasa aman, dan perlindungan dari ancaman, maka FPAN memandang penggunaan data pribadi tanpa seizin pemiliknya sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais Wiryosudarmo dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/3/2018).

    Beberapa peristiwa yang mengindikasikan penggunaan data pribadi tanpa izin pemiliknya, kata dia, kerap kali terjadi. Dia mengungkapkan, masyarakat kerap mengalami tiba-tiba ditelepon orang asing yang menawarkan kartu kredit, asuransi atau kredit tanpa agunan, termasuk spam komersial ke nomor seluler.

    “Belakangan yang sedang ramai diperbincangkan adalah ada dugaan kebocoran data pribadi atas kebijakan registrasi ulang ‘SIM card’ pengguna layanan seluler,” katanya.

    Menelusuri UU yang ada terkait pengumpulan data pribadi, kata Hanafi, FPAN menyimpulkan semangat berbagai UU tersebut dominan pada semangat mengakses, surveillance, serta mengumpulkan data pribadi. Namun, papar dia, hal itu tidak dibarengi dengan tanggung jawab yang optimal untuk menjaga dari segala bentuk penyalahgunaan data pribadi.

    Karena itu, Hanafi Rais melalui ketua FPAN mendorong secara serius untuk segera dibahas RUU Perlindungan Data Pribadi agar memunculkan kelegaan, rasa aman, dan rasa adil yang dirasakan oleh masyarakat. Fraksi PAN mendapat informasi dari Badan Legislatif DPR RI bahwa RUU Perlindungan Data Pribadi yang merupakan inisiatif pemerintah tidak masuk prolegnas.

    “FPAN menyarankan agar institusi-institusi dalam pemerintahan yang terkait dengan data pribadi segera melakukan koordinasi yang intensif dan akseleratif agar mengkristalkan sikap yang satu suara,” tegas Hanafi.

    Saat ini, lanjut dia, data pribadi menjadi menjadi komoditas yang paling dicari, tidak hanya oleh pemerintah maupun penegak hukum, akan tetapi juga oleh sektor swasta. Dengan data pribadi, sektor swasta mampu memahami perilaku masyarakat, setelah itu mengelola preferensinya untuk kemudian diarahkan sesuai apa yang diinginkan oleh kepentingan bisnis.

    “Celakanya, kesadaran publik untuk menjaga data pribadi minim sekali, diperparah komitmen intitusi baik swasta maupun pemerintah yang menginventarisasi data pribadi relatif rendah,” tuturnya.

    Fraksi PAN, tambah dia, sangat serius menjaga kedaulatan warga negara atas hak data pribadi. Menurut Hanafi, pihaknya membuka diri atas masukan-masukan seluruh elemen masyarakat untuk bertukar pikiran yang bertujuan agar produk UU Perlindungan Data Pribadi menjadi lebih berkualitas dan relevan dengan perkembangan zaman.(yn/ant)(Aziz Ali Balbeid)

  • Guru Besar Hukum Agraria UI : Grondkaart Bukan Alas Hak Dan Bukan Alat Formil Yuridis Penguasaan Lahan PT. KAI

    Guru Besar Hukum Agraria UI : Grondkaart Bukan Alas Hak Dan Bukan Alat Formil Yuridis Penguasaan Lahan PT. KAI

    Diskusi FGD Yang Diselenggarakan Oleh Badan Akuntabilitas Publik DPD RI di Ruang Rapat BAP DPD RI Senayan, Kamis (15/03/18)

    Jakarta (SL) – Guru Besar Hukum Agraria Universitas Indonesia, Prof. DR. Ny. Arie S. Hutagalung SH, MLI, dalam Fokus Grup Diskusi yang diselenggarakan oleh Badan Akuntabilitas Publik DPD RI di ruang rapat BAP DPD RI Senayan, Kamis (15/03/18), dengan tegas menyatakan bahwa GrondKaart yang menjadi pegangan PT. Kereta Api Indonesia dalam mengklaim asset lahannya bukan merupakan alas hak.

    “GrondKaart hanya berupa gambar situasi atau semacam surat ukur, jadi tidak bisa dikatakan sebagai alat menegaskan fomal yuridis kepemilikan lahan.” Sebutnya.

    “Aspek kepastian dan perlindungan hukum berkenaan dengan legalitas tanah-tanah aset kereta api adalah ditentukan dengan mengikuti ketentuan pendaftaran konversi eks Hak Barat. Secara kronologis berkenaan dengan perubahan status badan hukum pada perusahaan yang kemudian menjalankan perkereta apian di Indonesia, yaitu bahkan sejak sebelum era DKA (Djawatan Kereta Api) yang berlanjut hingga sebagaimana ditemukan dalam situs resmi PT.KAI (persero), hingga saat ini tidak ada proses sertifikasi GrondKart menjadi kepemilikan sesuai konversi hak2 Barat yaitu: eigendom, opstal maupun erpacht. Apalagi, secara bukti fisik Grondkaart tidak ditemukan aslinya. Yang ada hanyalah salinan. Dengan demikian grondkaart bukan merupakan alas hak formil yuridis kepemilikan PT. KAI” Tandasnya.

    Selanjutnya, nara sumber lain yang diundang menjadi pembicara dalam FGD ini, Dr. Kurnia Warman, SH, M.Hum, Wakil Dekan Fak Hukum Universitas Andalas Padang, menyebutkan: ” Pada saat konversi hak2 barat menuju nasionalisasi di tahun 1960-an, pendaftaran tanah memerlukan data yuridis (dasar hukum penguasaan) dan data fisik (gambar situasi spt Groondkaart dsb) penguasaan tanah tersebut untuk dipindahkan ke Buku Tanah dan Sertifikat Tanah-nya sesuai kewenangan instansi pemerintah ybs. Sesuai UUPA no. 5/1960 diberikan batas waktu 20 tahun untuk mendaftarkan lahan2 yg berasal dari hak barat. Dalam kajian kami, lahan2 yang tergolong grondkaart tidak didaftarkan ke BPN, sehingga dengan demikian grondkaart menjadi tanah negara bebas, yang jika orang seorang mendaftarkan tanah tersebut BPN tidak bisa menolaknya.”

    Nara sumber ketiga yang berbicara dalam FGD ini adalah Yuli Indrawati, SH, LL.M, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menyampaikan pendapatnya: “Kekisruhan asset PT. KAI berawal dari kelalaian administrasi.

    Dari hasil penelitian kami, pihak kementerian perhubungan tidak mengeluarkan surat kementerian yang menyebutkan secara spesifik menyerahkan lahan kepada PT. KAI sebagai penyertaan modal atau penambahan modal, kalau pun ada itu harus dibuat dalam bentuk Peraturan Menteri tentang penyerahan dan menyertaan asset, demikian juga tidak ada laporan atau surat yang ditujukan kepada Kemenkeu dalam hal administrasi lahan kereta api sehingga sama sekali tidak tercatat dalam kekayaan negara.”

    “Mengingat masalah ini telah berdampak luas dan dalam rangka melindungi kepentingan umum dan kepentingan nasional, Presiden Republik Indonesia sebaiknya menetapkan keputusan strategis dan penting agar warga masyarakat tidak dirugikan dan PT Kereta Api Indonesia dapat memberikan penghormatan yang layak dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan harkat martabat kemanusiannya.” Tutup Yuli Indrawati.

    Menanggapi hasil FGD ini dan dikaitkan dengan permasalahan status lahan grondkaart yang telah melebar bukan hanya di Lampung tetapi juga di wilayah Padang dan Bukit Tinggi – Sumatera Barat, Semarang – Jawa Tenga, Kota Medan – Sumatera Utara, dan kita2 lainnya, menyatakan; “Dari fakta2 yang disampaikan para ahli menunjukkan bahwa PT. KAI tidak memiliki alat formal yuridis untuk menegaskan bahwa grondkaart adalah asset-nya, oleh karenanya demi keadilan dan menghormati kebijakan Presiden Jokowi dalam hal sertifikasi lahan warga yang telah ditempati puluhan tahun maka selayaknya PT. KAI legowo dan secara ikhlas melepaskan lahan2 grondkaart yang tidak terpakai dlm tugas pokok operasional KA untuk kepentingan warga masyarakat yang membutuhkan kepastian lahan mikiknya”. Tandas Andi Surya dengan senyum tipis di wajahnya.

  • Ketua Golkar Lamteng Musa Ahmad Diperiksa KPK

    Ketua Golkar Lamteng Musa Ahmad Diperiksa KPK

     

    Agus Rahardo Ketua KPK (Foto/Dok/Net)

    Jakarta (SL) – Ketua DPD II Partai Golkar Lampung Tengah Musa Ahmad dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (16/3/2018). Ia diperiksa terkait kasus dugaan suap dana pinjaman Pemkab Lampung Tengah ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp300 miliar.

    “(Musa Ahmad diperiksa) Untuk kasus di Lampung Tengah, penyidik hari ini dijadwalkan memanggil empat orang saksi untuk tersangka J Natalis Sinaga,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (16/3/2018).

    Selain Musa Ahmad, KPK juga memanggil tiga saksi yakni Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah Yannisa Bayu Ardi, dan dua orang dari unsur swasta, yaitu Wibisono Panji Nugroho dan Darwis Agung.

    Sehari sebelumnya, Ketua Bappilu DPW Partai NasDem Edwin Hanibal menjalani pemeriksaan selama tiga jam di Gedung Merah Putih. Turut bersamanya ialah Ketua OKK Yuria Putra Tubarad. Ketua DPD Gerindra Lampung Gunadi Ibrahim juga pernah diperiksa.

    Diketahui, KPK telah menetapkan empat tersangka dalam kasus tersebut antara lain Bupati Lampung Tengah nonaktif Mustafa, Kepala Dinas Bina Marga Taufik Rahman, Wakil Ketua DPRD J. Natalis Sinaga, dan anggota DPRD Rusliyanto.

    Mustafa disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Cagub Lampung nomor urut empat itu diduga sebagai pihak pemberi secara bersama-sama dengan Taufik Rahman, yaitu ada dugaan arahan Bupati terkait dengan permintaan sejumlah uang dari pihak anggota DPRD dengan kode “cheese”.

    Mustafa diduga telah mengarahkan agar uang diambil atau diperoleh dari kontraktor sebesar Rp900 juta dan dari dana taktis Dinas PUPR Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp100 juta. Totalnya Rp1 miliar. Sedangkan penerimanya, yaitu J. Natalis Sinaga dan Rusliyanto.

    Dana pinjaman PT SMI itu rencananya akan digunakan untuk membiayai pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikelola Dinas PUPR Kabupaten Lampung Tengah.

    Sebelum mendapatkan dana pinjaman tersebut, Pemkab Lampung Tengah membutuhkan surat pernyataan yang disetujui atau ditandatangani bersama dengan DPRD sebagai nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan PT SMI. Dewan diduga meminta commitment feesebesar Rp1 miliar untuk persetujuan tersebut. (rld/nt/*)

  • Kapolri Perintahkan Awasi Seluruh Proyek Insfrastruktur

    Kapolri Perintahkan Awasi Seluruh Proyek Insfrastruktur

    Kapolri, Jenderal Polisi Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D (Foto/Dok/Net)

    Jakarta (SL) – Kapolri Perintahkan Jajaran Kepolisian untuk mengawasi semua proyek pembangunan infrastruktur. Hal itu terkait tragedi bocornya pipa gas di depan kantor BNN, Cawang, Jakarta Timur, Senin (12/3) lalu.

    Kadiv Humas Polri, Irjen. Pol. Drs. Setyo Wasisto, S.H., mengatakan seharusnya kontraktor proyek Light Rail Transit (LRT) PT. Adhi Karya mengetahui letak pipa gas di lokasi pembangunan.

    “Saat ini kasus bocornya pipa gas di lokasi proyek LRT dalam penanganan Polres Metro Jakarta Timur. Apakah ada kesengajaan atau kelalaian. Karena kontraktor harus tahu ada infrastruktur lain seperti pipa gas, kabel listrik dan lain-lain.” kata Kadiv Humas Polri.

    Orang nomor satu di Divhumas Polri ini mengimbau kepada para kontraktor proyek infrastruktur untuk berkoordinasi dengan sejumlah lembaga terkait dalam menentukan proyeknya. Contohnya PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) menyampaikan letak jaringannya dimana, biasanya memiliki tanda.

    “Kapolri, Jenderal Polisi Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D., juga telah memerintahkan jajaran untuk mengawasi proyek infrastruktur. Polri telah mengerahkan satuan Sabhara dan Binmas untuk melakukan pendekatan dengan kontraktor dan pelaksana proyek di lapangan” katanya. (rls/nt/*)

  • Tamizi Tohor Dilantik Menjadi Ketua Umum DPP LASQI

    Tamizi Tohor Dilantik Menjadi Ketua Umum DPP LASQI

    Tamizi Tohor dilantik menjadi Ketua Umum DPP LASQI.

    Jakarta (SL)-Sekretaris Direktur Binmas Islam Kementrian Agama Repubkik Indononesia (KEMENAG RI), Tarmizi Tohor, Memimpin Lembaga Seni dan Qasidah Indoneaia (LASQI), Periode Tahun 2017-Tahun 2022. Termasuk tiga seniman Lampung masuk menjadi pengurus pusat

    Secara resmi, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Fuad Nasar, melantik Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LASQI dan empat puluh delapan (48) kepengurusan pusat lainnya, yang juga terdiri dari enam departemen yang ada dalam struktur organisasi.

    Tiga dari keempat puluh sembilan yang terlantik, merupakan praktisi dan pelaku seni (Seniman, red) Propinsi Lampung, masing-masing Saiful Irba Tanpaka S.sos (Sastrawan/Ketua Departemen Organisasi), Gunawan Pharrikesit SH (Sastrawan/Anggota Departemen Hukum HAM dan Hubungan Antar Lembaga), dan Entus Alfari (Pemusik/Anggota Departemen Festival)

    Pelantikan yang dilaksanakan di Aula Serbaguna 1, Asrama Haji Pondok Gede, Jalan Pinang Ranti Nomor 6, Jakarta Timur, Senin malam (12/3/2018), dihadiri beberapa perwakilan Kemenag propinsi, dan Dewan Pengurus Wilayah (DPW), termasuk DPW Lampung.

    Dalam sambutannya, Fuad Nasar berpesan agar para pengurus yang dilantik dapat berkhidmat dan menjaga amanat dengan memegang pilar ilmu, pilar seni dan pilar agama, sebagai bukti kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan pengabdian. Komitmen terhadap pilar-pilar itu, “dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dan dengan agama hidup menjadi terarah”

    Lembaga Seni Qasidah Indonesia (LASQI) pada mulanya, secara khusus membina dan memfasilitasi seni kasidah. Terbentuk tahun 1970 di Daerah Khusus Ibu Kota, Jakarta. Karena perkembangannya yang pesat kemudian diterbitkan SK Gubernur DKI dengan nama LASQI Jaya pada 1985. Setelah itu beberapa daerah di Kalimantan dan Sumatera mendirikan LASQI.

    Berkembangnya LASQI di daerah-daerah inilah, pada 1992, melahirkan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Satu demi satu, provinsi-provinsi yang ada mendirikan LASQI. Hingga kini LASQI ada di 34 provinsi di Indonesia. Secara hierarki kepengurusan LASQI mulai dari DPP, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC) hingga Dewan Pimpinan Kelurahan/Desa.

    Sementara itu, Ketua Umum (Ketum), DPP LASQI, Drs. Tarmizi Tohor, mengajak berbagai kalangan untuj menggairahkan seni dan budaya Islam, guna menangkal budaya asing yang tidak sesuai peradaban Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    Tarmizi Tohor, yang dikenal berbagai kalangan sebagai sosok yang hamble dan penuh dedikasi ini, juga mengajak semua pengurus yang baru saja dilantik oleh pihak Kemenag RI, untuk bersungguh-sungguh bekerja dalam tantangan peradaban masa kini.

    “Kita disini mengedepankan pengabdian terhadap negara, dari semua potensi yang dimiliki. Para pengurus pusat berasal dari berbagai propinsi yang ada di Indonesia. Dari propinsi yang ada di Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dari Ambon, Nusa Tenggara. Karenanya kita merupakan kader dan pelopor Seni Islam, dan pemdobrak berkembangnya Seni Qasidah, yang merupakan seni yang dibawa oleh nenek moyang kita,” ungkap Tarmizi Tohor, yang pernah menjabat sebagai Kepala Kanwil Kemenag Propinsi Riau ini.

    Lebih lanjut,Tarmizi Tohor, menegaskan bahwa menjadi pengurus7 DPP LASQI, merupakan ibadah, yang Insha ALLAH, setiap kegiatan yang merupakan pelaksanaan program organisasi ini merupakan ladang pahala”.

    Struktur Kepengurusan DPP LASQI juga ada didalamnya sebagai Dewan Penasihat masing-masing:
    Kementerian Agama RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kemnterian Pariwisata RI

    Sementara Para Dewan Penasihat adalah: Prof. Dr. H. Muhammadiyah Amin, MAProf. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.AProf. Dr. H. Dailami FirdausH. Anies Rasyid Baswedan, Ph.DSandiaga Salahuddin Uno, B.B.A.,M.B.AH. Habiburrahman, LcKH. Asep Mustafa Kamal, M.A.Dr. H. M. GunturHj. Cici Paramida, SEH. Mas’ud Siddiq

    Sedangkan Dewan Perrimbangan terdiri dari:
    H. Rusli Effendi S.Pd.I, S.E., M.Si (Ketua)Dr. H. Dedi Iskandar Batubara, S.Sos, S.H., M.S.P (Sekretaris)Drs. H. Khaerudin, MM (Anggota)Dra. Ir. Hj. Eni Sumarni, M.Kes (Anggota)Dr. Hj. Meliana, SE, MM (Anggota)Dr. H. Juraidi Malkam, MA (Anggota)Ir. Hj. Masyhura (Anggota)Drs. H. Wasaidarto Taufiq (Anggota)Dr. Syarif Komaruzaman (Anggota)

    Untuk struktur pengurus lainnya masing-masing:
    H. Yayat. Supriyadi, M.Si (Ketua harian), Muhammad Arif Fathullah (Ketua I), H. Herman, S.Ag., M.Pd (Ketua II), Drs. H. Idris Jamroni (Ketua III), Drs. H. Inu Aminudin (Sekretariat Jenderal), Dr HM. Sholahi, MM, MA (Sekretaris I), Ibnu Jarir, S.Ag., M.Pd (Sekretaris II), Hj. Maysaroh (Sekretaris III)Hj. Imas Noeraini, M.Pd (Bendahara Umum), Ria Arlina, S.Kom (Bendahara I), Hj. Habibah Azhari (Bendahara II)Hj. Farida (Bendahara III).
    (GUN).

  • KPK Akan Tetapkan 10 Calon Kepala Daerah Sebagai Tersangka

    KPK Akan Tetapkan 10 Calon Kepala Daerah Sebagai Tersangka

    Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi RI (Foto/Dok/Net)

    Jakarta (SL) – Lembaga anti rasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menetapkan tersangka calon kepala daerah yang ikut berkompetisi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018.

    KPK ditengarai hampir merampungkan proses penepatan tersangka. Informasi yang berhasil dihimpun SINDOnews, KPK akan menetapkan sedikitnya 10 calon kepala daerah yang tersebar di lebih lima wilayah.

    Ketua KPK, Agus Rahardjo menyatakan, dalam kurun beberapa pekan terakhir pihaknya sedang mengintensifkan proses penyelidikan sejumlah kasus dugaan korupsi dalam beberapa delik yang diduga dilakukan penyelenggara negara yang sedang berlaga di Pilkada serentak 2018.

    Agus memastikan, dari para terduga tersebut memang ada yang menjadi calon petahana. Bahkan dia memastikan, proses penetapan para calon kepala daerah dalam konteks selaku penyelenggara negara tersebut sudah hampir rampung.

    “Beberapa orang yang akan ditersangkakan itu InsyaAllah minggu (pekan) ini kita umumkan,” tegasnya saat dikonfirmasi, Selasa (13/3/2018).

    Dalam kesempatan sebelumnya, Agus mengatakan, bahwa calon kepala daerah yang yang akan ditetapkan tersangka oleh KPK ada yang berasal dari pulau Jawa dan ada dari luar pulau Jawa. Dari hasil temuan KPK ditahap penyelidikan, KPK sudah yakin 90% untuk penetapan tersebut.

    Dia menggaris bawahi, prosesnya tersisa 10% atau hanya tinggal kelengkapan administrasi termasuk penandatangan surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik).

    Berdasarkan hasil penelusuran, saat ini KPK tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi yang diduga dilakukan penyelenggara negara yang kebetulan sedang mengikuti Pilkada 2018.
    Kasus yang ditangani KPK baik kasus lama hasil pengembangan maupun kasus yang benar-benar baru. Objeknya baik pengadaan proyek maupun pengurusan perizinan.

    “Ada sekitar 10 calon kepala daerah (cakada) dalam kapasitas selaku penyelenggara negara, termasuk sebagai kepala daerah yang petahana maju kembali ke pilkada dalam waktu dekat ditetapkan sebagai tersangka,” ujar seorang sumber internal KPK kepada KORAN SINDO, Selasa (13/3/2018).

    Sumber ini membenarkan pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo tentang para calon kepala daerah yang bakal menjadi tersangka berasal dari wilayah pulau Jawa dan luar pulau Jawa.

    Sumber melanjutkan, di luar pulau Jawa berasal dari wilayah Sumatera, Bali, Kalimantan, dan Papua. Dari Sumatera yang paling besar dalam pembahasan terakhir KPK yakni di Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Dari pulau Jawa, wilayah Jawa Timur memunculkan nama paling kuat.
    ‎
    “Jadi dari wilayah Sumatera ada, di Jawa Timur ada, di Kalimantan juga ada, Bali ada, dan ada yang Papua. Kasusnya ada kasus lama pernah ditangani KPK hasil pengembangan, ada juga kasus baru,” ucap sumber tersebut.