Sinarlampung

Kategori: Nasional

  • Tamizi Tohor Dilantik Menjadi Ketua Umum DPP LASQI

    Tamizi Tohor Dilantik Menjadi Ketua Umum DPP LASQI

    Tamizi Tohor dilantik menjadi Ketua Umum DPP LASQI.

    Jakarta (SL)-Sekretaris Direktur Binmas Islam Kementrian Agama Repubkik Indononesia (KEMENAG RI), Tarmizi Tohor, Memimpin Lembaga Seni dan Qasidah Indoneaia (LASQI), Periode Tahun 2017-Tahun 2022. Termasuk tiga seniman Lampung masuk menjadi pengurus pusat

    Secara resmi, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Fuad Nasar, melantik Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LASQI dan empat puluh delapan (48) kepengurusan pusat lainnya, yang juga terdiri dari enam departemen yang ada dalam struktur organisasi.

    Tiga dari keempat puluh sembilan yang terlantik, merupakan praktisi dan pelaku seni (Seniman, red) Propinsi Lampung, masing-masing Saiful Irba Tanpaka S.sos (Sastrawan/Ketua Departemen Organisasi), Gunawan Pharrikesit SH (Sastrawan/Anggota Departemen Hukum HAM dan Hubungan Antar Lembaga), dan Entus Alfari (Pemusik/Anggota Departemen Festival)

    Pelantikan yang dilaksanakan di Aula Serbaguna 1, Asrama Haji Pondok Gede, Jalan Pinang Ranti Nomor 6, Jakarta Timur, Senin malam (12/3/2018), dihadiri beberapa perwakilan Kemenag propinsi, dan Dewan Pengurus Wilayah (DPW), termasuk DPW Lampung.

    Dalam sambutannya, Fuad Nasar berpesan agar para pengurus yang dilantik dapat berkhidmat dan menjaga amanat dengan memegang pilar ilmu, pilar seni dan pilar agama, sebagai bukti kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan pengabdian. Komitmen terhadap pilar-pilar itu, “dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dan dengan agama hidup menjadi terarah”

    Lembaga Seni Qasidah Indonesia (LASQI) pada mulanya, secara khusus membina dan memfasilitasi seni kasidah. Terbentuk tahun 1970 di Daerah Khusus Ibu Kota, Jakarta. Karena perkembangannya yang pesat kemudian diterbitkan SK Gubernur DKI dengan nama LASQI Jaya pada 1985. Setelah itu beberapa daerah di Kalimantan dan Sumatera mendirikan LASQI.

    Berkembangnya LASQI di daerah-daerah inilah, pada 1992, melahirkan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Satu demi satu, provinsi-provinsi yang ada mendirikan LASQI. Hingga kini LASQI ada di 34 provinsi di Indonesia. Secara hierarki kepengurusan LASQI mulai dari DPP, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC) hingga Dewan Pimpinan Kelurahan/Desa.

    Sementara itu, Ketua Umum (Ketum), DPP LASQI, Drs. Tarmizi Tohor, mengajak berbagai kalangan untuj menggairahkan seni dan budaya Islam, guna menangkal budaya asing yang tidak sesuai peradaban Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    Tarmizi Tohor, yang dikenal berbagai kalangan sebagai sosok yang hamble dan penuh dedikasi ini, juga mengajak semua pengurus yang baru saja dilantik oleh pihak Kemenag RI, untuk bersungguh-sungguh bekerja dalam tantangan peradaban masa kini.

    “Kita disini mengedepankan pengabdian terhadap negara, dari semua potensi yang dimiliki. Para pengurus pusat berasal dari berbagai propinsi yang ada di Indonesia. Dari propinsi yang ada di Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dari Ambon, Nusa Tenggara. Karenanya kita merupakan kader dan pelopor Seni Islam, dan pemdobrak berkembangnya Seni Qasidah, yang merupakan seni yang dibawa oleh nenek moyang kita,” ungkap Tarmizi Tohor, yang pernah menjabat sebagai Kepala Kanwil Kemenag Propinsi Riau ini.

    Lebih lanjut,Tarmizi Tohor, menegaskan bahwa menjadi pengurus7 DPP LASQI, merupakan ibadah, yang Insha ALLAH, setiap kegiatan yang merupakan pelaksanaan program organisasi ini merupakan ladang pahala”.

    Struktur Kepengurusan DPP LASQI juga ada didalamnya sebagai Dewan Penasihat masing-masing:
    Kementerian Agama RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kemnterian Pariwisata RI

    Sementara Para Dewan Penasihat adalah: Prof. Dr. H. Muhammadiyah Amin, MAProf. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.AProf. Dr. H. Dailami FirdausH. Anies Rasyid Baswedan, Ph.DSandiaga Salahuddin Uno, B.B.A.,M.B.AH. Habiburrahman, LcKH. Asep Mustafa Kamal, M.A.Dr. H. M. GunturHj. Cici Paramida, SEH. Mas’ud Siddiq

    Sedangkan Dewan Perrimbangan terdiri dari:
    H. Rusli Effendi S.Pd.I, S.E., M.Si (Ketua)Dr. H. Dedi Iskandar Batubara, S.Sos, S.H., M.S.P (Sekretaris)Drs. H. Khaerudin, MM (Anggota)Dra. Ir. Hj. Eni Sumarni, M.Kes (Anggota)Dr. Hj. Meliana, SE, MM (Anggota)Dr. H. Juraidi Malkam, MA (Anggota)Ir. Hj. Masyhura (Anggota)Drs. H. Wasaidarto Taufiq (Anggota)Dr. Syarif Komaruzaman (Anggota)

    Untuk struktur pengurus lainnya masing-masing:
    H. Yayat. Supriyadi, M.Si (Ketua harian), Muhammad Arif Fathullah (Ketua I), H. Herman, S.Ag., M.Pd (Ketua II), Drs. H. Idris Jamroni (Ketua III), Drs. H. Inu Aminudin (Sekretariat Jenderal), Dr HM. Sholahi, MM, MA (Sekretaris I), Ibnu Jarir, S.Ag., M.Pd (Sekretaris II), Hj. Maysaroh (Sekretaris III)Hj. Imas Noeraini, M.Pd (Bendahara Umum), Ria Arlina, S.Kom (Bendahara I), Hj. Habibah Azhari (Bendahara II)Hj. Farida (Bendahara III).
    (GUN).

  • PWI : HPN 2018 Terlaksana Dengan Sukses

    PWI : HPN 2018 Terlaksana Dengan Sukses

    Pertemuan Pemprov Sumbar, Pariwisata, dan PWI

    Padang (SL) – HPN 2018 dinilai sangat sukses pelaksanaannya oleh PWI Pusat dan berbagai komentar lainnya dari seantero tanah air. Hal ini menjadi kebanggaan tersendiri oleh masyarakat Sumbar dimanapun berada.

    Sukses HPN 2018 bukan hanya terbatas pada saat penyelenggaraan saja, namun berbagai komitmen dari Kementerian Pasca HPN 2018 telah menjadi berkah yang luar biasa untuk pembangunan Sumatera Barat.

    “Lebih dari 42 program dari kementerian yang akan segera dilaksanakan. Antara lain revitalisasi Seribu Rumah Gadang, penataan kawasan desa terindah di dunia di Pariangan Tanah Datar, jalan tol, pengembangan wisata di Mentawai, kereta api bandara dan lain-lain adalah berkah nyata yang dapat kita rasakan sekarang. Sekarang, tinggal lagi kita memfollow up janji pemerintah pusat kepada kita untuk segera direalisasikan.

    Pertemuan Pemprov Sumbar, Pariwisata, dan PWI

    Kalau dihitung-hitung, program dari kementerian dan BUMN itu berjumlah Triliunan. Bersyukur kita, karena HPN 2018 membawa berkah yang tak terhingga untuk Sumatera Barat” ungkap Irwan Prayitno Gubernur Sumbar saat bertemu dengan Muhammad Ihsan, Nurjaman dari PWI Pusat dan beberapa pengurus PWI Sumbar di salah satu restoran terkenal kota Padang, Rabu 14 Maret 2018.

    PWI Pusat mengutus Ihsan dan Nurjaman ke Padang dalam rangka mengirimkan hasil FGD selama HPN 2018 berlangsung di Sumbar. Hasil FGD ini merupakan komitmen beberapa kementerian untuk mempercepat pengembangan kepariwisataan di Sumbar. Hasil FGD ini juga merupakan komitmen PWI Pusat mengawal berbagai kepentingan Sumbar selama HPN 2018 berlangsung.

    Hasil FGD Selama HPN 2018 Berlangsung di Sumbar

    Turut hadir dalam pertemuan tersebut pengurus PWI Sumbar, Kadis Pariwisata Oni Yulfian, Kepala Badan Litbang Reti Wafda, Ka Biro Humas Jasman.

    Diujung acara, PWI Pusat menyerahkan secara langsung hasil FGD tersebut kepada Gubernur dan Gubernur langsung memerintahkan kepada SKPD yang hadir untuk segera memfollow up nya.

  • Polres Metro Jakarta Barat Peduli Tempat Ibadah

    Polres Metro Jakarta Barat Peduli Tempat Ibadah

    Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi SIK MH Saat Meresmikan Renovasi Pembangunan Musholla Baitul Muttaqin di Jalan Keutamaan Dalam, Senin (12/03/18)

    Jakarta (SL) – Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi SIK MH meresmikan renovasi pembangunan Musholla Baitul Muttaqin di Jalan Keutamaan Dalam RT 12/03, Krukut Tamansari Jakarta Barat. Renovasi Mushola itu adalah bagian dari program Polisi Peduli Tempat Ibadah Polres Metro Jakarta Barat.

    “Peresmiaan Renovasi Musholla Baitul Musttaqin merupakan program polisi peduli tempat ibadah Polres Metro Jakarta Barat, sehingga bisa di manfaatkan oleh warga masyarat untuk tempat Ibadah.” kata Hengki Haryadi, Senin (12/03/2018).

    Ketua Musholla Baitul Musttaqin H Abdul Majid Khohar dalam sambutannya mengatakan, ia memberikan Apresiasi kepada Kapolres Metro Jakarta Barat yang telah meresmikan Renovasi tempat Ibadah ini, sehingga bisa digunakan warga Masyarakat di sekitar ini.

    “Kami atas nama ketua Mushola dan atas nama warga masyarakat, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kapolres Metro Jakarta Barat.” ucap H Abdul Majid Khohar.

    Ucapan yang sama pun dilontarkan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Adm Jakarta Barat, KH Munahar Muchtar HS, dirinya sangat berterima kasih dan bersyukur atas perbaikan dan renovasi tempat Ibadah Musholla Baitul Mustaqin, sehingga bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat sekitar ini dengan baik.

    “Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Kapolres Metro Jakarta Barat atas renovasi tempat Ibadah ini dan bisa dirasakan manfaatnya oleh warga, dan Allah akan membalas dengan kebaikan.”kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Adm Jakarta Barat, KH Munahar Muchtar HS. (Humas Polres Metro Jakarta Barat)

  • Minta Restu IIPG di Jakarta, Riana Sari Kenalkan Kerajinan Khas Lampung

    Minta Restu IIPG di Jakarta, Riana Sari Kenalkan Kerajinan Khas Lampung

     

     

    Riana Sari, Istri Cagub Lampung Arinal Djunaidi Saat Perkenalkan Kerajinan Lampung

    Jakarta (SL) – Meminta doa restu kepada seluruh Ikatan Istri Partai Golkar (IIPG) untuk suaminya Arinal Djunaidi dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung, Riana Sari juga memperkenalkan hasil kerajinan khas masyarakat Lampung.

    Hal itu disampaikan Istri Cagub Arinal Djunaidi dihadapan seluruh IIPG se-Indonesia saat Silaturahmi Nasional di Jakarta, Selasa (13/3).

    Riana Sari memohon doa restu dan dukungan dari IIPG, agar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim dapat menang pada Pilgub mendatang.

    “Saya Riana Sari istri dari Ketua DPD I Golkar Lampung. Ibu-ibu saya mohon doa dan restunya untuk pak Arinal Djunaidi yang akan maju sebagai Calon Gubernur (Cagub) Lampung tanggal 27 Juni 2018,” kata Riana.

    Pada kesempatan itu juga, Riana Sari meyakini, jika Golkar turun langsung menyapa rakyat, maka bukan tidak mungkin saat Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 partai berlambang pohon beringin itu akan meraih kemenangan.

    Alasannya, selama menjadi juru kampanye Arinal – Nunik yang langsung turun ke desa-desa, Riana menemukan banyak sekali masyarakat yang mempercayai Partai Golkar.

    “Setiap saya turun ke desa-desa. Banyak sekali yang menghampiri saya dan bilang, keluarga kami dari dulu itu kuning lho bu. Ada juga yang bilang, bu saya pindah ke kuning. Artinya, kalau kita turun ke bawah menyapa rakyat, mengajak mereka, mereka merasa diharagai maka saya yakin Partai Golkar akan meraih kemenangan,” kutipnya.

    Untuk itu, dia berharap, agar IIPG bisa bersosialiasi serta membangun komunikasi dengan masyarakat luas. Selain itu, berkontribusi melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan untuk mendukung program Partai Golkar.

    “Harapannya  dapat  melaksanakan  semua program program  dari  pusat .  Selalu menjalin  silaturahmi  baik  ke pusat  maupun kabupaten/kota. Bersosialisasi  serta membangun komunikasi dengan masyarakat  luas,” harapnya.

    Tidak hanya itu, dalam Silaturahmi Nasional, IIPG Lampung juga mengenalkan produk-produk lokal. Seperti, Tapis, sulam usus, serta makanan khas Lampung.

    “Alhamdulillah  Provinsi  Lampung diberi  kesempatan pameran  mulai  dari  acara  pembukaan. Kami memperkenalkan  tapis dan sulam usus  dan juga makanan khas  Lampung.  Ada kripik pisang, kopi dan lempok duren,” jelasnya.(adw/rel)

  • Sepuluh Tugas Diplomat Di Internet Dan Media Sosial

    Sepuluh Tugas Diplomat Di Internet Dan Media Sosial

    Depok (SL) – Komunikonten, Institut Media Sosial dan Diplomasi merumuskan dan menyusun 10 tugas Diplomat di internet dan media sosial. Hariqo Wibawa Satria, Direktur Eksekutif Komunikonten mengatakan bahwa di era digital semua orang adalah diplomat, sebab apa yang kita lakukan di internet dapat memengaruhi dunia. Sekarang ketika mendengar kata diplomat yang terbayang di kepala kami bukan semata pemerintah tapi juga masyarakat, utamanya pemuda.

    “Diplomat bukan saja mereka yang bekerja di Kemenlu, organisasi pemerintah, organisasi internasional, tidak juga harus lulusan jurusan Hubungan Internasional, tidak mesti menggunakan jas dan dasi, namun di era digital setiap kita adalah adalah Diplomat. Sekarang kegiatan diplomasi dapat dilakukan dimanapun  oleh siapapun, artinya aktor dalam hubungan internasional bertambah” ujar Hariqo Wibawa di Depok, Selasa, 14 Maret 2018.

    Hariqo menambahkan, kedatangan wisatawan asing ke Indonesia tidak semuanya karenanya peran Pemerintah, pasti ada juga disebabkan oleh konten-konten yang diproduksi dan disebarkan warganet lewat media sosial, nah harus kita tingkatkan. Menurut Hariqo, 10 tugas Diplomat di internet dan media sosial menjadi tambahan pedoman para pemuda dalam bermedia sosial.

    “Ada tiga isu utama di internet; keamanan, kreatifitas, koloborasi, 10 tugas ini bertujuan meningkatkan gotong royong masyarakat di internet, Kami akan sosialisasikan 10 tugas ini di berbagai forum dan di media sosial, mari kita bergotong royong menyosialisasikan”, tambah Hariqo

    Berikut 10 Tugas Diplomat di Internet dan Media Sosial:

    Memahami: a) kepentingan nasional dan prioritas politik luar negeri NKRI, b) syarat dan ketentuan penggunaan setiap media sosial yang akan digunakan, c) segala peraturan, undang-undang, ketentuan hukum terkait internet, d) norma-norma dalam masyarakat dan perkembangannya, e) pengetahuan dan informasi lain yang bertujuan mencegah berbagai kesalahan dalam penggunaan internet dan media sosial.

    Membuat konten-konten yang benar dan bermanfaat sesuai minat dan kemampuan, konten dapat berupa: tulisan, foto, video, infografis, poster, dll, serta pro aktif menyebarkan konten-konten yang mendukung kepentingan nasional dan perdamaian dunia.

    Mempromosikan atau aktif menyebarkan produk lokal, kuliner, pariwisata, budaya, film, musik, karya seni, usaha kecil menengah, prestasi-prestasi Indonesia dan warganya serta berbagai konten-konten yang mendukung kepentingan nasional Indonesia.

    Merawat nikmat keberagaman, menjaga persatuan, mengamalkan Pancasila, menjaga keutuhan, kedaulatan NKRI dari berbagai fitnah, hoax, separatisme, radikalisme, terorisme dan serangan-serangan siber.

    Tidak membuat, membagikan, menyukai, berlangganan konten-konten hoax, fitnah, ujaran kebencian yang merusak kepentingan nasional NKRI dan perdamaian dunia.

    Menjaga integritas pribadi, keluarga, organisasi dan bangsa Indonesia, mengelola media sosial dengan efektif, menghadapi krisis komunikasi dengan bijak, menjaga keamanan akun dan privasi, serta memiliki empati digital.

    Menyampaikan berbagai informasi mengenai peluang wirausaha, lapangan kerja, beasiswa, keamanan, inovasi, kolaborasi, gerakan kerelawanan, perkembangan terbaru, dan lain-lain.

    Menghidupkan, mempromosikan media sosial, mesin pencari, startup dan berbagai aplikasi karya warga negara Indonesia.

    Bangga sebagai bangsa Indonesia, sadar kewajiban dan haknya sebagai warga dunia dengan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

    Terus mempelajari untuk memahami strategi dan cara-cara negara lain memaksimalkan penggunaan internet dan media sosial untuk kepentingan nasional mereka.

  • Polres Metro Jakbar Gelar Kampanye Anti HOAX

    Polres Metro Jakbar Gelar Kampanye Anti HOAX

    Jajaran Polres Metro Jakbar, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama, Senin (13/3/18)

    Jakarta (SL) – Jajaran Polres Metro Jakarta Barat menggelar kegiatan gerakan anti Hoax yang melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Kegiatan serentak berlangsung di sejumlah titik wilayah hukum Jakarta Barat. Lokasi Tomang, Slipi, Cengkareng, Kalideres, Grogol, Tambora, dan perempatan Pintu Besar, Selatan, Tamansari. Senin (12/03/2018) pukul 10.15 wib.

    Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi SIK MH mengatakan, kampanye anti hoax dilakukan beberapa titik lampu pengatur lalu lintas, stasiun kereta api, dan terminal bus di wilayah Jakarta Barat. Petugas mengkampanyekna anti hoax dengan turun langsung ke lapangan bertemu masyarakat.B Termasuk di area Jembatan Besi, Slipi, Stasiun Beos, di terminal Bus, kolong fly over, dan beberapa titik lainnya di Jakarta Barat.

    “Acara ini digelar agar semua elemen masyarakat di Jakarta Barat ini dapat pintar memilah informasi yang baik dan benar, kampanye ini pun menandakan Jakarta Barat perang terhadap informasi hoax.” kata Hengki Hargai.

    Ditengah-tengah pengendara, Kombes Pol Hengki turun ke jalan membagikan stiker Gerakan Anti Hoax dan bunga mawar sambil menjelaskan bahwasanya aparat kepolisian tengah mensosialisasikan kampanye anti hoax agar masyarakat tidak menjadi pelanggar hoax. Karena sesuai Undang-undang IT No 19 tahun 2016 dimana bagi pelanggar akan terjerat sanksi hukum diatas 5 tahun.

    “Mari kita jaga Indonesia, terutama menjelang pelaksanaan Pilkada serentak dan Pilpres 2019. Jangan mudah percaya berita atau kabar hoax yang belakangan disebarkan orang tidak bertanggung jawab melalui media sosial dan selebaran gelap. Jika ada berita hoax mari bersama-sama untuk Lawan, Kejar, Tangkap, Adili.” kata Hengki Haryadi.

    Masyarakat yang mengikuti acara itu memberikan apresiasi, karena acara itu dinilai bermanfaat. Dimas, salah seorang pengendara yang melintas mengatakan, acara ini merupakan aksi nyata kepedulian atas banyaknya berita hoax yang belakangan dinilai meresahkan banyak pihak. “Kalau menurut saya ini bagus ya, karena sekarang lagi hangat hangatnya dan berita bohong itu memang sangat berbahaya. Kita harus jadi pembaca yang cerdas, harus di lihat dan dicek dan ricek, sekarang ini kan banyak banget hoax, jadi memang bagus untuk dideklarasikan seperti in,” kata Dimas. (hnk/nt)

  • Dukung Jokowi, SBY Bisa Tiadakan Poros Ketiga

    Dukung Jokowi, SBY Bisa Tiadakan Poros Ketiga

    Susilo Bambang Yudhoyono (Foto/Dok/Net)

    Jakarta (SL) – Rapimnas Partai Demokrat 2018 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (10/3/2018) membuat perubahan peta politik menjelang Pilpres 2019.

    Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo hadir. Saat itu ia menyebut dirinya seorang demokrat.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan sinyal dukungan kepada Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2019 mendatang.

    “Pak Presiden ( Jokowi). Jika Allah menakdirkan, senang partai Demokrat bisa berjuang bersama bapak,” ujar SBY.

    Demokrat ini otomatis meniadakan kemungkinan munculnya poros ketiga.

    Sebelumnya, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN) bertemu membahas poros ketiga pada Kamis (8/3/). Tiga partai itu bisa mengusung calon presiden.

    Mereka memenuhi syarat 20% kursi di DPR untuk mengusung calon presiden. Demokrat memiliki 61 kursi atau 10,9% kursi DPR, PAN mempunyai 48 kursi atau 8,6% kursi DPR. PKB memiliki 47 kursi atau 8,4% kursi DPR. Jika dijumlahkan menjadi 156 kursi atau 27,9%.

    Jika Demokrat bergabung mendukung Jokowi, maka Joko Widodo akan didukung 352 kursi di DPR atau 62,9%. Itu artinya poros ketiga gugur dengan sendirinya, karena PAN dan PKB hanya 17% atau tidak memenuhi syarat untuk mengajukan calon presiden sendiri.

    Seni Politik Ala SBY

    Menurut Jerry Massie, pengamat Politik Indonesian Public Institute (IPI), keinginan Demokrat untuk mendukung Joko Widodo adalah manuver politik.

    Hal itu, kata Jerry, bisa terlihat dengan kehadiran anak SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di istana.

    “Ini adalah manuver politik Demokrat yang di belakangnya ada SBY. Sebetulnya ini seni politik yang lagi dimainkan SBY. Dia sudah membaca bahwa AHY tipis untuk menang maka jalan satu-satunya masuk gerbong pemerintahan otomatis mendukung Jokowi,” kata Jerry dalam siaran pers Minggu (11/3/2018).

    Jerry menuturkan, jika membaca konstelasi politik selama ini, maka Demokrat pasti akan mendukung Joko Widodo.

    “Kalau SBY lihai membaca peta dan konstelasi politik bahkan matematika politik. Saya sudah menduga sinyal semokrat mendukung Jokowi,” ucapnya.

    Tetapi, jelas Jerry, Partai Demokrat akan tetap memajukan AHY agar elektabilitsnya naik.

    “Politik terkadang gaming harus ada strategi offensive dan defense. Kali ini Demokrat bermain save,” kata dia.

    Ditambahkannya, pembicaraan AHY – Jokowi bisa jadi ke arah afiliasi politik Demokrat-PDIP bahkan Golkar.

    “Saya yakin Demokrat akan memberikan dukungan pada Jokowi. Tapi jika komunikasi dengan Mega kurang ini bisa berubah,” tuturnya.

    Menurut Jerry, Partai Demokrat cerdas membaca situasi politik. Karenanya, lebih memilih mengikuti perkembangan survei.

    “Mereka (Partai Demokrat) tahu kapan bertahan dan menyerang, sekalipun mengorbankan kadernya jika ada figur potensial di luar demokrat seperti Jokowi, maka akan direkrut. Mereka terus mengikuti survey. Mana potensial menang itu bakal di dukung,” ujar Jerry

  • Lagi Panglima TNI Mutasi Puluhan Bintang

    Lagi Panglima TNI Mutasi Puluhan Bintang

    Panglima TNI Hadi Tjahjanto (Foto/Dok/Net)

    Jakarta (SL) – Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/231/III/2018, tanggal 9 Maret 2018 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI, telah ditetapkan Mutasi Jabatan 22 Pati jajaran TNI Angkatan Darat, 7 Pati jajaran TNI Angkatan Laut, 4 Pati jajaran TNI Angkatan Udara.

    Berikut nama-nama perwira TNI yang dimutasi:

    TNI AD :

    1. Mayjen TNI Cucu Sumantri, S.Sos. dari Pangdam I/BB menjadi Staf Khusus Kasad,
    2. Mayjen TNI Ibnu Triwidodo, S.I.P. dari TA. Pengajar Bid. Kewaspadaan Nasional Lemhannas menjadi Pangdam I/BB,
    3. Brigjen TNI Achmad Marzuki dari Dan PMPP TNI menjadi TA. Pengajar Bid. Kewaspadaan Nasional Lemhannas,
    4. Brigjen TNI Victor Hasudungan Simatupang, M.Bus dari Pati BIN (Sekretaris Pertama pada Kedubes RI di Washington DC/USA) menjadi Dan PMPP TNI
    5. Mayjen TNI Sudirman, dari Asops Kasad menjadi TA. Pengkaji Bid. Geografi Lemhannas,
    6. Mayjen TNI Moch. Fachruddin, S.Sos. dari Pangdam IM menjadi Asops Kasad,
    7. Mayjen TNI Abdul Hafil Fuddin, S.H., S.I.P., M.H. dari TA. Pengkaji Bid. Geografi Lemhannas menjadi Pangdam IM,
    8. Mayjen TNI Hari Mulyono, S.E., M.M. dari TA. Pengajar Bid. Geostrategi & Ketahanan Nasional Lemhannas menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun),
    9. Mayjen TNI Sonhadji, S.I.P., M.M. dari Pangdam VI/Mulawarman menjadi TA. Pengajar Bid. Geostrategi & Ketahanan Nasional Lemhannas,
    10. Mayjen TNI Subiyanto dari Aspers Kasad menjadi Pangdam VI/Mulawarman,
    11. Brigjen TNI Heri Wiranto, S.E., M.M., M.Tr.(Han) dari Waaspers Panglima TNI menjadi Aspers Kasad,
    12. Brigjen TNI Gunung Iskandar dari Waaspers Kasad menjadi Waaspers Panglima TNI,
    13. Kolonel Inf Agus Setiawan, S.E. dari Pamen Denma Mabesad menjadi Waaspers Kasad,
    14. Mayjen TNI Muhammad Hasyim, S.Sos. dari TA. Pengkaji Bid. Kewaspadaan Nasional Lemhannas menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun),
    15. Brigjen TNI Harizon, M.M. dari Diropsdik Debid. Dik. Pimp. Tk. Nasional Lemhannas menjadi TA. Pengkaji Bid. Kewaspadaan Nasional Lemhannas,
    16. Brigjen TNI Dr. Anton Nugroho, MMDS., M.A. dari TA. Pengkaji Madya Bid. Hankam Lemhannas menjadi Diropsdik Debid. Dik. Pimp. Tk. Nasional Lemhannas,
    17. Kolonel Inf Wanti Waranei F. Mamahit dari Irdam XIII/Merdeka menjadi TA. Pengkaji Madya Bid. Hankam Lemhannas,
    18. Kolonel Inf Bonifacius Widyanto S. dari Kabagpam Roum Setjen Kemhan menjadi Kapusbangkerma Bainstranas Kemhan,
    19. Kolonel Inf Daddy Estoe W., S.I.P., M.Si. dari Staf Khusus Pangdam V/Brawijaya menjadi Direktur Penanggulangan dan Pemulihan Pemerintah pada Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan BSSN,
    20. Kolonel Cba Muhammad Hita Tunggal, S.T. dari Sekretaris Ditbekangad menjadi Karoum Settama BSSN, Brigjen TNI Dedy Suryadi, S.H. dari Staf Khusus Kasad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun)
    21. Brigjen TNI Basuki Abdullah dari Staf Khusus Kasad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun).

    TNI AL :

    1. Laksma TNI Mintoro Yulianto, S.Sos., M.M. dari Waasops Kasal menjadi TA. Pengkaji Bid. Sumber Kekayaan Alam Lemhannas,
    2. Laksma TNI Yusup, S.E., M.M. dari Danlantamal VI/Mks Koarmatim menjadi Waasops Kasal,
    3. Kolonel Laut (P) Dwi Sulaksono, S.H., M.Tr (Han) dari Paban VI/Binkuat Sopsal menjadi Danlantamal VI/Mks Koarmatim,
    4. Laksda TNI Ir. Yuhastiar, M.M. dari TA. Pengkaji Bid. Wawasan Nusantara Lemhannas menjadi Staf Khusus Kasal,
    5. Laksma TNI Manahan Simorangkir, S.E., M.Sc. dari Kadisdikal menjadi TA. Pengkaji Bid. Wawasan Nusantara Lemhannas,
    6. Kolonel Laut (S) Dr. Ivan Yulivan, S.E., M.M., M.Tr (Han) dari Pamen Sahli Kersin Sahli Bid. Wilnas Sahli Kasal menjadi Kadisdikal
    7. Laksda TNI Guguk Handayani dari Staf Khusus Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun).

    TNI AU :

    1. Marsma TNI Pip Darmanto, S.E. dari Irum Itjen Kemhan menjadi Staf Khusus Kasau (Utk. GM Bandara Halim PK),Marsma TNI Sudali, S.Sos. dari Kapusbangkerma Bainstranas Kemhan menjadi Irum Itjen Kemhan,
    2. Kolonel Lek Hari Pramono dari Sesdisinfolahtaau menjadi Direktur Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Resiko Pemerintah pada Deputi Bid. Identifikasi dan Deteksi BSSN
    3. MarsdaTNI Ignatius Tryandono P., S.Mn. dari Staf Khusus Kasau menjadi Pati Mabes TNI AU dalam rangka pensiun.

    Kepentingan organisasi

    Saat ditanya tentang dua mutasi terakhir yang hanya berjarak satu pekan, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Sabrar Fadhilah menjelaskan, mutasi dilakukan mengingat ada beberapa perwira yang akan memasuki masa pensiun.

    “Pada dasarnya mutasi dilakukan untuk kepentingan organisasi dan penyegaran. Selain itu mutasi tersebut akan membawa rangkaian yang lain, ditambah lagi ada beberapa Pati yang memasuki masa pensiun,” ujarnya kepada Tribunnews.com.

  • Pemerintah Tetapkan BPIH 2018 Rp35,23 Juta

    Pemerintah Tetapkan BPIH 2018 Rp35,23 Juta

    Ilustrasi Ka;bah (Foto/Dok/Net)

    Jakarta (SL) – Pemerintah bersama Komisi VIII DPR menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2018 sebesar Rp35,23 juta per jemaah. Angka itu tercatat naik sekitar Rp345 ribu dibanding penyelenggaraan haji tahun lalu, yaitu Rp34,89 juta.

    Ketua Komisi VIII Ali Taher Parasong mengungkapkan kenaikan biaya haji sejalan dengan perkembangan nilai tukar atau kurs rupiah terhadap riyal Arab Saudi.
    “Transaksi ibadah haji menggunakan rupiah untuk di dalam negeri, dan riyal untuk transaksi di luar negeri, dengan nilai tukar sebesar Rp3.750 per riyal,” ujarnya, Senin (12/3).

    BPIH merupakan biaya yang ditanggung secara mandiri oleh jemaah (direct cost). Sementara, biaya yang dibayarkan dari optimalisasi pengelolaan biaya yang ada di pemerintah (indirect cost) mencapai Rp6,32 triliun pada tahun ini.

    Secara rinci, komponen BPIH terdiri dari harga rata-rata penerbangan, seperti tiket, pajak bandara, dan lainnya sebesar Rp27,4 juta per jemaah. Lalu, harga rata-rata pemondokan di Mekah sebesar 4.450 riyal dengan rincian 3.378 riyal dari dana optimalisasi dan sebesar 668 riyal atau setara Rp3,2 juta dibayarkan oleh jemaah.

    Kemudian, harga sewa pemondokan di Madinah sebesar 1.200 riyal dari biaya optimalisasi dan biaya hidup sekitar 1.500 riyal atau setara Rp5,35 juta yang dibayarkan oleh biaya optimalisasi yang diberikan ke jemaah dalam bentuk riyal.

    Sementara, indirect cost terdiri dari, biaya pelayanan jemaah di luar negeri sebesar Rp5,24 triliun, biaya pelayanan di dalam negeri Rp290,35 miliar, biaya operasional jemaah di Arab Saudi Rp144,68 miliar, serta biaya operasional jemaah di dalam negeri Rp220,41 miliar.

    “Lalu, ada sekitar Rp30 miliar dana cadangan yang digunakan untuk antisipasi selisih kurs dan biaya tak terduga yang menyangkut pelayanan langsung kepada jemaah,” terang Ali.

    Meski BPIH 2018 meningkat, namun pemerintah dan Komisi VIII DPR memastikan kualitas pelayanan kepada jemaah haji juga akan meningkat.

    Hal ini diwujudkan melalui penambahan jumlah petugas mencapai 4.100 orang sesuai dengan peningkatan kuota haji. Lalu, jumlah makan jemaah di Mekah menjadi 40 kali atau meningkat dari tahun lalu sebanyak 25 kali. Sedangkan, jadwal makan di Madinah tetap 18 kali.

    Dari sistem pemondokan di Madinah akan menerapkan sistem full booking time. Hal ini berbeda dari tahun sebelumnya yang tidak full booking time, namun berdasarkan kedatangan.

    Adapun pertimbangan masa haji sebesar 41 hari dari sebelumnya 39 hari dan peningkatan kualitas koper, tas, dan batik seragam bagi jemaah.

    Menteri Agama Lukman Hakim mengatakan, kenaikan BPIH tak lepas dari pengaruh kebijakan pemerintah Arab Saudi yang memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 5 persen pada tahun ini. Hal ini berimplikasi kepada seluruh biaya barang dan jasa yang digunakan oleh jemaah haji.

    “Sehingga, harga penginapan, restoran, dan lainnya meningkat,” kata Lukman pada kesempatan yang sama.

    Lalu, ada kenaikan biaya avtur yang memakan sekitar 78 persen dari porsi BPIH dan pengaruh dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang lain.

    “Namun, kami merasa, kenaikan sebesar Rp345 ribu adalah kenaikan yang sangat wajar dengan tiga variabel tadi. Karena ada peningkatan kualitas pelayanan juga. Misalnya, pemberian makan kepada jemaah meningkat menjadi 40 kali dibandingkan sebelumnya hanya 25 kali,” pungkasnya. (cnn/nt/*)

  • Satgas PAMTAS RI PNG Yonif 121/MK Bimbing Upacara Bendera di SMPN 1 Yang 5 Tahun Ditinggalkan

    Satgas PAMTAS RI PNG Yonif 121/MK Bimbing Upacara Bendera di SMPN 1 Yang 5 Tahun Ditinggalkan

    Saat Penaikan Bendera Merah Putih

    Keerom (SL) – Upacara bendera bukan sekedar seremonial belaka yang selalu dilaksanakan setiap hari Senin dalam mengawali kegiatan dalam satu minggu. Namun dibalik makna upacara bendera itu sendiri tersimpan tujuan yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan bangsa. Memang, upacara bendera bukan satu-satunya penentu rasa nasionalisme.

    Masih banyak hal lain yang bisa menunjukkan rasa nasionalisme seperti misalnya berbuat baik yang bermamfaat bagi sesama, peduli terhadap lingkungan serta taat aturan dan lain sebaginya.

    Namun dibalik itu semua, selain untuk menunjukkan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang besar dimata bangsa lain kita perlu menanamkan kepada generasi muda bangsa ini, bahwa apa yang telah diperoleh oleh para pahlawan kita bukanlah suatu hadiah namun hasil perjuangan mereka.

    Untuk itu kita harus menyadari bahwa berkat jasa para pahlawan, saat ini kita dapat bersekolah dengan tenang di tanah air kita sendiri.

    Satgas Pamtas RI PNG Yonif 121/MK Memimpin Upacara

    Satgas Pamtas RI PNG Yonif 121/MK selain bertugas menjaga perbatasan negara juga melaksanakan tugas teritorial, dimana tugas teritorial ini bersentuhan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Di dalam melaksanakan tugas teritorial tersebut Satgas Yonif 121/MK mendapatkan salah satu sekolah yaitu SMPN 1 Waris yang berada di Distrik Waris Kabupaten Keerom Provinsi Papua yang sudah lima tahun terakhir ini tidak pernah menyelenggarakan upacara bendera di sekolah tersebut.

    SMPN 1 Waris sendiri hanya memiliki 3 orang tenaga pendidik atau guru, 1 orang kepala sekolah, 1 orang sebagai tata usaha dan 1 orang penjaga sekolah. Sementara itu untuk jumlah peserta didik/murid di SMPN 1 Waris berjumlah 82 orang, namun untuk tingkat kehadiran siswa/i setiap harinya tidak lebih dari 30 orang.

    Kepala Kampung Kalibom Bapak Andrianus Tawa Serta Pihak Sekolah

    Untuk itu Satgas Yonif 121/MK merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menghidupkan dan memulai kembali upacara bendera yang selama ini tidak dilaksanakan. Dengan diawali pendekatan dan koordinasi yang baik dengan pihak sekolah SMPN 1 Waris dan Kepala Kampung Kalibom Distrik Waris Kabupaten Keerom Provinsi Papua Bapak Andrianus Tawa yang merupakan salah satu kampung terdekat dari sekolah tersebut, Satgas Yonif 121/MK berencana akan mengajak pihak sokalah untuk melaksanakan kembali upacara bendera dan upacara-upacara hari besar nasional lainnya.

    Diawali pada hari ini, Senin 12 Maret 2018 Satgas Yonif 121/MK bekerjasama dengan Kepala Kampung Kalibom Bapak Andrianus Tawa serta pihak sekolah menyelenggarakan upacara bendera di SMPN 1 Waris untuk pertama kalinya setelah lima tahun terakhir ini tidak pernah dilaksanakan. Bertindak sebagai Pembina Upacara, Komandan Pos (Danpos) Kalibom Satgas Pamtas Yonif 121/MK Letda Inf Elyas Yakub.

    Komandan Satgas Pamtas RI PNG Yonif 121/MK Mayor Inf Imir Faishal dalam amanatnya yang disampaikan oleh Pembina Upacara Letda Inf Elyas Yakub mengatakan setidaknya ada empat hal penting yang dapat diambil dari pelaksanaan upacara bendera yaitu : pertama Melatih kedisiplinan dan kesabaran. Kedua Menumbuhkan rasa cinta tanah air. Ketiga Menanamkan jiwa nasionalisme.dan keeempat Menghormati jasa para pahlawan.

    Siswa SMPN 1 Waris Saat Membacakan Teks Upacara

    Dengan demikian apabila keempat hal tersebut dapat dilaksanakan oleh anak-anak didik niscaya para siswa/i sekalian dapat berguna bagi nusa dan bangsa untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan kita yang telah merelakan jiwa raganya demi kemerdekaan Indonesia.

    Menurut Kepala sekolah SMPN 1 Waris Bapak Bakri S.Pd., M.Pd. memang sekolah yang dipimpinnya mulai tahun 2012 hingga sekarang tahun 2018 tidak pernah menyelenggarakan upacara bendera dan baru hari inilah sekolah melaksanakan kembali kegiatan upacara bendera tersebut. Bakri juga berterimakasih kepada pihak Satgas Yonif 121/MK yang telah mau bekerjasama untuk melaksanakan upacara di SMPN 1 Waris dan berharap ke depannya satuan tugas yang akan datang bisa seperti Satgas Yonif 121/MK mau bekerja sama dan membantu pihak sekolah.

    “Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena adanya bapak-bapak ini Satuan Tugas Yonif 121/Macan Kumbang, alhamdullilah kita telah laksanakan upacara yang selama ini tidak pernah jadi dari 2012 sampai 2018 baru pertama kali ini jadi sekitar lima tahun lebih kami tidak upacara, sekarang sudah dilaksanakan berkat kerjasamanya antara bapak-bapak dengan sekolah sehingga upacara bisa dilaksanakan, ya memang masih ada beberapa kesukaran mudah-mudahan ke depan akan dibenahi, kemudian, kami berpesan bahwa mudah-mudahan satuan tugas yang akan datang bisa seperti bapak-bapak yang membantu kami dengan senang hati dan kami bisa terima apa yang ada bisa bermanfaat kepada anak-anak kami dan sekolah ini,” ungkap Bakri. (rls)