Sinarlampung

Kategori: Nasional

  • BPDPKS Subsidi Konglomerat Sawit Capai Rp7,5 Triliun

    BPDPKS Subsidi Konglomerat Sawit Capai Rp7,5 Triliun

    Ilustrasi Kebon Sawit (Foto/Dok/Net)

    Jakarta (SL) – Lima perusahaan sawit berskala besar mendapatkan subsidi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan total mencapai Rp7,5 triliun sepanjang Januari—September 2017.

    Lima perusahaan sawit itu terdiri dari Wilmar Group, Darmex Agro Group, Musim Mas, First Resources, dan Louis Dreyfus Company (LDC). Berdasarkan data yang diperoleh CNNIndonesia.com, Wilmar Group mendapatkan nilai subsidi terbesar, yakni Rp4,16 triliun.

    Padahal, setoran yang diberikan Wilmar Group hanya senilai Rp1,32 triliun.

    Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang diteken oleh Presiden Jokowi itu, diatur tentang penggunaan dana tersebut.

    Pada Pasal 11 ayat (1) dinyatakan bahwa dana yang dihimpun adalah untuk pengembangan sumber daya manusia; penelitian dan pengembangan perkebunan sawit; promosi perkebunan kelapa sawit; peremajaan tanaman perkebunan; serta prasarana perkebunan sawit.

    Sedangkan pada ayat (2) dijelaskan bahwa penggunaan dana itu juga dipakai untuk kebutuhan pangan, hilirisasi industri dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel. Ayat selanjutnya menyatakan BPDPKS dapat menentukan prioritas penggunaan dana berdasarkan program pemerintah dan kebijakan Komite Pengarah.

    Terkait hal tersebut, kajian soal sawit milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2016 menemukan bahwa penggunaan dana yang berlebihan bagi perusahaan biodiesel bisa menimbulkan ketimpangan dalam pengembangan usaha perkebunan sawit.

    Nilai subsidi untuk perusahaan sawit lainnya adalah Darmex Agro Group (Rp915 miliar) dengan setoran Rp27,58 miliar; Musim Mas (Rp1,54 triliun) dengan setoran Rp1,11 triliun; First Resources (Rp479 miliar) dengan setoran Rp86,95 miliar; dan LDC (Rp410 miliar) sebesar Rp100,30 miliar.

    Dengan demikian terdapat selisih nilai yang relatif besar untuk para konglomerat sawit tersebut. Ini terdiri dari Rp2,84 triliun (Wilmar Group); Darmex (Rp887,64 miliar); Musim Mas (Rp421,56 miliar); First Resources (Rp392,61 miliar) dan LDC (Rp309,83 miliar).

    BPDPKS pada 2015 menyatakan penggunaan dana terbesar masih dialokasikan untuk biodiesel, yakni mencapai 89 persen. Sedangkan untuk peremajaan sawit, pengembangan SDM hingga perencanaan-pengelolaan masing-masing hanya satu persen.

    BPDPKS sendiri dibentuk dalam wujud Badan Layanan Umum sejak 11 Juni 2015 di bawah kendali Kementerian Keuangan. Badan tersebut didirikan untuk mendukung program pengembangan kelapa sawit berkelanjutan. (cnn/nt/*)

  • Ancaman Gempa DKI Ketua DPR RI Ingatkan BMKG Terus Update

    Ancaman Gempa DKI Ketua DPR RI Ingatkan BMKG Terus Update

    Ilustrasi Gempa (Foto/Dok/Net)

    Jakarta (SL) – Beredar kabar dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), mengenai potensi gempa megathrust berkekuatan sampai dengan 8,7 SR yang akan mengguncang Ibukota Jakarta.

    Terkait kabar itu, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo angkat bicara. Bamsoet sapaan politisi Golkar ini mengimbau, masyarakat untuk selalu waspada dan mengikuti arahan serta informasi dari Pemda dan BPBD, dengan mengikuti petunjuk-petunjuk untuk melakukan evakuasi.

    Bukan itu saja, bekas Ketua Komisi III DPR itu juga akan meminta komisi terkait yang ada di DPR agar mengimbau BMKG terus mengupdate informasi tentang potensi-potensi gempa yang akan terjadi.

    “Saya berharap BMKG bisa mengantisipasi dengan memberikan peringatan dini secara tepat dan cepat, mengingat besaran skala gempa tersebut setara dengan gempa Aceh tahun 2014 yang berdampak tsunami,” ujarnya.

    Bamsoet juga meminta Komisi II DPR dan Komisi IV DPR mendorong Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, melalui dinas terkait untuk melakukan pengecekan berkala terhadap setiap alat pendeteksi tsunami (buoy) di daerah-daerah yang berpotensi gempa dan tsunami.

    “Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan BNPB dan BPBD, sebaiknya menyiapkan langkah-langkah mitigasi gempa dengan segera menetapkan kebijakan mitigasi, seperti melakukan audit gedung-gedung tinggi di DKI Jakarta yang rentan terhadap gempa, guna meminimalisasi jatuhnya korban dan kerusakan akibat gempa,” harapnya.

    Untuk Kemensesos dan Pemda, Bamsoet akan meminta Komisi VIII DPR mendorong kementerian tersebut dan Pemda mensosialisasikan pemahaman, simulasi, dan kesiapsiagaan tanggap bencana, mengingat Indonesia termasuk dalam jalur Ring of Fire.

    Sekedar diketahui, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam keterangannya memberikan penjelasan lengkap mengenai informasi mengenai gempa yang bakal mengguncang Jakarta tersebut. Informasi mengenai gempa yang kemudian viral tersebut bersumber dari pernyataan Dwikorita di Sarasehan IKAMEGA: ‘Gempabumi Megathrust Magnitudo 8.7, Siapkah Jakarta?’.

    Berikut ini pernyataan lengkap Dwikorita yang disampaikan melalui Humas BMKG:

    Penjelasan terkait Sarasehan IKAMEGA ; Gempabumi Megathrust Magnitudo 8.7, Siapkah Jakarta?”

    Perlu kita pahami bersama, karena wilayah Indonesia terletak di zona pertemuan lempeng tektonik aktif, maka Indonesia menjadi wilayah yang rawan gempabumi.

    Oleh karena itu pemerintah (melalui Pusat Studi Gempa Nasional-PUSGEN) dengan didukung oleh para pakar gempa dari beberapa perguruan tinggi, lembaga/kementerian termasuk BMKG, telah menerbitkan buku “Peta Sumber dan Bahaya Gempabumi Indonesia tahun 2017” sebagai salah satu upaya dan langkah mitigasi gempabumi di
    Indonesia.

    Peta tersebut merupakan pedoman untuk mendesain konstruksi bangunan di daerah rawan gempabumi, dengan mempertimbangkan percepatan tanah akibat perambatan gelombang gempa.

    Peta tersebut diterbitkan bersama buku dengan judul yang sama. Di dalam buku tersebut diinformasikan bahwa berdasarkan hasil kajian para pakar gempabumi, zona tumbukan antara Lempeng Indo-Australia dan Eurasia, yang menunjam masuk ke bawah Pulau Jawa disebut sebagai zona megathrust, & proses penunjaman lempeng tsb masih terjadi dengan laju 60-70 mm per tahun.

    Selanjutnya, menurut analisis para pakar gempabumi, gerakan penunjaman lempeng tsb memungkinkan dapat mengakibatkan gempa megathrust dengan kekuatan/magnitudo maksimum yang diperkirakan dpt mencapai M 8,7.

    Maka Ikatan Alumni Akademi Meteorologi dan Geofisika (IKAMEGA) berinisiatif menyelenggarakan diskusi dengan Pemprov DKI untuk menyiapkan langkah-langkah mitigasi gempabumi tersebut.

    Jadi sebenarnya diskusi tersebut dirancang untuk kalangan terbatas, antara para pakar dan pemegang kebijakan, krn membahas hal yang cukup sensitif namun urgen untuk segera dilakukan langkah lanjut, sebagai bentuk tanggung jawab para pakar dalam memberikan layanan keselamatan publik di daerah rawan gempabumi.

    Namun ternyata ada beberapa tulisan yang beredar viral, yang kurang tepat dalam menyimpulkan diskusi dalam sarasehan tersebut, sehingga dimaknai berbeda oleh sebagian masyarakat. Oleh karena itu kami perlu meluruskan kesalah pahaman tersebut, sebagai berikut:

    Meski para ahli mampu menghitung perkiraan Magnitudo maksimum gempa di zona megathrust, akan tetapi teknologi saat ini belum mampu memprediksi dgn tepat, apalagi memastikan kapan terjadinya gempa megathrust tersebut. Kita pun belum mampu memastikan apakah gempa megathrust M8,7 akan benar-benar terjadi, kapan, dimana, dan berapa kekuatannya? Maka dalam ketidakpastian tersebut, yang perlu dilakukan adalah upaya mitigasi yang tepat, menyiapkan langkah-langkah kongkrit yang perlu segera dilakukan untuk meminimalkan risiko kerugian sosial ekonomi dan korban jiwa seandainya gempa benar-benar terjadi, khususnya dengan cara menyiapkan kesiapan masyarakat maupun inftrastrukturnya.

    Jakarta 2 Maret 2018
    Kepala BMKG
    Dwikorita Karnawati. (rel/nt/*)

  • Auri Jaya, Ketum Baru SMSI Pusat

    Auri Jaya, Ketum Baru SMSI Pusat

    Rapat Pleno Yang Dihadiri Perwakilan Pendiri, Dewan Penasehat dan Pengurus Harian SMSI Pusat

    JAKARTA (SL) – Rapat pleno diperluas yang dipimpin Plt Ketua Umum Atal S. Depari, memutuskan Auri Jaya (JPNN) sebagai Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesi periode 2017-2018 menģgantikan Teguh Santosa yang mengudurkan diri beberapa waktu lalu.

    Depari menyebut, rapat pleno yang dihadiri perwakilan Pendiri, Dewan Penasehat dan Pengurus Harian SMSI Pusat, selain menyusun program kerja tahunan juga memang mengagendakan restrukturisasi struktur kepengurusan sesuai amanat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Babel 2017 lalu.

    Menurut Depari, sebagai organisasi yang sehat tidak boleh berlama-lama terjadi kekosongan pimpinan. “Sebagai Plt saya nggak mau bèrlama-lama memegang tanggung jawab ini. Kecuali Aku sudah pimpinan yang definitif,” kata Depari dalam nada gurau.

    Sementara Ketua Umum terpilih, Auri Jaya dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih àtas kepercayaan pleno yang telah menunjuk dan memberi kepercayaan kepada dirinya untuk tanggung jawab yang besar ini.

    Baginya, tanggung jawab ini adalah amanah yang harus dia jawab dengan melaksanakan berbagai program kerja, diantaranya melaksanakan hasil Rapimnas Babel 2017 untuk SMSI yang lebih baik.

    Selain itu, Auri menambahkan beberapa rencana kerja aksi yang dia yakin bisa dilaksanakan oleh pengurus dan anggota yang ada. Satu diantaranya yakni sindikasi pemberitaan dalam bentuk membuat server bersama, sebagai amanat Rakernas, akan disegerakan, demi untuk kepentingan organisasi. Tambahan ini sangat diapresiasi oleh Pleno sehingga disetujui untuk dilaksanakan sebagai program jangka pendek.

    Menyangkut kepengurusan, meski dirinya diberi kebebasan pleno untuk menyusun struktur organisasi yang baru, namun bagi Auri, Ia hanya mengevaluasi pengurus yang ada sembari mengisi beberapa jabatan lowong. “Untuk struktur pengurus tidak ada perubahan, kecuali yang tidak aktif tentu kita pikirkan untuk diisi oleh personil yang mau bekerja,” jelas Auri.

    Rapat Pleno diperluas ini dihadiri oleh Atal S. Depari (Pendiri/Plt Ketua Umun), Musyid Sonsang (Pendiri/Wakil Ketua Bidang Organisasi), Firdaus (Pendiri/Sekretaris Jendral), Mirza Zulhadi (Pendiri/Penasehat), Auri Jaya (Ketua Bidang Antar Lembaga/Ketua Umum terpilih), Bernadus Wilson Lumi (Pengurus Harian), dan Yono Hartono Departemen Komunikasi dan It.*

  • Alumni Famtrip HPN 2018 Bentuk Forwata Untuk Majukan Pariwisata Nasional

    Alumni Famtrip HPN 2018 Bentuk Forwata Untuk Majukan Pariwisata Nasional

    Famtrip HPN 2018 di Padang Sumatra Barat (Foto/Dok/Jun)

    Jakarta (SL) – Alumni Famtrip Hari Pers Nasional (HPN) 2018 di Padang, menggagas terbentuknya Forum Wartawan Pariwisata (Forwata) Indonesia sebagai bentuk dukungan terhadap  pemerintah untuk memajukan industri pariwisata nasional.

    Terbentuknya Forwata diharapkan dapat mempermudah kerja pemerintah dan instansi terkait untuk mempromosikan destinasi wisata se-Indonesia. termas wisata di daerah. Forum akan bersinergi dengan Kementrian Pariwisata dan Dinas Pariwisata se-Indonesia.

    “Pengurus dan keanggotaan Forwata merupakan Alumni Famtrip HPN 2018 berasal dari seluruh Provinsi se-Indonesia. Dengan terbentuknya forum ini, tentu instansi terkait dapat memanfaatkan keberadaan kita untuk mempromosikan seluruh destinasi wisata Indonesia,” kata Didis. Waratawan asal Riau yang juga salah satu inisiator terbentuknya Forwata.

    Dikatakan Didis, saat ini para inisiator telah memilih pengurus inti seperti ketua, sekretaris dan bendahara. Dalam waktu dekat pengurus dan inisitor akan mengadakan pertemuan perdana di Jakarta, untuk membentuk kepengurusan defenitif sekaligus sowan dengan pihak Kementrian Pariwisata RI.

    “Kita upayakan akhir Maret ini para inisiator dan pengurus inti bisa kumpul di Jakarta untuk membincangkan program kerja sekaligus menemui pihak Kementrian untuk membicarakan keberadaan forum ini,” kata Wakil Ketua Bidang Pariwisata PWI Riau ini.

    Hal senada juga disampaikan Ivan Sahruna Lubis, inisiator Forwata dari DKI Jakarta, mengaku saat ini sedang fokus mematangkan pembentukan organisasi dan terus menjalin komunikasi dengan teman-teman alumni Famtrip HPN 2018.

    “Saat ini kita masih fokus mematangkan terbentuknya kepengurusan forum, setelah terbentuk kita tentu akan gencar mempromosikan wisata Indonesia melalui tulisan wartawan yang tergabung di Forum,” kata Ivan.

    Selain Didis dan Ivan beberapa inisiator adalah Endro S Effendi (Ketua PWI Kaltim), Afdhal Azmi Jambak (PWI Sumatera Selatan), Juniardi (PWI Lampung), Kiki Amelia (Banten), utusan, Padang, Jogja, Jateng, Kalbar, Sulawesi, dll

    Dengan terbentuknya Forwata Indonesia, selain terus menggelorakan keindahan wisata Indonesia, ke depan akan dibentuk Forwata daerah. “Agar organisasi ini bisa eksis dan berkembang, kita tentu harus punya core bisnis untuk menghidupi organisasi,” kata anggota Dewan Kehormatan Daerah (DKD) PWI Sumsel. (rls)

  • Ketua MPR Serukan Melawan Narkoba

    Ketua MPR Serukan Melawan Narkoba

    Ketua DPP PAN Zulkifli Hasan

    Jakarta (SL)-Ketua MPR Zulkifli Hasan bereaksi keras terhadap semakin maraknya peredaran Narkoba dan temuan Sabu Sabu yang mencapai lebih dari 100 ton. Hal itu sudah darurat jangan ada toleransi lagi.

    “Kalau perlu tembak, tembak, tembak itu semua bandarnya. Karena Ini mengancam ketahanan nasional,” kata Ketua MPR Zulkifli Hasan di sela sela Silaturrahmi menyapa Kyai dan ribuam Santri di Pondok Pesantren Ummul Quro Leuwipanjang, Jum’at (2/3)

    Zulhasan juga menyebut pemerintah perlu mengingatkan negara yang oknumnya selundupkan sabu sabu ke Indonesia untuk memperketat pengawasan “Perlu protes dan tindakan diplomatik yang tegas untuk negara yang oknumnya selundupkan Sabu sampai 100 ton lebih itu. Kalau tidak jera juga, perlu juga putus hubungan diplomatiknya,” katanya.

    Bagi Zulhasan, perlu tindakan yang tegas dan berani menghadapi semakin maraknya peredaran Narkoba. “Kalau saya keras ini karena Narkoba mengancam sampai ke depan rumah kita, bahayanya mengancam keluarga. Penyebarannya juga sampai ke Desa. Singkatnya ini merusak Ketahanan Nasional kita,” tegas Zulhasan

    “Tugas Kepala BNN baru Pak Heru Winarko dan kita semua seluruh rakyat Indonesia untuk hadapi serius darurat narkoba ini,” katanya. (rls/hmsmpr)

  • Lanjutkan Program BNN Heru Winarko Akan Adopsi Kebijakan KPK

    Lanjutkan Program BNN Heru Winarko Akan Adopsi Kebijakan KPK

    Kepala BNN iIrjen Pol Heru Winarko usai pelantikan di Istana (foto/dok/okezone)

    Jakarta-Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Inspektur Jenderal Heru Winarko mengatakan akan mengadopsi sejumlah kebijakan di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pernyataan itu meresnpons harapan Presiden Joko Widodo agar Heru membawa hal-hal baik di KPK ke BNN.

    “BNN dan KPK tentu tidak jauh berbeda. Di sana ada pencegahan, nah di KPK juga ada pencegahan. Ini yang kami akan coba, baik dan bagus yang ada di masing-masing kami sharing,” kata mantan Deputi Penindakan KPK itu di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 1 Maret 2018.

    Heru menjabat Deputi Penindakan KPK sejak Oktober 2015. Menurut dia pekerjaan memberantas korupsi dan narkoba tidak jauh berbeda. Secara umum tahapan hukum dalam penanganan kasus korupsi dan narkoba sama. “Ada pengaduan masyarakat, ada penyelidikan, penyidikan dan lain-lain. Saya kira itu standar dalam penegakan hukum tentunya,” ucapnya.

    Heru berujar akan melanjutkan dan meningkatkan kebijakan-kebijakan yang sudah dijalankan oleh Kepala BNN sebelumnya, Komisaris Jenderal Budi Waseso. Ia berharap seluruh intansi pemerintahan dan masyarakat mau sama-sama membantu memberantas narkoba.

    Presiden Jokowi meminta Heru menerapkan good governance dan tata kelola organisasi yang baik di BNN seperti di KPK. “Kami ingin agar BNN nantinya memiliki standar-standar yang baik seperti yang Pak Heru terapkan di KPK,” ucapnya.

    Selain itu, kata Jokowi, yang paling penting adalah Heru membawa integritas dalam pemberantasan narkoba. “Karena di peredaran narkoba duitnya gede sekali, omzetnya gede sekali, gampang menggoda orang untuk berbuat tidak baik.”

    Jokowi menuturkan pekerjaan rumah yang menanti Heru di BNN adalah menurunkan sebanyak-banyaknya pengguna narkoba, merehabilitasi penggunanya dan mencegah narkoba dari mancanegara masuk ke Indonesia. (tempo)

  • Ketua KPK : Ada Kandidat Pilkada Akan Jadi Tersangka

    Ketua KPK : Ada Kandidat Pilkada Akan Jadi Tersangka

    Ketua KPK Agus Raharjo. (Foto/Dok/Net)

    Jakarta (SL) – Pilkada serentak 2018 akan diselenggarakan di 171 daerah seluruh Indonesia. Ketua KPK Agus Rahardjo mengungkapkan ada beberapa calon kepala daerah yang tak lama lagi akan menjadi tersangka dugaan korupsi.

    “Ada beberapa calon kepala daerah yang mau kompetisi di pilkada yang akan datang ini, padahal kami tahu persis yang bersangkutan tidak lama lagi akan tersangka. Kami sedang diskusi apakah kami declare saja supaya rakyat enggak salah pilih, iya kan?” ujar Agus di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (28/2) lalu.

    Agus mengaku sudah mendapatkan informasi terkait kepala daerah yang diduga korupsi. “Info sudah banyak yang masuk dan tidak tertutup kemungkinan daerah lain akan bisa nambah lagi kalau mereka kemudian tidak berhenti,” lanjutnya.

    Agus menyatakan pernyataan ini juga merupakan imbauan agar para calon tidak main-main dalam mengikuti pilkada. “Ya memang ini sebagai imbauan sebenarnya, pada waktu kompetsi itu enggak main-main dengan dana rakyat yang diamanahkan kepada yang bersangkutan,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Agus menegaskan KPK akan menindak tegas kepala daerah yang melakulan tindakan korupsi. Dia meminta OTT terhadap di Kota Kendari dan kepala daerah lainnya dijadikan pelajaran. “Ini peringatan keras bagi ke teman-teman terutama inkamben yang kemudian melakukan kompetisi di pilkada yang akan datang. Untuk pihak tertentu juga,” kata Agus. (kumparan/nt/*)

  • Pembangunan Ekonomi Indonesia dan Korea Selatan Nyaris Sama

    Pembangunan Ekonomi Indonesia dan Korea Selatan Nyaris Sama

    Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anhzar Simanjuntak Saat Meluncurkan Buku Hasil Karyanya di Menteng, Jakarta, Rabu (28/2/18)

    Jakarta (SL) – Peluncuran buku “Nalar Politik Rente” karya Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anhzar Simanjuntak di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Menteng, Jakarta, Rabu malam (28/2) berlangsung meriah.

    Ratusan pengunjung memadati ruangan. Tamu-tamu yang kebanyakan kelompok pemuda itu terlihat bersemangat mengikuti peluncuran yang disiarkan langsung oleh TVMu itu dari awal hingga akhir.

    Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, budayawan Jaya Suprana, tokoh nasional DR. Rizal Ramli dan sang penulis buku Dahnil Simanjuntak duduk di barisan depan bersama perwakilan dari sejumlah partai politik.

    Acara dimulai dengan pembacaan ayat suci Al Quran oleh Sekjen PP Pemuda Muhammadiyah Irfannusirrasman dan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Setelah itu Pemimpin Umum Kantor Berita Politik RMOL Teguh Santosa sebagai pihak penerbit membuka acara dan mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu dan undangan.

    “Saya selalu bahagia bila hadir di ruangan ini, karena saya merasa pulang ke rumah sendiri,” ujar Teguh Santosa yang pernah menjadi Ketua bidang Luar Negeri PP Pemuda Muhammadiyah.

    Menurut Teguh yang juga dosen Hubungan Internasional di Universitas Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta ini, manuskrip Dahnil Simanjuntak mengingatkannya pada buku yang ditulis Prof. Arief Budiman di pertengahan 1990an silam. Buku berjudul “Negara dan Pembangunan” itu membandingkan proses pembangunan ekonomi dua negara Asia, Indonesia dan Korea Selatan.

    “Proses pembangunan di kedua negara ini memiliki banyak persamaan,” ujar Teguh lagi.

    Di mulai pada periode yang sama, yakni era 1960an, juga dimotori oleh aktor yang sama-sama berlatar belakang jenderal militer dengan kekuasaan penuh di seluruh negeri. Kiblat, pendekatan dan teori-teori pembangunan yang digunakan pun sama.

    Kedua negara pada era itu sama-sama menerapkan sistem negara otoriter birokrtik.

    “Tetapi hasilnya berbeda. Korea Selatan menjadi negara otoriter birokratik pembangunan, sementara Indonesia menjadi negara otoriter birokratik rente. Sektor ekonomi dan politik dipenuhi pencari rente semata,” ujar Teguh lagi.

    Inilah sebabnya, pembangunan ekonomi Indonesia tidak pernah substansial, tidak punya basis industri yang memadai, dan akhirnya Indonesia hanya menjadi pasar. Sumber daya alam yang begitu banyak dikuasai oleh kekuatan asing.

    “Politik rente sudah lama menjadi penyakit bangsa Indonesia,” demikian Teguh sambil berharap buku Dahnil ini bisa menginspirasi pembaca untuk bersama-sama membebaskan Indonesia dari politik rente. (rls)

  • Presiden Lantik Irjen Pol Heru Winarko Sebagai Kepala BNN

    Presiden Lantik Irjen Pol Heru Winarko Sebagai Kepala BNN

    Presiden Joko Widodo Jabat Tangan Irjen Pol. Drs. Heru Winarko, S.H Saat Dirinya Dilantik Sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/03/18)

    Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo melantik Irjen Pol. Drs. Heru Winarko, S.H, sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) di Istana Negara, Jakarta, Kamis 1 Maret 2018. Dirinya menggantikan Kepala BNN sebelumnya, Budi Waseso, yang memasuki masa pensiun.

    Heru Winarko dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14/M Tahun 2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Narkotika Nasional.

    Ditemui usai pelantikan, Presiden Joko Widodo mengungkap alasan menjatuhkan pilihannya kepada Heru Winarko. Menurutnya, pengalaman dan integritasnya selama berada di KPK akan sangat berguna untuk BNN.

    “Kita ingin agar BNN ini nantinya memiliki standar-standar yang baik seperti yang Pak Heru sudah terapkan di KPK. Standar-standar yang dibawa dari KPK ke BNN. Baik standar governance, standar tata kelola organisasi, dan yang paling penting sisi integritas. Karena di peredaran narkoba uangnya besar sekali, omzetnya besar. Mudah menggoda orang untuk berbuat tidak baik,” tuturnya.

    Ia juga menyampaikan harapannya soal BNN ke depannya. Presiden ingin agar BNN mampu melakukan pencegahan terkait masuk dan beredarnya barang-barang haram tersebut di Indonesia.

    “Kemudian juga bisa menurunkan sebanyak-banyaknya pengguna narkoba ,” Ia menambahkan.

    Sebelum dilantik sebagai Kepala BNN, Heru Winarko, pria lulusan Akademi Kepolisian tahun 1985 itu menjabat sebagai Deputi Bidang Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi sejak September 2015. Ia juga pernah menjabat sebagai Kapolda Lampung pada tahun 2012.

     

  • Irjen Pol Heru Winarko Gantikan Komjen Budi Waseso

    Irjen Pol Heru Winarko Gantikan Komjen Budi Waseso

    Irjen Pol Heru Winarko dan Komjen Budi Waseso, di Istana Presiden

    JAKARTA (SL) – ‎Presiden Joko Widodo telah memutuskan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) pengganti Komjen Pol Budi Waseso yang akan pensiun pada Maret 2018.

    “Keppres sudah ditandatangani (oleh Presiden), namanya Heru (Heru Winarko),” ujar sumber Tribun, Jakarta, Rabu (28/2/2018).

    Terkait alasan Jokowi memilih Heru, dirinya tidak dapat menjelaskan secara pasti, namun setiap keputusan yang diambil Presiden selalu mendengarkan masukan dari pihak lain untuk mendapatkan orang yang tepat.

    Ada tiga nama jenderal polisi yang disebut-sebut memiliki peluang besar menggantikan Buwas.

    Mereka adalah Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto, Deputi Pemberatasan BNN Irjen Pol Arman Depari dan Deputi Penindakan KPK Irjen Pol Heru Winarko.

    Heru Winarko merupakan perwira tinggi Polri yang saat ini menjabat Deputi Penindakan KPK sejak 15 Oktober 2015, dirinya menjalankan fungsi perumusan kebijakan untuk sub-bidang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan di lembaga antirasuah itu.

    Jenderal Polisi bintang dua tersebut sebelumnya pernah menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi Menko Polhukam dan Kapolda Lampung.